Xcloud.id

kab/kota: Rambutan

  • Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang

    Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang

    Ilustrasi – Bus Transjakarta. PT Transjakarta mengoperasikan 17 rute yang melintasi jalan TB Simatupang dan bisa dimanfaatkan oleh pelanggan yang beraktivitas di wilayah tersebut. ANTARA/HO-PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)

    Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 17:10 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan 14 unit bus tambahan di beberapa rute yang melewati Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk menjadi pilihan masyarakat yang beraktivitas di kawasan itu.

    “Untuk kenyamanan di jalan, khususnya di sekitar TB Simatupang, kami mengajak masyarakat menggunakan layanan Transjakarta,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta, Senin.

    Saat ini, Transjakarta mengoperasikan 17 rute yang melintasi Jalan TB Simatupang dan bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang beraktivitas di kawasan tersebut.

    Ke- 17 rute yang dioperasikan ini terdiri dari layanan Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, royaltrans dan Mikrotrans. BRT terdiri dari Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru).

    Lalu, non-BRT, yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Sawangan-Lebak Bulus via tol Desari), 7A (Kampung Rambutan-Lebak Bulus) e7E (Kampung Rambutan – Ragunan).

    Kemudian, S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Senen-Lebak Bulus) dan 1E (Pondok Labu-Blok M).

    Berikutnya Royaltrans S21 (Terminal BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus) dan S31 (Bintaro-Fatmawati).

    Sementara untuk Mikrotrans, yaitu JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Terminal Lebak Bulus-Terminal Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran Lama) dan JAK 31 (Blok M-Andara).

    Transjakarta bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran petugas di jalur sebagai upaya mendukung pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur dan mengatasi kepadatan di sekitar TB Simatupang.

    Terdapat tujuh titik yang menjadi konsentrasi Transjakarta dan sudah ditempatkan petugas pada pukul 06.00- 22.00 WIB, di antaranya lampu merah (traffic light) Fatmawati arah Pasar Rebo, tikungan Selapa arah Pondok Pinang dan lampu merah Pondok Pinang.

    Lalu lampu merah Simpang Ragunan arah Pasar Rebo, Simpang Ragunan arah Lebak Bulus, Cilandak KKO arah Lebak Bulus dan Cilandak Arah Pasar Rebo

    “Selain itu bus yang dioperasikan kerap dilakukan penjagaan terkait jeda waktu tunggu atau ‘headway’,” ujar Ayu.

    Sumber : Antara

  • Dua pelaku ditangkap saat penggerebekan markas maling motor di Jaktim

    Dua pelaku ditangkap saat penggerebekan markas maling motor di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor saat melakukan penggerebekan sebuah kontrakan yang diduga dijadikan markas motor curian di Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/8).

    “Total dua pelaku yang kita amankan terkait dengan pencurian kendaraan motor,” kata Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Timur Iptu Bayu di Jakarta Timur, Senin.

    Dari dua terduga pelaku tersebut, kata Bayu, salah satunya merupakan seseorang yang menguasai kunci letter T. “Untuk yang menguasai kunci letter T satu orang, yang digunakan untuk melakukan pencurian motor,” ujarnya.

    Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Timur.

    Polisi juga masih memburu beberapa pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

    “Kasus masih proses pendalaman, karena kita dapati motor tersebut sudah tidak ada pelat nomor,” katanya.

    Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

    “Untuk masyarakat yang kehilangan motor boleh lakukan pengecekan di Polres Jakarta Timur dengan membawa bukti kepemilikan, STNK dan BPKB,” kata Bayu.

    Adapun Polres Metro Jakarta Timur mengamankan tujuh sepeda motor hasil curian dari sebuah kontrakan yang diduga menjadi markas motor curian di Kelurahan Rambutan, Ciracas.

    Seluruh kendaraan tersebut sudah tidak memiliki pelat nomor. Sehingga pihak kepolisian harus melakukan pengembangan kasus untuk menyelidiki dan mencari identitas kendaraan tersebut.

    Kasus ini terungkap setelah Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya mengamankan sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran.

    “Benar saja tim Presisi Polda Metro Jaya mengamankan dan memeriksa sejumlah orang yang diduga mau tawuran. Di situ didapati senjata tajam sejumlah celurit, golok dan (kunci) letter T,” jelas Bayu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Gagalkan Penyelundupan 1.300 Ekor Burung di Pelabuhan Bakauheni

    Polisi Gagalkan Penyelundupan 1.300 Ekor Burung di Pelabuhan Bakauheni

    LAMPUNG SELATAN – Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Polres Lampung Selatan, Provinsi Lampung, menggagalkan penyelundupan 1.300 ekor burung yang masuk dalam kategori perdagangan satwa secara ilegal.

    “Tim KSKP Bakauheni Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan satwa liar jenis burung dari berbagai jenis, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi,” kata Kepala KSKP Bakauheni, AKP Edy Saputro, di Kalianda, Sabtu.

    Ia mengatakan petugas kepolisian juga mengamankan terduga pelaku bernama Hendrik Arum Eko Prasetyo warga Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten.

    Edy menjelaskan pada Hari Jumat (22/8) sekira jam 22.00 WIB di areal Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni telah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan satu unit Bus P.O.

    Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan kendaraan itu, kata dia, ditemukan di dalam kendaraan tersebut berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.300 ekor yang diduga ada jenis burung yang dilindungi.

    Dia merinci beberapa burung temuan itu, antara lain burung Kinoi atau Cucak Daun Sumatera yang dilindungi sebanyak enam ekor. Selain itu terdapat enam boks plastik putih berisikan 120 ekor burung pented, tujuh boks plastik putih berisikan 350 ekor burung Prenjak, dan 17 boks plastik putih berisikan 425 ekor burung Jalak Kebo.

    Selanjutnya, ada enam boks plastik putih berisikan 300 ekor burung Sogon, satu boks plastik putih berisikan 25 ekor burung Platuk Beras, satu boks plastik putih berisikan 25 ekor burung Cipoh Kacat, satu boks plastik putih berisikan 35 ekor burung Pentis Kumbang, tiga ekor burung Siri-Siri, sembilan ekor burung Sikatan Rimba Dada Coklat.

    “Satwa liar jenis burung tersebut dibawa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Burung tersebut dibawa dari Kayu Agung Sumatera Selatan dan akan diantar dengan tujuan Kampung Rambutan Jakarta Timur,” ujarnya.

    Setelah dilakukan pemeriksaan, kata dia, selanjutnya burung tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Menurut dia, perdagangan satwa liar ilegal saat ini masih marak terjadi. dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan pintu utama dari peredaran satwa liar secara ilegal menuju Pulau Jawa.

  • Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Jakarta –

    Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dikeluhkan macet parah. Proyek pekerjaan yang mempersempit ruang jalan menambah ruwet lalu lintas di TB Simatupang. Warga diminta mencari alternatif lain serta menggunakan transportasi umum.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum. Di sekitaran jalan tersebut, sudah tersedia layanan Transjakarta.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penggunaan transportasi umum dapat menjadi solusi agar perjalanan warga lebih lancar dan efisien dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, karena dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.

    “Menghindari terjebak macet di ruas Jalan TB Simatupang, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Transjakarta yang sudah melayani kawasan ini dengan beragam rute, baik BRT maupun non-BRT,” ujar Syafrin dikutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Syafrin menjelaskan, petugas akan melakukan pengaturan arus kendaraan, termasuk memberikan prioritas pada jalur angkutan umum agar operasional Transjakarta tetap optimal.

    “Kami pastikan personel Dishub siaga untuk membantu mengurai kepadatan dan mengarahkan pengendara. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan,” ucapnya.

    Berikut beberapa pilihan layanan Transjakarta yang melewati kawasan Jalan TB Simatupang:

    BRT Transjakarta

    • Koridor 8 (Lebak Bulus – Pasar Baru)

    Non-BRT Transjakarta

    • D21 (UI – Lebak Bulus)

    • D41 (Lebak Bulus – Sawangan via Tol Desari)

    • 7A (Lebak Bulus – Kampung Rambutan)

    • 7E (Ragunan – Kampung Rambutan)

    • S21 (Ciputat – CSW)

    • S22 (Ciputat – Kampung Rambutan)

    • 6H (Lebak Bulus – Senen)

    Royaltrans

    • S12 (BSD – Fatmawati)

    “Dengan bersama-sama beralih ke transportasi publik, beban lalu lintas dapat berkurang dan perjalanan masyarakat tetap terjaga kelancarannya,” ujar Syafrin.

    (rgr/dry)

  • 5 Akar Macet Jalan TB Simatupang: Awalnya Dibangun untuk Mobilitas Cepat, Bukan untuk Kantor-Komersial Megapolitan

    5 Akar Macet Jalan TB Simatupang: Awalnya Dibangun untuk Mobilitas Cepat, Bukan untuk Kantor-Komersial Megapolitan

    Akar Macet Jalan TB Simatupang: Awalnya Dibangun untuk Mobilitas Cepat, Bukan untuk Kantor-Komersial
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jalan TB Simatupang yang membentang dari Kampung Rambutan hingga Lebak Bulus, kini dikenal sebagai salah satu koridor jalan tersibuk di selatan Jakarta.
    Gedung perkantoran multinasional, hotel, dan pusat bisnis berdiri di kanan–kirinya.
    Namun, sejarah jalan ini mencatat tujuan awal pembangunannya jauh berbeda, yakni bukan sebagai kawasan bisnis, melainkan jalur arteri untuk mengurai lalu lintas selatan Jakarta.
    Rencana pembangunan Jalan TB Simatupang pertama kali muncul dalam Rencana Induk Jakarta 1965–1985 di era Gubernur Ali Sadikin.
    Jalan ini ditujukan sebagai jalur arteri selatan yang menghubungkan Pasar Rebo/Kampung Rambutan dengan Lebak Bulus–Ciputat.
    Secara umum, fungsi jalan arteri ini adalah menghubungkan antarbagian kota atau antarwilayah, dengan prioritas utama kelancaran pergerakan lalu lintas jarak menengah hingga jauh.
    Pada prinsipnya jalan arteri bukan ditujukan untuk menampung aktivitas ekonomi padat, seperti pasar tradisional, mal, atau pusat perkantoran besar, yang dapat memperlambat arus distribusi.
    Berdasarkan Rencana Induk Jakarta tersebut, ada tiga tujuan utama dibangunnya Jalan TB Simatupang, yakni:
    Seiring waktu, fungsi jalan mulai bergeser. Dalam RTRW DKI Jakarta 1985–2005, sebagian kawasan di sepanjang Simatupang ditetapkan sebagai zona komersial dan perkantoran.
    Faktor pendorong pergeseran fungsi tersebut, antara lain:
    Masuk dekade 2000–an, pertumbuhan perkantoran di Jalan TB Simatupang semakin pesat.
    Pemerintah bahkan sempat memproyeksikannya sebagai CBD selatan, “Sudirman kedua.” Namun, konsekuensinya adalah beban lalu lintas yang tak terkendali.
    Data Dinas Perhubungan DKI (2024) menunjukkan, pada jam sibuk, arus kendaraan karyawan kantor bercampur dengan lalu lintas antarwilayah, terutama dari Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang.
    Kondisi ini diperparah dengan pintu keluar–masuk gedung yang mengganggu kapasitas lajur.
    Makalah American Society of Civil Engineers (ASCE) menunjukkan bahwa tingginya kepadatan akses langsung (
    access density
    ), seperti banyaknya pintu masuk dan keluar menuju gedung, pusat bisnis, atau area komersial, berpengaruh langsung pada turunnya kapasitas arteri.
    Setiap akses baru menciptakan
    friction
    (gesekan lalu lintas), karena kendaraan harus melambat, berhenti, berbelok, parkir, atau
    drop-off.
    Semakin banyak titik akses, semakin menurun kemampuan arteri untuk mengalirkan kendaraan dengan lancar.
    Hal ini relevan dengan kondisi TB Simatupang di beberapa tahun terakhir, yang mana banyaknya pintu masuk-keluar gedung perkantoran maupun gedung komersial.
    Maka, dampak dari pergeseran fungsi ini adalah kemacetan. Sebab, Jalan TB Simatupang memang sejak awal tidak didesain untuk kawasan perkantoran atau komersial, melainkan jalan arteri.
    Pengamat tata kota Nirwono Joga menilai, masalah di Simatupang bukan hanya soal sedang adanya proyek atau pekerjaan jalan, tetapi struktural.
    Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan akut di TB Simatupang, yakni:
    Sementara itu, pengamat tata kota lainnya, Yayat Supriatna mengatakan bahwa lebar Jalan TB Simatupang sudah tidak bisa ditambah.
    Kapasitas Jalan TB Simatupang sudah maksimal. Harus ada evaluasi terkait tata ruang dan izin bangun baru yang memperhatikan andalalin.
    Nirwono Joga dan Yayat Supriatna menyarankan beberapa langkah untuk mengurai kemacetan di Simatupang, di antaranya:
    Jalan T.B. Simatupang menjadi cerminan nyata bahwa pergeseran fungsi jalur arteri menjadi koridor bisnis modern harus diiringi dengan persiapan infrastruktur transportasi umum yang lengkap dan regulasi pembangunan dengan andalalin yang matang.
    Jika pemerintah tidak segera melakukan pengelolaan transportasi terpadu dan evaluasi tata ruang, kawasan ini berisiko terus terjebak dalam kemacetan akut yang tak kunjung selesai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Madrasah dan Pesantren harus diikutkan program sekolah gratis

    Madrasah dan Pesantren harus diikutkan program sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin menyebutkan sekolah madrasah dan pondok pesantren harus dilibatkan dalam program sekolah swasta gratis yang sedang dirancang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

    “Saya mohon Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kemenag atau perwakilan di Jakarta agar regulasinya dibuat,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, saat ini, eksekutif dan legislatif DKI tengah merumuskan regulasi untuk mengeksekusi program sekolah swasta gratis.

    Namun, Dina menekankan bahwa regulasi itu juga harus mencakup lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, meskipun berada di bawah kewenangan berbeda.

    Dina mengingatkan bahwa koordinasi menjadi kunci penting mengingat madrasah dan pesantren berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Menurut dia, banyak warga Jakarta yang menyekolahkan anaknya di madrasah dan pesantren, dan mereka juga berhak mendapatkan manfaat dari program sekolah gratis yang akan diberlakukan pada tahun ajaran 2026.

    “Ini dilakukan supaya pondok pesantren dan madrasah menjadi bagian dari sekolah gratis di Jakarta tahun 2026,” ujarnya.

    Program sekolah gratis yang digagas Pemprov DKI bersama DPRD menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta, tanpa terkecuali.

    Selain itu, Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta juga telah dibentuk. Pansus ini terus bekerja maksimal untuk menghasilkan rekomendasi dan akomodasi yang dibutuhkan masyarakat.

    Rekomendasi Pansus ini akan menjadi acuan pemerintah dalam merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

    Nantinya akan ditambah klausul yang menerangkan terkait pendidikan gratis di sekolah swasta.

    “Kami berharap regulasi final nantinya benar-benar inklusif, tidak hanya untuk sekolah negeri dan swasta umum, tetapi juga lembaga pendidikan keagamaan yang jumlahnya cukup signifikan di wilayah DKI Jakarta,” kata Anggota Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta ini.

    Saat ini Pemprov DKI telah menguji coba sekolah gratis dengan memilih 40 sekolah swasta berikut daftarnya;

    Jenjang SD

    1. SD Bhakti Luhur, Petogogan, Jakarta Selatan.
    2. SDS Bina Pusaka, Koja, Jakarta Utara.

    Jenjang SMP

    1. SMP Muhammadiyah 32, Keagungan, Jakarta Barat.
    2. SMP Al Inayah, Kedoya Utara, Jakarta Barat.
    3. SMP Triwibawa, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
    4. SMP Trisula Perwari 2, Paseban, Jakarta Pusat.
    5. SMP Trisula Perwari I Jakarta, Pasar Manggis, Jakarta Selatan.
    6. SMP Yaspia, Rawa Terate, Jakarta Timur.
    7. SMP Sejahtera, Pademangan Barat, Jakarta Utara.
    8. SMP Darul Maarif, Semper Timur, Jakarta Utara.
    9. SMP Al Hasanah, Sukabumi Utara, Jakarta Barat.
    10. SMP Yakpi I DKI Jaya, Pademangan Barat, Jakarta Utara.

    Jenjang SMA

    1. SMA Lamaholot, Rawa Buaya, Jakarta Barat.
    2. SMAS Budi Murni 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
    3. SMAS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
    4. SMAS Taman Madya I Jakarta, Serdang, Jakarta Pusat.
    5. SMA Plus Khadijah Islamic School, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
    6. SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur.
    7. SMA Teladan 1 Jakarta, Susukan, Jakarta Timur.
    8. SMAS Gita Kirti 2, Sunter Jaya, Jakarta Utara.
    9. SMAS Al Khairiyah Jakarta, Lagoa, Jakarta Utara.
    10. SMAS Wijaya Kusuma, Rambutan, Jakarta Timur.

    Jenjang SMK

    1. SMKS Citra Utama, Tegal Alur, Jakarta Barat.
    2. SMKS Maarif Jakarta, Grogol, Jakarta Barat.
    3. SMKS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
    4. SMKS Taman Siswa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat.
    5. SMKS PGRI 15 Jakarta, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
    6. SMKS Cyber Media, Pancoran, Jakarta Selatan.
    7. SMK Gapura Merah Putih, Ciganjur, Jakarta Selatan.
    8. SMKS Cipta Karya Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur.
    9. SMK Bina Nusa Mandiri, Ciracas, Jakarta Timur.
    10. SMKS Fajar Indah, Pademangan Barat, Jakarta Utara.
    11. SMKS Sari Putra, Semper Barat, Jakarta Utara.
    12. SMKS YP IPPI Petojo, Petojo Utara, Jakarta Pusat.
    13. SMK Katolik Saint Joseph, Kenari, Jakarta Pusat.
    14. SMK Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
    15. SMKS YPK-Kesatuan, Manggarai, Jakarta Selatan.
    16. SMKS Laboratorium Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

    Jenjang Sekolah Luar Biasa

    1. SLB B-C Alfiany, Cengkareng Barat, Jakarta Barat.
    2. SLB BC Abdi Pratama, Munjul, Jakarta Timur.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim tertibkan delapan MCK liar di Kali Baru Rawa Bunga

    Pemkot Jaktim tertibkan delapan MCK liar di Kali Baru Rawa Bunga

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melakukan penertiban fasilitas sanitasi umum Mandi Cuci Kakus (MCK) liar sekaligus kerja bakti di sekitar Kali Baru, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2025). ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.

    Pemkot Jaktim tertibkan delapan MCK liar di Kali Baru Rawa Bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 10:50 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menertibkan delapan fasilitas sanitasi umum Mandi Cuci Kakus (MCK) liar di sekitar Kali Baru, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.

    “Kami kemarin sudah melakukan kerja bakti yang terfokus pada perapihan fasilitas delapan MCK liar yang mencemari lingkungan di sekitar Kali Baru, Rawa Buaya,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin.

    Penertiban diawali dengan Apel Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) di sarana olahraga RW 01 Rawa Bunga bersama 200 personel gabungan.

    Munjirin menyebut, kegiatan ini sebagai upaya Pemkot Jaktim untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi warga setempat.

    “Kegiatan ini dipusatkan di sekitar Kali Baru, yang menjadi lokasi penting karena masih ada warga yang memanfaatkan jamban darurat di bantaran kali untuk buang air besar (BAB) yang dapat mencemari lingkungan,” ujar Munjirin.

    Selain itu, sebagai gantinya Pemkot Jakarta Timur bersama pengurus RW dan warga akan membangun tangki septik skala rumah tangga (septic tank) agar seluruh warga memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan.

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

    “Ke depan, kami akan terus berkeliling ke setiap kecamatan, fokus sesuai permasalahan masing-masing. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga mengedukasi warga tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat,” jelas Munjirin.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong upaya peningkatan sanitasi aman dan layak bagi warga, menyusul masih adanya sekitar 850 kepala keluarga (KK) yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS).

    Solusi yang ditempuh mulai dari pembangunan MCK dan tangki septik komunal di lahan yang tersedia, hingga intervensi berupa pemasangan tangki septik skala rumah tangga.

    Saat ini, tercatat masih ada sekitar 850 kepala keluarga (KK) dari sembilan kelurahan di Jakarta yang belum memiliki akses sanitasi aman dan layak.

    Sembilan kelurahan tersebut, yakni di Jakarta Utara (4), Jakarta Barat (2), Jakarta Timur (2), dan Jakarta Selatan (1).

    Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang saat ini tengah dikerjakan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS

    Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong upaya peningkatan sanitasi aman dan layak bagi warga, menyusul masih adanya perilaku buang air besar sembarangan (BABS) oleh sekitar 850 kepala keluarga (KK) di daerah itu.

    “Pemprov DKI melalui kerja lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, lurah hingga pamong setempat mendorong berbagai solusi untuk sanitasi yang akan dan layak karena masih ada ratusan KK yang BABS,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Lies Dwi di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

    Solusi yang ditempuh mulai dari pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan tangki septik komunal di lahan yang tersedia, hingga intervensi berupa pemasangan tangki septik skala rumah tangga.

    “Kalau memungkinkan pasang tangki septik di rumah tangga, itu yang kita lakukan. Tapi kalau lahan ada dan bisa bangun MCK komunal, itu jadi prioritas,” ujar Lies.

    Saat ini, tercatat masih ada sekitar 850 kepala keluarga (KK) dari sembilan kelurahan di Jakarta yang belum memiliki akses sanitasi aman dan layak.

    “Ada sembilan kelurahan total, di Jakarta Utara ada empat lokasi, Jakarta Barat dua lokasi, Jakarta Timur dua lokasi dan Jakarta Selatan satu lokasi,” ujar Lies.

    Lies menyebut, mayoritas kasus BABS terjadi di kawasan padat penduduk yang minim lahan untuk pembangunan fasilitas sanitasi seperti MCK atau tangki septik komunal.

    “Kebanyakan memang di lokasi-lokasi yang permukiman padat, susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas, baik itu oleh instansi pemerintah atau perorangan,” ujar Lies.

    Lebih lanjut, Lies menjelaskan, selain pembangunan fisik, Pemprov DKI juga mendorong komitmen warga untuk menyelesaikan persoalan sanitasi secara bertahap, termasuk kesepakatan tenggat waktu dalam mengakhiri praktik BABS.

    Targetnya yaitu tercapainya status sanitasi aman, yakni limbah dibuang ke tangki septik dan disedot secara rutin. Lalu, ada sanitasi layak yaitu limbah dibuang ke tangki septik, namun belum rutin disedot.

    “Kita harapkan minimal bisa tercapai sanitasi layak dulu, syukur-syukur bisa aman,” ucap Lies.

    Dalam kesempatan yang sama, Lies juga menyoroti potensi pemanfaatan teknologi tepat guna seperti biogas dari limbah domestik.

    Salah satu contohnya seperti yang dikembangkan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, limbah diolah menjadi biogas yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Ini membuka wawasan bahwa limbah pun bisa jadi sumber energi yang bernilai ekonomis bagi warga,” kata Lies.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov DKI optimis angka BABS bisa terus ditekan hingga Jakarta mencapai sanitasi aman untuk semua warganya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik BABS, khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

    Persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.

    Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI gandeng ahli biogas percepat atasi BABS di Jaktim

    Pemprov DKI gandeng ahli biogas percepat atasi BABS di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

    “Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) tangki septik komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas dan tangki septik skala rumah tangga di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

    Pramono menyebut, persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.

    “Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina,” ujar Pramono.

    Dalam kegiatan peninjauan pembangunan tangki septik komunal tersebut, Pramono juga menyatakan bahwa program ini menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI dalam membenahi sanitasi warga.

    Program ini didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Apalagi, upaya ini menyentuh kebutuhan dasar warga, sekaligus mendorong perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan.

    “Ini menyangkut kebutuhan harian. Harapannya, masyarakat bisa berubah dan Jakarta menjadi kota yang sehat dan bersih,” ucap Pramono.

    Menurut Pramono, sebelum pembangunan tangki septik, sebagian besar warga terpaksa BAB langsung ke saluran atau sungai.

    “Sebagian besar ke sungai. Ini yang harus kita ubah. BAB itu soal privasi dan kita ingin masyarakat bisa melakukannya dengan lebih nyaman dan layak,” ujar Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan terus memperluas program ini ke wilayah padat lainnya.

    “Saya minta wali kota dan camat-camat melaporkan wilayah yang masih butuh intervensi. Ini soal kemanusiaan dan kesehatan,” ujar Pramono.

    Target penyelesaian persoalan sanitasi di kawasan padat tahun ini.

    Meskipun begitu, Pramono mengaku tidak semua wilayah melaporkan persoalan ini secara terbuka.

    “Karena itu, saya minta wali kota secara proaktif melaporkan dan menuntaskan titik-titik rawan BABS,” kata Pramono.

    Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Merek Rambutan dan Mawar Sejati Tertangkap Oplos Beras hingga 4 Ton

    Merek Rambutan dan Mawar Sejati Tertangkap Oplos Beras hingga 4 Ton

    Balikpapan, Beritasatu.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim, membongkar praktek peredaran beras premium diduga oplosan karena tak sesuai standar mutu, dari salah satu gudang distributor di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

    Beras premium diduga oplosan dari dua merek itu jumlah total seluruhnya ditaksir mencapai hingga 4 ton. Pengungkapan beras premium diduga oplosan karena tak sesuai standar mutu premium ini, dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kaltim setelah penyidik mendapatkan hasil uji laboratorium forensik dari Mabes Polri.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan, saat ini HET beras premium di Pulau Kalimantan seharusnya hanya mencapai Rp 15.900 per kilogram.

    Namun, kedua merek beras yang didatangkan oleh distributor berinisial SD justru dijual seharga Rp 16.400 per kilogram. Padahal, kualitas beras dari kedua merek tersebut, bukan merupakan kualitas beras premium, namun kualitasnya berada di bawah kelas premium.

    “Jadi kalau menurut HET di Kalimantan itu di Rp 15.900 namun yang bersangkutan, dari pihak sini, itu menjual Rp 16.400, dan mengambilnya dari tempat di Sulawesi itu Rp 14.000,” kata Bambang kepada Beritasatu.com di Mapolda Kaltim di Kota Balikpapan, Jumat (25/7/2025).

    Dari hasil uji sampling yang dilakukan terhadap dua merek beras premium, yakni beras bermerek Rambutan dan Mawar Sejati, ditemukan sejumlah hal yang tak sesuai dengan standar mutu beras premium. Bahkan, dari hasil uji laboratorium, untuk beras bermerek Rambutan, dipastikan memiliki kualitas beras yang justru berada di bawah dari kualitas beras medium.