Xcloud.id

kab/kota: Pyongyang

  • Video: Parade Militer Korut, Kim Jong Un Pamer Rudal Balistik Terbaru

    Video: Parade Militer Korut, Kim Jong Un Pamer Rudal Balistik Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengawasi parade militer besar-besaran yang memamerkan rudal balistik antarbenua terbarunya di hadapan para tamu dan pejabat internasional pada Sabtu (11 Oktober 2025).

    Parade tersebut menandai ulang tahun ke-80 berdirinya Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara.

    Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, delegasi dari Rusia yang dipimpin oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev, serta Ketua Partai Komunis Vietnam To Lam termasuk di antara para pejabat asing yang hadir di Pyongyang untuk peringatan tersebut.

    Dalam parade militer tersebut, Korea Utara yang bersenjata nuklir memamerkan rudal balistik antarbenua Hwasong-20 yang paling canggih, yang digambarkan oleh KCNA sebagai “sistem senjata strategis nuklir terkuat” negara itu.

  • Korut Gelar Parade Militer, Pamerkan Rudal Antarbenua Terbaru

    Korut Gelar Parade Militer, Pamerkan Rudal Antarbenua Terbaru

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) menggelar parade militer yang dihadiri para pejabat tinggi Rusia dan China pada Jumat (10/10) malam waktu setempat. Pyongyang memamerkan persenjataan tercanggih buatannya, termasuk rudal antarbenua terbaru, di hadapan tamu-tamu asing yang hadir.

    Laporan media pemerintah Korut, Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir AFP, Sabtu (11/10/2025), menyebut “parade militer akbar” digelar untuk memperingati 80 tahun kekuasaan Partai Buruh Korea.

    Parade militer ini digelar saat Korut mendapatkan dukungan penting dari Rusia, setelah pemimpin negara itu, Kim Jong Un, mengerahkan ribuan tentaranya untuk membantu Moskow dalam perang melawan Ukraina.

    Wakil kepala dewan keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, yang juga sekutu penting Presiden Vladimir Putin, hadir langsung menyaksikan parade militer di Pyongyang tersebut. Perdana Menteri (PM) China Li Qiang juga turut hadir memimpin delegasi Beijing.

    Tamu asing lainnya adalah Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam. Ketiga tamu asing itu semuanya duduk di dekat Kim Jong Un saat menyaksikan parade militer.

    “Sebuah parade militer akbar untuk merayakan ulang tahun ke-80 berdirinya Partai Buruh Korea digelar di Alun-alun Kim Il Sung pada 10 Oktober,” demikian dilaporkan oleh KCNA.

    Parade militer tersebut, menurut KCNA, menampilkan beberapa senjata tercanggih negara itu, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-20 yang paling baru, yang disebut oleh KCNA sebagai “sistem senjata strategis nuklir terkuat”.

    Ribuan orang dengan pakaian tradisional berwarna-warni memenuhi jalanan ibu kota Pyongyang saat parade militer itu digelar tengah malam. Mereka melambaikan bendera nasional Korut dan bersorak saat senjata-senjata buatan negara terisolasi itu dipamerkan di jalanan utama.

    Kim Jong Un didampingi oleh para pejabat tinggi Rusia, China, dan Vietnam saat parade militer pada Jumat (10/10) malam Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

    Di antara senjata-senjata yang dipamerkan adalah rudal-rudal jelajah strategis jarak jauh, kendaraan peluncur drone, serta rudal darat-ke-udara dan rudal darat-ke-darat dipamerkan satu demi satu.

    Parade militer itu, menurut KCNA, menampilkan “potensi teknologi pertahanan negara kami yang tak habis-habisnya dan laju perkembangannya yang mengagumkan yang tidak dapat lagi diabaikan dunia”.

    Saat berpidato dalam parade militer itu, Kim Jong Un mengatakan bahwa pasukan Korut yang “tidak terkalahkan” akan “selalu menggandakan kekuatan upaya partai kita untuk mengatasi kesulitan dan mewujudkan masa depan yang cerah”.

    Dia tampaknya memberikan penghormatan kepada tentara-tentara Korut yang bertempur bersama tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina.

    “Semangat juang heroik yang telah ditunjukkan, dan kemenangan telah diraih, oleh angkatan bersenjata revolusioner kami di medan perang asing demi keadilan internasional … menunjukkan kesempurnaan ideologis dan spiritual,” kata Kim Jong Un dalam pidatonya, menurut KCNA.

    Menurut laporan Korea Selatan (Korsel), sedikitnya 600 tentara Korut telah tewas dan ribuan tentara lainnya mengalami luka-luka saat bertempur untuk Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Harapan Reuni Keluarga Korea Terpisah Perang Kian Menipis

    Harapan Reuni Keluarga Korea Terpisah Perang Kian Menipis

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kembali menyerukan kepada Korea Utara agar mengizinkan pertemuan singkat bagi keluarga yang telah terpisah selama puluhan tahun.

    “Sayangnya, hubungan antar-Korea saat ini diliputi ketidakpercayaan yang dalam. Namun, isu keluarga terpisah tetap menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan bersama,” ujar Lee dalam pidato peringatan hari memorial keluarga terpisah pada Sabtu lalu.

    Lee mendorong adanya “dialog dan kerja sama” untuk menyelesaikan masalah ini.

    Perang besar antara Korea Utara dan Selatan berakhir dengan gencatan senjata tahun 1953 yang membagi Semenanjung Korea. Karena tidak ada perjanjian damai permanen, kedua negara secara teknis masih dalam keadaan perang.

    Dalam pidatonya, Lee berjanji bahwa pemerintahannya akan berupaya maksimal untuk menanamkan perdamaian di Semenanjung Korea dan memastikan “kesedihan keluarga terpisah tidak diwariskan ke generasi berikutnya.”

    Korea Utara “pegang semua kartu”

    Pernyataan Presiden Lee disampaikan menjelang perayaan Chuseok, festival panen tahunan saat keluarga biasanya berkumpul dan menghormati leluhur.

    Korea Utara belum memberikan tanggapan atas seruan Lee terkait reuni keluarga. Pertemuan semacam ini terakhir terjadi pada 2018, ketika 83 warga Korea Utara dipertemukan dengan 89 kerabat mereka dari Selatan setelah puluhan tahun terpisah. Saat itu, peserta tertua dari Korea Selatan berusia 101 tahun.

    “Saya rasa Korea Utara bahkan tidak berniat untuk membalas,” kata Kim Sang-woo, mantan politisi dan kini pengurus di Kim Dae-jung Peace Foundation, kepada DW.

    Menurutnya, Korea Utara kini “memegang semua kartu.” Dengan mempererat hubungan dengan Cina dan Rusia, Pyongyang merasa tidak perlu lagi menuruti keinginan Seoul, meskipun secara politik tetap bergantung pada Beijing. Bahkan, kerja sama dengan Moskow sudah sejauh mengirim pasukan Korea Utara untuk berperang di Ukraina.

    “Jelas Presiden Lee punya niat baik, tapi ini justru menyiksa keluarga yang diberi harapan palsu untuk bertemu kembali, hanya untuk akhirnya kecewa,” ujar Kim.

    Seumur hidup tanpa kabar keluarga

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University di Seoul, telah bertemu banyak warga Korea yang terpisah dari keluarganya sejak perang 1950-an, bahkan tidak tahu apakah kerabat mereka masih hidup.

    “Ini situasi yang benar-benar tragis,” katanya. Pinkston menyinggung seorang pegawai Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang dulu membantu mengatur reuni keluarga. Ayah pegawai itu pernah punya saudara perempuan yang sedang belajar menjadi perawat ketika pasukan Korea Utara menyerbu Seoul pada 1950. Perempuan itu ditawan dan dibawa ke Utara, dan sejak saat itu tak pernah ada kabar.

    Setiap kali Korea Utara menyerahkan daftar nama calon peserta reuni, sang pegawai selalu mencari nama bibinya dengan harapan bisa bertemu kembali. Namun, nama itu tak pernah ada. “Itu sangat menyedihkan, dan hanya satu dari ribuan kisah serupa,” ujar Pinkston.

    Menurutnya, kecil kemungkinan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengindahkan permintaan Presiden Lee. “Kenapa Kim harus memberi keuntungan politik bagi Selatan? Seoul kini tak lagi punya pengaruh yang dulu berupa tawaran bantuan ekonomi atau lainnya,” ujarnya.

    Propaganda Korea Utara terancam runtuh oleh reuni keluarga

    Faktor lain yang mungkin dipertimbangkan Korea Utara adalah bahwa jika reuni keluarga benar-benar terjadi, hal itu bisa memicu perasaan nasionalisme dan keinginan emosional untuk bersatu kembali.

    “Ada risiko nyata reuni memicu sentimen nasionalis dan keinginan emosional untuk reunifikasi. Itu bertentangan dengan kebijakan Pyongyang dalam setahun terakhir yang menegaskan Utara dan Selatan adalah dua negara bermusuhan,” kata Dan Pinkston.

    Kim Sang-woo menambahkan, ada jebakan propaganda bagi rezim jika reuni terjadi. “Rezim selama ini mengendalikan rakyat dengan semacam mantra yang mereka ciptakan. Selama generasi mereka menanamkan keyakinan bahwa Selatan itu korup, budak Amerika Serikat, tidak merdeka, penuh kekacauan, dan di ambang kehancuran,” ujarnya.

    “Untuk menjaga citra itu, mereka tidak bisa membiarkan kontak antara rakyatnya dengan keluarga di Selatan,” tegas Kim. “Ini memang sangat menyedihkan, tetapi saya tidak melihat Utara akan mengubah sikapnya dalam waktu dekat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono akan melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara pada 10-11 Oktober mendatang.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menuturkan, Menlu Sugiono akan bertolak ke Pyongyang pada Jumat (10/10/2025) mendatang.

    Yvonne menuturkan, kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui.

    Dia menuturkan, pada 11 Oktober 2025, Sugiono akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Choe untuk membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional, maupun global antara kedua negara.

    “Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerjasama dengan berbagai mitra di kawasan,” jelas Yvonne di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

    Selain melakukan pertemuan bilateral, Yvonne menuturkan Menlu Sugiono juga akan meninjau KBRI Pyongyang. Dia menjelaskan, peninjauan dilakukan untuk memantau kondisi Kedutaan Besar itu yang sempat ditutup pada 2021 lalu akibat pandemi Covid-19.

    Sebelumnya, Korea Utara menegaskan tidak akan pernah menghentikan program pengembangan senjata nuklir, dengan menyebut tuntutan denuklirisasi sebagai pelanggaran kedaulatan dan hak eksistensi. 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong dalam Sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu. Ini menjadi kali pertama pejabat dari Pyongyang hadir langsung sejak Menlu Korea Utara berpidato di New York pada 2018. 

    “Penerapan ‘denuklirisasi’ terhadap DPRK sama dengan permintaan menyerahkan kedaulatan, hak eksistensi, serta melanggar Konstitusi. Kami tidak akan pernah melepaskan kedaulatan, meninggalkan hak eksistensi, atau melanggar Konstitusi,” ujar Kim.

    Kim menegaskan bahwa peningkatan kekuatan nuklir negaranya berfungsi sebagai penangkal agresi AS dan sekutunya, serta menjaga keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea.

  • Kunjungi Kapal Perang Korut, Kim Jong Un Akan Hukum Provokasi Musuh

    Kunjungi Kapal Perang Korut, Kim Jong Un Akan Hukum Provokasi Musuh

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengunjungi salah satu kapal perang negaranya baru-baru ini. Dalam kunjungan itu, Kim Jong Un mengatakan bahwa kapal penghancur seberat 5.000 ton itu seharusnya “menghukum provokasi musuh”.

    Kapal perang yang dikunjungi Kim Jong Un itu adalah kapal perang Choe Hyon, yang merupakan salah satu dari dua kapal penghancur berbobot 5.000 ton yang dimiliki Korut. Kedua kapal perang itu diluncurkan Pyongyang pada tahun ini seiring upaya Kim Jong Un untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Laut negaranya.

    Laporan kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut kunjungan Kim Jong Un ke kapal perang Choe Hyon itu dilakukan pada Minggu (5/10) waktu setempat.

    Menurut KCNA, seperti dilansir AFP, Senin (6/10/2025), Kim Jong Un dalam kunjungannya mengatakan bahwa kapal perang tersebut “merupakan demonstrasi yang jelas untuk perkembangan … angkatan bersenjata (Korut)”.

    “Kemampuan angkatan laut kita yang luar biasa harus dikerahkan di lautan luas untuk sepenuhnya mencegah atau melawan dan menghukum provokasi musuh demi kedaulatan negara,” tegas Kim Jong Un dalam pernyataannya saat kunjungan tersebut.

    Kim Jong Un telah berjanji untuk membangun kapal penghancur ketiga dari kelas yang sama pada Oktober tahun depan.

    Militer Korea Selatan (Korsel) menyebut kapal perang Choe Hyon kemungkinan dikembangkan dengan bantuan Rusia, yang menjadi bagian dari imbalan pengerahan ribuan pasukan Korut untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina.

    Foto-foto yang dirilis KCNA menunjukkan Kim Jong Un tampak mengawasi ruang kendali di dalam kapal dengan monitor menampilkan lautan di sekitar Semenanjung Korea.

    Salah satu foto lainnya menunjukkan sang pemimpin Korut sedang menunjuk ke peta yang diburamkan di depan para jenderal militer.

    Kunjungan Kim Jong Un itu dilakukan sehari setelah dia mengumumkan pengerahan “aset-aset khusus ke target-target utama” sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai peningkatan pengerahan senjata Amerika Serikat (AS) di wilayah Korsel, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Dalam pernyataan pada Sabtu (4/10), Kim Jong Un menegaskan bahwa musuh-musuh Korut “harus memikirkan arah pergerakan lingkungan keamanan mereka”.

    AS menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korsel untuk menangkal ancaman militer dari Korut yang bersenjata nuklir. Bulan lalu, militer AS dan Korsel baru saja menggelar latihan gabungan dengan Jepang.

    Pyongyang secara rutin mengecam latihan militer gabungan semacam itu sebagai latihan untuk menginvasi wilayahnya. Sementara AS dan Korsel bersikeras menyebut latihan tersebut bersifat defensif.

    Tonton juga video “Kim Jong Un Beri Penghargaan ke Tentara yang Bantu Rusia Lawan Ukraina” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Video: Kim Jong Un Siapkan Langkah Baru Hadapi Militer AS di Korsel

    Video: Kim Jong Un Siapkan Langkah Baru Hadapi Militer AS di Korsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan Pyongyang telah mengalokasikan aset strategis untuk menanggapi meningkatnya kekuatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya di pameran perangkat keras militer menjelang peringatan 80 tahun Partai Buruh Korea, Sabtu (4/10) waktu setempat.

    Selengkapnya saksikan di CNBC Indonesia.

  • Korut Diyakini Punya 2 Ton Uranium Diperkaya, Bisa Buat Banyak Bom Nuklir

    Korut Diyakini Punya 2 Ton Uranium Diperkaya, Bisa Buat Banyak Bom Nuklir

    Jakarta –

    Korea Utara (Korut) diyakini memiliki hingga dua ton uranium hasil pengayaan tinggi. Hal tersebut disampaikan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young pada hari Kamis (25/9).

    Korea Utara telah lama dikenal memiliki uranium yang diperkaya tinggi dalam jumlah “yang signifikan”, bahan utama yang digunakan untuk memproduksi hulu ledak nuklir, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

    Namun, dalam konfirmasi publik yang jarang terjadi, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young mengatakan bahwa “badan intelijen memperkirakan cadangan uranium yang diperkaya tinggi milik Pyongyang – dengan kemurnian lebih dari 90 persen – mencapai hingga 2.000 kilogram.”

    “Bahkan pada jam ini, sentrifugal uranium Korea Utara masih beroperasi di empat lokasi,” kata Chung kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (25/9/2025).

    “Cukup lima hingga enam kg plutonium saja untuk membuat satu bom nuklir,” ujar Chung. Dia menambahkan bahwa 2.000 kg uranium yang diperkaya tinggi, yang dapat dicadangkan khusus untuk produksi plutonium, akan “cukup untuk membuat sejumlah besar senjata nuklir”.

    Chung mengatakan bahwa “menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara adalah masalah mendesak”. Namun, dia berpendapat bahwa sanksi tidak akan efektif dan satu-satunya solusi terletak pada pertemuan puncak antara Pyongyang dan Washington.

    Sebelumnya, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un mengatakan pekan ini bahwa ia terbuka untuk perundingan dengan AS, asalkan ia dapat mempertahankan persenjataan nuklirnya.

    Korea Utara, yang melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006 dan berada di bawah serangkaian sanksi PBB atas program senjata nuklirnya, tidak pernah mengungkapkan detail fasilitas pengayaan uraniumnya kepada publik hingga September lalu.

    Negeri komunis itu diyakini mengoperasikan beberapa fasilitas pengayaan uranium, kata badan intelijen Korea Selatan, termasuk satu di lokasi nuklir Yongbyon, yang konon dinonaktifkan oleh Pyongyang setelah perundingan. Namun, kemudian Korea Utara mengaktifkan kembali fasilitas tersebut pada tahun 2021.

    Lihat juga Video ‘Kim Jong Un Beri Penghargaan ke Tentara yang Bantu Rusia Lawan Ukraina’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kim Jong Un Bersedia Dialog dengan Trump, Ungkit Kenangan Indah

    Kim Jong Un Bersedia Dialog dengan Trump, Ungkit Kenangan Indah

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengatakan dirinya terbuka untuk perundingan di masa mendatang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, jika Washington membatalkan tuntutan agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.

    Kim Jong Un, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), juga mengatakan dirinya memiliki “kenangan indah” dengan Trump, yang telah dia temui sebanyak tiga kali dalam pertemuan puncak tingkat tinggi selama masa jabatan pertama Trump.

    Namun, perundingan yang digelar di Hanoi, Vietnam, pada tahun 2019 lalu gagal mencapai konsesi mengenai apa yang bersedia diserahkan oleh Korut.

    “Jika Amerika Serikat membuang obsesi delusifnya terhadap denuklirisasi dan, berdasarkan pengakuan realitas, sungguh-sungguh menginginkan koeksistensi damai dengan kami, maka tidak ada alasan kami tidak dapat memenuhinya,” kata Kim Jong Un seperti dilaporkan Korean Central News Agency (KCNA).

    Tuntutan agar Kim Jong Un menyerahkan persenjataan nuklirnya telah lama menjadi titik perdebatan antara kedua negara, dengan Pyongyang dikenai serangkaian sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara berturut-turut atas program senjata terlarangnya.

    Kim Jong Un mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut justru telah membantu Korut untuk “tumbuh lebih kuat, membangun ketahanan dan perlawanan yang tidak tergoyahkan oleh tekanan apa pun”.

    “Saya secara pribadi masih mengingat kenangan indah dengan Presiden AS saat ini, Trump,” ucapnya, saat berpidato di hadapan parlemen Korut.

    Sejak pertemuan tahun 2019 yang gagal, Korut berulang kali menegaskan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya dan mendeklarasikan diri negara sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Kim Jong Un kembali menegaskan bahwa denuklirisasi bukanlah suatu pilihan. “Dunia sudah tahu betul apa yang dilakukan Amerika Serikat setelah memaksa suatu negara untuk menyerahkan senjata nuklir mereka dan melucuti senjata,” sebutnya.

    “Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir kami,” tegas Kim Jong Un.

    Lebih lanjut, mengenai prospek dialog dengan Korea Selatan (Korsel), Kim Jong Un mengatakan bahwa dirinya “tidak memiliki alasan untuk duduk bersama Korea Selatan”. Hal ini disampaikan setelah Presiden Korsel Lee Jae Myung berupaya meredakan ketegangan dengan Korut.

    “Kami telah memperjelas bahwa kami tidak akan berurusan dengan mereka dalam bentuk apa pun,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PBB: Korut Gencar Hukum Mati Penonton Film Drama Korsel

    PBB: Korut Gencar Hukum Mati Penonton Film Drama Korsel

    Jakarta –

    Menurut laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), rakyat Korea Utara saat ini hidup di bawah rezim paling represif di dunia. Hukuman mati, konon, dijatuhkan hanya karena terpidana berbagi konten asing, termasuk drama televisi Korea Selatan.

    Dokumen setebal 14 halaman itu menggambarkan bagaimana kehidupan warga sipil kian terhimpit.

    PBB menyusun laporan ini berdasarkan wawancara dengan sekitar 300 orang yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara. Seperti biasa, pemerintah di Pyongyang menolak memberikan akses dan membantah semua temuan tersebut.

    Laporan itu menegaskan bahwa pemerintah Korea Utara “terus menjalankan kendali penuh atas rakyatnya dan secara ketat membatasi hak-hak mendasar, sehingga warga tak bisa membuat keputusan politik, sosial, atau ekonomi sendiri.”

    Hukuman berat untuk penyebar film asing

    PBB juga menyoroti tiga undang-undang yang mengkriminalisasi akses informasi dari luar negeri tanpa izin, melarang konsumsi atau penyebaran publikasi, musik, dan film dari negara “musuh”, hingga melarang penggunaan ungkapan bahasa yang tak sesuai dengan ideologi sosialis.

    “Undang-undang ini menimbulkan keprihatinan serius mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi,” tulis laporan itu. Hukuman yang dijatuhkan bisa ekstrem: termasuk hukuman mati terhadap kebebasan berbicara yang dilindungi.

    Hukuman mati bagi warga yang mengakses film asing atau mendengarkan musik Korea Selatan melampaui hukuman bagi delik pembunuhan, “dan bertentangan dengan hak untuk hidup,” kata James Heenan, Kepala Kantor HAM PBB untuk Korea Utara. Dia menyebut sejumlah warga Korut sudah dieksekusi karena menyebarkan serial TV asing, termasuk drama Korsel.

    Sesi “kritik diri” dan penjara angker

    Laporan PBB mencatat bagaimana penguasa di Pyongyang menggelar pemilu hanya sebatas simbol. Rakyat juga berulang kali diwajibkan ikut sesi “kritik diri”, serta harus tunduk pada indoktrinasi partai.

    Akibatnya, kebebasan bergerak makin terbatas, sementara para pembelot melaporkan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk di tahanan pemerintah.

    “Banyak saksi menyebut melihat kematian di tahanan akibat penyiksaan, kerja paksa, kelaparan, dan bunuh diri,” ungkap laporan itu. Makanan dan perawatan medis di penjara sangat minim.

    Kim Eujin, yang melarikan diri bersama ibunya pada 1990-an dan kini bekerja di Seoul bersama organisasi pembelot, membenarkan situasi yang makin buruk. “Pemerintah saat ini mengontrol setiap bagian hidup rakyat, itulah cara mereka menjaga kendali,” ujarnya.

    “Orang-orang dieksekusi mati hanya karena menonton atau menyebar konten televisi dari luar negeri,” imbuh Kim. “Ada terlalu banyak aturan yang bisa digunakan buat menghukum rakyat, ini adalah bentuk kendali total.”

    Kuasai pangan, kendalikan rakyat

    Dia menambahkan, rakyat kini dilarang menjual beras, jagung, atau pangan pokok lain di pasar. Satu-satunya cara mendapat kebutuhan dasar hanyalah melalui toko pemerintah dengan harga lebih tinggi.

    “Baik rakyat maupun pemerintah paham bahwa jika rejim mengendalikan akses pangan, mereka bisa mempersulit hidup semua yang tidak menaati aturan mereka,” kata Kim.

    Selain membatasi akses pangan dan film asing, rejim komunis Korut juga melarang gaya rambut hingga pakaian, bahkan penggunaan kata-kata ala Korea Selatan.

    “Hukum baru ini menunjukkan bahwa undang-undang yang lama tidak efektif dan Kim Jong-un semakin ketakutan jika rakyat tahu bagaimana kehidupan di luar Korea Utara,” ujar Kim Eujin.

    Tenangkan rejim atau bantu rakyat?

    Aktivis HAM lain, Song Young-Chae, mengatakan penderitaan warga Korea Utara sulit dilukiskan hanya dengan kata-kata. Namun dia melihat pembatasan akses pangan dan hiburan justru bisa dibaca sebagai tanda kelemahan rezim. “Jika mereka benar-benar percaya punya kendali penuh, mereka tak perlu menekan rakyat sebegitu kerasnya,” katanya.

    Meski demikian, solusi bagi persoalan HAM di Korea Utara tetap pelik. Ada yang menyarankan bantuan dari luar untuk menaikkan taraf hidup rakyat, sehingga rezim akan merasa “lebih aman”. Namun hubungan dagang dan keamanan Pyongyang yang makin erat dengan Rusia dan Cina menunjukkan arah sebaliknya: jalan otoritarian tetap jadi pilihan.

    Kim Eujin sendiri gamang, antara membantu rakyat Korut atau terus menekan rezim. Dia kecewa pada kebijakan pemerintah baru Korea Selatan yang menghentikan siaran radio ke Utara. “Siaran ini adalah salah satu cara langka bagi rakyat untuk mengetahui dunia luar,” katanya.

    “Saya khawatir, pemerintah akan mencoba menyelesaikan masalah dengan Korea Utara hanya dengan bersikap baik. Tapi itu artinya bersikap baik pada rezim, bukan pada rakyat.”

    Meski ada sedikit perbaikan, seperti berkurangnya kekerasan penjaga penjara dan aturan baru yang seolah memperkuat jaminan pengadilan adil, laporan PBB tetap menyimpulkan: kebebasan di Korea Utara bukan hanya terbelenggu, melainkan juga dijadikan alat represi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Korut Tegaskan Status Negara Nuklir ‘Diabadikan Permanen’, Artinya?

    Korut Tegaskan Status Negara Nuklir ‘Diabadikan Permanen’, Artinya?

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) menyatakan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir telah “diabadikan secara permanen” dalam hukum. Pyongyang juga menegaskan bahwa statusnya sebagai negara bersenjata nuklir “tidak dapat diubah”.

    Korut juga mengecam Amerika Serikat (AS) yang menuntut denuklirisasi di Semenanjung Korea.

    “Baru-baru ini, dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), AS sekali lagi melakukan provokasi politik yang serius dengan melabeli kepemilikan senjata nuklir kami sebagai ilegal dan menyerukan denuklirisasi,” kata misi permanen Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataannya, seperti dikutip Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Senin (15/9/2025).

    Misi permanen Korut untuk PBB, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa status Korut sebagai “negara bersenjata nuklir, yang diabadikan secara permanen dalam hukum tertinggi dan fundamental negara ini, telah menjadi tidak dapat diubah”.

    Disebutkan juga bahwa Pyongyang tidak memiliki “hubungan resmi” dengan badan pengawas nuklir PBB selama lebih dari 30 tahun.

    “IAEA tidak memiliki wewenang hukum maupun pembenaran moral untuk mencampuri urusan internal negara bersenjata nuklir yang berada di luar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir,” tegas misi permanen Korut untuk PBB dalam pernyataannya.

    Korut menarik diri dari IAEA tahun 1994 silam setelah kebuntuan terkait inspeksi nuklir. Pyongyang menuduh IAEA telah digunakan oleh Washington untuk melanggar kedaulatan negaranya.

    “(Korut) Akan dengan tegas menentang dan menolak segala upaya untuk mengubah status Republik Rakyat Demokratik Korea saat ini, dan, sebagai negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab,” ujar misi permanen Korut untuk PBB, menggunakan nama resmi Korut.

    Pernyataan tu disampaikan menyusul kunjungan pemimpin negara terisolasi tersebut, Kim Jong Un, ke fasilitas penelitian senjata pekan lalu, di mana dia mengatakan Pyongyang “akan mengajukan kebijakan untuk mendorong pembangunan kekuatan nuklir dan angkatan bersenjata konvensional secara bersamaan”.

    Dia juga menekankan perlunya “memodernisasi” angkatan bersenjata konvensional negaranya.

    Sejak pertemuan puncak dengan AS yang gagal pada tahun 2019, Korut telah berulang kali menyatakan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Simak juga Video: Kim Jong Un Ancam Gunakan Senjata Nuklir Jika Korut Diserang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)