Xcloud.id

kab/kota: Riyadh

  • Arab Saudi Puji Inggris Cs yang Akui Negara Palestina

    Arab Saudi Puji Inggris Cs yang Akui Negara Palestina

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi menyambut baik langkah empat negara Barat, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang mengakui secara resmi negara Palestina. Riyadh memuji keputusan negara-negara tersebut sebagai “komitmen serius untuk mendukung proses perdamaian”.

    Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (22/9/2025), menyebut pengakuan resmi yang diberikan keempat negara itu mencerminkan “komitmen serius… untuk mendukung proses perdamaian dan memajukan solusi dua negara”.

    “Kerajaan berharap lebih banyak negara mengakui negara Palestina dan mengambil langkah-langkah positif lebih lanjut, yang akan berkontribusi dalam memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk hidup damai di tanah mereka dan memungkinkan Otoritas Palestina untuk memenuhi tugasnya menuju masa depan yang aman, stabil, dan makmur bagi rakyat Palestina,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal kompak mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah tersebut didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).

    Israel memberikan reaksi kemarahan, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut langkah itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”.

    “Dan saya memiliki pesan lain untuk Anda: Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” tegasnya.

    Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pengakuan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Riyadh –

    Pakta pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan menggariskan, bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara mewajibkan dukungan militer demi menjamin keutuhan teritorial. Langkah ini diambil menyusul serangan Israel ke Qatar awal bulan ini.

    Kerajaan Saudi sejak lama memiliki ikatan ekonomi, religius, dan keamanan yang erat dengan Pakistan—termasuk, seperti yang ramai dilaporkan, memberikan dukungan finansial bagi program senjata nuklir Islamabad.

    Selama bertahun-tahun, analis maupun sejumlah diplomat Pakistan menyebut kemungkinan Arab Saudi berlindung di bawah “payung nuklir” Islamabad, terlebih saat ketegangan meningkat terkait program atom Iran.

    Pesan kepada Israel?

    Momentum penandatanganan pakta juga dipahami sebagai isyarat langsung kepada Israel, yang lama dicurigai sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah, dan kini tengah menjalankan operasi militer luas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Operasi yang dilancarkan Israel menjalar ke Iran, Lebanon, wilayah lain Palestina, Qatar, Suriah, hingga Yaman.

    Pemerintah di Tel Aviv sejauh ini belum menanggapi perjanjian tersebut. Amerika Serikat—selama ini penjamin keamanan tradisional negara-negara Teluk—juga belum memberikan komentar.

    Putra Mahkota Saudi yang berkuasa, Mohammed bin Salman, menandatangani pakta pertahanan dengan Pakistan pada Rabu (17/) bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Perjanjian itu tidak menyebut senjata nuklir secara spesifik, tetapi menegaskan: “Setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya,” menurut pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Pakistan dan Kantor Berita Saudi.

    “Perjanjian ini bertujuan mengembangkan aspek kerja sama pertahanan kedua negara dan memperkuat daya tangkal bersama terhadap setiap agresi,” demikian isi pernyataan itu.

    Sejarah panjang ikatan militer

    Komitmen Pakistan bagi pertahanan Arab Saudi sudah tertanam sejak puluhan tahun, terutama untuk melindungi kedua kota suci Mekkah dan Madinah. Pasukan Pakistan pertama kali dikirim ke Saudi pada akhir 1960-an, saat muncul kekhawatiran atas perang Mesir di Yaman.

    Pertalian itu makin erat setelah Revolusi Islam Iran 1979, yang meluapkan ketakutan dinasti al-Saud terhadap rejim Syiah di Teheran.

    Pakistan sendiri mengembangkan senjata nuklir untuk menandingi India. Kedua negara bertetangga itu telah berulang kali bentrok, termasuk saling serang setelah serangan pembunuhan terhadap turis di Kashmir India pada April lalu. Menurut Bulletin of Atomic Scientists, India diperkirakan memiliki 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan punya 170.

    Pada Kamis(18/9), Kementerian Luar Negeri India menyebutkan, pihaknya terus memantau pertalian baru Saudi-Pakistan. New Delhi menyatakan akan “mempelajari implikasi perkembangan ini bagi keamanan nasional serta stabilitas regional dan global.” Saudi sendiri juga memiliki hubungan dekat dengan India.

    Dukungan pada program Pakistan

    Dalam bukunya Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb, pensiunan Brigadir Jenderal Feroz Hassan Khan menulis betapa Saudi sejak awal telah memberikan “dukungan finansial besar” untuk program nuklir Pakistan.

    Sebuah kabel diplomatik AS tahun 2007 yang dipublikasikan WikiLeaks menyebut diplomat Pakistan di Riyadh sempat mengusulkan kemungkinan keterlibatan kerajaan Saudi dalam program pengembangan senjata nuklir.

    “Menurut para pejabat ini, mereka memahami bahwa Arab Saudi ingin melindungi diri maupun kawasan. Karena beberapa negara lain—khususnya Mesir—tak mampu mengembangkan sistem senjata nuklir akibat kendala finansial, maka logis jika Saudi mengambil peran sebagai ‘pelindung fisik’, sama seperti perannya kian besar sebagai mediator perdamaian di berbagai konflik kawasan,” demikian isi kabel diplomatik tersebut.

    Baik Pakistan maupun Saudi tidak menjawab pertanyaan Associated Press yang diajukan Kamis (18/9), soal apakah pakta ini mencakup arsenal nuklir Islamabad.

    Benang merah menuju Teheran

    Arab Saudi sebelumnya sempat meminta bantuan AS untuk mengembangkan program nuklir sipil, sebagian melalui rencana normalisasi diplomatik dengan Israel sebelum serangan Hamas 2023. Program itu bisa membuka peluang Saudi memperkaya uranium di dalam negeri—hal yang membuat gusar pakar nonproliferasi, karena pengayaan uranium juga bisa mengarah ke pengembangan senjata nuklir.

    Putra Mahkota MBS pernah berkata, kerajaan akan berusaha mengembangkan senjata nuklir jika Iran dibiarkan memiliki bom atom. Saat ini Saudi diyakini sudah memiliki program rudal balistik domestik, yang berpotensi menjadi sistem pengantar hulu ledak nuklir.

    Meski begitu, Saudi masih menjadi anggota Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan belum diketahui mengambil langkah untuk mengembangkan bom sendiri.

    Sebelum pakta pertahanan diteken, Iran sempat mengirim Ali Larijani untuk berkunjung ke Riyadh. Dia adalah tokoh senior sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Boleh jadi langkah itu membuka kesempatan bagi kerajaan untuk menjelaskan kepada Teheran, yang sejak 2023 menjalin komunikasi melalui mediasi China.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: India Minta IAEA Awasi Ketat Senjata Nuklir Pakistan

    (nvc/nvc)

  • AS-Arab Saudi Gelar Latihan Militer Gabungan untuk Tangkal Serangan Drone

    AS-Arab Saudi Gelar Latihan Militer Gabungan untuk Tangkal Serangan Drone

    Riyadh –

    Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi telah menyelesaikan latihan militer gabungan yang digelar di kawasan Timur Tengah pekan ini. Latihan gabungan ini melibatkan latihan tembak langsung dalam upaya menangkal sistem udara tak berawak (UAS) atau serangan drone.

    Latihan gabungan kedua negara yang bersekutu ini menggarisbawahi urgensi yang semakin meningkat untuk mempertahankan diri dari ancaman drone yang terus berkembang.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (18/9/2025), menyebut latihan gabungan ini sebagai latihan “Red Sands” yang paling ambisius sejauh ini, dengan mempertemukan 20 sistem kontra-drone dalam latihan tembak langsung di Lapangan Latihan Shamal-2 di wilayah timur laut Saudi.

    Latihan ini disebut fokus pada pengintegrasian radar, sensor, dan senjata untuk mendeteksi, melacak, serta menghancurkan ancaman udara modern dengan cepat, termasuk kawanan drone.

    Di antara kemampuan yang diuji coba, pasukan AS dan Saudi mengintegrasikan sistem komando dan kontrol, serta penembak yang mampu menghancurkan kawanan drone. Hal serupa telah berhasil dilakukan militer Ukraina dalam melumpuhkan pertahanan udara Rusia.

    CENTCOM menyebut bahwa “Drone Defeat Rounds” atau DDR ditembakkan dari senapan kaliber-12, setiap peluru melepaskan 729 pelet tungsten yang lebih padat daripada pelet timah yang menghasilkan energi kinetik yang jauh lebih besar.

    Pesawat jenis rotary-wing dan fixed-wing juga dilibatkan dalam latihan gabungan tersebut, bersama dengan pesawat AC-130 dan helikopter Apache AH-64, serta jet-jet tempur Saudi jenis F-15, AH-64 dan Typhoon.

    Laksamana Brad Cooper, yang melakukan kunjungan regional pertamanya sejak menjabat Komandan CENTCOM, mengawasi langsung latihan gabungan itu bersama Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Saudi, Jenderal Fayyadh Al-Ruwaili, dan mengunjungi Pusat Eksperimen Terpadu Red Sands.

    Cooper juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Khalid bin Salman.

    “Dalam pertemuan tersebut, kami meninjau aspek-aspek kerja sama pertahanan dan membahas perkembangan terbaru di kawasan, serta upaya bersama dalam mengatasinya dengan cara yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” kata Pangeran Khalid merujuk soal pertemuannya dengan Cooper.

    Dalam pernyataannya, Cooper menyebut AS dan Saudi “bahu-membahu” untuk “berinovasi dan beradaptasi” dalam menghadapi ancaman yang muncul.

    “Ancaman yang ditimbulkan oleh maraknya penggunaan drone canggih merupakan tantangan yang mendesak,” sebutnya.

    “Bekerja sama bahu-membahu dengan mitra-mitra regional untuk berinovasi dan beradaptasi menjadi lebih penting dari sebelumnya,” cetus Cooper.

    AS dan Saudi juga menggelar serangkaian latihan keamanan maritim bersama pada awal tahun ini, yang menandai langkah maju lainnya dalam memperdalam kemitraan militer antara kedua negara.

    CENTCOM juga menekankan bahwa Iran dan proksinya telah meluncurkan ribuan drone dan rudal tempur di kawasan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Jemaah Panik Rudal Nyasar Meledak di Area Masjid Nabawi, Ini Kata KBRI Riyadh

    Jemaah Panik Rudal Nyasar Meledak di Area Masjid Nabawi, Ini Kata KBRI Riyadh

    GELORA.CO – Suara ledakan yang disebut terjadi di sekitar Masjid Nabawi, Madinah, Kamis (11/9/2025) dini hari, masih menyisakan tanda tanya. Hingga Sabtu (13/9/2025), pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh mengaku belum menerima informasi resmi dari otoritas Arab Saudi.

    Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Riyadh, Mahendra, menegaskan tidak ada satu pun media lokal Saudi yang memberitakan peristiwa tersebut. Ia memastikan hingga saat ini belum ada informasi valid terkait isu ledakan di kota suci itu.

    “Tidak ada satu pun media di sini membahas hal itu. Namun biar saya cek lebih lanjut ya,” kata Mahendra saat dikonfirmasi Inilah.com, Sabtu (13/9/2025).

    “Belum ada pemberitaan yang valid dari media Saudi. Informasinya demikian,” tambahnya melalui pesan WhatsApp.

    Ledakan dan Spekulasi di Media Sosial

    Kabar suara ledakan di Madinah semula beredar luas di media sosial. 

    Sebagian warganet menduga cahaya tersebut berasal dari rudal yang dicegat sistem pertahanan udara Arab Saudi. Namun otoritas Al Haramain meminta publik menahan diri dan tidak berspekulasi.

    “Kami mengetahui adanya insiden di dekat Masjid Nabawi sekitar pukul 05.43 kemarin pagi, di mana terdengar suara ledakan dan beberapa visual terekam. Kami meminta semua pihak menahan diri dari spekulasi dan menunggu informasi resmi dari sumber berwenang,” tulis akun Inside the Haramain di X.

    Video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan cahaya melesat di langit dengan suara dentuman keras sekitar pukul 05.43 waktu setempat. Peristiwa itu bertepatan dengan salat subuh di Masjid Nabawi.

    Beberapa saksi mata menyebut sempat melihat objek mirip rudal melintas di atas kota suci. Seorang jamaah di Masjid Al Shohada mengatakan, “Setelah salat subuh terdengar suara ledakan besar. Keluar masjid saya melihat serpihan jatuh di dekat area ibadah.”

    Seorang lainnya yang berada di atap Masjid Nabawi juga mengaku mendengar dentuman keras. 

    “Alhamdulillah, semua aman. Kami selamat,” ujarnya dikutip dari Siasat Daily.

    Dugaan Keterkaitan dengan Konflik Yaman–Israel

    Meski belum ada keterangan resmi, sejumlah netizen mengaitkan insiden ini dengan ketegangan terbaru di kawasan. Sehari sebelumnya, militer Israel mengaku mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman usai melakukan serangan udara di Sanaa dan Jawf.

    “Mungkin sebuah misil diluncurkan dari Yaman ke Israel, dan Arab Saudi mencegatnya,” tulis seorang warganet.

    Namun hingga kini, pemerintah Arab Saudi masih bungkam, dan KBRI Riyadh menegaskan belum ada konfirmasi resmi yang bisa dijadikan rujukan.

  • Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Ramallah –

    Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina tanpa kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di New York, Amerika Serikat (AS), resolusi yang disebut “Deklarasi New York” — yang diajukan Prancis dan Arab Saudi — itu mendapatkan 142 suara mendukung, dengan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan AS, dan 12 suara memilih abstain.

    “Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa… tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (yang dianeksasi Israel) sebagai ibu kotanya,” sebutnya.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan Hamas.

    Deklarasi New York ini secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kompak mendukung resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang — termasuk Israel dan sekutu utamanya, AS — dan 12 suara memilih abstain.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan mereka untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Hasil voting resolusi yang mendukung negara Palestina yang bebas dari Hamas ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Foto: AFP/ANGELA WEISS

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Lihat juga Video ‘Trump Didemo Massa Pro-Palestina di Restoran, Diteriaki Hitler’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Majelis Umum PBB Akan Voting Resolusi Negara Palestina Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Akan Voting Resolusi Negara Palestina Bebas dari Hamas

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melakukan pemungutan suara atau voting untuk mendukung “Deklarasi New York”, sebuah resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara untuk Israel dan Palestina, namun tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan badan dunia itu mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” ini, seperti dilansir AFP, Jumat (12/9/2025), menyatakan di dalamnya bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”.

    Deklarasi itu kemudian menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Voting akan digelar dalam rangkaian Sidang Umum PBB yang digelar di markas besar badan dunia tersebut di New York, Amerika Serikat (AS).

    Deklarasi New York tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan pernyataan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Voting untuk Deklarasi New York itu akan mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB mendatang yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina selama Sidang Umum PBB berlangsung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kejari Jakbar Tunggu 14 Hari Sebelum Pulangkan Korban KDRT Pria Arab Saudi Megapolitan 11 September 2025

    Kejari Jakbar Tunggu 14 Hari Sebelum Pulangkan Korban KDRT Pria Arab Saudi Megapolitan 11 September 2025

    Kejari Jakbar Tunggu 14 Hari Sebelum Pulangkan Korban KDRT Pria Arab Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Hendri Antoro, menyatakan akan menunggu selama 14 hari sebelum memproses pemulangan Alifah Futri (22), korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh WNA Arab Saudi.
    Langkah itu dilakukan karena putusan majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat pada Kamis (11/9/2025) belum berkekuatan hukum tetap atau
    inkracht
    .
    Menurut Hendri, pihak tergugat, termasuk pelaku KDRT Hamad Saleh (39) yang berkewarganegaraan Arab Saudi, masih memiliki hak untuk mengajukan banding.
    “Kami semuanya menghormati bahwa ini putusan belum inkracht. Kami masih menunggu 14 hari lagi, apakah ada upaya banding,” kata Hendri kepada wartawan, Kamis.
    Apabila tidak ada banding, Hendri memastikan pihaknya akan menempuh proses rogatori, yakni melimpahkan berkas hasil persidangan di PA Jakbar kepada pengadilan di Arab Saudi.
    “Ketika ini nanti sudah inkracht, kami akan melakukan satu langkah administratif memastikan bahwa perkawinannya akan dibatalkan,” ujarnya.
    Hendri mengakui, proses rogatori akan menjadi tantangan tersendiri karena harus melalui tahapan administratif yang panjang sebelum korban dapat dipulangkan ke Indonesia.
    “Kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, bagaimana agar nanti WNI kita yang sekarang sedang di Saudi bisa dibawa pulang,” jelasnya.
    Ia menambahkan, saat ini Alifah sudah berada di rumah aman atau safe house milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.
    “Sejak bulan Februari 2025 itu, sudah ada di
    safe house,
    di KBRI di sana. Sudah aman. Alhamdulillah orang tua juga satu minggu sekali bisa menghubungi via telepon,” kata Hendri.
    Sebelumnya, PA Jakarta Barat mengabulkan gugatan Kejari Jakbar atas pembatalan pernikahan Alifah Futri dengan Hamad Saleh. Gugatan tersebut didaftarkan pada 30 April 2025 dengan nomor perkara 1175/Pdt.G/2025/PA.JB.
    Putusan diketok oleh majelis hakim pada Kamis (11/9/2025) siang. Dalam amar putusan, Hakim Ketua Drs. Amiruddin menyatakan gugatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dikabulkan.
    “Membatalkan perkawinan atau pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 sebagaimana yang termaktub dalam akta nikah nomor 3173011082024040 tanggal 7 Agustus tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat,” ucap Amiruddin.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PA Jakbar kabulkan gugatan pembatalan perkawinan WNI dengan WNA Arab

    PA Jakbar kabulkan gugatan pembatalan perkawinan WNI dengan WNA Arab

    Jakarta (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat mengabulkan gugatan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jakarta Barat ihwal pembatalan perkawinan seorang WNI dengan warga negara Arab Saudi.

    Pengabulan gugatan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim PA Jakarta Barat, Aminuddin dengan nomor 1175/Pdt.G/2025/PA.JB di Kantor PA Jakarta Barat, Kamis.

    Kepala Kejari Jakarta Barat, Hendri Antoro, menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut meski belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

    “Kami masih menunggu 14 hari lagi apakah ada upaya banding dari tergugat. Andaikan tidak tentu nanti akan kami melakukan satu langkah hukum, langkah administrasi selanjutnya,” katanya.

    Hendri menjelaskan, proses persidangan berjalan lancar meski sempat menghadapi tantangan administrasi karena tergugat berada di luar negeri.

    “Tidak ada kendala, hanya tantangan karena harus melalui proses rogatori yang memang SOP dari Mahkamah Agung,” kata dia.

    Menurut Hendri, langkah hukum ini ditempuh setelah pihaknya mendapat arahan dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk melakukan gugatan pembatalan perkawinan.

    Setelah melakukan telaah dan klarifikasi dengan berbagai pihak, termasuk KUA, Kemenag, hingga keluarga, JPN akhirnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama.

    “Ketika (putusan) ini nanti sudah inkrah, kami akan melakukan satu langkah administratif. Memastikan bahwa perkawinannya akan dibatalkan,” ujarnya.

    Sementara mengenai kondisi korban, Hendri mengatakan sudah berada di rumah aman (safe house) KBRI Riyadh sejak Februari 2025 dan dalam kondisi terlindungi.

    “Dan kalau tidak salah setiap minggu sekali orang tuanya masih bisa telepon,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tengah berupaya untuk memulangkan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Arab Saudi dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

    Pendaftaran gugatan telah dilakukan pada Rabu (30/4).

    “Gugatan diajukan atas dasar informasi dari Atase Hukum di KBRI Riyadh yang menerangkan bahwa telah terjadi KDRT terhadap WNI perempuan,” kata Hendri pada Jumat (2/5).

    Hendri mengatakan bahwa sebelum tinggal di Arab Saudi, korban menikah dengan warga negara Arab Saudi di wilayah Jakarta Barat.​​​​​​​

    Setelah didalami, kata Hendri, didapati bukti awal bahwa perkawinan antara WNI dan WNA tersebut tidak sesuai prosedur dengan alasan sebagaimana Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan pasal 22 yang menyebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

    Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) juga menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

    “Gugatan pembatalan perkawinan ini sebagai wujud nyata kehadiran Negara dalam melindungi hak-hak warga negara untuk hidup aman dan tentram,” ujar Hendri.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putra Mahkota Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Qatar: Aksi Kriminal!

    Putra Mahkota Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Qatar: Aksi Kriminal!

    Riyadh –

    Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengutuk keras serangan Israel terhadap Qatar. MBS menyebut serangan tersebut sebagai “aksi kriminal”.

    Kecaman itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), disampaikan MBS saat berbicara via telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    Militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan para pemimpin senior kelompok Hamas yang ada di Doha, ibu kota Qatar, pada Selasa (9/9).

    “Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan solidaritas penuh Kerajaan (Saudi) dengan … Qatar dan menegaskan kecaman atas serangan secara terang-terangan oleh Israel terhadap negara Qatar, yang merupakan aksi kriminal dan pelanggaran berat terhadap hukum dan norma internasional,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

    MBS, menurut SPA, juga menekankan bahwa “Kerajaan (Saudi) mengerahkan seluruh kemampuannya” untuk mendukung Qatar dan langkah-langkah yang diambilnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya.

    Kementerian Luar Negeri Saudi, secara terpisah, juga menyatakan kecaman untuk serangan Israel terhadap Qatar.

    Otoritas Qatar sebelumnya mengatakan bahwa Israel melancarkan serangan udara terhadap wilayahnya, terutama menargetkan gedung-gedung permukiman yang menjadi tempat tinggal sejumlah anggota biro politik Hamas di ibu kota Doha.

    Belum ada pernyataan resmi dari otoritas Qatar mengenai korban jiwa akibat serangan itu, dan seberapa besar dampak kerusakan yang terjadi.

    Meskipun seorang pejabat senior Hamas, Suhail al-Hindi, menyebut putra dan ajudan negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya, tewas akibat serangan Israel tersebut. Suhail memastikan para pemimpin senior Hamas selamat.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya, menegaskan serangan tersebut sebagai operasi independen dan mengatakan bahwa Israel akan bertanggung jawab penuh.

    “Tindakan hari ini terhadap para pemimpin Hamas adalah operasi Israel yang sepenuhnya independen,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah unggahan media sosial, dilansir Al Jazeera.

    “Israel yang memulainya, Israel yang melaksanakannya, dan Israel bertanggung jawab penuh,” lanjut Netanyahu.

    Serangan Israel itu menuai kritikan negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis. Sedangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya “tidak senang dengan seluruh situasi ini”, meskipun Tel Aviv dilaporkan telah mengabari Washington terlebih dahulu sebelum membombardir Doha.

    Tonton juga video “Inggris dan Prancis Kompak Mengecam Serangan Israel ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)