Xcloud.id

kab/kota: Riyadh

  • Raja Salman-MBS Beri Ucapan Selamat ke Putin yang Menangi Pilpres Rusia

    Raja Salman-MBS Beri Ucapan Selamat ke Putin yang Menangi Pilpres Rusia

    Riyadh –

    Kerajaan Arab Saudi mengucapkan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kemenangan telak dalam pilpres yang digelar selama tiga hari pada akhir pekan lalu. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Raja Salman bin Abdulaziz al Saud dan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

    Seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (21/3/2024), MBS bahkan membahas “hubungan kuat” antara Riyadh dan Moskow dalam percakapan telepon dengan Putin.

    Laporan kantor berita Saudi Press Agency (SPA) pada Senin (18/3) waktu setempat menyebut Raja Salman dan MBS mengirimkan pesan via kabel diplomatik untuk mengucapkan selamat kepada Putin.

    MBS juga mengucapkan selamat kepada Putin melalui panggilan telepon.

    Percakapan telepon antara MBS dan Putin itu, menurut laporan SPA, “menyoroti hubungan kuat antara kedua negara dan menjajaki jalan untuk kerja sama lebih lanjut”.

    Data resmi pilpres Rusia, seperti dilaporkan kantor berita RIA, menunjukkan Putin berhasil memperoleh 87,33 persen suara dalam pilpres yang berlangsung selama tiga hari, yakni antara 15 Maret hingga 17 Maret, di berbagai wilayah Rusia.

    Angka itu mencetak rekor untuk kemenangan dengan perolehan suara tertinggi dalam pilpres di negara tersebut, dengan tidak adanya persaingan yang nyata.

    Kemenangan itu juga menandai masa jabatan atau periode kelima Putin sebagai Presiden Rusia.

    Rusia merupakan mitra strategis jangka panjang bagi Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya, dan merupakan anggota kelompok negara-negara penghasil minyak OPEC+, di mana beberapa negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menjadi bagiannya.

    Pada Desember tahun lalu, Putin mengunjungi Saudi dan bertemu dengan MBS.

    Selain dari Saudi, ucapan selamat dan harapan terbaik untuk Putin juga disampaikan oleh negara-negara Teluk seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Eropa, Bahrain, Oman, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Umumkan Donasi Rp 625 Miliar untuk UNRWA

    Arab Saudi Umumkan Donasi Rp 625 Miliar untuk UNRWA

    Riyadh –

    Arab Saudi mengumumkan donasi sebesar USD 40 juta atau setara Rp 625,8 miliar untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA, yang sedang menghadapi pemotongan pendanaan besar-besaran dan seruan pembubaran yang dicetuskan oleh Israel.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/3/2024), Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSrelief) mengumumkan pada Rabu (20/3) bahwa pendanaan itu akan mendukung “upaya bantuan kemanusiaan UNRWA di Jalur Gaza”, yang dilanda perang selama lima bulan terakhir.

    “Pendanaan ini akan menyediakan makanan bagi lebih dari 250.000 orang dan tenda untuk 20.000 keluarga,” sebut KSrelief dalam pernyataannya.

    UNRWA yang dibentuk tahun 1949 silam berada di bawah pengawasan ketat setelah Israel menuduh belasan pegawai badan PBB itu terlibat dalam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memicu perang di Jalur Gaza.

    Banyak negara telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA, meskipun PBB mengatakan bahwa Israel belum memberikan bukti apa pun atas tuduhannya. PBB telah meluncurkan penyelidikan internal dan independen terhadap tuduhan-tuduhan yang muncul terkait UNRWA.

    “Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di Gaza,” ucap kepala KSrelief, Abdullah al-Rabeeah, dalam pernyataannya.

    Kepala UNRWA Phillipe Lazzarini, dalam pernyataannya, menyebut donasi dari Riyadh “mencerminkan solidaritas yang selalu ditunjukkan oleh Kerajaan (Saudi) kepada warga Palestina”.

    UNRWA mempekerjakan sekitar 30.000 orang di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, termasuk 13.000 staf di wilayah Jalur Gaza, dan di negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon dan Suriah.

    Lazzarini yang merupakan seorang veteran dalam badan PBB dan mengurusi misi kemanusiaan lainnya, mengatakan bulan lalu bahwa dirinya meyakini tujuan Israel adalah “menghancurkan UNRWA” yang telah sejak lama berada di garis depan upaya bantuan dan pendidikan di Jalur Gaza.

    Upaya bantuan kemanusiaan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pengiriman bantuan melalui udara dan peluncuran koridor kemanusiaan maritim dari Siprus.

    Namun PBB dan lembaga bantuan lainnya memperingatkan bahwa bantuan-bantuan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak di Jalur Gaza yang kini ada di ambang bencana kelaparan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan 120 Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jatim akan berlangsung pada 31 Agustus 2024. Dari 120 orang, 53 anggota DPRD Jatim petahana gagal terpilih kembali.

    Suara terbanyak diraih PKB dengan 27 kursi, urutan kedua diduduki PDIP memperoleh 21 kursi (berkurang 6 kursi). Kemudian, Gerindra memperoleh 21 kursi (bertambah 6 kursi), Golkar 15 kursi (bertambah 2 kursi), Demokrat 11 kursi (berkurang 3 kursi), NasDem 10 kursi (bertambah 1 kursi), PKS 5 kursi (bertambah 1 kursi), PAN 5 kursi (berkurang 1 kursi), PPP 4 kursi (berkurang 1 kursi), dan pendatang baru PSI 1 kursi.

    Yang hilang sama sekali adalah kursi milik PBB dan Partai Hanura. Pada Pileg 2019, masing-masing mendapatkan 1 kursi.

    Berikut Anggota DPRD Jatim yang gagal terpilih kembali untuk periode 2024-2029:

    1. Dapil Jatim I (Surabaya)

    Syamsul Arifin (PKB)
    Agatha Retnosari (PDIP)
    Hadi Dediyansah (Gerindra)
    Hartoyo (Demokrat)
    Agustin Poliana (PDIP)

    2. Dapil Jatim II (Sidoarjo)

    Kusnadi (PDIP)-tidak nyaleg
    Ach Amir Aslichin (PKB)-tidak nyaleg
    Khulaim (PAN)

    3. Dapil Jatim III (Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Probolinggo)

    Muzamil Syafi’i (NasDem)
    Ahmad Hilmy (PKB)
    Kusnadi (Demokrat)
    Rohani Siswanto (Gerindra)-tidak nyaleg kembali
    Anwar Sadad (Gerindra)-maju caleg DPR RI

    4. Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    Hermanto (PDIP)
    Akik Zaman (PKB)

    5. Dapil Jatim V (Jember dan Lumajang)

    Umi Zahrok (PKB)
    Hari Putri Lestari (PDIP)
    Karimullah Dahrujiadi (Golkar)
    Artono (PKS)
    Reno Zulkarnaen (Demokrat)

    6. Dapil Jatim VI (Malang Raya)

    Sugeng Pujianto (PDIP)
    Dwi Hari Cahyono (PKS)
    Gunawan (PDIP)
    Daniel Rohi (PDIP)

    7. Dapil Jatim VII (Blitar dan Tulungagung)

    Mochamad Alimin (Golkar)
    Bambang Rianto (Hanura)

    8. Dapil Jatim VIII (Kota dan Kabupaten Kediri)

    Heri Setiawan (PDIP)
    Subianto (Demokrat)
    Basuki Babussalam (PAN)

    9. Dapil Jatim IX (Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, Ponorogo)

    Bambang Juwono (PDIP)
    HM Noer Soetjipto (Gerindra)
    Riyadh Rosyadi (PKS)
    Eko Prasetyo Wahyudiarto (Demokrat)
    Suyatmi Priasmoro (NasDem)
    Khusni M Husni (PKB)
    Diana Amaliyah Verawatiningsih (PDIP)

    10. Dapil Jatim X (Jombang dan Mojokerto)

    Gatot Supriyadi (PDIP)
    Kuswanto (Demokrat)
    A Sillahuddin (PPP)

    11. Dapil Jatim XI (Madiun dan Nganjuk)

    Ida Bagus Nugroho (PDIP)
    Aisyah Lilia Agustini (PKB)
    Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio (Golkar)

    12. Dapil Jatim XII (Tuban dan Bojonegoro)

    Go Tjong Ping (PDIP)
    Surawi (Demokrat)
    Agung Supriyatno (PAN)

    13. Dapil Jatim XIII (Gresik dan Lamongan)

    Ufiq Zuroida (PKB)
    Andy Firasadi (PDIP)
    Amar Saifudin (PAN)

    14. Dapil Jatim XIV (Madura)

    Aliyadi (PKB)
    Nur Fitriana (PKB)
    Mohammad Ashari (NasDem)
    Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Golkar)
    Mathur Husyairi (PBB)
    Zainal Abidin (Demokrat)

    [tok/beq]

  • Padat dan Khusyuk, Begini Suasana Buka Puasa hingga Tarawih di Masjidil Haram

    Padat dan Khusyuk, Begini Suasana Buka Puasa hingga Tarawih di Masjidil Haram

    Makkah –

    Arab Saudi telah memulai bulan Ramadan sehari lebih dulu dari Indonesia. Lalu, bagaimana suasana berbuka puasa dan salat Tarawih di Masjidil Haram?

    Dilihat dari situs The General Presidency of Haramain yang merupakan institusi pemerintah Saudi untuk mengurus dua masjid suci, Selasa (12/3/2024), tampak jemaah memadati Masjidil Haram di Makkah untuk berbuka puasa.

    Suasana Masjidil Haram pada malam kedua Ramadan 1445 H (The General Presidency of Haramain)

    Para jemaah yang mengenakan pakaian ihram terlihat meminum air zamzam dan memakan kurma saat berbuka puasa pada Senin (11/3). Mereka kemudian melanjutkan ibadah salat Magrib berjemaah.

    Suasana semakin padat menjelang Tarawih. Jemaah memenuhi area di pelataran Ka’bah, bangunan Masjidil Haram hingga pelataran luar Masjidil Haram.

    Suasana salat berlangsung khusyuk. Salat Tarawih di Masjidil Haram dilakukan sebanyak 10 rakaat diikuti salat Witir 3 rakaat.

    Sebelumnya, Arab Saudi menetapkan 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Penetapan 1 Ramadan di Arab Saudi setelah penampakan bulan di Hawtat Sudair.

    Suasana Masjidil Haram pada malam kedua Ramadan 1445 H (The General Presidency of Haramain)

    Dilansir Arab News, pemantauan bulan yang dilakukan para astronom dari Departemen Observatorium Astronomi Universitas Majmaah di Riyadh ini menandai dimulainya bulan suci bagi umat muslim. Peristiwa penting ini dipimpin oleh astronom terkemuka Saudi, Direktur Observatorium Astronomi, Abdullah Al-Khudairi, di Sudair.

    Lihat juga Video: Jeritan Hati Warga Palestina di Hari Pertama Puasa Ramadan

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Kucurkan Bantuan Rp 3,9 T untuk Pemerintah Yaman

    Arab Saudi Kucurkan Bantuan Rp 3,9 T untuk Pemerintah Yaman

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi mengucurkan bantuan sebesar US$ 250 juta atau setara Rp 3,9 triliun untuk pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Riyadh mendukung pemerintah Yaman dalam perang melawan pemberontak Houthi yang kini menguasai ibu kota dan sejumlah wilayah di negara tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Senin (12/2/2024), bantuan itu diberikan Saudi pada Minggu (11/2), menyusul pembayaran awal dengan jumlah yang sama yang diumumkan pada Agustus tahun lalu, ketika Riyadh berkomitmen menyediakan total US$ 1,2 miliar untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah dan membayar gaji para pegawai negeri.

    “Hibah gelombang kedua untuk membantu mengatasi defisit anggaran pemerintah Yaman telah ditransfer ke Bank Sentral Yaman di Aden, besarnya US$ 250 juta untuk mendukung gaji, upah dan pengeluaran,” ucap Duta Besar Saudi untuk Yaman, Mohammed al-Jaber, via media sosial.

    Pemerintah Yaman yang diakui internasional pindah ke Aden, sebuah kota pelabuhan di pantai selatan negara tersebut, setelah Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sanaa tahun 2014 lalu.

    Tahun 2015 lalu, Saudi memobilisasi koalisi internasional yang bertujuan menggulingkan Houthi dari kekuasaan di Yaman.

    Perang yang terjadi kemudian di Yaman telah menewaskan ratusan ribu orang, baik secara langsung dalam pertempuran maupun secara tidak langsung akibat blokade maritim dan udara yang diberlakukan Saudi.

    Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak April 2022 memicu penurunan tajam dalam pertempuran di Yaman. Gencatan senjata itu secara resmi berakhir enam bulan kemudian, namun sebagian besar pertempuran masih terhenti.

    Pemerintahan Yaman yang berbasis di Aden telah sejak lama berjuang untuk membiayai layanan dasar dan membayar gaji para pegawai negeri.

    Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan tahun lalu bahwa “perang ekonomi” antara pihak-pihak yang berkonflik telah memperburuk masalah negara tersebut.

    Kesepakatan pemulihan hubungan yang mengejutkan antara Saudi dan Iran yang diumumkan pada Maret tahun lalu telah meningkatkan harapan akan gencatan senjata yang bertahan lama di Yaman, meskipun sejauh ini belum ada terobosan yang diumumkan.

    Beberapa bulan terakhir, Houthi melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, yang disebut oleh kelompok itu sebagai wujud dukungan untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel dalam perangnya melawan Hamas.

    Militer Amerika Serikat (AS) dan Inggris, bulan lalu, memulai serangkaian serangan terhadap target-target Houthi di Yaman yang bertujuan mengurangi kemampuan kelompok itu menargetkan kapal-kapal di rute perdagangan utama Laut Merah.

    Para analis memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan di kawasan itu bisa menggagalkan upaya untuk menengahi perdamaian di Yaman.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Riyadh –

    Arab Saudi kembali menyampaikan penegasan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik yang terjalin dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka dan diakui. Penegasan ini disampaikan Riyadh kepada Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah dalam upaya normalisasi Saudi dan Israel.

    Seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Rabu (7/2/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi secara jelas menegaskan kepada Washington, pekan ini, bahwa negara Palestina yang merdeka itu harus diakui berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 silam dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Tidak hanya itu, Riyadh juga menegaskan bahwa hubungan diplomatik tidak akan terjalin hingga “agresi” militer Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari daerah kantong Palestina tersebut.

    “Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mengenai diskusi antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat mengenai proses perdamaian Arab-Israel, dan mengingat apa yang telah disampaikan kepada juru bicara keamanan nasional AS, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan pentingnya saudara-saudara rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan terbaru yang dirilis Rabu (7/2) waktu setempat, seperti dikutip Saudi Press Agency (SPA).

    “Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi teguhnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali negara Palestina yang merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegas pernyataan tersebut.

    “Dan jika agresi Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari Jalur Gaza,” imbuh Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Penegasan terbaru Saudi ini disampaikan setelah juru bicara keamanan nasional Gedung Putih AS John Kirby, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (6/2), mengatakan bahwa perundingan normalisasi Saudi-Israel “sedang berlangsung” dan bahwa Washington telah “menerima tanggapan positif dari kedua belah pihak bahwa mereka bersedia melanjutkan diskusi itu”.

    Saudi yang menjadi rumah bagi situs-situs tersuci dalam ajaran Islam, tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham tahun 2020 yang dimediasi oleh AS. Beberapa negara Teluk, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

    Pernyataan terbaru Saudi tersebut dirilis setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken berkunjung ke Riyadh dan bertemu dengan putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi, pada Senin (5/2) waktu setempat.

    Pertemuan itu dilaporkan membahas sejumlah isu, termasuk soal situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan upaya mencegah penyebaran konflik di Timur Tengah.

    Saat berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, Blinken mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan di Riyadh, MBS “menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi dalam mengupayakan” normalisasi dengan Israel.

    “Tapi dia juga memperjelas apa yang telah dia katakan kepada saya sebelumnya, yaitu bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dua hal — berakhirnya konflik di Gaza, dan jalur yang jelas dan kredibel dalam jangka panjang menuju pembentukan negara Palestina,” tutur Blinken.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Jakarta –

    Arab Saudi akan membuka sebuah toko di Riyadh yang menjual minuman beralkohol kepada warga asing non-Muslim toko pertama yang dibuka dalam 70 tahun terakhir.

    Pelanggannya akan dibatasi pada para staf diplomatik, yang selama ini mengimpor minuman keras dalam kemasan resmi tertutup dikenal sebagai kantong diplomatik.

    Pejabat Arab Saudi mengatakan tujuan pembukaan toko tersebut sebagai jalan keluar terhadap “perdagangan gelap alkohol”.

    Larangan menjual minuman alkohol resmi diberlakukan di Saudi sejak 1952 melalui sebuah undang-undang.

    Keputusan ini diambil setelah salah satu anak Raja Abdulaziz mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, kemudian menembak mati seorang diplomat Inggris.

    AFPTuris asal Polandia mendengarkan pemandu saat mengunjungi museum King Abdulaziz di Masmak di kawasan tua ibu kota Saudi, Riyadh, 17 Oktober 2019.

    Toko baru yang menjual alkohol itu akan berlokasi di Kawasan Diplomatik Riyadh di sebelah barat pusat kota, ungkap dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP dan Reuters.

    Meski demikian akan ada sejumlah batasan. antara lain:

    Warga asing yang ingin mengonsumsi minuman beralkohol harus mendaftar terlebih dahulu dan mendapat izin dari pemerintah Saudi.Tidak seorang pun yang berusia di bawah 21 tahun akan diizinkan berada di dalam toko yang menjual alkohol dan “mengenakan pakaian yang pantas” saat berada di dalamnya.Calon pembeli tidak akan bisa mengirim minuman beralkohol itu melalui jasa pengantar.Ada pembatasan untuk mengonsumsi alkohol setiap bulan, ungkap pernyataan itu.

    AFPSejumlah perempuan Saudi berjalan di dalam mal ‘Faysalia’ di Kota Riyadh, 26 September 2011.

    Namun menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP peraturan ini tidak akan terlalu ketat.

    Pelanggan akan dibatasi hingga 240 “poin” alkohol per bulan.

    Satu liter minuman beralkohol bernilai enam poin, satu liter anggur bernilai tiga poin, dan satu liter bir bernilai satu poin.

    Juga tidak disebutkan bahwa pelanggan toko minuman beralkohol itu akan diperluas ke orang asing “biasa” tanpa hak diplomatik di negara tersebut, yang secara resmi tidak memiliki akses terhadap alkohol.

    Baca juga:

    AFPFoto yang diambil pada 9 September 2022 memperlihatkan pemandangan di ruas jalan Taylia di Ibu Kota Saudi, Riyadh.

    Meskipun alkohol akan menjadi bagian dari kehidupan di Riyadh, para konsumennya sebaiknya bersikap hati-hati di mana mereka minum dan bagaimana mereka berperilaku setelahnya.

    Berdasarkan peraturan di Saudi saat ini, hukuman bagi pengonsumsi atau kepemilikan alkohol dapat mencakup denda, hukuman penjara, cambuk di depan umum, dan deportasi bagi orang asing yang tidak berwenang.

    Dokumen tersebut juga mengatakan pihak berwenang sedang merencanakan “kerangka peraturan baru” yang akan memungkinkan “jumlah tertentu” alkohol yang dapat dibawa oleh para diplomat guna “mengakhiri penyelundupan barang-barang tersebut yang tak terkendali”, tambahnya.

    AFPSeorang perempuan Saudi dan teman-temannya merayakan pertama kalinya berkendara di jalan utama Kota Khobar dalam perjalanan menuju Bahrain pada 24 Juni 2018.

    Selama bertahun-tahun staf diplomatik harus menggunakan “kantong diplomatik” mereka, yang tidak dapat disentuh oleh pihak berwenang di Arab Saudi. Kantong itu digunakan, antara lain, untuk membawa minuman beralkohol dalam jumlah terbatas.

    Bagaimanapun, keputusan Saudi untuk membuka toko minuman beralkohol merupakan langkah terbaru dari rangkaian inisiatif yang dikenal sebagai “Visi 2030”.

    Visi ini bertujuan meliberalisasi masyarakat Saudi di bawah putra mahkota dan penguasa de facto negara tersebut, Mohammed bin Salman.

    Baca juga:

    Negara-negara Teluk lainnya menerapkan aturan serupa.

    Namun, Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengizinkan penjualan alkohol kepada non-Muslim yang berusia di atas 21 tahun di hotel, klub, dan bar.

    Tidak ada indikasi dari dokumen Saudi bahwa pemerintah di sana mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama.

    Meskipun alkohol dilarang dalam Islam, Arab Saudi tidak melarang kehadirannya hingga tahun 1952.

    Hal ini berubah setelah Mishari bin Abdulaziz Al-Saud, seorang pangeran, menembak mati Cyril Ousman, Wakil Konsul Inggris di Jeddah, pada tahun 1951 karena menolak menuangkan minuman lagi untuknya di sebuah acara.

    Setahun kemudian, Raja Abdulaziz memberlakukan larangan total terhadap alkohol. Mishari kemudian dihukum atas dakwaan melakukan pembunuhan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Ada Negara Kebal Hukum

    Tak Ada Negara Kebal Hukum

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Maliki, mengatakan negaranya menyambut putusan Mahkamah Internasional atau Court Of Justice (ICJ) yang memerintahkan Israel harus mencegah tindakan genosida di Gaza dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Putusan tersebut dinilai pengingat bagi semua negara.

    “Palestina menyambut baik perintah penting Mahkamah Internasional dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel berdasarkan Konvensi Genosida. Mengingat bukti-bukti tak terbantahkan yang diajukan ke Pengadilan mengenai genosida yang sedang berlangsung, ICJ memerintahkan tindakan sementara ini,” kata Maliki di akun media sosial X dilansir AlJazeera, Jumat (26/1/2024).

    “Putusan ICJ merupakan pengingat penting bahwa tidak ada negara yang kebal hukum atau di luar jangkauan keadilan. Hal ini mematahkan budaya kriminalitas dan impunitas Israel yang mengakar, yang menjadi ciri pendudukan, perampasan, penganiayaan, dan apartheid yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Palestina,” imbuhnya.

    Menurut Maliki, Israel gagal meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa mereka tidak melanggar Konvensi Genosida. Para hakim ICJ dinilai melihat politisasi, pembelokan, dan kebohongan Israel.

    “Mereka menilai fakta-fakta dan hukum serta memerintahkan tindakan sementara yang mengakui gawatnya situasi di lapangan dan kebenaran penerapan yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Israel dituduh menghancurkan seluruh rakyatnya dan sekarang akan dituduh melakukan genosida, kejahatan dari semua kejahatan,” ucapnya.

    Palestina menyerukan semua negara untuk memastikan penghormatan terhadap perintah Mahkamah Internasional, termasuk Israel. Menurutnya, putusan Mahkamah Internasional mengikat untuk semua pihak.

    “Pemerintah semua negara harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam genosida ini, dimulai dengan menghentikan perdagangan senjata dengan Israel. Pemerintah semua negara juga harus berupaya menghentikan pembantaian dan penghancuran industri di Gaza. Hal ini kini menjadi kewajiban hukum yang mengikat,” sebutnya.

    “Kami juga berterima kasih kepada jutaan orang yang tidak berhenti turun ke jalan di seluruh dunia untuk memprotes genosida dan memperjuangkan hak-hak warga Palestina untuk hidup dan kebebasan,” ucap Riyadh.

    “Palestina akan terus bekerja sama dengan sekutunya untuk memastikan diakhirinya genosida, akuntabilitas atas kejahatan keji tersebut, dan perlindungan hak kolektif kita sebagai masyarakat dunia atas persamaan hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan. Ini adalah perjuangan demi kemanusiaan yang dunia tidak boleh kalah,” imbuhnya.

    (rfs/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Davos –

    Arab Saudi menegaskan tidak akan bisa melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan penting untuk mengakui Israel sampai adanya gencatan senjata di wilayah Jalur Gaza yang terus-menerus dilanda perang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/1/2024), penegasan itu disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Putri Reema binti Bandar, saat berbicara dalam panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis .

    “Saya pikir hal yang paling penting untuk disadari adalah (Kerajaan Saudi) belum menempatkan normalisasi sebagai inti kebijakannya. Kerajaan menempatkan perdamaian dan kemakmuran sebagai inti kebijakannya,” ujar Putri Reema dalam forum dunia tersebut.

    “(Kerajaan Saudi) Sudah cukup jelas. Selama masih terjadi kekerasan di lapangan dan pembunuhan terus terjadi, kita tidak akan bisa membicarakannya pada keesokan harinya,” tegasnya.

    Saudi tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham yang dimediasi AS tahun 2020 lalu, yang membuat sejumlah negara tetangga Riyadh di kawasan Timur Arab, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, menjalin hubungan formal dengan Tel Aviv.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendorong keras Saudi untuk mengambil langkah yang sama.

    Dalam wawancara dengan media AS, Fox News, pada September tahun lalu, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan bahwa “setiap hari kita semakin dekat” untuk mencapai kesepakatan, merujuk pada hubungan Riyadh dan Tel Aviv.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    Momentum tersebut terhenti segera setelah Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besar warga sipil.

    Tel Aviv lantas bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan melancarkan pengeboman tanpa henti terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 24.620 orang, sekitar 70 persennya adalah wanita dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Arab Saudi Bisa Akui Israel Jika Masalah Palestina Diselesaikan

    Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat berbicara dalam forum yang sama di Davos mengatakan bahwa Riyadh bisa saja mengakui Israel jika ada kesepakatan komprehensif yang tercapai, dengan mencakup status kenegaraan resmi bagi Palestina.

    Pangeran Faisal menjawab “tentu saja” saat ditanya lebih lanjut apakah Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas, Namun dia juga menekankan perlunya gencatan senjata dalam perang di Jalur Gaza.

    “Kami tidak melihat tanda-tanda nyata bahwa tujuan strategis yang diklaim oleh Israel…semakin dekat,” imbuhnya.

    Putri Reema, dalam pernyataannya pada Kamis (18/1) waktu setempat, mengatakan bahwa “orang-orang dengan kepala dingin pasti berhasil”.

    “Ada trauma dan rasa sakit di kedua sisi. Saya tidak bisa menghilangkan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gencatan senjata sekarang,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini