Menteri Trenggono Pastikan Produktivitas PP Karangsong Siap Hadapi Nataru
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa stok dan harga produk perikanan di Pelabuhan Perikanan (PP) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, aman untuk menyambut Natal dan Tahun Baru (
Nataru
) 2024/2025.
“Kalau mau Nataru atau Lebaran, itu selalu menjadi hal yang baik buat para nelayan. Ini pasokan dipastikan cukup,” ujarnya saat meninjau aktivitas perikanan di
PP Karangsong
, Kamis (26/12/2924) siang.
Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan stok ikan di libur Nataru dapat memenuhi kebutuhan.
“Sesuai perintah Bapak Presiden, saya keliling ke tempat pusat-pusat produksi perikanan. Salah satunya di Jawa Barat (Jabar), bagian utara itu di Karangsong,” katanya dalam siaran pers.
Pada kesempatan itu, Trenggono menyaksikan kegiatan bongkar muat ikan dari kapal, distribusi hasil perikanan menggunakan truk pengangkut, serta mengecek langsung kondisi gedung beku tempat penyimpanan ikan.
Komoditas perikanan didominasi ikan tongkol abu-abu, manyung, tongkol banyar, cucut mako, tenggiri, dan kuwe.
Dari tiga gudang beku yang ada PP Karangsong, terdapat 221 ton ikan yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hasil tangkapan ikan dari PP Karangsong biasanya didistribusikan ke restoran, perseroan terbatas, dan industri rumahan yang berada di Indramayu, Jakarta, Pangandaran, Juwana, Pati, dan Semarang.
Sementara itu, perputaran ikan masuk dan atau keluar di
cold storage
PP Karangsong dalam satu bulan mencapai 47-160 ton per bulan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Semarang
-
/data/photo/2024/12/10/675785199881f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Berkas Perkara Aipda Robig Dilimpahkan ke Jaksa, Bakal Digelar Rekontruksi Gabungan Regional 26 Desember 2024
Berkas Perkara Aipda Robig Dilimpahkan ke Jaksa, Bakal Digelar Rekontruksi Gabungan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Berkas perkara Aipda Robig Zainudin, tersangka penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengatakan bahwa saat ini penyidik masih menunggu hasil penelitian dari JPU.
“Berkas perkara Robig sudah disampaikan ke JPU. Dan saat ini penyidik menunggu hasil penelitian berkas perkara,” kata Artanto kepada awak media, Kamis (26/12/2024).
Sampai saat ini, Aipda Robig tengah ditahan dalam proses penempatan khusus (patsus) karena anggota Polri.
“Kondisinya baik (Aipda Robig),” ujar dia.
Selanjutnya, Polda Jawa Tengah akan melakukan rekontruksi lagi untuk mendalami kasus tersebut.
“Rekontruksi akan melibatkan jaksa penuntut umum,” kata Artanto.
Namun, saat ini penyidik sedang melengkapi bukti-bukti maupun bekas untuk administrasi. Rencananya, rekontruksi selanjutnya akan dilakukan secara lengkap dengan menghadirkan Aipda Robig, saksi dan jaksa penuntut umum.
“Nanti kita lihat saja dari rekonstruksi seperti apa,” ucap Artanto soal perbedaan kronologi tersebut.
Melalui rekontruksi itu, akan diketahui bagaimana keterangan tersangka maupun pada saksi.
“Dari keterangan saksi seperti apa, kemudian keterangan tersangka seperti apa di lapangan nanti kita lihat sendiri,” ujar dia.
Seperti diketahui, Aipda Robig merupakan anggota Sat Narkoba Polres Semarang yang menembak Gamma pada Minggu (24/11/2024)
Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Suprioyono mengungkapkan, penembakan itu lantaran Robig merasa sepeda motornya dipepet Gamma dan rekan-rekannya.
Selain Gamma, ada dua korban lainnya yang juga pelajar. Namun, keduanya berhasil selamat.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/26/676cf0ad140e7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Banjir 3 Meter Terjang Rumah di Semarang, Warga Selamatkan Barang Berharga Regional
Banjir 3 Meter Terjang Rumah di Semarang, Warga Selamatkan Barang Berharga
Tim Redaksi
UNGARAN, KOMPAS.com
– Banjir melanda Dusun Kedungglatik,
Desa Candirejo
, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang pada Rabu (25/12/2024) sore.
Setidaknya 10 rumah warga terendam air setinggi kurang lebih tiga meter akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.
Dua warga setempat terlihat berusaha menyelamatkan perabotan rumah tangga yang terendam dengan mengenakan sepatu bot.
Salah satu warga, Pendi, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi.
“Ini sudah angkut-angkut dari pagi, tinggal sisa-sisa barang yang kecil. Motor saya juga belum sempat dipindah, istirahat dulu,” ujarnya pada Kamis (26/12/2024).
Pendi menambahkan bahwa ia baru berani kembali ke rumahnya setelah aliran listrik dimatikan.
“Kemarin ya pasrah saja, takut kalau ada aliran listrik. Daripada ada kejadian kenapa-kenapa, lebih baik menunggu hingga air surut,” ungkapnya.
Warga lain, Rohadi, menjelaskan bahwa banjir datang secara tiba-tiba sekitar pukul 15.00 WIB.
“Kalau untuk warga aman, tidak ada korban karena semua sudah berada di lahan relokasi borrow area. Tapi kalau untuk barang dan perabot, ya ada yang hanyut,” kata Rohadi.
Rohadi juga menjelaskan bahwa rumahnya terendam hingga atap, namun saat ini air sudah mulai surut.
“Air sekarang hanya sebatas kaki, jadi berani mengambil barang,” tambahnya.
Menurut Rohadi, banjir yang terjadi pada Rabu sore ini adalah yang terbesar selama ia menghuni Dusun Kedungglatik.
“Memang ada pengaruh dari pembangunan
Bendungan Jragung
, air dari Penawangan dan Sungai Ngrapah langsung ke Kedungglatik,” ujarnya.
Dusun Kedungglatik diketahui merupakan salah satu kawasan yang terdampak pembangunan Bendungan Jragung.
Saat ini, sebanyak 82 keluarga mulai pindah secara bertahap ke lahan relokasi borrow area untuk menghindari dampak lebih lanjut dari banjir.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex
Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto mengawal langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berstatus pailit.
“Saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK atau dirumahkan,”ujar Saleh dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis (26/12).
Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex sehingga raksasa tekstil itu masih berstatus pailit sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
“Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” terangnya.
Menurut Saleh, apabila Sritex dibiarkan pailit dampaknya akan luas.
“Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.
Karenanya, menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.
“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan.
“Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.
Karenanya, dia menilai pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo dalam menangani persoalan Sritex.
“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” ujarnya.
(sfr/sfr)
-

PDIP sesalkan pencekalan Yasonna atas kasus korupsi Harun Masiku
Namun, kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan
Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) menyesalkan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly ke luar negeri atas kasus korupsi Harun Masiku.
Juru bicara PDIP Chico Hakim menegaskan bahwa Yasonna tidak terlihat dalam kasus tersebut.
“Kami sangat menyayangkan hal ini. Karena tidak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna juga sama sekali tidak dapat dijelaskan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung ini,” kata Chico kepada awak media di Jakarta, Kamis.
Ia pun mengingatkan kepada KPK untuk menjunjung tinggi profesionalitas dalam mengusut kasus korupsi di Indonesia. Ia berharap tak ada upaya politisasi hukum terhadap kasus tersebut.
“Dengan catatan dan mengingatkan KPK untuk bertindak profesional dalam menjalankan dan memeriksa proses hukum ini di tengah dugaan kuat di masyarakat terhadap politisasi yang sedang terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, Chico menegaskan PDIP sangat menghormati proses hukum yang dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun pencekalan terhadap Yasonna Laoly.
“Namun, kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” tambah Chico.
Sebelumnya, Rabu (25/12), KPK mencegah ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (YHL) terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan kasus dugaan korupsi Harun Masiku.
Larangan tersebut diberlakukan bersamaan dengan larangan bepergian keluar negeri terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).
“Pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap dua orang warga negara Indonesia yaitu YHL dan HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Tessa menerangkan larangan bepergian ke luar negeri tersebut terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perkara Harun Masiku.
Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan penyidik karena keberadaan keduanya di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan korupsi. Larangan tersebut berlaku untuk 6 (enam) bulan.
Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024 -

Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 26 Desember 2024 – 10:09 WIBElshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
“Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
“Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.
Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.
“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.
“Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.
Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.
“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.
Sumber : Antara
/data/photo/2024/12/26/676d2d1aa8408.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5066163/original/079462700_1735196681-IMG-20241226-WA0016.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5066116/original/002602000_1735192246-24_desember_2024-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)