Xcloud.id

kab/kota: Samarinda

  • Bus Transjatim Koridor VI Beroperasi, Diresmikan Gubernur di Terminal Mojosari

    Bus Transjatim Koridor VI Beroperasi, Diresmikan Gubernur di Terminal Mojosari

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan pengoperasian Bus Transjatim Koridor VI di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dengan peluncuran Koridor VI ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berharap dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Mojokerto dan Sidoarjo.

    Layanan ini menghubungkan Terminal Porong di Sidoarjo dengan Terminal Kertajaya di Mojokerto, melalui jalur strategis yang melintasi kawasan industri dan permukiman padat seperti Kejapanan, Ngoro, dan Mojosari. Rute ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jawa Timur, khususnya bagi pekerja dan pelajar yang beraktivitas di kawasan industri sepanjang rute tersebut.

    Koridor VI memiliki panjang rute sekitar 35–40 km, waktu tempuh 45 menit dan dilengkapi dengan 63 titik halte di kedua sisi jalan. Sebanyak 15 unit bus disiapkan, terdiri dari 14 unit operasional dan satu unit cadangan dengan jam operasional setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB, dengan headway (jarak antarbus) sekitar 20–25 menit.

    Tarif untuk penumpang umum sebesar Rp5 ribu dan pelajar sebesar Rp2.500. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, melalui QRIS, atau menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti e-money, Brizzi, dan Flazz. Koridor VI mengusung tema branding ‘Gajah Mada’ sebagai penghormatan terhadap tokoh besar Kerajaan Majapahit. Koridor VI resmi beroperasi mulai tanggal 27 Mei 2025 dan gratis selama satu minggu.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono mengatakan, peluncuran Koridor VI sesuai dengan misi Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur ketiga yakni Jatim Akses. “Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan langsung Program Jatim Akses Ibu Gubernur. Karena layanan transportasi yang tepat waktu, murah, aman, nyaman dan bisa diandalkan,” ungkapnya.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan pengoperasian Bus Transjatim Koridor VI di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]
    Masih kata Nyono, Transjatim sudah melayani penumpang di Jawa Timur setelah lima koridor sebanyak 4,7 juta orang per tahun atau sekitar 18 ribu orang per hari. Transjatim mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp21 miliar kepada Pemprov Jawa Timur. Menurutnya, multiplayer efek yang ditimbulkan dapat mengurangi angka kecelakaan, mengurangi angka kemacetan.

    “Mengurangi emisi gas buang, pertumbuhan ekonomi signifikan bagi koridor-koridor yang dilayani Transjatim, ini memberikan manfaat yang luar biasa. Transjatim juga sudah direplikasi beberapa kabupaten/kota diantaranya, Trans Donggala, Trans Palu, Trans Batam, Trans Banten dan saat ini dalam proses realisasi adalah Trans Kaltim, Trans Samarinda, Trans Toli-toli, Trans Manado dan Trans Kota Badung Bali,” jelasnya.

    Program Transjatim memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat di Jawa Timur. Hasil survey dari program tersebut masyarakat bisa menghemat uang transportasi sekira 20 persen sehingga diharapkan Program Jatim Akses bisa menghemat pengeluaran masyarakat, buruh pabrik dan para pekerja. Dalam bus Transjatim Koridor VI bisa mengendalikan kebakaran dari konsleting listrik.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur. “Semoga Bus Transjatim Koridor VI membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan dan sekitarnya. Kami Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyambut baik hadirnya layanan Transjatim Koridor VI,” ujarnya.

    Masih kata Gus Barra (sapaan akrab, red), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto siap mendukung optimalisasi pelayanan, kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi massal yang modern dan berkelanjutan. Layanan angkutan penumpang umum menjadi urat nadi perekonomian dan percepatan pembangunan daerah.

    “Rute yang dilewati sebagai besar merupakan kawasan perdagangan, perkantoran, rumah sakit, industri, sekolahan hingga pasar tradisional yang merupakan sentra bisnis sehingga diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit perekonomian dari angkutan pribadi menggunakan layanan angkutan penumpang ini. Kami Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur,” tuturnya.

    Di Kabupaten Mojokerto, lanjutnya, ada tiga koridor. Koridor II Surabaya-Surabata, Koridor III Mojokerto-Gresik dan Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo. Pihaknya berharap ada tambahan koridor yang meliputi daerah yang memiliki banyak tempat wisata seperti Pacet dan Trawas. Hadirnya Transjatim menjadi kebanggaan dan sangat dirasakan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Bus Transjatim Koridor VI diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat yang bekerja di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP). “Mereka beberapa kali menyampaikan harapannya Transjatim bisa melayani area industri Ngoro dan ini jawabanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” harapnya.

    Masih kata Gubernur, dalam satu minggu operasional Bus Transjatim Koridor VI promo gratis. Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lansia, pihaknya berharap semua lansia yang menggunakan Bus Transjatim di tanggal tersebut gratis. Selain itu, di tanggal 1 Juni peringatan Hari Lahirnya Pancasila, semua masyarakat yang menggunakan layanan Bus Transjatim gratis mulai pukul 05.00 WIB sampai 21.00 WIB.

    “Ini sedang proses (Trans Laut), kita melihat sendiri titik-titik terutama yang di Pantai Boom dan Ketapang di Banyuwangi mudah-mudahan bisa mendapat percepatan izin. Yang Boom, kita melayani sampai Denpasar. Yang Ketapang, kita izin sampai Balikpapan sehingga nanti bisa tembus di IKN (Ibu Kota Nusantara),” tegasnya. [tin/but]

  • Wamenkop sebut Koperasi Merah Putih bisa gunakan aset negara

    Wamenkop sebut Koperasi Merah Putih bisa gunakan aset negara

    ANTARA – Kegiatan operasional Koperasi Desa Merah Putih bisa menggunakan aset negara yang ada di desa atau kelurahan setempat. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat memimpin Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5).  Ia menyebutkan seluruh aset negara seperti puskesmas dan gedung sekolah yang kosong , bisa dioptimalkan untuk membantu kegiatan ekonomi. (Hanifan Ma’ruf/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

  • Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Samarinda (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memacu pembentukan 1.038 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kalimantan Timur, sebagai upaya pemerintah untuk optimalkan potensi ekonomi perdesaan, kurangi kemiskinan ekstrem, dan ciptakan lapangan kerja.

    Dalam Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih se-Kaltim yang digelar di Samarinda, Sabtu, Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menyatakan bahwa secara nasional, dari total 83.679 desa/kelurahan, sebanyak 41.112 di antaranya telah melaksanakan musyawarah desa khusus.

    “Kami apresiasi Kaltim menunjukkan progres positif dengan hampir 500 desa dari target 1.038 desa telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dari hasil koordinasi dengan Pemprov Kaltim, kami menargetkan seluruh pelaksanaan Musdesus di provinsi ini rampung pada 28 Mei 2025,” ungkapnya.

    Lanjut ferry, Kopdes/Kel Merah Putih bertujuan mengatasi masalah seperti kesulitan akses permodalan, praktik tengkulak, pinjaman online ilegal, dan lemahnya ekonomi lokal. Lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, melibatkan lintas kementerian dan lembaga, serta diawasi oleh Satuan Tugas yang dipimpin oleh Presiden.

    Selain itu, program ini juga berupaya mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset negara yang ada di desa, seperti bangunan fisik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah misalnya gedung sekolah dasar Inpres yang tidak terpakai), hingga Puskesmas dari Kementerian Kesehatan.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kesiapan daerahnya dalam menyelaraskan program Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami di Kalimantan Timur sudah menyelesaikan hampir separuh (Musdesus), dan sisanya kami sepakat dengan bupati/walikota akan selesai pada 28 Mei,” ucap Seno Aji.

    Setelah Musdesus selesai, notaris didatangkan untuk segera menyelesaikan kenotariatan di Kementerian Hukum, khususnya dalam pengurusan status Administrasi Hukum Umum (AHU). Selanjutnya, semua data diserahkan ke Kementerian Koperasi.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen membekali para pengurus koperasi dengan pengetahuan perkoperasian yang baik serta menghubungkan mereka dengan Bank Himbara yang menyiapkan kredit untuk usaha koperasi.

    Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kaltim turut dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPP SDMP) Kementerian Pertanian Idha, Direktur Utama LPDB Supomo, serta para wali kota dan bupati se-Provinsi Kalimantan Timur.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 15 peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Kabupaten Ponorogo dipastikan gugur setelah tidak hadir dalam tahapan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang digelar di Wisma Haji Kota Madiun pada 14–15 Mei 2025.

    “Tercatat ada 15 peserta Calon PPPK Ponorogo yang tidak hadir untuk CAT di Wisma Haji Madiun,” ujar Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, Sabtu (17/5/2025).

    Zamroni mengatakan belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran para peserta tersebut. Padahal, menurutnya, pelaksanaan tes berlangsung dalam kondisi yang terjangkau dan kondusif. Bahkan, ada peserta yang datang dengan menggunakan kursi roda tetap mengikuti seluruh rangkaian tes.

    “Ini menunjukkan bahwa semangat dan komitmen itu faktor penting,” tegasnya.

    Ia menambahkan, ketidakhadiran peserta menyebar hampir di setiap sesi. Dalam dua hari pelaksanaan, tiap sesi terdapat satu hingga lima peserta yang absen. Meskipun tidak ada sanksi administratif bagi peserta yang tidak hadir, ketidakhadiran itu otomatis menggugurkan mereka dari proses seleksi.

    “Namun otomatis mereka tidak bisa lolos seleksi karena tidak mengikuti CAT,” jelas Zamroni.

    Seleksi CAT di Kota Madiun merupakan bagian dari pelaksanaan nasional yang tersebar di berbagai titik lokasi (tilok). BKPSDM Ponorogo kini masih menunggu hasil peserta asal Ponorogo yang mengikuti tes di lokasi lain seperti Tilok Semarang dan Samarinda.

    “Hasil akhirnya akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai jadwal nasional. Kami menunggu proses rekapitulasi dari seluruh titik,” pungkasnya. [end/beq]

  • Perayaan Waisak 2025 di Maha Vihara Mojopahit Berlangsung Khidmat

    Perayaan Waisak 2025 di Maha Vihara Mojopahit Berlangsung Khidmat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2569 BE/2025 di Maha Vihara Mojopahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, berlangsung khidmat pada Senin (12/5/2025). Ratusan umat Budhis dari berbagai daerah hadir untuk mengikuti prosesi puncak detik-detik Waisak yang jatuh pada pukul 23.55.59 WIB.

    Tri Suci Waisak memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan (Satori), dan wafat (Parinirvana). Pada tahun ini, perayaan mengusung tema “Semangat Kebersamaan untuk Indonesia Maju”.

    Rangkaian acara diawali dengan ritual Pradaksina, yakni berjalan mengelilingi kompleks Maha Vihara Majapahit sambil membawa bunga sedap malam. Umat Budhis yang mengenakan pakaian putih mengelilingi Patung Buddha Tidur terbesar ketiga di Asia Tenggara serta kompleks Maha Vihara Majapahit.

    Setelah itu, umat memandikan rupang Buddha kecil di depan tempat sembahyang Sasono Bhakti, yaitu Rupang Bodhisatva. Ritual ini melambangkan penyucian batin dari sifat-sifat buruk seperti keserakahan, kebencian, dan ketamakan. Selanjutnya, umat mengikuti puja bakti, mendengarkan Dhammadesana (pesan Waisak), menyambut detik-detik Waisak, dan menerima berkah air suci.

     

    Ketua Yayasan Lumbini Maha Vihara Mojopahit, Rudy Budiman, menekankan pentingnya kebersamaan sebagai pondasi membangun bangsa. “Dengan kebersamaan, tanpa membedakan latar belakang, Indonesia akan lebih maju. Dalam kondisi saat ini, toleransi sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa perayaan tahun ini tak jauh berbeda dari sebelumnya, hanya temanya yang berganti. Antusiasme umat tetap tinggi. “Buddha Nusantara, tidak ada sekat atau perbedaan. Namun yang penting sesuai dengan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nilai-nilai kebersamaan,” tegas Rudy.

    Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, yang turut hadir dalam perayaan tersebut, menyampaikan harapannya agar umat Buddha turut aktif dalam pembangunan daerah. “Kami berharap umat Buddha bisa mewarnai kemajuan Mojokerto yang lebih adil, makmur, dan maju,” harapnya.

    Hadir pula dalam acara ini perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mojokerto dan tokoh dari berbagai agama. Umat Budhis yang mengikuti perayaan ini berasal dari berbagai daerah, antara lain Surabaya, Jombang, Jakarta, Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda.

    Di kompleks Maha Vihara Mojopahit berdiri patung Buddha tidur yang dibangun pada 1993 atas prakarsa Bhikkhu Virtanadi Maha Tera. Patung dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter ini diakui Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada 2001 sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dan ketiga terbesar di Asia Tenggara. [tin/beq]

  • Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia secara resmi membuka Musda XI Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) sore.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyenggol beberapa pihak. Sasaran pertama adalah Sekjen Golkar Sarmuji yang akan melepas jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim.

    “Pak Sekjen Sarmuji ini sepertinya sedih meninggalkan Ketua Golkar Jatim. Sepertinya berkesan sekali Golkar Jatim ini bagi Pak Sarmuji,” kata Bahlil sembari tertawa.

    Sasaran kedua adalah calon tunggal Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi yang juga anggota DPR RI. “DPD II sudah klir belum ini? Sepertinya bapak ini calon tunggal Ketua Golkar Jatim. Sepertinya Pak Ali Mufthi baru jalan malam ini untuk mengklirkan,” ujar Bahlil lagi membuat ribuan peserta Musda Jatim tertawa terbahak-bahak.

    Sasaran ketiga adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Eri datang mengenakan batik warna merah. “Pak Eri ini saya tahu. Warna bajunya boleh beda, tapi hatinya saya tahu kemana,” tuturnya yang disambut aplaus peserta Musda.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pun tidak luput dari godaan Bahlil untuk pindah ke Golkar. Emil datang ke Musda Golkar Jatim mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang berhalangan hadir karena ada acara di Samarinda, Kaltim.

    “Pak Wagub, kalau di rumah bapak sekarang (Partai Demokrat) sudah tidak nyaman, Beringin siap membersamai bapak agar menjadi aman,” tukasnya.

    Bahlil juga mengucapkan selamat kepada Golkar Jatim di bawah pimpinan Sarmuji. “Selamat atas capaian keberhasilan pileg, pilpres maupun pilkada, yang semuanya menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Capaian terbaik dibandingkan DPD Golkar provinsi lain. Musda tidak hanya sebagai forum memilih ketua DPD, tapi menyusun program kerja 5 tahun ke depan, rekomendasi internal dan eksternal, serta memilih formatur. Lakukan konsolidasi total hingga tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya dan menegaskan Golkar akan konsisten menjalankan kaidah norma demokrasi. (tok/ian)

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 ke kas daerah dengan total mencapai Rp162,902 miliar. Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Sisa anggaran tersebut merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jatim kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    KPU Jatim tercatat mengembalikan dana sebesar Rp127.624.375.184 dari total hibah Rp845 miliar. Sedangkan Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35.277.978.169 dari hibah senilai Rp111.354.383.000.

    “Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian anggaran sisa dana hibah yang tidak terserap paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” kata Gubernur Khofifah di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).

    Ia juga memuji profesionalitas penyelenggara Pilkada yang turut memastikan proses berjalan aman dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Menurutnya, kerja keras jajaran di semua tingkatan, mulai dari TPS hingga provinsi, sangat menentukan keberhasilan Pemilu tahun ini.

    “Aman dan lancarnya Pilkada 2024 tak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua penyelenggara. Ini wujud tanggung jawab dan integritas dalam membangun demokrasi di Jawa Timur,” ucap Khofifah.

    Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

    “Mari bersama-sama membangun pemikiran dan kolaborasi yang konstruktif bagi demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) saat memimpin kegiatan Misi Dagang di Balikpapan, Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp1,05 triliun dalam gelaran misi dagang dan investasi yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/5). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat mengatakan capaian ini menunjukkan besarnya potensi pasar dalam negeri sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antardaerah.

    “Hingga pukul 17.00 WITA, transaksi final telah mencapai Rp1.053.146.943.500. Ini merupakan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan antarprovinsi dalam mendukung produk dalam negeri,” ujar Khofifah.

    Dari total transaksi tersebut, nilai penjualan dari Jatim sebesar Rp598,95 miliar, pembelian dari Jatim Rp230,09 miliar, dan investasi mencapai Rp224,09 miliar.

    Komoditas yang diperdagangkan meliputi batu bara, pakan ikan, produk makanan-minuman, fashion, telur konsumsi, sapi, karkas ayam, hasil olahan perikanan, rokok, bahan baku restoran, hingga mesin las dan suku cadang. Untuk investasi, meliputi komoditas crude palm oil (CPO) dan wood pallet.

    Selain itu, pelaku usaha juga memperkenalkan berbagai produk olahan seperti konveksi, olahan ikan, rempah, abon tuna, dan produk olahan daging sapi.

    Khofifah menyebutkan hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur tergolong strategis, tercermin dari nilai perdagangan kedua provinsi yang mencapai Rp23,25 triliun pada 2023. Terdiri dari pembelian dari Kaltim sebesar Rp18,89 triliun dan penjualan ke Kaltim sebesar Rp4,36 triliun.

    “Visi besar Jatim adalah menjadi Gerbang Baru Nusantara. Kalau Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara, maka Jatim siap menjadi pintunya,” katanya.

    Misi dagang kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Kalimantan Timur. Sebelumnya pada 2019 di Balikpapan membukukan Rp605,3 miliar dan pada 2022 di Samarinda mencatatkan Rp107,1 miliar. Pada 2025 ini, Kalimantan Timur menjadi provinsi ketiga penyelenggaraan misi dagang setelah sebelumnya dilaksanakan di Maluku Utara (Rp568 miliar) dan Maluku (Rp460,7 miliar).

    “Alhamdulillah hari ini capaian transaksi kita tertinggi dibanding dua provinsi sebelumnya. Semoga ini menjadi awal sinergi ekonomi yang lebih besar ke depan,” ucap Khofifah.

    Misi dagang, lanjut dia, bukan sekadar mempertemukan pelaku usaha antardaerah, namun juga menjadi media pertukaran budaya dan sosial.

    “Kita fasilitasi pertemuan trader dan buyer dari Jatim dan Kaltim, sekaligus menyebarluaskan potensi industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, serta investasi secara terintegrasi,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, sejak 2019 hingga 2025 Pemprov Jatim telah menggelar 39 kali misi dagang domestik dengan total komitmen transaksi mencapai Rp13,12 triliun, melibatkan 2.142 pelaku usaha.

    Tidak hanya di dalam negeri, Jatim juga gencar melakukan misi dagang ke luar negeri. Sejak 2022, telah dilaksanakan lima kali misi dagang internasional ke Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang dengan potensi transaksi sebesar Rp1,6 triliun. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I-2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5 persen secara tahunan (y-on-y), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp819,30 triliun.

    Kinerja ekspor Jatim pada 2024 tercatat sebesar 25,79 miliar dolar AS atau naik 20,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara, realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp147,3 triliun atau meningkat 1,5 persen dari tahun 2023. Surplus perdagangan antarwilayah juga dicatatkan Jatim sebesar Rp209 triliun pada 2023. Pada triwulan I-2025, total ekspor Jatim mencapai Rp396,42 triliun dengan impor sebesar Rp332,15 triliun atau surplus Rp64,27 triliun.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan misi dagang tersebut. Ia menyebut kerja sama perdagangan antara Jatim dan Kaltim dapat memperkuat perekonomian daerah.

    “Kalau Jawa Timur adalah Gerbang Baru Nusantara, maka Kalimantan Timur sebagai jantung Ibu Kota Nusantara akan menjadi provinsi raksasa di masa depan,” katanya.

    Perwakilan pelaku usaha PT Matahari Sakti, Bayu Adi Setiawan, juga menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menyebut pihaknya berhasil menjalin kerja sama dengan UD Novan Budidaya asal Kaltim senilai Rp124 miliar per tahun.

    “Kami sangat terbantu dengan misi dagang ini. Dalam sehari kami bisa langsung mendapatkan mitra usaha,” ujarnya.

    Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara enam perangkat daerah, 10 BUMD, dan empat asosiasi, serta komitmen transaksi dagang oleh para pelaku usaha yang disaksikan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Seno Aji.

    Sumber : Antara

  • BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas akses rehabilitasi melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Kementerian Kesehatan pada 2025.

    “Jumlahnya pada tahun lalu kurang lebih 900 IPWL. Tahun ini Kementerian Kesehatan menambah menjadi 1.494 IPWL,” ungkap Marthinus kepada wartawan dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, bertambahnya jumlah IPWL juga sebagai bukti kehadiran negara untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

    “Artinya ada peningkatan kemauan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,” ujar mantan Kepala Detesemen Khusus 88 itu.

    Marthinus memastikan pengguna narkoba yang hendak melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak bakal dihukum.

    Hal itu disampaikan Marthinus menyusul banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin direhabilitasi, namun enggan melapor atau menghubungi lembaga seperti BNN lantaran takut dihukum.

    “Hukum atau undang-undang narkotika itu mengatur pengguna harus direhabilitasi. Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum. Jadi tolong ditulis, tidak akan dihukum kalau orang itu melapor,” ungkap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Selain karena takut dihukum, kata Marthinus, para pengguna juga takut dimarjinalkan atau terkena sanksi sosial jika melapor untuk menjalani rehabilitasi.

    “Ketika melapor, stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan narkoba ini, stigma negatif. Akhirnya mereka termarjinalkan,” ucap Marthinus.

    Lebih lanjut, Marthinus mengungkap BNN memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba.

    “Yang pertama adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido, Bogor. Itu menampung sekitar 500 orang per hari. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah, Samarinda bisa 200 orang lebih. Kemudian ada Loka di tiga tempat, yakni Lampung, Batam, dan Medan,” ujar Marthinus.

    Martinus menambahkan, sebanyak 15 ribu masyarakat mengikuti program rehabilitasi setiap tahunnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025