Xcloud.id

kab/kota: Pyongyang

  • Korea Nyaris Chaos Karena Orang Ini, Rela Perang Demi Tetap Berkuasa

    Korea Nyaris Chaos Karena Orang Ini, Rela Perang Demi Tetap Berkuasa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, diduga terlibat dalam rencana rahasia untuk memprovokasi Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un melalui penerbangan drone ke jantung Pyongyang.

    Jaksa Korsel merilis detail plot tersebut, yang diklaim mendahului upaya Yoon mendeklarasikan undang-undang darurat militer yang gagal pada Desember tahun lalu.

    Jaksa merilis bukti tersebut pada Senin (10/11/2025), yang tampaknya mengonfirmasi klaim Korut bahwa Korsel mengirim drone terselubung untuk menjatuhkan selebaran anti-rezim pada Oktober tahun lalu. Penerbangan tersebut memicu pernyataan keras dari adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, yang mengancam akan memutuskan semua koneksi ke Selatan.

    Di antara catatan yang ditemukan, terdapat referensi untuk menciptakan situasi yang tidak stabil. Hal ini untuk melanggengkan darurat militer

    “Harus mencari dan memanfaatkan peluang sekali seumur hidup yang dapat menghasilkan efek jangka pendek. Untuk melakukan itu, kita harus menciptakan situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang telah tercipta,” tulis memo itu.

    Memo lain bahkan secara spesifik menargetkan lokasi sensitif Korut Lokasi yang didaftar termasuk ibu kota, dua fasilitas nuklir, rumah liburan Kim, serta situs suci Samjiyon dan kawasan wisata Wonsan.

    “Menargetkan di mana (Korea Utara) kehilangan muka sedemikian rupa sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain merespons.”

    Rencana tersebut tampak bertujuan untuk menciptakan kondisi perang. Hal ini diketahui dari memo lain tertanggal 5 November.

    “Tindakan musuh harus datang lebih dulu. Harus ada situasi perang atau situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh pasukan polisi. Ciptakan kondisi musuh… kita harus menunggu kesempatan yang menentukan,” tambahnya.

    Kim Byung-joo, pensiunan jenderal Tentara Korea dan anggota parlemen, mengatakan kepada CNN bahwa drone tersebut terbang setidaknya pada tiga kesempatan dan bertujuan untuk memprovokasi respons militer dari Utara.

    “Itu seperti menodongkan pisau ke leher (Korea Utara),” ujarnya.

    Para analis mengatakan pengiriman drone ke Korut dapat ditafsirkan sebagai tindakan perang yang dapat memicu konflik. Victor Cha, Ketua Korea di Center for Strategic and International Studies, mencatat bahwa penerbangan drone ke Korut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang membagi Semenanjung Korea sejak tahun 1953.

    Meskipun darurat militer yang dideklarasikan Yoon pada Desember lalu dicabut dalam hitungan jam setelah parlemen membatalkannya, tindakannya memicu protes massa, tantangan hukum, dan akhirnya pemakzulan.

    (luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Buntut Darurat Militer Berdampak hingga Eks Bos Intelijen Korsel

    Buntut Darurat Militer Berdampak hingga Eks Bos Intelijen Korsel

    Jakarta –

    Kebijakan darurat militer di Korea Selatan (Korsel) tahun lalu masih berbuntut panjang. Usai eks Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, kini mantan Kepala Intelijen Korsel Cho Tae Yong ditangkap.

    Cho ditangkap pada Rabu (12/11/2025) waktu setempat, seperti dilansir AFP. Cho yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada Desember 2024, didakwa atas kelalaian dalam tugas.

    Penangkapan dilakukan menyusul langkah jaksa khusus Korsel mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Cho atas tuduhan mengabaikan tugas sebagai kepala badan intelijen dan menimbulkan risiko penghancuran barang bukti, di antara beberapa tuduhan lainnya.

    Pengadilan distrik pusat Seoul meninjau keabsahan pengajuan surat perintah penangkapan itu pada Selasa (11/11) dan telah mengabulkannya.

    “Hasil peninjauan tersebut adalah… dikeluarkannya surat perintah tersebut dengan alasan risiko penghancuran barang bukti,” demikian pernyataan pengadilan distrik pusat Seoul saat mengumumkan pengabulan permohonan jaksa tersebut.

    “Dakwaan utamanya adalah kelalaian dalam tugas,” imbuh pernyataan tersebut.

    Jaksa khusus Korsel mengatakan Cho tidak melaporkan langkah Yoon mengumumkan darurat militer pada saat itu ke parlemen, meskipun dia “memahami ilegalitasnya”. Cho juga dituduh telah memberikan pernyataan palsu.

    “Kemungkinan keterlibatannya dalam pemberontakan telah meningkat,” kata jaksa Korsel, Park Ji Young, kepada wartawan pekan lalu.

    Penangkapan Cho ini dilakukan setelah jaksa Korsel menambahkan satu lagi dakwaan terhadap Yoon, yakni membantu musuh. Yoon dituduh memerintahkan pengerahan drone ke wilayah udara Pyongyang, ibu kota Korea Utara (Korut), untuk memperkuat rencana darurat militernya.

    Tahun lalu, Korut mengatakan pihaknya telah “membuktikan” bahwa Korsel mengerahkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas wilayah Pyongyang — tindakan itu tidak pernah dikonfirmasi oleh militer Seoul.

    Jaksa Park, pada Senin (10/11), mengatakan bahwa timnya telah “menjeratkan dakwaan menguntungkan musuh secara umum dan penyalahgunaan kekuasaan” terhadap Yoon.

    Yoon sendiri sedang menghadapi persidangan atas dakwaan pemberontakan dan beberapa dakwaan lainnya terkait penetapan darurat militer yang menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik.

    Eks Presiden Korsel Dimakzulkan

    Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kemudian menguatkan pemakzulan Yoon Suk Yeol dari Presiden. Putusan ini resmi membuat Yoon dicopot dari jabatan atas pemberlakuan darurat militer kontroversial pada Desember 2024.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Jumat (4/4), putusan tersebut, yang dibacakan oleh kepala pengadilan sementara Moon Hyung-bae dan disiarkan langsung di televisi, berlaku segera. Korsel diharuskan mengadakan pemilihan presiden dadakan untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari.

    Proses pemakzulan sendiri berlangsung lebih dari 3 bulan. Pemakzulan yang diputuskan Majelis Nasional Korsel hanya membuat Yoon diskors atau dinonaktifkan dari jabatannya.

    Keputusan pemakzulan itu dibawa ke MK Korsel. Yoon diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum akhirnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan itu.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.

    Yoon Suk Yeol menyesal tidak dapat memenuhi harapan pendukungnya usai Mahkamah Konstitusi mencopotnya dari jabatan karena deklarasi darurat militer. Dia meminta maaf kepada pendukungnya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon.

    Lihat juga Video: Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Sanggupkah Korsel Ambil Alih Komando Militer dari AS?

    Sanggupkah Korsel Ambil Alih Komando Militer dari AS?

    Jakarta –

    Selama tujuh puluh lima tahun, Amerika Serikat memegang kendali operasional perang (OPCON) atas militer Korea Selatan.

    Sejak meletus Perang Korea tahun 1950, komando tertinggi berada di tangan Amerika Serikat. Amanat ini tak dikembalikan setelah tercapainya gencatan senjata pada 1953.

    Di atas kertas, Seoul berdaulat. Tapi di bawah protokol militer, perintah terakhir tetap datang dari Washington. Seoul hanya bisa memimpin pasukannya sendiri selama tidak ada perang terbuka. Meski peran militer Korea Selatan terus bertambah dalam beberapa dekade terakhir, kendali tetap akan beralih ke Washington jika perang digencarkan.

    Serah terima komando OPCON sejatinya telah direncanakan pada 2015. Namun, menjelang batas waktu, AS dan Korsel sepakat menunda serah terima sampai setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Seoul masih membutuhkan waktu untuk bersiap menghadapi ancaman yang kian sengit dari Pyongyang.

    Kunjungan terbaru Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, kembali menyoroti isu serah terima tanggung jawab ini kepada pemerintah Korea Selatan.

    AS siap menyerahkan kendali

    Di Korea Selatan, kendali atas pasukan sendiri berkembang menjadi isu kedaulatan dan kebanggaan nasional. Pemerintahan AS saat ini, yang dipimpin Presiden Donald Trump, juga mendukung penyerahan OPCON. Washington ingin melihat sekutunya itu mengurangi ketergantungan pada AS serta mengambil peran lebih besar dalam mengelola pertahanan sendiri.

    Rencana yang diusulkan oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menargetkan transfer OPCON terjadi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2030. Namun dipertanyakan, apakah Seoul siap mengambil tanggung jawab sebesar itu.

    Pengalihan OPCON terlalu dini?

    “AS kini tampak berada dalam posisi ‘kalau mau, ambil saja,’” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal militer Korea Selatan yang kini menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, lembaga kajian berbasis di AS.

    “Hal ini membuat saya khawatir, karena proses transfer bisa terjadi tanpa kesiapan yang matang.”

    Dia juga memperingatkan bahwa “saat ini, banyak orang yang lebih mengkhawatirkan kapan proses ini akan terjadi, dan bukan kesiapan militer itu sendiri.”

    “Kita juga harus ingat bahwa Korea Utara masih menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kita semua,” kata Chun.

    AS melihat ‘kemajuan yang berarti’

    Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Jin Yong-sung dan mitra AS-nya John Daniel Caine menyambut “kemajuan berarti di banyak bidang” terkait transfer komando perang. Hal ini disampaikan saat kedua jenderal militer bertemu minggu lalu.

    Pemimpin politik AS juga menyatakan dukungan mereka, dengan Menteri Pertahanan Hegseth menggambarkan Seoul dalam posisi yang “luar biasa” dan menekankan posisi Washington dengan menyebut Korea Selatan “hanya memerlukan kepemimpinan AS dalam situasi darurat.”

    Namun, mampukah Korea Selatan menjalankan parameter yang telah ditetapkan: termasuk kemampuan untuk memimpin pasukan gabungan AS dan Korea Selatan, kapabilitas merespons ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta stabilitas dan keamanan keseluruhan di Asia Timur Laut.

    Seoul kurang pengalaman memimpin saat krisis

    Mason Richey, seorang profesor politik dan hubungan internasional di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul, meragukan bahwa kondisi tersebut dapat terpenuhi sebelum berakhirnya masa jabatan Lee sebagai presiden.

    “Militer Korea Selatan masih kekurangan beberapa kemampuan utama, terutama dalam hal komando dan kendali, serta intelijen, pengintaian, dan pengamatan,” katanya. “Kemampuan-kemampuan tersebut kritis untuk memimpin pasukan gabungan secara strategis, terutama secara taktis dan operasional dalam misi-misi.”

    Masalah ini juga lebih dalam dari sekadar kemampuan militer, kata Richey, mencatat bahwa pemimpin militer Korea Selatan belum pernah menjalankan kemandirian operasional militer sejak Perang Korea. Meskipun militer Seoul dinilai kuat, mereka kekurangan pengalaman kritis dalam mengambil alih kendali saat krisis.

    Lee tetap pada pendiriannya mengenai OPCON

    Meskipun demikian, pemerintah berhaluan kiri Presiden Lee tampaknya tetap pada pendirian untuk mematuhi batas waktu yang ditetapkan.

    Keinginan untuk OPCON perang selalu paling kuat di kalangan pemerintahan “progresif” di Seoul, kata Richey, dengan pemerintahan Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun (berkuasa antara 1998 dan 2008) secara terbuka mendukungnya sebagai simbol “kedaulatan nasional” dan kenormalan.

    Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, juga menggambarkannya sebagai cara untuk “meringankan beban pertahanan AS di kawasan Indo-Pasifik.”

    Mengingat dukungan Washington terhadap rencana tersebut, serta mayoritas parlemen yang besar dan dukungan populer yang dimiliki Lee, pemimpin Korea Selatan tampaknya akan berhasil untuk mengalihkan OPCON perang ke Seoul sebelum meninggalkan jabatannya.

    “Saya pikir Lee juga sedang bersiap menghadapi kemungkinan ditinggalkan oleh pemerintahan AS saat ini,” kata Richey. “Pemerintahan Trump sulit ditebak, dan jika Korea Selatan bisa memperoleh lebih banyak kedaulatan atas angkatan bersenjatanya, itu akan menjadi langkah bijak menghadapi ketidakpastian tersebut.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Trump Tiba di Korsel, Jadi Akhir dari Perjalanannya ke Asia

    (ita/ita)

  • Buntut Darurat Militer Berdampak hingga Eks Bos Intelijen Korsel

    Eks Bos Intelijen Korsel Ditangkap Terkait Darurat Militer

    Seoul –

    Mantan kepala intelijen Korea Selatan (Korsel), Cho Tae Yong, ditangkap pada Rabu (12/11) waktu setempat terkait penetapan darurat militer tahun lalu, yang membuat mantan Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya.

    Cho yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada Desember 2024, didakwa atas kelalaian dalam tugas.

    Penangkapan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (12/11/2025), dilakukan menyusul langkah jaksa khusus Korsel mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Cho atas tuduhan mengabaikan tugas sebagai kepala badan intelijen dan menimbulkan risiko penghancuran barang bukti, di antara beberapa tuduhan lainnya.

    Pengadilan distrik pusat Seoul meninjau keabsahan pengajuan surat perintah penangkapan itu pada Selasa (11/11) dan telah mengabulkannya.

    “Hasil peninjauan tersebut adalah… dikeluarkannya surat perintah tersebut dengan alasan risiko penghancuran barang bukti,” demikian pernyataan pengadilan distrik pusat Seoul saat mengumumkan pengabulan permohonan jaksa tersebut.

    “Dakwaan utamanya adalah kelalaian dalam tugas,” imbuh pernyataan tersebut.

    Jaksa khusus Korsel mengatakan Cho tidak melaporkan langkah Yoon mengumumkan darurat militer pada saat itu ke parlemen, meskipun dia “memahami ilegalitasnya”. Cho juga dituduh telah memberikan pernyataan palsu.

    “Kemungkinan keterlibatannya dalam pemberontakan telah meningkat,” kata jaksa Korsel, Park Ji Young, kepada wartawan pekan lalu.

    Penangkapan Cho ini dilakukan setelah jaksa Korsel menambahkan satu lagi dakwaan terhadap Yoon, yakni membantu musuh. Yoon dituduh memerintahkan pengerahan drone ke wilayah udara Pyongyang, ibu kota Korea Utara (Korut), untuk memperkuat rencana darurat militernya.

    Tahun lalu, Korut mengatakan pihaknya telah “membuktikan” bahwa Korsel mengerahkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas wilayah Pyongyang — tindakan itu tidak pernah dikonfirmasi oleh militer Seoul.

    Jaksa Park, pada Senin (10/11), mengatakan bahwa timnya telah “menjeratkan dakwaan menguntungkan musuh secara umum dan penyalahgunaan kekuasaan” terhadap Yoon.

    Yoon sendiri sedang menghadapi persidangan atas dakwaan pemberontakan dan beberapa dakwaan lainnya terkait penetapan darurat militer yang menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik.

    Lihat juga Video ‘Prabowo dan Presiden Korsel Lee Jae Sepakat Perkuat Kerjasama Militer’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dijerat Dakwaan Bantu Musuh

    Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dijerat Dakwaan Bantu Musuh

    Seoul –

    Jaksa penuntut Korea Selatan (Korsel) menjeratkan dakwaan baru terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yakni membantu musuh. Yoon dituduh telah memerintahkan pengerahan drone ke wilayah udara Korea Utara (Korut) untuk memperkuat upayanya dalam memberlakukan darurat militer.

    Otoritas Korut mengatakan tahun lalu bahwa pihaknya telah “membuktikan” jika Korsel menerbangkan sejumlah drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas ibu kota Pyongyang — tindakan itu tidak pernah dikonfirmasi oleh militer Seoul.

    Jaksa penuntut Korsel, seperti dilansir AFP, Senin (10/11/2025), membuka penyelidikan kasus pada tahun ini untuk memeriksa apakah pengerahan drone itu merupakan upaya ilegal oleh Yoon untuk memprovokasi Korut dan menggunakan reaksi Pyongyang sebagai alasan untuk mendeklarasikan darurat militer.

    Salah satu jaksa penuntut Korsel yang menyelidiki Yoon, Park Ji Young, mengatakan kepada wartawan bahwa tim penasihat khusus telah “mengajukan dakwaan menguntungkan musuh secara umum dan penyalahgunaan kekuasaan” terhadap sang mantan Presiden Korsel tersebut.

    Jaksa Park mengatakan bahwa Yoon dan beberapa pihak lainnya “melakukan konspirasi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan diberlakukannya darurat militer, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi bersenjata antar-Korea dan merugikan kepentingan militer publik”.

    Dia menambahkan bahwa bukti kuat telah ditemukan dalam sebuah memo yang ditulis oleh mantan komandan kontra-intelijen Korsel era Yoon pada Oktober tahun lalu, yang isinya mendesak untuk “menciptakan situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang muncul”.

    Memo tersebut menyatakan bahwa militer Korsel harus menargetkan tempat-tempat “yang harus membuat mereka (Korut-red) kehilangan muka sehingga responsnya tak terelakkan, seperti Pyongyang” atau kota pesisir utama Wonsan di Korut.

    Seoul dan Pyongyang secara teknis masih berperang sejak Perang Korea tahun 1950-1953 silam berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

    Yoon menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik ketika dia berupaya menumbangkan pemerintahan sipil pada Desember 2024 lalu, dengan mengirimkan tentara bersenjata ke parlemen untuk mencegah para anggota parlemen menolak deklarasi darurat militer yang diumumkannya.

    Upaya itu gagal, dengan Yoon akhirnya ditahan dalam penggerebekan pada dini hari pada Januari lalu. Dia mencetak sejarah kelam sebagai Presiden Korsel pertama yang ditahan saat masih aktif menjabat.

    Yoon kemudian dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April lalu. Saat ini, dia masih diadili atas dakwaan pemberontakan dan beberapa pelanggaran hukum lainnya terkait darurat militer yang ditetapkannya.

    Dalam pemilu pada Juni lalu, para pemilih Korsel memilih Lee Jae Myung sebagai penggantinya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) kembali meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya pada Jumat (7/11) waktu setempat. Peluncuran terbaru Pyongyang ini terjadi sepekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyetujui rencana Seoul untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

    Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), seperti dilansir AFP, Jumat (7/11/2025), mendeteksi aktivitas peluncuran terbaru negara tetangganya tersebut, dan menyebut rudal balistik yang tidak teridentifikasi jenisnya itu diluncurkan ke perairan Laut Timur atau Laut Jepang.

    “Korea Utara menembakkan rudal balistik tak teridentifikasi ke arah Laut Timur,” ujar JCS dalam pernyataannya.

    Aktivitas balistik terbaru Korut itu dilakukan sepekan setelah Trump mengumumkan bahwa Korsel akan membangun kapal selam di AS, di mana teknologi nuklir buatan Washington merupakan salah satu rahasia militer yang paling sensitif dan dijaga ketat.

    Tidak seperti kapal selam bertenaga diesel, yang harus muncul ke permukaan laut secara teratur untuk mengisi ulang baterainya, kapal selam bertenaga nuklir dapat bertahan di dalam air jauh lebih lama.

    Para analis mengatakan bahwa pengembangan kapal selam bertenaga nuklir akan menandai lompatan signifikan dalam basis industri Angkatan Laut dan pertahanan Korsel, bergabung dengan sekelompok kecil negara yang telah memiliki kapal selam jenis tersebut.

    Sejauh ini, menurut laporan media dan analisis, hanya AS, Australia, China, Rusia, India, Prancis, dan Inggris yang telah beralih ke kapal selam bertenaga nuklir.

    Kantor kepresidenan Korsel mengatakan bahwa Seoul membutuhkan persetujuan Washington karena membutuhkan bahan baku yang diperlukan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, yang dibatasi untuk penggunaan militer.

    Sejak pertemuan puncak antara pemimpin Korut Kim Jong Un dan Trump pada tahun 2019 lalu berujung kegagalan terkait masalah denuklirisasi dan pencabutan sanksi, Pyongyang telah berulang kali mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Awal pekan ini, Korut menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth berkunjung ke Korsel. Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Sementara pekan lalu, Korut melakukan uji coba rudal jelajah di lepas pantai barat Semenanjung Korea, sebelum Trump mendarat di Korsel. Pyongyang pada saat itu menyebut uji coba rudal itu menjadi pesan untuk “musuh-musuhnya”.

    Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Korut, Pak Jong Chon, yang mengawasi uji coba rudal pada saat itu mengatakan bahwa “keberhasilan penting” sedang dicapai dalam pengembangan “kekuatan nuklir” Korut sebagai pencegah perang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump yang ingin memulai babak baru aliansinya dengan Asia Timur, mendukung gagasan Korea Selatan untuk membangun dan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa kapal pertama akan dibuat di AS.

    “Korea Selatan akan membangun Kapal Selam Bertenaga Nuklirnya di Philadelphia,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

    Seoul menyambut gembira keputusan ini. Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back mengatakan dalam pertemuan parlemen yang digelar bersamaan dengan pengumuman Trump itu bahwa kapal selam bertenaga nuklir akan berdampak signifikan memperkuat militer Korsel.

    Saat ini, Korea Selatan mengoperasikan kapal selam konvensional bertenaga hibrid – diesel dan listrik. Namun menurut Ahn, kapal selam bertenaga nuklir akan menawarkan kecepatan dan daya jelajah yang lebih baik untuk menandingi kemampuan kapal selam tempur nuklir Korea Utara.

    Meskipun Pyongyang belum memberikan komentar resmi, para analis mengatakan bahwa rezim Kim Jong Un hampir pasti akan bereaksi dengan marah dan kemungkinan besar mengumumkan langkah balasan terhadap keputusan Korea Selatan.

    Korea Selatan memasuki era perlombaan senjata

    Para ahli memperingatkan bahwa Korea Utara dan Selatan kini dengan cepat meningkatkan perlombaan senjata, sementara negara-negara lain di Asia Timur Laut lainnya terpantau turut menambah anggaran pertahanan mereka.

    “Tidak diragukan lagi, kita sudah berada dalam era perlombaan senjata,” kata Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Kookmin, Seoul.

    “Trump tampaknya tidak henti mengatakan bahwa ia sudah jemu dengan sekutu-sekutu parasitnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Ia bisa mengumumkan bahwa AS akan hengkang dari sekutunya kapan saja,” tambah Lankov.

    Bagi kedua negara, lanjut Lankov, hal itu akan menjadi ancaman. Terutama Korsel yang berbatasan langsung dengan musuh bersenjata nuklir yang berulang kali menyerangnya di masa lalu.

    “Sehingga sangat wajar jika Seoul meningkatkan kemampuan militernya secara drastis dan mungkin juga mengembangkan senjata nuklir,” tambahnya.

    Lankov juga menyoroti faktor kedua yakni perkembangan militer Korea Utara yang sangat cepat selama satu dekade terakhir, termasuk keberhasilan mengembangkan rudal balistik antarbenua dengan bahan bakar padat dan memperluas arsenal hulu ledak nuklirnya.

    Kemajuan militer tersebut didukung oleh Rusia. Moskow diperkirakan telah memasok Pyongyang dengan reaktor miniatur untuk mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.

    Faktor ketiga yang tak terhindarkan, menurut Lankov, adalah Cina yang berupaya menguatkan kekuatan militernya dan melengkapinya dengan sistem persenjataan yang paling mutakhir.

    Pyongyang unjuk kekuatan jelang kunjungan Trump

    “Cina ingin menegaskan perannya di Asia Timur sebagai pusat kekuatan utama yang tidak dapat ditantang siapa pun,” kata Lankov.

    Sementara itu, menurut Lankov, AS tampak semakin ingin mengurangi keterlibatannya di kawasan meski beberapa pasukan AS masih bertahan di Semenanjung Korea.

    Ancaman terhadap Korea Selatan semakin serius karena aliansi Pyongyang yang semakin erat dengan Rusia serta kekerabatan lamanya dengan Cina. Aliansi tersebut memungkinkan Pyongyang bertindak lebih agresif.

    Bahkan rezim Korea Utara menguji rudal hipersonik seminggu sebelum kedatangan Trump di Korea Selatan jelang forum APEC pada 1 November lalu serta menembakkan sejumlah rudal jelajah sesaat sebelum kedatangan Trump.

    Pyongyang juga meluncurkan rudal dan artileri pada Senin (3/11) saat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ).

    Taipei dan Tokyo meningkatkan anggaran Pertahanan

    Masih di kawasan, Cina sedang melakukan uji kapal induk ketiganya, Fujian, dan semakin sering menguji pertahanan udara dan laut negara tetangganya. Jepang di sekitar Kepulauan Okinawa serta Filipina di Laut Cina Selatan.

    Beijing juga memiliki ambisi jangka panjang untuk mengambil alih Taiwan, yang dianggapnya sebagai bagian dari provinsinya yang memisahkan diri. Taipei kini meningkatkan anggaran pertahanan, termasuk pembelian 66 jet tempur F-16V dan bom luncur dari AS.

    Jepang mulai secara signifikan membangun sistem pertahanannya, mengucurkan investasi besar pada pertahanan laut dan udara dengan rudal baru yang canggih, pasukan kapal selam yang lebih besar, serta drone laut dan udara.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kepada Trump dalam pertemuan mereka di Tokyo akhir Oktober lalu bahwa Jepang akan meningkatkan pengeluaran pertahanan dari 1% menjadi 2% dari PDB pada awal tahun fiskal berikutnya (1 April).

    Jepang juga menandatangani kesepakatan untuk memasok Australia dengan 11 fregat kelas Mogami dan tengah bernegosiasi dengan Selandia Baru untuk kesepakatan serupa.

    Selain itu, Tokyo juga sepakat untuk memberikan Filipina pesawat patroli pantai dan sistem radar canggih guna membantu Manila memantau kapal-kapal Cina di Laut Cina Selatan.

    Masa damai di Asia Timur mulai berakhir

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul Universitas Troy, mengatakan bahwa negara-negara Asia telah menikmati masa damai selama beberapa dekade, namun masa-masa mungkin akan perlahan berakhir.

    Pinkston menjelaskan kepada DW bahwa banyak negara Asia Timur kini memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk meningkatkan kekuatan militer mereka.

    Ia juga memperingatkan bahwa pembelian kapal selam bertenaga nuklir dapat menjadi langkah awal bagi Korsel untuk memperoleh senjata nuklir, meskipun Seoul secara resmi mendukung Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

    “Kita tidak pernah bisa menduga detail kesepakatan yang dibuat Trump atau apa yang akan dia usulkan selanjutnya,” kata Pinkston, menyinggung dukungan mendadak presiden AS terhadap rencana kapal selam bertenaga nuklir Korsel.

    “Namun apakah berarti Korsel akan bergerak sendirian?” tanyanya.

    Menurut Pinkston, Korea Selatan berencana membeli uranium yang diperkaya dari AS untuk reaktor kapal selam bertenaga nuklir. Korsel juga sudah memiliki fasilitas dan teknologi nuklir sendiri, sehingga bisa saja ia memperkaya bahan bakar nuklirnya. Langkah berikutnya, Korsel bisa mengembangkan senjata nuklirnya sendiri, katanya.

    “Jika kapal-kapal selam itu dirancang untuk membawa rudal dengan hulu ledak konvensional, maka itu tidak terlalu jauh dari rencana perancangan hulu ledak nuklir yang menurut Seoul penting bagi keamanan nasionalnya. Korsel semakin mendekat ke rencana tersebut,” pungkas Pinkston.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga Video: Cekcok Dengan Eks Presiden Rusia, Trump Kirim 2 Kapal Selam Nuklir

    (ita/ita)

  • Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Jakarta –

    Korea Utara (Korut) lagi-lagi mengirim pasukan tentara ke Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina. Pengiriman pasukan tentara Pyongyang ke Moskow ini masih mengandung tanda tanya.

    Korut dilaporkan telah mengirimkan lagi sekitar 5.000 tentaranya ke Rusia sejak September lalu. Pengiriman personel militer Pyongyang itu disebut untuk membantu “rekonstruksi infrastruktur” di Rusia.

    Informasi terbaru soal pengiriman tentara Korut itu, dilansir AFP, Rabu (5/11), diungkapkan oleh seorang anggota parlemen Korea Selatan (Korsel), Lee Seong Kweun, setelah mendapatkan penjelasan dari badan intelijen Seoul (NIS) pada Selasa (4/11) waktu setempat.

    Pemimpin Korut Kim Jong Un disebut menjadi semakin berani dengan perang di Ukraina. Kim dilaporkan mengamankan dukungan penting dari Moskow setelah mengirimkan ribuan tentaranya untuk bertempur bersama pasukan militer Rusia.

    Saat berbicara kepada wartawan, Lee mengatakan bahwa ribuan tentara Korut kembali dikerahkan ke Rusia secara bertahap untuk misi “rekonstruksi infrastruktur”.

    “Sekitar 5.000 tentara konstruksi Korea Utara telah dipindahkan ke Rusia secara bertahap sejak September dan diperkirakan akan dimobilisasi untuk rekonstruksi infrastruktur,” sebutnya.

    Lee menambahkan bahwa “tanda-tanda berkelanjutan untuk pelatihan dan seleksi personel dalam persiapan pengerahan pasukan tambahan telah terdeteksi”.

    Badan intelijen Korsel mengatakan kepada para anggota parlemen, menurut Lee, bahwa sekitar 10.000 tentara Korut diperkirakan saat ini dikerahkan ke dekat perbatasan Rusia-Ukraina.

    2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Rusia-Ukraina

    Pada September lalu, Badan intelijen Korsel melaporkan sekitar 2.000 tentara Korut diperkirakan tewas setelah dikerahkan untuk membantu Rusia bertempur melawan Ukraina. NIS, dilansir AFP, Selasa (2/9), melaporkan pada April lalu bahwa “jumlah korban perang setidaknya 600 perang”.

    “Namun, berdasarkan penilaian terbaru, kini diperkirakan jumlahnya sekitar 2.000 tentara,” kata anggota parlemen Korsel, Lee Seong Kweun, saat berbicara kepada wartawan setelah mendapatkan pengarahan intelijen terbaru dari NIS.

    Badan-badan intelijen Korsel dan Barat mengatakan bahwa Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke wilayah Rusia pada tahun 2024, terutama ke wilayah Kursk. Pyongyang juga diduga telah mengirimkan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan keluarga tentara yang berpartisipasi dalam operasi militer di luar negeri, di Pyongyang, Korea Utara, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea pada 30 Agustus 2025. (Reuters)

    Lee mengatakan bahwa NIS meyakini Korut berencana untuk mengerahkan 6.000 tentara dan teknisi tambahan ke Rusia, dengan sekitar 1.000 personel di antaranya telah tiba.

    “Diperkirakan dari rencana pengerahan ketiga 6.000 tentara baru-baru ini, sekitar 1.000 teknisi tempur telah tiba di Rusia,” ungkapnya pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/ygs)

  • Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

    Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

    Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

    Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

    Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

    “Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut,” kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

    “Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global,” ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

    Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

    Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

    Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

    Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

    Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

    “Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto,” demikian pernyataan laporan tersebut.

    “Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia,” tertera dalam laporan itu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Seoul –

    Korea Utara (Korut) menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth berkunjung ke Korea Selatan (Korsel). Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Korut, menurut Kepala Staf Gabungan militer Korsel (JCS), seperti dilansir AFP, Selasa (4/11/2025), juga menembakkan senjata serupa beberapa menit sebelum Presiden Korsel Lee Jae Myung melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu.

    JCS dalam pernyataannya melaporkan bahwa pihaknya baru-baru ini “mendeteksi sekitar 10 roket artileri yang ditembakkan ke bagian utara Laut Barat” — sebutan Seoul untuk Laut Kuning.

    Rentetan roket artileri itu, menurut JCS, ditembakkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat pada Sabtu (1/11) dan sekitar pukul 16.00 waktu setempat pada Senin (3/11).

    “Detail proyektil tersebut sedang dianalisis secara cermat saat ini oleh otoritas intelijen Korea Selatan dan AS,” sebut JCS.

    Hegseth mengunjungi perbatasan yang dijaga ketat yang memisahkan Korsel dan Korut pada Senin (3/11) waktu setempat. Kunjungan itu menjadikan Hegseth sebagai pemimpin Pentagon pertama dalam delapan tahun terakhir yang melakukannya.

    Dia juga mengunjungi Panmunjom, desa gencatan senjata simbolis yang menjadi tempat bagi pasukan kedua Korea saling berhadapan. Sebelum itu, Hegseth singgah di Post Pemantauan Ouellette yang menghadap ke Zona Demiliterisasi.

    Hegseth dan Menhan Korsel Ahn Gyu Back, menurut Kementerian Pertahanan Korsel, “menegaskan kembali postur pertahanan gabungan yang kuat dan kerja sama yang erat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat”.

    Kunjungan Hegseth ke perbatasan Korea itu dilakukan setelah tawaran Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Korut Kim Jong Un, selama turnya ke Asia pekan lalu, tidak mendapat respons dari Pyongyang.

    Namun, Trump telah mengindikasikan bahwa dirinya masih bersedia “kembali” untuk pertemuan mendatang dengan Kim Jong Un.

    Lihat juga Video: Geramnya Warga Korsel Atas Aksi Peluncuran Roket Korut yang Berulang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)