kab/kota: Riyadh

Jakarta –

Dengan menara setinggi 50 meter dan kapasitas 8.000 jamaah, Masjid Namazgah di ibu kota Albania, Tirana, termasuk bangunan Islam paling megah di Balkan Barat. Kompleks itu dibangun dengan anggaran 30 juta Euro atau sekitar setengah triliun Rupiah, dan sepenuhnya dibiayai Diyanet, lembaga dakwah Islam asal Turki.

Tidak heran, jika desain Masjid Namazgah dibuat mirip dengan Masjid Biru di Istabul.

Adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sendiri yang datang meresmikan sepuluh tahun silam. Di Tirana, dia saat itu menandatangani perjanjian kerja sama pertanian dan pendidikan, serta menghibahkan sejumlah drone tempur kepada pemerintah Albania.

Diyanet tidak hanya membiayai konstruksi, tapi juga ikut menentukan pembentukan dewan pengelola masjid. Ketika Masjid Namazgah beberapa tahun silam secara resmi menunjuk imam asal Turki, skeptisme dan penolakan sontak datang dari masyarakat Albania.

Masjid sebagai instrumen politik

Sebelum pembangunan Masjid Namazgah dimulai, dua bangunan keagamaan besar sudah lebih dulu berdiri di ibu kota Albania, Tirana, yakni sebuah katedral Katolik yang diresmikan tahun 2001 dan katedral Ortodoks pada 2014.

Pada masa rezim komunis di bawah Enver Hoxha, Albania mendeklarasikan diri sebagai negara ateis pertama di dunia. Sejak 1967, segala bentuk agama dilarang dan institusi keagamaan ditutup secara total, hingga akhirnya runtuhnya Uni Sovyet 1990.

Kini, Masjid Namazgah berdiri sebagai simbol kebangkitan Islam sekaligus alat diplomasi. “Masjid ini menunjukkan bagaimana Turki memainkan peran sebagai kekuatan regional di Balkan Barat dengan memperluas pengaruhnya lewat pembangunan masjid,” ujar Natalie Clayer, peneliti sosial dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris.

Pembangunan masjid sempat dihentikan

Kepentingan Ankara dalam proyek ini tampak jelas. Pembangunan Masjid Namazgah sempat dihentikan selama dua tahun, dari 2017 hingga 2019, karena pemerintah Turki meminta Albania mengekstradisi beberapa orang yang dituduh memiliki keterkaitan dengan gerakan Gülen, yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta gagal di Turki pada 2016.

Presiden Recep Tayyip Erdoan, yang menyalahkan tokoh agama Fethullah Gülen atas upaya kudeta tersebut, mengejar para pengikutnya baik di dalam maupun luar negeri. Pekerjaan konstruksi baru dilanjutkan setelah ekstradisi dilakukan.

Turki geser duit Saudi

Meskipun pendanaan pembangunan masjid sering berasal dari luar negeri, inisiatif awal biasanya datang dari komunitas lokal yang turut menyumbang dana. Namun dalam proyek-proyek besar di ibu kota, seperti Masjid Namazgah, Clayer menyebut bahwa biasanya ada kepentingan dari aktor nasional dan asing.

“Prestise negara, kebutuhan komunitas Muslim, pencarian jati diri nasional, hingga dinamika antaragama semua berperan dalam proses pembangunan serta pemilihan gaya arsitektur rumah ibadah,” jelasnya.

Kini, Turki menjadi pemain utama dalam pembiayaan masjid di Balkan Barat – posisi yang dulunya ditempati Arab Saudi. Saat perang Bosnia (1992–1995), sekitar 600 masjid hancur dan ratusan lainnya rusak. Setelah perang berakhir pada 1995, Saudi menjadi sponsor utama dalam upaya rekonstruksi.

Tapi, sejak serangan 11 September 2001 dan naiknya Erdoan ke tampuk kekuasaan pada 2002, Turki mulai mengambil alih peran tersebut secara bertahap.

Arab Saudi bergeser ke arah nasionalisme

Di bawah kepemimpinan de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi kini lebih memprioritaskan pelestarian masjid bersejarah di dalam negeri. Melalui visi “Vision 2030”, Riyadh mengarahkan fokus pada warisan budaya nasional ketimbang ekspor ideologi keagamaan.

“Wahhabisme kini bukan lagi titik pusat kebijakan luar negeri Arab Saudi,” ujar Kristin Smith Diwan dari Arab Gulf States Institute, Washington D.C. Bahkan, Bin Salman dalam pidato TV tahun 2021 menyebut Wahhabisme sebagai ajaran yang “telah usang”.

Dari masjid ke mega proyek

Turki tak sekadar mengekspor pengaruh lewat pembangunan masjid, kata Rebecca Bryant, antropolog budaya dari Universitas Utrecht. Dia menyebut strategi pembiayaan proyek di luar negeri sebagai “imperialisme infrastruktur”. Masjid hanya satu bagian dari proyek ambisius Turki yang mencakup rel kereta api, pelabuhan, hotel, pusat perbelanjaan, hingga kawasan pemerintahan.

“Investasi Turki menjangkau dari Sarajevo hingga Batumi, dari Astana di Kazakhstan hingga Senegal,” terang Bryant. Bahkan, skyline futuristik Astana sebagian besar dibangun oleh kontraktor Turki. Banyak proyek, lanjutnya, diberikan kepada perusahaan yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Erdoan.

Bryant mencontohkan mega proyek yang diresmikan Erdoan pada Mei 2024 di bagian Turki dari Nikosia, ibu kota Siprus Utara. Kompleks itu terdiri dari istana presiden, gedung parlemen, hotel mewah, dan masjid—yang pada saat peresmian belum sepenuhnya selesai.

“Bangunan-bangunan ini bukan sekadar infrastruktur, tapi ruang geopolitik di mana Turki mengekspresikan visinya tentang masa depan,” kata Bryant.

Retorika ‘takdir bersama’

Erdogan kerap mengaitkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan ikatan etnis, agama, atau sejarah. Dia menggunakan narasi “persaudaraan” dan “takdir bersama” sebagai keturunan bangsa Türk untuk memperkuat legitimasi keterlibatan Turki di luar negeri.

Lewat proyek-proyek monumental ini, pesan yang ingin disampaikan jelas, “Kami adalah masa depan. Kami lebih modern daripada Barat,” kata antropolog Bryant.

Dengan demikian, pembangunan masjid tak lagi sekadar urusan ibadah. Ia menjadi simbol visi masa depan Turki—di mana orientasi kemajuan tidak lagi berpusat pada Barat.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini