Xcloud.id

kab/kota: Rawamangun

  • 5 Gaji Guru Naik Mulai 2025, Honorer Sudah Lulus PPG Naik Rp 2 Juta Nasional

    5 Gaji Guru Naik Mulai 2025, Honorer Sudah Lulus PPG Naik Rp 2 Juta Nasional

    Gaji Guru Naik Mulai 2025, Honorer Sudah Lulus PPG Naik Rp 2 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN bakal naik.
    Pengumuman kenaikan kesejahteraan guru tersebut bakal disampaikan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Adapun peningkatan tersebut sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG).
    “Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non ASN sebesar Rp 2 juta rupiah dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari guru,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).
    Mu’ti menyampaikan, kenaikan gaji guru ASN mencapai satu kali gaji pokok, yang jumlahnya berbeda sesuai dengan kepangkatan.
    Sementara itu, tambahan gaji Rp 2 juta untuk gaji guru honorer di luar dari pendapatannya di sekolah asal.
    Peningkatan berlaku untuk yang telah tersertifikasi, sehingga peningkatan kesejahteraan ini mengikuti peningkatan kualifikasi.
    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” tuturnya.
    Peningkatan gaji ini pun berlaku untuk semua guru, baik guru swasta maupun guru sekolah negeri.
    Kenaikan gaji bakal berlaku mulai tahun depan atau tahun 2025.
    “(Berlakunya) 2025. Teorinya Januari tahun anggaran kan Januari. Tapi realisasinya tergantung pencairan dana dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Tiba pukul 12.55 WIB, Abdul Mu’ti yang datang mengenakan batik dan peci hitam itu mengamini bahwa dirinya ingin membahas seputar zonasi dan kenaikan gaji guru kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

    “[Bahas zonasi] Nanti akan kami bahas dan iya gaji guru juga iya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024). 

    Selain itu, Mu’ti menuturkan bahwa dalam sela-sela pembahasan tersebut, instansinya juga bakal mengundang Kepala Negara agar dapat hadir di puncak peringatan Hari Guru yang akan digelar pada 28 November mendatang.

    “Pak Presiden juga kami minta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang. Di Velodrome Rawamangun,” tandas Mu’ti.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

    Wapres Ke-14 RI itu menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. 

    “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” pungkas Gibran di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Senin (11/11/2024).

  • Jangan Ada Lagi Polisi yang Tolak Laporan Warga… Megapolitan 21 November 2024

    Jangan Ada Lagi Polisi yang Tolak Laporan Warga… Megapolitan 21 November 2024

    Jangan Ada Lagi Polisi yang Tolak Laporan Warga…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus polisi menolak laporan warga sempat dialami oleh
    Lachlan Gibson
    kala menjadi korban kecelakaan pada 2023.
    Kejadian yang dialami Lachlan baru viral beberapa waktu belakangan usai video kekecewaannya terhadap sikap polisi yang menolak laporan kecelakaannya tersebar di media sosial dan menarik perhatian publik.
    Tak berselang lama, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Lachlan usai menemuinya di Polda Metro Jaya, Senin (18/11/2024).
    Setelah itu, polisi menerima laporan kecelakaan yang dialami Lachlan. Namun, Lachlan memutuskan tidak melanjutkan laporan karena minimnya bukti dan ada perubahan tempat kejadian perkara (TKP) lantaran insiden itu sudah berlalu 1 tahun 10 bulan.
    Kasus polisi tolak laporan warga bukan baru kali ini saja terjadi. Kejadian ini sudah berulang kali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan mungkin saja ada lebih banyak kasus yang tak terungkap ke publik.
    Berdasarkan catatan
    kompas.com
    , peristiwa serupa dengan Lachlan juga dialami oleh wanita bernama Meta Kumala (32) yang menjadi korban pencurian di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Selasa (7/12/2021) malam.
    Usai menjadi korban pencurian, Meta langsung melapor ke Polsek Pulogadung. Namun, bukannya dibantu untuk dibuatkan laporan, salah satu anggota polisi malah memarahi Meta.
    Sementara itu, seorang ibu berusia 52 tahun melaporkan suaminya ke Polsek Parung Panjang atas dugaan KDRT pada Jumat (17/11/2023).
    Saat melapor, ibu itu dalam keadaan luka di wajah dan mulut. Namun, laporan korban di Polsek Parung Panjang tidak diterima.
    Beberapa kasus polisi tolak laporan warga tentu mencoreng institusi kepolisian dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
    Anggota polisi seharusnya memiliki jiwa tulus untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.
    Berdasarkan informasi yang dihimpun
    Kompas.com
    , polisi yang menerima laporan tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat warga.
    Hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
    Dalam pasal tersebut, setiap anggota Polri dilarang:
    • menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya,
    • mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    • menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat,
    • mengeluarkan ucapan, isyarat atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat,
    • bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang,
    • mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,
    • melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian,
    • membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Meski begitu, sebagai bentuk tindak lanjut, polisi yang menjadi penyidik atau penyidik pembantu yang menerima laporan atau pengaduan di SPKT memiliki hak untuk tidak membuat laporan polisi atas laporan atau aduan warga.
    Hal ini tertuang dalam Pasal Pasal 3 Ayat 3 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi,
    “Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan penyidik/penyidik pembantu yang ditugasi untuk:
    1. …
    2. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi,
    3. …”
    Dalam memberikan penilaian layak atau tidak dibuatkan laporan polisi, penyidik atau penyidik pembantu harus berpedoman pada alasan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.
    Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam menegaskan bahwa kejadian polisi menolak laporan warga tidak boleh terulang.
    “Peristiwa seperti ini (polisi menolak laporan) memang tidak boleh terjadi lagi. Siapa pun yang memberikan laporan, asalkan memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian ya harus diterima, ditindaklanjuti,” jelas Anam kepada
    Kompas.com
    , Rabu (20/11/2024).
    Anam berujar, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antara satu laporan warga dengan laporan warga lainnya.
    Hal ini penting untuk diterapkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan kasus.
    “Karena pembedaan itu akan memiliki implikasi yang sangat serius dalam pelayanan kepolisian,” tegas Anam.
    Di lain sisi, Anam menyampaikan, saat ini polisi memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sebelum-sebelumnya.
    Salah satu tantangannya adalah masyarakat yang semakin terbuka dan masyarakat yang semakin mudah untuk menggunakan haknya bersuara di publik.
    “Dan ini bagian dari kontrol masyarakat, pengawasan masyarakat, yang dalam konteks negara demokrasi memang dibutuhkan untuk profesionalitas kepolisian,” jelas Anam.
    “Oleh karena tantangan seperti ini, memang satu-satunya jalan bagi teman-teman kepolisian adalah bekerjalah secara profesional dan bekerjalah secara transparan, termasuk jika ada kesalahan berani minta maaf,” sambungnya.
    Menurut Anam, profesionalitas dan transparansi dibutuhkan dalam kerja-kerja kepolisian, apalagi dalam konteks masyarakat yang sangat terbuka seperti saat ini.
    “Dan kami berharap siapa pun yang memberikan pengawasan, pengaduan, atas pelayanan kepolisian yang kurang maksimal, kurang profesional, ya itu juga harus diapresiasi. Jadi kita akan semakin lama semakin dewasa dan sehat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Gunawan Bocorkan Sejumlah Target Polisi di Kasus Judi Online Komdigi

    Budi Gunawan Bocorkan Sejumlah Target Polisi di Kasus Judi Online Komdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) mengungkap sejumlah target yang disasar kepolisian untuk mengungkap kasus judi online.

    Budi Gunawan menyebut, sejumlah target itu mulai dari aktor yang berperan hingga sistem manajemen di balik judi online.

    “Judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur, termasuk sistem pembayaran,” kata Budi saat dijumpai di kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024) lalu.

    Purnawirawan Polri berbintang 4 ini meyakinkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen memberantas judi online tanpa toleransi sedikit pun.

    “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu, karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” pungkasnya.

    Polisi Tahan 22 Tersangka Kasus Judi Online
    Polda Metro Jaya telah menetapkan 22 orang tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dari 22 tersangka, 10 orang di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sisanya berstatus sipil.

    Puluhan orang tersebut telah berada dalam penahanan Polda Metro Jaya. Tiga orang tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), telah ditangkap pada Sabtu (16/11/2024) lalu.

    Ketiga tersangka terakhir yang ditangkap kepolisian ini, diduga sebagai pemilik sekaligus pengelola ribuan situs judi online. Mereka menggunakan berbagai cara agar situs-situs tersebut tidak diblokir oleh Kementerian Komdigi.

    “Alhamdulillah, kami telah melakukan atau berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang DPO, yaitu inisial B, kedua inisial BK, dan ketiga inisial HF,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada awak media, Minggu (17/11/2024).

    Kini ketiganya dalam pemeriksaan intensif penyidik untuk mendalami perannya masing-masing, dan pengembangan kasus judi online. 

  • Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Jumat (15/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), mengangkat headline tentang Sustainable Rice Platform (SRP) perlu diterapkan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan penanaman padi secara produktif seraya memastikan kelestarian lingkungan.

    Diberitakan Solopos hari ini, hal itu dibahas dalam Workshop Implementasi Dam­pak dan Efektivitas Praktik Sustainable Rice Platform (SRP) Bersama Koperasi Beras di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Demplot di UNS Inn pada Kamis (14/11/2024) siang. Kegiatan ini digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bersama lembaga swadaya masyarakat asal Belgia, Rikolto.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Melalui workshop tersebut, UNS dan Rikolto mencoba memaparkan hasil dari pe­nelitian yang telah dila­kukan selama Juli hingga Septem­ber 2024 di dua kabu­paten, yakni Boyolali dan Kla­ten.

    Dalam penelitian itu, me­­reka menggandeng tiga ko­perasi beras yang ada di dua kabupaten tersebut yaitu, Koperasi Pemasaran Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (Appoli) dan Koperasi Produksi Asosiasi Petani Padi Organik (APOB) yang ada di Boyolali dan Koperasi Kelompok Tani Pangan Lestasi (KTPL) yang ada di Klaten.

    Programne Manager Rikol­to Indonesia, Nana Suhartana menyampaikan tujuan dari pe­nelitian ini di antaranya adalah menganalisis bagaimana sekiranya SRP diterapkan di Indonesia, karena saat ini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menggunakan standar SRP untuk pertaniannya.

    KUD Pengepul Susu Didorong Jadi Pengolah Susu

    BOYOLALI—KUD pengepul susu perlu naik kelas menjadi usaha mengolahan susu. Tujuan mendorong koperasi mengolah susu sendiri yaitu untuk meningkatkan volume produksi nasional.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat beraudiensi bersama peternak sapi perah, pengurus KUD Mojosongo, dan KUD di sekitar Boyolali, di KUD Mojosongo, Boyolali, Kamis (14/11/2024). Ferry berharap koperasi memiliki andil dalam produksi susu nasional dan tak hanya menjadi pengumpul susu segar.

    Fery menjelaskan pasar yang sebagian sudah diisi oleh industri pengolahan susu (IPS) bisa terus berjalan. Sedangkan target dari koperasi yang berkembang mengolah susu bisa diarahkan ke pasar program makan bergizi. Ia berharap pasar tersebut diisi oleh koperasi-koperasi peternak sapi perah tanpa mengganggu pasar IPS. Ferry menilai koperasi yang naik kelas menjadi industri pengolahan susu bisa menjadi kekuatan pasar baru.

    Nasib Restrukturisasi Mesin

    JAKARTA–Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun atau turun 34% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun. Minimnya anggaran ini secara otomatis memengaruhi sejumlah kegiatan, salah satunya program restruksturisasi mesin industri dari 422 perusahaan menjadi 73 perusahaan.

    Dikutip dari laman kemenperin.go.id yang diakses Espos, Kamis (14/11/2024), dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/11/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan anggaran memang merupakan hal yang sangat penting dan juga kunci, namun bukan segala-galanya.

    “Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi membina, membangun, dan menumbuhkembangkan industri manufaktur di Indonesia, Kemenperin memandang ada intrumen-instrumen lain yang bisa digunakan oleh legislatif dan eksekutif bagi penumbuhan industri manufaktur,” ujar Agus.

    8,8 Juta Warga Terlibat Judol di 2024

    JAKARTA–Sedikitnya ada 8,8 juta warga yang terlibat dalam aktivitas judi daring atau online sepanjang tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 ada sebanyak 8,8 juta pemain.

    “Di mana 80% adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak anak muda,” kata Budi saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Temuan tersebut pun menjadi perhatian khusus Budi Gunawan sehingga pihaknya berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online dengan membentuk Desk Judi Online. Desk Judi Online tersebut merupakan salah satu dari tujuh desk yang dibentuk untuk mempercepat program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerja.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • TNI Pidanakan Oknum Prajurit yang Gunakan Uang Satuan untuk Judi Online

    TNI Pidanakan Oknum Prajurit yang Gunakan Uang Satuan untuk Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah oknum anggota TNI dipidanakan karena menggunakan uang satuan masing-masing untuk judi online.

    “Dalam (hal) ini dia ikut judi online. Kemudian dia paksakan diri kemudian ada yang pakai uang satuan,” ucap Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto di kantor Direktorat Jendera Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024), dilansir dari Antara.

    Beberapa oknum tersebut merupakan bagian dari 4.000 prajurit TNI yang terlibat judi online. Namun, Yusri tidak mendetailkan berapa oknum prajurit yang dipidana serta berasal dari satuan mana.

    Menurutnya, ada sejumlah faktor peimcu oknum prajurit terjerat dalam aktivitas judi online. Namun, dia memastikan hal itu bukan akibat masalah kurangnya kesejahteraan.

    “Ya faktornya kan namanya TNI kan dengan seusia usia mereka ini yang hari-harinya memegang hand phone sehingga mudah untuk mereka menggunakan (aplikasi judi online) saat waktu-waktu luang. Kalau masalah kesejahteraan prajurit Alhamdulillah sudah cukup baik,” kata Yusri.

    Sanksi pidana yang dikenakan tersebut dia harapkan menimbulkan efek jera bagi prajurit untuk tidak melakukan judi online.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya mengungkapkan telah memberikan sanksi kepada sekitar 4.000 orang prajurit yang terbukti terlibat praktik judi online.

    Data 4.000 prajurit TNI yang terlibat judi online itu diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode tahun 2024.

    “Panglima TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI (yang terlibat judi online). Sanksinya ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat, dan ada juga yang dipidanakan,” kata Yusri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

  • 4.000 Prajurit TNI Terjerat Judi Online, Ada yang Disanksi Pidana – Espos.id

    4.000 Prajurit TNI Terjerat Judi Online, Ada yang Disanksi Pidana – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan beberapa dari 4.000 prajurit yang terlibat judi online atau daring dikenakan sanksi pidana karena menggunakan uang dari satuan masing-masing.

    “Ya dalam ini dia karena ikut judi online kemudian dia paksakan diri kemudian ada yang pakai uang satuan,” kata Yusri saat ditemui di kantor Direktorat Jendera Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024). 

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Namun demikian, Yusri tidak menyebut berapa jumlah pasti dan dari satuan mana oknum prajurit yang dikenakan sanksi pidana tersebut.

    Menurut Yusri, banyak faktor yang menyebabkan oknum prajurit tersebut terjerat dalam aktivitas judi online. Dari ragam penyebab itu, Yusri memastikan masalah kurangnya kesejahteraan yang didapat oknum TNI bukanlah salah satunya.

    “Ya faktornya kan namanya TNI kan dengan seusia usia mereka ini yang hari-harinya memegang handphone sehingga mudah untuk mereka menggunakan (aplikasi judi online) saat waktu-waktu luang. Kalau masalah kesejahteraan prajurit alhamdulillah sudah cukup baik,” kata Yusri sebagaimana dilansir Antara. 

    Yusri berharap pemberlakuan sanksi pidana tersebut dapat menjadi efek jera bagi prajurit untuk tidak terjerat dalam pusaran judi online.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menjatuhkan sanksi kepada sekitar 4.000 orang prajurit yang terbukti terlibat dalam praktik judi daring atau online.

    Data 4.000 prajurit yang terlibat judi online itu diterima TNI dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode tahun 2024.

    “Panglima TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI (yang terlibat judi online). Sanksinya ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat, dan ada juga yang dipidanakan,” kata Yusri di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Yusri menjelaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI untuk mengatasi berbagai persoalan yang merugikan negara, termasuk di antaranya judi online.

    Mengenai perintah Presiden itu, Panglima TNI langsung menginstruksikan jajarannya di Pusat Polisi Militer TNI untuk bergerak.

    Tindak lanjutnya, Yusri memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024 yang diikuti sekitar 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan PPATK.

    Panglima TNI, dalam amanatnya yang dibacakan Yusri saat apel, memberikan sejumlah penekanan kepada para personel yang bertugas, di antaranya meminta mereka bekerja dengan niat tulus dan loyal, dan untuk prajurit diperintahkan memegang teguh Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI.

    “Ketiga, tingkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan situasi melalui deteksi dini, cegah dini, dan reaksi cepat,” kata Yusri saat membacakan amanat Panglima.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Budi Gunawan Angkat Bicara Soal Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online di Kemenkomdigi

    Budi Gunawan Angkat Bicara Soal Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online di Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) menanggapi perihal dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online.

    Nama Budi Arie menjadi sorotan setelah penangkapan mantan anak buahnya, yakni sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital (Kemenkomdigi) oleh kepolisian. BG meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polri.

    “Ya kan belum arah ke sana secara terbuka yang disampaikan Polri. Kita tunggu saja seperti apa,” ujar Budi Gunawan saat dijumpai di kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Ia menyebut dalam mengungkap kasus judi online, polisi menyasar sejumlah target mulai dari aktor yang berperan di dalamnya hingga bagaimana sistem manajemen di balik judi online.

    “Judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur termasuk sistem pembayaran,” ungkap Budi Gunawan.

    Mantan kepala BIN itu menegaskan pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas judi online tanpa pandang bulu. “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Menkominfo)Budi Arie Setiadi mengaku telah menaruh kecurigaan terhadap sejumlah pegawainya yang terlibat pada kasus judi online.

    Menkominfo Budie Arie Setiadi mengaku buka suara terhadap dua mantan pegawainya, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony dan Denden Imadudin dalam kasus judi online. Kecurigaan itu membuat dirinya membentuk tim pemblokiran website judi online di luar Zulkarnaen dan Denden.

    “Dari awal saya sudah curiga, makanya saya buka tim baru, ternyata beberapa teman kasih masukan ke saya buat ngebantu, gitu loh,” kata Budi Arie Setiadi saat dihubungi awak media, Senin (11/11/2024).

  • Menko Polkam Pastikan Kasus Judi Online Kemenkomdigi Diusut Tuntas – Espos.id

    Menko Polkam Pastikan Kasus Judi Online Kemenkomdigi Diusut Tuntas – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menko Polkam Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam mengungkap kasus judi daring (online) yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (kemenkomdigi).

    “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” kata Budi Gunawan saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Promosi
    Cetak Laba Rp45,36 Triliun, BRI Salurkan Kredit Rp1.353,36 Triliun

    Menurut pria yang akrab disapa BG ini, saat ini Polri masih melakukan penyidikan untuk mencari tahu keterlibatan pihak lain dalam pusaran kasus judi online tersebut.

    Dirinya memastikan tidak akan membiarkan Polri diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelidiki kasus tersebut.

    Terkait adanya sorotan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setyadi dalam pusaran kasus judi online, BG memastikan belum ada bukti tersebut.

    “Ya kan belum arah ke sana secara terbuka yang disampaikan Polri, kita tunggu saja seperti apa,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Polda Metro Jaya hingga saat ini telah menetapkan sebanyak 18 tersangka dalam kasus judi online yang juga melibatkan oknum Kementerian Komdigi.

    “Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Ade Ary memerinci 18 orang tersebut yaitu 10 pegawai Komdigi dan delapan warga sipil.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga menambahkan dua orang yang ditangkap pada Minggu (10/11/2024) malam bukan dari Komdigi.

    “Dua orang yang ditangkap semalam adalah dari sipil,” ucapnya.

    Namun, Ade Ary belum bisa menjabarkan detail terkait penangkapan tersebut, dirinya menjelaskan akan disampaikan jika ada perkembangan berikutnya.

    Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, berhasil menyita barang bukti senilai Rp2,8 miliar lebih dari kedua pelaku kasus judi judol itu.

    “Tim penyidik berhasil mengamankan antara lain uang tunai senilai Rp300 juta dan uang yang tersimpan di dalam rekening senilai Rp2,8 miliar,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Tangerang, Minggu (10/11) malam.

    Ia mengungkapkan, dari total barang bukti yang berhasil dilakukan pengamanan itu terdiri dari uang tunai sebesar Rp300 juta dan Rp2,8 miliar yang tersimpan dalam rekening pelaku.

    Dia menyebut, barang bukti uang yang dilakukan penyitaan ini merupakan hasil dari penangkapan terhadap kedua orang yakni berinisial MN dan DM.

    Dari hasil pemeriksaan bahwa kedua tersangka ini merupakan orang yang memiliki peran sentral dalam kasus judi online di Indonesia.

    Ia menjelaskan, pelaku MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan daftar laman (list website) judi agar bisa dilindungi oknum pegawai Komdigi.

    Sementara itu, untuk tersangka DM, berperan sebagai pembantu aksi kejahatan pelaku MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan itu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kampanye akbar kedua Pramono-Rano di Stadion GBK 23 November

    Kampanye akbar kedua Pramono-Rano di Stadion GBK 23 November

    Jakarta (ANTARA) – Kampanye akbar kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/11) mendatang.
    “Kalau lihat hari ini, bukan bermaksud takabur, karena kerja keras kami berdua suasana batinnya juga masyarakat juga berubah,” kata Pramono usai kampanye akbar perdana bertajuk “Festival Menyala” di Jakarta International Velodrome Stadion Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu.

    Pramono menyebutkan, pada awal kampanye dan hasil setiap lembaga survei yang ada, tidak ada satupun orang yang mengenal dirinya saat masuk ke lapangan menemui warga.

    Terlebih ada anggapan bahwa Pilkada Jakarta akan mudah dimenangkan salah satu kelompok saja. Namun, setelah melihat yang hari ini terjadi, Pramono dan Rano Karno optimis dan yakin akan kemenangan di Jakarta.

    Pada kesempatan yang sama, Rano mengatakan, penyelenggaraan kampanye akbar perdana ini menjadi persiapan menjelang kampanye akbar kedua.

    “Ini (kampanye akbar perdana), sebetulnya latihan untuk tanggal 23 November. Kita akan kampanye akbar,” kata Rano.

    Rano yakin kampanye akbar kedua akan lebih banyak lagi pendukung yang hadir. Keyakinan itu berkaca usai melihat pendukung yang hadir hari ini memenuhi kapasitas lokasi, yakni 7.000 pendukung.

    Rano mengaku pihaknya hendak mencuri hati pemilih Gen Z karena pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024 juga banyak berasal dari kalangan Gen Z.

    Karena itu, kampanye akbar kedua nantinya digelar di Stadion Utama GBK karena Rano yakin akan dihadiri banyak pemilih Gen Z.

    Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh penampilan artis dan penyanyi Once Mekel, Anang, Happy Asmara, Iwa K, komedian The Limpa serta penampilan tari tradisional Betawi. Ada pula simulasi pencoblosan paslon nomor 3 untuk 27 November 2024.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024