Xcloud.id

kab/kota: Sampang

  • Beraksi 5 Kali, Pelaku Curanmor Bersajam Surabaya Keok Ditembak Polsek Sukolilo

    Beraksi 5 Kali, Pelaku Curanmor Bersajam Surabaya Keok Ditembak Polsek Sukolilo

    Surabaya (beritajatim.com) Sudah beraksi di lima lokasi, pelaku curanmor dengan membawa senjata tajam di Surabaya keok ditembak Polsek Sukolilo, Selasa (19/8/2025) malam. Keduanya adalah Lukman warga Sampang, Madura dan Asmari Maulana warga Sidodadi, Surabaya.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan dari keterangan kedua pelaku, mereka membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti korbannya. Namun, sampai saat ini petugas dari Polsek Sukolilo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

    “Ngakunya dipakai untuk menakut-nakuti. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan pelaku untuk melukai korban,” kata Luthfie, Kamis (28/5/2025).

    Dari pengakuan kedua pelaku, mereka sudah beraksi 5 kali. Terakhir beraksi, mereka mencuri sepeda motor Honda CRF di kawasan hukum Polsek Rungkut. Namun saat keduanya akan kabur, anggota opsnal Polsek Sukolilo yang rutin melaksanakan patroli malam mengejar keduanya. Hingga bisa diamankan walaupun harus dengan tembakan ke kaki.

    “Saya perintahkan kepada para anggota di lapangan, Kalau perlu dilakukan upaya penembakan silakan dilakukan secara terukur. Dan saya harapkan para pelaku ini untuk menghentikan aksinya,” jelas Luthfie.

    Diketahui, Dua bandit curanmor bersajam beraksi di Jalan Rungkut Lor 10, Selasa (19/8/2025) dini hari. Mereka berdua sudah membawa sepeda motor hasil curian Kawasaki Trail dari lokasi tersebut. Namun, keduanya diamankan oleh anggota opsnal Polsek Sukolilo di Tenggilis Mejoyo (dekat RS Ubaya).

    Kapolsek Sukolilo AKP Sigit Wahyu mengatakan, kedua pelaku adalah Lukman warga Sampang, Madura dan Asmari Maulana warga Sidodadi, Surabaya. Keduanya sempat melintas di Jalan Keputih, Sukolilo untuk mencari sasaran. Saat itulah anggota Polsek Sukolilo yang sedang patroli merasa curiga dan langsung membuntuti kedua pelaku.

    “Anggota di lapangan membuntuti kedua pelaku berputar-putar di wilayah Rungkut sampai sempat juga kedua pelaku ke Sidoarjo,” kata Sigit.

    Kedua pelaku tidak sadar jika sedang diikuti oleh anggota Polsek Sukolilo. Mereka sempat berhenti di beberapa lokasi untuk mengamati situasi. Namun, mereka tidak melakukan pencurian. Sampai di Jalan Rungkut Lor 10, mereka mendapati ada sebuah sepeda motor Kawasaki Trail yang terparkir di kos-kosan.

    “Maulana bertindak sebagai eksekutor sementara Lukman mengawasi situasi sekitar. Mereka membawa senjata tajam jenis golok dan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor,” imbuh Sigit.

    Setelah merusak rumah kunci sepeda motor trail yang menjadi sasaran, keduanya langsung tancap gas. Anggota Polsek Sukolilo yang sudah melakukan pengintaian pun mengejar kedua pelaku. Aksi kejar-kejaran antara anggota Polsek Sukolilo dan kedua pelaku diwarnai suara tembakan. Total ada 4 peluru yang bersarang di sepeda motor Honda Beat pelaku.

    “Kedua pelaku terpaksa kami tembak kedua kakinya karena melawan saat akan diamankan. Apalagi, mereka membawa senjata tajam yang bisa membahayakan anggota dan masyarakat,” tegas Sigit. [ang/aje]

  • Bangkalan Darurat Campak, Ratusan Anak Alami Demam dan Bintik-Bintik Merah

    Bangkalan Darurat Campak, Ratusan Anak Alami Demam dan Bintik-Bintik Merah

    Sementara itu, di Sampang, sebanyak 413 anak terjangkit penyakit campak. Temuan itu dikonfirmasi Dinkes KB Kabupaten Sampang. 

     

    “Temuan jumlah anak yang terserang campak ini berdasarkan laporan yang disampaikan masing-masing puskesmas di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang pada rapat koordinasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes-KB Sampang Samsul Hidayat.

    Samsil menjelaskan ke-413 anak yang positif campak itu tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.

    Petugas di masing-masing puskesmas, sambung dia, memberikan pengobatan dan sebagian di antara mereka telah sembuh.

    “Para penderita umumnya anak berumur antara 1 hingga 4 tahun,” kata Samsul.

    Samsul menjelaskan anak-anak yang terserang campak tersebut, karena beberapa faktor, di antaranya, karena perubahan cuaca dan belum divaksin.

    “Sebab, berdasarkan laporan petugas medis puskesmas di desa-desa itu banyak orang tua yang menolak anaknya diimunisasi,” katanya.

    Alasannya, karena setelah imunisasi, anak lalu mengalami demam.

    “Padahal, itu memang karena efek dari imunisasi yang dilakukan. Manfaatnya setelah itu, anak kebal dari berbagai jenis penyakit dan tidak mudah sakit,” katanya.

    Sementara itu, untuk menekan penyebaran kasus tersebut, Dinkes-KB Sampang mulai melakukan imunisasi massal di 14 puskesmas dan beberapa puskesmas pembantu di daerah itu.

    Selain dilakukan di fasilitas kesehatan, imunisasi dalam rangka mencegah penyebaran campak juga dengan mendatangi sekolah dan rumah-rumah warga bersama kader posyandu di wilayah itu.

    Dalam 8 bulan terakhir tercatat ada 275 anak yang terpapar virus campak di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara sebanyak lebih dari 2.000 kasus campak terjadi di Kabupaten Sumenep, terdapat 17 orang di antaranya meninggal dunia.

  • Kisah Mahasiswa Unpad, Selamatkan Perajin Bambu hingga Juara Innovilleague 2025 Regional 16 Agustus 2025

    Kisah Mahasiswa Unpad, Selamatkan Perajin Bambu hingga Juara Innovilleague 2025 Regional 16 Agustus 2025

    Kisah Mahasiswa Unpad, Selamatkan Perajin Bambu hingga Juara Innovilleague 2025
    Editor
    KOMPAS.com
    – Tim Jatinewyork dari Universitas Padjadjaran (Unpad) meraih juara pertama ajang Innovilleague 2025, kompetisi gagasan inovatif mahasiswa untuk pemberdayaan masyarakat desa yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
    “Selamat kepada para pemenang, gagasan dan inovasinya sangat luar biasa. Ini menjadi langkah awal untuk implementasi ke depan,” ujar Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam rilisnya, Sabtu (16/8/2025).
    Ia menekankan, inovasi dari generasi muda adalah modal penting untuk mengakselerasi pembangunan desa sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.
    “Terima kasih atas segala inovasi, riset, dan upaya pemberdayaan yang dilakukan adik-adik mahasiswa dalam Innovilleague. Sangat membanggakan. Innovilleague ini menjadi upaya integral dan holistik pelibatan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan,” lanjut Muhaimin.
    Tim Jatinewyork yang terdiri dari tiga mahasiswa Unpad mengusung karya bertajuk “Akselerator Ekonomi Kreatif Berbasis Kerajinan Bambu dengan Metode Community Empowerment untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Desa Babakan Peuteuy”.
    Ide ini lahir dari kepedulian terhadap perajin bambu di Desa Babakan Peuteuy, Jawa Barat, yang terdampak pandemi Covid-19.
    “Kami memilih tema ini karena lebih konkret untuk diaplikasikan dan dimanifestasikan, bukan sekadar wacana,” jelas Haris Maulana, perwakilan tim dari Fakultas Ekonomi Unpad.
    Selain Unpad, juara kedua diraih Tim Passmapres dari Universitas Indonesia (UI) dengan gagasan BANGSIAP (Inovasi Digital Desa Berbasis AI dan Sinergi Hexahelix Berkelanjutan).
    Sementara itu, juara ketiga adalah Tim Simpul Asa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan karya Sampang Smart Village Platform Terintegrasi.
    Penganugerahan Innovilleague 2025 berlangsung bersamaan dengan Forum Perguruan Tinggi Nasional yang dihadiri pimpinan universitas dari berbagai daerah.
    Dalam forum tersebut, perguruan tinggi mendeklarasikan komitmen bersama melakukan pendampingan terhadap 40.000 desa hingga tahun 2029.
    Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof Abdul Haris menyebut, Innovilleague bukan sekadar kompetisi, melainkan gerakan nasional membangun kesadaran mahasiswa untuk mengangkat potensi desa.
    “Dari sini, adik-adik mahasiswa sudah punya awareness untuk mendefinisikan gagasan yang berkontribusi nyata. Ke depan, karya-karya ini harus bisa dimonetisasi agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
    Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Innovilleague 2025 diharapkan menjadi inspirasi lahirnya solusi kreatif, berkelanjutan, dan aplikatif dalam mewujudkan kemandirian desa di seluruh Indonesia.
    Dari total 482 tim yang melibatkan 1.894 mahasiswa, terpilih delapan tim terbaik yang mempresentasikan gagasannya di hadapan panelis ahli pada babak final.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PM harap gagasan di Innovilleague jadi langkah awal implementasi

    Menko PM harap gagasan di Innovilleague jadi langkah awal implementasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap gagasan mahasiswa yang menjadi peserta kompetisi “Innovilleague: Liga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2025” dapat menjadi langkah awal untuk implementasi.

    Menko PM dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memandang kompetisi yang diikuti 1.894 mahasiswa yang tergabung dalam 482 tim menjadi salah satu upaya perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat.

    Terlebih, kata dia, perguruan tinggi memegang peran penting untuk memberdayakan masyarakat hingga mencapai angka nol kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menekan angka kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029.

    Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris memandang partisipasi mahasiswa di acara tersebut menjadi langkah sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan masyarakat.

    Menurut dia, sinergi tersebut juga dapat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa.

    Sementara itu, berikut daftar pemenang Innovilleague 2025:

    – Juara 1: Jatinewyork – Universitas Padjadjaran, dengan gagasan BAMBOOST: Akselerator Ekonomi Kreatif Berbasis Kerajinan Bambu dengan Metode Community Empowerment untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Desa Babakan Peuteuy.
    – Juara 2: Passmapres – Universitas Indonesia, dengan gagasan BANGSIAP: Inovasi Digital Desa berbasis AI dan Sinergi Hexahelix Berkelanjutan untuk Penanggulangan Pengangguran Struktural di Bantul.
    – Juara 3: Simpul Asa – Universitas Negeri Surabaya, dengan gagasan Sampang Smart Village Platform Terintegrasi sebagai Solusi Digital Terpadu untuk Mengentaskan Kemiskinan.

    – Juara Favorit: Tim BIOTIT GSC – Universitas Negeri Gorontalo, dengan gagasan Geo-Agro Wellness Bongongoayu: Pengembangan Geowisata Edukatif dan Agrobisnis untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Berkelanjutan.
    – Gagasan Inovatif: MangrovePreneurs – Universitas Lambung Mangkurat, dengan gagasan Pemanfaatan Nektar Mangrove Air Tawar (Sonneratia caseolaris) sebagai Generating Income di Desa Mekar Sari.
    – Gagasan Solutif: ANNEX STIP TEAM – Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dengan gagasan Inovasi Biogrease Hijau dari Minyak Jelantah untuk Pemberdayaan Ibu PKK Desa Paseban melalui Padat Karya menuju Industri Pelayaran Berkelanjutan.

    – Honorable Mention: Tim FOK Undiksha – Universitas Pendidikan Ganesha, dengan gagasan Kintamani Citruspreneur: Pemberdayaan Petani Muda melalui Inovasi Produk dan Digitalisasi Pemasaran Jeruk Lokal.
    – Honorable Mention: FORMASA – Universitas Sumatera Utara, dengan gagasan Transformasi Ekonomi Desa Pesisir: Model Pendekatan Ekonomi Hijau untuk Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka Surabaya 14 Agustus 2025

    Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka Surabaya 14 Agustus 2025

    Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    NGAWI, KOMPAS.com
    – Satreskrim Polres Ngawi menangkap mafia pupuk bersubsidi ilegal yang sudah beroperasi 2 tahun di wilayah Jawa Timur.
    Dari penyidikan kasus itu, polisi menahan dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka.
    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon yang dikonfirmasi Kamis (14/8/2025) menyatakan 7 tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda.
    Ketujuh tersangka ditahan setelah polisi berhasil mengamankan 2 truk berisi 356 sak atau 17,8 ton pupuk subsidi ilegal di Kabupaten Ngawi.
    “7 tersangka yang ditangkap yakni inisial MR dan AF sebagai sopir truk, ZH dan AM sebagai pengecer kios pupuk bersubsidi, ZA dan NH sebagai perantara dan B sebagai pemilik pupuk,” ujar Charles.
    Charles mengatakan kasus itu terungkap saat tim Satreskrim Polres Ngawi mendapatkan informasi pengiriman pupuk bersubsidi ilegal dari Madura yang masuk ke Kabupaten Ngawi pada akhir Juli 2025.
    Dari informasi itu, tim berhasil mengamankan 2 truk membawa muatan pupuk bersubsidi jenis NPK Merk Phonska dari Probolinggo untuk dikirim ke Kabupaten Ngawi.
    Dari keterangan sopir truk tersebut, polisi mendapatkan informasi pupuk subsidi ilegal itu diperoleh dari pengecer (kios) resmi penyalur pupuk subsidi yang berada di Kabupaten Probolinggo.
    Selanjutnya Unit Pidsus Satrekrim Polres Ngawi melakukan pengembangan ke Probolinggo hingga akhirnya menangkap 3 orang pengecer (kios), 2 orang selaku perantara dan seorang pemilik pupuk.
    “Jadi pupuk subsidi tersebut merupakan sisa jatah gapoktan yang tidak diambil oleh petani di pengecer (kios) penyalur pupuk subsidi lalu dijual ke Kabupaten Ngawi,” ungkap Charles.
    Charles mengatakan para tersangka menjual pupuk subsidi ilegal dengan lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
    Satu sak pupuk NPK merk Phonska seberat 50 kilogram dijual Rp 180.000.
    Padahal HET satu sak pupuk NPK merk Phonska hanya Rp 115.000.
    Ia menambahkan tersangka NH sudah dua tahun menjual pupuk subsidi di luar RDKK dan di atas HET kepada petani disekitar rumahnya di Kabupaten Probolinggo.
    Sementara mata rantai mafia penjualan pupuk bersubsidi ilegal dimulai dari pengecer (kios) yang menjual di atas HET menjadi Rp 120.000.
    Selanjutnya dijual oleh tersangka NH, warga Kabupaten Probolinggo kepada B, warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan harga Rp 135.000.
    Terakhir tersangka B menjual pupuk bersubsidi ilegal itu di Kabupaten Ngawi dengan harga Rp 180.000 per sak.
    Terhadap kasus itu, para tersangka dijerat dengan pasal 110 juncto Pasal 35 (2), Pasal 36 UU RI Nomor 7/2014 tentang Perdagangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    Jakarta (ANTARA) – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mencatat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 lebih dari 1,5 juta ton CO2e dibandingkan tahun dasar 2019.

    Jumlah tersebut, menurut Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, melampaui target perusahaan untuk 2025 yaitu sebesar 1,08 juta ton CO2e atau setara 20 persen dari total emisi tahun dasar 2019.

    “Pengurangan emisi adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. MedcoEnergi terus menjalankan berbagai inisiatif pengurangan emisi yang dilakukan secara paralel dengan operasi kami di lapangan,” ujar dia.

    Penurunan emisi tersebut, lanjut Ronald, merupakan bagian dari rencana jangka panjang MedcoEnergi, yang menargetkan Net Zero emisi GRK Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060.

    Dalam pelaksanaannya, menurut dia, perusahaan menjalankan sejumlah inisiatif, antara lain efisiensi dan pengurangan emisi yang diterapkan di seluruh wilayah operasi, baik di Indonesia maupun aset internasional.

    Lebih jauh, Ronald mengatakan pada 2024, MedcoEnergi menerapkan 43 inisiatif di berbagai aset dengan puncak pengurangan emisi GRK tahunan mencapai 181.727 ton CO2e.

    Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan penghindaran gas suar (flare avoidance) di Blok Corridor, yaitu sebesar 53.713 ton CO2e.

    Pengurangan emisi juga diperoleh dari optimalisasi proses produksi untuk efisiensi penggunaan bahan bakar gas, dan mengurangi emisi gas metana.

    Ia mengatakan di wilayah offshore, panel surya digunakan untuk mendukung kebutuhan energi di beberapa anjungan di South Natuna Sea Block B dan Blok Sampang.

    Penggunaan panel surya juga diterapkan pada operasi aset onshore di Indonesia. Konversi penggunaan genset ke sistem kelistrikan dilakukan di Oman, Grati Facilities (Jawa Timur), dan Rawa Gas Plant (Sumatra Selatan). Selain itu penggunaan biodiesel telah diimplementasikan untuk kapal suplai di Thailand.

    “Upaya pengurangan emisi dilakukan dengan mengacu pada standar teknis dan lingkungan yang berlaku. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan diperluas seiring transformasi Perusahaan menuju operasi yang lebih efisien dan rendah karbon,” ujar Ronald.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapan Beras di Alfamart cs Penuh Lagi? Begini Kata Bos Ritel

    Kapan Beras di Alfamart cs Penuh Lagi? Begini Kata Bos Ritel

    Jakarta –

    Beras di ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, hingga Indomaret ditarik dari peredaran buntut kasus beras oplosan. Terkait sampai kapan produk itu ditarik, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan, pihaknya menunggu ketegasan pemerintah.

    “Iya menunggu ketegasan pemerintah. Kalau saya menurut apa yang disampaikan (tetap menjual beras terindikasi oplosan), sementara saya masih didemo, kan buat apa?,” kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2025).

    Dia meminta Badan Pangan Nasional hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengambil langkah agar dilema yang dihadapi oleh ritel ini terselesaikan. Di satu sisi pemerintah mengimbau agar merek-merek beras yang terindikasi oplosan tetap dijual, tetapi ritel menghadapi protes dari banyak pihak.

    “Saya meminta Badan Pangan Nasional, Deputinya dan Kasatgas Pangan untuk memberikan ketegasan. Adanya pengusutan terhadap itu ya kita senang sekali. Tetapi kita jangan dipusingkan dengan demo-demo seperti itu,” ujarnya.

    Ritel modern telah mendapatkan banyak tekanan. Solihin mengatakan penarikan sejumlah merek beras ini dilakukan karena ada ancaman demo.

    Aksi itu diketahui datang dari Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Jawa Barat. Solihin mengatakan dalam surat yang diterima, massa aksi meminta agar ritel modern tidak men-display beras yang telah terindikasi oplosan.

    “Saya dikirimkan rencana unjuk rasa dari masyarakat atau mahasiswa yang menginginkan beras yang terindikasi oplosan supaya tidak di-display. Kalau ada begitu gimana? Kita akan tetap display dan diunjuk rasa? Kemarin juga sudah ada yang unjuk rasa ke kantor pusat. Kemudian, beberapa polres juga masih ada yang memanggil,” ungkapnya.

    Melihat masih adanya protes, Corporate Affair Director Alfamart itu tidak ingin ada keributan di masyarakat dan toko-toko ritel modern seluruh Indonesia. Solihin menyebut, juga telah diimbau langsung oleh Satgas Pangan untuk tetap men-display beras di ritel modern.

    Pihaknya mengaku sulit melakukan hal tersebut jika masih terus mendapatkan ancaman atau protes dari masyarakat. Dia pun meminta pemerintah mengambil tindakan tegas agar bukan ritel yang menjadi sasaran keributan masyarakat.

    “Saya sudah ditelepon Wakil Kasatgas Pangan, dia meminta untuk men-display, saya bilang bagaimana saya men-display kalau sana-sini ada unjuk rasa, di mana masyarakat menuntut barang yang terindikasi oplosan. Kalau terjadi sesuatu di toko saya bagaimana?” jelasnya.

    Penarikan stok beras di ritel telah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Solihin beberapa waktu mengatakan ritel melakukan penarikan karena banyak kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang meminta penarikan beras tersebut. Ritel pun juga banyak diperiksa oleh aparat penegak hukum daerah.

    Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.

    Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.

    “Apabila dalam 3×24 jam beras tersebut masih beredar maka kami akan gunakan hak kami untuk melakukan aksi massa gabungan ormas di depan PT Alfaria Trijaya,” tulis surat yang dilihat detikcom.

    (ada/ara)

  • Alasan Ritel Modern Tarik Beras Oplosan: Ada Ancaman Demo

    Alasan Ritel Modern Tarik Beras Oplosan: Ada Ancaman Demo

    Jakarta –

    Ritel modern seperti, Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi masih menarik sejumlah merek beras dari peredaran. Langkah ini dilakukan buntut kasus beras oplosan yang tengah diusut Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan penarikan sejumlah merek beras ini dilakukan karena pihaknya telah mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Ia menegaskan, bahwa ritel bukan pihak yang memproduksi beras yang diumumkan telah dioplos.

    Salah satu ancaman yang baru-baru ini datang dari Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Jawa Barat. Solihin mengatakan dalam surat yang diterima, massa aksi meminta agar ritel modern tidak men-display beras yang telah terindikasi oplosan.

    “Saya dikirimkan rencana unjuk rasa dari masyarakat atau mahasiswa yang menginginkan beras yang terindikasi oplosan supaya tidak di-display. Kalau ada begitu gimana? Kita akan tetap display dan diunjuk rasa? Kemarin juga sudah ada yang unjuk rasa ke kantor pusat. Kemudian, beberapa polres juga masih ada yang memanggil,” kata dia kepada detikcom, Kamis (31/7/2025).

    Melihat masih adanya protes, Corporate Affair Director Alfamart itu tidak ingin ada keributan di masyarakat dan toko-toko ritel modern seluruh Indonesia. Solihin menyebut, juga telah diimbau langsung oleh Satgas Pangan untuk tetap men-display beras di ritel modern.

    Tetapi pihaknya mengaku sulit melakukan hal tersebut jika masih terus mendapatkan ancaman atau protes dari masyarakat. Dia pun meminta pemerintah mengambil tindakan tegas agar bukan ritel yang menjadi sasaran keributan masyarakat.

    “Saya sudah ditelepon Wakil Kasatgas Pangan, dia meminta untuk men-display, saya bilang bagaimana saya men-display kalau sana-sini ada unjuk rasa, di mana masyarakat menuntut barang yang terindikasi oplosan. Kalau terjadi sesuatu di toko saya bagaimana?” jelasnya.

    Solihin juga menyoroti arahan dari Badan Pangan Nasional yang juga meminta tetap menjual stok beras dan menurunkan harga Rp 1.000. Namun menurutnya, setelah diturunkan harganya, ritel tetap tidak bisa menjual beras.

    “Ini kan imbauan ya boleh aja, tetapi kan di lapangan harus mengerti ya, kalau situasi seperti ini juga nggak bagus buat kita. Kenyataannya beras juga sudah tipis, iya saya pastikan, tetapi kalau saya men-display lalu saya didemo, apakah mau terjadi apa apa di toko? Kan nggak mungkin juga,” terangnya.

    Terkait sampai kapan beras di ritel akan ditarik dari peredaran, Solihin mengatakan menunggu ketegasan dari pemerintah agar tidak terjadi keributan di masyarakat.

    “Saya meminta Badan Pangan Nasional, Deputinya dan Kasatgas Pangan untuk memberikan ketegasan. Adanya pengusutan terhadap itu ya kita senang sekali. Tetapi kita jangan dipusingkan dengan demo-demo seperti itu,” pungkasnya.

    Penarikan telah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Solihin beberapa waktu mengatakan ritel melakukan penarikan karena banyak kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang meminta penarikan beras tersebut. Ritel pun juga banyak diperiksa oleh aparta penegak hukum daerah.

    Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.

    Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.

    “Apabila dalam 3×24 jam beras tersebut masih beredar maka kami akan gunakan hak kami untuk melakukan aksi massa gabungan ormas di depan PT Alfaria Trijaya,” tulis surat yang dilihat detikcom.

    Tonton juga video “Mentan Sebut 16 Perusahaan Sudah Diperiksa Terkait Beras Oplosan” di sini:

    (ada/ara)

  • Rumah Ibadah Dalam Jerat PBM 2006 Nasional 31 Juli 2025

    Rumah Ibadah Dalam Jerat PBM 2006 Nasional 31 Juli 2025

    Rumah Ibadah Dalam Jerat PBM 2006
    Peneliti & Assessor pada IISA Assessment Consultancy & Research Centre
    KITA
    kembali menyaksikan drama usang yang dipentaskan di panggung kebangsaan. Pembubaran paksa aktivitas di rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7) petang lalu, adalah episode terbaru dari serial panjang yang menyakitkan.
    Peristiwa ini, yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, bukanlah anomali atau insiden tunggal.
    Ia adalah semacam “déjà vu”, pengulangan dari pola
    intoleransi
    yang selama bertahun-tahun telah menggerogoti fondasi kerukunan kita.
    Pola ini tercatat dalam sejarah kelam persekusi, mulai dari penyegelan GKI Yasmin di Bogor, penolakan Gereja Filadelfia di Bekasi, hingga pengusiran dan ancaman senjata tajam terhadap jemaat di Sampang, Madura, dan berbagai daerah lainnya (Akurat.co, 13/10/2023).
    Setiap kali insiden baru meletus, seperti yang juga terjadi di Sukabumi belum lama ini, kita seolah terjebak dalam siklus yang sama: kekerasan terjadi, negara mengeluarkan respons seremonial, lalu semua kembali senyap menunggu ledakan berikutnya.
    Siklus ini dimulai dengan respons negara yang dapat ditebak. Menanggapi insiden di Padang, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama segera mengeluarkan pernyataan resmi.
    Isinya adalah ungkapan “keprihatinan mendalam”, disertai ajakan agar semua pihak mengedepankan dialog, menahan diri, dan menyelesaikan masalah melalui jalur hukum, bukan dengan main hakim sendiri (Kemenag.go.id, 24/7/2025).
    Tentu, imbauan ini bermaksud baik. Namun, dalam konteks kekerasan yang terus berulang, narasi ini terdengar lemah dan pasif.
    Ia menempatkan negara pada posisi sebagai mediator yang berjarak, bukan sebagai pemegang mandat Konstitusi yang wajib hadir secara tegas untuk melindungi setiap tetes darah dan rasa aman warga negaranya.
    Pendekatan ini lebih terasa sebagai prosedur standar pasca-kejadian ketimbang strategi pencegahan yang berwibawa.
    Sikap negara yang cenderung normatif ini kontras secara tajam dengan desakan dari kelompok masyarakat sipil.
    Amnesty International Indonesia, misalnya, tidak hanya mengecam keras perusakan di Padang, tetapi juga menunjuk langsung pada “kegagalan negara” dalam memberikan jaminan perlindungan.
    Mereka menuntut adanya “pengusutan tuntas” untuk memutus apa yang disebut sebagai “siklus impunitas”, di mana para pelaku persekusi kerap tidak tersentuh proses hukum yang adil, sehingga merasa leluasa untuk mengulangi perbuatannya (Amnesty.id, 25/7/2025).
    Kesenjangan cara pandang ini sangat fundamental. Di satu sisi, negara berbicara tentang “kerukunan”, sebuah konsep sosiologis.
    Di sisi lain, Amnesty berbicara tentang “hak asasi manusia”, sebuah kewajiban hukum yang mengikat.
     
    Selama negara belum bergeser dari sekadar mengimbau kerukunan menjadi penjamin aktif hak, maka rumah-rumah ibadah kelompok minoritas akan selalu berada dalam bayang-bayang ancaman.
    Di tengah pesimisme ini, secercah harapan sempat muncul. Merespons insiden serupa di Sukabumi, Kementerian Agama secara terbuka mengakui adanya kekosongan hukum dan mengumumkan rencana untuk menyiapkan “regulasi khusus rumah doa” (Kemenag.go.id, 1/8/2025).
    Pernyataan ini, pada tingkat permukaan, adalah kemajuan. Ia merupakan pengakuan implisit bahwa kerangka regulasi yang ada saat ini, yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, memang terbukti gagal.
    PBM 2006 telah menciptakan realitas pahit di mana banyak komunitas agama, terutama dari kelompok minoritas, tidak mampu memenuhi persyaratan administratifnya yang luar biasa berat.
    Akibatnya, mereka terpaksa menggunakan rumah tinggal sebagai “rumah doa”, sebuah status legal yang ambigu dan membuat mereka sangat rentan terhadap persekusi dengan dalih “tidak berizin”.
    Akan tetapi, janji hadirnya regulasi baru ini wajib kita kawal dengan skeptisisme yang sehat. Pertanyaan kritis harus diajukan: Apakah regulasi ini akan benar-benar menjadi jalan keluar, atau hanya akan menjadi labirin birokrasi baru?
    Apakah ia akan menghapus atau setidaknya mengurangi syarat persetujuan warga sekitar yang selama ini menjadi biang keladi utama konflik?
    Tanpa kejelasan substansi, janji ini bisa jadi hanyalah respons reaktif untuk meredam kemarahan publik sesaat.
     
    Sebab, akar masalah sesungguhnya bukanlah ketiadaan satu regulasi tambahan untuk “rumah doa”, melainkan keberadaan regulasi induk, PBM 2006, yang secara filosofis dan praktis justru menyuburkan diskriminasi.
    PBM 2006, dengan klausul yang mensyaratkan adanya dukungan dari 90 orang warga jemaat dan 60 orang warga sekitar yang disetujui oleh kepala desa, telah terbukti menjadi instrumen penolakan yang efektif bagi kelompok mayoritas.
    Syarat persetujuan warga inilah yang mengubah proses administratif menjadi kontestasi politik lokal yang rawan intimidasi.
    Berbagai penelitian, termasuk dari SETARA Institute, secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas sengketa pendirian rumah ibadah berakar dari pasal-pasal karet dalam PBM ini.
    Menciptakan “regulasi khusus” tanpa menyentuh jantung persoalan pada PBM 2006 ibarat membangun tanggul kecil di hilir sungai, sementara bendungan utama di hulu sudah retak dan siap jebol.
    Oleh karena itu, jika kita serius ingin memutus siklus intoleransi ini, arah tuntutan publik harus lebih tajam dan mendasar.
    Pertama, mendesak transparansi total dalam proses penyusunan “regulasi khusus rumah doa” dengan pelibatan aktif dari komunitas-komunitas korban dan organisasi masyarakat sipil.
    Kedua, tidak berhenti di situ, tetapi terus menyuarakan agenda utama: revisi menyeluruh atau pencabutan total PBM 2006.
    Hak untuk beribadah adalah hak konstitusional, bukan hadiah yang diberikan atas belas kasihan atau persetujuan tetangga. Mekanismenya harus diubah dari perizinan yang rumit menjadi pemberitahuan (notifikasi) yang sederhana.
    Pada akhirnya, kita harus menolak untuk terus menerus menjadi penonton drama usang ini. Cukup sudah ritual keprihatinan dan janji-janji manis pasca-insiden.
    Tolok ukur keberhasilan negara bukanlah pada seberapa cepat mereka mengeluarkan rilis pers yang menenangkan, melainkan pada nihilnya berita tentang rumah ibadah yang disegel, jemaat yang dibubarkan, dan rasa takut yang menghantui warganya saat hendak beribadah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]