Xcloud.id

kab/kota: Samarinda

  • Menengok Partisipasi Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Remaja Samarinda Regional 16 Oktober 2025

    Menengok Partisipasi Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Remaja Samarinda Regional 16 Oktober 2025

    Menengok Partisipasi Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Remaja Samarinda
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus dimanfaatkan masyarakat.
    Di Samarinda, UPTD Puskesmas Remaja di Jalan Mayjen Sutoyo, Kecamatan Sungai Pinang, mencatat sebanyak 413 warga telah mengikuti layanan ini sejak 1 Januari hingga 15 Oktober 2025.
    Admin CKG Puskesmas Remaja, Lestiani Aulia Hasmy, menyebut jumlah tersebut masih tergolong rendah dibandingkan puskesmas lain di wilayah Sungai Pinang.
    “Sampai 15 Oktober capaiannya 413 orang. Angka ini masih rendah karena puskesmas lain sudah mencapai sekitar 900 peserta,” ujar Lestiani kepada
    Kompas.com,
    Kamis (16/10/2025).
    Berdasarkan data puskesmas, peserta CKG didominasi usia produktif dan lanjut usia.
    Kelompok umur 40–59 tahun menjadi yang terbanyak dengan 135 orang, disusul usia 30–39 tahun sebanyak 82 orang, usia 18–29 tahun 78 orang, anak 1–6 tahun 65 orang, dan lansia di atas 60 tahun 51 orang.
    Sementara peserta dari kalangan pelajar hanya tercatat dua orang.
    Lestiani menjelaskan, rendahnya angka partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh keterbatasan jadwal pelayanan dan inisiatif warga yang masih rendah.
    “Awal-awal program diluncurkan, peminatnya tinggi, bisa sampai sepuluh orang per hari. Sekarang makin sedikit, rata-rata dua orang. Selain karena kesibukan warga, jadwal kami juga hanya Rabu dan Kamis,” katanya.
    Program CKG di Puskesmas Sutoyo diprioritaskan untuk warga yang BPJS-nya terdaftar di wilayah kerja puskesmas, meliputi Kelurahan Temindung Permai, Gunung Lingai, dan Bandara.
    Namun, warga luar daerah tetap bisa dilayani bila kapasitas memungkinkan.
    Layanan pemeriksaan yang diberikan cukup lengkap, mulai dari cek darah, tekanan darah, gigi, mata, hingga skrining kesehatan mental.
    “Pemeriksaannya dari ujung kepala sampai kaki. Kalau ada indikasi tertentu, kami rujuk ke fasilitas lanjutan,” ujar Lestiani.
    Untuk meningkatkan partisipasi, pihak puskesmas juga melakukan sosialisasi dan jemput bola lewat kegiatan posyandu atau pelayanan keliling.
    “Kami ajak warga yang ditemui untuk langsung ikut cek gratis. Sayang kalau dilewatkan karena semua fasilitasnya gratis,” katanya.
    Layanan CKG di Puskesmas Sutoyo dibuka setiap Rabu dan Kamis pukul 07.30–11.00 Wita, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran deteksi dini kesehatan di masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Rabu (15/10/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui aturan tersebut, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Khusus di sektor jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) menjadi salah satu proyek yang termasuk di dalamnya.

    Dalam catatan detikcom, Tol Getaci sendiri merupakan salah satu PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang rencana pembangunannya telah terdengar sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Pemerintah juga berencana kembali memangkas prioritas pembangunan tersebut. Untuk tahap awalnya, pembangunan akan diprioritaskan sampai ke Tasikmalaya. Sebelumnya pemerintah juga pernah memangkas prioritas pembangunannya hanya sampai Ciamis, yang mana seharusnya sampai Cilacap.

    Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa biaya pembangunan hingga Tasikmalaya.

    Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menggaet minat investor untuk masuk dan mengeksekusi proyek tersebut. Pembangunan Tol Getaci 206,65 km dengan anggaran Rp 56,2 triliun dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya mencari investor mengingat nilainya yang cukup besar.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan riviu sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (kil/kil)

  • Waspada! BMKG: Hujan Petir hingga Cuaca Panas Berpotensi Landa Sejumlah Wilayah Minggu Hari Ini – Page 3

    Waspada! BMKG: Hujan Petir hingga Cuaca Panas Berpotensi Landa Sejumlah Wilayah Minggu Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi angin kencang, hujan disertai petir, serta cuaca panas maksimum di sejumlah wilayah, pada Minggu (12/10/2025).

    Prakirawati cuaca BMKG Sastia Frista menyampaikan potensi hujan berintensitas ringan diprakirakan mengguyur Kota Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor, Palu, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Hujan sedang berpotensi di Kota Medan, Jambi, dan Merauke. Sementara hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Kota Pontianak, dan Banjarmasin, demikian dilansir dari Antara.

    BMKG juga memperingatkan cuaca berawan tebal hingga berkabut di Kota Banda Aceh, Palembang, Serang, Jakarta, Surabaya, Mamuju, Manado, dan Manokwari yang sewaktu-waktu bisa berubah deras lalu memperbesar potensi korban bencana banjir.

     

  • 10 Tunjangan ASN Kaltim Capai Rp 99 Juta, Jadi Sorotan di Tengah Efisiensi Anggaran Regional

    10 Tunjangan ASN Kaltim Capai Rp 99 Juta, Jadi Sorotan di Tengah Efisiensi Anggaran Regional

    Tunjangan ASN Kaltim Capai Rp 99 Juta, Jadi Sorotan di Tengah Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai sorotan di tengah efisiensi dan pemangkasan anggaran.
    Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, tercatat Sekretaris Daerah (Sekda) menerima TPP tertinggi, yakni Rp 99 juta per bulan.
    Sementara itu, asisten gubernur memperoleh Rp 69,3 juta, dan inspektur daerah menerima Rp 69,4 juta.
    Adapun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing mendapat Rp 62,9 juta.
    Berikut rincian lainnya:
    Di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah diarahkan untuk efisiensi, angka-angka fantastis ini dinilai sejumlah kalangan tidak sensitif terhadap situasi anggaran publik.
    Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, mengatakan kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah agar publik memahami dasar penetapan nominalnya.
    “Mestinya sebelum menetapkan angka-angka yang, kalau kita lihat cukup fantastis itu, gubernur perlu menjelaskan kepada publik. Karena kalau dibandingkan dengan tunjangan ASN di daerah lain, ini termasuk besar,” ujar Saipul kepada Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Saipul, keputusan gubernur pada 2023 itu kemungkinan dibuat ketika kondisi keuangan daerah masih longgar, terutama setelah Kaltim menerima alokasi dana karbon yang cukup besar.
    Namun, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya fleksibel dan menyesuaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
    Sebab, dana transfer dari pemerintah pusat ke Kaltim tahun 2026 mendatang dipastikan akan turun drastis, dari Rp 7 Triliun menjadi Rp 2,49 Triliun, yang akan berdampak signifikan pada postur APBD. 
    “Kalau APBD turun, mestinya tunjangan juga ikut turun. Begitu pula sebaliknya. Jangan sampai ketika kondisi keuangan daerah sedang ketat, tunjangannya tetap tinggi,” katanya.
    Ia juga menyoroti kesenjangan antara pejabat tinggi dan pegawai pelaksana, yang menurutnya cukup besar dan berpotensi menimbulkan ketimpangan di internal birokrasi.
    “Misalnya seorang sekda bisa menerima Rp 99 juta, sementara ASN lain mungkin hanya mendapatkan tambahan yang tidak terlalu signifikan. Itu perlu dikaji dari sisi keadilan dan proporsionalitas,” ujarnya.
    Saipul mendorong Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan TPP, agar prinsip efisiensi anggaran juga tercermin di belanja pegawai.
    “Jangan sampai masyarakat diminta berhemat, sementara belanja pegawai masih jor-joran. Pemerintah yang baik harus mengutamakan anggaran untuk program rakyat dulu, baru kalau ada ruang fiskal longgar bisa dialokasikan untuk pegawai,” tutur Saipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ortu Menolak Damai, Polisi Periksa 5 Siswa SMP yang Bully Temannya Sendiri di Palopo Sulsel

    Ortu Menolak Damai, Polisi Periksa 5 Siswa SMP yang Bully Temannya Sendiri di Palopo Sulsel

    Sebelumnya, sebuah video pendek yang memperlihatkan aksi perundungan dan pengeroyokan sejumlah siswa SMP terhadap seorang temannya viral di berbagai platform media sosial. Video tersebut langsung menuai kecaman publik.

    Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang siswa berseragam celana biru dan batik biru-putih memukul korban yang sudah tergeletak di tanah. Tak berhenti di situ, pelaku menarik baju korban sambil mengejeknya. Setelah korban bangun, pelaku menyandarkannya ke dinding sekolah dan melontarkan kata-kata kasar.

    Tidak hanya satu orang, seorang siswa lain yang mengenakan tas hitam-putih juga ikut menganiaya. Ia terlihat menendang punggung korban dengan brutal.

    Belakangan diketahui, peristiwa itu terjadi di SMP Negeri 13 Kambo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Selasa (7/10/2025) sekitar pukul 14.30 Wita. Korban berinisial RL (13), sementara pelaku pengeroyokan tercatat ada lima orang, masing-masing berinisial MA (13), MT (13), AR (13), A (13), dan R (13).

    Fina, ibu kandung korban, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pihak keluarga telah melaporkan kasus itu secara resmi ke kepolisian.

    “Saya di Samarinda sekarang. Tadi malam sudah melapor ke Polres, diantar sama neneknya,” kata Fina kepada Liputan6.com, Kamis (9/10/2025).

    Menurut Fina, pengeroyokan itu bermula ketika anaknya menolak menuruti perintah para pelaku. Penolakan itu memicu kemarahan hingga berujung pada pemukulan.

    “Anak saya lagi makan nasi kuning, tiba-tiba ditarik lalu dipukul, diajak duel sama ini anak jagoan,” jelasnya.

    Fina mengaku sangat kesal dengan insiden yang menimpa buah hatinya tersebut. Ia menegaskan para pelaku harus mendapat sanksi yang setimpal.”

    “Kalau informasi yang saya dapat, pelaku sudah dinonaktifkan dari sekolah. Tapi saya akan pantau apakah betul sudah dikeluarkan atau tidak. Kalau tidak, saya akan tuntut sekolah,” ucapnya dengan nada kesal.

    Ia juga menyebut video yang beredar hanya merekam sebagian kecil dari kejadian. Sebelum video dibuat, anaknya sudah dianiaya terlebih dahulu.

    “Video ini cuma sepotong. Anak saya sudah dipukuli lama sebelum kejadian itu direkam. Bahkan ini bukan pertama kalinya, sudah sering anak saya dipukul sama itu anak jagoan,” ungkapnya.

    Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma, membenarkan laporan tersebut. Ia menyebut kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Palopo.

    “Sudah dilaporkan. Sempat kita upayakan mediasi dulu, tapi gagal,” ujarnya.

     

  • Pemprov Kaltim Siapkan Perombakan Besar Pejabat, Ini Alasannya Regional 8 Oktober 2025

    Pemprov Kaltim Siapkan Perombakan Besar Pejabat, Ini Alasannya Regional 8 Oktober 2025

    Pemprov Kaltim Siapkan Perombakan Besar Pejabat, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah mempersiapkan perombakan besar di jajaran pejabat eselon II.
    Langkah ini diambil untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang kosong akibat banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun.
    Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa proses seleksi dan administrasi untuk penetapan pejabat definitif sudah dimulai dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2025.
    “Masih berjalan prosesnya. Saat ini sedang seleksi dan verifikasi administrasi. Harapannya, akhir Oktober sudah bisa selesai dan segera kita tetapkan pejabat definitifnya,” ujar Seno saat ditemui di Samarinda, Rabu (8/10/2025).
    Seno menjelaskan bahwa sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini hanya diisi oleh pelaksana harian (PLH) atau pelaksana tugas (PLT).
    Hal ini disebabkan oleh pensiunnya pejabat sebelumnya serta adanya pejabat yang terjerat kasus hukum.
    Salah satu posisi yang masih menunggu pengisian adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
    Untuk sementara, Faisal, pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ditugaskan sebagai PLH sekaligus PLT di instansi tersebut.
    “Posisi itu harus segera diisi agar kegiatan di Dispora tidak terhambat. Karena itu kita tunjuk sementara Pak Faisal,” kata Seno.
    Kursi Kepala Dispora sebelumnya ditempati Agus Hari Kesuma, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2023.
    Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim sejak pertengahan September lalu.

    Selain Dispora, kekosongan jabatan juga terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setelah Ismiati pensiun pada akhir September, serta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seiring berakhirnya masa tugas Anwar Sanusi.
    Di sisi lain, rotasi jabatan juga sudah mulai dilakukan.
    Irhamsyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), kini dipromosikan menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim.
    Posisi Kadishub kemudian diisi oleh Heru Santosa sebagai pejabat sementara.
    “Banyak pejabat eselon II yang sudah waktunya pensiun, jadi harus segera diisi supaya kinerja perangkat daerah tidak tersendat,” tutur Seno.
    Ia menambahkan bahwa pengisian jabatan akan diprioritaskan melalui rotasi internal antarpejabat di lingkungan Pemprov.
    Namun, Pemprov juga membuka peluang bagi pejabat dari kabupaten/kota lain jika diperlukan.
    “Kalau bisa dari dalam dulu. Tapi kalau ada posisi yang belum terisi sesuai kebutuhan, bisa saja dari luar daerah, tentu berdasarkan kompetensinya,” jelasnya.
    Seno menegaskan bahwa keberadaan pejabat definitif di setiap OPD sangat penting untuk menjaga kelancaran program pembangunan, terutama menjelang percepatan penataan kelembagaan menghadapi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
    “Kalau terlalu lama kosong, jalannya program bisa terganggu. Karena itu kami targetkan semua posisi strategis segera diisi pejabat definitif,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Ia juga menyebutkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal kolaborasi program pemerintah pusat bersama provinsi untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, S1, S2, dan S3. Laporan tersebut menunjukkan angka partisipasi sekolah yang sebelumnya hanya 9 tahun, pada 2025 ini berhasil naik.

    “Angka partisipasi sekolah 10,6 persen. Artinya ada kenaikan signifikan berkat dorongan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama-sama berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ini program luar biasa,” katanya.

    Seno berharap melalui program inisiatif daerah bersama Kemensos, masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan layanan lebih baik lagi. Ia menyebutkan angka kemiskinan yang pada 2024 mencapai 6 persen, kini pada 2025 turun menjadi 5,17 persen. 

    “Turun kurang lebih 1 persen. Ini upaya luar biasa,” katanya.

    Capaian ini menurut Seno tak lepas dari kerja keras banyak pihak. Lantara itu dia mengapresiasi kerja para pendamping sosial, pekerja sosial, dan pilar sosial atas dedikasi dan pengabdiannya. Ia menyebut tugas mereka tak mudah tapi sangat mulia. 

    “Pemprov akan terus mendukung peningkatan kapasitas pegawai dan pejuang sosial di lapangan,” tutupnya. 

    Pada kesempatan ini, para siswa Sekolah Rakyat menghibur para tamu undangan dengan pertunjukan tari. Mereka juga menampilkan paduan suara dan pembacaan puisi. 

    Untuk diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Samarinda memiliki 96 siswa atau 4 rombongan belajar (Rombel). Rombel tersebut terdiri dari 48 siswa SMP dan 48 siswa SMA.

  • Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meresmikan pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik seluruh Indonesia pada Rabu (8/10/2025). 

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut inisiatif ini sebagai penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan nasional.

    “Sekolah Garuda adalah realisasi visi besar Presiden untuk membawa anak Indonesia dari seluruh penjuru negeri menuju kampus terbaik dunia. Ini bagian dari persiapan generasi emas 2045,” ujar Stella.

    Peluncuran serentak ini meliputi 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.

    “Hingga 2029, pemerintah menargetkan 80 sekolah transformasi dan pembangunan 20 sekolah baru,” ucapnya.

    Stella menjelaskan Sekolah Garuda ditopang oleh tiga pilar utama yaitu penyeimbang akses guna pemerataan kesempatan pendidikan unggulan.

    Kemudian, inkubator pemimpin guna membentuk karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, akademik dan pengabdian agar siswa tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga berkomitmen mengabdi setelah menimba ilmu.

    Menurutnya, keberadaan Sekolah Garuda menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Human Capital Index menunjukkan rata-rata siswa Indonesia baru memanfaatkan 54% dari potensi penuh mereka.

    Apalagi, kata Stella, data Kementerian Pendidikan mencatat, pada 2024 sudah ada 143 lulusan SMA penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) yang berhasil masuk ke 100 universitas terbaik dunia.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Sekolah Garuda diharapkan dapat memperbesar angka tersebut secara signifikan.

    “Sekolah Garuda bukan hanya sekolah unggulan, tetapi pusat lahirnya talenta-talenta sains dan teknologi yang akan mengabdi untuk kemajuan bangsa,” tegas Stella.

    Berikut Daftar Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru:

    Sekolah Garuda Transformasi:

    SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh
    SMA Unggul Del, Sumatera Utara
    MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
    SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
    SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat
    SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah
    SMA Pradita Dirgantara, Jawa Tengah
    SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur
    SMAN Banua BBS, Kalimantan Selatan
    MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo
    SMAN Siwalima Ambon, Maluku
    SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya

     

    Sekolah Garuda Baru:

    Belitung Timur
    Timor Tengah Selatan, NTT
    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
    Bulungan, Kalimantan Utara

  • OIKN-PATPI komitmen jadikan Nusantara pusat pertanian berkelanjutan

    OIKN-PATPI komitmen jadikan Nusantara pusat pertanian berkelanjutan

    Kota Nusantara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) berkomitmen menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat pertanian berkelanjutan baik melalui urban farming di IKN maupun dengan optimalisasi lahan di sekitar IKN.

    Untuk optimalisasi lahan di sekitar IKN Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan dengan melibatkan warga yang tersebar di Kecamatan Sepaku dan daerah mitra lain, sedangkan untuk urban farming di IKN atau Kota Nusantara, dengan salah satu yang yang diunggulkan adalah kopi liberika.

    “OIKN dan PATPI berkomitmen bersama menjadikan Nusantara bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat pertanian berkelanjutan yang berdaya saing,” kata Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri di Nusantara, Jumat.

    Bahkan, untuk mempopulerkan kopi liberika, OIKN dan PATPI telah melakukan penanaman bibit kopi liberika di kawasan Embung Mochammad Basuki Hadimuljono (MBH) IKN, yakni penanaman dilakukan pada bersamaan dengan peringatan Hari Kopi Sedunia pada 1 Oktober 2025.

    Penanaman kopi ini juga, lanjut Myrna, termasuk bagian dari membangun 10 persen kawasan produksi pangan dari total luas IKN yang mencapai 322.429 hektare, sehingga berbagai jenis kebutuhan pangan pun diproduksi di IKN.

    Myrna menyebut bahwa kehadiran PATPI sebagai bagian dari sinergi nasional dalam mendukung pertanian berkelanjutan, termasuk pertanian yang berkelanjutan bagi IKN, sekaligus untuk mendukung IKN sebagai kota hutan.

    “Pertanian merupakan hal sangat penting, terlebih nilai kesejahteraan masyarakat di IKN sebelumnya banyak ditopang oleh petani. Sedangkan tantangan ke depan adalah membangun urban agrikultur yang sesuai dengan konsep Kota Nusantara,” ujar Myrna.

    Giyatmi, selaku Ketua PATPI, menekankan tentang pentingnya kopi liberika sebagai salah satu produk pertanian unggulan Nusantara, karena kopi juga bisa menjadi identitas suatu daerah sekaligus sebagai sumber ekonomi masyarakat mulai pekebun hingga pelaku bisnis.

    “Kunjungan kami kami ke Samarinda saat ini, sebenarnya yang menjadi daya tarik adalah IKN. Sedangkan kopi sebagai salah satu tanaman pangan, diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengelolaan pangan berlanjutan IKN,” ujar Giyatmi.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Impor Nikel RI Melonjak Gegara Smelter Membeludak

    Impor Nikel RI Melonjak Gegara Smelter Membeludak

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan impor nikel pada tahun ini mengalami lonjakan. 

    APNI mencatat smelter-smelter di Indonesia telah mengimpor 15 juta ton bijih nikel sepanjang Januari-Agustus 2025, naik signifikan dibandingkan sepanjang tahun lalu. 

    “Tahun lalu, kita impor sampai 12 juta ton. Tahun ini, sampai akhir Agustus kemarin, kita sudah impor sampai hampir 15 juta ton bijih nikel dari Filipina,” kata Meidy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Menurutnya, impor nikel dilakukan lantaran pasokan di dalam negeri masih kurang. Ketersediaan pasokan tak selaras dengan jumlah smelter yang menjamur.

    Dia memperkirakan jumlah impor itu akan terus meningkat sampai akhir tahun ini. Terlebih, pada Oktober merupakan periode terbaik untuk smelter berproduksi.

    “Itu pasti, itu sudah terkonfirmasi karena saya sudah lihat ada beberapa kontrak yang sudah mulai dilakukan oleh smelter, khususnya HPAL [high pressure acid leach],” imbuh Meidy.

    Selain itu, para pengusaha juga tengah melakukan perundingan untuk melakukan impor bijih nikel dari Kaledonia dan Papua Nugini. Menurut Meidy, pembicaraan itu khususnya terkait kesesuaian harga.

    Meidy memaparkan, impor nikel dilakukan tak lepas dari menjamurnya smelter di Tanah Air. Berdasarkan catatannya, smelter nikel yang berproduksi di Indonesia saat ini mencapai 73 unit.

    Berikutnya, masih ada 73 unit smelter yang masih dalam tahap konstruksi. Di samping itu, masih ada 17 smelter masih masuk dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, secara total diasumsikan terdapat 163 smelter yang bakal berproduksi di Indonesia.

    “Dari sekian banyak 163 ini, jika berproduksi semua, nangis kalau saya bilang. Kenapa? Cadangan [bijih nikel]-nya enggak cukup. Sangat amat cadangannya enggak cukup,” ucap Meidy.

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses Bisnis pada Selasa (30/9/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Januari-Juli 2025 mencapai 6,82 juta ton dengan nilai US$322,57 juta. Mayoritas impor nikel mengalir ke Weda, Morowali, Samarinda, Kolonodale, dan Kendari.

    Filipina merupakan produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia. Namun, masih tertinggal dari Indonesia dalam mengembangkan industri hilir karena tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan smelter. 

    Upaya terbaru pemerintah Filipina untuk melarang ekspor mineral mentah guna mendorong investasi di sektor pengolahan gagal karena ditolak oleh parlemen pada bulan lalu, menyusul penolakan dari pelaku industri. 

    Kendati demikian, beberapa perusahaan tambang Filipina belum sepenuhnya meninggalkan rencana pengembangan smelter nikelnya. DMCI bekerja sama dengan perusahaan tambang besar lainnya, Nickel Asia Corp., untuk mengkaji kelayakan pembangunan pabrik pemurnian. 

    Keduanya tengah mempertimbangkan pembangunan smelter nikel dengan teknologi HPAL senilai sekitar US$1,5 miliar dan telah berdiskusi dengan perusahaan asing terkait keahlian teknis dan potensi investasi.