kab/kota: Salatiga

Potensi Wisata Salatiga Melimpah, Jamal Mirdad: Dunia Bakal Kagum!

Salatiga, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Jamal Mirdad menyebut, potensi pariwisata di Salatiga sangat melimpah. Hal ini bisa membuat dunia terkagum-kagum atas keindahan yang dimiliki Salatiga.

Jamal Mirdad mengajak Pemerintah Kota Salatiga semakin aktif dalam mempromosikan budaya dan pariwisata lokal yang menjadi kekuatan utama kota tersebut.

Menurutnya, kekayaan budaya Salatiga sangat potensial untuk diperkenalkan lebih luas, tak hanya di dalam negeri tapi juga ke mancanegara.

“Saya berharap Salatiga ini tetap mempertahankan budaya yang sudah ada, pariwisata yang sudah ada, dan justru harus diperbesar, dijaga, dan diperkenalkan kembali,” ujar Jamal Mirdad dikutip dari laman resmi Pemkot Salatiga, Minggu (15/6/2025).

Jamal Mirdad menyebut, Salatiga memiliki daya tarik luar biasa berkat budaya, sejarah, dan kuliner yang dimilikinya.

Letaknya yang strategis di antara Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar) membuat kota ini berpotensi besar menjadi kota singgah wisata.

“Salatiga kaya akan sejarah dan budaya. Ditambah dikenal sebagai Kota Kreatif Kuliner, ini peluang besar untuk promosi digital di TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya,” tambahnya.

Ia juga menyoroti penghargaan Peringkat 1 Kota Tertoleran di Indonesia yang diraih Salatiga sebagai nilai tambah dalam memperkuat citra kota di mata wisatawan domestik maupun internasional.

Jamal Mirdad menegaskan, sektor UMKM kuliner lokal harus mendapat perhatian lebih karena menyimpan potensi besar dalam menggerakkan ekonomi.

“Usaha kuliner itu tidak perlu modal besar, tapi bisa sangat menjual karena keaslian rasanya. Budaya dan kuliner itu dua sisi mata uang yang bisa memperkuat identitas pariwisata,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menambahkan meski kota ini secara geografis kecil, Salatiga menyimpan 144 bangunan cagar budaya.

Kota ini juga telah bergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan budaya dan sejarah.

“Kota kami kecil, tetapi sangat kaya secara sejarah dan budaya. Ini harus diangkat melalui strategi promosi yang inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

16/06/2025 04:00
Dipaksa Masuk Mobil, Uang dan Perhiasan Pedagang Pasar Salatiga Dirampas 3 Orang Regional 10 Juni 2025

Dipaksa Masuk Mobil, Uang dan Perhiasan Pedagang Pasar Salatiga Dirampas 3 Orang
Tim Redaksi
UNGARAN, KOMPAS.com –
Seorang perempuan di Kabupaten Semarang menjadi korban
perampasan
saat sedang menunggu angkutan umum.
Korban yang merupakan pedagang itu kehilangan perhiasan, uang Rp 2,5 juta, dan dua ponsel.
Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy mengatakan, korban bernama Roswati (54) warga Rowosari Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
“Lokasi perampasan di wilayah Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).
Ratna mengatakan, pada Senin (9/6/2025) pukul 05.00 WIB, korban yang merupakan pedagang di pasar Kota
Salatiga
, diantar anaknya dari rumah ke lokasi tersebut untuk menunggu angkutan umum.
“Selang beberapa menit datang mobil berwarna hitam yang berisi tiga laki-laki menghampiri korban. Salah satu penumpang berpura pura menanyakan alamat, namun korban tidak menjawab,” kata Ratna.
Karena tak mendapat jawaban, akhirnya seorang pelaku turun dan mendorong korban masuk mobil.
“Korban sempat berteriak, namun di lokasi masih sepi dan mulutnya langsung dibekap oleh pelaku, dan dibawa pergi oleh para pelaku,” ungkapnya.
Menurut Ratna, sebelum para pelaku melarikan diri, korban diturunkan di seputaran Makam Ngebong kota Salatiga.
“Pelaku merampas perhiasan, uang Rp 2,5 juta dan dua ponsel korban,” paparnya.
Ratna mengimbau agar warga selalu waspada dan menghindari tempat yang sepi.
“Serta guna meminimalisir niat jahat seseorang, kami mengimbau untuk tidak menggunakan perhiasan yang mencolok sehingga menimbulkan kerawanan kejahatan,” ungkap Ratna.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:34
Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

Jakarta, Beritasatu.com – Firnando Ganinduto adalah politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar), kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang mencakup Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang.

Dalam Pemilu Legislatif 2024, dia memperoleh 63.881 suara, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Saat ini, Firnando bertugas di Komisi VI DPR, yang fokus pada bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Lantas, bagaimana sosok Firnando Ganinduto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

Profil Firnando Hadityo Ganinduto

Firnando Hadityo Ganinduto lahir pada 16 April 1980. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Al Azhar Kemang, kemudian melanjutkan ke SMP Al Azhar Pejaten dan Wesly College. Pendidikan tingginya dijalani di Valley Forge Military Academy & College serta Berkeley College, New York, Amerika Serikat, yang menjadi bekal untuk karier profesionalnya.

Sebelum masuk dunia politik, Firnando berkarier di sektor bisnis dan korporasi. Pada 2006-2008, dia menjabat sebagai relationship manager di DBS Bank. Kariernya berlanjut di PT Indika Energy Tbk sebagai bagian tim business development pada 2008-2012.

Selanjutnya, dia menempati posisi senior manager of government relations di PT Sorikmas Mining dari 2012 hingga 2016. Hingga akhirnya, pada 2016-2024, dia menjabat sebagai vice president di PT CFLD Indonesia, memperkuat pengalamannya di bidang hubungan pemerintahan dan pengembangan bisnis.

Firnando memiliki pengalaman panjang di berbagai organisasi kewirausahaan dan kemasyarakatan. Sejak 2021 hingga 2026, dia menjabat sebagai wakil bendahara umum di Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Sebelumnya, dia aktif di dewan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai ketua kompartemen departemen pada 2015-2019. Firnando juga pernah bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2010-2015, memperluas jejaringnya di dunia bisnis dan sosial.

Sebagai anggota Komisi VI DPR, Firnando terlibat dalam pengawasan dan kebijakan terkait perdagangan dan BUMN. Pada April 2025, dia mengemukakan pandangannya terkait tarif impor timbal balik 32% dari Amerika Serikat, yang berpotensi merugikan industri garmen Indonesia. Ia mengusulkan negosiasi ulang tarif atau relokasi produksi untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia.

Selain tugas legislasi, Firnando juga terlibat dalam program sosial. Pada Mei 2025, dia memfasilitasi penyaluran dana CSR dari PT Pusri sebesar Rp 800 juta untuk pengembangan pendidikan dan fasilitas masyarakat di Kendal.

Program tersebut menyasar peningkatan kualitas sekolah dasar dan kelurahan tertinggal, mencerminkan perhatiannya terhadap pembangunan lokal.

Dengan basis suara yang solid di Jawa Tengah I, Firnando Ganinduto menunjukkan peran aktif sebagai legislator muda. Fokusnya pada reformasi perdagangan, persaingan usaha, dan sinergi dengan program sosial menjadikannya figur yang relevan di DPR.

Kombinasi latar belakang pendidikan internasional, pengalaman profesional, dan jejak organisasi memperkuat posisinya dalam berkontribusi untuk masyarakat dan daerah pemilihannya.

Firnando Ganinduto adalah politikus muda Partai Golkar yang membawa pengalaman luas dari dunia bisnis dan organisasi ke ranah politik. Sebagai anggota Komisi VI DPR, dia aktif dalam isu perdagangan dan BUMN, sambil tetap memperhatikan pembangunan lokal melalui program sosial di Jawa Tengah I.

09/06/2025 17:21
3 Hari Tak Bisa Dihubungi, Warga Salatiga Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Regional 6 Juni 2025

3 Hari Tak Bisa Dihubungi, Warga Salatiga Ditemukan Tewas di Kamar Mandi
Tim Redaksi

SALATIGA, KOMPAS.com –
Seorang warga Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota
Salatiga
ditemukan meninggal di rumahnya, Jumat (6/6/2025).
Korban Winarti Budijon (73) meninggal terduduk di samping kloset kamar mandi.a
Plh. Kasi Humas Polres Salatiga Ipda Sutopo mengatakan, kejadian tersebut berawal saat keluarga korban merasa curiga karena Winarti tidak bisa dihubungi.
“Keluarga tersebut selama tiga hari tidak bisa berkomunikasi dengan korban melalui ponsel,” ujarnya.
“Lalu meminta bantuan kepada saksi bernama Suryo Sulistyo, yang kemudian menghubungi ketua RT Abdi Siswanto dan Bhabinkamtibmas Ledok Aiptu Tri Mulyo,” kata Sutopo.
Menurut Sutopo, ketiganya kemudian mengecek ke rumah korban.
“Pada saat membuka jendela tercium bau busuk, setelah masuk rumah didapati korban dalam keadaan duduk bersandar di samping kloset di kamar mandi,” ujarnya.
Sutopo mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter jaga Puskesmas Cebongan, tidak ditemukan tanda penganiayaan.
Pihak keluarga juga sudah menerima hasil pemeriksaan tim medis dan meminta untuk tidak dilakukan proses autopsi terhadap jenazah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/06/2025 18:41
10 Dituding Menipu sampai Miliaran Rupiah, Koperasi BLN Beri Klarifikasi Regional

Dituding Menipu sampai Miliaran Rupiah, Koperasi BLN Beri Klarifikasi
Tim Redaksi
SALATIGA, KOMPAS.com
– Pengelola
Koperasi Bahana Lintas Nusantara
(BLN) buka suara terkait polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
Kuasa hukum BLN,
Muhammad Sofyan
dan Hendri Adi Wibowo, menegaskan bahwa BLN adalah koperasi yang berbadan hukum.
“Jadi kami tidak pernah menyatakan sebagai lembaga investasi dan lainnya, BLN adalah koperasi di bawah kementerian dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah, karena itu kami tunduk dan patuh pada UU Koperasi,” kata Sofyan di kantor Sofyan Hendri & Partner Salatiga, Kamis (5/6/2025).
Sofyan mengungkapkan
produk BLN
adalah Sijangkung, Sipintar, Siindah, Simapan, dan Sirutplus.
“Dari produk tersebut, yang paling banyak anggotanya adalah Sipintar dengan bunga 4,17 persen per bulan,” ujarnya.
Dikatakan, BLN telah membuka layanan tersebut sejak Januari 2019.
“Sejak saat itu kami memberikan keuntungan kepada seluruh anggota sebesar Rp 2,9 miliar per hari, atau per bulan mencapai Rp 90 miliar untuk 109.000 bilyet atau sertifikat kepada anggota di lima produk BLN tersebut,” kata Sofyan.
Menurut Sofyan, pada Maret 2025, pengurus BLN mengambil kebijakan mengonversi keanggotaan dari Sipintar ke Sijangkung dengan bunga 2 persen.
“Sosialisasi tersebut disampaikan kepada anggota pada 17 Maret 2025, dan bagi sebagian anggota, konversi ini dipermasalahkan,” ujarnya.
“Karena konversi tersebut, sebagian anggota mengambil langkah hukum. Kami menghargai itu sebagai hak warga negara. Termasuk ada juga yang melakukan class action dari anggota pemegang Sipintar, untuk anggota yang merasa dirugikan bisa menggunakan mekanisme tersebut,” kata Sofyan.
Sofyan mengakui ada audit terkait kondisi di BLN. Audit itu adalah bagian dari tertib administrasi dan juga kondisi hukum yang terjadi.
“Itu agar tidak tumpang tindih, termasuk tolok ukur keuntungan yang sudah dibagikan ke anggota,” kata dia.
“Memang ada keterlambatan pembayaran, tapi juga ada yang masih dibayar rutin. Kami tidak lari dari tanggung jawab ini,” ujar Sofyan.
BLN, kata Sofyan, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Hasilnya, yakni secepatnya diminta untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bagian upaya percepatan recovery BLN.
“Itu menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan di koperasi,” ujarnya.
Sebelumnya, delapan anggota Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) resmi mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Salatiga pada Rabu (28/5/2025).
Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak koperasi terkait keputusan sepihak mengonversi program simpanan anggota.
Kuasa hukum penggugat, Nirwan Kusuma, mengatakan bahwa class action diajukan karena kerugian yang dialami anggota bersifat masif dan menyangkut kepentingan hukum yang sama.
“Kami menilai BLN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena keputusan sepihak yang dilakukan pihak koperasi,” ujar Nirwan, Sabtu (31/5/2025).
Menurut Nirwan, total anggota Koperasi BLN mencapai sekitar 40.000 orang dengan akumulasi modal yang disetorkan mencapai Rp 3,1 triliun. Permasalahan muncul setelah dikeluarkannya Surat No. 04.111/BLN/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025.
“Di surat tersebut disampaikan anggota yang mengikuti program Sipintar yang berbunga 4,17 persen per bulan akan dikonversi ke Sijangkung dengan bunga sebesar 2 persen per bulan,” ungkapnya.
Tak hanya bunga yang dipangkas, anggota juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran hingga tidak bisa menarik dana mereka yang telah disetorkan.
“Kerugian anggota tidak hanya karena penurunan bunga tersebut, tapi juga keterlambatan bayar. Bahkan anggota yang akan menarik dananya sampai sekarang tidak bisa,” tegas Nirwan.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Sultan Bima Sakti, menjelaskan bahwa pihak BLN berdalih kesulitan keuangan terjadi akibat penundaan pembayaran oleh mitra usaha serta dampak perekonomian global.
“BLN ini kan koperasi pemasaran yang kemudian melakukan kerja sama dengan pemerintah dan swasta, unit usahanya ada berbagai macam seperti trading dan tambang emas,” jelas Sultan.
Anggota koperasi, lanjutnya, berasal dari berbagai latar belakang seperti karyawan swasta, pensiunan, hingga perangkat desa, dengan nilai simpanan bervariasi.
“Mereka menyetor ke BLN minimal Rp 1,2 juta hingga miliaran. Asal uang tersebut ada yang berutang di lembaga keuangan lain, sehingga saat ada konversi di BLN dengan bunga lebih rendah, banyak yang tidak bisa mengangsur,” ujarnya.
Sultan, bersama kuasa hukum lainnya Ibnu Rosyadi dan Aditya Cahyo, menegaskan bahwa gugatan ini bertujuan agar BLN mengembalikan modal dan bunga yang dijanjikan.
“Kami berjuang untuk mengembalikan hak-hak anggota BLN yang memiliki kepentingan hukum yang sama,” pungkasnya.
(Penulis: Dian Ade Permana I Editor: Ihsanuddin)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/06/2025 18:19
Kolaborasi antarumat beragama dukung Jakarta jadi kota toleran

Arsip foto – Warga melintasi Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral kembali difungsikan saat peringatan Trihari Suci 2025, Kamis (17/4/2025). (ANTARA/Asep Firmansyah)

Kolaborasi antarumat beragama dukung Jakarta jadi kota toleran
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 02 Juni 2025 – 21:37 WIB

Elshinta.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menekankan pentingnya kolaborasi antarumat beragama untuk mendukung kota Jakarta menjadi kota yang toleran. Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta KH Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan sebagaimana ajaran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme, masalah toleransi harus melibatkan semua unsur.

“Ketika zaman saya ikut Gus Dur, sering ada pertemuan lintas agama untuk memecahkan masalah. Persoalan toleransi harus melibatkan seluruh unsur,” kata mantan ajudan Gus Dur itu.

Dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang dirilis Setara Institute, Jakarta tidak masuk daftar 10 besar kota paling toleran di Indonesia, sementara Salatiga dan Singkawang berada di peringkat atas. Sulaiman juga mengingatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta agar bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan perwakilan majelis agama, khususnya menyusul pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta.

Forum tersebut diharapkan bisa mendukung rasa aman, nyaman dan damai bagi seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang agama, etnis dan kebudayaan. Dalam perayaan HUT ke-75 Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di GKI Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/5), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PGI segera menyiapkan nama perwakilan untuk bergabung dalam FKUB.

Rekomendasi perwakilan dari majelis agama, termasuk PGI, sudah dikirimkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.

Ketua PGI Wilayah DKI Jakarta Pdt. Arliyanus Larosa, M.Th mengatakan bahwa daftar nama perwakilan dari PGI sudah lama diajukan. “Sudah lama nama-nama kami daftarkan,” katanya.

Sumber : Antara

03/06/2025 02:38
2 Koperasi BLN Digugat Class Action ke PN Salatiga, Kerugian Korban Diklaim Capai Rp 3,1 Triliun Regional

Koperasi BLN Digugat Class Action ke PN Salatiga, Kerugian Korban Diklaim Capai Rp 3,1 Triliun
Tim Redaksi
SALATIGA, KOMPAS.com
– Delapan anggota
Koperasi Bahana Lintas Nusantara
(BLN) resmi mengajukan gugatan
class action
ke Pengadilan Negeri
Salatiga
pada Rabu (28/5/2025).
Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak koperasi terkait keputusan sepihak mengonversi program simpanan anggota.
Kuasa hukum penggugat, Nirwan Kusuma, mengatakan bahwa class action diajukan karena kerugian yang dialami anggota bersifat masif dan menyangkut kepentingan hukum yang sama.
“Kami menilai BLN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena keputusan sepihak yang dilakukan pihak koperasi,” ujar Nirwan, Sabtu (31/5/2025).
Menurut Nirwan, total anggota
Koperasi BLN
mencapai sekitar 40.000 orang dengan akumulasi modal yang disetorkan mencapai Rp 3,1 triliun.
Permasalahan muncul setelah dikeluarkannya Surat No. 04.111/BLN/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025.
“Di surat tersebut disampaikan anggota yang mengikuti program Sipintar yang berbunga 4,17 persen per bulan akan dikonversi ke Sijangkung dengan bunga sebesar 2 persen per bulan,” ungkapnya.
Tak hanya bunga yang dipangkas, anggota juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran hingga tidak bisa menarik dana mereka yang telah disetorkan.
“Kerugian anggota tidak hanya karena penurunan bunga tersebut, tapi juga keterlambatan bayar. Bahkan anggota yang akan menarik dananya sampai sekarang tidak bisa,” tegas Nirwan.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Sultan Bima Sakti, menjelaskan bahwa pihak BLN berdalih kesulitan keuangan terjadi akibat penundaan pembayaran oleh mitra usaha serta dampak perekonomian global.
“BLN ini kan koperasi pemasaran yang kemudian melakukan kerja sama dengan pemerintah dan swasta, unit usahanya ada berbagai macam seperti trading dan tambang emas,” jelas Sultan.
Anggota koperasi, lanjutnya, berasal dari berbagai latar belakang seperti karyawan swasta, pensiunan, hingga perangkat desa, dengan nilai simpanan bervariasi.
“Mereka menyetor ke BLN minimal Rp 1,2 juta hingga miliaran. Asal uang tersebut ada yang berutang di lembaga keuangan lain, sehingga saat ada konversi di BLN dengan bunga lebih rendah, banyak yang tidak bisa mengangsur,” ujarnya.
Sultan, bersama kuasa hukum lainnya Ibnu Rosyadi dan Aditya Cahyo, menegaskan bahwa gugatan ini bertujuan agar BLN mengembalikan modal dan bunga yang dijanjikan.
“Kami berjuang untuk mengembalikan hak-hak anggota BLN yang memiliki kepentingan hukum yang sama,” pungkasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 12:22
Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi

Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 27 Mei 2025 – 16:06 WIB

Elshinta.com – Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah Robby Hernawan menyampaikan jawaban atas pengajuan hak interpelasi yang digulirkan oleh DPRD Kota Salatiga. Dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi yang digelar DPRD Kota Salatiga, Senin (26/5/2025) itu Wali Kota Salatiga menjawab empat materi hak interpelasi yaitu, masalah pemindahan pedagang Pasar Pagi Salatiga ke Pasar Rejosari, soal laporan efisiensi pengurangan tenaga harian lepas (THL), pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan kerahasiaan Perda nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tentang sampah.

Atas jawaban hak interpelasi yang disampaikan Wali Kota Salatiga itu empat dari lima Fraksi DPRD Kota Salatiga menolak.

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan selanjutnya menegaskan, pihaknya menerima dalam rapat paripurna kemudian DPRD Kota Salatiga memutuskan pengajuan hak angket.

“Saya juga meminta maaf atas ketidaknyamanan selama ini kepada masyarakat Salatiga khususnya kepada DPRD Kota Salatiga terkait sejumlah wacana kebijakan. kedepan saya juga mengajak ada komunikasi yang yang harmonis antara Pemkot Salatiga dan DPRD Kota Salatiga dan bahu-membahu membangun Kota Salatiga,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (27/5).

Sementara itu Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit sesuai rapat paripurna mengatakan, dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi DPRD Kota Salatiga ini 4 fraksi menolak jawaban dari Wali Kota Salatiga Robby Hernawan dan 1 fraksi menerima.

“Empat fraksi yang menolak jawaban wali kota mengusulkan hak angket. Satu fraksi yang menerima jawaban dari wali kota adalah Fraksi Gerindra, sedangkan empat fraksi yang menolak adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Keempat fraksi selanjutnya akan mengusulkan hak angke,” jelas Dance.

Sumber : Radio Elshinta

27/05/2025 16:48
Alasan Kejagung Periksa Bekas Pejabat Bank DKI di Kasus Kredit Sritex

Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung periksa sejumlah pejabat Bank DKI dan Bank Jawa Tengah terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan beberapa pejabat itu yakni Pemimpin Divisi Hukum Corporate dan Perkreditan Bank DKI berinisial SR, lalu Pemimpin Departemen Pencairan Pinjaman Group Operasional Bank DKI 2018-2023 berinisial JRZ, Pemimpin Divisi Risiko Kredit atau Pembiayaan Menengah dan Treasury PT Bank DKI tahun 2017-2023 berinisial HG dan Vice President Bisnis Komersial II Bank DKI berinisial ARA.

Sementara itu, menurut Harli, pihak Bank Jateng yang telah dimintai keterangannya adalah Analis Kredit Keuangan pada Kantor Layanan Surakarta Bank Jateng tahun 2018-2021 berinisial TS dan Kepala Seksi Legal dan Administrasi Kredit PT BPD Jateng Cabang Salatiga berinisial FAP.

“Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tuturnya di Jakarta, Senin (26/5) malam.

Sebelumnya, Kejagung menyampaikan total tagihan kredit yang belum dilunasi PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex (SRIL) tembus Rp3,58 triliun.

Uang triliunan itu berasal dari pemberian kredit bank plat merah, baik itu Himbara maupun bank daerah. Rinciannya, kredit yang telah diberikan bank pemerintah itu mulai dari Bank Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp395 miliar; Bank BJB Rp543 miliar; dan Bank DKI Rp149 miliar.

Selanjutnya, kredit juga diberikan oleh bank sindikasi seperti Bank BNI, Bank BRI dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2,5 triliun.

Dalam hal ini, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan berfokus pada bank plat merah lebih dulu. Sebab, pengusutan bank pemerintah itu berkaitan dengan kerugian negara.

Sementara itu jika menilik data piutang tetap kreditur Sritex mencapai Rp29,8 triliun. Jumlah itu terdiri dari tagihan dari kreditur preferen senilai Rp619,5 miliar, kreditur sparatis Rp919,7 miliar, dan kreditur konkuren Rp28,3 triliun. Angka ini per Januari 2025.

27/05/2025 08:30
Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

10/05/2025 12:55