kab/kota: Semarang

  • Isu Sritex Jauh Lebih Complicated dari Apa yang di Permukaan

    Isu Sritex Jauh Lebih Complicated dari Apa yang di Permukaan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai permasalahan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) jauh lebih kompleks dari apa yang terlihat di permukaan.

    Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Senin (21/10/2024). Kemudian Sritex mengajukan kasasi atas putusan tersebut, namun ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Dengan status pailit tersebut, Menurut Agus, pemerintah menghadapi tantangan yang berat, terutama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Pasalnya, dua kementerian harus berupaya untuk memperjuangkan Sritex kembali dapat produksi.

    “Itu tentu mempersulit pemerintah dalam hal ini Kemenperin, dan juga mempersulit Kemenaker. Tapi faktanya seperti itu. Menurut pandangan saya. Isu sritex ini jauh lebih complicated dari apa yang di permukaan,” kata Agus di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (3/1/) seperti dikutip dari detik.com.

    Menperin menjelaskan bahwa kini prioritas utama Kementeriannya adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi, sehingga tenaga kerja yang ada di Sritex dapat kembali bekerja.

    Tidak hanya dari sisi pekerjaannya saja, Menperin menyebutkan bahwa jika produksi terhenti akan berakibat pada hilangnya pasar yang selama ini sudah diisi oleh Sritex. Pasalnya untuk mendapatkan kepercayaan pasar tidaklah mudan.

    “(Pasar Sritex) jika diisi oleh produsen negara lain itu rugi di kita. Kita kehilangan market dan untuk mendapatkan kepercayaannya itu sulit,” katanya.

    Adapun langkah yang akan ditempuh Kemenperin ialah melakukan pendekatan terhadap tim kurator Sritex untuk dapat melihat apakah point Going Consern dapat berjalan.

    “Jadi kami minta kepada kurator untuk bertemu dan sekarang sedang diatur jadwalnya. Kita inginkan adalah going consern, bahwa kita bisa produksi dan tenaga kerja bisa kita selamatkan. Yang bisa memutuskan going cornsern bisa atau tidak adalah kurator dan tim pengawas,” katanya.

    (agt/agt)

  • Daftar 69 Merek Produk Kosmetik Berbahaya di Pasaran Hasil Temuan BPOM – Halaman all

    Daftar 69 Merek Produk Kosmetik Berbahaya di Pasaran Hasil Temuan BPOM – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan 69 merek produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran. 

    Kosmetik merupakan sediaan farmasi yang memiliki risiko terhadap kesehatan apabila tidak memenuhi persyaratan keamanan. Setidaknya ada 69 merek yang disita oleh BPOM. 

    “Mayoritas temuan produk kosmetik ilegal merupakan produk impor yang berasal dari Tiongkok, namun ada juga beberapa produk yang berasal dari Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India,” ungkap Kepala BPOK Taruna Ikrar dari website resmi dilansir, Jumat (3/1/2025). 

    Untuk kandungan bahan berbahaya, hasil pengujian dari sebagian besar temuan produk kosmetik ilegal diketahui mengandung bahan dilarang.

    Seperti merkuri dan pewarna rhodamin B (merah K10). 

    Selain itu, sebagian besar kosmetik impor ilegal atau  mengandung bahan berbahaya tersebut didistribusikan dan dipromosikan secara online. 

    Sebagai informasi, temuan ini diperoleh dari pengawasan dan operasi penindakan BPOM yang dilakukan selama periode Oktober-November 2024.

    Selain kosmetik ilegal dalam bentuk produk jadi, dari hasil operasi penindakan di Bandung, BPOM juga telah berhasil menyita sejumlah barang bukti. 

    Barang bukti berupa bahan baku obat dan produk ruahan (basis krim) yang dicampur dengan bahan obat yang digunakan dalam produksi skincare beretiket biru di usaha rumahan atau sarana ilegal. 

    Kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen yang tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan kosmetik atau obat.

    Hasil pengawasan dan operasi penindakan tersebut ditemukan produk dan bahan baku, di antaranya mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang dalam kosmetik.

    Bahan berbahaya tersebut misalnya, hidrokuinon, tretinoin, antibiotik, antifungi, dan steroid. 

    Produk ilegal yang mengandung bahan obat ini diketahui didistribusikan ke “klinik kecantikan” di Pulau Jawa (Bandung, Cimahi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mojokerto, dan Jember). 

    Sejumlah jenis Obat dan Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya diamankan Balai Besar POM Pontianak (BBPOM),di kantor BBPOM Pontianak, Selasa (8/12/2015) dalam Operasi Gabungan Nasional, sejak 1-4 Desember 2015. (TRIBUN PONTIANAK/TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA)

    Jumlah barang bukti yang ditemukan sebanyak 208 item ini ditaksir nilai keekonomiannya mencapai Rp4,59 miliar.

    Terhadap temuan intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan ini, Kepala BPOM menegaskan bahwa BPOM telah memberikan sanksi administratif terhadap 2 kasus yang terjadi di Banten dan Jawa Timur.

    Sanksi tersebut berupa perintah penarikan dan pemusnahan produk. 

    Sementara untuk 2 temuan lainnya di wilayah provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah ditindaklanjuti secara pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. 

    Sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pelaku memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

    Terkait dengan temuan ini, Kepala BPOM kembali menegaskan kepada pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku. 

    Taruna Ikrar juga mengimbau masyarakat agar menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan kosmetik. 

    Untuk menghindari penggunaan produk kosmetik ilegal yang tidak sesuai ketentuan, pastikan untuk membeli dan memperoleh kosmetik dari sarana penjualan yang jelas. 

    Jika membeli kosmetik secara online, pastikan dilakukan melalui official online store (toko online resmi).

    “Masyarakat jangan mudah terpengaruh oleh iklan produk kosmetik yang menggunakan klaim secara berlebihan, termasuk klaim memberikan efek instan,” pungkasnya. 

    Berdasarkan Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.12.24.108, berikut daftar 69 merek kosmetik ilegal dan berbahaya yang sebaiknya tidak digunakan:

    1. 2099

    2. 4K 

    3. 88 

    4. ADMD 

    5. Aichun Beauty 

    6. Annies 

    7. Anylady 

    8. Aqua Beauty

    9. AR 

    10. Arabela

    11. Bionic 

    12. BP 

    13. Croent

    14. CSRO

    15. Davis 

    16. DNM

    17. Flowly 

    18. Frozen

    19. FRS

    20. Fuyan

    21. Gingseng Seaweed

    22. Guanjing

    23. Hoyon

    24. Jiopoian

    25. Joeeyloves

    26. Jomeel

    27. Jungle

    28. K Plus 

    29.Kojic Acid 

    30. Lameila 

    31. Lanherla

    32. Leixina 

    33. Ling Zhi 

    34. Lybell

    35. Max Man

    36. Meibaoge

    37. Meidian 

    38. Mila Color

    39. My Choice 

    40. Nao

    41.  Naris

    42. Neutro

    43.  Odina

    44. Oranot 

    45. Pei Mei 

    46. Pony Beauty 

    47. Pure Milk 

    48. Pure Soap

    49. Qic 

    50. Q-nic

    51.  RDL Hydroquinone Tretinoin 

    52. RDL Whitening Treatment 

    53. Sakura Girl

    54. Shiliya

    55. Skindose

    56. Snowqueen

    57. Svmy

    58. Tanako 

    59. Taste of Love

    60. The Elf 

    61. Tipsy 

    62. Toofme

    63  V.lab 

    64. Wer 

    65. Widya Whitening 

    66. Wis

    67.  Wnp’l

    68.  Xixi 

    69. ZF

  • Pemesanan Tiket KA Februari 2025 Dibuka Secara Bertahap, Dapat Dipesan H-45 Sebelum Keberangkatan – Halaman all

    Pemesanan Tiket KA Februari 2025 Dibuka Secara Bertahap, Dapat Dipesan H-45 Sebelum Keberangkatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penjualan tiket kereta api antarkota untuk perjalanan di bulan Februari 2025 sudah dapat dilakukan secara bertahap.

    Hal ini seiring dengan telah selesainya finalisasi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025.

    KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub akan terus berkolaborasi dalam meningkatkan layanan perkeretaapian di Indonesia.

    “Penjualan tiket kereta api antarkota untuk bulan Februari, dilakukan secara bertahap dan dapat dipesan H-45 sebelum keberangkatan,” tulis keterangan dalam postingan Instagram resmi @kai121_.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, perubahan Gapeka 2025 merupakan bagian dari upaya KAI dan DJKA Kemenhub untuk meningkatkan layanan transportasi kereta api di Indonesia.

    Beberapa peningkatan yang dilakukan meliputi peningkatan keselamatan, keandalan prasarana dan sarana, kecepatan perjalanan, serta kapasitas angkut.

    “Dalam aspek keselamatan, jadwal perjalanan kereta api semakin optimal dengan jadwal perjalanan yang jauh lebih terencana sesuai update sarana dan prasarana terkini. Keandalan prasarana dan sarana juga ditingkatkan melalui modernisasi infrastruktur rel dan penambahan armada kereta api yang lebih andal,” kata Anne, dikutip dari Siaran Pers KAI, Jumat (3/1/2025).

    Dari segi kecepatan, Gapeka 2025 berhasil mengurangi waktu perjalanan kereta api antarkota di Jawa hingga total 2.551 menit per hari.

    Kapasitas angkut juga ditingkatkan dengan penambahan 20 perjalanan kereta api antarkota Jawa dan perpanjangan relasi untuk menjangkau lebih banyak daerah.

    “Seiring dengan telah selesainya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025, penjualan tiket kereta api antarkota di bulan Februari 2025 sudah dapat dilakukan mulai hari ini secara bertahap.”

    “Penjualan tiket dilakukan secara bertahap, sehingga apabila terdapat perjalanan kereta api yang belum tersedia di platform penjualan seperti Access by KAI dan web kai.id, pelanggan dapat melakukan pengecekan secara berkala,” ungkap Anne. 

    Saat ini, penjualan tiket kereta api antarkota dapat dilakukan H-30 sebelum keberangkatan, dan bertahap akan disesuaikan kembali menjadi H-45 sebelum keberangkatan.

    Pelanggan yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121 atau media sosial resmi @KAI121. 

    “KAI akan segera memberikan informasi melalui rilis secara bertahap untuk menginformasikan bagaimana update penyesuaian Gapeka ini terinput di seluruh kanal penjualan tiket KAI. KAI berharap inovasi yang dihadirkan melalui Gapeka 2025 dapat meningkatkan kualitas perjalanan kereta api secara menyeluruh,” tutup Anne.

    Nantinya, pelanggan bisa melakukan pembelian tiket kereta api via aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, Call Center 121, maupun mitra resmi penjualan tiket kereta api lainnya.

    Pemesanan Tiket KA Februari 2025

    KAI Berangkatkan 2,5 Juta Penumpang Selama Nataru 2024/2025

    Selama 13 Hari Masa Nataru dari tanggal 19 Desember hingga 31 Desember pukul 06.00 WIB, KAI sudah melayani 2.504.085 pelanggan KA Jarak Jauh dan KA Lokal berangkat dari dan ke berbagai tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera.

    “Selama periode Nataru dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 total 3.172.722 tiket terjual yang terdiri dari 2.609.238 KA JJ atau 94 persen dari total jumlah tempat duduk tersedia sebanyak 2.770.864 tiket,”

    “Untuk penjualan KA Lokal sudah mencapai 563.484 tiket atau 70 persen dari total jumlah tempat duduk yang disediakan yaitu 801.724 tiket,” kata Anne.

    Selama masa Nataru, stasiun-stasiun di berbagai daerah mencatat jumlah keberangkatan yang tertinggi.

    Berikut daftar 10 stasiun dengan keberangkatan penumpang tertinggi:

    Pasarsenen: 253.982 Penumpang
    Yogyakarta: 178.133 Penumpang
    Gambir: 171.271 Penumpang
    Semarang Tawang Bank Jateng: 103.979 Penumpang
    Surabaya Gubeng: 101.912 Penumpang
    Lempuyangan: 101.206 Penumpang
    Surabaya Pasarturi: 94.667 Penumpang
    Bandung: 94.161 Penumpang
    Semarang Poncol: 92.390 Penumpang
    Purwokerto: 83.359 Penumpang

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Hari Ini Berlaku Lagi Diskon Tarif Tol

    Hari Ini Berlaku Lagi Diskon Tarif Tol

    Jakarta

    Jasa Marga kembali memberlakukan diskon tarif tol, khususnya Tol Trans Jawa arah Jakarta. Perjalanan menerus dari Semarang sampai Jakarta dikenakan potongan tarif tol sebesar 10 persen.

    Diskon tarif tol ini diberlakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Diharapkan pengendara memanfaatkan diskon tarif tol sehingga tidak semuanya balik ke wilayah Jabodetabek setelah libur Nataru di waktu puncaknya.

    Potongan tarif ini hanya akan berlaku jika melakukan transaksi menggunakan e-toll dengan saldo harus mencukupi. Potongan tarif tol akan dihitung pada saat melakukan tap out di gerbang tol keluar yaitu di GT Cikampek Utama pada periode arus balik. Potongan tarif menjadi tidak berlaku apabila pengguna jalan tap out pada hari terakhir pemberlakuan melebihi pukul 05.00 WIB.

    Untuk arus balik, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol dari Gerbang Tol Kalikangkung sampai Gerbang Tol Cikampek mulai hari ini, Jumat (3/1/2025) pukul 05.00 sampai dengan Sabtu (4/1/2025) pukul 05.00 WIB. Pemberian potongan tarif berlaku saat pengguna jalan melakukan tapping e-toll di Gerbang Tol Cikampek.

    “Untuk jam pemberlakuan potongan tarif yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB, atau berlaku 24 jam, serta diberlakukan untuk semua golongan kendaraan. Dengan ini kami harap dapat memaksimalkan distribusi lalu lintas sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan,” ungkap Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan tertulisnya.

    Untuk kendaraan golongan I, tarif tol dari GT Kalikangkung sampai GT Cikampek yang normalnya sebesar Rp 434.500 diberikan diskon menjadi Rp 391.050. Sedangkan untuk kendaraan golongan II dan III dari Rp 671.000 menjadi Rp 603.900. Sementara kendaraan golongan IV dan V semula Rp 883.500 menjadi Rp 795.150.

    “Jasa Marga mengimbau pengguna kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Nataru 2024/2025 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, memastikan kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan,” katanya.

    (rgr/din)

  • Profil Kombes Syahduddi, Kapolres Metro Jakbar yang Dimutasi Jadi Kapolrestabes Semarang Pengganti Irwan Anwar

    Profil Kombes Syahduddi, Kapolres Metro Jakbar yang Dimutasi Jadi Kapolrestabes Semarang Pengganti Irwan Anwar

    loading…

    Kombes Syahduddi menjadi salah satu Perwira Menengah di wilayah Polda Metro Jaya yang dimutasi Kapolri pada akhir 2024. Dia sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kombes Pol M Syahduddi menjadi salah satu Perwira Menengah (Pamen) di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dimutasi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada akhir tahun 2024. Dia sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat.

    Diketahui, Kapolri melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 734 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada pengujung tahun 2024. Mutasi tersebut tertuang dalam 4 Surat Telegram yakni ST/2274/XI/KEP./2024, ST/2276/XI/KEP./2024, ST/2277/XI/KEP.2024, dan ST/2278/XI/KEP./2024.

    Melihat rinciannya, ada sebagian nama di jajaran Polda Metro Jaya yang masuk daftar mutasi di antaranya Kombes Syahduddi yang digeser menjadi Kapolrestabes Semarang menggantikan Kombes Irwan Anwar.

    Profil Kombes Pol M SyahduddiSekelumit tentang Syahduddi yang lahir di Jakarta, 27 Juli 1975. Dia merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997 yang berpengalaman dalam bidang reserse.

    Selain Akpol, Syahduddi juga melanjutkan pendidikan lain yakni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), hingga Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti).

    Pada sepak terjangnya, Syahduddi juga banyak menduduki beberapa posisi strategis. Sebut saja Kapolres Kuningan (2016-2017) dan Kapolres Sukabumi (2017-2019).

    Kemudian, dia digeser menjadi Kapolresta Cirebon pada 2019. Beberapa waktu berselang, Syahduddi menjabat Dirpamobvit Polda Jabar (2021-2022).

    Syahduddi lalu bertugas sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pamobvit Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri pada 2022-2023. Setelah itu, barulah dia ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat pada Februari 2023.

    Saat menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat, Syahduddi menggantikan Kombes Pasma Royce. Saat memimpin Polres Metro Jakbar, namanya menjadi perhatian setelah membebastugaskan 3 anggotanya yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba karena tindakan berlebihan saat menangkap artis Saipul Jamil yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

    Kurang dari 2 tahun menjabat, dia masuk daftar mutasi Polri di pengujung 2024. Syahduddi digeser menjadi Kapolrestabes Semarang menggantikan Kombes Irwan Anwar yang dimutasi ke Lemdiklat Polri. Sementara, pengganti Syahduddi yakni Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi.

    (jon)

  • Mulai Lawan Darurat Literasi dengan Gerakan Literasi di Madrasah

    Mulai Lawan Darurat Literasi dengan Gerakan Literasi di Madrasah

    Liputan6.com, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi peluncuran buku “Belajar Kepada Muridnya” karya Rektor Universitas Bhamada Slawi, Dr. Maufur. 

    Fikri menilai buku tersebut sebagai salah satu upaya penting dalam mendorong gerakan literasi, khususnya di Kota Tegal dan sekitarnya.

    “Gerakan literasi sangat penting di Indonesia. Meskipun saat ini saya berada di Komisi VIII yang membidangi agama, saya tetap mendukung penuh upaya peningkatan literasi, termasuk di madrasah,” kata Fikri.

    Bedah buku dihadiri oleh berbagai tokoh, antara lain Budayawan Pantura Atmo Tan Sidik sebagai pembedah, Dosen Prodi D3 Keperawatan Bhamada Slawi Dr. Faisaludin sebagai moderator, Staf Ahli Wali Kota Tegal Joko Syukur, Kepala Disdikbud Ismail Fahmi, Ketua Dewan Pendidikan Rismono, Ketua PGSI Krisdianto, Ketua Dewan Kesenian Andi Suruli, Ketua FPSMI Dr. Yusqon.

    Fikri, yang juga penulis buku “Darurat Literasi”, menyoroti hasil studi PISA 2022 yang menunjukkan penurunan skor literasi membaca Indonesia. “Gerakan literasi masih darurat, perlu dorongan lebih lanjut, khususnya di madrasah,” tegasnya.

    Karenanya Abdul Fikri mengaku siap mendorong gerakan literasi di madrasah (GELEM) melalui Komisi VIII DPR RI.

    Ia juga berharap buku “Belajar Kepada Muridnya” dapat menjadi bagian edukasi masyarakat sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka.

    “Saya mendorong penuh gerakan literasi madrasah (GELEM),” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

  • Prahara di Tubuh Polri, dari Penembakan Gamma hingga Pemerasan DWP

    Prahara di Tubuh Polri, dari Penembakan Gamma hingga Pemerasan DWP

    Bisnis.com, JAKARTA – Prahara tengah menyelimuti internal Polri dengan adanya sejumlah anggota yang melanggar etik karena menembak warga sipil dan memeras warga negara asing.

    Adapun, penembakan warga sipil dilakukan oleh Aipda RZ yang menembak seorang siswa di Semarang, Jawa Tengah.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada Selasa (3/12/2024), Kepala Bidang Propam Polda Jateng, Kombes Pol Aris Supriyono mengungkapkan penembakan terjadi karena perselisihan di jalan raya.

    Aris mengemukakan bahwa cerita bermula ketika Aipda R pulang dari kantor. Menurut Aris, emosi Aipda R tersulut karena merasa sepeda motornya dipepet oleh korban.

    “Motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet, akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan,” jelasnya.

    Kemudian, Aris membenarkan bahwa pada kejadian tersebut ada empat tembakan yang dilayangkan oleh Aipda R. Kejadian ini, katanya, berlangsung pada 24 November pukul 00:22 WIB di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

    Adapun, lanjut dia, perbuatan terduga pelanggar ini dibuktikan dari bukti elektronik, dalam hal ini adalah rekaman CCTV. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa penembakan yang dilakukan Aipda R ini tidaklah terkait dengan pembubatan tawuran.

    “Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota [Aipda R] ini pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Pak Kapolres,” terang Aris.

    Oleh sebab itu, Aris menyebut Aipda R telah melanggar Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api dan juga akan dijerat Pasal 13 Ayat 1 PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian.

    Aipda RZ telah menjalani sidang etik selama sekitar sembilan jam di Polda Jawa Tengah pada Senin (9/12/2024).

    Dalam sidang itu, Aipda Robig telah terbukti melakukan penembakan terhadap sekelompok orang atau anak yang tengah menggunakan sepeda motor.

    Dengan demikian, Majelis Komite Kode Etik Polri (KKEP) telah memutuskan bahwa anggota korps Bhayangkara itu untuk dilakukan PTDH.

    Selain itu, Mabes Polri telah mencopot jabatan Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar alias Kombes Pol Irwan Anwar.

    Kombes Anwar mendapat sorotan karena diduga melakukan kebohongan publik mengenai kronologi kasus penembakan siswa SMK Semarang.

    Adapun Irwan Anwar kemudian dimutasikan untuk menjabat sebagai Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri.

    Mutasi itu tertuang dalam surat telegram dengan nomor ST 2776/XII/Kep 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo pada 29 Desember 2024.

    “Kombes Pol Irwan Anwar Kapolrestabes Semarang Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri,” dalam surat tersebut, dikutip Senin (30/12/2024).

    Pemarasan Konser DWP

    Sebanyak 18 polisi diduga melakukan pemerasan terhadap warga Malaysia yang datang ke acara Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13 – 15 Desember 2024 lalu.

    Delapan belas anggota kepolisian itu telah diamankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan alias Propam Polri. Adapun nilai pemerasan diperkirakan sebesar 9 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp32 miliar. 

    “Divisi Propam Polri telah mengamankan terduga oknum yang bertugas saat itu. Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dilansir dari Antara.

    Mabes Polri menjelaskan modus dua oknum anggota polisi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menonton DWP 2024.

    Dua anggota itu, yakni Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (PMJ) AKBP Malvino Edward Yusticia dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba PMJ AKP Yudhy Triananta Syaeful.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap cara oknum anggota Polri melakukan pemerasan terhadap penonton DWP 2024 dengan modus pengamanan narkoba.

    Menurutnya, Pengamanan itu dilakukan terhadap warga negara asing (Malaysia) maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

    “Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024,” ujar Trunoyudo di Gedung TNCC, Mabes Polri, Kamis (2/1/2025).

    Sayangnya, kata Trunoyudo, pengamanan itu dibarengi dengan permintaan uang terhadap korban yang diduga menyalahgunakan narkoba dengan dalih agar dibebaskan.

    “Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya,” imbuhnya.

    Mabes Polri menyatakan dua oknum anggota kepolisian dinyatakan dipecat dalam sidang etik kasus dugaan pemerasan dalam acara DWP 2024.

    Trunoyudo mengatakan dua polisi yang dihukum pemberhentian tidak terhormat ada D dan Y.

    Inisial D merujuk pada Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak selaku mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro. Sementara, nama terang Y belum diungkap secara jelas.

    “Terhadap terduga masing-masing 2 terduga pelanggar telah diberikan putusan Majelis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

  • Diskon Tarif Tol 10 Persen Berlaku 3 Januari 2025, Biaya Perjalanan Semarang-Jakarta Jadi Rp391.050 – Halaman all

    Diskon Tarif Tol 10 Persen Berlaku 3 Januari 2025, Biaya Perjalanan Semarang-Jakarta Jadi Rp391.050 – Halaman all

    Diskon tarif tol 10 persen berlaku selama 24 jam pada 3 Januari 2025. Biaya perjalanan dari Semarang ke Jakarta yang semula Rp434.500 jadi Rp391.050.

    Tayang: Jumat, 3 Januari 2025 08:13 WIB

    IG/official.jasamarga

    Diskon tarif tol 10 persen berlaku selama 24 jam di tol Trans Jawa pada 3 Januari 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Diskon tarif tol 10 persen di Tol Trans Jawa akan berlaku selama 24 jam pada hari ini, Jumat, 3 Januari 2025.

    Jam pemberlakuan diskon ini dimulai pukul 05.00 WIB hari ini hingga 05.00 WIB pada Sabtu, 4 Januari 2025.

    Semua golongan kendaraan akan memperoleh diskon 10 persen di Tol Trans Jawa.

    Namun, diskon tarif tol 10 persen ini tidak berlaku pada kendaraan yang saldo uang elektronik pada kartu tol tidak mencukupi atau tidak terbaca asal gerbang masuk.

    Diskon tarif tol perjalanan Semarang ke Jakarta berlaku ketika tap in di gerbang tol Kalikangkung dan tap out di gerbang tol Cikampek Utama.

    Biaya perjalanan dari Semarang ke Jakarta akan lebih hemat.

    Jika biasanya dikenakan biaya Rp434.500, maka hari ini Rp391.050 dengan adanya diskon 10 persen.

    Rincian Tarif Tol dan Diskon 10 Persen

    Kendaraan Golongan I: Semula Rp 434.500 jadi Rp 391.050, potongan Rp 43.450
    Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp 671.000 jadi Rp 603.900, potongan Rp 67.100
    Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp 883.500 jadi Rp 795.150, potongan Rp 88.350

    Rest Area Jalan Tol Trans Jawa

    Rest Area Tol Merak-Tangerang

    KM 42 A
    KM 45 B
    KM 68 A
    KM 68 B

    Rest Area Tol Tangerang-Jakarta

    Rest Area Tol Jakarta-Cikampek

    KM 6 B
    KM 19 A
    KM 42 B
    KM 40 A
    KM 57 A
    KM 62 B
    KM 33 A
    KM 52 B

    Rest Area Tol Cikampek-Padalarang

    KM 72 A
    KM 72 B
    KM 88 A
    KM 88 B
    KM 97 B

    Rest Area Tol Padalarang-Cileunyi

    KM 125 B
    KM 147 A
    KM 149 B

    Rest Area Tol Cikampek-Palimanan

    KM 101 B
    KM 102 A
    KM 164 B
    KM 166 A
    KM 86 A
    KM 86 B
    KM 130 A
    KM 130 B

    Rest Area Tol Palimanan-Kanci

    Rest Area Tol Kanci-Pejagan

    Rest Area Tol Pejagan-Pemalang

    KM 260 B
    KM 282 B
    KM 287 A
    KM 252 A
    KM 275 B
    KM 294 B

    Rest Area Tol Pemalang-Batang

    Rest Area Tol Batang-Semarang

    KM 360 B
    KM 379 A
    KM 389 B
    KM 391+400 A

    Rest Area Tol Semarang ABC

    Rest Area Tol Semarang-Solo

    KM 429+300 A
    KM 456
    KM 456 B
    KM 487 A
    KM 487 B

    Rest Area Tol Solo-Ngawi

    KM 519 A
    KM 519 B
    KM 575 A
    KM 575 B
    KM 538 A
    KM 538 B

    Rest Area Tol Ngawi-Kertosono

    KM 626+200 A
    KM 626+200 B
    KM 597+800 A
    KM 597+800 B
    KM 640 A
    KM 640 B

    Rest Area Tol Kertosono-Mojokerto

    KM 678 A
    KM 678 B
    KM 695 A
    KM 695 B

    Rest Area Tol Mojokerto-Surabaya

    Rest Area Tol Surabaya-Gempol

    Rest Area Tol Gempol-Pasuruan

    KM 792+800 A
    KM 792+800 B

    Rest Area Pasuruan-Probolinggo

    KM 819 A
    KM 819 B
    KM 833 A
    KM 833 B

    Rest Area Tol Surabaya-Gresik

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Opsen Pajak Berlaku, Pemprov Jateng Beri Keringanan PKB dan BBNKB
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Januari 2025

    Opsen Pajak Berlaku, Pemprov Jateng Beri Keringanan PKB dan BBNKB Regional 3 Januari 2025

    Opsen Pajak Berlaku, Pemprov Jateng Beri Keringanan PKB dan BBNKB
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Opsen
    pajak
    atau pungutan tambahan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.
    Sebagai kompensasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan berupa pengurangan pokok
    Pajak
    Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 13,94 persen dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 24,70 persen.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Nadi Santoso, menjelaskan kebijakan ini bertujuan meringankan masyarakat.
    “Dengan dikeluarkannya kebijakan Bapak Gubernur, masyarakat tidak akan merasa terbebani. Pajak yang dibayarkan tetap ekuivalen dengan tahun sebelumnya,” ujarnya di Semarang, Kamis (2/1/2025).
    Keringanan Berlaku hingga Maret
    Kebijakan keringanan pajak ini berlaku hingga 31 Maret 2025. Namun, menurut Nadi, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dapat memperpanjang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
    “Keringanan berlaku sejak 5 Januari hingga 31 Maret 2025. Kalau masih diperlukan, Bapak Gubernur akan mengkaji ulang untuk memperpanjangnya, melihat daya beli masyarakat,” kata Nadi.
    Manfaat Opsen Pajak untuk Daerah
    Nadi juga menjelaskan bahwa pemberlakuan opsen pajak akan memperkuat kondisi fiskal kabupaten/kota.
    Dalam kebijakan sebelumnya, bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota memerlukan waktu satu bulan. Namun, dengan opsen pajak, dana pajak langsung masuk ke kas daerah masing-masing.
    “Dengan opsen pajak, uang tidak perlu mampir ke kas provinsi seperti sebelumnya. Ini akan memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota, sehingga lebih menguntungkan,” jelasnya.
    Distribusi Pendapatan Pajak
    Opsen pajak juga akan meningkatkan penerimaan kabupaten/kota. Dalam skema sebelumnya, kabupaten/kota menerima 30 persen, sementara provinsi mendapatkan 70 persen.
    Dengan opsen pajak, porsi kabupaten/kota meningkat menjadi sekitar 40 persen, sedangkan provinsi mendapat 60 persen.
    “Distribusi opsen pajak lebih adil, memperkuat fiskal daerah, dan mendukung pembangunan,” tandas Nadi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Jadinya Jika Gempa Dahsyat Megathrust Guncang Jakarta?

    Apa Jadinya Jika Gempa Dahsyat Megathrust Guncang Jakarta?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Zona Megathrust Selat Sunda jadi ancaman nyata bagi wilayah Jakarta, karena sewaktu-waktu dapat melepas energi besarnya dan menghasilkan gempa dahsyat hingga magnitudo 9,1. Apa jadinya jika Jakarta diguncang gempa megathrust?

    Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengatakan potensi bencana gempa megathrust di wilayah selatan Jawa bisa terjadi kapan saja dan dapat memicu tsunami dengana skala besar seperti yang terjadi di Aceh 20 tahun silam.

    “Potensi megathrust ini dapat memicu goncangan gempa yang besar dan tsunami, yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam,” kata Rahma usai menghadiri acara peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Banda Aceh, Kamis (26/12), mengutip laman resmi BRIN.

    Hasil simulasi yang dilakukan BRIN dan tim peneliti berbagai institusi, tinggi gelombang tsunami imbas gempa megathrust Selat Sunda diperkirakan mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta.

    Penelitian ini juga menunjukkan fenomena serupa pernah terjadi dalam sejarah, seperti tsunami Pangandaran 2006 yang dipicu oleh marine landslide di dekat Nusa Kambangan.

    “Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya,” jelas Rahma.

    Rahma mengatakan daerah perkotaan seperti Jakarta, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan, upaya mitigasi juga harus mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan.

    “Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa,” tuturnya.

    Ancam pesisir Jakarta

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Mohamad Yohan mengatakan tsunami imbas gempa dahsyat megathrust di Jakarta tak bisa terelakan.

    “Meskipun Jakarta tidak langsung menghadap Samudra Hindia, gelombang tsunami yang sangat besar mungkin dapat mencapai pesisir utara Jakarta jika terdapat gelombang besar yang dihasilkan dari arah selatan,” kata Yohan beberapa waktu lalu.

    Kendati begitu, menurut Yohan dampak tsunami imbas gempa megathrust bakal lebih terasa di daerah-daerah sekitar Jakarta, khususnya di wilayah Banten yang jaraknya cukup dekat dengan segmen Selat Sunda.

    “Kota-kota pesisir di sekitar Jakarta, seperti Banten dan Anyer, lebih berisiko terkena dampak langsung dari tsunami,” jelas Yohan.

    Lalu, separah apa tsunami yang bakal ‘menyapu’ Jakarta?

    Merujuk data BMKG yang dibagikan BPBD DKI Jakarta, tingkat bahaya tsunami di Jakarta cukup rendah.

    “Berdasarkan sumber Peta Resiko Tsunami Indonesia, Jakarta memiliki tingkat kemungkinan bahaya tsunami rendah, ketinggian tsunami di pantai Jakarta kurang dari 1 meter,” demikian bunyi keterangan BMKG.

    Fakta-fakta Megathrust, Teror dari Lautan RI (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)

    Berlanjut ke halaman berikutnya…

    BMKG mencatat Jakarta sempat mengalami tsunami tiga kali sepanjang sejarah.

    Pertama, pada 24 Agustus 1757 ketika Jakarta masih bernama Batavia, gempa kuat bergelombang yang berlangsung 5 menit mengguncang Jakarta. Pada pukul 02.05, saat guncangan terkuat, angin bertiup dari timur laut.

    Air laut di Sungai Ciliwung, yang mengalir ke laut di Jakarta pun naik dengan ketinggian 0,5 meter di atas ketinggian biasanya dan turun dengan jumlah yang sama.

    Kedua, tsunami juga pernah terjadi pada 16 Maret 1863. Saat itu, gempa terjadi di Pulau Jawa yang terasa agak kuat di daerah Lebak, dan dirasakan sedang di Jakarta dan Pulau Kapal di Teluk Jakarta, serta dirasakan lemah di Serang dan Caringin.

    Tepat sebelum gempa, di Caringin teramati gelombang pasang bergulung di pantai dengan suara keras.

    Ketiga, tsunami yang terjadi pada 20 Mei 1883. Kapal “Semarang” memasuki gelombang besar di Pulau Horn antara pukul 10.00 dan 12.00.

    Gelombang itu menyebar dari utara timur laut ke barat laut. Saat itu, laut benar-benar tenang sebelum dan sesudah.

    Sang kapten menduga bahwa fenomena tersebut berhubungan dengan erupsi krakatau, namun hal tersebut tidak benar. Catatan pengukur pasang surut di Tanjung Priok tidak menunjukkan osilasi yang tidak biasa.

    Bisa seperti Aceh

    Megathrust Selat Sunda menjadi ancaman serius karena zona ini bisa pecah kapan saja.

    Eks Ketua Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika (IKAMEGA) Subardjo dalam acara Sarasehan Nasional IKAMEGA pada 2018 silam sempat menyampaikan ancaman tersebut.

    “Berdasarkan segmentasi megathrust pada Peta Gempa Bumi Nasional pada tahun 2017, kita ketahui ada dua megathrust yang dekat dengan Jakarta, yang bisa mempengaruhi kerusakan bangunan atau infrastruktur yang ada di Jakarta,” kata Subardjo saat itu.

    Subardjo mengatakan yang jadi kekhawatiran para ilmuwan adalah zona Megathrust Selat Sunda, karena saat ini merupakan zona seismic gap.

    [Gambas:Photo CNN]

    Menurut dia jika Megathrust Selat Sunda pecah, bukan tidak mungkin Jakarta akan mengalami nasib serupa di Aceh seperti 20 tahun silam.

    “Jika terjadi, Megathrust Selat Sunda itu berpotensi gempa dengan 8,7 SR, setara dengan 9.0 Magnitude Moment atau MW. Itu setara dengan gempa di Aceh (Desember 2004), sehingga akan menimbulkan tsunami,” kata Subardjo.

    “Tapi yang menjadi kekhawatiran bagi kita adalah bukan tsunaminya, tapi getarannya atau goncangannya, mengingat jarak antara Megathrust Selat Sunda dengan Jakarta itu sekitar 200-250 km, di bawah tanah Jakarta itu adalah tanah endapan atau aluvial yang bisa menimbulkan amplifikasi atau pun besaran-besaran amplitudo,” lanjut dia.