Xcloud.id

kab/kota: Semarang

  • Dihadiri Menko Yusril, Sejumlah Jurnalis Raih Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik Iwakum 2025 – Halaman all

    Dihadiri Menko Yusril, Sejumlah Jurnalis Raih Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik Iwakum 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA – Sejumlah jurnalis meraih penghargaan dalam lomba karya jurnalistik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). 

    Penyerahan penghargaan dan hadiah dilakukan dalam Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Iwakum 2025 yang digelar di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam.

    Penyerahan dilakukan secara langsung oleh sejumlah menteri, pejabat negara, dan pegiat hukum.

    Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej; mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro; Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Harli Siregar; komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur; mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo; dan advokat Deolipa Yumara.

    Dalam lomba karya jurnalistik ini, jurnalis CNNIndonesia.com Feri Agus Setyawan meraih juara pertama untuk kategori karya tulis pemberitaan berjudul “Darurat Mafia Hukum dan Momentum Bersih-Bersih Pemerintahan Baru”. 

    Untuk juara 2 karya tulis diraih Rahel Narda Chaterine dari Kompas.com dengan karya berjudul “Bola Panas OTT di Tangan Pimpinan KPK Baru, Masih Relevan”. 

    Kemudian, juara 3 diraih Yakub Pryatama Wijayaatmaja dari Media Indonesia dengan judul “Pemulangan Napi Asing Disertai Pamrih”, dan juara favorit diraih Yogi Anugrah dari CNNIndonesia.com dengan karya berjudul “Sesat Pikir Capim KPK soal Usulan Penghapusan OTT”. 

    Sementara, pewarta foto Radar Semarang Nur Chamim meraih juara pertama untuk kategori karya fotografi atas foto bertajuk “Solidaritas Penembakan Pelajar di Semarang”. 

    Untuk juara 2 kategori karya foto diraih Mochamad Risyal Hidayat dari Antara dengan karya berjudul “Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Polresta Samarinda”, disusul Hendra A. Setyawan dari Kompas yang meraih juara 3 dengan karya “Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, kemudian Dipta Wahyu dari Jawa Pos menyabet juara favorit dengan karya “Berikan Hak Suara”. 

    Para pemenang menyisihkan ratusan karya tulis dan foto dengan tema “Wajah Hukum Pemerintahan Baru”.

    Ratusan karya itu dinilai Andi Samsan Nganro, pakar hukum dari Trisakti Albert Aries, dan editor Kompas.com Bayu Galih selaku dewan juri untuk kategori karya tulis serta mantan Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir, dosen fotografi IISIP Melly Riana Sari, dan Sekretaris Departemen Media Sosial Iwakum Dwi Arief Hidayat selaku dewan juri untuk kategori karya foto. 

    Yusril menyampaikan selamat kepada para pemenang lomba karya jurnalistik Iwakum. 

    Yusril juga mengajak seluruh jurnalis untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyebarluaskan berita-berita hukum, dan memberikan pemahaman atau pengertian yang benar tentang berbagai peristiwa hukum yang terjadi di negara kita ini.

    “Agar dapat dipahami oleh masyarakat dengan seluas-seluasnya,” ucap Yusril dalam sambutannya. 

    Ajakan ini disampaikan Yusril mengingat tingginya berita hoaks yang tidak jelas asal-usulnya. 

    Ia meyakini jurnalis, baik cetak maupun elektronik, bekerja secara profesional dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. 

    “Tentu beda dengan media sosial yang siapa saja bisa membuat berita. Saya yakin akan meningkatkan prestasi di waktu-waktu yang akan datang,” katanya. 

    Eddy Hiariej berharap lomba dan apresiasi karya jurnalistik dapat terus digelar. 

    Menurutnya, acara semacam ini penting untuk meningkatkan wawasan jurnalis, terutama di bidang hukum. 

    “Dengan wawasan wartawan hukum kita itu bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui tulisan-tulisannya di berbagai media,” kata dia.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Iwakum 2025, di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). (Tribunnews.com/HO)

    Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil mengatakan, lomba karya jurnalistik ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah bagi para jurnalis untuk menunjukkan dedikasi, integritas, dan kreativitas dalam menyampaikan informasi, khususnya di ranah hukum.

    “Melalui karya jurnalistik, kita dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan penegak hukum, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Kamil.

    “Saya mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh Panitia dan Pengurus Ikatan Wartawan Hukum yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini hingga terselenggara dengan baik,” sambungnya.

    Sementara itu, Sekjen Iwakum Ponco Sulaksono berharap acara ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi, serta memperkuat peran jurnalis dalam mengawal penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan para menteri, pejabat negara, advokat dan masyarakat sipil dalam acara Iwakum malam ini yang menunjukkan dukungan terhadap pers dalam memberikan informasi mengenai kondisi hukum di Indonesia,” kata Ponco.

     

  • Rezim Jokowi Manfaatkan Kekuasaan Buat Kepentingan Pribadi & Politik

    Rezim Jokowi Manfaatkan Kekuasaan Buat Kepentingan Pribadi & Politik

    GELORA.CO – Seorang pejabat di Kementerian Perhubungan mengungkapkan kesaksian yang mengejutkan berbagai pihak terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Perhubungan era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Budi Karya Sumadi.

    Dalam persidangan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (DJKA), pejabat tersebut mengaku diperintahkan untuk mengumpulkan dana guna mendukung kampanye pemilihan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

    Pengamat politik, Rocky Gerung dan Jurnalis Senior Hersubeno Arief dalam podcast Rocky Gerung Official menilai, keterlibatan Budi Karya Sumadi, yang dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Jokowi, menambah bobot dugaan tersebut.

    “Sekarang, ada seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang membawahi soal perkeretaapian, yang menjadi saksi dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia mengaku ditugaskan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan uang bagi kampanye Pilpres 2019. Ini menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan saat itu digunakan untuk mendesain penggalangan dana melalui berbagai hierarki birokrasi, dari kementerian hingga kontraktor proyek,” ujar Rocky dalam podcastnya Rocky Gerung Official seperti dikutip Optika.id, Jumat (17/1/2025).

    Rocky menjelaskan, dugaan ini menguatkan tuduhan sebelumnya bahwa rezim Jokowi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan politik. Dia menyoroti hierarki sistemik dalam kasus ini, di mana menteri memerintahkan direktur jenderal, yang kemudian memberi tekanan kepada kepala dinas dan seterusnya hingga tingkat kontraktor.

    “Ini bukan hanya korupsi biasa, tetapi korupsi yang terorganisasi dengan baik dalam satu orkestrasi kekuasaan. Fakta-fakta yang baru dibuka ini menunjukkan bahwa ada orkestrasi yang terjadi dalam pengumpulan dana untuk pemilu, di mana Presiden Jokowi memerintahkan menterinya, menteri memerintahkan dirjen, dirjen memerintahkan kepala dinas, dan seterusnya,” jelasnya gamblang.

    Dia juga menyebut bahwa modus seperti ini memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis untuk memaksimalkan pengumpulan dana demi melanggengkan posisi kekuasaan.

    “Jika kita telusuri lebih lanjut, akan terlihat ke mana arah dari kasus korupsi ini. Tidak mungkin kasus ini terus disembunyikan,” sambungnya.

    Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa ada tim yang dibentuk untuk kepentingan Pemilu 2019, dengan pengumpulan uang yang terjadi di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh pemerintah.

    “Jika pejabat-pejabat di kementerian atau BUMN dipaksa mengumpulkan uang untuk kepentingan pemilu, artinya ada pola korupsi yang sama di seluruh sistem,” ujarnya.

    Sesuai Penilaian OCCRP

    Rocky juga menegaskan bahwa rezim Jokowi ini sesuai dengan penilaian lembaga OCCRP yang menyebutkan pemerintahan ini terlibat dalam praktik korupsi.

    Rocky juga semakin yakin bahwa pengakuan ini memperkuat label yang diberikan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin korup. Dia menyebutkan bahwa sertifikasi tersebut bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan sebuah kenyataan yang mulai terbongkar.

    Kasus ini diperkirakan akan membuka lebih banyak fakta lain di berbagai kementerian dan lembaga. Rocky mendesak para pejabat yang mengetahui atau pernah dipaksa terlibat dalam praktik korupsi di era Jokowi untuk bersuara dan melapor ke KPK. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengembalikan moralitas politik dan demokrasi di Indonesia.

    “Kejujuran adalah kunci. Mereka yang pernah ditekan untuk korupsi demi mendukung rezim harus berani mengungkapkan kebenaran. Ini bukan soal balas dendam, melainkan pemulihan integritas bangsa,” tegasnya.

    Dengan pendekatan deduktif, Rocky menduga bahwa hampir seluruh kementerian, BUMN, dan instansi pemerintah berada dalam tekanan untuk menyumbang dana demi kepentingan politik Jokowi.

    Dia menggambarkan ini sebagai bentuk pemerasan terstruktur, yakni pejabat dipaksa mengumpulkan dana untuk kampanye Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 dengan cara yang melanggar hukum dan etika.

    “Ini adalah pemerasan, yang merupakan bentuk korupsi,” tukasnya.

    Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah insiden terisolasi, melainkan praktik yang merasuki banyak lini pemerintahan. Dia menekankan bahwa dugaan korupsi di era Jokowi tampaknya dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

    Dia mengkritik rezim Jokowi yang cenderung menyembunyikan praktik-praktik korupsi dan menyebut pengakuan pejabat Kemenhub ini sebagai pintu gerbang untuk mengungkap lebih banyak fakta besar lainnya.

    Tanggung Jawab Pemerintahan Prabowo

    Rocky menekankan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo, yang baru berjalan beberapa bulan ini, memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini.

    “Prabowo telah berjanji memberantas korupsi, dan ini adalah momen untuk membuktikan komitmen tersebut,” ungkapnya.

    Dia menambahkan bahwa keberanian KPK dan penegak hukum lainnya akan diuji, mengingat laporan-laporan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan lingkarannya selama ini sering kali terhenti tanpa kejelasan.

    “Sekarang saatnya untuk membuka semuanya, agar tidak ada lagi kebohongan,” ujarnya.

    Rocky juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan politik dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan!

    Sidang Kasus Korupsi DJKA

    Diketahui, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

    Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (13/1/2025), dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restyawan sebagai saksi.

    Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides yang mendapat tugas dari Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan pada pilpres.

    Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Dia menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” katanya pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu.

    Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK.

    Ia menjelaskan ada sembilan PPK yang menyetor masing-masing sekitar Rp600 juta, termasuk terdakwa Yofi Akatriza.

    Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.

    Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar Rp1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi.

    Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar Rp595 juta yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK.

    Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020.

    Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai Rp1,9 miliar.

    Operasi Tangkap Tangan KPK

    Dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April 2023. KPK awalnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Enam dari 10 tersangka itu berperan sebagai pemberi suap. Sedangkan empat lainnya adalah penerima suap.

    Belakangan, jumlah trsangka bertambah menjadi 17 orang dan satu perusahaan. Salah satunya adalah Yofi Oktarisza yang pernah menjadi PPK BTP Semarang pada 2017 hingga 2021.

    Seperti dilansir Majalah Tempo dalam laporannya berjudul Siapa Saja Penikmat Duit Korupsi Proyek Rel Kereta Api, sejumlah nama diduga menerima aliran dana dari duit haram tersebut. Salah satunya adalah seseorang yang diklaim sebagai kerabat dekat Presiden Jokowi, yaitu Wahyu Purwanto. Dia diduga turut menikmati uang suap itu.

    Hal ini berdasarkan sejumlah fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan salinan putusan Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian. Dia adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

    Harno terbukti menerima suap sebesar Rp 3,2 miliar dari pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah, Dion Renato Sugiarto. Akibat perbuatannya, dia pun divonis lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta pada 11 Desember 2023.

    Dalam persidangan, Harno mengungkapkan mengenal Wahyu Purwanto setelah dikenalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Harno menuturkan, Menteri Budi kerap menitipkan kenalannya untuk menggarap proyek kereta api. “Wahyu berpartisipasi memberikan Rp 100 juta,” kata Harno seperti tertulis dalam putusannya.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa Wahyu sebagai saksi pada Kamis, 30 November 2023 lalu. Nama Wahyu juga disebut Dion Renato, terdakwa kasus korupsi rel kereta api, dalam persidangannya pada 16 November 2023.

  • Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Liputan6.com, Semarang – Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Salah satunya dengan mengevaluasi provider tunggal yang selama ini dijalankan. Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih mengatakan sejumlah poin tersebut diantaranya adalah antusiasme provider layanan haji dan umrah.

    “Para penyedia layanan haji dan umrah di Arab Saudi menyambut baik langkah Pemerintah Indonesia yang membuka kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi langsung dalam melayani jemaah Indonesia,” kata Fikri.

    Ditambahkan, selama ini partisipasi provider layanan haji dan umrah di Saudi dilakukan secara tidak langsung melalui model “satu pintu” untuk memudahkan koordinasi. Ia berharap dengan dibukanya penawaran langsung, akan terjadi persaingan sehat antar provider dalam hal harga dan kualitas pelayanan.

    Selain itu Fikri mengatakan bahwa provider layanan haji dan umrah di Arab Saudi banyak melibatkan SDM asli Indonesia yang memahami karakteristik dan selera jemaah haji Indonesia. “Poin lain adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mendirikan BPKH Limited di Arab Saudi yang diharapkan menjadi contoh bagi usaha pelayanan haji dan umrah, serta memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas,” katanya.

    Disebutkan pula arti penting persaingan sehat dalam penyediaan layanan haji dan umrah. BPKH Limited dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan haji dan umrah. BPKH Limited juga diproyeksikan untuk melayani jemaah dari negara lain di masa mendatang. “Dengan adanya persaingan, jemaah akan diuntungkan dengan harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

  • Prakiraan Cuaca Sabtu 18 Januari 2025: Hujan Ringan hingga Petir di Berbagai Kota Besar

    Prakiraan Cuaca Sabtu 18 Januari 2025: Hujan Ringan hingga Petir di Berbagai Kota Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca signifikan yang akan terjadi di beberapa kota besar pada hari Sabtu (18/1/2025). Di antaranya, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur kota-kota seperti Medan, Bandung, Jakarta, dan Jayapura. 

    Sementara itu, kota Surabaya diperkirakan akan mengalami hujan disertai petir, dan Makassar diprediksi akan dilanda hujan sedang.

    Menurut keterangan yang disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG, Zhenny Husnah, yang dikutip di Jakarta pada Sabtu, cuaca di Pulau Sumatera akan dipengaruhi oleh kondisi berawan di Banda Aceh. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bandar Lampung. Kota Bengkulu diprediksi akan mengalami cuaca berawan tebal, sementara Palembang berpotensi diguyur hujan sedang. 

    Zhenny juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan potensi hujan berpetir yang dapat terjadi di Pekanbaru dan Pangkalpinang.

    Prakiraan cuaca Sabtu di Pulau Jawa, BMKG menyebut adanya potensi hujan ringan di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan disertai petir di Surabaya. 

    Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diperkirakan terjadi di Denpasar dan Mataram, sementara Kupang berpotensi mengalami hujan sedang.

    Di Pulau Kalimantan, cuaca hujan ringan diperkirakan akan melanda Tanjung Selor dan Samarinda. Selain itu, hujan disertai petir diprediksi akan terjadi di Palangka Raya, Banjarmasin, dan Pontianak. Sementara itu, di Pulau Sulawesi, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur Manado, Gorontalo, Kendari, Palu, dan Mamuju, sedangkan Makassar akan mengalami hujan sedang.

    Prakiraan cuaca Sabtu di wilayah Indonesia bagian timur, BMKG menyebut hujan ringan akan mengguyur Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Sedangkan Nabire dan Jayawijaya berpotensi mengalami hujan sedang. Zhenny juga mengingatkan untuk mewaspadai hujan disertai petir yang dapat terjadi di Merauke.

  • Kasus Walkot Semarang: KPK Tahan 2 Tersangka, Mbak Ita Mangkir Pemeriksaan

    Kasus Walkot Semarang: KPK Tahan 2 Tersangka, Mbak Ita Mangkir Pemeriksaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jumat (17/1/2025). 

    Dua orang tersangka itu seluruhnya merupakan pihak swasta, yakni Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar. 

    “Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025. Kedua tersangka akan ditahan di Rutan KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

    Tessa menjelaskan, Martono ditetapkan tersangka dan ditahan lantaran diduga menerima gratifikasi bersama dua orang tersangka lainnya yaitu Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri.

    Sementara itu, tersangka Rachmat Djangkar ditetapkan tersangka dan ditahan lantaran dugaan suap pengadaan meja dan fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

    Adapun dua tersangka lain yang merupakan penyelenggara negara yakni Mbak Ita dan Alwin, suaminya, masih belum ditahan karena belum memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini. 

    Tessa menjelaskan bahwa Ita dan Alwin telah mengonfirmasi ketidakhadirannya ke penyidik KPK hari ini. Menurut Tessa, Ita tidak hadir lantaran sudah memiliki kegiatan yang terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan. 

    Sementara itu, Alwin tidak hadir karena masih mempersiapkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. “Keduanya minta pemeriksaan ditunda,” terang Tessa, pada keterangan terpisah. 

    Sekadar informasi, Mbak Ita dan tiga orang tersangka lainnya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

  • Kuliner Banyumas yang Wajib Dicoba Saat Berkunjung ke Purwokerto

    Kuliner Banyumas yang Wajib Dicoba Saat Berkunjung ke Purwokerto

    1. Tempe Mendoan

    Tempe mendoan merupakan fermentasi kedelai dan ragi yang dibentuk tipis dan dibungkus daun. Penyajian makanan ini adalah digoreng dengan baluran tepung terigu serta tepung beras dan bumbu yang ditambah irisan daun bawang. Berasal dari kata mendho dalam bahasa Banyumas yang berarti setengah matang, Mendoan sangat nikmat disantap selagi hangat. Ditambah lagi dengan sambal kecap yang membuat panganan ini kian nikmat.

    Anda bisa menemukan kuliner ini saat berkunjung ke wilayah Banyumas dan sekitarnya. Mendoan juga bisa dijadikan oleh-oleh di mana terdiri dari tempe yang masih dibungkus daun serta tepung siap saji yang bisa langsung dicampur air saat ingin menggoreng mendoan.

    2. Dage

    Selain mendoan, ada pula dage yang sekilas menyerupai tempe. Namun, dage berasal dari ampas kedelai sehingga teksturnya berbeda dengan olahan fermentasi kedelai seperti tempe maupun tahu. Penyajiannya juga bisa digoreng dengan tepung dengan tambahan cabai merah atau tauge di atasnya.

    3. Kraca

    Hidangan ini cukup unik yakni menggunakan siput atau keong sawah berwarna kuning. Keong sawah ini selain dijadikan sate dengan rasa manis yang menonjol, juga kerap diolah menjadi kraca. Kuliner ini sangat lezat karena diolah dengan rempah-rempah yang kuat dalam kuah pedas. Namun, hidangan ini tidak selalu bisa ditemui karena bergantung dengan musim.

    3. Sroto Sokaraja

    Sroto sebenarnya adalah sebutan untuk menu soto dalam bahasa Banyumas dan berasal dari kecamatan Sokaraja. Kuliner ini tersaji berupa potongan daging dan ketupat dengan kuah bening menggunakan rempah yang kuat seperti bawang putih, jahe, kunyit, lada dan ditambah dengan bonggol daun bawang.

    Daging yang digunakan adalah daging sapi maupun ayam ditambah dengan tauge pendek dan taburan bawang goreng. Sroto Sokaraja menjadi salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia dengan keunikannya yakni tambahan kuah kacang tanah pada sambalnya serta taburan kerupuk dan daun bawang.

    4. Lumpia Boom

    Berbeda dengan kuliner Lumpia dari Semarang, Lumpia Boom memiliki ukuran yang lebih besar bahkan jumbo yakni 15 sampai 20 centimeter. Makanan ini juga tidak hanya sekadar menjadi camilan namun juga bisa menjadi lauk bersama nasi dan sambal. Karena, isi Lumpia Boom adalah telur dengan campuran sayur, daging sapi atau ayam, bakso, sosis, jamur, seafood dan lain-lain.

    Selain bisa disantap langsung setelah digoreng, Lumpia Boom juga bisa menjadi oleh-oleh dengan dikemas setengah matang. Anda bisa mencari panganan khas ini di Jalan Profesor DR HR Boenyamin, Sumampir, Purwokerto atau dekat dengan kampus Universitas Jenderal Soedirman.

    5. Sate Bebek Tambak

    Kuliner Banyumas yang tak kalah menarik lainnya adalah sate bebek yang berada di wilayah Tambak, Banyumas. Sate ini menggunakan potongan daging bebek muda yang disajikan bersama dengan nasi, gulai bebek muda, dan sambal kacang yang legit atau bumbu kecap bertabur potongan cabai rawit.

    Salah satu warung bebek terpopuler adalah Sate Bebek Pak Encus yang beralamat di Jalan Raya Barat Tambak Banyumas. Warung bisa buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam.

  • Mbak Ita dan Suami Mangkir, KPK Hanya Tahan 2 Tersangka Korupsi Pemkot Semarang Ini – Page 3

    Mbak Ita dan Suami Mangkir, KPK Hanya Tahan 2 Tersangka Korupsi Pemkot Semarang Ini – Page 3

    Penyidik KPK akan segera melakukan pemanggilan ulang terhadap Hevearita dan Alwin Basri. Namun penyidik KPK belum menetapkan tanggal pemanggilan ulang terhadap keduanya.

    Dalam perkara tersebut penyidik KPK menetapkan Hevearita, Alwin Basri, dan Martono sebagai tersangka penerima gratifikasi.

    Sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

     

  • Tiga KA ekonomi Daop Semarang gunakan gerbong jenis baru

    Tiga KA ekonomi Daop Semarang gunakan gerbong jenis baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Tiga KA ekonomi Daop Semarang gunakan gerbong jenis baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Tiga kereta api (KA) ekonomi jarak jauh yang memiliki relasi perjalanan di wilayah PT KAI Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang, Jawa Tengah, menggunakan gerbong jenis baru yang lebih modern dan nyaman.

    Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo di Semarang, Jumat, mengatakan ketiga kereta tersebut masing-masing KA Tawang Jaya dan KA Menoreh relasi Semarang-Jakarta serta KA Kamandaka relasi Semarang-Cilacap.

    “KA Tawang Jaya sekarang menggunakan gerbong ‘new image’ dari sebelumnya menggunakan kereta dengan tempat duduk tegak berhadapan,” katanya.

    Sementara KA Menoreh menggunakan kereta eksekutif mild steel dan kereta ekonomi ‘new image’, sedangkan KA Kamandaka menggunakan kereta ekonomi generasi baru.

    Menurut dia, kereta baru hasil modifikasi tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dan modern.

    Ia mencontohkan kereta ekonomi generasi baru dilengkapi dengan kursi yang dapat direbahkan dan diputar sehingga posisi duduk searah dengan laju kereta.

    Sementara untuk kereta ekonomi ‘new image’, lanjut dia, dilengkapi dengan pendingin udara yang terpusat sehingga memberikan efek pendinginan yang merata.

    Ia menjelaskan perubahan sarana tersebut merupakan upaya KAI dalam menghadirkan transportasi yang lebih baik, aman dan nyaman.

    “KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • KPK Tahan Ketua Gapensi Semarang dan Direktur PT Deka Sari Perkasa Terkait Gratifikasi

    KPK Tahan Ketua Gapensi Semarang dan Direktur PT Deka Sari Perkasa Terkait Gratifikasi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    Kedua tersangka adalah Ketua Gapensi Semarang Martono (M) dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P Rachmat Utama Djangkar (RUD).

    Penahanan tersebut diumumkan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, pada Jumat (17/1/2025).

    “Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap dua tersangka, yaitu M dan RUD, untuk 20 hari ke depan hingga 5 Februari 2025,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis.

    Kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

    Martono diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).

    Mereka diduga menerima gratifikasi terkait sejumlah proyek di Pemkot Semarang.

    Sementara itu, Rachmat Utama Djangkar diduga memberikan janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    “Penahanan tersangka M berkaitan dengan gratifikasi bersama tersangka HG alias Ita dan AB. Sedangkan RUD terlibat pemberian janji kepada penyelenggara negara dalam proyek pengadaan barang,” jelas Tessa.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, suaminya Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono, dan Rachmat Utama Djangkar.

    Untuk memastikan kelancaran proses hukum, KPK juga telah mencegah seluruh tersangka bepergian ke luar negeri.

    Kasus ini mencakup dugaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai dari capaian retribusi daerah.

    Penahanan ini menjadi langkah penting KPK dalam memberantas korupsi di daerah.

  • PSIS Semarang Hadapi Utang Rp 45 Miliar, Yoyok Sukawi Ungkap Strategi Pemulihan

    PSIS Semarang Hadapi Utang Rp 45 Miliar, Yoyok Sukawi Ungkap Strategi Pemulihan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, mengungkapkan situasi terkini terkait kondisi keuangan klub serta langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan tanggungan hutang operasional sebanyak puluhan miliar rupiah. 

    Hal ini disampaikan Yoyok usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mahesa Jenar Semarang yang dihadiri oleh para pemegang saham yakni Yoyok Sukawi, Heri Sasongko, Trias Iskandar, Kairul Anwar, dan Setyo Agung Nugroho di Noormans Hotel Semarang, Jumat (17/1/2025).

    Pada RUPS tersebut, ada beberapa poin yang dibahas seperti penunjukan Hinca Panjaitan sebagai Komisaris Independen untuk memperkuat di bidang Hukum PT. Mahesa Jenar Semarang sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan.

    Selain itu, Agung Buwono selaku Direktur Utama PT. Mahesa Jenar Semarang melaporkan terkait laporan keuangan pada tahun 2023 dan 2024.

    Yoyok menjelaskan bahwa hutang klubnya yakni sebesar Rp 45 miliar yang merupakan akumulasi dari biaya operasional klub selama tiga tahun, sejak 2023 hingga tahun 2024.

    “Tanggungan ini muncul karena operasional klub yang terus berjalan selama tiga tahun terakhir. Sebagian besar utang ini telah ditalangi oleh keluarga saya sebesar 23 miliar, sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham lain dan pihak eksternal,” ujarnya. 

    Lebih lanjut dirinya menyebut telah menyusun langkah strategis untuk menyelesaikan hutang tersebut. 

    Dirinya menyebut sesuai aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas, saham tersebut akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. 

    “Mereka memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan apakah bersedia menambah modal atau tidak. Jika tidak ada yang berminat, baru saham ini akan kami tawarkan kepada investor baru untuk melunasi hutang tersebut,” ungkapnya. 

    Yoyok juga menuturkan bahwa apabila ada pemegang saham saat ini yang membeli atau ikut melunasi hutang tersebut, nantinya dirinya akan memberikan kepemilikan sebesar 43 persen di PSIS.

    “Jika ada pemegang saham yang membeli seluruh saham ini, dia otomatis akan menjadi pemegang saham mayoritas. Namun, prioritas utama kami tetap kepada pemegang saham lama untuk menjaga stabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Yoyok juga menekankan bahwa langkah ini adalah momentum penting untuk membuat keuangan PSIS kembali sehat. 

    “Kami ingin menjadikan PSIS sebagai klub yang mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan pribadi atau pemegang saham tertentu,” ujarnya.

    Dirinya menambahkan bahwa RUPS juga memutuskan bahwa laporan keuangan klub akan diaudit oleh auditor independen sebelum dilakukan RUPS lanjutan pada Februari mendatang. 

    “Setelah audit selesai, kami akan menggelar RUPS lagi untuk menentukan langkah konkret, termasuk penawaran saham kepada investor baru jika pemegang saham lama tidak berminat,” pungkasnya.