Xcloud.id

kab/kota: Semarang

  • KPK Siap Hadapi Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita Nasional 17 Januari 2025

    KPK Siap Hadapi Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita Nasional 17 Januari 2025

    KPK Siap Hadapi Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) siap menghadapi sidang
    praperadilan
    melawan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah,
    Alwin Basri
    , yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang.
    Alwin merupakan suami dari Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau
    Mbak Ita
    , yang juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama.
    “Saya pikir secara umum, KPK menghormati semua tindakan hukum yang diambil oleh pihak tersangka, itu merupakan hak konstitusional yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Jumat (17/1/2025).
    Tessa mengatakan, KPK akan mengikuti seluruh proses sidang praperadilan tersebut.
    Ia juga yakin penetapan status tersangka yang ditetapkan penyidik kepada Alwin Basri sudah sesuai prosedur.
    “KPK meyakini tindakan yang diambil oleh tim, dalam hal ini, penyidik maupun penyelidik dalam hal penetapan tersangka, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar dia.
    Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Alwin Basri mendaftarkan gugatan praperadilan pada Sabtu, 6 Januari 2025.
    Gugatan yang terdaftar dengan nomor 2/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini dilayangkan untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka oleh KPK.
    Adapun petitum permohonan belum ditampilkan dalam laman SIPP PN Jaksel tersebut.
    Meski demikian, sidang pertama dijadwalkan pada Senin, 20 Januari 2025.
    Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, menolak gugatan praperadilan yang diajukan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau akrab disapa Mbak Ita, pada Selasa (14/1/2025).
    “Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal di ruang sidang.
    Selain itu, hakim juga menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan dalam sidang gugatan tersebut.
    Dengan, penetapan status tersangka Mbak Ita dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang itu tetap sah.
    KPK pun dapat melanjutkan proses penyidikan yang kini tengah berjalan.
    Sebelumnya, Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI Daop 1 Jakarta hadirkan empat perjalanan KA baru pada Gapeka 2025

    KAI Daop 1 Jakarta hadirkan empat perjalanan KA baru pada Gapeka 2025

    Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menghadirkan empat perjalanan kereta api (KA) baru pada Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

    Keempat perjalanan KA yang dimaksud yakni KA Cakrabuana dengan relasi Gambir – Cirebon – Purwokerto, KA Gunung Jati relasi Gambir – Cirebon – Semarang Tawang Bank Jateng, Argo Anjasmoro relasi Gambir – Surabaya Pasar Turi dan KA Madiun Jaya relasi Pasar Senen – Madiun.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Disarankan Dicabut atau Direvisi

    Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Disarankan Dicabut atau Direvisi

    loading…

    Seminar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dengan tema Membedah Arah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga atau (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi dianggap cacat hukum. Sebab, isi Permenpora tersebut dinilai bertentangan peraturan perundang-undangan di atasnya, bahkan melanggar Piagam Olimpiade (Olympic Charter).

    Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) sekaligus staf ahli KONI Benny Riyanto dalam acara seminar yang digelar oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dengan tema ‘Membedah Arah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 – Tinjauan Hukum, Implementasi, dan Masa Depan Kebijakan Olahraga Indonesia’ di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Benny mengatakan, cacat hukum itu terlihat pada Pasal 10 ayat (2) Permenpora 14 Tahun 2024 tentang kongres atau musyawarah organisasi olahraga harus mendapat rekomendasi kementerian. Padahal, lanjut dia, selama ini kongres atau musyawarah organisasi cabang olahraga yang memberikan rekomendasi adalah KONI.

    Karena KONI dibentuk dan disepakati oleh cabang olahraga itu sendiri yang sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2022. “Sehingga Pasal 10 ayat (2) Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 ini tidak selaras dengan asas independensi dan merupakan bentuk intervensi dari pemerintah terhadap teknis pengelolaan organisasi olahraga yang melanggar UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 37 ayat (3) jo PP Nomor 46 Tahun 2024 Pasal 73 ayat (3) dan Olympic Charter, prinsip dasar ke-5 dan ke-7 serta chapter 16 verse 1.5,” katanya.

    Karena, lanjut Benny, menurut Olympic Charter tersebut mengatur bahwa pengurus organisasi olahraga adalah independen serta tidak boleh diintervensi pihak mana pun. Dia melanjutkan, dalam Pasal 28 ayat 1 Permenpora 14 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa menteri berwenang untuk membentuk tim transisi dalam hal sengketa telah menghambat proses pembinaan olahragawan.

    Sebab kewenangan tersebut selama ini menjadi kewenangan KONI, karena KONI adalah Induk cabang olahraga. “Keberadaan KONI dibentuk oleh cabang olahraga sesuai pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2022. Sehingga Kemenpora terkesan terlalu ikut masuk mengurusi teknis pembinaan keolahragaan. Hal ini justru berdampak mengurangi faktor independensi dari organisasi olahraga,” kata Benny.

    “Padahal kewenangan kementerian harusnya sebagai regulator bukan operator, sehingga urusan teknis pembinaan olahraga diserahkan kepada organisasi olahraga bisa organisasi induk cabang olahraga ataupun KON/KONI,” sambung Benny yang juga merupakan Wakil Ketua Umum PB Forki dan Waketum PP INKAI ini.

    Selain itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga merupakan Direktur Indonesian Center for Legislative Drafting Fitriani Ahlan Sjarif menjelaskan, legalitas dan prosedur pembentukan peraturan harus sesuai dengan hierarki hukum. Ia menggarisbawahi bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting.

    “Permenpora 14 Tahun 2024 harus mengacu pada asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Sedangkan Permen sendiri posisinya lebih rendah dari UU, dan PP,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Dewan Pakar AAI Patra M Zen menyampaikan bahwa Permenpora bertentangan dengan prinsip otonomi organisasi olahraga. “AAI siap menjadi mediator antara Kementerian dan Para Cabang Olah Raga yang dirugikan termasuk jika perlu menjalankan fungsi advokasi untuk melakukan uji materiil atas Permenpora 14 tahun 2024,” tegasnya.

    Wakil Ketua Umum DPP AAI Alfin Sulaiman menyatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk menciptakan sinergi kolaborasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaku olahraga, dan komunitas hukum, sehingga menciptakan ekosistem olah raga yang lebih maju, adil demi masa depan olahraga Indonesia yang lebih gemilang.

    “Dan kita telah menggarisbawahi bahwa kesimpulan seminar ini menunjukkan bahwa Permenpora 14 Tahun 2024 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, bahkan melanggar Olympic Charter. Sehingga saran dari para narasumber Permenpora 14 Tahun 2024 seharusnya dibatalkan atau dicabut atau setidak-tidaknya direvisi,” pungkasnya.

    (rca)

  • Dinsos Jateng Catat 3,7 Juta Warga Miskin di Jateng Per Januari 2025 Regional 17 Januari 2025

    Dinsos Jateng Catat 3,7 Juta Warga Miskin di Jateng Per Januari 2025 Regional 17 Januari 2025

    Dinsos Jateng Catat 3,7 Juta Warga Miskin di Jateng Per Januari 2025
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan bahwa masih terdapat 3,7 juta warga miskin di wilayahnya, yang terbagi dalam tiga kategori. Yaitu:
    Kepala Dinsos Jateng, Imam Maskur, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 439 warga yang tergolong miskin ekstrem, 166.346 warga sangat miskin, dan 3.570.433 warga miskin.
    “Per satu Januari 2025, total warga miskin di Jateng menurut Data Terpadu (DT) Jateng adalah 3.737.218,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2024).
    Dia mengatakan, angka DT Jateng merupakan data mikro yang didapatkan secara rinci
    by name dan by address
    .
    Sementara
    angka kemiskinan
    yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) ialah hasil survei data makro.
    Kendati demikian, angka kemiskinan dari keduanya tidak jauh berbeda.


