kab/kota: Semarang

  • Masa Lalu Aiptu Kusno Polisi Peras Sejoli di Semarang, Jadi Pertimbangan Demosi 8 Tahun – Halaman all

    Masa Lalu Aiptu Kusno Polisi Peras Sejoli di Semarang, Jadi Pertimbangan Demosi 8 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua polisi pemeras sejoli pacaran di Kota Semarang, Jawa Tengah, tidak dipecat dan hanya disanksi demosi.

    Aiptu Kusno (46) divonis demosi 8 tahun, sedangkan Aipda Roy Legowo (38) disanksi demosi 7 tahun.

    Sidang  Komisi Kode Etik Polri (KKEP) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jateng terhadap keduanya berlangsung di Mapolda Jateng, Senin (17/2/2025).

    Dalam sidang itu terungkap, Aiptu Kusno bukan kali ini saja tersandung masalah.

    Sebelumnya, ia pernah menghadapi sidang disiplin karena menelantarkan keluarganya.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengatakan pelanggaran Aiptu Kusno sebelumnya itu menjadi pertimbangan dalam pemberian hukuman demosi 8 tahun.

    Aiptu Kusno dijatuhi sanksi lebih berat ketimbang rekannya, Aipda Roy Legowo.

    “Kusno pernah jalani sidang disiplin, sehingga hukumannya lebih berat disbanding Legowo yang belum pernah disidang,” kata Artanto, Selasa (18/2/2025).

    Adapun alasan keduanya tidak dipecat dari Polri karena selama mengikuti persidangan bersikap kooperatif.

    Selain itu, kedua korban juga telah memaafkan ulah dua oknum polisi tersebut.

    “Bila dua korban tidak memaafkan hukumannya tentu akan lebih berat,” ungkapnya.

    Selain demosi, Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo juga akan menjalani penempatan khusus selama 30 hari.

    Keduanya juga harus menjalani pembinaan mental selama satu bulan di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jateng.

    Kemudian, meminta maaf kepada korban di depan sidang KKEP. Permintaan maaf direkam video lalu dikirimkan kepada keluarga korban.

    Sementara itu, terkait kasus pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua polisi itu, Artanto menambahkan, kasusnya tetap berjalan di Polrestabes Semarang.

    “Dua polisi ini akan tetap menjalani sidang tindak pidana tersebut,” tandasnya.

    Sebelumnya, dua remaja yang merupakan pasangan kekasih mengaku telah diperas oleh Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo.

    Adapun kejadian yang menimpa MRW (18) dan MMX (17) itu terjadi di daerah Terang Bangsa, Semarang Barat, Jumat (31/1/2025).

    Sejoli itu tengah berduaan di dalam mobil sekira pukul 21.00 WIB.

    Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo bersama warga bernama Suyatno (44) melintas mengendarai mobil warna merah, menghampiri mereka.

    Mereka lantas menggertak pasangan tersebut sembari mencabut kunci mobil korban dan meminta kartu identitas KTP.

    Mereka menyatakan, perbuatan kedua remaja di dalam mobil itu masuk kategori pelanggaran.

    Korban lantas disuruh masuk ke dalam mobil pelaku.

    Di dalam mobil tersebut, korban dipalak para pelaku supaya membayar Rp2,5 juta.

    Para pelaku lalu menggiring korban ke ATM di daerah Telaga Mas, Semarang Utara, untuk mengambil uang Rp2,5 juta.

    Uang tersebut kemudian diserahkan ke pelaku. 

    Namun, pacar korban berteriak sehingga memancing perhatian warga sekitar.

    Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Semarang Utara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Polisi Semarang Pemeras Warga Tak Dipecat Cuma Demosi, Padahal Pernah Terlantarkan Keluarga

    (Tribunnews.om/Nanda Lusiana, TribunJateng.com/Iwan Arifianto, Kompas.com/Muchamad Dafi Yusuf)

  • BREAKING NEWS ODGJ Mengamuk Sambil Bawa Pisau Meresahkan Warga Sembungan Kabupaten Semarang

    BREAKING NEWS ODGJ Mengamuk Sambil Bawa Pisau Meresahkan Warga Sembungan Kabupaten Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Geger orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mengamuk sambil membawa pisau. di Jalan Kartini, Sembungan, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

    Insiden tersebut terjadi pada Selasa (18/2/2025) sekitar pukul 14.00 WIB hingga membuat resah warga sekitar.

    Rayuan polisi untuk membuang senjata tajam itu pun tidak membuahkan hasil justru membuat semakin mengamuk hingga akhirnya situasi bisa terkendali.

    Kapolsek Ungaran, Kompol Giri Narwanto, menjelaskan pria yang diperkirakan berusia 30 tahunan tersebut mengamuk setelah menerima laporan dari seorang penjual gorengan. 

    “Berdasar laporan dari penjual gorengan, saat itu ia merasa takut karena ada ODGJ yang membawa pisau dapur, kemudian menelpon Bhabinkamtibmas dan dilanjutkan ke anggota yang piket,” ujarnya dalam keterangan tertulis. 

    Awalnya, anggota Polsek Ungaran bersama warga berusaha membujuk ODGJ tersebut untuk membuang pisau yang dibawanya.

    Namun, upaya tersebut gagal karena ODGJ justru semakin mengamuk.

    Dalam situasi tersebut, personel polsek dan warga yang hadir segera mengambil tindakan untuk mengamankan situasi. 

    Mijan (58), penjual gorengan yang melaporkan kejadian ini, mengungkapkan bahwa ia tidak curiga terhadap ODGJ tersebut pada awalnya.

    “Tadinya saya biasa saja dan dia hanya lewat, tapi selang beberapa waktu kembali lagi sambil membawa pisau. Langsung saya lari lapor ke Bhabinkamtibmas,” jelasnya.

    Dari informasi yang diperoleh, ODGJ tersebut tidak menetap dan sering kali tidur di rumah kosong milik warga.

    Saat ini, ODGJ tersebut telah dibawa ke Yayasan Sosial KERAMAS di Ungaran Barat untuk mendapatkan perawatan dan penanganan lebih lanjut. (*)

     

  • Demo Mahasiswa Semarang Panas! Pagar Kantor Gubernur Dilempari Kotoran Sapi

    Demo Mahasiswa Semarang Panas! Pagar Kantor Gubernur Dilempari Kotoran Sapi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang ‘Semarang Menggugat’ turun ke jalan pada Selasa (18/2/2025).

    Mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah sejak pukul 14.30 WIB, mengecam kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

    Dalam aksi ini, massa membakar sejumlah poster dan kardus sebagai simbol protes.

    Puncaknya, sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor gubernur sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang mereka nilai merugikan rakyat.

    Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, menyatakan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kemarahan mahasiswa terhadap kebijakan pemangkasan anggaran.

    “Kami melihat bagaimana efisiensi anggaran ini berdampak langsung pada berbagai sektor, terutama pendidikan. Ini bentuk simbolis bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.

    Unjuk rasa ini berlangsung di dua titik utama, yakni Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balai Kota Semarang.

    Mahasiswa membawa berbagai poster dengan tulisan tajam seperti “Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya” dan “Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap”.

    Mereka juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor pendidikan, termasuk pemotongan beasiswa KIP-K, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan program bantuan lainnya.

    Mahasiswa menuntut pemerintah agar lebih transparan dan tidak plin-plan dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

    Aksi berlangsung hingga pukul 18.30 WIB sebelum massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah melaksanakan salat berjamaah.

  • Ada Dua Jalur Kedatangan Kepala Daerah untuk Retret di Akmil Magelang, Polisi Pertimbangkan Rekayasa Lalu Lintas
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Februari 2025

    Ada Dua Jalur Kedatangan Kepala Daerah untuk Retret di Akmil Magelang, Polisi Pertimbangkan Rekayasa Lalu Lintas Regional 18 Februari 2025

    Ada Dua Jalur Kedatangan Kepala Daerah untuk Retret di Akmil Magelang, Polisi Pertimbangkan Rekayasa Lalu Lintas
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Polres Magelang Kota, Jawa Tengah, menginformasikan bahwa ratusan kepala daerah akan tiba melalui dua jalur kedatangan untuk mengikuti kegiatan retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Jumat, 21 Februari 2025.
    Kepala Polres Magelang Kota, AKBP Anita Indah Setyaningrum, menjelaskan bahwa jalur kedatangan tersebut dapat diakses dari arah Pakelan, Kabupaten Magelang, dan Bayeman, Kota Magelang.
    “Ketika mulai ada kepadatan, kami alihkan arusnya,” ucapnya di kompleks Pemerintah Kota Magelang, Selasa (18/2/2025).
    Para kepala daerah dijadwalkan berkumpul di Wisma Sumbing, Akmil, pada Jumat (21/2/2025) pukul 15.30 WIB.
    Mereka akan disambut oleh Canka Lokananta, grup drumband yang dibawakan oleh taruna Akmil.
    Anita menambahkan, sebanyak 604 personel kepolisian akan bersiaga di jalur-jalur kedatangan dari arah Semarang, Surakarta, Kulonprogo, dan Yogyakarta.
    Jumlah tersebut mencakup personel dari Korps Bhayangkara dan instansi terkait lainnya.
    Sebanyak 505 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mengikuti pembekalan ini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat, terutama
    Asta Cita
    , yang menjadi arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Untuk akomodasi, sebanyak 180 tenda glamping telah disiapkan, dengan setiap tenda dapat menampung dua hingga empat kepala daerah.
    Hal ini berbeda dengan retret Kabinet Indonesia Maju sebelumnya, di mana setiap tenda dihuni oleh satu pejabat kementerian atau kepala badan.
    Materi inti yang akan diberikan dalam retret ini mencakup:
    Mayoritas pemateri berasal dari menteri dan kepala badan pemerintahan Prabowo, serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
    Bima menekankan pentingnya kegiatan ini, mengingat tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang politik.
    “Kepala daerah nggak semua latar belakangnya politisi, ada yang pengusaha, tokoh agama, budayawan. Penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan tupoksi,” ujar Bima, yang juga merupakan Wali Kota Bogor 2019-2024, sebagaimana dikutip dari Kompas.com (9 Februari 2025).
    Retret ini diharapkan dapat membekali kepala daerah dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait peran mereka dalam pemerintahan daerah serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Audiensi dengan Kapolres Semarang AKBP Ratna, DPD GERAM Jateng Tegaskan Komitmen Cegah Narkoba

    Audiensi dengan Kapolres Semarang AKBP Ratna, DPD GERAM Jateng Tegaskan Komitmen Cegah Narkoba

    TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Yayasan DPD GERAM Jateng menegaskan langkahnya untuk membantu pemerintah, terutama Polri dan BNN dalam mencegah penyebaran narkoba di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Semarang.

    Hal itu terlihat saat para pengurus yayasan DPD GERAM Jateng menyambangi Mapolres Semarang, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Selasa (18/2/2025).

    Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan Kapolres Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy beserta jajaran dari Satresnarkoba Polres Semarang.

    Tampak hadir Ketua DPD GERAM Jateng, Havid Sungkar didampingi Humas DPD GERAM Jateng, Yessica, serta Kabidhumas DPC GERAM Kabupaten Semarang, Bagus Mulanarmansyah dalam pertemuan tersebut.

    Havid mengatakan bahwa pihaknya juga berkenalan dengan AKBP Ratna yang baru saja menjabat sebagai Kapolres Semarang.

    Menurut dia, dari hasil audiensi, pihak Polres Semarang mendukung penuh langkah pencegahan narkoba dari DPD GERAM Jateng.

    “Kami berkomitmen melakukan tindakan preventif agar Kabupaten Semarang bebas dari narkoba.

    Satu di antaranya sejalan dengan pihak kepolisian, yakni memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelajar tingkat SD hingga SMA, bahkan perguruan tinggi, serta ke rutan se-Jawa Tengah,” kata Havid.

    Havid berpendapat, narkoba merupakan satu di antara sumber berbagai kenakalan remaja meliputi tawuran, balap liar, pembegalan dengan senjata tajam, dan lain sebagainya.

    Sehingga upaya pencegahan penggunaan narkoba pada remaja bisa dilakukan sedini mungkin.

    “Kalau kami lebih banyak di preventif karena lebih penting.

    Jika pemberantasan saja, maka pengguna dan pengedar narkoba akan tetap ganti orang karena supply and demand-nya ada,” imbuh Havid.

    Sementara itu, AKBP Ratna mengapresiasi kepedulian dari pihak DPD GERAM Jateng dan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

    Menurut Kapolres, generasi muda menjadi sasaran edukasi pencegahan narkoba agar paham dampak negatifnya serta tidak mudah terbujuk.

    “Kami mendukung dan kami juga akan berkolaborasi untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah.

    Kami saat ini sedang concern secara serentak memberikan edukasi terkait narkoba, tawuran, geng bersenjata tajam maupun balap liar,” ungkap AKBP Ratna.

    Selain tindakan preventif, lanjut dia, pihak Polres Semarang juga aktif dalam melakukan patroli pencegahan potensi tindak pidana narkoba maupun kriminal.

    Kapolres menambahkan, para personelnya sudah memetakan dan mengidentifikasi titik-titik dan waktu-waktu di mana terjadi potensi kenakalan remaja.

    “Kadang anak-anak itu tempatnya pindah-pindah, kami juga mengharapkan peran serta dari masyarakat jika mengetahui atau kegiatan yang sifatnya negatif bisa segera info ke kami.

    Kami sudah identifikasi dan patroli sesuai jamnya mereka, seperti di JLA (Jalan Lingkar Ambarawa) setiap pukul 04.00 dan 20.00 WIB, petugas kami akan patroli keliling,” pungkas AKBP Ratna. (*)

     

  • Wamendiktisaintek Pastikan Tidak Ada Pemotongan Beasiswa

    Wamendiktisaintek Pastikan Tidak Ada Pemotongan Beasiswa

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Fauzan pastikan efisiensi tidak berdampak beasiswa pendidikan termasuk KIP di Universitas.

    Tayang: Selasa, 18 Februari 2025 19:22 WIB

    (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

    PEMBEKALAN – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan, memberikan pembekalan kepada perguruan tinggi swasta se-Jawa Tengah LLDIKTI Wilayah VI 2025 di Hotel Patra Jasa Semarang, Selasa (18/2). Dalam kesempatan tersebut, Wamendiktisaintek Fauzan menyampaikan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. 

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Fauzan pastikan efisiensi tidak berdampak beasiswa pendidikan termasuk KIP di Universitas Negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

    “Efisiensi anggaran tidak menyasar komponen-kompenen  substansi seperti beasiswa.”

    “Efisiensi yang disasar perjalanan dinas seremonial.”

    “Hal-hal itu  yang dikurangi,” ujar Fauzan saat Koordinasi Pimpinan Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2025 di Semarang, Selasa (18/2/2025).

    Ia  memastikan penerima beasiswa pendidikan dari pemerintah di perguruan tinggi swasta (PTS) juga tidak akan terdampak.

    “Tidak ada (pengurangan beasiswa di PTN dan PTS). Aman jaya,” jelasnya.

    Pihaknya menuturkan demonstrasi  mahasiswa tentang isu pemangkasan beasiswa karena  efisiensi  dilakukan pemerintah merupakan hal yang keliru.

    “Kalau itu yang dipersoalkan anggapan efisiensi di kementrian  menyasar itu (beasiswa) salah alamat. Bagi kementerian pendidikan tinggi efisiensi tidak akan menyasar pada persoalan persoalan beasiswa,” tandasnya.(rtp)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’16’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’16’,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    Berita Terkini

  • Aksi Ribuan Mahasiswa di DPRD Jateng: Saling Dorong hingga Lempar Kotoran Sapi

    Aksi Ribuan Mahasiswa di DPRD Jateng: Saling Dorong hingga Lempar Kotoran Sapi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ribuan mahasiswa masih turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng. 

    Aksi ini sempat memanas dengan adanya dorong-dorongan antara massa dan petugas keamanan.

    Tak hanya itu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, massa juga melempar kotoran sapi ke gerbang utama gedung DPRD. 

    Aksi tersebut akhirnya memaksa petugas membuka gerbang yang sebelumnya tertutup rapat.

    Begitu gerbang terbuka, sorak sorai menggema. Ribuan mahasiswa langsung merangsek masuk dan memenuhi halaman gedung untuk melanjutkan orasi mereka.

    Menurut Nabila Zifri Safira, salah satu perwakilan BEM Undip Semarang, aksi kali ini terbilang sukses karena baru pertama kali mereka berhasil masuk  halaman gedung DPRD.

    “Namun kami tetap kecewa karena tak satu pun anggota DPRD turun menemui kami. Mereka hanya mengutus tenaga ahli, padahal kami ingin berdialog langsung dengan wakil rakyat,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).

    Lemparan kotoran sapi ke gerbang, menurut Nabila, adalah simbol protes atas kekecewaan mereka terhadap pemerintahan yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi mahasiswa.

    “Selain orasi, kotoran sapi yang kami lempar menjadi respon kekecewaan kami,” ucapnya.

    Usai berhasil masuk ke halaman Kantor DPRD Provinsi Jateng, sekitar pukul 18.00 WIB ribuan massa membubarkan diri.

    Sebelum meninggalkan lokasi aksi mereka membacakan sejumlah tuntutan.

    Di antara tuntutan terhadap UU masyarakat adat, RUU herampasan aset hingga menolak konsesi tambang dan menagih janji pemerintah tentang pemberantasan korupsi.

    Kemudian pemerintah diminta untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan serta meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional.

     

  • “Simbol Kebijakan Pemerintah” Alasan Aksi Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi ke Kantor Gubernur Jateng

    “Simbol Kebijakan Pemerintah” Alasan Aksi Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi ke Kantor Gubernur Jateng

    TRIBUNJATENG.COM – Aksi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan pelemparan kotoran sapi ke kantor gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025).

    Kotoran sapi itu dilemparkan di gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

    Menurut mereka kotoran adalah simbol kebijakan pemerintah baru-baru ini.

    Sebelumnya diberitakan bahwa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang ‘Semarang Menggugat’ menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025) sejak pukul 14.30 WIB. 

    Dalam aksi tersebut, massa membakar poster-poster yang dibentangkan serta kardus bekas minuman yang dibawa oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi.

    Sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

    Setelah gerbang dibuka, massa aksi memasuki halaman kantor gubernur dan DPRD Jateng.

    “Ini sebagai simbolis bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet dan banner MMT ini merupakan kebijakan pemerintah,” kata Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq.

    Aksi protes ini terbagi menjadi dua lokasi, yaitu di halaman Kantor Gubernur Jateng dan Balai Kota Semarang.

    Unjuk rasa ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, yang dinilai menyulitkan masyarakat.

    Di tengah aksi, massa menampilkan poster-poster dengan tulisan provokatif seperti ‘Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya’, ‘Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap’, dan ‘2024: ok gas 2025:

    “Ini evaluasi dan akumulasi kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan dari Semarang Raya melihat bagaimana efisiensi anggaran,” jelas Aufa.  

    Mereka menyoroti berbagai masalah dan kebijakan di awal pemerintahan, termasuk pemangkasan anggaran pendidikan, pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, dan kelangkaan elpiji subsidi 3 kg.

    Mereka sangat menyayangkan bahwa sektor pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, yang semakin memicu kekhawatiran terkait pemotongan anggaran beasiswa KIP-K, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa lainnya.

    Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada pemangkasan beasiswa KIP-K, belum ada jaminan konkret mengenai hal tersebut.

    “Kemarin disampaikan kalau anggaran pendidikan ini masih juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak pada UKT dan juga SPI.”

    “Sehingga kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai plin-plan,” tegas Ariq.

    Massa aksi berunjuk rasa hingga pukul 18.30 WIB sebelum membubarkan diri setelah adzan dan shalat berjamaah. (*)

  • Akselerasi Penggunaan QRIS di Jateng Didorong Hingga ke Daerah-Daerah

    Akselerasi Penggunaan QRIS di Jateng Didorong Hingga ke Daerah-Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah mendorong akselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di provinsi ini.

    Kepala Perwakilan BI Jateng, Nita Rachmenia menyebutkan, KPwBI Jateng akan melakukan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki volume transaksi yang rendah.

    Nita menyampaikan bahwa perkembangan volume transaksi QRIS di Jawa Tengah saat ini masih terkonsentrasi di beberapa kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Kabupaten Banyumas.

    “Ini menjadi referensi bagi kami untuk terus mengakselerasi penggunaan QRIS di kabupaten dan kota lainnya,” ujarnya di KPwBI Jateng, Senin (17/2/2025).

    Dalam hal infrastruktur, Nita menegaskan bahwa secara umum ketersediaan sinyal di Jawa Tengah aman.

    Namun, ia mengakui bahwa ketersediaan WiFi perlu diperkuat dan dikoordinasikan agar penggunaan QRIS dapat lebih maksimal.

    “Jadi secara infrastruktur harusnya tidak ada masalah. Ini lebih bagaimana kita mendorong behavior masyarakat. PR saat ini adalah bagaimana kota/kabupaten lain yang masih rendah datanya, kita dorong penguatan untuk volume transaksi QRIS-nya,” jelasnya.

    Tercatat, sepanjang tahun 2024, transaksi QRIS di Jawa Tengah mencapai 411,3 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp40,7 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 385,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jumlah pengguna QRIS di Provinsi ini mencapai 7,63 juta, dengan jumlah merchant sebanyak 3,62 juta, yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Ia mengatakan, upaya perluasan penggunaan QRIS di Jawa Tengah akan terus dilakukan dengan menyasar berbagai sektor, seperti transportasi, UMKM, dan pendidikan.

    Sektor transportasi, sebutnya, BI Jateng telah melakukan upaya peningkatan pengguna QRIS dengan kolaborasi bersama pemerintah Kota Semarang melalui promosi transaksi naik BRT dengan cukup bayar Rp1.000.

    Kolaborasi juga dilakukan terkait dengan uji coba parkir nontunai di jalan Depok dan Thamrin Semarang.

    “Jadi hal-hal seperti ini terus kita optimalkan, khususnya kepada segmen-segmen yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Tahun ini, kami akan lakukan lagi penguatan edukasi penggunaan QRIS bagi siswa selama periode Ramadan,” jelasnya.

    Sementara itu, lanjutnya, penguatan aspek digitalisasi secara umum turut dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

    Disebutkan, sepanjang 2024 seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah mempertahankan status digital dengan rata-rata indeks ETPD 96,25 % .

    Dari sisi digitalisasi belanja daerah, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah mengalami peluasan dengan 34 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI dan 27 Pemda telah mengimplementasikan KKI.

    Sementara itu, dari sisi penerimaan daerah nontunai, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital (QRIS, Internet/Mobile Banking dan e-commerce), tercatat meningkat dengan rata-rata penerimaan kanal digital mencapai 69,06 % . (idy)

  • 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Aksi demonstrasi kembali dilakukan mahasiswa, Selasa (18/2/2025). Pada Selasa siang, mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang melakukan aksi demo di depan Balai Kota Semarang.

    Mereka mengritik kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo – Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, mereka bergerak ke kantor Pemerintah Kota Semarang. 

    Sore harinya, giliran mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo melakukan aksi demo. Mahasiswa menyampaikan tuntutan di depan kantor DPRD Kota Semarang 
     
    Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi mengatakan, ada sembilan tuntutan dari mahasiswa PMII. Pertama, pihaknya menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Kebijakan efisiensi yang ditolak yakni kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan masa depan generasi penerus bangsa.

    Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengatasi masalah gizi masyarakat.

    “Ketiga, kami melawan represifitas aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” lanjutnya. 

    Keempat, sambung Alvian, mahasiswa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Menurutnya, RUU ini hanya merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat adat. 

    Kelima, mahasiswa juga menuntut pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

    Keenam, dia menilai, kelangkaan gas elpiji akibat dari permainan oligarki.

    “Kami mendesak pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam distribusi energi,” tandasnya. 

    Ketujuh, mahasiswa juga menyoroti soal penambahan lembaga negara dan kementerian. Alfian berujar, penambahan ini tidak efektif dan harus dievaluasi karena hanya membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. 

    Kedelapan, mahasiswa menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sering berubah. 

    “Kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat segera dihentikan,” pintanya. 

    Terakhir, mahasiswa menuntut tata tertib DPR RI yang tidak demokratis harus direvisi untuk memastikan aspriasi rakyat tersampaikan dengan baik. 

    Dalam aksi ini, mahasiswa diperkenankan oleh aparat masuk ke halaman Balai Kota Semarang, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Semarang. Namun, mahasiswa yang berkeinginan masuk belum dapat masuk ke gedung wakil rakyat.

    “Kami berharal esok bisa membawa massa lebih banyak, masuk ke gedung. Semoga tuntutan kami diindahkan pihak terkait,” ucapnya. 

    Korlap Aksi Demo PMII UIN Walisongl, Friedrich Kamil mengungkapkan, mahasiswa menyayangkan pemangkasan anggaran di bidang pendidikan hingga Rp 24 triliun. 

    “Diskusi teman-teman kemarin pemotongan pendidikan itu diantaranya delegasi perlombaan, dana riset, pemotongan uang (beasiswa) dipa, kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa). Itu sangat berat sekali bagi teman-teman. Banyak yang sambat membutuhkan belajar riset di luar,” ucapnya. (eyf)