kab/kota: Semarang

Rayakan HUT ke-40, Hariyadi Sukamdani: Bisnis Indonesia Terus Berkontribusi bagi Pergerakan Ekonomi RI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkapkan kontribusi Bisnis Indonesia, yang memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025, khususnya terhadap perekonomian RI.

Menurutnya, selama empat dekade, Bisnis Indonesia konsisten menyajikan informasi ekonomi dan bisnis yang menjadi rujukan penting bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis.

“Selama 40 tahun, kami menyajikan beragam informasi ekonomi dan bisnis yang menavigasi para pengambil keputusan baik pemerintahan maupun pebisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya,” katanya membuka BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Agenda BIG Conference merupakan rangkaian jelang ulang tahun Bisnis Indonesia memasuki usia ke-40. Menandai momen bersejarah tersebut, Hariyadi menegaskan bahwa Bisnis Indonesia akan terus berkomitmen memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Dia mengatakan BIG Conference 2025 menjadi semakin bermakna karena dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pembuat kebijakan.

Hariyadi menjelaskan bahwa BIG Conference merupakan forum diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Nantinya, para stakeholders akan mengulas capaian ekonomi sepanjang tahun ini serta memberikan pandangan mengenai prospek ekonomi pada 2026.

“Perhatian yang kami hormati, BIG Conference atau Bisnis Indonesia Group Conference yang digelar hari ini merupakan kegiatan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional bisnis dan para pengambil kebijakan untuk mengulas beragam perspektif mengenai beragam capaian pada tahun ini dan mengulas prospek ekonomi pada tahun 2026,” tuturnya.

Tahun ini, kegiatan BIG Conference juga digelar serentak di sejumlah kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai daerah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

Dia menyoroti bahwa perekonomian Indonesia masih mampu bertahan pada kisaran pertumbuhan 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, konsistensi kebijakan pemerintah dan sinergi dunia usaha menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Hal itu juga diyakini dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengungkapkan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Desa Nelayan.

Dia menyebut bahwa sejumlah program telah menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan evaluasi agar manfaatnya semakin merata dirasakan masyarakat.

“Dari program-program prioritas tersebut tentu saja ada capaian yang positif tapi ada juga catatan kritis yang perlu menjadi referensi dan evaluasi agar dapat ditingkatkan setelah dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” ucap Hariyadi.

08/12/2025 11:27
BIG Conference 2025: Dorong Sinergi Pemerintah-Dunia Usaha Menuju Kedaulatan Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani secara resmi membuka acara Bisnis Indonesia Group atau BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Acara ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan nasional untuk membahas capaian ekonomi tahun berjalan serta arah kebijakan pada 2026.

Dalam sambutannya, Hariyadi menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan kuat dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, kombinasi kebijakan pemerintah dan kontribusi dunia usaha menjadi faktor utama dalam menjaga momentum tersebut.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, serta kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia akan mampu melompat menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Hariyadi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Desa Nelayan.

Dia menyebut program-program tersebut memiliki capaian positif, namun memerlukan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengingatkan bahwa Bisnis Indonesia akan memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025. Dia menyebut tonggak sejarah tersebut sebagai momentum penting bagi perusahaan media yang selama empat dekade telah menyajikan informasi ekonomi dan bisnis untuk menavigasi pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

“BIG Conference hari ini menjadi rangkaian perayaan menuju usia ke-40 Bisnis Indonesia,” tandas Hariyadi.

BIG Conference 2025 menghadirkan pembicara dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Diskusi berfokus pada capaian ekonomi nasional sepanjang 2025 serta proyeksi arah kebijakan ekonomi 2026.

Acara ini terselenggara serentak dengan kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai wilayah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

Siaran langsung atau live streaming BIG Conference 2025 dapat disaksikan di situs www.bisnis.com dan Channel Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s

08/12/2025 10:46
Mayoritas Daerah Masih Berpotensi Hujan

Liputan6.com, Jakarta – Cuaca hari ini, Senin (8/12/2025), sebagian besar wilayah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan akan turun dengan intensitas ringan, sedang, hingga hujan petir.

Prakirawan BMKG Medayu Bestari, dalam keterangannya Senin pagi menyampaikan, beberapa daerah di Indonesia bagian barat maupun timur tercatat memiliki potensi hujan yang perlu diantisipasi masyarakat.

Medayu menyampaikan hujan disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Sementara di wilayah timur, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara, serta Merauke, Papua Selatan,” kata dia.

Berikutnya, ada pula potensi hujan dengan intensitas sedang yang diprakirakan turun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; serta di beberapa kota Indonesia timur seperti Mamuju, Sulawesi Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Lalu untuk kategori hujan ringan, cuaca diprakirakan terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

08/12/2025 06:56
BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini Nasional 8 Desember 2025

BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas beragam pada Senin (8/12/2025), mulai dari hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.
Melansir
Antara
, prakirawan
BMKG
Medayu Bestari menyampaikan bahwa beberapa daerah di Indonesia bagian barat maupun timur tercatat memiliki potensi hujan yang perlu diantisipasi masyarakat.
Medayu menyampaikan hujan disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Sementara di wilayah timur, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara, serta Merauke, Papua Selatan,” kata Medayu, Senin (8/12/2025).
Berikutnya, ada pula potensi hujan dengan intensitas sedang yang diprakirakan turun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; serta di beberapa kota Indonesia timur seperti Mamuju, Sulawesi Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Lalu untuk kategori hujan ringan,
cuaca
diprakirakan terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Hujan ringan juga berpotensi mengguyur Denpasar, Bali; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; Gorontalo; Manado, Sulawesi Utara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Nabire, Papua Tengah; Jayapura, Papua; serta Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Selain hujan, sejumlah kota juga diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal, seperti Banda Aceh, Aceh; Serang, Banten; Jakarta; Yogyakarta; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun udara kabur diperkirakan terjadi di Manokwari, Papua Barat.
BMKG lalu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memperbarui informasi cuaca melalui situs www.bmkg.go.id dan aplikasi Info BMKG.
“Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di aplikasi Info BMKG,” kata Medayu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 06:45
ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

SEMARANG — Dalam sebuah gelaran yang mengikis citra birokrasi sebagai menara gading, lebih dari 1.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang menunjukkan wajah baru. Festival ASN 2025 yang digelar Sabtu (6/12) tidak berakhir dengan seminar dan sertifikat, tetapi dengan aksi nyata berupa penggalangan dana solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Aksi “ASN Charity” ini menjadi klimaks dari pernyataan transformasi yang digaungkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. “Festival ini adalah pernyataan tegas. Kita tidak cukup hanya melanjutkan tradisi; kita perlu menantang tradisi,” tegasnya di hadapan para ASN di UTC Convention Hall.

Dirinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus melampaui transformasi digital dan mengetuk sisi paling manusiawi aparatur. “Reformasi tidak selalu harus kaku, ia bisa digerakkan lewat ide-ide segar,” ujarnya. Semangat itu diwujudkan dengan menggeser paradigma dari “pikiran pelayan” yang terpaku pada prosedur, menuju “hati warga” yang berempati dan solutif.

ASN Pemkot Semarang foto bersama Wali Kota Agustina Wilujeng. (IST)

Personal Social Responsibility (PSR): DNA Baru ASN Semarang

Landasan perubahan ini adalah konsep Personal Social Responsibility (PSR). Jika Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat kelembagaan, PSR adalah tanggung jawab sosial yang dihidupi setiap individu ASN dalam kesehariannya.

“Jika di dunia korporasi ada CSR, saya ingin setiap ASN Kota Semarang menghidupi PSR. Ini adalah karakter peduli yang diwujudkan dalam tindakan nyata,” papar Agustina.

Konsep ini bukan wacana. Ia telah dioperasionalkan dalam tiga gerakan yang membumi: ASN Peduli Pekerja Rentan (pagar sosial untuk pekerja informal), ASN Wegah Nyampah (ASN sebagai teladan kebersihan), dan ASN Peduli Koperasi Merah Putih (penguatan ekonomi kerakyatan). Gerakan-gerakan ini mencerminkan semangat Kota Semarang yang baru dinobatkan sebagai Kota Terbaik nasional dalam mengelola kerukunan umat beragama.

Transformasi Holistik: Digital dan Kultur Berjalan Beriringan

Transformasi humanis ini berjalan seiring dengan komitmen kuat pada transformasi digital. Pendekatan ganda ini menjadi kekhasan Semarang, yang baru dinobatkan sebagai pemerintah kota terbaik pertama nasional dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025.

“Prestasi GM-DTGI Award adalah penanda bahwa kami sudah di jalur yang tepat,” ujar Agustina. Transformasi holistik ini menggeser fokus birokrasi dari sekadar kepatuhan prosedur (output), menjadi penciptaan dampak sosial nyata (outcome). Peran ASN pun berevolusi dari pelaksana aturan menjadi pemecah masalah dan penggerak komunitas.

Belajar dari Stand-Up Comedy, Bergerak untuk Solidaritas

Festival ini menjadi cerminan dari cara berpikir baru. Acara menghadirkan talkshow interaktif tentang integritas bersama Pandji Pragiwaksono dan gelak tawa segar dari panggung stand-up comedy Bonar Manalu—format yang jarang ditemui dalam acara resmi pemerintah.

Puncaknya adalah dua aksi nyata: Bazar ASNpreneur yang mengapresiasi jiwa wirausaha ASN, dan ASN Charity sebagai bukti kongkret PSR. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Korpri Peduli untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana.

Aksi ini menunjukkan responsivitas birokrasi lokal dalam ekosistem kebencanaan nasional. Sementara TNI, Polri, dan BUMN bergerak di garis depan, ASN Semarang menguatkan “lini belakang” dengan solidaritas terorganisir, membuktikan koordinasi yang efektif.

Pelatihan Empati Massal dan Investasi Jangka Panjang

Galang dana ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia adalah bantuan langsung untuk saudara di Sumatra. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai pelatihan empati massal bagi 1.900 ASN. Sensitivitas sosial yang terasah dalam aksi ini diharapkan akan memperkaya kualitas pelayanan publik mereka, menciptakan efek berantai positif bagi warga Semarang.

“Pada akhirnya, kekuatan birokrasi ada pada cara kita bekerja dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Wali Kota Agustina. “Kita bekerja untuk kota ini, dan kota ini maju karena kita bersama,” pungkas Agustina.

Dengan demikian, Festival ASN 2025 bukan sekadar seremoni. Ia adalah deklarasi dan praktik awal jati diri baru birokrasi Semarang: pelayan publik yang tak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga manusiawi dalam bertindak—sebuah lompatan dari “pikiran pelayan” menuju “hati warga” yang solutif. (ADV)

07/12/2025 21:58
ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

SEMARANG — Dalam sebuah gelaran yang mengikis citra birokrasi sebagai menara gading, lebih dari 1.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang menunjukkan wajah baru. Festival ASN 2025 yang digelar Sabtu (6/12) tidak berakhir dengan seminar dan sertifikat, tetapi dengan aksi nyata berupa penggalangan dana solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Aksi “ASN Charity” ini menjadi klimaks dari pernyataan transformasi yang digaungkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. “Festival ini adalah pernyataan tegas. Kita tidak cukup hanya melanjutkan tradisi; kita perlu menantang tradisi,” tegasnya di hadapan para ASN di UTC Convention Hall.

Dirinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus melampaui transformasi digital dan mengetuk sisi paling manusiawi aparatur. “Reformasi tidak selalu harus kaku, ia bisa digerakkan lewat ide-ide segar,” ujarnya. Semangat itu diwujudkan dengan menggeser paradigma dari “pikiran pelayan” yang terpaku pada prosedur, menuju “hati warga” yang berempati dan solutif.

ASN Pemkot Semarang foto bersama Wali Kota Agustina Wilujeng. (IST)

Personal Social Responsibility (PSR): DNA Baru ASN Semarang

Landasan perubahan ini adalah konsep Personal Social Responsibility (PSR). Jika Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat kelembagaan, PSR adalah tanggung jawab sosial yang dihidupi setiap individu ASN dalam kesehariannya.

“Jika di dunia korporasi ada CSR, saya ingin setiap ASN Kota Semarang menghidupi PSR. Ini adalah karakter peduli yang diwujudkan dalam tindakan nyata,” papar Agustina.

Konsep ini bukan wacana. Ia telah dioperasionalkan dalam tiga gerakan yang membumi: ASN Peduli Pekerja Rentan (pagar sosial untuk pekerja informal), ASN Wegah Nyampah (ASN sebagai teladan kebersihan), dan ASN Peduli Koperasi Merah Putih (penguatan ekonomi kerakyatan). Gerakan-gerakan ini mencerminkan semangat Kota Semarang yang baru dinobatkan sebagai Kota Terbaik nasional dalam mengelola kerukunan umat beragama.

Transformasi Holistik: Digital dan Kultur Berjalan Beriringan

Transformasi humanis ini berjalan seiring dengan komitmen kuat pada transformasi digital. Pendekatan ganda ini menjadi kekhasan Semarang, yang baru dinobatkan sebagai pemerintah kota terbaik pertama nasional dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025.

“Prestasi GM-DTGI Award adalah penanda bahwa kami sudah di jalur yang tepat,” ujar Agustina. Transformasi holistik ini menggeser fokus birokrasi dari sekadar kepatuhan prosedur (output), menjadi penciptaan dampak sosial nyata (outcome). Peran ASN pun berevolusi dari pelaksana aturan menjadi pemecah masalah dan penggerak komunitas.

Belajar dari Stand-Up Comedy, Bergerak untuk Solidaritas

Festival ini menjadi cerminan dari cara berpikir baru. Acara menghadirkan talkshow interaktif tentang integritas bersama Pandji Pragiwaksono dan gelak tawa segar dari panggung stand-up comedy Bonar Manalu—format yang jarang ditemui dalam acara resmi pemerintah.

Puncaknya adalah dua aksi nyata: Bazar ASNpreneur yang mengapresiasi jiwa wirausaha ASN, dan ASN Charity sebagai bukti kongkret PSR. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Korpri Peduli untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana.

Aksi ini menunjukkan responsivitas birokrasi lokal dalam ekosistem kebencanaan nasional. Sementara TNI, Polri, dan BUMN bergerak di garis depan, ASN Semarang menguatkan “lini belakang” dengan solidaritas terorganisir, membuktikan koordinasi yang efektif.

Pelatihan Empati Massal dan Investasi Jangka Panjang

Galang dana ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia adalah bantuan langsung untuk saudara di Sumatra. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai pelatihan empati massal bagi 1.900 ASN. Sensitivitas sosial yang terasah dalam aksi ini diharapkan akan memperkaya kualitas pelayanan publik mereka, menciptakan efek berantai positif bagi warga Semarang.

“Pada akhirnya, kekuatan birokrasi ada pada cara kita bekerja dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Wali Kota Agustina. “Kita bekerja untuk kota ini, dan kota ini maju karena kita bersama,” pungkas Agustina.

Dengan demikian, Festival ASN 2025 bukan sekadar seremoni. Ia adalah deklarasi dan praktik awal jati diri baru birokrasi Semarang: pelayan publik yang tak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga manusiawi dalam bertindak—sebuah lompatan dari “pikiran pelayan” menuju “hati warga” yang solutif. (ADV)

07/12/2025 21:58
Tips Memilih Daycare: Cek Perizinan hingga Kebersihan

YOGYAKARTA – Daycare kerap kali diandalkan oleh para orang tua yang berkarier di dunia formal. Orang tua yang berencana menitipkan buah hati mereka seringkali sangat selektif sebelum mengambil keputusan daycare mana yang akan dipilih. Pasalnya daycare ikut menentukan tumbuh kembang anak nantinya. Agar tak salah pilih, orang tua perlu memperhatikan beberapa tips memilih daycare yang tepat.

Tips Memilih Daycare

Dalam buku saku Day Care Rumah Pelita yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang dikatakan bahwa daycare adalah PAUD jalur nonformal. Daycare sangat penting karena ikut menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan bagi anak.

Pentingnya peran daycare untuk tumbuh kembang anak membuat orang tua tidak bisa sembarangan menentukan daycare. Orang tua juga perlu mempertimbangkan apa saja tips memilih daycare menurut psikolog atau ahli lainnya. Agar tak salah pilih, ikuti beberapa tips pilih daycare berikut ini.

Cek perizinannya

Pembukaan daycare harus disertai dengan izin resmi dari pemerintah setempat. Keberadaan izin ini ikut memastikan bahwa daycare memiliki perlindungan hukum serta mendapat pengawasan dalam menjalankan aktivitasnya. Orang tua bisa menanyakan izin resmi daycare saat melakukan survei.

Cek review

Orang tua juga perlu melakukan pengecekan pendapat orang lain terhadap daycare pilihan. Biasanya review ini tersedia di Google Maps atau media sosial. Lewat review orang tua bisa memutuskan apakah daycare yang ada sesuai dengan keinginan dan tujuan parenting atau tidak.

Perhatikan kurikulum yang diterapkan

Sebagai bagian dari pendidikan anak, daycare harus menerapkan kurikulum yang membantu tumbuh kembang anak. Poin ini berkaitan dengan proses belajar anak selama diasuh di daycare. Cek juga apakah daycare memiliki program yang akan membantu perkembangan kecerdasan anak atau tidak.

Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi juga ikut menentukan reputasi daycare. Jika orang tua siswa dapat dengan mudah mengakses informasi publik, artinya daycare mempersilakan orang tua ikut mengawasi pengelolaan lembaga penitipan tersebut.

Pengasuh harus profesional dan bertanggungjawab

Pengasuh jadi ujung tombak kualitas daycare. Jika pengasuh profesional, kualitas daycare akan mengikuti. Pastikan pengasuh memiliki keterampilan dalam mengasuh anak. Pastikan juga jumlah pengasuh sebanding dengan jumlah anak yang dititipkan. Sebagai contoh, 1 pengasuh daycare idealnya akan mengasuh maksimal 4 orang bayi atau balita usia maksimal 2 tahun. Jika 1 pengasuh mengasuh lebih dari 4 maka perlu dipertanyakan.

Pastikan sistem dan lingkungan aman

Sistem yang aman berarti mendukung privasi anak tetap terjaga. Daycare akan menjaga anak asuhnya agar tidak terlalu terekspose ke muka umum. Selain itu pilih daycare dengan lingkungan yang aman, misalnya tidak berada di pinggir jalan raya yang bising.

Pastikan kebersihan lingkungan terjaga

Orang tua perlu memperhatikan apakah kebersihan daycare dijaga dengan baik. Kebersihan jadi kunci awal untuk menilai kelayakan daycare.

Itulah beberapa tips memilih daycare. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

07/12/2025 20:53
Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang Regional 7 Desember 2025

Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang
Tim Redaksi
UNGARAN, KOMPAS.com
– DPD Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Semarang akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk melakukan aksi di Monas dan Istana Negara di Jakarta.
Ketua
PPDI
Kabupaten Semarang, Kuh Hadianto mengatakan, aksi serentak tersebut akan dilakukan pada Senin (8/12/2025) besok.
“Hari ini yang berangkat ke Jakarta ada 45 orang, selain dari pengurus tingkat kabupaten juga perwakilan dari 19 kecamatan,” ujar Hadianto di Terminal Bawen Kabupaten Semarang, Minggu (7/12/2025) sore.
Menurut Hadianto, ada sejumlah tuntutan utama dari PPDI. Di antaranya terkait
dana desa
dan mendorong percepatan dan segera diterbitkannya revisi PP 11 Tahun 2019 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
“Disitu mengatur pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa. Termasuk mengatur penghasilan tetap dan tunjangan dari negara yang harus dianggarkan,” katanya.
“Termasuk juga pembatalan PMK 81/2025. Dana Desa harus dikembalikan utuh karena itu yang sesuai roh UU Desa serta subsidi yang berlandas musyawarah desa,” ujar Hadianto lagi.
Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi para perangkat desa dan mengabulkan tuntutan yang akan disampaikan.
Sebelumnya, Sekretaris Paguyuban Kepala Desa Hamong Projo Kabupaten Semarang, Siswanto mengatakan, Dana Desa tahap II untuk 38 desa tidak bisa dicairkan.
Menurut Siswanto, besaran yang seharusnya diterima mencapai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.
Namun, lantaran dana desa tahap dua tidak cair, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa (APBDes) tidak terpenuhi.
“Ini yang merasakan dampak langsungnya ya masyarakat, sudah dianggarkan tapi pembangunannya menjadi terhenti,” kata Siswanto di Balai Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat, Semarang pada 2 Desember 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/12/2025 20:49
Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

“Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),”

Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto menyebutkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Pasalnya, kata dia, pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan murni tata ruang akibat pemekaran kota/kabupaten dan bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit.

“Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),” ungkap Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Hadi menjelaskan hal itu terungkap dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulhas kala itu.

Dalam SK Menhut Nomor 673 dan 878, disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut merupakan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Ia menambahkan pada SK itu, langkah pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

Maka dari itu, dia menegaskan klaim lahan tersebut diserahkan kepada pengusaha besar terbantahkan oleh rincian lampiran peta dalam SK.

“Wilayah yang dilepaskan status hutannya bertujuan untuk tiga hal, yakni pemukiman penduduk, fasilitas sosial dan umum, hingga lahan garapan masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakan bahwa pembebasan lahan hutan untuk pemukiman penduduk meliputi kawasan desa, kecamatan, dan perkotaan yang telah padat penghuni.

Sementara untuk fasilitas sosial dan umum, lanjut Hadi, meliputi Infrastruktur vital seperti jalan raya provinsi/kabupaten, gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, yang sebelumnya berdiri di atas lahan berstatus hutan.

Selanjutnya, dia menyebutkan pelepasan lahan hutan juga bertujuan untuk lahan garapan masyarakat, yaitu arena pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun.

Dijelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992, di mana semua provinsi di Indonesia mengajukan RTRWP, antara lain Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 guna mengalokasikan ruang untuk nonkehutanan seluas 4,34 juta hektare.

Sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Zulhas pun disebutkan membentuk Tim Terpadu yang merekomendasikan perubahan kawasan hutan sesuai otoritas ilmiah menjadi nonkawasan hutan seluas 2,72 hektare.

Namun berdasarkan otoritas manajemen, ia menyampaikan Zulhas hanya menetapkan seluas 1,6 juta hektare untuk tata ruang provinsi, bukan untuk korporasi, mengingat adanya pemekaran kota/kabupaten dan infrastruktur.

“Sekali lagi ini lebih kecil daripada usulan Tim Terpadu atau jauh lebih kecil daripada Perda Riau,” kata Hadi menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana alam yang terjadi di Sumatera.

“Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12).

Ia mencontohkan ketika terjadi banjir di Jakarta segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan wilayah sekitarnya.

Menurut dia, evaluasi RTRW akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

06/12/2025 22:17
Episentrum Kelezatan Bakso Legendaris Se-Nusantara Hadir di Jakarta

Jakarta: Gelaran Sasa Bakso Vaganza 2025 dinilai menjadi pemantik perekonomian sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Festival ini tidak hanya memberikan kelezatan bakso, tetapi juga menjadi platform strategis untuk penguatan ekosistem bisnis UMKM di tengah tantangan inflasi dan daya saing.

Acara yang menghadirkan 25 legenda bakso dari berbagai wilayah ini diproyeksikan mampu menghasilkan perputaran uang yang signifikan dalam dua hari 6-7 Desember di Sarinah Jakarta, serta memberikan multiplier effect bagi pemasok bahan baku lokal.

“Misi kami memperkenalkan kekayaan kuliner bakso ke seluruh rakyat Indonesia, selain itu merupakan bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Marketing Director PT Sasa Inti, Agus Nugraha.

Dengan target pengunjung yang masif dan gratis masuk, penjual bakso legendaris dari berbagai kota seperti Bakso Mawardi dari Semarang dan Kios Atiraja dari Makassar mendapat eksposur pasar di Ibu Kota tanpa biaya venue yang memberatkan.

Bukan tanpa alasan Sasa Bakso Vaganza 2025 bisa membuat pedagang akso ‘naik kelas’. Festival ini membuka perluasan pasar dan branding, dapat menarik minat investor atau reseller potensial untuk membuka cabang atau kemitraan di luar daerah asal mereka.

Bukan hanya itu, tetapi juga mendorong pembelian bahan baku dalam jumlah besar, yang berpotensi menstabilkan harga komoditas utama bakso (daging, tepung, bumbu).

Peran strategis bahan baku domestik, khususnya Monosodium Glutamat (MSG) juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga standar kualitas bakso.

“Tidak dipungkiri rasa gurih MSG yang seimbang telah membantu menjaga standar kualitas jutaan mangkok bakso selama puluhan tahun,” kata Agus.

Penggunaan bumbu pelengkap yang konsisten dan berkualitas tinggi dinilai menjadi kunci untuk membangun loyalitas merek dan skalabilitas bisnis bagi UMKM.

Agus menyebut festival ini tidak sekadar event tunggal, tetapi bisa menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan untuk mendukung sektor kuliner.

Hal ini memberikan kepastian bagi UMKM kuliner bakso bahwa akan ada platform reguler untuk pameran produk dan pertemuan bisnis. Agus mendorong inovasi produk untuk daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, kuliner baksi menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara korporasi besar dan UMKM dapat menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan kuliner nasional.

Jakarta: Gelaran Sasa Bakso Vaganza 2025 dinilai menjadi pemantik perekonomian sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Festival ini tidak hanya memberikan kelezatan bakso, tetapi juga menjadi platform strategis untuk penguatan ekosistem bisnis UMKM di tengah tantangan inflasi dan daya saing.

Acara yang menghadirkan 25 legenda bakso dari berbagai wilayah ini diproyeksikan mampu menghasilkan perputaran uang yang signifikan dalam dua hari 6-7 Desember di Sarinah Jakarta, serta memberikan multiplier effect bagi pemasok bahan baku lokal.

“Misi kami memperkenalkan kekayaan kuliner bakso ke seluruh rakyat Indonesia, selain itu merupakan bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Marketing Director PT Sasa Inti, Agus Nugraha.

Dengan target pengunjung yang masif dan gratis masuk, penjual bakso legendaris dari berbagai kota seperti Bakso Mawardi dari Semarang dan Kios Atiraja dari Makassar mendapat eksposur pasar di Ibu Kota tanpa biaya venue yang memberatkan.

Bukan tanpa alasan Sasa Bakso Vaganza 2025 bisa membuat pedagang akso ‘naik kelas’. Festival ini membuka perluasan pasar dan branding, dapat menarik minat investor atau reseller potensial untuk membuka cabang atau kemitraan di luar daerah asal mereka.

Bukan hanya itu, tetapi juga mendorong pembelian bahan baku dalam jumlah besar, yang berpotensi menstabilkan harga komoditas utama bakso (daging, tepung, bumbu).

Peran strategis bahan baku domestik, khususnya Monosodium Glutamat (MSG) juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga standar kualitas bakso.

“Tidak dipungkiri rasa gurih MSG yang seimbang telah membantu menjaga standar kualitas jutaan mangkok bakso selama puluhan tahun,” kata Agus.

Penggunaan bumbu pelengkap yang konsisten dan berkualitas tinggi dinilai menjadi kunci untuk membangun loyalitas merek dan skalabilitas bisnis bagi UMKM.

Agus menyebut festival ini tidak sekadar event tunggal, tetapi bisa menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan untuk mendukung sektor kuliner.

Hal ini memberikan kepastian bagi UMKM kuliner bakso bahwa akan ada platform reguler untuk pameran produk dan pertemuan bisnis. Agus mendorong inovasi produk untuk daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, kuliner baksi menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara korporasi besar dan UMKM dapat menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan kuliner nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(FZN)

06/12/2025 21:25

kab/kota: Semarang

Tips Memilih Daycare