    BPS meliris penurunan kemiskinan di Jateng cukup tinggi yakni 0,89 persen atau setara 307,99 ribu orang.
    Sehingga pada September 2024 warga miskin Jateng turun satu digit menjadi 9,58 persen menjadi 3,396 juta orang.
    “Ini yang sudah tidak ada kemiskinan ekstrem Wonogiri, Kudus, Kota Tegal. Yang masih ada di Surakarta. P2 hampir semua daerah ada,” ucap dia.
    Maskur menyampaikan terdapat puluhan indikasi yang membuat seorang warga tergolong dalam kategori miskin. Termasuk kemampuan dalam memehuni kebutuhan dasar mulai dari rumah, jamban, hingga pendidikan.
    “Kemiskinan ekstrem yang satu keluarga yang per orangnya pendapatannya kurang dari 2 dollar. Misalkan satu keluarga ada tiga orang, pendapatannya hanya sehari tidak sampai Rp 100.000. Padahal kebutuhan per orang itu 2 dollar, berati tiga orang butuh 6 dollar dikalikan Rp 16.000,” beber dia.
    Sementara untuk invervensi pengentasan kemiskinan, Dinsos Jateng melakukan pemberdayaan dengan pelatihan keterampilan kepada anggota keluarga usia produktif yang belum bekerja. Sehingga bisa terserap sebagai tenaga kerja.
    “Kalau yang P3 diberi modal ringan, perlindungan jaminan sosial seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan ada makan dua kali dari pusat,” ucap dia.
    Untuk terus menekan
    angka kemiskinan di Jateng
    , Dinsos akan menyalurkan lebih dari Rp 200 miliar untuk berbagai program intervensi kemiskinan sepanjang 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Mbak Ita, Wali Kota Semarang Tetap Tersangka KPK, Gugatan Praperadilan Ditolak PN Jaksel – Halaman all

    Profil Mbak Ita, Wali Kota Semarang Tetap Tersangka KPK, Gugatan Praperadilan Ditolak PN Jaksel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Mbak Ita, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, yang tetap menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelahgugatan praperadilan yang dilayangkan ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    Nama Mbak Ita atau Hevearita Gunaryanti Rahayu saat ini kembali menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Mbak Ita yang mengajukan gugatan praperadilan berujung ditolak oleh hakim tunggal PN Jaksel, Jan Oktavianus.

    Ini artinya penetapan status tersangka Mbak Ita oleh KPK tetap sah.

    Lantas, siapa Mbak Ita sebenarnya ?

    Mbak Ita memiliki nama lengkap Dr. Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos.

    Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) .

    Mbak Ita dikenal sebagai Wali Kota Semarang.

    Perempuan kelahiran 4 Mei 1966 ini menjabat posisi Wali Kota Semarang sejak 30 Januari 2023 lalu.

    Sosok Mbak Ita juga dikenal pernah menduduki posisi sebagai Wakil Wali Kota Semarang di bawah Wali Kota Hendrar Prihadi selama dua periode.

    Mbak Ita diketahui menempuh pendidikan hingga S3.

    Berikut riwayat pendidikan Mbak Ita, dilansir Tribunnews Wiki dan Wikipedia:

    SD Citarum Semarang (1972–1978)
    SMP Maria Mediatrix (1978–1981)
    SMAN 1 Semarang (1981–1984)
    S1 Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (1984–1989)
    S2 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (2018–2019)
    S3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (2020–2023)

    Karier

    Karier Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita dimulai saat dirinya bekerja di Bank Universal pada 1991 sampai 2002.

    Kemudian ia pindah ke Bank Permata pada 2002 hingga 2003.

    Perjalanan kariernya cukup berwarna hingga akhirnya perempuan kelahiran Semarang ini menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Berikut rincian lengkap karier yang pernah dilalui oleh Mbak Ita :

    Funding Officer Bank Universal (1991–1993)
    Team Leader Funding Bank Universal (1993–1994)
    Customer Service Head and Team Leader Funding Bank Universal (1994–1996)
    Pimpinan Cabang Pembantu Jumatan Bank Universal (1996–2000)
    Branch Relation Manager Bank Universal Area Semarang (2000–2002)
    Head of Public Sector Bank Permata (2002–2003)
    Direktur Utama PT Adita Farasjaya (2003–2005)
    Direktur Utama PT Sarana Patra Hulu Cepu (2006–2015)
    Wakil Wali Kota Semarang (2016–2021, 2021–2022)
    Plt. Wali Kota Semarang (2022–2023)
    Wali Kota Semarang (2023–sekarang)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 22 Maret 2024/Periodik – 2023, harta kekayaan Mbak Ita ada di angka Rp 4.592.936.050.

    Dalam LHKPN tersebut, Mbak Ita diketahui memiliki hutang sebesar Rp 1.877.639.857.

    Harta kekayaan Mbak Ita terbanyak ada di tanah dan bangunan dengan nilai Rp. 4.284.090.000.

    Berikut rincian harta kekayaan Mbak Ita Wali Kota Semarang yang gugatannya ditolak PN Jakarta Selatan dan menyandang status tersangka :

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.284.090.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 292 m2/200 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.175.540.000
    Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 197.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.911.550.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

    MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
    MOTOR, HONDA MANUAL Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.034.268.711

    D. SURAT BERHARGA Rp. 19.700.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.127.517.196

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 6.470.575.907

    III. HUTANG Rp. 1.877.639.857

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.592.936.050

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih/Tribun Muria/Kompas)

  • Pengelola Jadi Tersangka TPPU Judi Online, Hotel Aruss Semarang Masih Tetap Beroperasi – Page 3

    Pengelola Jadi Tersangka TPPU Judi Online, Hotel Aruss Semarang Masih Tetap Beroperasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Khusus (DitTipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang sebagai tersangka korporasi atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait judi online.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan, Hotel Aruss Semarang masih tetap beroperasi meski pengelolanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Hotel sementara masih beroperasi,” kata Helfi Assegaf kepada wartawan saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Helfi menjelaskan, Komisaris PT AJP berinisial FH yang juga telah ditetapkan tersangka TPPU judi online ini sengaja melakukan transaksi ke perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan uang judi online (judol) hasil dari tiga situs yang dikelolanya, yakni dafabet, agen 138, dan judi bola.

    “Hal ini untuk mengaburkan asal-usul uang yang diterima oleh PT AJP, sehingga dikelola oleh PT AJP, dibangunkan hotel. Kemudian, hasil operasional hotel tersebut juga dinikmati oleh FH,” jelasnya.

    Ia menyebut, FH telah mengelola PT AJP yang bergerak di bidang properti sejak 2007 silam. Namun, pada 2019 mulai menggeluti judol dan melakukan TPPU dengan membangun hotel tersebut.

    Atas perkara ini, PT AJP dikenakan Pasal 6 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 303 KUHP selaku korporasi dengan ancaman hukuman pidana denda paling banyak Rp100 miliar.

     

  • Saat Warga di Perum Dinar Indah Semarang Dievakuasi ke Balai RW… Regional 17 Januari 2025

    Saat Warga di Perum Dinar Indah Semarang Dievakuasi ke Balai RW… Regional 17 Januari 2025

    Saat Warga di Perum Dinar Indah Semarang Dievakuasi ke Balai RW…
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Perumahan Dinar Indah di Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali dilanda banjir pada Kamis (16/1/2025) malam.
    Banjir mulai terjadi sekitar pukul 23.00 WIB akibat limpasan air dari Sungai Babon yang meluap setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, menyampaikan bahwa petugas tengah melakukan penanganan untuk membantu warga terdampak.
    “Limpasan air dari Sungai Babon menjadi penyebab banjir,” ujar Endro saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis malam.


    Menurut Endro, ketinggian air yang masuk ke kawasan permukiman mencapai sekitar satu meter.
    Demi keselamatan, warga telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.
    “Untuk sementara,
    warga Perumahan Dinar Indah dievakuasi
    ke tempat aman sebagai langkah antisipasi,” jelasnya.
    Sementara itu, Ketua RW 26 Perumahan Dinar Indah, Catur, mengungkapkan bahwa banjir mulai masuk ke rumah-rumah warga setelah hujan berlangsung cukup lama.
    “Sekarang air sudah masuk ke rumah warga,” kata Catur.
    Sebagai langkah darurat, warga yang terdampak banjir sementara ini berkumpul di Balai RW setempat.
    “Warga sekarang sudah di Balai RW semua,” tambah Catur.
    Banjir di kawasan ini bukan pertama kali terjadi.
    Pada Jumat (6/1/2023), banjir bandang melanda Perumahan Dinar Indah akibat tanggul Kali Pengkol yang jebol.
    Kala itu, banjir menyebabkan satu orang meninggal dunia dan memaksa 147 warga mengungsi ke Balai Diklat yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.
    Hingga berita ini diturunkan, petugas BPBD bersama relawan masih terus memantau kondisi dan memberikan bantuan kepada warga terdampak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Warga di Perum Dinar Indah Semarang Dievakuasi ke Balai RW… Regional 17 Januari 2025

    Perum Dinar Indah Semarang Kebanjiran, Diduga dari Meluapnya Sungai Babon Regional 17 Januari 2025

    Perum Dinar Indah Semarang Kebanjiran, Diduga dari Meluapnya Sungai Babon
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Perumahan Dinar Indah, Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) kembali terendam banjir pada Kamis (16/1/2025) sekitar pukul 23.00 WIB. 
    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, mengatakan bahwa petugas sedang melakukan penanganan. 
    “Limpasan air dari Sungai Babon (penyebab banjir),” kata Endro saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis. 
    Untuk sementara, saat ini warga Dinar Indah dievakuasi di lokasi aman untuk melakukan antisipasi.
    Hal itu disebabkan air yang masuk ke permukiman warga cukup tinggi. 
    “Sekitar satu meter (ketinggian air),” ungkapnya. 


    Dikonfirmasi terpisah, Ketua RW 26 Perumahan Dinar Indah, Catur, menambahkan bahwa genangan banjir tersebut muncul setelah hujan turun cukup lama. 
    “Sekarang sudah masuk ke rumah warga,” kata Catur.
    Untuk sementara waktu, warga Perumahan Dinar Indah berkumpul di lokasi evakuasi. 
    “Sekarang warga sudah di Balai RW semua,” tambah Catur. 
    Seperti diketahui, pada Jumat (6/1/2023) Perumahan Dinar Indah diterjang banjir bandang hingga menyebabkan satu warga meninggal dunia. 
    Banjir bandang itu disebabkan tanggul kali Pengkol yang jebol, puluhan rumah hampir tenggelam lantaran debit air luapan sungai masuk dalam jumlah besar. 
    Akibatnya, sebanyak 147 korban warga Meteseh harus dievakuasi dan mengungsi sementara di Balai Diklat, yang telah disiapkan Pemkot Semarang. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Regional 17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Regional 17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
    Penulis
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) mengungkap fakta mengejutkan soal pengumpulan dana untuk
    Pilpres 2019
    .
    Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (13/1/2025), terungkap bahwa para pejabat Kemenhub mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.
    Bagaimana skema ini berlangsung, dan siapa saja yang terlibat? Berikut penjelasannya.
    Menurut kesaksian Danto Restyawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, dana sebesar Rp5,5 miliar dihimpun atas arahan Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides.
    Zamrides, kata Danto, mendapat instruksi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana dari sembilan pejabat pembuat komitmen (PPK) di DJKA.
    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto saat menjadi saksi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, sebagaimana dilansir Antara.
    Menurut Danto, dana tersebut bersumber dari kontribusi para kontraktor proyek perkeretaapian yang dikenakan fee.
    Masing-masing PPK menyetor sekitar Rp 600 juta, termasuk PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza yang jadi terdakwa dalam sidang ini.
     
