kab/kota: Semarang

  • Tips Memilih Daycare: Cek Perizinan hingga Kebersihan

    Tips Memilih Daycare: Cek Perizinan hingga Kebersihan

    YOGYAKARTA – Daycare kerap kali diandalkan oleh para orang tua yang berkarier di dunia formal. Orang tua yang berencana menitipkan buah hati mereka seringkali sangat selektif sebelum mengambil keputusan daycare mana yang akan dipilih. Pasalnya daycare ikut menentukan tumbuh kembang anak nantinya. Agar tak salah pilih, orang tua perlu memperhatikan beberapa tips memilih daycare yang tepat.

    Tips Memilih Daycare

    Dalam buku saku Day Care Rumah Pelita yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang dikatakan bahwa daycare adalah PAUD jalur nonformal. Daycare sangat penting karena ikut menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan bagi anak.

    Pentingnya peran daycare untuk tumbuh kembang anak membuat orang tua tidak bisa sembarangan menentukan daycare. Orang tua juga perlu mempertimbangkan apa saja tips memilih daycare menurut psikolog atau ahli lainnya. Agar tak salah pilih, ikuti beberapa tips pilih daycare berikut ini.

    Cek perizinannya

    Pembukaan daycare harus disertai dengan izin resmi dari pemerintah setempat. Keberadaan izin ini ikut memastikan bahwa daycare memiliki perlindungan hukum serta mendapat pengawasan dalam menjalankan aktivitasnya. Orang tua bisa menanyakan izin resmi daycare saat melakukan survei.

    Cek review

    Orang tua juga perlu melakukan pengecekan pendapat orang lain terhadap daycare pilihan. Biasanya review ini tersedia di Google Maps atau media sosial. Lewat review orang tua bisa memutuskan apakah daycare yang ada sesuai dengan keinginan dan tujuan parenting atau tidak.

    Perhatikan kurikulum yang diterapkan

    Sebagai bagian dari pendidikan anak, daycare harus menerapkan kurikulum yang membantu tumbuh kembang anak. Poin ini berkaitan dengan proses belajar anak selama diasuh di daycare. Cek juga apakah daycare memiliki program yang akan membantu perkembangan kecerdasan anak atau tidak.

    Keterbukaan informasi

    Keterbukaan informasi juga ikut menentukan reputasi daycare. Jika orang tua siswa dapat dengan mudah mengakses informasi publik, artinya daycare mempersilakan orang tua ikut mengawasi pengelolaan lembaga penitipan tersebut.

    Pengasuh harus profesional dan bertanggungjawab

    Pengasuh jadi ujung tombak kualitas daycare. Jika pengasuh profesional, kualitas daycare akan mengikuti. Pastikan pengasuh memiliki keterampilan dalam mengasuh anak. Pastikan juga jumlah pengasuh sebanding dengan jumlah anak yang dititipkan. Sebagai contoh, 1 pengasuh daycare idealnya akan mengasuh maksimal 4 orang bayi atau balita usia maksimal 2 tahun. Jika 1 pengasuh mengasuh lebih dari 4 maka perlu dipertanyakan.

    Pastikan sistem dan lingkungan aman

    Sistem yang aman berarti mendukung privasi anak tetap terjaga. Daycare akan menjaga anak asuhnya agar tidak terlalu terekspose ke muka umum. Selain itu pilih daycare dengan lingkungan yang aman, misalnya tidak berada di pinggir jalan raya yang bising.

    Pastikan kebersihan lingkungan terjaga

    Orang tua perlu memperhatikan apakah kebersihan daycare dijaga dengan baik. Kebersihan jadi kunci awal untuk menilai kelayakan daycare.

    Itulah beberapa tips memilih daycare. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Desember 2025

    Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang Regional 7 Desember 2025

    Berangkat Aksi ke Jakarta, Ini Tuntutan Perangkat Desa Kabupaten Semarang
    Tim Redaksi
    UNGARAN, KOMPAS.com
    – DPD Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Semarang akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk melakukan aksi di Monas dan Istana Negara di Jakarta.
    Ketua
    PPDI
    Kabupaten Semarang, Kuh Hadianto mengatakan, aksi serentak tersebut akan dilakukan pada Senin (8/12/2025) besok.
    “Hari ini yang berangkat ke Jakarta ada 45 orang, selain dari pengurus tingkat kabupaten juga perwakilan dari 19 kecamatan,” ujar Hadianto di Terminal Bawen Kabupaten Semarang, Minggu (7/12/2025) sore.
    Menurut Hadianto, ada sejumlah tuntutan utama dari PPDI. Di antaranya terkait
    dana desa
    dan mendorong percepatan dan segera diterbitkannya revisi PP 11 Tahun 2019 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
    “Disitu mengatur pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa. Termasuk mengatur penghasilan tetap dan tunjangan dari negara yang harus dianggarkan,” katanya.
    “Termasuk juga pembatalan PMK 81/2025. Dana Desa harus dikembalikan utuh karena itu yang sesuai roh UU Desa serta subsidi yang berlandas musyawarah desa,” ujar Hadianto lagi.
    Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi para perangkat desa dan mengabulkan tuntutan yang akan disampaikan.
    Sebelumnya, Sekretaris Paguyuban Kepala Desa Hamong Projo Kabupaten Semarang, Siswanto mengatakan, Dana Desa tahap II untuk 38 desa tidak bisa dicairkan.
    Menurut Siswanto, besaran yang seharusnya diterima mencapai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.
    Namun, lantaran dana desa tahap dua tidak cair, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanda Desa (APBDes) tidak terpenuhi.
    “Ini yang merasakan dampak langsungnya ya masyarakat, sudah dianggarkan tapi pembangunannya menjadi terhenti,” kata Siswanto di Balai Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat, Semarang pada 2 Desember 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto menyebutkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

    Pasalnya, kata dia, pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan murni tata ruang akibat pemekaran kota/kabupaten dan bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit.

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),” ungkap Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Hadi menjelaskan hal itu terungkap dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulhas kala itu.

    Dalam SK Menhut Nomor 673 dan 878, disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut merupakan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

    Ia menambahkan pada SK itu, langkah pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Maka dari itu, dia menegaskan klaim lahan tersebut diserahkan kepada pengusaha besar terbantahkan oleh rincian lampiran peta dalam SK.

    “Wilayah yang dilepaskan status hutannya bertujuan untuk tiga hal, yakni pemukiman penduduk, fasilitas sosial dan umum, hingga lahan garapan masyarakat,” ungkapnya.

    Dikatakan bahwa pembebasan lahan hutan untuk pemukiman penduduk meliputi kawasan desa, kecamatan, dan perkotaan yang telah padat penghuni.

    Sementara untuk fasilitas sosial dan umum, lanjut Hadi, meliputi Infrastruktur vital seperti jalan raya provinsi/kabupaten, gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, yang sebelumnya berdiri di atas lahan berstatus hutan.

    Selanjutnya, dia menyebutkan pelepasan lahan hutan juga bertujuan untuk lahan garapan masyarakat, yaitu arena pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun.

    Dijelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992, di mana semua provinsi di Indonesia mengajukan RTRWP, antara lain Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 guna mengalokasikan ruang untuk nonkehutanan seluas 4,34 juta hektare.

    Sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Zulhas pun disebutkan membentuk Tim Terpadu yang merekomendasikan perubahan kawasan hutan sesuai otoritas ilmiah menjadi nonkawasan hutan seluas 2,72 hektare.

    Namun berdasarkan otoritas manajemen, ia menyampaikan Zulhas hanya menetapkan seluas 1,6 juta hektare untuk tata ruang provinsi, bukan untuk korporasi, mengingat adanya pemekaran kota/kabupaten dan infrastruktur.

    “Sekali lagi ini lebih kecil daripada usulan Tim Terpadu atau jauh lebih kecil daripada Perda Riau,” kata Hadi menegaskan.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana alam yang terjadi di Sumatera.

    “Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12).

    Ia mencontohkan ketika terjadi banjir di Jakarta segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan wilayah sekitarnya.

    Menurut dia, evaluasi RTRW akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Episentrum Kelezatan Bakso Legendaris Se-Nusantara Hadir di Jakarta

    ​Episentrum Kelezatan Bakso Legendaris Se-Nusantara Hadir di Jakarta

    Jakarta: Gelaran Sasa Bakso Vaganza 2025 dinilai menjadi pemantik perekonomian sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Festival ini tidak hanya memberikan kelezatan bakso, tetapi juga menjadi platform strategis untuk penguatan ekosistem bisnis UMKM di tengah tantangan inflasi dan daya saing.

    Acara yang menghadirkan 25 legenda bakso dari berbagai wilayah ini diproyeksikan mampu menghasilkan perputaran uang yang signifikan dalam dua hari 6-7 Desember di Sarinah Jakarta, serta memberikan multiplier effect bagi pemasok bahan baku lokal.

    “Misi kami memperkenalkan kekayaan kuliner bakso ke seluruh rakyat Indonesia, selain itu merupakan bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Marketing Director PT Sasa Inti, Agus Nugraha.

    Dengan target pengunjung yang masif dan gratis masuk, penjual bakso legendaris dari berbagai kota seperti Bakso Mawardi dari Semarang dan Kios Atiraja dari Makassar mendapat eksposur pasar di Ibu Kota tanpa biaya venue yang memberatkan.

    Bukan tanpa alasan Sasa Bakso Vaganza 2025 bisa membuat pedagang akso ‘naik kelas’. Festival ini membuka perluasan pasar dan branding, dapat menarik minat investor atau reseller potensial untuk membuka cabang atau kemitraan di luar daerah asal mereka.

    Bukan hanya itu, tetapi juga mendorong pembelian bahan baku dalam jumlah besar, yang berpotensi menstabilkan harga komoditas utama bakso (daging, tepung, bumbu).

    Peran strategis bahan baku domestik, khususnya Monosodium Glutamat (MSG) juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga standar kualitas bakso.

    “Tidak dipungkiri rasa gurih MSG yang seimbang telah membantu menjaga standar kualitas jutaan mangkok bakso selama puluhan tahun,” kata Agus.

    Penggunaan bumbu pelengkap yang konsisten dan berkualitas tinggi dinilai menjadi kunci untuk membangun loyalitas merek dan skalabilitas bisnis bagi UMKM.

    Agus menyebut festival ini tidak sekadar event tunggal, tetapi bisa menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan untuk mendukung sektor kuliner.

    Hal ini memberikan kepastian bagi UMKM kuliner bakso bahwa akan ada platform reguler untuk pameran produk dan pertemuan bisnis. Agus mendorong inovasi produk untuk daya saing jangka panjang.

    Secara keseluruhan, kuliner baksi menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara korporasi besar dan UMKM dapat menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan kuliner nasional.

    Jakarta: Gelaran Sasa Bakso Vaganza 2025 dinilai menjadi pemantik perekonomian sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Festival ini tidak hanya memberikan kelezatan bakso, tetapi juga menjadi platform strategis untuk penguatan ekosistem bisnis UMKM di tengah tantangan inflasi dan daya saing.
     
    Acara yang menghadirkan 25 legenda bakso dari berbagai wilayah ini diproyeksikan mampu menghasilkan perputaran uang yang signifikan dalam dua hari 6-7 Desember di Sarinah Jakarta, serta memberikan multiplier effect bagi pemasok bahan baku lokal.
     
    “Misi kami memperkenalkan kekayaan kuliner bakso ke seluruh rakyat Indonesia, selain itu merupakan bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Marketing Director PT Sasa Inti, Agus Nugraha.

    Dengan target pengunjung yang masif dan gratis masuk, penjual bakso legendaris dari berbagai kota seperti Bakso Mawardi dari Semarang dan Kios Atiraja dari Makassar mendapat eksposur pasar di Ibu Kota tanpa biaya venue yang memberatkan.
     
    Bukan tanpa alasan Sasa Bakso Vaganza 2025 bisa membuat pedagang akso ‘naik kelas’. Festival ini membuka perluasan pasar dan branding, dapat menarik minat investor atau reseller potensial untuk membuka cabang atau kemitraan di luar daerah asal mereka.
     
    Bukan hanya itu, tetapi juga mendorong pembelian bahan baku dalam jumlah besar, yang berpotensi menstabilkan harga komoditas utama bakso (daging, tepung, bumbu).
     
    Peran strategis bahan baku domestik, khususnya Monosodium Glutamat (MSG) juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga standar kualitas bakso.
     
    “Tidak dipungkiri rasa gurih MSG yang seimbang telah membantu menjaga standar kualitas jutaan mangkok bakso selama puluhan tahun,” kata Agus.
     
    Penggunaan bumbu pelengkap yang konsisten dan berkualitas tinggi dinilai menjadi kunci untuk membangun loyalitas merek dan skalabilitas bisnis bagi UMKM.
     
    Agus menyebut festival ini tidak sekadar event tunggal, tetapi bisa menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan untuk mendukung sektor kuliner.
     
    Hal ini memberikan kepastian bagi UMKM kuliner bakso bahwa akan ada platform reguler untuk pameran produk dan pertemuan bisnis. Agus mendorong inovasi produk untuk daya saing jangka panjang.
     
    Secara keseluruhan, kuliner baksi menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara korporasi besar dan UMKM dapat menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan kuliner nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Cerita Pasangan Lansia Aceh Tenggara Bertahan di Gudang Penyimpanan Jagung Saat Banjir Bandang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Cerita Pasangan Lansia Aceh Tenggara Bertahan di Gudang Penyimpanan Jagung Saat Banjir Bandang Regional 6 Desember 2025

    Cerita Pasangan Lansia Aceh Tenggara Bertahan di Gudang Penyimpanan Jagung Saat Banjir Bandang
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pasangan lansia di Muara Situlen, Aceh Tenggara, menceritakan perjuangannya menghadapi banjir bandang pada pekan lalu dan terpaksa bertahan dengan tinggal di gudang penyimpanan jagung bersama warga sekitar.
    Kisah itu disampaikan langsung kepada cucunya, Chesia Afrian Siahaan, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, sepekan usai banjir mulai surut.
    Chesia mengaku sempat khawatir karena kakek neneknya sempat hilang kabar saat banjir terjadi pada Rabu (26/11/2025).
    Apalagi, Desa
    Muara Situlen
    termasuk mengalami
    banjir bandang
    yang cukup parah meski tidak menelan korban jiwa dan merobohkan rumah warga.
    “Saya pribadi sangat amat khawatir karena saat kejadian kakek nenek saya sendiri, saya sedang berada dalam kelas, sedang dalam proses perkuliahan. Saya syok, saya sempat hampir mau menangis dalam kelas karena lansia harus berhadapan dengan kondisi itu,” tutur Chesia melalui sambungan telepon, Sabtu (6/12/2025).
    Pada hari berikutnya, Kamis (27/11/2025), dia menyaksikan live Facebook yang melaporkan perkembangan banjir telah mencapai lutut orang dewasa dan terus meninggi pada 06.00 WIB.
    “Itu cuma bisa dihubungi lewat Messenger Facebook. Sekitar jam 3 sore dihubungi, enggak ada jawaban, jam 5 dapat kabar, tapi akses terputus. Mereka harus hemat baterai juga karena listrik mati saat itu,” kata dia. 
    Jalanan desa tergenang lumpur tebal, sehingga akses transportasi lumpuh total.
    Warga bahkan harus menggunakan perahu kecil seperti kapal nelayan untuk mobilitas.
    “Itu jalan semua tergenang sampai mereka harus menggunakan perahu. Kadalamannya kalau untuk anak-anak bisa tenggelam. Aktivitas mereka dari tanggal 26 sampai tanggal 29 lumpuh total. Untungnya, warga dan kakek nenek bisa tinggal di gudang hasil bumi mereka dan buat dapur darurat di sana,” tutur dia.
    Selama terkena banjir, warga setempat bertahan dengan swadaya tanpa ada bantuan dari pemerintah hingga banjir mulai surut pada Minggu (30/11/2025).
    Kemudian, warga mulai kembali ke rumah dengan kondisi jalanan yang serba tertutup lumpur.
    “Kepala desa sudah minta bantuan alat berat ke bupati buat bersihkan lumpur di jalan katanya, tapi saya dapat kabar masih banyak titik lokasi yang belum mendapatkan bantuan,” ucap Chesia.
    Menurut Chesia, bencana yang terjadi bukan sekadar fenomena alam, tapi juga disebabkan aktivitas
    pembalakan liar
    yang mengurangi hutan di wilayahnya.
    Dia berharap, pemerintah tidak menyangkal keparahan bencana yang dialami masyarakat dan benar-benar hadir menjalankan tanggung jawab dalam menangani bencana di Sumatera.
    “Kondisi yang lumpuh ini mengganggu ekonomi, mengganggu kehidupan masyarakat. Saya harap pemerintah cepat ya mengatasi bencana ini karena pemerintah juga punya andil dalam (memberi izin) berdirinya sebuah perusahaan sawit,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Info Masa Angkutan Nataru 2025/2026 Kereta Api, Cek Jadwalnya!

    Info Masa Angkutan Nataru 2025/2026 Kereta Api, Cek Jadwalnya!

    Jakarta

    Kereta api jadi salah satu transportasi umum yang digunakan masyarakat untuk bepergian di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk perjalanan kereta api, KAI telah menetapkan masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Mengutip dari situs resmi KAI, masa angkutan kereta pada Nataru tahun ini dimulai dari tanggal 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Masa angkutan Nataru untuk perjalanan dengan kereta api berlangsung selama 18 hari.

    Jadwal Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026

    Ada program Angkutan Motor Gratis (Motis) Nataru 2025/2026 pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang-Purwosari). Periode pendaftaran Motis Nataru 2025/2026 mulai tanggal 1 sampai 29 Desember 2025.

    Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026 bisa dilakukan secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id. Tersedia juga lokasi pendaftaran sebagai berikut.

    Jakarta GudangTangerang (stasiun pengumpan)BekasiDepok Baru (stasiun pengumpan)Cirebon PrujakanTegalPekalonganSemarang TawangPurwokertoKebumenKutoarjoLempuyanganPurwosariSyarat Daftar Motis Nataru 2025/2026Semua peserta Motis 2025 dengan KA, mendaftarkan diri secara online atau dapat dilakukan di posko pendaftaran yang ditunjuk;Peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun;⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini ditahun berikutnya;Syarat pendaftaran peserta Motis:
    – Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C;
    – Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc;
    – Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur dibawah 3 tahun), dengan persyaratan:
    a. Pembelian tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar;
    b. Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga peserta yang terdaftar;
    c. Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang;Bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online WAJIB melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar, untuk menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran secara otomatis;Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki /menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya;Sepeda motor diserahkan H-1 atau dua hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor;Pada saat penyerahan sepeda motor, Peserta wajib menunjukkan KTP Asli pendaftar dan bukti pendaftaran;Sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun;Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion;BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan;Kode booking tiket KA akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor;Peserta DILARANG memberikan tip bagi petugas Motis 2025;Para peserta wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.

    (kny/jbr)

  • Kemenhub Siapkan 3.080 Kursi Mudik Gratis Pakai Bus saat Libur Nataru

    Kemenhub Siapkan 3.080 Kursi Mudik Gratis Pakai Bus saat Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Program Mudik Gratis di sejumlah moda transportasi. Khusus untuk bus, tersedia kuota untuk 3.080 penumpang dengan 10 kota tujuan. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, mudik gratis dari Jakarta ke 10 rute tujuan, meliputi Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun.  

    “Tersedia 70 unit bus untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (6/12/2025). 

    Meski demikian, dirinya belum menyampaikan kapan waktu pendaftaran maupun syarat ketentuan untuk mengikuti program ini. 

    Sebelumnya, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkertaapian (DJKA) telah mengumumkan program mudik motor gratis yang pendaftarannya telah dibuka sejak 1 Desember 2025. 

    Mudik gratis tersebut mencakup pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang – Purwosari). Selama 12 hari, kereta akan mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor. Anggaran yang dikucurkan hanya untuk program tersebut mencapai Rp4,1 miliar. 

    Sementara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub akan menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang dengan total 57 rute pelayaran 

    Menyambut masa Angkutan Nataru 2025/2026, Dudy menekankan empat faktor penting, yakni keamanan dan keselamatan adalah yang utama, sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan, menaruh perhatian khusus pada hal sekecil apapun, baik dalam perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan, serta tidak boleh lengah terhadap kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin muncul. 

    “Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” ungkapnya.

    Ke depan, Dudy mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tempat-tempat wisata, jalur arteri khususnya yang terdapat pasar tumpah, hingga perlintasan sebidang kereta api. 

    Dudy juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru 2025/2026. 

  • Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terjadi pada Rabu (24/12/2025).
    Jumlah pemudik diperkirakan mencapai 17,18 juta orang, sehingga pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi di seluruh moda transportasi.
    Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan
    Nataru 2025
    /2026 di Kantor
    Kemenhub
    , Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat (2/1/2026) dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Dudy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Untuk memantau mobilitas masyarakat, Kemenhub mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai Kamis (18/12/2025) hingga Senin (5/1/2026).
    Menurut Dudy, terdapat dua isu yang harus diantisipasi, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem.
    Kemenhub berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta pihak terkait melalui Posko Nataru dan menambah personel di sejumlah titik siaga.
    Mitigasi dilakukan pada seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
    Di sektor darat, pemerintah menyiapkan
    buffer zone
    , menerapkan
    delaying system, contraflow
    , serta
    oneway
    secara situasional. Pengaturan penyeberangan juga diperkuat untuk mengurangi antrean.
    Pada sektor laut, disiapkan kapal navigasi dan patroli serta
    buffer zone
    di area pelabuhan. Kemenhub juga menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
    Di sektor udara, mitigasi dilakukan melalui
    ramp check
    , optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan.
    Adapun di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS), dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
    Dalam konteks ini, Kemenhub telah melakukan
    ramp check
    terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
    “Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru tahun ini,” kata Dudy.
    Kemenhub juga kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
    Ditjen Perhubungan Darat membuka 10 rute dari Jakarta menuju sejumlah kota, seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun.
    Sebanyak 70 unit bus disiapkan untuk mengangkut 3.080 penumpang, ditambah 2 truk pengangkut 60 sepeda motor.
    Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang–Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang–Purwosari). Kereta akan beroperasi selama 12 hari dan mengangkut 12.720 penumpang serta 5.568 sepeda motor.
    Di sektor laut, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan mudik gratis bagi 12.311 penumpang melalui 57 rute pelayaran.
    Dudy menegaskan empat faktor penting yang harus dipedomani dalam Angkutan Nataru 2025/2026.
    Pertama
    , keamanan dan keselamatan yang utama.
    Kedua
    , sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan.
    Ketiga
    , perhatian penuh terhadap detail.
    Keempat
    , kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa.
    “Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” terangnya.
    Dudy juga mengimbau seluruh pihak mewaspadai potensi kepadatan di tempat wisata, jalur arteri yang terdapat pasar tumpah, serta perlintasan sebidang kereta api.
    Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru tahun ini.
    “Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” kata Dudy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Jakarta

    Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kendaraan pada saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi di jalan tol maupun non-tol. Catat tanggal dan lokasinya.

    Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, periode libur Natal dan tahun baru ini diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat. Diperkirakan masyarakat akan melakukan perjalanan pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
    “Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” kata Aan dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Aan menyatakan pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” sebut Aan.

    Kendaraan yang tetap boleh melintas tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00-20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    “Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat,” jelas Dirjen Aan.

    Berikut ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan kendaraan

    1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

    2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

    3. DKI Jakarta:

    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta:
    * Cawang – Tomang – Pluit
    * Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit

    4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:

    a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.

    5.Jawa Barat:

    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
    d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
    e) Bogor Ring Road (BORR).

    6.Jawa Tengah:

    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.

    7.Jawa Timur:

    a) Surabaya – Gempol;
    b) Gempok – Pandaan – Malang;
    c) Surabaya – Gresik;
    d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

    “Selain itu, pemberlakuan pembatasan kendaraan barang ini berlaku juga di jalan non-tol sebagaimana yang tertuang dalam SKB,” katanya.

    Adapun, pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

    Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ruas jalan non-tol yang berlaku pembatasan:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.

    3. Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

    6. Banten:
    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    c) Serang – Pandeglang – Labuhan.

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.

    8. Jawa Barat:
    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
    h) Subang – Lembang – Bandung.

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

    10.Jawa Tengah:
    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    b) Tegal – Purwokerto;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Solo – Klaten – Yogyakarta.

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

    12. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

    13. Jawa Timur:
    a) Pandaan – Malang;
    b) Probolinggo – Lumajang;
    c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
    d) Banyuwangi – Jember.

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

    (rgr/dry)

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat pada akhir pekan ini di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku diperkirakan mengalami cuaca ekstrem.

    Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari menyampaikan dalam prakiraan cuaca daring pada Sabtu (6/12/2025). Ia mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Banda Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bandar Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara hingga Maluku,” ujarnya.

    Untuk kota-kota besar di Sumatera, BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Palembang. Bengkulu diprakirakan mengalami hujan sedang, sedangkan Tanjung Pinang, Pangkalpinang, dan Bandarlampung berpotensi hujan disertai petir.

    Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bandung, dan Yogyakarta berpotensi mengalami hujan intensitas sedang. 

    Di wilayah Kalimantan, Pontianak diperkirakan berawan tebal. Hujan ringan dapat terjadi di Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin, sedangkan Tanjung Selor diprediksi mengalami hujan disertai petir.

    Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara Kupang berpotensi hujan sedang. Peringatan juga diberikan untuk wilayah Sulawesi, dengan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, dan Kendari, serta hujan sedang di Mamuju dan Makassar. 

    Sementara itu, beberapa wilayah di Indonesia timur, seperti Ternate, Ambon, dan Merauke berpotensi mengalami hujan sedang. Hujan ringan juga diprakirakan turun di Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.