kab/kota: Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Rencana implementasi zero ODOL mendapat respon berbagai pihak, satu diantaranya keluar dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dinilai sangat baik dan harus dilaksanakan secepatnya tanpa kecuali serta toleransi. 

Ketua Aptrindo Jateng, Bambang Widjanarko mengungkapkan, sejak dulu pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) selalu mendukung upaya penerapan program zero ODOL. Bagi pengusaha truk muatan yang normal ( tidak ODOL ) lebih baik, karena truk akan menjadi lebih awet dan kemungkinan dapat menurunkan resiko kecelakaan.

“Jadi sebaiknya program zero ODOL harus dilaksanakan secepatnya tanpa kecuali & tanpa toleransi. Peraturan harus berlaku untuk semua orang, equality before the law. Jangan ada jenis muatan yang dikecualikan agar tidak ada iri irian. Babat habis saja semua truk bermuatan ODOL,” ujarnya, Kamis (20/2). 

Menurutnya, jika tidak ada yang dikecualikan, maka semua orang akan tunduk kepada peraturan. Tapi selama masih ada kata “kecuali” ia memperkirakan sampai kapan pun tidak akan terlaksana  zero   ODOL Justru nantinya “kecuali” itu akan menjadi celah hukum & berdampak pada suburnya pungli di lapangan.

Bambang Widjanarko menambahkan, selama ini pengusaha truk hanya mengikuti apa maunya pemilik barang.Jika ada perusahaan truk yang tidak mau muat ODOL, maka muatan akan diberikan kepada perusahaan truk yang masih mau, selalu dilelang begitu.

Sehingga jika   zero   ODOL diterapkan secara rigid & tegas lalu pemilik barang juga dilibatkan agar ikut menanggung hukuman, ia memperkirakan pemilik barang juga akan berpikir 1000 kali untuk menyuruh perusahaan truk muat ODOL.

“Jika yang menyuruh sudah tidak berani, maka yang disuruh pun akan berhenti. Selama pemilik barang tidak dilibatkan dalam pemberian sanksi, rasanya mereka akan terus memaksa perusahaan truk agar muat ODOL. Jadi kalau mau memadamkan api ya harus dari bara apinya, jangan hanya dari lidah apinya saja,” imbuhnya. 

Selama ini truk kerap menjadi kambing hitam kerusakan jalan maupun tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menanggapi hal tersebut,Bambang Widjanarko mengatakan, jalanan yang tidak boleh dilalui truk juga selalu rusak ketika musim hujan tiba. Berdasarkan data, kondisi jalan rusak di Jawa Tengah mencapai 33,26 persen atau 5,108,77 kilometer. Kerusakan paling banyak terjadi justru di status jalan Kabupaten/Kota dengan menyumbang 16,76 persen.

Rinciannya adalah , untuk jalan nasional, kondisi mantap 1.381,72 km (91,01 persen) dan tidak mantap 136,36 km (8,99 % ). Sedangkan jalan provinsi, kondisi mantap 2.224,16 km ( % ) dan tidak mantap 73 km (7,51 % ). Sedangkan jalan di Kab/kota, kondisi mantap 22.294,39 km (83,24 % ) dan tidak mantap 4.899,41 km (16,76 % ).

“Dalam kasus kecelakaan itu apakah dilihat secara detail truk sebagai penyebab atau sebagai penerima akibat. Misal ada orang naik sepeda motor yang tiba-tiba terjatuh di depan truk yang sedang melintas & terlindas, ini kan namanya bukan truk penyebabnya. Kalau truk rem blong atau sopir ngantuk itu truk sebagai penyebabnya. Tapi kami siap kok untuk penindakan yang tegas tanpa kecuali dan dilakukan sampai ke akarnya yaitu pemilik barang yang suka memaksa pengusaha truk muat ODOL,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenhub dan Kemenperin sepakati Implementasi Zero ODOL. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta ini, membahas isu strategis implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

Pada pertemuan ini, kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.Menhub juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

“Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin.

Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. (*)