    Sebagian dana juga disebut digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli 25 ekor hewan kurban dan bahan bakar pesawat untuk kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Sulawesi.
    Zamrides awalnya ditugaskan untuk mengoordinasi pengumpulan dana ini.
    Namun, ketika diduga mulai terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zamrides disebutkan melarikan diri ke luar negeri.
    Danto kemudian ditunjuk untuk melanjutkan peran ini.
    Danto mengaku menerima Rp 595 juta dari Yofi Okatriza. Ia menyatakan telah mengembalikan uang tersebut melalui penyidik KPK.
    Dalam kasus korupsi ini, terdakwa Yofi Okatriza didakwa menerima suap sebesar Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor proyek perkeretaapian di wilayah Purwokerto dan sekitarnya selama kurun waktu 2017 hingga 2020.
    Selain itu, ia juga menerima barang mewah senilai Rp1,9 miliar.
    Dana suap tersebut menjadi bagian dari skema lebih besar yang terungkap dalam sidang, termasuk penggunaan fee kontraktor untuk berbagai keperluan pribadi pejabat.
    Pemilihan Presiden 2019 menjadi ajang kompetisi politik yang sangat ketat antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
    Calon presiden petahana Joko Widodo berpasangan dengan Ma’ruf Amin menghadapi Prabowo Subianto, yang saat itu menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.
    Setelah persaingan yang sengit, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
    Pasangan ini memperoleh 55,5 persen suara atau sekitar 85 juta suara, mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang meraih 44,5 persen atau sekitar 68 juta suara.
    Prabowo-Sandi, yang sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun ditolak. 
    Setelahnya, Prabowo yang sudah menjadi rival
    Jokowi
    sejak 2014 itu memutuskan bergabung ke gerbong pemerintahan.
    Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat imbalan berupa kursi Menteri Pertahanan.
    Di penghujung 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri di pilpres dengan menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 
    Prabowo-Gibran pun menang satu putaran dengan meraup 58 persen suara, mengalahkan dua paslon lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mulai berlaku 1 Februari 2025, jadwal keberangkatan kereta api berubah

    Mulai berlaku 1 Februari 2025, jadwal keberangkatan kereta api berubah

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com.

    Mulai berlaku 1 Februari 2025, jadwal keberangkatan kereta api berubah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Mulai 1 Februari 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat dan sebagian kereta api mengalami perubahan jadwal keberangkatan. Hal tersebut dikarenakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai memberlakukan Grafik Perjalanan KA (Gapeka) 2025 untuk menggantikan Gapeka 2023 yang sebelumnya digunakan. 

    Grafik Perjalanan Kereta Api atau Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

    “Salah satu manfaat yang dapat dirasakan pelanggan pada Gapeka 2025 adalah efisiensi waktu perjalanan KA. Dengan pemberlakuan Gapeka 2025 ini, maka waktu tempuh perjalanan KA penumpang dan barang menjadi lebih singkat,” ujar Mohamad Arie Fathurrochman, Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon.

    Masyarakat dapat membeli tiket untuk keberangkatan kereta api mulai H-45, sehingga untuk keberangkatan 1 Februari 2025 sudah dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, situs kai.id, ataupun seluruh kanal penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI. Pastikan kembali jadwal perjalanan Anda karena terdapat perubahan jadwal keberangkatan kereta api pada Gapeka 2025. KAI mengimbau pelanggan dengan keberangkatan 1 Februari 2025 dan seterusnya untuk memperhatikan kembali jadwal yang tertera pada tiket, agar sesuai dengan jam keberangkatan keretanya karena sudah berlaku Gapeka 2025.

    Khusus untuk di Daop 3 Cirebon ada perubahan nama KA dan pola operasi / relasi yaitu KA Argo Cheribon menjadi KA Gunungjati dan Cakrabuana dengan rincian sebagai berikut:

    1.    Perubahan Nama dari KA Argo Cheribon Menjadi KA Gunungjati
    Perubahan Relasi Argo Cheribon Trainset I semula Relasi Cirebon-Gambir-Tegal-Gambir-Tegal Menjadi Cirebon-Gambir-Semarang Tawang-Gambir-Cirebon

    2.    Perubahan Nama dari KA Argo Cheribon menjadi KA Cakrabuana
    Perubahan Relasi Argo Cheribon Trainset II semula Relasi Tegal-Gambir-Cirebon-Gambir-Cirebon Menjadi Purwokerto-Gambir-Cirebon-Gambir-Purwokerto

    Adapun Jadwal KA-KA keberangkatan dari Daop 3 Cirebon sebagai berikut :

    1. KA CAKRABUANA Relasi Purwokerto-Gambir-Cirebon-Gambir-Purwokerto
    KA 121 Berangkat dari Purwokerto 05.30, Berangkat Cirebon 07.36, Datang Gambir 10.25 WIB
    KA 122 Berangkat Gambir 10.50, Datang Cirebon 13.50 WIB
    KA 123 Berangkat Cirebon 16.00, Datang Gambir 18.43 WIB
    KA 124 Berangkat Gambir 19.10, Berangkat Cirebon 22.10, Datang Purwokerto 00.08 WIB

    2. KA GUNUNGJATI Relasi Cirebon-Gambir-Semarang Tawang-Gambir-Cirebon
    KA 117 Berangkat Cirebon 05.40, Datang Gambir 08.27 WIB
    KA 118 Berangkat Gambir 09.00, Berangkat Cirebon 11.53, Datang Semarang Tawang 14.43 WIB
    KA 119 Berangkat Semarang Tawang 15.45, Berangkat Cirebon 18.49, Datang Gambir 21.35 WIB
    KA 120 Berangkat Gambir 22.05, Datang Cirebon 01.05 WIB

    3. KA Ranggajati Relasi Cirebon- Surabaya Gubeng -Jember
    KA 154-155 Berangkat Cirebon 07.00, Berangkat Surabaya Gubeng 16.26, Datang Jember 20.25 WIB

    4. KA Kaligung Relasi Cirebon Prujakan-Semarang Poncol
    KA 218 Berangkat Cirebon Prujakan 09.20, Datang Semarang Poncol 13.43 WIB

    5. KA Kaligung Relasi Brebes-Semarang Poncol
    KA 214 Berangkat Brebes 11.50, Datang Semarang Poncol 15.00 WIB
    KA 216 Berangkat Brebes 04.50, Datang Semarang Poncol 07.18 WIB         

    Perbandingan jumlah perjalanan KA di wilayah Daop 3 Cirebon antara Gapeka lama dan Gapeka yang baru adalah pada Gapeka 2023 berjumlah 174 perjalanan KA, dan di Gapeka 2025 berjumlah 178 perjalanan KA. Pada Gapeka 2025 berjumlah total 178 Perjalanan KA, terdiri dari 137 KA Penumpang, 32 KA Barang, dan 9 KA Dinas.

    Terdapat  faktor yang melatarbelakangi perubahan Gapeka dari 2023 ke 2025 yaitu  peningkatan kecepatan prasarana di berbagai lintas hingga 120 km/jam, dan perubahan sistem persinyalan. 

    Adapun peningkatan angka puncak kecepatan di berbagai lintas wilayah Daop 3 Cirebon diantaranya :

    a)    Puncak Kecepatan Lintas antara Cikampek – Haurgeulis 120km/jam.
    b)    Puncak Kecepatan Lintas antara Haurgeulis– Cilegeh  115km/jam
    c)    Puncak Kecepatan Lintas antara Cilegeh – Cirebon 110 km/jam.
    d)    Puncak Kecepatan Lintas antara Cirebon – Brebes  120 km/jam 
    e)    Puncak Kecepatan Lintas antara Cirebon- Prupuk 120 km/jam

    KAI juga mengingatkan para pengendara yang melintasi perlintasan sebidang agar berhati-hati dan tertib berlalu lintas sehubungan terdapat beberapa perubahan jadwal KA-KA yang melintas di wilayah Daop 3 Cirebon.

    Pada masa transisi Gapeka, seluruh jajaran internal sudah siap akan perubahan ini dengan menyiapkan peralihan pada 31 Januari 2025 serta posko di berbagai unit kerja. Tujuannya agar seluruh aspek seperti layanan tiket dan operasional kereta api berjalan lancar, selamat, aman, dan terkendali. 

    Selain itu, dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam mobilitas transportasi, KAI menambah 22 perjalanan kereta api baru mulai 1 Februari  2025 yang melintas di wilayah Daop 3 Cirebon. Pengoperasian KA-KA baru ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga semakin banyak alternatif pilihan bepergian menggunakan kereta api.

    “Kami berharap dengan pemberlakuan Gapeka 2025 ini, pelanggan kereta api akan semakin meningkat karena banyak dilakukan inovasi, seperti waktu perjalanan yang semakin singkat, penambahan KA-KA baru, dan lainnya. Selain itu, dengan adanya KA-KA baru dan tarif promo yang ditawarkan, diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, dan sehat,” tutup Arie seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles, Kamis (16/1). 

    Sumber : Radio Elshinta