Xcloud.id

kab/kota: Riyadh

  • Kapal Migran Tenggelam di Lepas Pantai Yaman, 39 Orang Tewas-150 Hilang

    Kapal Migran Tenggelam di Lepas Pantai Yaman, 39 Orang Tewas-150 Hilang

    Sanaa –

    Sebuah kapal yang membawa lebih dari 200 migran tenggelam di lepas pantai Yaman. Sedikitnya 39 orang tewas dalam insiden terbaru di jalur migrasi berbahaya dari kawasan Afrika tersebut.

    “Insiden tragis di lepas pantai Yaman: Kapal yang membawa 260 migran tenggelam kemarin (10/6). Sedikitnya 39 orang tewas, 150 orang lainnya hilang, 71 orang selamat,” demikian pernyataan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (11/6/2024).

    Pernyataan IOM yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini tidak menyebut lebih spesifik soal asal kewarganegaraan para migran tersebut.

    Setiap tahunnya, puluhan ribu migran dari Tanduk Afrika nekat melintasi perairan Laut Merah dalam upaya mencari negara-negara Teluk yang kaya minyak, untuk menghindari konflik, bencana alam, atau prospek ekonomi yang buruk.

    Pada April lalu, dua kapal pengangkut migran tenggelam di lepas pantai Djibouti dalam waktu berselang dua pekan, yang menyebabkan kematian puluhan orang.

    Pada saat itu, IOM mengatakan bahwa telah mencatat total 1.350 kematian di jalur migrasi berbahaya itu sejak tahun 2014 lalu. Angka itu belum termasuk insiden-insiden yang terjadi sepanjang tahun ini.

    Untuk tahun 2023 saja, IOM mencatat sedikitnya 698 kematian di rute migrasi berbahaya tersebut, termasuk 105 orang yang hilang di lautan.

    IOM mengatakan pada Selasa (11/6) waktu setempat bahwa pihaknya “memberikan bantuan segera kepada para korban selamat”.

    Para migran yang berhasil mencapai wilayah Yaman seringkali menghadapi ancaman lebih lanjut terhadap keselamatan mereka. Negara termiskin di Semenanjung Arab ini terjerumus ke dalam perang sipil berkepanjangan yang berkecamuk selama satu dekade terakhir.

    Banyak migran yang berusaha mencapai wilayah Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya agar bisa bekerja sebagai buruh atau pekerja rumah tangga.

    Pada Agustus tahun lalu, Human Rights Watch (HRW) menuduh penjaga perbatasan Saudi membunuh “sedikitnya ratusan” warga Ethiopia yang berupaya melintasi perbatasan untuk masuk ke Saudi dari Yaman antara Maret 2022 hingga Juni 2023. Dalam beberapa kasus, sebut HRW, Saudi menggunakan senjata peledak.

    Riyadh membantah tuduhan HRW tersebut, yang disebutnya “tidak berdasar dan tidak didasarkan pada sumber-sumber yang biasa dipercaya”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    Washington DC –

    Utusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Arab Saudi mengungkapkan bahwa Washington dan Riyadh kini berada di ambang perjanjian bersejarah, yang jika tercapai, akan menjadi jalan menuju negara Palestina, serta terbentuknya hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel.

    “Kita cenderung menggunakan kata bersejarah secara berlebihan, namun menurut saya, secara keseluruhan, paket perjanjian ini benar-benar bersejarah,” ucap Duta Besar AS untuk Saudi, Michael Ratney, dalam wawancara dengan media lokal Saudi, Arab News, dan dilansir Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    “Tapi sebagai bagian dari hal tersebut, ada peran dari Palestina. Saudi telah memperjelas bahwa hal itu merupakan persyaratan mereka dan kami juga memiliki harapan-harapan… harus ada jalan ke depan bagi Palestina untuk menjadi negara,” sebut Ratney.

    Lebih lanjut, Ratney menyebut perjanjian bersejarah itu akan meningkatkan kemitraan keamanan dan hubungan ekonomi kedua negara, serta memberikan manfaat bagi Palestina.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sejak lama berusaha menjadi perantara untuk perjanjian penting ini. Pada Oktober tahun lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana konkret bagi normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.

    Serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu membuat pembicaraan normalisasi sempat terhenti, dan sejak itu telah dilanjutkan kembali. Namun rincian soal perjanjian itu telah sedikit berubah dan Israel kini menjadi hambatan utama.

    Riyadh telah dan selalu menegaskan bahwa negara Palestina tetap menjadi kunci dalam perjanjian tersebut.

    Sama pentingnya dengan negara Palestina adalah perjanjian atau pakta keamanan antara AS dan Saudi, serta kerja sama dalam program nuklir sipil Saudi dan perjanjian-perjanjian ekonomi lainnya.

    Saksikan juga ‘Saat Arab Saudi Dorong Solusi Dua Negara untuk Penyelesaian Konflik di Gaza’:

    Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Al Arabiya baru-baru ini bahwa pemerintahan Biden akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Saudi dalam beberapa pekan mendatang.

    Di bawah kepemimpinan Biden, AS awalnya menargetkan negara-negara Teluk dengan beberapa tindakan kebijakan luar negeri. Hal ini termasuk mencabut label teror dari kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, meskipun ada pertentangan kuat dari sekutu tradisional Teluk dan Arab, dan membekukan apa yang disebut penjualan senjata “ofensif”.

    Ratney, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pembicaraan soal perjanjian yang diratifikasi Senat AS antara Washington dan Riyadh akan menjadikannya perjanjian formal yang tidak bergantung pada pemerintahan AS tertentu.

    “Itu akan menjadi perjanjian yang bertahan lama, bukan antara otoritas atau pemerintahan, tapi antara dua negara. Dan itu membawa kepastian: hal itu membawa kepastian kepada kita; hal ini juga akan membawa kepastian bagi Saudi,” tegasnya.

    Disebutkan juga oleh Ratney bahwa rincian pengaturan soal keamanan dan perbandingannya dengan aliansi AS-Jepang, yang mengizinkan pangkalan militer AS di wilayah Jepang dan komitmen kedua negara untuk saling membela jika terjadi serangan, masih dibahas.

    “Anggap saja ini akan menjadi perjanjian bersejarah yang akan meningkatkan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, itu akan meningkatkan hubungan ekonomi, akan membawa Israel dan Arab Saudi ke dalam kawasan yang sama, dan akan membawa manfaat dan membuka jalan menuju status negara bagi Palestina. Jadi itu berarti banyak,” jelas Ratney.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Arab Saudi Wanti-wanti Israel Tidak Invasi Rafah!

    Arab Saudi Wanti-wanti Israel Tidak Invasi Rafah!

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi memperingatkan Israel untuk tidak menargetkan Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, dalam serangan darat. Riyadh menyebut operasi militer Tel Aviv sebagai operasi “berdarah dan sistematis” yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi, dalam pernyataannya, menyebut penargetan yang disengaja terhadap area-area sipil seperti Rafah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

    “Kementerian Luar Negeri menyampaikan peringatan dari Kerajaan Arab Saudi tentang bahaya pasukan pendudukan Israel yang menargetkan kota Rafah sebagai bagian dari kampanye berdarah dan sistematis untuk menyerbu seluruh wilayah Jalur Gaza dan mengusir penduduknya ke tempat yang tidak diketahui, menyoroti kurangnya zona aman setelah kehancuran besar-besaran yang disebabkan oleh mesin perang Israel,” demikian peringatan dari Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Militer Israel telah menginstruksikan sekitar 100.000 warga Palestina, pada Senin (6/5) pagi, untuk mulai mengungsi dari Rafah. Instruksi itu menandakan bahwa invasi darat yang sejak lama dijanjikan Tel Aviv akan segera terjadi, dan semakin mempersulit upaya untuk merundingkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Operasi darat yang akan terjadi di Rafah telah meningkatkan kekhawatiran global, dengan sekutu-sekutu terdekat Israel memperingatkan negara Yahudi itu untuk tidak melaksanakan rencananya. Rafah kini menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran Tel Aviv.

    Serangan darat terhadap Rafah dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban jiwa.

    Saudi menegaskan penolakan tegas terhadap pelanggaran secara terang-terangan yang dilakukan Israel terhadap semua resolusi internasional, dan menyerukan penghentian “pembantaian ini dan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional tanpa penolakan”.

    Lebih lanjut, Riyadh mengecam Tel Aviv karena memperburuk krisis kemanusiaan dan membatasi upaya perdamaian internasional melalui tindakan-tindakannya.

    Kementerian Luar Negeri Saudi kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan apa yang mereka sebut sebagai genosida yang dilakukan oleh “pasukan pendudukan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di wilayah Palestina yang diduduki”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya “sangat dekat” dalam mencapai kesepakatan bilateral dengan Arab Saudi, mengenai jaminan keamanan dari Washington dan bantuan nuklir sipil. Kesepakatan itu diperlukan karena menjadi bagian dari upaya normalisasi Saudi dengan Israel, yang didorong AS.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), kesepakatan itu diatur dalam rancangan kerja yang menguraikan prinsip dan proposal yang bertujuan memulihkan upaya AS membentuk kembali kawasan yang bergejolak, yang terhenti oleh serangan Hamas terhadap Israel dan pecahnya perang di Jalur Gaza.

    Tampaknya ini menjadi strategi jangka panjang yang menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah ketidakpastian mengenai bagaimana perang Gaza akan berakhir.

    Para perunding AS dan Saudi, untuk saat ini, memprioritaskan perjanjian keamanan bilateral yang kemudian akan menjadi bagian dari paket perjanjian lebih luas yang diajukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang nantinya harus memutuskan apakah akan mencapai konsesi untuk mengamankan hubungan bersejarah dengan Riyadh.

    “Menteri Luar Negeri telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi pekan ini ketika dia berada di Riyadh… dan kami hampir mencapai kesepakatan mengenai bagian bilateral dari perjanjian normalisasi,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Kamis (2/5) waktu setempat, merujuk pada kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke Riyadh baru-baru ini.

    Lebih lanjut, Miller memperkirakan bahwa rinciannya bisa diselesaikan “dalam waktu yang sangat singkat”.

    Namun seperti disinggung oleh Miller, Saudi bersikukuh bahwa setiap perjanjian potensial harus mencakup jalur, yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dibatalkan, menuju ke pembentukan negara Palestina.

    Sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar, ada perjanjian bilateral antara Washington dan Riyadh, yang sedang diupayakan mencakup pakta pertahanan, kerja sama di bidang kecerdasan buatan, serta program nuklir sipil Saudi.

    “Ada beberapa detail yang harus terus kami kerjakan, namun kami pikir kami bisa mencapai kesepakatan mengenai detail tersebut dalam waktu yang sangat singkat,” ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada bagian terpisah, seperti proposal soal jalur menuju negara Palestina dan jaminan keamanan bagi Israel. Diketahui bahwa Israel yang dipimpin oleh Netanyahu telah berulang kali menolak pembentukan negara Palestina.

    Lebih lanjut, Miller mengatakan bahwa kesepakatan yang lebih luas hanya akan tercapai jika semua perjanjian sejalan. Dia juga merujuk pada sikap tegas Saudi soal negara Palestina dan bahwa tidak akan ada kesepakatan normalisasi dengan Israel selama perang masih berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Mengajukan proposal, itu satu hal, proposal yang bisa membawa kita kepada Israel (untuk normalisasi),” ucapnya.

    “Arab Saudi telah memperjelas bahwa sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi dengan Israel, mereka memiliki dua persyaratan: 1) Ketenangan di Gaza, dan 2) Jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ungkap Miller dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataannya, Miller menilai bahwa kesepakatan normalisasi akan menjadi yang tepat untuk dilakukan bagi rakyat Palestina dan untuk tujuan jangka panjang Israel dalam menjalin hubungan normal dengan negara-negara tetangganya.

    “Hal ini akan mengisolasi Iran, dan secara signifikan, hal ini akan mengatasi beberapa tantangan nyata yang akan dihadapi Israel di Gaza ketika Anda melihat akhir konflik ini dengan memikirkan bagaimana membangun kembali Gaza, dengan memikirkan bagaimana memberikan keamanan kepada Gaza,” jelasnya.

    “Jadi pada akhirnya, pemerintah Israel harus membuat pilihan mengenai apa yang terbaik bagi rakyatnya,” imbuh Miller.

    “Tetapi bagi Amerika Serikat, kami akan berupaya menyelesaikan proposal yang sedang kami kerjakan dengan mitra-mitra Arab kami, dan kami akan mengedepankan sudut pandang tersebut, dan Israel bisa mengambil keputusan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Gaza City –

    Perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, Mesir. Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Cameron mengungkapkan Hamas ditawari gencatan senjata 40 hari dan pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera tersisa.

    Delegasi Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo dan kembali ke Qatar, yang menjadi markas biro politik mereka, untuk membahas tawaran gencatan senjata terbaru dan mengambil keputusan. Hamas menyatakan akan memberikan respons atas tawaran itu sesegera mungkin.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), Cameron mengungkapkan isi proposal gencatan senjata terbaru antara Hamas dan Israel itu saat berbicara dalam panel terakhir pertemuan khusus Forum Ekonomi (WEF) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Disebutkan Cameron bahwa Hamas telah ditawari “gencatan senjata berkelanjutan selama 40 hari, pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera”. Cameron menyebut tawaran itu sebagai “tawaran yang murah hati”.

    Cameron mengharapkan Hamas menerima tawaran yang diberikan kepada mereka.

    Namun demikian, Cameron dalam pernyataannya pada forum WEF juga menyampaikan keraguan bahwa solusi politik akan segera tercapai jika kepemimpinan Hamas dan mereka yang ada di balik serangan 7 Oktober tidak segera meninggalkan Jalur Gaza.

    “Orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober harus meninggalkan Gaza dan infrastruktur teroris harus dibongkar,” cetus Cameron, sembari menyerukan agar semua sandera harus dibebaskan.

    Setelah serangan Hamas pada Oktober tahun lalu, lebih dari 250 orang diculik dan disandera di Jalur Gaza. Dengan puluhan sandera di antaranya dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata singkat pada November lalu, diperkirakan saat ini masih ada lebih dari 100 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Menatap ke depan, Cameron menambahkan bahwa setelah pertempuran di Jalur Gaza dihentikan, menjadi penting untuk memberlakukan gencatan senjata permanen dan mengakhiri perang melalui proses politik.

    Dia menilai bahwa berinvestasi pada Otoritas Palestina, dan memastikan berdirinya negara Palestina yang aman berdampingan dengan Israel yang juga aman, sangatlah penting.

    “Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, kecuali Anda mengatasi pertanyaan soal masa depan rakyat Palestina,” sebut Cameron. “Hamas tidak mendukung solusi dua negara, mereka mendukung solusi tanpa adanya Israel,” imbuhnya.

    Dua unsur penting dalam hubungan Israel dan Palestina yang stabil, menurut Cameron, adalah “sebuah negara bagi rakyat Palestina yang memberikan mereka martabat kenegaraan dan menjamin keamanan Israel”.

    “Saya pikir itu sangat penting, karena jika tidak, masalah hanya akan terulang kembali dengan cara yang berbeda,” ucapnya.

    Delegasi Hamas Tinggalkan Perundingan di Mesir, Janjikan Respons Segera

    Seorang sumber Hamas, yang memahami proses perundingan yang berlangsung, menuturkan kepada AFP bahwa delegasi Hamas telah meninggalkan Mesir usai terlibat perundingan gencatan senjata, dan kembali ke Qatar.

    “Untuk membahas gagasan dan proposal (gencatan senjata) tersebut… dan kami ingin meresponsnya secepat mungkin,” ucap sumber Hamas tersebut.

    Menurut beberapa sumber Mesir, yang dikutip media Al-Qahera News yang terkait badan intelijen Kairo, delegasi Hamas akan “kembali dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata”.

    Selama berbulan-bulan, tiga negara yang menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata — Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) — berupaya menengahi kesepakatan terbaru antara Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata sebelumnya hanya berlangsung selama satu minggu di Jalur Gaza pada November tahun lalu. Sekitar 80 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, ditukar dengan 240 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel.

    Diplomasi yang digencarkan dalam beberapa hari terakhir tampaknya memberikan dorongan baru untuk terwujudnya gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, dalam pernyataan terpisah, mengharapkan Hamas akan menerima tawaran gencatan senjata terbaru. Dia menyebut tawaran terbaru itu “luar biasa, luar biasa murah hari dari pihak Israel”.

    Blinken menyerukan Hamas untuk “memutuskan dengan cepat”. “Saya berharap mereka akan mengambil keputusan yang tepat,” ucap Blinken saat berbicara dalam forum WEF di Riyadh.

    Sementara Menlu Mesir Sameh Shoukry, yang juga menghadiri forum WEF, menyebut “proposal itu telah mempertimbangkan posisi kedua belah pihak”. “Kami penuh harapan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Riyadh –

    Sejumlah negara Eropa diperkirakan akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir bulan Mei mendatang. Rencana negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina itu telah memicu reaksi keras dari Israel.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), hal tersebut diungkapkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara kepada wartawan di sela-sela menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEC) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Borrell tidak menyebut lebih lanjut soal negara mana saja yang akan mengakui negara Palestina secara resmi.

    Namun pada Maret lalu, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

    Dalam pernyataan pada 22 Maret lalu, Spanyol mengungkapkan bahwa atas nama perdamaian Timur Tengah, pihaknya sepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan terhadap negara yang dideklarasikan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Jalur Gaza yang sejak lama dikuasai kelompok Hamas, yang menolak perdamaian dengan Israel dan menyerang negara Yahudi itu pada 7 Oktober tahun lalu, sedang dilanda perang yang juga memicu peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Wilayah Tepi Barat juga diketahui menjadi lokasi permukiman Yahudi yang luas.

    Rencana negara-negara Eropa mengakui negara Palestina itu memicu kecaman Israel. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Israel memberikan reaksi keras dengan mengecam rencana empat negara Eropa itu dalam mengupayakan pengakuan bagi negara Palestina. Tel Aviv menyebut rencana itu sama saja memberikan “hadiah bagi terorisme” yang akan mengurangi peluang dalam perundingan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

    “Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan gesture politik terhadap Palestina,” sebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya pada Maret lalu.

    “Penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak. Keterlibatan apa pun dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional,” ucapnya pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Riyadh –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, atau yang biasa disebut MBS telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Apa yang dibahas keduanya?

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), kantor berita Saudi Press Agency (SPA) melaporkan pada Senin (29/4) waktu setempat, bahwa MBS menegaskan kepada Abbas soal dukungan teguh Riyadh kepada rakyat Palestina sampai mereka mendapatkan hak-hak mereka.

    MBS, menurut SPA, juga menegaskan bahwa Saudi terus berupaya tanpa kenal lelah untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang tengah dilanda perang antara Israel dan Hamas sejak Oktober tahun lalu.

    Pertemuan dengan MBS itu dilakukan setelah Abbas menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang digelar di Riyadh. Dalam forum itu, Abbas berterima kasih kepada kepemimpinan Saudi karena menyediakan platform untuk membahas perang yang berkecamuk selama berbulan-bulan di Jalur Gaza.

    Saat berpidato dalam forum WEC, Abbas menyebut Israel memanfaatkan serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu untuk menyerang warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Israel memanfaatkan serangan itu (serangan Hamas pada 7 Oktober-red) untuk membalas secara tidak proporsional dengan dalih bahwa itu adalah balas dendam terhadap Hamas,” tuding Abbas dalam pernyataannya.

    Abbas juga menyerukan negara-negara kekuatan global, khususnya Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Tel Aviv, untuk mendesak Israel “menahan serangannya” saat invasi darat ke Rafah diperkirakan akan segera terjadi.

    “Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk meminta Israel menghentikan operasi Rafah karena Amerika adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut,” cetusnya.

    Abbas memperingatkan bahwa invasi darat oleh Israel terhadap Rafah akan memicu “bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina”. Rafah merupakan wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi akibat perang.

    Selain bertemu Abbas, menurut laporan SPA pada Senin (29/4) waktu setempat, MBS juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dan Menlu Inggris David Cameron yang berkunjung ke Saudi.

    Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken berada di Riyadh untuk menghadiri pembicaraan soal gencatan senjata Gaza, termasuk “melalui jalur menuju negara Palestina yang merdeka dengan jaminan keamanan bagi Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.

    Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.

    Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Minta Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata di Gaza

    AS Minta Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Hamas telah menerima proposal dari Israel terkait gencatan senjata di Gaza. Blinken mendesak Hamas untuk segera memutuskan dengan cepat dan tepat.

    “Saat ini, satu-satunya penghalang bagi rakyat Gaza dan gencatan senjata adalah Hamas,” kata Blinken dalam pertemuan khusus World Economic Forum di Riyadh dilansir AFP, Selasa, (30/4/2024).

    “Mereka harus mengambil keputusan-dan mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Saya berharap mereka akan membuat keputusan yang tepat,” sambungnya.

    Delegasi dari Hamas dijadwalkan pada hari Senin (29/4) di Mesir, yang bersama Qatar berusaha menjadi perantara kesepakatan yang akan menghentikan serangan Israel dan membebaskan para sandera.

    Blinken juga membahas proposal gencatan senjata di Riyadh dengan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dari Turki, tempat Hamas berkantor dan pemimpin militan Ismail Haniyeh sering berkunjung.

    Lihat juga Video: Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Capai 34 Ribu Orang

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kata Saudi soal Dunia Bikin Kecewa Gaza

    Kata Saudi soal Dunia Bikin Kecewa Gaza

    Jakarta –

    Arab Saudi memberikan pernyataan bahwa masyarakat dunia telah membuat kecewa Gaza. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan.

    Dilansir The New Arab dan AFP, Pangeran Faisal menyampaikan hal ini saat berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Riyadh, Senin (29/4/2024). Adapun isu perang Hamas dan Israel di Jalur Gaza turut menjadi pembahasan.

    “Situasi di Gaza jelas merupakan bencana dalam segala hal — bersifat kemanusiaan, tapi juga merupakan kegagalan total dari sistem politik yang ada untuk mengatasi krisis tersebut,” ujar Pangeran Faisal.

    Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 34.000 orang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza. Serangan bertubi-tubi ini dalam rangka membalas serangan Hamas pada Oktober tahun lalu.

    Serangan Hamas terhadap Israel tahun lalu dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang, kebanyakan warga sipil, dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera di Jalur Gaza. Hamas menyebut serangannya itu menjadi pembalasan atas pendudukan dan agresi Israel selama puluhan tahun terhadap Palestina.

    Israel Gempur Rafah

    Serangan udara Israel menghantam tiga rumah warga di kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Sedikitnya 13 orang tewas dan banyak orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran terbaru militer Tel Aviv tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (29/9), media afiliasi Hamas melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Rafah mencapai sedikitnya 15 orang.

    Di Gaza City, yang ada di bagian utara Jalur Gaza, serangan pesawat tempur Israel menghantam dua rumah warga setempat hingga menewaskan dan melukai beberapa orang.

    Serangan udara terhadap Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi satu juta warga Palestina yang menghindari pengeboman Israel selama berbulan-bulan, terjadi beberapa jam sebelum Mesir dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi pemimpin Hamas untuk membahas prospek gencatan senjata dengan Israel.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

    AS Bangun Dermaga Bantuan di Pantai Gaza

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa dermaga buatannya yang bertujuan khusus untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza akan mulai beroperasi dalam beberapa minggu ke depan.

    Namun Washington menegaskan bahwa dermaga untuk penyaluran bantuan via lautan itu tidak akan bisa menggantikan penyaluran bantuan via jalur darat dengan truk-truk, yang dianggap sebagai cara terbaik untuk mendistribusikan makanan kepada warga Palestina yang dilanda perang di Jalur Gaza.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (29/4/2024).

    Perang yang berkecamuk selama enam bulan terakhir antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza telah memicu krisis kemanusiaan. Tel Aviv juga semakin didesak untuk mengizinkan lebih banyak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bencana kelaparan segera terjadi.

    Pekan lalu, Pentagon mengatakan bahwa militer AS telah mulai membangun dermaga khusus di lepas pantai Gaza, yang dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan via jalur laut.

    Halaman 2 dari 2

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini