Xcloud.id

kab/kota: Riyadh

  • Trump Ditolak Mentah-mentah, Blak-blakan Sindir Bos Apple

    Trump Ditolak Mentah-mentah, Blak-blakan Sindir Bos Apple

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penolakan bos Apple Tim Cook ikut dalam lawatan pemerintah Amerika Serikat (AS) ke Asia Barat berbuntut panjang. Donald Trump dikabarkan kesal dengan penolakan tersebut.

    Gedung Putih diketahui mendorong para bos ataupun perwakilannya dari perusahaan AS bergabung dalam kepergiaannya ke sejumlah negara. Sejumlah pemimpin perusahaan ikut dalam lawatan tersebut termasuk CEO Nvidia Jensen Huang, Sam Altman dari OpenAI, Larry Fink dari BlackRock, Jane Frasder dari Citigroup dan Lisa Su dari AMD.

    Misalnya dia menyindir Tim Cook yang tak ikut saat berpidato di Riyadh. Sebaliknya Trump memuji kehadiran Jensen Huang, CEO Nvidia.

    “Maksud saya, Tim Cook tidak ada di sini namun Anda ada,” kata Trump kepada Huang dikutip dari Business Standard, Selasa (27/5/2025).

    Tak hanya itu, sindiran kembali dialamatkan kepada Cook saat Trump berada di Qatar. Dia merujuk pada investasi besar-besaran Apple ke India, untuk melepas keterikatan perusahaan dengan China yang juga terlibat perang dagang melawan AS.

    “Saya dengar Anda membangun di seluruh India, saya tidak ingin Anda membangun di India,” katanya setelah memuji investasi Apple di AS.

    Trump juga mulai mengancam lewat kenaikan tarif produk Apple. Dalam salah satu unggahan di media sosial, dia mengatakan akan mengenakan tarif 25% untuk produk iPhone yang diproduksi di mana saja kecuali AS.

    Tarif baru juga menyusul laporan The Financial Times soal investasi Foxconn yang memasok produk Apple sebesar US$1,5 miliar di India.

    Ancaman ini terjadi setelah Tim Cook yang melobi untuk mengecualikan iPhone yang dirakit di China dari tarif 145% yang dibuat Trump beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Kush Desai mengatakan pemindahan pabrik manufaktur ke dalam negeri untuk alasan keamanan dan ekonomi nasional.

    “Presiden Trump secara konsisten menjelaskan perlunya memindahkan pabrik manufaktur yang penting untuk keamanan nasional dan ekonomi kita termasuk untuk semikonduktor dan produk semikonduktor,” jelas Desai.

    (fab/fab)

  • Senin pagi, kualitas udara Jakarta terburuk kelima di dunia

    Senin pagi, kualitas udara Jakarta terburuk kelima di dunia

    ilustrasi – Foto udara lanskap gedung perkantoran dan apartemen (rumah susun vertikal) di Jakarta. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

    Senin pagi, kualitas udara Jakarta terburuk kelima di dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara di Jakarta pada Senin pagi ini menduduki posisi kelima sebagai kota dengan udara terburuk di dunia dan masuk kategori udara tak sehat. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.25 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 152 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 57,3 mikrogram per meter kubik.

    Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Sedangkan kategori tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Lalu kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

    Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

    Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Kongo-Kinshasa yang berada di angka 168, urutan kedua Delhi, India di angka 160, ketiga Lahore, Pakistan di angka 158, urutan keempat Riyadh, Arab Saudi di angka 152. Namun demikian, masyarakat tetap direkomendasikan untuk selalu mengenakan masker saat di luar ruangan, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara.

    Sumber : Antara

  • Senin pagi, kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang

    Senin pagi, kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di Jakarta pada Senin pukul 05.52 WIB dari laman IQAir masuk ke dalam kategori sedang dan menempatkannya pada peringkat ke-21 kota-kota dengan kualitas udara buruk dunia.

    Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI) Kota Jakarta berada di angka 87 dan butir partikel halus PM2.5 berada di angka 28,2 mikrogram per meter kubik.

    Masyarakat juga diimbau selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker apabila beraktivitas di luar rumah.

    Selanjutnya IQAir mencatatkan kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Riyadh, Arab Saudi dengan angka 192, urutan kedua Dubai, Uni Emirat Arab di angka 180, urutan ketiga Delhi, India di angka 167, urutan keempat Wuhan, China di angka 163 dan kelima Dhaka, Bangladesh di angka 156.

    Sementara itu berdasarkan Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas udara di lima lokasi berada pada kategori sedang atau nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Beberapa titik tersebut seperti Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan Indeks Kualitas Udara di angka 79, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan Indeks di angka 75, Marunda, Jakarta Utara di angka 80, Kalideres, Jakarta Barat di angka 88, dan Pulogadung, Jakarta Timur ada di angka 74.

    Melalui laman tersebut, DLH Jakarta menganjurkan agar setiap orang di wilayah yang disebutkan tadi untuk memakai masker apabila beraktivitas di luar ruang (outdoor). Sementara bagi kelompok sensitif dianjurkan untuk lebih sering beristirahat serta beraktivitas ringan, membawa obat pribadi, dan juga memakai masker.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 36 WNI Nekat Berangkat Haji Non Prosedural Lewat Bandara Soetta Pakai Visa Kerja – Page 3

    36 WNI Nekat Berangkat Haji Non Prosedural Lewat Bandara Soetta Pakai Visa Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polres Bandara Soekarno Hatta kembali menggagalkan sebanyak 36 calon jemaah haji non prosedural yang akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta. Mereka berangkat menggunakan visa kerja atau amil.

    Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandara Soekarno Hatta Komisaris Yandri Mono mengatakan, polisi bersama petugas imigrasi, mencegah keberangkatan puluhan penumpang ini karena diduga akan melaksanakan ibadah haji namun menggunakan visa kerja atau amil.

    “Modusnya juga sama, menggunakan penerbangan transit,” ujar Kasatreskrim Polres Bandara Soekarno Hatta Kompol Yandri Mono, Rabu (7/5/2025).

    Yandri juga menuturkan ke 36 orang ini terdiri dari 34 orang calon jemaah dan 2 orang lainnya adalah pemimpin dan pendamping. Agar tak dicurigai, mereka menggunakan Srilanka Airlines UL 356 tujuan Jakarta-Colombo dan Riyadh.

    Mereka hendak terbang dari Bandara Soekarno Hatta pada Senin 5 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 Wib. Keberangkatan pun langsung digagalkan setelah petugas Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan dokumen dan curiga jika mereka adalah rombongan haji non prosedural.

    “Mereka berasal dari daerah Tegal, Brebes, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makasar, Medan, dan Jakarta, dengan rentang usia 35 tahun sampai 72 tahun,” kata Kasatreskrim.

    Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, ternyata puluhan orang ini telah membayar sebesar Rp 139 juta hingga Rp 175 juta kepada pemimpin dan pendamping rombongan berinisial IA dan NF.

    “IA dan NF yang memfasilitasi keberangkatan rombongan ini tidak menginformasikan ke para calon jemaah bahwa visa yang akan di gunakan adalah visa kerja,” katanya.

    Kepada polisi IA dan NF mengaku telah berhasil memberangkatkan rombongan pada tahun lalu. Modus inilah yang membuat puluhan rombongan percaya dan yakin, mereka bisa berhasil berangkat haji di tahun ini secara non prosedural.

    Informasi keberhasilan memberangkatkan calon jemaah tersebut menyebar dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang mendaftar ke IA dan NF. Para calon jamaah ini kemudian membayar hingga ratusan juta lebih per orang melalui perusahaan berinisial PT NSMC, milik IA.

    “Tapi perusahaan itu bergerak di bidang event organizer bukan biro travel,” kata Kasat.

  • Arab Saudi Umumkan Hukuman Denda Rp 438 Juta untuk Pelanggar Visa Haji

    Arab Saudi Umumkan Hukuman Denda Rp 438 Juta untuk Pelanggar Visa Haji

    Riyadh –

    Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan hukuman denda yang sangat besar, yang bisa mencapai hingga 100.000 Riyal, atau setara Rp 438,7 juta, untuk setiap pelanggar aturan visa haji.

    Hukuman itu juga bisa mencakup larangan masuk ke Saudi bagi para pelanggar.

    Ditekankan oleh Kementerian Urusan Haji dan Umrah Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (5/5/2025), bahwa sangat penting memperoleh izin resmi untuk melaksanakan ibadah haji guna menghindari hukuman.

    Dalam pengumumannya, Kementerian Urusan Haji dan Umrah Saudi menegaskan bahwa siapa pun yang kedapatan melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi atau menggunakan visa kunjungan akan dikenai hukuman denda sebesar 20.000 Riyal atau setara Rp 87,7 juta.

    Kemudian siapa pun yang mengajukan visa kunjungan bagi orang yang melaksanakan atau berupaya melaksanakan ibadah haji tanpa izin, menurut Kementerian Urusan Haji dan Umrah Saudi, akan dikenakan hukuman denda hingga 100.000 Riyal atau setara Rp 438,7 juta.

    Aturan ini juga berlaku bagi siapa pun yang mengangkut para pemegang visa kunjungan ke Mekkah atau ke tempat-tempat suci selama masa ibadah Haji.

    Aturan yang sama juga berlaku untuk para pemegang visa kunjungan rumah yang ada di hotel, apartemen, tempat tinggal pribadi, tempat penampungan, atau akomodasi para jemaah lainnya, serta bagi pihak yang menyembunyikan mereka atau menawarkan segala bentuk bantuan yang memungkinkan mereka untuk tinggal di Mekkah atau tempat-tempat suci.

    “Hukuman meningkat seiring dengan jumlah pelanggaran,” tegas Kementerian Urusan Haji dan Umrah Saudi.

    “Para pelanggar termasuk penduduk dan orang yang melakukan overstay yang tertangkap berusaha melakukan ibadah haji secara ilegal, akan dideportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun,” jelas pernyataan Kementerian Urusan Haji dan Umrah Saudi.

    Musim ibadah haji tahun ini diperkirakan akan dimulai pada 6 Juni mendatang dan berakhir pada 11 Juni.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saudi Terapkan Denda Berat bagi Haji Tanpa Izin, Bisa Dideportasi dan Dilarang Masuk 10 Tahun – Halaman all

    Saudi Terapkan Denda Berat bagi Haji Tanpa Izin, Bisa Dideportasi dan Dilarang Masuk 10 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan sanksi tegas terhadap siapa pun yang mencoba menunaikan ibadah haji tanpa izin resmi.

    Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

    Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengaktifkan pengawasan ketat di Mekkah dan area-area suci untuk mencegah masuknya jemaah haji ilegal.

    Setiap orang yang tertangkap melakukan atau mencoba melakukan haji tanpa izin, termasuk mereka yang menggunakan visa kunjungan biasa, akan dikenai denda hingga 20.000 riyal Saudi (sekitar Rp85 juta).

    Tak hanya jemaah ilegal, mereka yang membantu juga akan dikenai sanksi.

    Orang yang mengajukan visa untuk seseorang dengan niat haji tanpa izin, atau yang mengangkut, menampung, atau membantu pelaku, bisa dikenakan denda hingga 100.000 riyal.

    Hal ini juga berlaku bagi operator hotel, pemilik rumah, dan siapa pun yang menyediakan tempat tinggal bagi jemaah tak resmi.

    Jumlah denda bisa bertambah tergantung berapa banyak orang yang terlibat dalam pelanggaran.

    Bagi penduduk ilegal atau mereka yang tinggal melebihi batas waktu visa dan ketahuan hendak berhaji, akan langsung dideportasi dan dilarang kembali masuk Arab Saudi selama 10 tahun.

    Lebih jauh lagi, Kementerian Dalam Negeri juga menyebut kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut jemaah ilegal bisa disita, dengan persetujuan dari pengadilan.

    Kementerian menegaskan, aturan ini diberlakukan demi keselamatan dan keamanan seluruh jemaah selama musim haji.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan dan segera melaporkan pelanggaran, dikutip dari Saudi Gazette.

    Pengaduan bisa disampaikan melalui nomor 911 untuk wilayah Mekkah, Riyadh, dan Provinsi Timur, serta 999 untuk wilayah lain di Kerajaan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Indonesia dapat undangan berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh

    Indonesia dapat undangan berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh

    Pertemuan bilateral antara Direktur Paviliun Indonesia Didik Darmanto dengan Senior Director World Expo 2030 Riyadh Mohammed Alshangeti di Jepang, Kamis (1/5/2025). ANTARA/HO-Bappenas

    Indonesia dapat undangan berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Indonesia menyambut baik undangan dari Pemerintah Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Direktur Paviliun Indonesia Didik Darmanto dengan Senior Director World Expo 2030 Riyadh Mohammed Alshangeti.

    “Kami merasa terhormat diundang secara khusus dalam pertemuan ini,” kata Technical Advisor Pavilion Indonesia Himawan Hariyoga dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Himawan menyampaikan undangan kepada Indonesia berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh dan terlibat dalam proses perencanaan program tersebut merupakan kesempatan yang sangat penting untuk semakin mempererat kerja sama bilateral di masa depan.

    Pihaknya disebut akan menyampaikan undangan dan pesan Pemerintah Arab Saudi ini kepada pemerintah pusat di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Mohammed Alshangeti memaparkan rencana besar penyelenggaraan pameran dunia, termasuk tata ruang kawasan yang akan dibangun di atas lahan seluas dua kilometer persegi, ditambah empat kilometer persegi zona pendukung.

    Kawasan ini akan mencakup berbagai fasilitas utama, di antaranya seperti distrik kolaborasi internasional, pusat konvensi, zona tematik, serta expo village yang mampu menampung kurang lebih 5 ribu peserta dari berbagai negara.

    “Lokasi World Expo 2030 Riyadh dirancang sangat strategis, hanya 10 menit dari bandara internasional Riyadh dan terhubung langsung dengan jalur metro, termasuk stasiun layang di gerbang utama yang menawarkan pemandangan panoramik ke seluruh area expo,” ujar Alshangeti.

    Perwakilan Arab Saudi juga menyampaikan World Expo 2030 Riyadh akan menjadi pusat kolaborasi global dengan misi menjadikan lokasi expo sebagai hub permanen kerja sama internasional, termasuk dalam sektor budaya, inovasi, serta kuliner global. Setiap negara  peserta yang berpartisipasi akan difasilitasi untuk membangun paviliun negara sesuai karakter dan potensi masing-masing.

    Seperti World Expo 2025 Osaka, lanjut dia, tersedia berbagai pilihan ukuran paviliun yang tersebar di beberapa zona, dengan pendekatan fleksibel sesuai kebutuhan tiap negara.

    Delegasi Indonesia juga menyampaikan rencana pelaksanaan National Day Indonesia pada Selasa, 27 Mei 2025 di World Expo 2025 Osaka. Acara ini dijadwalkan akan dihadiri oleh high-level delegates sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam rangkaian kegiatan World Expo 2025 Osaka.

    “Indonesia juga menyambut baik kemungkinan diadakannya pertemuan bilateral tingkat tinggi antara delegasi Indonesia dan penyelenggara World Expo 2030 Riyadh untuk membahas peluang kerja sama yang lebih konkret ke depan,” ungkap Didik Darmanto.

    Diskusi juga mencakup urgensi Indonesia mulai mempersiapkan partisipasi sejak dini, baik dari sisi desain paviliun, konten pameran, hingga strategi promosi dan diplomasi pembangunan yang akan diusung.

    Pihaknya memandang World Expo 2030 Riyadh sebagai momentum penting untuk menunjukkan kontribusi dan komitmen bangsa dalam pembangunan global yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dia mengharapkan akan ada pertemuan tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah World Expo 2030 Riyadh.

    “Ini akan menjadi momen strategis untuk memperkuat kehadiran Indonesia di panggung internasional, ditambah lagi 2030 menjadi tahun yang penting bagi semua negara untuk menyelesaikan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” ucapnya.

     

    Sumber : Antara

  • AS Tunda Pengiriman Tank Abrams, Desak Yunani Serahkan Patriot ke Ukraina, Bersiap Hadapi China? – Halaman all

    AS Tunda Pengiriman Tank Abrams, Desak Yunani Serahkan Patriot ke Ukraina, Bersiap Hadapi China? – Halaman all

    AS Tunda Pengiriman Tank Abrams, Desak Yunani Serahkan Rudal Patriot ke Ukraina, Apa Maksud Taktik Ini?
     

    TRIBUNNEWS.COM – Pada 29 April 2025, muncul laporan kalau Amerika Serikat (AS) sedang mengambil pendekatan yang rumit dan tampaknya kontradiktif terhadap dukungan militernya terhadap Ukraina.

    Langkah AS ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas strategisnya yang lebih luas di berbagai front, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

    Bersiap Hadapi China di Pasifik

    Menurut media Yunani, Kathimerini, AS telah menekan Yunani untuk mentransfer salah satu sistem pertahanan udara Patriotnya ke Ukraina, sebuah langkah yang akan memperkuat pertahanan Kiev terhadap serangan udara Rusia.

    Pada saat yang sama, postingan di X dan laporan media menunjukkan kalau AS telah menunda ekspor 59 tank M1A1 Abrams yang dijanjikan oleh Australia ke Ukraina, dengan alasan kebijakan penghentian dalam persetujuan bantuan militer di bawah pemerintahan Donald Trump saat ini.

    “Pendekatan ganda ini—mendesak sekutu Eropa (Yunani) untuk memasok sistem penting sekaligus membatasi kontribusi dari sekutu Pasifik (Australia)—menunjukkan perubahan yang disengaja dalam kebijakan AS, yang memprioritaskan pelestarian sumber daya di kawasan Asia-Pasifik untuk kemungkinan konfrontasi dengan China (Tiongkok) sekaligus mengalihkan beban dukungan terhadap Ukraina ke Eropa,” tulis ulasan situs militer BM, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Implikasi dari strategi AS ini tidak hanya menyentuh soal ketahanan medan perang Ukraina tetapi juga keamanan sekutu di Timur Tengah dan kohesi NATO.

    SISTEM RUDAL PATRIOT – Foto yang diambil dari laman NATO tanggal 6 Maret 2025 memperlihatkan sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika Serikat. Ukraina dilaporkan mulai kehabisan rudal Patriot. (Laman NATO)

    Seputar Sistem Pertahanan Udara Patriot

    Sistem pertahanan udara Patriot yang menjadi inti desakan ke Yunani merupakan landasan teknologi pertahanan rudal modern. 

    Dikembangkan oleh Raytheon pada tahun 1970-an dan pertama kali digunakan pada tahun 1980-an, Patriot, yang secara resmi disebut sebagai MIM-104, dirancang untuk mencegat rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan pesawat canggih.

    Versi yang dimaksud, Patriot PAC-2, dilengkapi dengan hulu ledak fragmentasi ledakan dan dioptimalkan untuk menyerang target aerodinamis seperti pesawat terbang dan rudal jelajah, meskipun kemampuannya terhadap rudal balistik terbatas dibandingkan dengan varian PAC-3 yang lebih baru.

    Setiap baterai Patriot biasanya mencakup satu set radar, stasiun kontrol pertempuran, generator listrik, dan hingga delapan peluncur, yang masing-masing menampung empat rudal.

    Yunani, menurut Kathimerini , memiliki enam baterai seperti itu, yang terdiri dari sekitar 36 peluncur M901, yang telah menjadi bagian integral pertahanan nasionalnya dan, hingga baru-baru ini, untuk melindungi Arab Saudi dari serangan rudal dan pesawat nirawak Houthi di Yaman.

    Radar sistem tersebut, AN/MPQ-53, dapat melacak hingga 100 target secara bersamaan dan menghadapi berbagai ancaman pada jarak yang melebihi 100 mil, menjadikannya aset vital untuk mempertahankan infrastruktur penting atau instalasi militer.

    Namun, bukan berarti sistem pertahanan udara ini tanpa cela.

    Kinerjanya secara historis, masih diperdebatkan.

    Selama Perang Teluk 1991, Patriot mencapai rekor beragam terhadap rudal Scud Irak, dengan klaim awal intersepsi yang hampir sempurna kemudian direvisi menjadi tingkat keberhasilan kurang dari 50 persen, menurut penyelidikan Kongres tahun 1992.

    Up-grade pada tahun 1990-an meningkatkan keandalannya, dan pada Operasi Pembebasan Irak tahun 2003, PAC-2 dilaporkan mencegat setiap rudal balistik yang dihadapinya, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    Imbal Jasa dan Risiko Buat Yunani

    Desakan ke Yunani untuk mentransfer salah satu baterai ini ke Ukraina muncul di saat yang genting.

    Kathimerini melaporkan pada 22 April 2024, AS telah menawarkan Yunani jaminan keamanan dan keuangan yang tidak disebutkan jumlahnya untuk melepaskan sistem Patriot, sebuah proposal yang telah memicu perdebatan di Athena mengingat hubungan negara itu yang tegang dengan Turki.

    Patriot Yunani telah dikerahkan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di Arab Saudi, di mana mereka telah mencegat banyak pesawat nirawak dan rudal Houthi sejak 2015, menurut The Guardian .

    Memindahkan salah satu sistem ini ke Ukraina akan mengurangi kapasitas pertahanan Yunani dan berpotensi melemahkan perlindungan Arab Saudi terhadap ancaman yang didukung Iran, terutama karena AS mengejar kesepakatan senjata senilai $100 miliar dengan Riyadh, seperti yang disebutkan dalam berbagai laporan media.

    “Logika di balik tekanan ini tampaknya terkait dengan kebutuhan mendesak Ukraina akan pertahanan udara,” kata ulasan BM. 

    Serangan udara Rusia telah meningkat sejak 2022, menargetkan kota-kota dan infrastruktur dengan rudal jelajah dan pesawat nirawak, yang sangat cocok untuk dilawan oleh PAC-2.

    Ukraina telah secara terbuka meminta 25 sistem Patriot untuk mengamankan wilayah udaranya, angka yang jauh melampaui komitmen saat ini, dengan Jerman telah mengirimkan satu baterai dan menjanjikan enam lagi, menurut Pengakuan Angkatan Darat.

    Tank Abrams Amerika Serikat, Tank ini dikabarkan sudah sampai di Ukraina dan siap diterjunkan ke medang perang melawan Rusia. (U.S. Army National Guard)

    Efektivitas Tank Abrams Buat Ukraina

    Sementara itu, penangguhan pengiriman tank M1A1 Abrams dari Australia ke Ukraina menggambarkan gambaran yang kontras atas sikap AS. 

    M1 Abrams, yang dirancang oleh General Dynamics pada akhir tahun 1970-an, adalah salah satu tank tempur utama paling tangguh di dunia, dengan berat 70 ton dan ditenagai oleh mesin turbin gas berkekuatan 1.500 tenaga kuda.

    Meriam laras halus 120 mm dapat menembakkan berbagai amunisi, termasuk peluru uranium terdeplesi yang dapat menembus lapis baja, sementara lapis baja kompositnya, yang disempurnakan dengan lapisan reaktif pada model-model selanjutnya, menawarkan perlindungan yang kuat terhadap senjata anti-tank.

    Varian M1A1, yang dijanjikan Australia kepada Ukraina, tidak memiliki perangkat elektronik canggih seperti M1A2 tetapi tetap memiliki daya tembak dan lapis baja yang sebanding.

    Mobilitas tank, dengan kecepatan tertinggi 42 mil per jam, dan kemampuannya untuk beroperasi di berbagai medan telah menjadikannya andalan bagi sekutu AS, termasuk Mesir, Arab Saudi, dan Irak.

    Namun, konsumsi bahan bakarnya yang tinggi—hingga 2 galon per mil—dan persyaratan perawatan yang rumit telah menuai kritik, terutama di medan perang Ukraina yang banyak diterjang pesawat nirawak, di mana target statis rentan.

    Postingan di X dari 29 April 2025, mengutip ABC News , melaporkan kalau sebanyak 59 tank M1A1 Abrams milik Australia, yang bernilai $163 juta, tetap dihentikan produksinya karena AS belum menyetujui ekspornya, sebuah keputusan yang terkait dengan penghentian sementara bantuan militer pemerintah Trump ke Ukraina.

    Keraguan Australia untuk mempercepat transfer tersebut mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam. Pada bulan Oktober 2024, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengumumkan sumbangan tank-tank ini, yang dijadwalkan akan diganti dengan model M1A2 yang lebih baru, menurut AP News.

    Namun, seperti dilansir ABC News, pejabat militer Australia secara pribadi mempertanyakan kegunaan tank tersebut bagi Ukraina, dengan alasan kerentanannya terhadap drone dan rudal anti-tank, pandangan yang diamini oleh kru Ukraina yang melaporkan tantangan pemeliharaan dengan Abrams yang dipasok AS pada Juni 2024, menurut Pengakuan Angkatan Darat Ukraina.

    Keengganan militer Australia mungkin juga berasal dari perhitungan strategis.

    Dengan meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik, khususnya terkait Taiwan, Australia tampaknya khawatir akan mengurangi kemampuan persenjataannya, terutama saat bersiap menghadapi potensi konflik yang kini lebih dekat dengan negaranya.

    Hal ini sejalan dengan perubahan kebijakan AS yang lebih luas, terbukti sejak Strategi Keamanan Nasional 2022 pemerintahan Biden, yang memprioritaskan melawan Tiongkok daripada mempertahankan keterlibatan besar dalam keamanan Eropa.

    USS CARL VINSON – Tangkap layar yang diambil dari laman resmi US Navy (11/4/2025), memperlihatkan Kapal induk USS Carl Vinson yang semula berada di lautan Asia-Pasifik kini telah bergeser ke wilayah Timur Tengah untuk mendampingi kapal induk USS Harry S. Truman, dalam menjalankan kampanye AS melawan Houthi. (Tangkap layar yang diambil dari laman resmi US Navy)

    Membaca Strategi AS

    Perpaduan kedua kasus ini—yang mendorong Yunani untuk menyerahkan baterai Patriot sekaligus memblokir sumbangan tank Australia—mengungkapkan strategi AS yang penuh nuansa.

    Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, AS telah memberikan lebih dari $24 miliar bantuan militer, termasuk 31 tank M1A1 Abrams dan sistem Patriot, menurut Reuters dan POLITICO.

    Namun, di bawah pemerintahan saat ini, ada tanda-tanda kalau AS berpikir ulang soal jumlah bantuan ke Ukraina. 

    Pusat Studi Strategis dan Internasional pada Maret 2025 mencatat , meskipun pengiriman peralatan ke Ukraina diproyeksikan meningkat tahun ini, mencapai $920 juta per bulan, skeptisisme pemerintah tentang keberlanjutan tingkat dukungan ini semakin meningkat.

    Wakil Presiden JD Vance telah menyatakan secara terbuka bahwa keunggulan jumlah Rusia dalam hal tenaga kerja dan persenjataan membuat bantuan lebih lanjut kurang berdampak, sentimen yang mungkin menjelaskan penghentian persetujuan ekspor tank Australia. 

    “Pada saat yang sama, tekanan terhadap Yunani menunjukkan bahwa AS mendorong sekutu Eropa untuk mengisi kekosongan tersebut, sebuah langkah yang menjaga sumber daya Amerika dan sekutu Pasifik untuk wilayah lain,” ulas laporan BM menganalisis strategi AS tersebut.

     

    (oln/BM/*)

     

  • Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Arab Saudi Riyadh Air dikabarkan siap membeli pesawat Boeing yang semula ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat peningkatan perang dagang Amerika Serikat dan China.

    Mengutip pemberitaan Reuters, Senin (28/4/2025), CEO Riyadh Air Tony Douglas mengatakan maskapai rintisan asal Arab Saudi tersebut siap membeli pesawat Boeing yang sebelumnya ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Apa yang telah kami lakukan adalah memperjelas kepada Boeing bahwa jika itu benar-benar terjadi, kami dengan senang hati akan mengambil semuanya,” kata Douglas.

    Boeing saat ini berupaya menjual kembali puluhan pesawat yang terhambat masuk ke China karena tarif perdagangan, setelah mengembalikan satu pesawat lagi ke Amerika Serikat dalam sengketa pengiriman. Boeing juga secara terbuka mengungkapkan potensi penjualan pesawat ini dalam pertemuan dengan para analis pekan lalu, dengan mengatakan bahwa dalam kondisi pasar pesawat yang ketat saat ini, Boeing tidak akan kekurangan pembeli.

    Sementara itu, Riyadh Air telah memesan pesawat dari Boeing maupun Airbus menjelang peluncurannya, termasuk 60 pesawat narrow-body keluarga A321 dari Airbus pada Oktober lalu dan hingga 72 Boeing 787 Dreamliner yang dipesan pada Maret 2023.

    Maskapai ini memperkirakan masalah keterlambatan pengiriman dari kedua pabrikan tersebut tidak segera terselesaikan.

    Douglas menambahkan bahwa Riyadh Air tidak melihat adanya dampak terhadap permintaan perjalanan dari dan ke ibu kota Arab Saudi akibat ketidakpastian ekonomi global. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan berencana mengumumkan pemesanan pesawat berbadan lebar (wide-body) pada musim panas ini. 

    Maskapai yang menargetkan peluncuran pada kuartal IV/2025 telah mempekerjakan 500 karyawan dan berencana meningkatkan jumlah tenaga kerja menjadi 1.000 orang dalam 9 hingga 12 bulan ke depan. Setelah itu, rekrutmen pilot dan awak kabin akan terus dilakukan seiring dengan pengiriman pesawat.

    Arab Saudi saat ini tengah berupaya mengambil pangsa industri perjalanan global, termasuk segmen perjalanan bisnis, dengan menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun proyek-proyek raksasa guna mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan terhadap minyak dan gas. 

    Douglas menyebut salah satu rute yaitu Dubai–Riyadh, yang kerap digunakan oleh bankir, pengacara, konsultan, dan influencer adalah rute paling menguntungkan di dunia dari sisi pendapatan per kilometer.

  • 183.000 WNI Nekat Berangkat Secara Ilegal ke Arab Saudi Selama Moratorium TKI

    183.000 WNI Nekat Berangkat Secara Ilegal ke Arab Saudi Selama Moratorium TKI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengungkap, ratusan ribu warga negara Indonesia (WNI) berangkat secara ilegal sejak moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi diberlakukan pada 2011.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, setidaknya sebanyak 183.000 WNI secara ilegal ke Arab Saudi. Data tersebut diperoleh Karding ketika berkunjung ke Riyadh, Arab Saudi. 

    “Data yang kita peroleh ketika kami berkunjung ke Riyadh, total pekerja kita yang ada di sana 183.000 yang rawan tidak terlindungi,” kata Karding dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

    Menurutnya, kehadiran pemerintah menjadi penting untuk melindungi para pekerja tersebut. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penempatan PMI perlu dilanjutkan.

    Lebih lanjut, Karding menyebut bahwa pemerintah Arab Saudi telah melakukan beberapa reformasi tata kelola pekerja domestik. 

    Dalam proses pembahasan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Karding mengungkap bahwa Arab Saudi sepakat untuk menetapkan upah minimal 1.500 real atau sekitar Rp6 juta. 

    Pemerintah Arab Saudi juga sepakat menyediakan asuransi dan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, dan asuransi jiwa, yang sebelumnya tidak difasilitasi. 

    “Kemudian sudah ada pengaturan jam kerja dan istirahat. Jadi jam kerja diatur 8-10 jam dan ada waktu istirahat,” jelasnya.

    Karding juga mengungkap, Arab Saudi telah mengimplementasikan sistem Musaned, platform elektronik yang mengatur proses rekrutmen dan penempatan pekerja domestik, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. 

    “Nah platform ini untuk mengatur dan melindungi hak pekerja domestik dan majikan di Arab Saudi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Indonesia sebelumnya berencana untuk menandatangani MoU dengan Arab Saudi pada Maret 2025. Jika hal itu terwujud, pengiriman pertama ditargetkan pada Juni 2025.

    “Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Untuk diketahui, pemerintah Indonesia sebelumnya menerapkan moratorium kerja sama penempatan PMI di Arab Saudi sejak 2011. Pada 2023, rencana untuk pencabutan moratorium itu pernah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 2023.