kab/kota: Riyadh

  • Rusia Upayakan Perdamaian Jangka Panjang dengan Ukraina, Ogah Gencatan Senjata Tergesa-gesa – Halaman all

    Rusia Upayakan Perdamaian Jangka Panjang dengan Ukraina, Ogah Gencatan Senjata Tergesa-gesa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama tiga tahun, Senin (24/2/2025).

    Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengungkapkan Moskow ingin mencapai perdamaian berkelanjutan dengan Ukraina.

    Menurut Ryabkov, Rusia fokus pada penyelesaian akar penyebab perang, bukan hanya menghentikan pertempuran sementara, seperti yang disarankan oleh Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan ini disampaikan oleh Ryabkov dalam wawancara yang diterbitkan pada Senin (24/2/2025), yang juga menandai tiga tahun sejak dimulainya perang di Ukraina.

    Ryabkov menegaskan perdamaian yang tahan lama lebih penting bagi Rusia daripada gencatan senjata yang tergesa-gesa, Al Mayadeen melaporkan.

    Katanya, hal itu justru bisa memicu pertempuran baru dan memperburuk situasi.

    “Amerika Serikat sepertinya ingin segera mencapai gencatan senjata, tetapi hal itu tanpa penyelesaian yang menyeluruh bisa berbahaya,” ujar Ryabkov, seperti yang dikutip dari RIA.

    Dia memperingatkan, tanpa solusi jangka panjang, gencatan senjata dapat merusak hubungan Rusia dengan Amerika.

    Sayangnya, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai rencana perdamaian dari pihak Amerika Serikat.

    Pembicaraan terbaru antara Rusia dan AS di Riyadh bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan mempersiapkan negosiasi lebih lanjut mengenai Ukraina.

    Meskipun demikian, Ryabkov mengatakan diskusi tersebut belum memberikan penjelasan mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

    Ryabkov mengulangi alasan Rusia untuk melancarkan apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus” karena ekspansi NATO yang terus bergerak ke arah timur.

    Selain itu, Rusia juga menuduh Ukraina menekan hak-hak warga berbahasa Rusia di wilayah mereka.

    Meski Rusia terus mendorong perjanjian perdamaian yang lebih permanen, ketegangan tetap tinggi dan perang memasuki tahun keempat tanpa solusi yang jelas.

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dijadwalkan mengunjungi Turki pada Senin (24/2/2025) untuk mengadakan pembicaraan dengan mitranya, Hakan Fidan, mengenai perang dan masalah lainnya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengonfirmasi Lavrov akan segera mengunjungi Turki untuk membahas berbagai topik penting.

    Turki tetap menegaskan perannya sebagai fasilitator perdamaian, seperti yang telah mereka lakukan pada tahun 2022 dengan menjadi tuan rumah negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

    Belum lama ini, Turki juga menjadi tuan rumah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Turki akan menjadi tempat yang ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Zelensky Siap Mundur Jika Ukraina Jadi Anggota NATO

    Pada konferensi pers yang diadakan pada Minggu (23/2/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kesiapan untuk mundur dari jabatannya.

    Dengan catatan, jika hal itu dapat membantu Ukraina mencapai perdamaian atau bisa membuat Kyiv menjadi anggota NATO.

    Zelensky menekankan ia tidak berambisi untuk berkuasa lama dan lebih memprioritaskan keamanan negara Ukraina.

    “Saya tidak berniat berkuasa selama beberapa dekade. Ini adalah prioritas utama saya sekarang,” kata Zelensky, dikutip dari Ukrainska Pravda.

    Zelensky menjelaskan keanggotaan NATO dianggap sebagai langkah yang paling efektif dan ekonomis untuk memastikan keamanan Ukraina.

    “Kami akan membahasnya dengan mitra kami, karena ini adalah masalah keamanan,” papar Zelensky.

    “Kami harus menyadari bahwa meja perundingan ini adalah milik kami, karena perang terjadi di Ukraina,” ungkap Zelensky.

    Ia menegaskan Eropa dan Amerika Serikat (AS) harus terlibat langsung dalam perundingan untuk memastikan perdamaian dan keamanan bagi Ukraina.

    Dukungan dari Pemerintah Biden vs Trump

    Terkait dengan hubungan Ukraina dan Amerika Serikat, Zelensky menyatakan perbedaan mencolok antara pemerintahan Trump dan pemerintahan Joe Biden, Al Jazeera melaporkan.

    Dikutip dari Time, Trump, yang sebelumnya menyerang Zelensky dengan menyebutnya sebagai “diktator,” dipandang oleh Zelensky sebagai kurang mendukung Ukraina dalam perdamaian.

    Ia berharap Trump dapat menjadi mitra yang lebih aktif dalam proses perdamaian, bukan hanya sekadar mediator.

    Dalam pembahasan lain, Zelensky juga menanggapi klaim bahwa Ukraina berutang 500 miliar dolar  kepada AS.

    Ia menegaskan bantuan AS diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman dan klaim tersebut tidak relevan serta tidak akan tercantum dalam perjanjian akhir.

    Kanada Umumkan Paket Bantuan Militer Baru untuk Ukraina

    Kanada mengumumkan akan mengirimkan 25 kendaraan tempur LAV III tambahan untuk mendukung Angkatan Bersenjata Ukraina.

    Dua kendaraan lapis baja pertama akan segera dikirim, Suspilne melaporkan.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dalam pertemuan puncak “Dukung Ukraina” yang berlangsung di Kyiv pada 24 Februari.

    Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dunia.

    Selain kendaraan tempur, Angkatan Udara Ukraina juga akan menerima simulator penerbangan.

    Trudeau menambahkan bahwa bantuan ini belum termasuk jutaan amunisi, pesawat nirawak, dan perlengkapan pertolongan pertama.

    Kanada juga telah mendistribusikan bantuan tahap pertama sebesar 5 miliar dolar Amerika untuk Ukraina, yang berasal dari aset Rusia yang dibekukan.

    Bantuan tersebut juga mencakup hibah untuk membantu Ukraina menjaga keamanan energinya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka – Halaman all

    Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka – Halaman all

    Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka  

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert mengungkapkan peta ‘langka’ yang dia tunjukkan pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara.

    Rencana tersebut, yang pertama kali diungkapkan oleh Olmert, akan memberikan 95,1 persen wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza kepada Palestina sebagai sebuah negara merdeka, dengan pertukaran tanah yang sama di wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948.

    “Ini adalah pertama kalinya saya mengungkapkan peta ini ke media,” kata Olmert dalam dokumenter BBC “Israel dan Palestina: Jalan Menuju 7 Oktober”, dikutip dari Khaberni, Senin (24/2/2025).

    Olmert mengenang apa yang dia katakan kepada Abbas selama pertemuan tersebut.

    Dia mengisyaratkan kalau peta solusi dua negara, Palestina-Israel yang dia usulkan tersebut adalah ‘peta langka’ lantaran dia tahu akan sangat jarang ada pemimpin Israel yang akan menawarkan usulan tersebut.  

    “Dalam 50 tahun ke depan, Anda tidak akan menemukan satu pun pemimpin Israel yang akan menawarkan apa yang saya tawarkan kepada Anda sekarang. Tandatangani! Tandatangani dan mari kita ubah sejarah!” kata Olmert mengenang kata-katanya ke Abbas. 

    SOLUSI DUA NEGARA – Tangkap layar Khaberni, Senin (24/2/2025) yang menunjukkan peta langka yang diusulkan mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara. Abbas menolak usulan ini.

    Wilayah Palestina dalam Peta Langka Olmert

    Pada bulan September 2008, Olmert memberikan Abbas sebuah peta resmi berukuran besar yang menunjukkan usulannya mengenai penetapan batas-batas negara Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian permanen.

    Olmert meminta Abbas untuk menandatangani usulan tersebut pada prinsipnya sebelum menyerahkannya kepada pimpinan Palestina di Ramallah. 

    Namun Abbas menolak melakukannya.

    Peta tersebut memperlihatkan bahwa Olmert secara umum siap untuk kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967, tetapi ingin mempertahankan blok pemukiman Gush Etzion di sebelah selatan Yerusalem, kota pemukiman Ma’ale Adumim di sebelah timur, dan sebagian Tepi Barat yang mencakup pemukiman besar Ariel di wilayah Tepi Barat.

    Sebagai imbalannya, pendudukan akan menyerahkan sebagian tanah di wilayah pedalaman yang diduduki demi negara Palestina baru.

    Olmert juga mengusulkan pembangunan terowongan yang menghubungkan Gaza dan Tepi Barat untuk memastikan kesinambungan geografis antara kedua wilayah.

    Selain itu, Olmert siap membagi Yerusalem menjadi beberapa kawasan di bawah kendali Israel dan kawasan lainnya di bawah kendali Palestina, dan “menyerahkan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua sepenuhnya.”

    Ia mengusulkan agar apa yang disebut “Cekungan Suci” ditempatkan di bawah administrasi badan perwalian internasional non-berdaulat yang terdiri dari pemerintah pendudukan, Otoritas Palestina, Yordania, Amerika Serikat, dan Arab Saudi.

    PETA LANGKA – Tangkap layar Khaberni, Senin (24/2/2025), mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert menunjukkan peta langka yang diusulkannya pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara. Abbas menolak usulan ini.

    Olmert Pemimpin Lemah, Tersandung Korupsi

    Dalam film dokumenter tersebut, Rafiq al-Husseini, yang saat itu menjabat kepala staf kepresidenan Palestina, mengatakan bahwa Palestina tidak menanggapi tawaran tersebut dengan serius karena Olmert terlibat dalam skandal korupsi dan hendak mengundurkan diri.

    “Sangat disayangkan bahwa Olmert, terlepas dari kebaikannya… adalah seorang politikus lemah yang tidak memiliki pengaruh, dan karena itu, kami tidak akan mencapai hasil apa pun,” kata Rafiq menjelaskan alasan di balik pihak Palestina tidak meneken usulan tersebut.

    Disiratkan, lemahnya pengaruh Olmert ini akan membuat usulannya akan mudah dipatahkan entitas Israel dalam proses perwujudan solusi dua negara seperti yang digambarkan dalam peta tersebut.

    Para Pemimpin Arab Berencana Membangun Kembali Gaza

    Terkait situasi di Palestina, negara-negara Arab diperkirakan akan membahas rencana untuk membangun kembali Gaza setelah perang Israel selama 15 bulan di wilayah tersebut, yang mencakup kontribusi keuangan dari negara-negara regional yang jumlahnya mencapai $20 miliar.

    Setelah mengakhiri kunjungannya ke ibu kota Spanyol , kepresidenan Mesir mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Presiden Abdel Fattah el-Sisi akan menuju Arab Saudi.

    Televisi Mesir mengisyaratkan bahwa “perjalanan ini kemungkinan akan difokuskan pada rencana pembangunan kembali Gaza, menyusul usulan Amerika untuk merelokasi penduduk wilayah Palestina ke negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania.”

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengundang para pemimpin negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), bersama dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, ke pertemuan informal pada hari Jumat di Riyadh, menurut Saudi Press Agency .

    Reuters melaporkan bahwa negara-negara Arab diperkirakan akan membahas rencana untuk membangun kembali Gaza setelah perang Israel selama 15 bulan di Jalur Gaza, yang mencakup kontribusi keuangan dari negara-negara regional hingga mencapai $20 miliar . Prakarsa ini bertujuan untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk merebut Gaza dan menggusur paksa penduduknya.

    Kantor Berita Saudi melaporkan bahwa pertemuan yang dijadwalkan besok di Riyadh akan membahas “aksi bersama Arab dan keputusan terkait dengannya,” yang akan dimasukkan dalam agenda pertemuan puncak Arab mendatang .

    Sebelumnya, Reuters mengutip beberapa sumber yang mengindikasikan bahwa Arab Saudi “Arab Saudi mempelopori upaya Arab yang mendesak untuk mengembangkan rencana bagi masa depan Gaza sebagai penyeimbang ambisi Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Riviera Timur Tengah dari penduduk Palestina.”

    Usulan Arab, yang sebagian besar didasarkan pada rencana Mesir, menyarankan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza tanpa partisipasi Hamas, dan menyerukan keterlibatan internasional dalam membangun kembali wilayah tersebut tanpa menggusur penduduknya.

    Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, selama kunjungannya ke wilayah Palestina yang diduduki, Netanyahu memuji apa yang disebutnya “visi berani” Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, dan mencatat bahwa pertemuan tersebut membahas cara mengubah visi ini menjadi kenyataan praktis.

     

     

    (oln/khbrn/tc/*)

     

  • Demi Ukraina Bisa Gabung NATO, Zelensky Siap Mundur dari Jabatan Presiden – Halaman all

    Demi Ukraina Bisa Gabung NATO, Zelensky Siap Mundur dari Jabatan Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan dirinya siap mengundurkan diri dari jabatannya.

    Pengumuman dari Volodymyr Zelensky ini dilakukan demi Ukraina bisa diterima dalam aliansi militer NATO.

    Akhir-akhir ini, hubungan Volodymyr Zelensky dengan Presiden AS, Donald Trump, tampak merenggang.

    Bahkan, pemerintah AS telah mengkritik habis-habisan Zelensky, menyebut Ukraina memulai konflik terlebih dahulu dengan Rusia.

    Trump pun meminta Zelensky untuk segera mengadakan pemilu yang ditangguhkan akibat dari perang dengan Rusia.

    Dengan berbagai tuduhan itu, Zelensky meminta untuk bertemu dengan Trump sebelum Presiden AS itu bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Zelensky juga menyerukan agar Ukraina diberikan keanggotaan NATO sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang.

    “Jika ada perdamaian untuk Ukraina, jika Anda benar-benar membutuhkan saya untuk meninggalkan jabatan saya, saya siap,” kata Zelensky, dikutip dari AFP.

    “Saya dapat menukarnya dengan NATO,” tegasnya.

    Zelensky Trump terlibat dalam perang kata-kata sejak pejabat AS dan Rusia bertemu minggu lalu di Arab Saudi untuk perundingan tingkat tinggi pertama mereka dalam tiga tahun.

    Langkah tersebut mengguncang kebijakan Barat untuk mengisolasi Kremlin dan membuat marah para pemimpin Ukraina dan Eropa karena mereka tidak diundang.

    Dalam serangkaian serangan verbal selama seminggu terakhir, Trump telah mencap Zelensky sebagai seorang “diktator”.

    Zelenskyy mengatakan dia tidak “tersinggung” dengan komentar Trump dan siap menguji popularitasnya dalam pemilu setelah darurat militer berakhir di Ukraina.

    “Seseorang akan tersinggung dengan kata ‘diktator’, jika dia seorang diktator,” kata Zelenskyy dalam konferensi pers.

    “Saya sangat mengharapkan pengertian dari Trump terhadap satu sama lain,” lanjutnya.

    Pemimpin Ukraina itu juga meminta Trump untuk bertemu dengannya sebelum pertemuan puncak dengan Putin.

    Ia menambahkan bahwa telah ada “kemajuan” dalam kesepakatan untuk memberikan Amerika Serikat akses istimewa ke sumber daya penting Ukraina.

    Perdamaian di Depan Mata

    Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia sudah di depan mata.

    Witkoff mengatakan bahwa setiap kesepakatan potensial akan membutuhkan konsesi teritorial dan ekonomi dari kedua belah pihak.

    “Anda akan melihat konsesi dari kedua belah pihak. Dan inilah yang paling baik dilakukan Presiden.”

    “Ia menyatukan orang-orang. Ia membuat mereka memahami bahwa jalan menuju perdamaian adalah melalui konsesi dan mencapai konsensus,” kata Vitkoff, dikutip dari Kyiv Independent.

    Ia juga menyarankan, perjanjian Istanbul 2022 dapat berfungsi sebagai dasar bagi perjanjian perdamaian di masa depan antara Ukraina dan Rusia.

    Perjanjian Istanbul antara Ukraina dan Rusia pada 2022, merujuk pada serangkaian negosiasi yang diadakan di Istanbul, Turki pada akhir Maret 2022, tak lama setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

    Komunike yang dihasilkan menguraikan persyaratan potensial untuk perjanjian damai termasuk Ukraina mengadopsi status netral dan meninggalkan aspirasi NATO, pembatasan pasukan militer Ukraina, jaminan keamanan Barat untuk Ukraina, negosiasi status Krimea selama 10-15 tahun, dan mengizinkan Ukraina untuk mengajukan keanggotaan UE.

    Meskipun negosiasi ini dipandang sebagai terobosan potensial, dengan kedua belah pihak dilaporkan mempertimbangkan konsesi yang signifikan, negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan akhir dan dihentikan pada Mei 2022.

    Witkoff mengaitkan perang yang sedang berlangsung dengan diskusi tentang kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO, yang menurutnya dianggap Rusia sebagai ancaman.

    Pernyataannya bertentangan dengan posisi pemerintahan AS sebelumnya, yang memandang invasi besar-besaran Rusia sebagai agresi yang tidak beralasan.

    Trump mengatakan fase baru negosiasi gencatan senjata antara delegasi Amerika dan Rusia yang bertujuan untuk menghentikan perang Ukraina akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 25 Februari 2025 mendatang.

    Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari putaran pertama diskusi yang diadakan di kota yang sama pada awal minggu ini.

    Tidak ada pejabat Ukraina yang hadir dalam negosiasi dengan Saudi.

    Setelah pertemuan awal, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menguraikan tiga tujuan utama yang telah disepakati kedua belah pihak.

    Tujuan tersebut meliputi pemulihan staf kedutaan di Washington dan Moskow, pembentukan tim tingkat tinggi untuk memfasilitasi perundingan damai Ukraina, dan menjajaki cara-cara untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara. (*)

  • Trump: Ukraina Harus Beri Kompensasi atas Bantuan AS selama Perang Lawan Rusia – Halaman all

    Trump: Ukraina Harus Beri Kompensasi atas Bantuan AS selama Perang Lawan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menekankan pentingnya Ukraina memberikan kompensasi atas bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Joe Biden.

    Dalam pidatonya di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC), Trump menyatakan bahwa Ukraina harus mengembalikan uang yang dihabiskan oleh AS dalam konflik melawan Rusia, baik dalam bentuk logam tanah jarang maupun minyak.

    Permintaan Trump kepada Ukraina

    Dalam pidatonya, Trump mengungkapkan, “Saya ingin mereka memberi kami sesuatu untuk semua uang yang kami keluarkan. Jadi kami meminta tanah jarang dan minyak apa pun yang bisa kami dapatkan.”

    Ia menilai bahwa Amerika tidak seharusnya menanggung beban finansial sendirian dalam konflik ini, menyebutkan bahwa Eropa telah mengeluarkan lebih banyak uang daripada AS.

    “Perang ini memengaruhi Eropa, tetapi tidak benar-benar memengaruhi kita. Eropa seharusnya mengeluarkan lebih banyak uang daripada kita,” tambah Trump.

    Bantuan AS untuk Ukraina

    Sejak Rusia memulai invasinya ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Kongres AS di bawah pemerintahan Biden telah menganggarkan sekitar 183 miliar dollar untuk Ukraina, termasuk lebih dari 66 miliar dollar dalam bantuan keamanan.

    Trump berpendapat bahwa Ukraina dan negara-negara pendukungnya di Eropa harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

    Ia juga menekankan bahwa Ukraina dan Zelensky, yang ia sebut sebagai “diktator tanpa pemilu,” seharusnya tidak mengeluh tentang tidak diundangnya mereka dalam perundingan AS-Rusia yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi.

    Posisi Zelensky

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak untuk menandatangani kesepakatan yang akan memberikan 50 persen kepemilikan atas sumber daya mineral di Ukraina kepada perusahaan-perusahaan AS.

    Ia berargumen bahwa kesepakatan tersebut harus disertai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa Ukraina akan memiliki peluang kecil untuk bertahan tanpa bantuan dari Amerika Serikat.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemimpin Arab Berkumpul di Saudi Bahas Gaza

    Pemimpin Arab Berkumpul di Saudi Bahas Gaza

    Jakarta

    Para pemimpin Arab berkumpul di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas rencana pembangunan kembali Gaza pascaperang. Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya pertentangan terhadap usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar AS mengambil alih kendali wilayah Palestina tersebut dan memindahkan penduduknya.

    Awal bulan ini, saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump melontarkan gagasan untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah pengawasan AS, dan mengusulkan warga Palestina dapat dimukimkan kembali di negara-negara tetangga.

    Pernyataannya tersebut memicu kecaman di seluruh dunia Arab. Para pemimpin Arab menolak segala upaya untuk menggusur warga Palestina dan berjanji untuk mengembangkan kerangka kerja mereka sendiri untuk rekonstruksi Gaza.

    Dilansir Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025), sebuah foto dari pertemuan di Riyadh tersebut memperlihatkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersama para pemimpin dari Yordania, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain.

    Menurut kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA), para pemimpin Arab tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung perjuangan Palestina dan bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan internasional.

    Pertemuan yang dimulai pada Jumat (21/2) tersebut akan dilanjutkan pada KTT darurat Arab di Kairo, Mesir pada tanggal 4 Maret mendatang, di mana para pemimpin akan membahas krisis yang sedang berlangsung di Gaza dan stabilitas regional yang lebih luas.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 9 Update Timur Tengah: Arab Kompak Lawan Trump-Bomber Nuklir Wara-wiri

    9 Update Timur Tengah: Arab Kompak Lawan Trump-Bomber Nuklir Wara-wiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan terbaru terus muncul dalam perang antara Israel dan milisi Hamas di wilayah Gaza, Palestina. Kondisi geopolitik semakin panas setelah Presiden AS Donald Trump mengambil langkah untuk mencaplok Gaza dan mengusir seluruh warga wilayah itu dari Tanah Airnya.

    Berikut perkembangan terbaru konflik tersebut dikutip dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Raja Salman Kumpulkan Negara Arab Lawan Trump

    Sejumlah pemimpin negara Arab berkumpul di Arab Saudi. Mereka berkumpul untuk untuk menyusun rencana pemulihan Gaza yang bertujuan untuk melawan usulan Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat (AS) mengendalikan wilayah tersebut dan mengusir penduduknya.

    Mengutip AFP, negara-negara yang bertemu di Arab Saudi adalah enam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk bersama dengan Mesir dan Yordania. Dalam sebuah catatan pertemuan, isu membangun kembali Gaza akan menjadi isu utama, setelah Trump mengutip rekonstruksi sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduknya.

    Sumber Saudi mengatakan pembicaraan akan membahas ‘versi rencana Mesir’. Namun mantan diplomat Mesir Mohamed Hegazy menguraikan sebuah rencana dalam tiga fase teknis selama periode tiga hingga lima tahun.

    “Tahap pertama, yang berlangsung selama enam bulan, akan difokuskan pada pemulihan awal dan pemindahan puing-puing,” katanya.

    Yang kedua akan memerlukan konferensi internasional untuk memberikan rincian rekonstruksi. Tahapan ini akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur utilitas.

    “Dan yang terakhir akan memerlukan perencanaan kota, rekonstruksi perumahan, penyediaan layanan dan pembentukan jalur politik untuk melaksanakan solusi dua negara,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Hegazy juga rencana tersebut akan terdiri dari para ahli yang akan secara politik dan hukum berada di bawah Otoritas Palestina. Hamas juga disebutnya akan diharuskan mundur dari panggung politik dalam periode mendatang.

    “Rencana tersebut juga berupaya untuk mengatasi masalah rumit pengawasan pasca perang untuk Gaza, yang telah dikuasai Hamas sejak 2007 dengan pemerintahan Palestina yang tidak berpihak pada faksi mana pun,” ujarnya.

    Meski begitu, hasil pertemuan di Riyadh ini tidak akan diputuskan segera. Nantinya, apa yang diputuskan dalam forum ini akan muncul dalam agenda pertemuan puncak darurat Liga Arab yang akan diadakan di Mesir pada tanggal 4 Maret.

    Seorang diplomat Arab yang paham dengan urusan Teluk mengatakan kepada AFP bahwa tantangan terbesar yang dihadapi rencana Mesir adalah bagaimana membiayainya. Apalagi, kerusakan infrastruktur di Gaza telah mencapai lebih dari 70%.

    Sebelumnya, Trump telah menegaskan kembali pernyataannya untuk mencaplok Gaza dan membuatnya menjadi Riviera Timur Tengah, namun dengan mengusir warga wilayah pesisir Palestina itu. Senin pekan lalu, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk “membeli dan memiliki” Gaza serta meningkatkan tekanan pada Yordania dan Mesir yang menentang rencana itu, termasuk dengan ancaman sanksi keuangan.

    2. Netanyahu Hajar Tepi Barat 

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi intensif militer di Tepi Barat yang diduduki, Jumat. Hal ini dilakukannya setelah tiga bus meledak di Israel Tengah pekan ini.

    Mengutip AFP, Kantor Netanyahu mengatakan di media sosial pada Jumat pagi bahwa ia telah menyelesaikan penilaian keamanan dengan pejabat tinggi. Netanyahu kemudian memerintahkan operasi kontra terorisme baru serta meningkatkan keamanan di kota-kota Israel.

    “PM telah memerintahkan IDF (militer) untuk melakukan operasi intensif terhadap pusat-pusat terorisme di Yudea dan Samaria,” kata kantor Netanyahu di X, menggunakan istilah alkitabiah untuk Tepi Barat.

    “PM juga memerintahkan Polisi Israel dan ISA (badan keamanan internal) untuk meningkatkan aktivitas pencegahan terhadap serangan tambahan di kota-kota Israel,” tambahnya.

    Perintah ini dikeluarkan Netanyahu setelah tiga perangkat meledak di bus-bus di kota Bat Yam pada Kamis malam. Sejauh ini, masih ada dua bom yang dalam proses penjinakan oleh tim penjinak bom, dengan dilaporkan tidak ada korban atas kejadian itu

    Pasukan keamanan dan unit penjinak bom terlihat oleh seorang jurnalis AFP saat mereka memeriksa sisa-sisa bus yang hancur. Media Israel mengatakan bahwa pengemudi bus di seluruh negeri telah diminta untuk berhenti dan memeriksa kendaraan mereka untuk mencari alat peledak tambahan.

    “Unit penjinak bom polisi sedang memindai benda-benda mencurigakan lainnya. Kami menghimbau masyarakat untuk menghindari area tersebut dan tetap waspada terhadap benda-benda mencurigakan,” timpal Kepolisian Israel.

    Menteri Pertahanan Israel Katz menduga bom itu dilakukan kelompok-kelompok ‘teroris Palestina’. Ia pun memerintahkan peningkatan operasi untuk menggagalkan terorisme di kamp-kamp pengungsi Tepi Barat, khususnya Tulkarem.

    Militer telah melakukan penggerebekan hampir setiap hari di kota-kota dan kamp-kamp Tepi Barat selama beberapa minggu ini yang menargetkan militan Palestina. Banyak warga sipil Palestina juga tewas dalam penggerebekan tersebut, sementara pasukan keamanan Israel telah menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur.

    Kekerasan di Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak 1967, telah meningkat sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Setidaknya 897 warga Palestina termasuk militan telah dibunuh oleh pasukan Israel atau pemukim di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai.

    Di sisi lain, setidaknya 32 warga Israel, termasuk beberapa tentara, tewas dalam serangan atau konfrontasi Palestina selama operasi Israel di Tepi Barat selama periode yang sama, menurut angka resmi Israel.

    3. Bomber AS Terbang ke Timur Tengah

    Militer AS telah melaksanakan Misi Gugus Tugas Pengebom kedua di Timur Tengah untuk kedua kalinya dalam 48 jam. Hal ini disampaikan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada hari Kamis..

    Dalam informasi yang dibagikan CENTCOM dan dikutip Al Arabiya, dua pesawat pengebom B-52 terbang dari RAF Fairford, Inggris. Pesawat itu terbang melintasi Eropa dan enam negara mitra di Timur Tengah, yang meliputi pengisian bahan bakar udara dan misi pelatihan di lapangan tembak.

    Satu negara mitra, yang tidak disebutkan namanya, menyediakan pengawalan pesawat tempur bagi para pengebom selama misi tersebut.

    “Misi tersebut adalah untuk menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan dan integrasi negara mitra di kawasan tersebut,” kata CENTCOM.

    Misi serupa dengan juga dilakukan Selasa lalu. Dua pesawat pengebom B-52 dari pangkalan Inggris yang sama membawa mereka melintasi sembilan negara di wilayah tanggung jawab CENTCOM.

    Misi tersebut meliputi pengisian bahan bakar udara dan pengiriman amunisi aktif, dengan F-15 Amerika dan pesawat tempur dari empat negara mitra mengawal para pengebom tersebut.

    Penerbangan ini sendiri dilakukan saat sejumlah negara Timur Tengah berkumpul di Arab Saudi untuk melawan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok wilayah Gaza, Palestina. Diketahui, wilayah itu telah hancur karena perang antara Israel dengan milisi penguasa wilayah itu, Hamas.

    Sejauh ini, sejumlah negara Arab seperti Mesir dan Yordania telah menolak rencana itu. Hal ini disebabkan niatan Trump yang juga ingin menggeser warga Gaza dari tanah airnya untuk memuluskan pencaplokan itu.

    4. Hamas Umumkan Nama Tawanan Israel yang Akan Dibebaskan

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, telah menamai tawanan Israel yang akan dibebaskan pada hari Sabtu dengan imbalan tawanan Palestina. Nama-nama itu adalah Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu dan Hisham al-Sayed.

    5. Komite Penyelamatan Internasional (IRC) 

    IRC telah merilis pernyataan yang menyebutkan sedikitnya 224 anak Palestina telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak Januari 2023, yang merupakan setengah dari semua kematian anak di Tepi Barat sejak pencatatan PBB dimulai pada tahun 2005.

    “Lonjakan kekerasan ini menyebabkan trauma yang mendalam dan mencegah IRC dan mitra untuk menanggapi dan memenuhi kebutuhan yang meningkat di Jenin, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak,” kata pernyataan itu.

    Di Jenin, IRC mengatakan telah “berusaha untuk mendukung anak-anak yang terkena dampak krisis dengan mengadaptasi ruang kelas dan membekali para pendidik untuk mengatasi trauma” dalam kemitraan dengan organisasi Palestina Pusat Kreativitas Guru (TCC).

    “Operasi militer yang sedang berlangsung, termasuk serangan udara, telah membuat hampir mustahil untuk memberikan layanan vital ini dengan aman,” tambahnya..

    6. Presiden Israel Serang Hamas

    Presiden Israel Isaac Herzog menuduh Hamas melakukan tindakan kejam. Ini setelah militer mengklaim bahwa kelompok itu kemarin menyerahkan jenazah seorang wanita tak dikenal, bukan seorang tawanan.

    “Jenazah Ariel dan Kfir, yang begitu murni dan tak berdosa, telah diidentifikasi, sementara ibu mereka tercinta, Shiri, masih ditawan,” kata Herzog dalam sebuah pernyataan, merujuk pada dua anak yang jenazahnya dikembalikan kemarin.

    “Ini adalah pelanggaran yang mengejutkan dan mengerikan terhadap perjanjian gencatan senjata, tindakan kejam lainnya oleh teroris Hamas, yang terus menunjukkan ketidakpedulian terhadap kemanusiaan.”

    7. Hamas Beri Pesan ke Liga Arab

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, buka suara untuk membalas pernyataan asisten sekretaris jenderal Liga Arab, Hossam Zaki. Ia sebelumnya menyatakan bahwa pelepasan kekuasaan Hamas di Gaza akan mewakili kepentingan rakyat Palestina.

    “Pendekatan politik dan administratif untuk mengelola Jalur Gaza selama berbagai dialog, khususnya dengan saudara-saudara kami di Mesir, termasuk menyetujui pembentukan pemerintahan konsensus nasional,” kata Hamas.

    “Kami menegaskan bahwa Hamas akan terus menempatkan kepentingan tertinggi rakyat Palestina di jantung semua keputusannya terkait situasi di Jalur Gaza setelah perang, dalam kerangka konsensus nasional, dan jauh dari campur tangan apa pun oleh pendudukan atau Amerika Serikat,” bunyi pernyataan itu.

    “Kami juga menyerukan kepada Liga Arab untuk mendukung posisi ini dan tidak mengizinkan pengesahan proyek apa pun yang akan mengancam sistem keamanan nasional Arab,” tambah Hamas.

    8. Menteri Israel Ngegas Hancurkan Hamas

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan negaranya tidak boleh tinggal diam atas ‘pelanggaran berat’ yang dilakukan oleh Hamas. Pernyataan itu muncul setelah Israel mengklaim bahwa salah satu dari empat jenazah yang diserahkan Hamas kemarin adalah seorang wanita tak dikenal dan bukan jenazah tawanan seperti yang dijanjikan oleh kelompok tersebut.

    “Pelanggaran berat oleh Hamas dan penyiksaan yang terus berlanjut tidak dapat dihadapi dengan diam. Begitu pula dengan pengetahuan pasti bahwa mereka secara brutal membunuh Ariel dan Kfir yang masih muda saat ditawan,” tuturnya, merujuk pada dua anak yang jenazahnya dikembalikan kemarin.

    “Satu-satunya solusi adalah penghancuran Hamas dan itu tidak boleh ditunda,” tambahnya.

    9. Analis Israel: Tel Aviv dalam Bahaya

    Analis politik Israel Akiva Eldar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan hari Kamis terhadap bus-bus Tel Aviv telah melumpuhkan transportasi umum di daerah tersebut pada hari yang sibuk menjelang akhir pekan.

    “Banyak tentara yang pulang ke rumah untuk menghabiskan akhir pekan dan suasana menjadi tegang,” kata Eldar.

    “Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan para tawanan. Kami mendengar berbagai rumor tentang rencana Presiden Trump terkait Gaza, relokasi orang-orang, dan adanya eskalasi di Tepi Barat dan sekarang yang kami lihat adalah bahwa Tel Aviv tidak aman,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • Sebutan ‘Diktator’ dari Trump Bikin Zelensky Keki

    Sebutan ‘Diktator’ dari Trump Bikin Zelensky Keki

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai ‘diktator tanpa pemilu’. Komentar ini disampaikan Trump beberapa jam setelah Zelensky mengkritik dirinya hidup diselimuti gelombang ‘disinformasi’ Rusia.

    Sebelumnya Zelensky menyampaikan Trump keliru menuduh Ukraina memulai perang dengan Rusia. Oleh sebab itu Trump menyebut Zelensky dengan istilah ‘diktator’.

    “Seorang Diktator tanpa Pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau negaranya tidak akan tersisa,” sebut Trump via media sosial Truth Social, Rabu (19/2/2024).

    Berbicara kepada wartawan di Kyiv, seperti dilansir AFP dan CNN, Kamis (20/2/2025), Zelensky membantah beberapa klaim tidak berdasar yang dilontarkan Trump. Dia pun memperkuat posisi Ukraina, bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang memerlukan keterlibatan langsung negaranya.

    Zelensky mengatakan justru dirinya menginginkan jaminan keamanan dari sekutu-sekutu Barat yang memungkinkan berakhirnya perang Ukraina tahun ini.

    Zelensky Kecewa dengan Sikap Trump

    Foto: Momen pertemuan pejabat AS-Rusia di Riyadh membahas perang Ukraina. (dok. Reuters)

    Zelensky mengaku dirinya menghormati sosok Trump. Oleh sebab itu dia menyayangkan sikap Trump pada dirinya.

    “Sangat disayangkan, Presiden Trump — saya sangat menghormatinya sebagai pemimpin negara yang sangat kami hormati, rakyat Amerika yang selalu mendukung kami — sayangnya (Trump) hidup di dalam ruang disinformasi ini,” sebut Zelensky, yang menuduh Rusia telah menyesatkan Trump.

    Trump melontarkan klaim keliru soal Ukraina memulai perang — klaim yang sejak lama digaungkan Kremlin dan para pendukungnya. Klaim ini disampaikan Trump, saat menanggapi keluhan Zelensky soal dirinya tidak diundang dalam pertemuan delegasi AS-Rusia di Arab Saudi.

    “Hari ini saya mendengar, ‘Oh baiklah, kami tidak diundang.’ Ya, Anda sudah di sana selama tiga tahun. Anda seharusnya mengakhirinya setelah tiga tahun. Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa saja membuat kesepakatan,” ujar Trump dalam komentarnya merujuk pada Zelensky.

    Trump pun mempertanyakan legitimasi Zelensky sebagai Presiden Ukraina. Dia menyerukan pemilu di Ukraina, yang dilarang dalam keadaan darurat militer.

    Trump bahkan mengklaim bahwa tingkat dukungan publik Ukraina terhadap Zelensky hanya mencapai ’empat persen’. Zelensky, dalam tanggapannya, menyebut isu perolehan diukungan keci berasal dari Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (aud/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Moskow

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pembicaraan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negaranya dan Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi. Putin menyebut pembicaraan itu sebagai “langkah pertama” untuk memulihkan hubungan Moskow dengan Washington.

    Para pejabat kedua negara, termasuk para Menteri Luar Negeri (Menlu), melakukan pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat. Ini menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara Rusia dan AS dalam tiga tahun terakhir.

    Pertemuan ini membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia, serta membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Putin dan Presiden AS Donald Trump.

    “Saya sudah diberi pengarahan (soal pembicaraan itu). Saya menilainya sangat tinggi, dan ada hasilnya,” ucap Putin mengomentari pertemuan di Riyadh, saat mengunjungi pabrik drone di Saint Petersburg, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    “Menurut pendapat saya, kita mengambil langkah pertama untuk memulihkan pekerjaan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama,” sebutnya.

    Putin menambahkan bahwa Trump mulai menerima “informasi objektif”, tanpa menjelaskan lebih lanjut, namun memperingatkan kedua pihak perlu membangun kepercayaan untuk menyelesaikan perang Ukraina.

    “Tidak mungkin untuk menyelesaikan banyak masalah, termasuk krisis Ukraina, tanpa meningkatkan level kepercayaan antara Rusia dan Amerika Serikat,” cetusnya.

    Trump, sejak kembali menjabat bulan lalu, telah secara efektif mengakhiri kebijakan pemerintahan AS sebelumnya yang mengisolasi Rusia, dan menyerahkan kudeta diplomatik kepada Putin.

    Dalam konferensi pers pada Selasa (18/2) waktu AS, Trump melontarkan banyak poin pembicaraan Rusia saat membahas soal perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir di Ukraina.

    Dia menyalahkan Kyiv karena telah “memulai” pertempuran dan menyebut Presiden Volodymyr Zelensky sangat tidak populer di kalangan rakyatnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Baksos HPN 2025, PWI Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bagikan Sembako

    Baksos HPN 2025, PWI Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bagikan Sembako

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo menggelar bakti sosial (baksos) pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako, di Kantor Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman, Kamis (20/2/2025).

    Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 dan HUT ke-79 PWI ini berkolaborasi dengan Rumah Sehat Baznas (RSB) Sidoarjo dan Baznas Kabupaten Sidoarjo.

    Baksos ini dibuka resmi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo Sulistianto dan dihadiri Camat Taman Arie Prabowo, staf Baznas Sidoarjo, perwakilan Polsek Taman, perwakilan Koramil Taman dan Lurah Wonocolo Muftichatul Jannah.

    Dalam kegiatan tersebut, PWI Sidoarjo menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 100 warga Kelurahan Wonocolo Taman, diantaranya pemeriksaan tekanan darah.

    Selain itu, PWI Sidoarjo juga membagikan paket sembako bantuan dari Baznas Sidoarjo
    kepada warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Paket sembako ini terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram dan mie instan 4 bungkus.

    Menurut Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, baksos tersebut merupakan bentuk kontribusi PWI Sidoarjo kepada masyarakat, yang rutin digelar setiap tahun saat peringatan HPN dan HUT PWI.

    Baksos pemeriksaan kesehatan ini bentuk kepedulian insan pers terhadap kesehatan masyarakat. “Baksos tersebut menjadi bukti nyata bahwa PWI Sidoarjo konsisten peduli dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan,” ucapnya.

    Di tengah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Bangsa Indonesia, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala akses.

    “Kami ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan cara memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dan membagikan sembako kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan ini, Mustain juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap RSB Sidoarjo dan Baznas Sidoarjo yang mendukung terlaksananya baksos dalam rangka HPN Tahun 2025 dan HUT ke-79 PWI.

    Peserta Baksos HPN 2025 dan HUT PWI ke 79 ikuti pemeriksaan kesehatan gratis

    Mustain juga mengapresiasi sejumlah pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam baksos tersebut. Diantaranya Bank Jatim Cabang Sidoarjo, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, Polresta Sidoarjo, Bank Delta Artha, PT Ecco Indonesia, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dan Ahmad Riyadh UB, Ph.d and partners.

    Camat Taman Arie Prabowo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap baksos yang digelar PWI Sidoarjo di wilayah Kecamatan Taman.

    “Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan anggota PWI Sidoarjo yang telah peduli kepada warga tidak mampu di wilayah kecamatan Taman,” tandas Arie Prabowo.

    Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo Sulistianto menyampaikan apresiasi kepada PWI Sidoarjo atas kegiatan tersebut.

    Dia menambahkan, di tengah perkembangan zaman dan era Artificial Intelligence (AI), PWI Sidoarjo tetap konsisten menyampaikan dan mewartakan informasi kepada publik.

    “Saya sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh PWI Sidoarjo. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi teman-teman PWI ini tengah menghadapi kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi publik, mereka tetap konsisten mewartakan dibarengi dengan kegiatan sosial,” ungkapnya.

    Sementara itu, Siti Romlah, 60, warga Kelurahan Wonocolo RT 015 RW 005 mengucapkan terima kasih karena bisa mengikuti baksos yang digelar PWI Sidoarjo tersebut.

    Ia juga mengaku senang bisa mengikuti baksos tersebut. Selain bisa mengetahui kondisi kesehatannya, dia juga mendapatkan paket sembako. [isa/beq]

  • Pemimpin Negara Arab Gelar Pertemuan Tangkal Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Pemimpin Negara Arab Gelar Pertemuan Tangkal Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Riyadh

    Para pemimpin negara-negara Arab akan menggelar pertemuan di Arab Saudi pada Jumat (21/2) waktu setempat. Pertemuan ini akan membahas langkah menangkal rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan memindahkan penduduknya ke negara-negara lain.

    Gagasan kontroversial Trump itu memicu persatuan yang jarang terlihat di antara negara-negara Arab, yang secara tegas menolak rencana tersebut. Namun mereka masih berselisih paham mengenai siapa yang akan memerintah atas Jalur Gaza usai perang dan siapa yang akan membiayai rekonstruksinya.

    Pakar kebijakan luar negeri Saudi, Umer Karim, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025), mengatakan bahwa pertemuan negara-negara Arab itu akan menjadi pertemuan yang “paling penting” dalam beberapa dekade terakhir sehubungan dengan dunia Arab dan masalah Palestina.

    Trump memicu kemarahan internasional ketika mengumumkan AS akan “mengambil alih” Gaza dan memindahkan 2,4 juta warga Palestina yang tinggal di sana ke negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania.

    Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Saudi menuturkan kepada AFP bahwa para pemimpin Arab akan membahas “rencana rekonstruksi untuk menangkal rencana Trump bagi Gaza”.

    Raja Yordania Abdullah II dalam pertemuan dengan Trump di Gedung Putih AS, pada 11 Februari lalu, menegaskan secara langsung penolakan terhadap rencana memindahkan warga Gaza. Dia mengatakan bahwa Mesir akan menyampaikan rencana masa depan terkait Gaza dalam waktu dekat.

    Sumber Saudi yang memahami persiapan pertemuan itu menyebut pembicaraan pemimpin negara-negara Arab di Riyadh akan membahas “rencana versi Mesir” yang disebutkan Raja Abdullah II tersebut.

    Pertemuan puncak antara negara-negara Arab itu awalnya direncanakan untuk dihadiri Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar dan Yordania. Namun partisipan pertemuan itu bertambah hingga mencakup enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCO) dan Otoritas Palestina.

    Bagi warga Palestina, upaya apa pun untuk memindahkan mereka secara paksa dari Jalur Gaza mengingatkan pada “Nakba” yang terjadi tahun 1948 silam, ketika ratusan ribu warga Palestina melarikan diri dari pertempuran yang menyertai berdirinya Israel.

    Rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang Hamas-Israel akan menjadi isu penting dalam pertemuan negara-negara Arab di Saudi tersebut, setelah Trump menyoroti hal ini sebagai alasan utama untuk memindahkan penduduk Gaza saat pembangunan kembali dilakukan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu