kab/kota: Semarang

  • Profil Didik Haryadi, Anggota DPR Jalan Kaki 540 Km Jakarta-Boyolali Penuhi Nazar, Hartanya Rp 53 M – Halaman all

    Profil Didik Haryadi, Anggota DPR Jalan Kaki 540 Km Jakarta-Boyolali Penuhi Nazar, Hartanya Rp 53 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Didik Haryadi, anggota DPR yang jalan kaki 540 km dari Jakarta ke Boyolali.

    Didik Haryadi menjadi bahan perbincangan karena videonya menyatakan diri siap jalan kaki untuk penuhi nazar viral lewat media sosial.

    Ia mengawali jalan kakinya dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta.

    Didik Haryadi akan mengakhiri perjalannya di Boyolali, Jawa Tengah.

    Perjalanan yang dimulai 1 Januari 2025 itu, akan menempuh jarak 540 km.

    “Siap kita hari ini, bismillah berjalan Jakarta-Boyolali. Siap semangat,” kata Didik Haryadi, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Selasa (7/1/2024).

    Kini, perjalanan Didik Haryadi sudah memasuki hari keenam.

    Dirinya telah sampai di daerah Indramayu, Jawa Barat.

    Dikutip dari infopemilu.kpu.go.id, didik Haryadi lahir di Boyolali pada 12 November 1976.

    Ia sudah berusia 48 tahun.

    Didik Haryadi tidak banyak memberikan informasi terkait biodata dirinya.

    Jelasnya, ia memiliki dua gelar akademis, yakni Sarjana Teknik (S.T.) dan Sarjana Hukum (S.H).

    Didik Haryadi mulai terjun ke dunia politik saat menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Dia kemudian maju di Pileg 2024 dapil Jawa Tengah V.

    Didik Haryadi menang dengan perolehan 38.096 suara.

    Ia menjadi caleg suara terbanyak kesembilan di dapil Jawa Tengah V

    Didik Haryadi bersama 579 anggota DPR periode 2024-2029 dilantik dalam sidang paripurna, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

    Anggota DPR RI Didik Haryadi saat memulai nazarnya berjalan kaki Senayan-Boyolali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/1/2025) (Tribunnews.com/Reza Deni)

    Didik Haryadi memiliki harta kekayaan mencapai Rp 53.644.620.492.

    Ia melaporkan hartanya di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada 24 September 2024 lalu.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah dan Bangunan Rp 28.780.000.000

    1. Tanah Dan Bangunan Seluas 390 M2/390 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 3.510.000.000

    2. Tanah Dan Bangunan Seluas 390 M2/390 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 3.510.000.000

    3. Tanah Dan Bangunan Seluas 185 M2/185 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 1.665.000.000

    4. Tanah Dan Bangunan Seluas 506 M2/350 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 4.048.000.000

    5. Tanah Dan Bangunan Seluas 129 M2/129 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 967.500.000

    6. Tanah Dan Bangunan Seluas 903 M2/903 M2 Di Kab / Kota Subang, Hasil Sendiri Rp 1.354.500.000

    7. Tanah Dan Bangunan Seluas 1207 M2/300 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 4.828.000.000

    8. Tanah Dan Bangunan Seluas 251 M2/100 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 1.004.000.000

    9. Tanah Dan Bangunan Seluas 252 M2/100 M2 Di Kab / Kota Karawang, Hasil Sendiri Rp 1.008.000.000

    10. Tanah Dan Bangunan Seluas 676 M2/450 M2 Di Kab / Kota Boyolali, Hasil Sendiri Rp 6.084.000.000

    11. Tanah Dan Bangunan Seluas 801 M2/801 M2 Di Kab / Kota Semarang, Hasil Sendiri Rp 801.000.000

    Alat Transportasi dan Mesin Rp 7.142.000.000

    1. Mobil, Toyota Alphard Hybrid Tahun 2024, Hasil Sendiri Rp 1.700.000.000

    2. Mobil, Mercedez Bens E350 Tahun 2020, Hasil Sendiri Rp 1.100.000.000

    3. Mobil, Lexus Lx570 Tahun 2021, Hasil Sendiri Rp 2.250.000.000

    4. Mobil, Hyundai Stargazer Tahun 2023, Hasil Sendiri Rp 210.000.000

    5. Mobil, Toyota Hiace Premio Tahun 2023, Hasil Sendiri Rp 680.000.000

    6. Mobil, Toyota Yaris Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp 155.000.000

    7. Mobil, Toyota Camry Tahun 2014, Hasil Sendiri Rp 190.000.000

    8. Motor, Honda Vario Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp 7.000.000

    9. Motor, Vespa Lx Iget 125 Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp 45.000.000

    10. Motor, Yamaha Jupiter Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp 5.000.000

    11. Mobil, Mitsubishi Tritor Tahun 2018, Hasil Sendiri Rp 210.000.000

    12. Mobil, Toyota Fortuner Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp 240.000.000

    13. Motor, Honda Gold Wing Tahun 1987, Hasil Sendiri Rp 350.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp 1.055.000.000

    Surat Berharga Rp —-

    Kas Dan Setara Kas Rp 18.552.620.492

    Harta Lainnya Rp 8.955.000.000

    Utang  Rp 10.840.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp 53.644.620.492

    (Tribunnews.com/Endra)

  • Penyitaan Hotel Aruss Semarang dan Kaitannya dengan Judi Online…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Januari 2025

    Penyitaan Hotel Aruss Semarang dan Kaitannya dengan Judi Online… Regional 7 Januari 2025

    Penyitaan Hotel Aruss Semarang dan Kaitannya dengan Judi Online…
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com

    Hotel Aruss

    Semarang
    menjadi sorotan publik setelah Bareskrim Polri menyita bangunan tersebut karena diduga menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bandar
    judi online
    .
    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penindakan hukum terhadap judi online.
    “Kami melakukan rilis terkait dengan penyitaan salah satu aset yang menjadi ujung dari pada hasil pencucian uang judi online,” ungkap Helfi pada Senin (6/1/2025).
    Penyitaan aset Hotel Aruss, yang dikelola oleh PT Arta Jaya Putra, merupakan tindak lanjut dari pengusutan kasus platform judi online seperti Dafabet, Agen 138, dan Judi Bola.
    “Dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain sampai dengan bandar, kami melakukan penyelidikan selama beberapa waktu,” lanjutnya.
    Dana pembangunan hotel tersebut diduga ditransfer dari rekening seseorang berinisial FH, yang saat ini berstatus sebagai saksi, melalui lima rekening berbeda.
    Dok. Hotel Aruss Hotel Aruss di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
    Selain itu, terdapat penarikan dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh individu berinisial GP dan AS dengan total mencapai Rp 40,5 miliar.
    Meski dalam proses penyitaan, operasional Hotel Aruss tetap berjalan seperti biasa.
    Pantauan
    Kompas.com
    pada Senin (7/1/2025) menunjukkan tanda penyitaan masih terpasang di kedua pilar depan lobi hotel, meskipun ditutupi dengan plastik hitam.
    Kuasa Hukum Hotel Aruss, Ahmad Maulana, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
    “Kami hargai proses itu. Dengan adanya sita itu, silakan,” kata Ahmad.
    Dia menegaskan bahwa meskipun hotel dalam pengawasan pihak berwajib, operasional hotel tidak terganggu.
    “Sebagian orang memahami sita itu dirampas, diambil. Penyitaan itu dalam pengawasan dan penjagaan dan tidak mengurangi operasional yang berjalan,” tambahnya.
    Public Relation Hotel Aruss, Lala Nikmah, juga menegaskan bahwa tidak ada tamu yang membatalkan
    booking
    setelah insiden penyitaan.
    “Operasional hotel berjalan dengan baik. Ini juga tidak ada kaitannya dengan tamu,” tuturnya.
    Diketahui, Hotel Aruss Semarang, yang beroperasi sejak Juni 2022, berdiri di atas lahan seluas 3.575 meter persegi dengan 11 lantai.
    Hotel ini memiliki 147 kamar dan berbagai fasilitas, termasuk ruang pertemuan, restoran, kolam renang, dan pusat kebugaran.
    Dua fasilitas di Hotel Aruss juga menyabet dua Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada 26 Juni 2022, yakni lintasan joging Juwana di lantai 7 dan Mahakam Rooftop Hall di lantai 11.
    Dikutip dari laman resmi MURI, lintasan joging Juwana yang berada di ketinggian 23 meter dari permukaan tanah didapuk sebagai lintasan joging atau lari tertinggi di Indonesia.
    Sementara untuk Mahakam Rooftop Hall yang berada di ketinggian 38,40 meter dari permukaan tanah atau 159 meter di atas permukaan laut, didapuk sebagai fasilitas ruang rapat tertinggi di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Bongkar Penyelundupan 13,9 Kg Sabu Jaringan Fredy Pratama di Semarang

    Polisi Bongkar Penyelundupan 13,9 Kg Sabu Jaringan Fredy Pratama di Semarang

    Semarang

    Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 13,9 kg sabu. Barang ilegal itu disembunyikan dalam dinding pintu dan dashboard mobil.

    Dirresnarkoba Polda Jawa Tengah Kombes Anwar Nasir mengatakan pihaknya menerima laporan pengiriman sabu dari Pontianak menuju Semarang oleh dua pelaku inisial RT (39) dan MIA (31). Kedua warga Surabaya ini diketahui mengiap di Pontianak pada 24 Desember 2024.

    “Pada 30 Desember 2024 mereka menerima kardus cokelat di tepi gang Gajah Mada Pontianak,” kata Anwar dilansir detikJateng, Selasa (7/1/2025).

    Kardus berisi paket sabu itu lalu disimpan di dalam pintu dan dashboard mobil. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

    “Kemudian pada hari Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB pada saat kedua terlapor dengan mengemudikan mobil turun dari Kapal Dharma Kartika di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, langsung diamankan tim dari Subdit 1 dibantu oleh Polsek KP3 melakukan penangkapan terhadap terlapor RT dan MIA, pada saat berada di pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang,” jelas Anwar.

    “Setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil Daihatsu Sigra yang disewa oleh terlapor RT, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 13 paket seberat 13,9202 kg dan 10.300 butir ekstasi. Dimasukkan ke dalam dinding pintu belakang sebanyak 2 paket dan 8 paket sabu, 2 bungkus ekstasi berada di samping kanan dan 1 paket sabu di bawah dashboard setir. Mau dikirim ke Surabaya,” imbuhnya.

    “Jaringan Fredy Pratama,” ujar Artanto.

    Baca selengkapnya di sini

    (ygs/ygs)

  • Penyitaan Hotel Aruss Semarang dan Kaitannya dengan Judi Online…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Januari 2025

    Mengapa Hotel Aruss Masih Beroperasi Setelah Disita dalam Kasus Judi “Online”?

    Mengapa Hotel Aruss Masih Beroperasi Setelah Disita dalam Kasus Judi “Online”?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Hotel Aruss
    yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, disita oleh Bareskrim Polri sebagai bagian dari langkah penegakan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil dari platform judi
    online
    seperti Dafabet, Agen 138, dan Judi Bola.
    Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan temuan bahwa pembangunan hotel tersebut menggunakan dana hasil pencucian uang dari aktivitas judi
    online
    .
    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan bahwa dana pembangunan hotel ini berasal dari rekening-rekening yang dikendalikan oleh bandar judi
    online
    .
    “Kami melakukan penyitaan sebagai ujung dari hasil pencucian uang judi
    online
    ,” ujarnya pada Senin (6/1/2025).
    Hotel tersebut dibangun menggunakan dana sebesar Rp 40,5 miliar yang ditransfer melalui rekening-rekening nomine dan ditarik secara tunai oleh pihak yang terlibat. Total nilai properti hotel tersebut diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.
    Meskipun telah disita, Hotel Aruss tetap beroperasi seperti biasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
    Brigjen Pol Helfi Assegaf menjelaskan bahwa operasional hotel tetap berlangsung karena kepolisian masih menunggu ketetapan hukum lebih lanjut terkait kasus TPPU tersebut.
    “Terkait masalah kegiatan operasional hotel saat ini masih berlangsung seperti biasa. Sampai nanti ada ketetapan lebih lanjut,” katanya.
    Selain itu, Helfi menambahkan bahwa penyelidikan terhadap kasus TPPU ini masih berjalan dan akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya.
    Kuasa hukum Hotel Aruss, Ahmad Maulana menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung. Menurut dia, penyitaan tidak berarti menghentikan operasional hotel.
    “Sebagian orang memahami sita itu dirampas, diambil. Bisa dipelajari di perundangan, penyitaan itu dalam pengawasan dan penjagaan dan tidak mengurangi operasional yang berjalan,” kata Ahmad di Hotel Aruss Semarang, Senin (6/1/2025).
    Public Relation Hotel Aruss, Lala Nikmah juga memastikan bahwa penyitaan tidak berdampak pada layanan dan reservasi hotel.
    “Operasional hotel berjalan dengan baik. Tidak ada tamu yang membatalkan booking. Bus besar masih terparkir dan akan
    stay
    beberapa hari ke depan,” ujarnya.
    Berdasarkan pemberitaan
    Kompas.com
    , pantauan di lokasi menunjukkan tanda penyitaan terpasang di pintu masuk hotel.
    Namun, aktivitas di dalam hotel tetap berlangsung normal. Bus milik atlet voli Sumselbabel yang mengikuti kompetisi Proliga di Semarang masih terlihat terparkir, dan tamu hotel tetap menjalankan aktivitasnya.
    Pihak Polda Jawa Tengah, yang membantu proses penyitaan, menyatakan bahwa mereka hanya bertugas mem-
    backup
    kegiatan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.
    “Kami prinsipnya bantu
    backup
    prosesnya. Untuk detailnya bisa konfirmasi ke Div Humas Mabes Polri,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto.
    Proses hukum terkait penyitaan Hotel Aruss masih berlangsung, dan operasional hotel akan tetap berjalan hingga ada keputusan hukum lebih lanjut.
    Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan penyidikan mendalam untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum.

    Sebelumnya, Helfi mengungkapkan, dana pembangunan hotel itu ditransfer dari rekening seorang berinisial FH yang saat ini statusnya sebagai saksi, melalui lima rekening, yakni dari masing-masing satu rekening OR, RF, MD, dan dua rekening dari KP.
    Selain itu, ada juga penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai Rp 40,5 miliar.
    Rekening tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform
    judi online
    tersebut.
    Adapun modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara menampung semua uang hasil perjudian
    online
    pada rekening-rekening nomini yang mereka buat, selanjutnya ditempatkan dan ditransfer, serta dilakukan penarikan secara tunai.
    “Lalu, ditempatkan ke rekening-rekening nomini lainnya sebagai upaya layering atau pengelabuan untuk menyembunyikan asal-usul dari uang tersebut,” katanya.
    Setelah uang tersebut ditarik tunai, uang itu digunakan untuk membangun Hotel Aruss di Semarang.
    Pasal yang disangkakan adalah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan/atau Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 KUHP.
    “Kami sampaikan bahwa obyek penyitaan itu berdasarkan surat penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2024, serta surat perintah penyitaan Nomor SP SITA Nomor 44 I RES 2.6 2025 Dirtipideksus tanggal 3 Januari 2025,” ujarnya.
    Sebagai informasi, nilai obyek hotel tersebut sekitar Rp 200 miliar.
    Helfi menyampaikan bahwa selain penyitaan terhadap Hotel Aruss, penyidik juga telah memblokir 17 rekening yang diduga melakukan transaksi hasil perjudian
    online
    tersebut pada periode 2020 sampai dengan 2022 dengan total Rp 72,3 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD: Gubernur dipilih DPRD jangan terburu-buru

    DPD: Gubernur dipilih DPRD jangan terburu-buru

    Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal.

    Semarang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta usulan gubernur kembali dipilih oleh DPRD jangan terburu-buru diputuskan, tetapi harus dipertimbangkan dengan benar-benar matang.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Muhdi di Semarang, Senin, mengingatkan bahwa alasan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang besar jangan menjadi satu-satunya pertimbangan.

    “Sebagaimana wacana Pak Prabowo ke depan pemilihan kepala daerah cukup DPRD. Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal,” katanya.

    Menurut dia, mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung memang perlu ada evaluasi, tetapi tidak lantas kemudian menjadikannya kembali ke sistem Orde Baru.

    “Mari evaluasi kenapa menjadi mahal sehingga jawabannya kita punya alternatif yang cukup,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu.

    Artinya, kata dia, tidak boleh kemudian pilihan yang diambil justru membuat apa yang selama ini diperjuangkan dengan penuh pengorbanan pada Era Reformasi menjadi sia-sia.

    “Tidak boleh mengambil atau meniadakan sesuatu yang sementara ini kita bersama perjuangkan, yakni hak rakyat secara langsung memilih kepala daerah. Jadi, tidak begitu mudah diserahkan DPRD,” katanya.

    Seandainya ternyata pemilihan gubernur oleh DPRD menjadi alternatif, kata dia, tentunya harus melalui evaluasi yang mendalam juga untuk memastikan apa yang terjadi pada zaman dahulu tidak terulang.

    “Kalau itu (gubernur dipilih DPRD, red.) pun menjadi alternatif, kita harus evakuasi betul, analisis, apakah tidak akan kembali sama seperti Orde Baru?” katanya.

    Oleh karena itu, Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion) di daerah-daerah untuk menjaring masukan.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah melalui DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Terkait Dugaan TPPU dari Judi Online

    Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Terkait Dugaan TPPU dari Judi Online

    Semarang, Beritasatu.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menyita Hotel Aruss Semarang yang berlokasi di Jalan Dr Wahidin 116, Kota Semarang, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan judi online.

    Meski berstatus disita, hotel bintang empat tersebut tetap beroperasi seperti biasa. Spanduk besar bertuliskan “Disita Bareskrim Polri” terlihat terpasang di atap gedung dan depan lobi hotel. Aktivitas tamu di lobi hotel juga terlihat berjalan normal, dengan bus-bus besar masih terparkir di area hotel.

    Kuasa hukum Hotel Aruss Ahmad Maulana menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga memastikan hotel tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

    “Memang saat ini ada proses hukum yang berjalan, sedang dalam penyidikan oleh Mabes Polri. Kami menghormati dan mengikuti prosedur yang ada,” ujar Maulana, Senin (6/1/2025) mengenai langkah Bareskrim sita Hotel Aruss Semarang terkait TPPU judi online.

    Ia menjelaskan status penyitaan tidak berarti hotel diambil alih oleh Mabes Polri, melainkan berada dalam pengawasan dan penjagaan. “Disita itu artinya dalam pengawasan dan penjagaan, tetapi tidak mengurangi operasional hotel,” jelas Maulana.

    Sementara itu, Public Relations Hotel Aruss Lala Nikmah menegaskan operasional hotel tetap berjalan normal. Bahkan, tidak ada pembatalan dari tamu terkait kasus ini.

    “Operasional hotel berjalan dengan baik. Bus besar masih terparkir untuk beberapa hari ke depan. Tidak ada permintaan pembatalan dari tamu, karena kasus ini tidak ada kaitannya dengan mereka,” kata Lala mengenai langkah Bareskrim sita Hotel Aruss Semarang terkait TPPU judi online.

  • Daop 6 berangkatkan 400 ribuan penumpang pada Nataru 2024/2025

    Daop 6 berangkatkan 400 ribuan penumpang pada Nataru 2024/2025

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com

    Daop 6 berangkatkan 400 ribuan penumpang pada Nataru 2024/2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 15:58 WIB

    Elshinta.com – PT KAI Daop 6 Yogyakarta memperkirakan sebanyak total 494.238 penumpang berangkat naik kereta api pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Data tersebut diambil pada Sabtu (4/1) pukul 15.00 WIB.

    Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengatakan bahwa jumlah tersebut naik 3% dibandingkan dengan periode Nataru tahun sebelumnya yang mengangkut 479.508 penumpang.

    “Tentunya jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan berakhirnya tanggal 5 Januari besok. Hari ini, Sabtu (4/1), diperkirakan ada sebanyak 25.583 penumpang berangkat dari seluruh stasiun Daop 6, kemudian besok Minggu (5/1) diperkirakan terdapat 22.945 penumpang berangkat,” kata Krisbiyantoro.

    Ia melanjutkan untuk jumlah kedatangan penumpang total selama masa Nataru sejauh ini diperkirakan sebanyak 480.090 penumpang. Hari ini, Sabtu (4/1), diperkirakan ada sebanyak 19.621 penumpang datang atau turun di seluruh stasiun Daop 6, kemudian besok Minggu (5/1) diperkirakan terdapat 13.531 penumpang datang atau turun.

    “Stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta hingga besok diperkirakan masih ramai penumpang. Oleh karenanya kami mengimbau kembali kepada pelanggan untuk menjaga dan memperhatkan betul barang bawaannya,” imbau Krisbiyantoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (6/1).

    Sementara itu, Krisbiyantoro mengungkapkan bahwa sejauh ini sebanyak 365.164 tiket KA jarak jauh (hanya keberangkatan awal Daop 6) telah terjual selama masa Angkutan Nataru 2024/2025. Jumlah tersebut terdiri dari 300.599 KA jarak jauh reguler, dan 64.565 tiket KA jarak jauh tambahan. Adapun okupansi KA jarak jauh tercatat total sebanyak 110%.

    Saat ini tiket kereta api dari wilayah Yogyakarta/ Solo masih cukup tersedia. Diantaranya tujuan Jakarta masih tersedia 1.000an tiket, tujuan Bandung masih 4.000an tiket, tujuan Surabaya masih 11.000an tiket, tujuan Malang masih 3.000an tiket, dan tujuan Semarang masih 900an tiket.

    “Bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan KA di hari terakhir Nataru 2024/2025, hari ini hingga besok dapat mengecek ketersediaan tiket melalui aplikasi Access by KAI. Rencanakan jadwal bepergian dengan baik, jangan sampai kehabisan tiket,” kata Krisbiyantoro.

    Daop 6 Yogyakarta juga mencatat 10 KA keberangkatan awal yang menjadi favorit masyarakat pada masa Angkutan Nataru 2024/2025 dilihat dari jumlah volume rata-rata harian adalah:

    1. Sri Tanjung (242) relasi Lempuyangan-Ketapang: 767 penumpang/hari
    2. Bengawan (245)relasi Purwosari-Pasarsenen: 749 penumpang/hari
    3. Sancaka (96) relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng: 674 penumpang/hari
    4. Senja Utama Solo (87) relasi Solobalapan-Pasarsenen: 672 penumpang/hari
    5. Sancaka (100) relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng: 664 penumpang/hari
    6. Joglosemarkerto (167) relasi Solobalapan-Yogyakarta-Purwokerto-Semarang Tawang-Solobalapan: 628 penumpang/hari 
    7. Gajahwong (137) relasi Lempuyangan-Pasarsenen: 626 penumpang/hari
    8. Joglosemarkerto (161) relasi Solobalapan-Semarang Tawang-Purwokerto-Yogyakarta-Solobalapan: 616 penumpang/hari
    9. Senja Utama YK (139) relasi Yogyakarta-Pasarsenen: 575 penumpang/hari
    10. Bogowonto (135) relasi Lempuyangan-Pasarsenen: 558 penumpang/hari.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Nasib Operasional Hotel Aruss yang Terkait Judi Online, Bareskrim: Tunggu Ketetapan Lanjutan

    Nasib Operasional Hotel Aruss yang Terkait Judi Online, Bareskrim: Tunggu Ketetapan Lanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyebut kepastian nasib Hotel Aruss di Semarang yang disita terkait judi online akan diputuskan dalam aturan selanjutnya. Meski demkian, sebelum ada ketetapan ini Hotel Aruss akan beroperasi seperti biasa..

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan nasib hotel di Semarang itu bakal diputuskan setelah ada ketetapan selanjutnya. Hanya saja, Helfi tidak merincikan terkait hal itu.

    “Terkait masalah kegiatan operasional hotel saat ini masih berlangsung seperti biasa. Sampai nanti ada ketetapan lebih lanjut,” ujar Helfi di Bareskrim, Senin (6/1/2024).

    Selain itu, Helfi juga mengemukakan pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus TPPU terkait dengan penyitaan Hotel Aruss Semarang.

    “Dan akan kita lakukan penyidikan nanti melalui gelar perkara. Ya, terkait masalah personal hotel itu sendiri,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Hotel Aruss diresmikan pada Minggu (26/6/2022. Pembangunan Hotel di Jalan dr. Wahidin No.116, Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang itu memiliki nilai objek Rp200 miliar.

    Dalam catatan Bisnis, Hotel Aruss Semarang memiliki 147 kamar, terdiri dari kamar Deluxe, Deluxe Premier, Executive, Junior Suite, serta Aruss Suite. Selain jogging track dan multifunction hall, hotel tersebut juga memiliki sejumlah fasilitas untuk menunjang kebutuhan tamu yang menginap.

    Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain area luar ruangan dengan pemandangan Kota Semarang bagian atas, kolam renang, fitness center, sauna, SPA and massage, hingga kids club.

  • Simak Harga Asli Pertalite dan LPG 3 Kg Jika Tidak Disubsidi – Halaman all

    Simak Harga Asli Pertalite dan LPG 3 Kg Jika Tidak Disubsidi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap harga asli BBM Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg) jika tidak disubsidi oleh pemerintah.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Pertalite dan LPG 3 kg adalah dua barang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat dalam konteks menikmati harga bbm, LPG, harga listrik, harga pupuk karena APBN memberikan subsidi,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Untuk solar, Suahasil mengungkapkan bahwa harganya seharusnya pada 2024 adalah Rp 11.950 per liter.

    Namun, berkat subsidi pemerintah, masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Selisih harga sebesar Rp 5.150 per liter tersebut ditanggung oleh APBN.

    “Jadi kalau teman-teman beli solar 20 liter, itu setelah beli, itu ibaratnya baru terima uang dari APBN Rp 100 ribu. Rp 100 ribu enggak ke penerima, tapi dibayari negara,” ujar Suahasil.

    Realisasi subsidi solar pada 2024 mencapai Rp 89,7 triliun, yang dimanfaatkan oleh sekitar 4 juta kendaraan.

    Untuk Pertalite, harga seharusnya adalah Rp 11.700 per liter, sedangkan harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 10.000 per liter.

    Dengan subsidi, APBN menanggung selisih Rp 1.700 per liter. Realisasi subsidi Pertalite pada 2024 mencapai Rp 56,1 triliun. Subsidi ini dinikmati oleh sekitar 157,4 juta kendaraan.

    Kemudian, harga minyak tanah yang seharusnya sebesar Rp 11.150 per liter, harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 2.500 per liter.

    “Sehingga selisihnya cukup besar, yaitu Rp 8.650 per liter, tetapi konsumisnya relatif sedikit,” ujar Suahasil.

    Secara total, realisasi 2024 subsidi minyak tanah adalah Rp 4,5 triliun untuk dipakai oleh sekitar 1,8 juta rumah tangga.

    Kemudian, Suahasil mengatakan subsidi untuk LPG 3 kg atau gas melon sangat besar.

    Harga asli gas melon adalah Rp 42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 per tabung.

    Subsidi yang diberikan pemerintah mencapai Rp 30 ribu per tabung atau sekitar 70 persen dari harga aslinya.

    Total subsidi untuk gas melon pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 80,2 triliun, yang dimanfaatkan oleh sekitar 40,3 juta pelanggan, termasuk UMKM dan rumah tangga.

    Petugas mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, Jateng,.

    Selain BBM dan LPG, pemerintah juga memberikan subsidi untuk listrik dan pupuk.

    Untuk listrik dengan daya 900 VA, harga yang seharusnya dibayar adalah Rp 1.800 per kWh, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 600 per kWh untuk yang subsidi, dan yang non subsidi Rp 1.400 per kwh.

    Subsidi yang ditanggung oleh APBN pada 2024 untuk listrik ini diperkirakan mencapai Rp 156,4 triliun, yang dapat dinikmati oleh sekitar 90 juta pelanggan.

    Pemerintah juga memberikan subsidi untuk pupuk, seperti pupuk urea yang harga seharusnya Rp 5.558 per kg, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 2.250 per kg.

    Begitu pula dengan pupuk NPK yang harga aslinya Rp 10.791 per kg, sedangkan harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 2.300 per kg.

    Subsidi ini membuat APBN menanggung selisih harga hingga 59 persen untuk pupuk urea dan 78 persen untuk pupuk NPK, dengan total subsidi pupuk pada 2024 mencapai Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk yang disalurkan kepada petani.

  • Fenomena Kecelakaan Truk, Pengamat: Tunggu Ada Pejabat Jadi Korban, Baru Ada Penindakan – Halaman all

    Fenomena Kecelakaan Truk, Pengamat: Tunggu Ada Pejabat Jadi Korban, Baru Ada Penindakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM — Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijojowarno menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada perbaikan manajemen pengelolaan angkutan logistik hingga kecelakaan melibatkan truk terus saja terjadi.

    Setidaknya dalam beberapa pekan terakhir sejumlah kecelakaan terjadi di jalan tol melibatkan truk barang di jalan tol.

    Terakhir terjadi kecelakaan angkutan umum pada Minggu (5/1/2025) pada pukul 09.33 wib di Tol Purbaleunyi Baru Datar KM 95.  

    Kecelakaan serupa terjadi di Tol Pandaan – Malang akhir tahun 2024 yang baru berlalu. 

    Beberapa tahun lalu, sastrawati NH Dini meninggal dunia akibat truk meluncur mundur di jalan Tol Semarang – Solo.

    Fenomena baru kecelakaan di jalan tol yang disebabkan truk meluncur mundur. Namun hingga kini belum ada tindakan oleh pemerintah.

    “Nunggu ada pejabat penting yang jadi korban, baru ada penindakan serius,” ujar Djoko kepada Tribunnews.com, Minggu (5/1/2025).

    Menurutnya, sering terjadinya kecelakaan tersebut bukan karena jalannya yang salah, namun pengelolaannya yang tidak benar.

    “Bukan jalannya yang salah tapi manajemen pengelola angkutan logistik Indonesia yang sedang bermasalah. Selama tidak ditangani sungguh-sungguh, kecelakaan serupa akan terus terjadi. Tinggal kapan dan di lokasi tol mana terjadi,” ujarnya. 

    Menurutnya, ada tiga ruas tol yang memiliki tanjakan dan turunan, yaitu Tol Cipularang, Tol Semarang-Solo dan Tol Pandaan – Malang.

    “Kecelakaan tabrakan depan belakang sudah menjadi hal biasa terjadi di jalan tol. Lantaran tidak ada upaya penanganan. Berikutnya, kecelakaan truk meluncur mundur akan menjadi kecenderungan kecelakan di jalan tol,” ujarnya.