Xcloud.id

kab/kota: Pyongyang

  • Kapal Induk AS Merapat ke Korsel Bikin Adik Kim Jong Un Kesal

    Kapal Induk AS Merapat ke Korsel Bikin Adik Kim Jong Un Kesal

    Seoul –

    Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Carl Vinson merapat di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan (Korsel). Manuver AS ini membikin kesal Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Kunjungan kapal induk AS ini dimaksudkan sebagai aksi pamer kekuatan di kawasan Semenanjung Korea yang diwarnai ketegangan antara Korsel dan Korea Utara (Korut).

    Angkatan Laut Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Senin (3/3/2025), menyebut kunjungan USS Carl Vinson ke pelabuhan Korsel itu merupakan bagian dari komitmen “kuat” AS dalam memperluas pencegahan dan menunjukkan kesiapan aliansi militer antara Washington-Seoul dalam melawan Pyongyang.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    USS Carl Vinson yang bertenaga nuklir itu dilaporkan tiba di Busan pada Minggu (2/3) waktu setempat.

    Dalam kunjungan itu, sebut Angkatan Laut Korsel, USS Carl Vinson yang merupakan bagian dari Carrier Strike Group 1 didampingi oleh kapal-kapal jelajah yang dilengkapi rudal, USS Princeton, dan kapal penghancur USS Sterett, yang juga dilengkapi rudal.

    Bagaimana tanggapan Korut? Baca halaman selanjutnya.

    Penanda Kunjungan AS ke Korsel

    Foto: Penampakan Kapal Induk AS Bersandar di Pelabuhan Busan Korsel (Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS)

    Kunjungan USS Carl Vinson ke Busan ini menandai pertama kalinya kapal induk AS mengunjungi Korsel sejak Juni tahun lalu ketika kapal induk AS lainnya, USS Theodore Roosevelt, yang bertenaga nuklir juga berkunjung ke kota pelabuhan tersebut untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan kedua negara.

    USS Carl Vinson, yang merupakan kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut AS, terakhir kali berkunjung ke Busan pada November 2023 lalu.

    Kunjungan kapal induk AS ini dilakukan setelah pemimpin Korut Kim Jong Un, pekan lalu, mengawasi uji coba peluncuran rudal jelajah strategis Korut dan memerintahkan kesiapan penuh untuk menggunakan kemampuan serangan nuklir negara tersebut.

    Laporan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA) pada saat itu menyebut uji coba rudal itu dimaksudkan untuk memperingatkan “musuh-musuh, yang secara serius melanggar lingkungan keamanan (negara) dan mendorong serta meningkatkan lingkungan konfrontasi”.

    Menurut KCNA, uji coba itu juga dirancang untuk menunjukkan “kesiapan berbagai cara operasi nuklir”.

    Adik Kim Jong Un Geram

    Foto: Adik Kim Jong Un tiba di Korea Selatan (Yonhap via REUTERS)

    Korea Utara (Korut) mengecam keras kunjungan kapal induk Amerika Serikat (AS) ke pelabuhan Busan di Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebutnya sebagai “provokasi politik dan militer”.

    Kecaman itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/3/2025), disampaikan oleh Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, dalam pernyataan yang dilaporkan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) pada Selasa (4/3) waktu setempat.

    “Segera setelah pemerintahan barunya muncul tahun ini, AS telah meningkatkan provokasi politik dan militer terhadap DPRK, ‘melanjutkan’ kebijakan permusuhan dari pemerintahan sebelumnya,” sebut Kim Yo Jong dalam pernyataannya.

    DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Kerja sama militer antara Seoul dan Washington sering mengundang kecaman dari Pyongyang, karena rezim terisolasi itu menganggap tindakan tersebut sebagai persiapan invasi, dan seringkali melakukan uji coba rudal sebagai responsnya.

    “Langkah keji AS untuk melakukan konfrontasi dengan DPRK semakin intensif pada Maret ini, dengan kemunculan Carl Vinson di Semenanjung Korea,” kata Kim Yo Jong.

    Kementerian Pertahanan Korsel, dalam tanggapannya, menyebut pernyataan Kim Yo Jong “tidak lebih dari sebuah alasan yang dimaksudkan untuk membenarkan pengembangan rudal nuklirnya dan menciptakan dalih untuk melakukan provokasi”.

    “Ambisi nuklir Korea Utara tidak akan pernah bisa ditoleransi, dan satu-satunya jalan untuk kelangsungan hidup mereka adalah dengan meninggalkan obsesi dan khayalan mereka mengenai senjata nuklir,” sebut Kementerian Pertahanan Korsel.

    Kim Yo Jong mengakhiri pernyataannya dengan ancaman untuk “memperbarui rekor” dalam uji coba rudal berkemampuan nuklir dan teknologi serupa lainnya.

    “Jika AS terus memperbarui rekornya dalam unjuk kekuatan militer anti-DPRK, DPRK tentu saja akan terdorong untuk memperbarui rekornya dalam melakukan pencegahan strategis,” cetus Kim Yo Jong.

    Dia menyebut AS dan sekutu-sekutunya sebagai “akar penyebab meningkatnya ketegangan” di kawasan, dan menegaskan Korut “mengutuk keras tindakan sembrono dan tindakan pamer kekuatan” dari Washington.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Adik Pemimpin Korut Kim Jong-un Tuduh Pemerintahan Trump Meningkatkan Provokasi

    Adik Pemimpin Korut Kim Jong-un Tuduh Pemerintahan Trump Meningkatkan Provokasi

    JAKARTA – Kim Yo-jong, adik Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengkritik Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump karena meningkatkan “provokasi”, mengatakan kondisi itu membenarkan Pyongyang untuk meningkatkan penangkal nuklirnya, kata media pemerintah KCNA.

    Kim Yo-jong mengecam kunjungan kapal induk AS USS Carl Vinson ke Korea Selatan pada Hari Minggu, dengan mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari “kebijakan konfrontasi” terhadap Korea Utara.

    “Begitu pemerintahan barunya muncul tahun ini, AS telah meningkatkan provokasi politik dan militer terhadap DPRK, ‘melanjutkan’ kebijakan permusuhan pemerintahan sebelumnya,” kata Kim, melansir Reuters dari KCNA 4 Maret.

    DPRK adalah kependekan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    “Kebijakan bermusuhan terhadap DPRK yang dilakukan oleh AS saat ini memberikan pembenaran yang cukup bagi DPRK untuk terus memperkuat pencegah perang nuklirnya,” imbuh Kim.

    Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan dalam pernyataan pada Hari Selasa, komentar Kim Yo-jong tidak lebih dari sekadar tipuan untuk membenarkan pengembangan rudal nuklirnya.

    “Senjata nuklir Korea Utara tidak pernah dapat diterima, dan satu-satunya cara bagi Korea Utara untuk bertahan hidup adalah dengan meninggalkan obsesi dan delusinya tentang (senjata) nuklir,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Sebelumnya, Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan pada Hari Minggu, kapal induk AS tiba di kota pelabuhan selatan Busan sebagai unjuk kekuatan terhadap Korea Utara.

    USS Carl Vinson (CVN-70) bertenaga nuklir adalah kapal induk AS pertama yang berlabuh di pelabuhan Korea Selatan sejak masa jabatan kedua Presiden Trump yang dimulai pada Bulan Januari.

    Dalam kesempatan yang sama, Kim Yo-jong juga mengkritik pengerahan pesawat pembom strategis B-1B AS di atas semenanjung Korea sebagai bagian dari latihan gabungan dengan AS dan Jepang, serta mengecam janji yang dibuat oleh ketiga sekutu tersebut pada konferensi keamanan di Munich, Jerman pada Bulan Februari yang menyerukan denuklirisasi Korea Utara.

    Diketahui, Presiden Trump mengadakan pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama masa jabatan pertamanya dan telah memuji hubungan pribadi mereka. Presiden dari Partai Republik itu mengatakan, Ia akan menghubungi kembali Kim Jong-un.

  • Korut Geram Kapal Induk AS Kunjungi Korsel: Provokasi!

    Korut Geram Kapal Induk AS Kunjungi Korsel: Provokasi!

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) mengecam keras kunjungan kapal induk Amerika Serikat (AS) ke pelabuhan Busan di Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebutnya sebagai “provokasi politik dan militer”.

    Kecaman itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/3/2025), disampaikan oleh Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, dalam pernyataan yang dilaporkan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) pada Selasa (4/3) waktu setempat.

    “Segera setelah pemerintahan barunya muncul tahun ini, AS telah meningkatkan provokasi politik dan militer terhadap DPRK, ‘melanjutkan’ kebijakan permusuhan dari pemerintahan sebelumnya,” sebut Kim Yo Jong dalam pernyataannya.

    DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Kapal induk AS, USS Carl Vinson, tiba di Busan untuk kunjungan pelabuhan yang dijadwalkan pada Minggu (2/3) waktu setempat.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Kunjungan ke Busan merupakan contoh komitmen AS terhadap kawasan, yang semakin meningkatkan hubungan dengan pemimpin ROK (Republik Korea — nama resmi Korsel) dan penduduk setempat,” demikian pernyataan Angkatan Laut AS.

    Kerja sama militer antara Seoul dan Washington sering mengundang kecaman dari Pyongyang, karena rezim terisolasi itu menganggap tindakan tersebut sebagai persiapan invasi, dan seringkali melakukan uji coba rudal sebagai responsnya.

    “Langkah keji AS untuk melakukan konfrontasi dengan DPRK semakin intensif pada Maret ini, dengan kemunculan Carl Vinson di Semenanjung Korea,” kata Kim Yo Jong.

    Kementerian Pertahanan Korsel, dalam tanggapannya, menyebut pernyataan Kim Yo Jong “tidak lebih dari sebuah alasan yang dimaksudkan untuk membenarkan pengembangan rudal nuklirnya dan menciptakan dalih untuk melakukan provokasi”.

    “Ambisi nuklir Korea Utara tidak akan pernah bisa ditoleransi, dan satu-satunya jalan untuk kelangsungan hidup mereka adalah dengan meninggalkan obsesi dan khayalan mereka mengenai senjata nuklir,” sebut Kementerian Pertahanan Korsel.

    Kim Yo Jong mengakhiri pernyataannya dengan ancaman untuk “memperbarui rekor” dalam uji coba rudal berkemampuan nuklir dan teknologi serupa lainnya.

    “Jika AS terus memperbarui rekornya dalam unjuk kekuatan militer anti-DPRK, DPRK tentu saja akan terdorong untuk memperbarui rekornya dalam melakukan pencegahan strategis,” cetus Kim Yo Jong.

    Dia menyebut AS dan sekutu-sekutunya sebagai “akar penyebab meningkatnya ketegangan” di kawasan, dan menegaskan Korut “mengutuk keras tindakan sembrono dan tindakan pamer kekuatan” dari Washington.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uji Coba Rudal, Kim Jong Un Perintahkan Kesiapan Nuklir!

    Uji Coba Rudal, Kim Jong Un Perintahkan Kesiapan Nuklir!

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memerintahkan kesiapan penuh untuk menggunakan kemampuan serangan nuklir. Perintah ini disampaikan saat Kim Jong Un mengawasi uji coba peluncuran rudal jelajah strategis pekan ini.

    Kesiapan untuk menggunakan kemampuan serangan nuklir dinilai akan menjamin pertahanan paling efektif bagi Korut.

    Laporan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir Reuters, Jumat (28/2/2025), menyebut uji coba rudal itu dimaksudkan untuk memperingatkan “musuh-musuh, yang secara serius melanggar lingkungan keamanan (negara) dan mendorong serta meningkatkan lingkungan konfrontasi”.

    Menurut KCNA, uji coba itu juga dirancang untuk menunjukkan “kesiapan berbagai cara operasi nuklir”.

    “Apa yang dijamin oleh kemampuan menyerang yang kuat adalah kemampuan pencegahan dan pertahanan yang paling sempurna,” ucap Kim Jong Un saat mengawasi uji coba rudal itu, seperti dikutip KCNA.

    “Merupakan misi dan tugas yang bertanggung jawab dari angkatan bersenjata nuklir DPRK untuk secara permanen mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional dengan perisai nuklir yang dapat diandalkan dengan meningkatkan kesiapan tempur dengan kekuatan nuklir dan kesiapan penuh untuk penggunaannya,” imbuh Kim Jong Un.

    DPRK merupakan kependekan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Rudal mengudara saat Korut menggelar uji coba peluncuran rudal jelajah strategis Foto: KCNA via REUTERS Purchase Licensing Rights

    KCNA melaporkan uji coba rudal itu digelar pada Rabu (26/2) waktu setempat, dengan lokasi di atas laut lepas pantai barat Semenanjung Korea.

    Militer Korea Selatan (Korsel) mengatakan pada Jumat (28/2) bahwa pihaknya mendeteksi tanda-tanda persiapan peluncuran rudal pada Rabu (26/2) waktu setempat, dan melacak sejumlah rudal di atas lautan setelah peluncuran dilakukan pada pukul 08.00 waktu setempat.

    Korut melakukan pengembangan rudal jelajah strategis selama beberapa tahun terakhir, yang dimaksudkan untuk mengirimkan hulu ledak nuklir.

    Jenis rudal ini cenderung kurang menimbulkan kekhawatiran dan kecaman dari komunitas internasional, dibandingkan rudal balistik karena rudal tersebut tidak secara resmi dilarang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dewan Keamanan PBB telah melarang Pyongyang mengembangkan rudal balistik dan senjata nuklir, dan menjatuhkan rentetan sanksi atas pelanggaran terhadap resolusi itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kim Jong Un Diam-Diam Kembali Kirim 10.000 Tentara Tambahan ke Rusia Untuk Gempur Ukraina – Halaman all

    Kim Jong Un Diam-Diam Kembali Kirim 10.000 Tentara Tambahan ke Rusia Untuk Gempur Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un kembali kepergok mengirimkan 10.000 tentara tambahan ke Rusia untuk membantu pasukan Putin melawan Ukraina.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Badan Intelijen Korea Selatan, Badan Intelijen Nasional (National Intelligence Service/NIS), Kamis (27/2/2025).

    NIS tak mengungkap berapa jumlah tentara yang dikirim Korut ke Rusia selama bulan Februari ini.

    Namun menurut informasi yang beredar menyebutkan, lebih dari 10 ribu tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia tepatnya ke wilayah Kursk sejak tahun lalu.

    Adapun para pasukan Korsel itu diberangkatkan menuju Kursk dengan menggunakan kapal kargo dan pesawat militer Rusia.

    “Pasukan Korea Utara dikerahkan kembali ke garis depan Kursk pada awal Februari setelah jeda sekitar satu bulan,” jelas laporan NIS mengutip dari The Korea Herald.

    “Jumlah pastinya masih dikaji, tetapi ada penambahan pengerahan,” imbuh badan tersebut.

    Sebelum isu ini mencuat, pada awal Januari lalu pasukan Korut yang dikerahkan Rusia sempat absen dari garis depan Kursk, tempat mereka terlibat aktif dalam pertempuran.

    Laporan dari Ukraina menunjukkan bahwa pasukan Korea Utara tengah berjuang untuk mempertahankan posisi mereka.

    Ini lantaran sebanyak 4.000 pasukan dilaporkan tewas di medan pertempuran, selain lonjakan korban tewas para pasukan yang berada di Kursk juga mengeluhkan kesulitan logistik.

    Alasan ini yang membuat Pyongyang harus menarik pasukannya dari medan pertempuran Kursk.

    Tentara Korut Diiming-Imingi Gaji Rp 31 Juta Per Bulan

    Rusia diketahui menjanjikan bayaran sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 31 Juta per bulan bagi tentara Korea Utara (Korut) yang bersedia untuk ditugaskan ke Kursk garda depan konflik Rusia dan Ukraina.

    Jumlah gaji yang dibayarkan oleh Moskow menunjukkan peningkatan fantastis hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan gaji sebelumnya.

    Di mana pada bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan bahwa gaji rata-rata untuk personel militer Korut hanya berkisar antara 100 dan 300 won.

    Namun demi memikat prajurit Korut agar mau bergabung ke garda depan konflik Rusia, Presiden Vladimir Putin mulai menaikkan gaji para tentara bayaran asal Korut.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, atau NIS, mencatat sejauh ini lebih dari 3.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia.

    Jumlah tersebut diperkirakan bertambah, mencapai 10.000 prajurit pada bulan Desember 2024.

    Alasan Korut Kirim Pasukan ke Rusia

    Namun tak berselang lama Korut kembali mengirim pasukannya ke Rusia.

    Selain mengirim pasukan, hubungan ini juga mencakup pertukaran teknologi militer dan senjata.

    Beberapa laporan menyebutkan bahwa Korea Utara mungkin mengirim amunisi atau peralatan militer lainnya ke Rusia sebagai imbalan atas bantuan teknologi atau senjata canggih dari Rusia.

    Kim Jong Un mungkin melihat perang Rusia-Ukraina sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Asia dan dunia dengan mendekatkan diri kepada Rusia.

    Melalui aliansi ini, Korea Utara bisa mendapatkan keuntungan lebih dalam hal sumber daya, teknologi, dan pengaruh politik di kawasan.

    Dengan mengirim pasukan ke Rusia, Kim Jong Un juga menunjukkan bahwa Korea Utara tetap berperan aktif dalam geopolitik dunia meskipun berada di bawah sanksi dan tekanan internasional.

    Ini memberikan pesan kepada negara-negara besar lainnya bahwa Korea Utara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan global, meskipun dalam keterbatasan.

    Lebih dari itu, dengan mengirim pasukan ke Rusia hal tersebut dapat memperkuat hubungan dengan Rusia, sebagai langkah strategis dalam menghadapi tekanan internasional, terutama dari negara-negara Barat yang memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kim Jong Un Bertekad Bangun Tentara Modern Korut yang Siap Perang

    Kim Jong Un Bertekad Bangun Tentara Modern Korut yang Siap Perang

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menyerukan untuk membangun tentara yang kuat dan modern untuk menghadapi perang apa pun. Kim Jong Un mendesak agar akademi militer mengintensifkan pendidikan yang fokus pada latihan sehingga tentara mempelajari “pengalaman nyata” untuk perang.

    Seruan ini, seperti dilansir Reuters, Rabu (26/2/2025), dilontarkan Kim Jong Un saat berkunjung ke akademi militer Korut, Akademi Militer Kang Kon, pekan ini. Hal ini disampaikan setelah Korut mengirimkan ribuan tentaranya ke Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina.

    Pekan ini, Kim Jong Un juga mengunjungi Universitas Politik Kim Il Sung, institusi pelatihan kader elite lainnya. Dalam kunjungan tersebut, pemimpin negeri komunis itu menyerukan kesetiaan dan pengorbanan militer.

    Badan intelijen Korea Selatan (Korsel) menyebut inspeksi unit militer yang dilakukan Kim Jong Un sebelumnya dan pelatihan yang digelar Korut mungkin merupakan bagian dari persiapan pengiriman tentara tambahan ke Rusia.

    Dalam kunjungan terbarunya ke akademi militer Korut, menurut kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), Kim Jong Un sempat mengkritik manajemen dan operasional fasilitas pendidikan yang buruk.

    Kim Jong Un menyebut akademi militer itu gagal memenuhi keinginan partai berkuasa untuk “modernitas dan karakter maju” dalam pembangunan tentara yang kuat untuk Korut.

    Tonton juga Video: Bertemu Menhan Belousov, Kim Jong Un ‘Bersumpah’ Korut Selalu Dukung Rusia

    Menurut KCNA dalam laporannya, Kim Jong Un menetapkan tugas untuk memperbarui fasilitas dan mengintensifkan pendidikan yang fokus pada latihan sehingga para siswa akademi militer akan belajar tentang “pengalaman nyata peperangan modern”, juga bisa menguasai senjata dan peralatan teknis canggih.

    “Situasi internasional saat ini, di mana sifat agresif dan suka berperang dari kaum imperialis diungkapkan secara terbuka dalam sejarah dan perang serta pertumpahan darah menjadi hal yang biasa, sehingga memerlukan angkatan bersenjata… untuk menghadapi perang dengan sempurna,” cetus Kim Jong Un.

    Para pejabat Seoul beberapa waktu terakhir memperingatkan bahwa Pyongyang mendapatkan manfaat dari langkahnya memasok senjata dan pasukan untuk berperang di Rusia, dengan memperoleh pengalaman dan wawasan dari beroperasi di medan perang modern.

    Ukraina mengatakan bahwa pasukan Korut mengalami banyak korban jiwa di Rusia, dengan lebih dari 3.000 tentaranya tewas atau luka-luka pada awal Januari tahun ini.

    Tonton juga Video: Bertemu Menhan Belousov, Kim Jong Un ‘Bersumpah’ Korut Selalu Dukung Rusia

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pilu Warga Korut Bertahun-tahun Kerja Paksa di Kapal China

    Pilu Warga Korut Bertahun-tahun Kerja Paksa di Kapal China

    Pyongyang –

    Laporan terbaru menyebut sejumlah warga Korea Utara (Korut) bertahun-tahun menjalani kerja paksa di kapal-kapal penangkap ikan berbendera China, tanpa menyentuh daratan selama satu dekade. Warga Korut juga disebut menghadapi penganiayaan verbal dan fisik serta mengalami kondisi yang keras.

    Environmental Justice Foundation (EJF) yang berbasis di London, Inggris, seperti dilansir AFP, Senin (24/2/2024), menuduh adanya pelanggaran luas terhadap para pekerja Korut di laut, yang juga merupakan pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang dijeratkan terhadap Pyongyang.

    “Warga Korea Utara yang berada di kapal tersebut dipaksa bekerja selama 10 tahun di laut — dalam beberapa kasus tanpa pernah menginjakkan kaki di daratan,” sebut laporan EJF tersebut.

    “Hal ini merupakan kerja paksa dalam skala yang jauh melebihi apa yang terjadi dalam industri perikanan global yang sudah penuh dengan penganiayaan,” imbuh laporan tersebut.

    Laporan EJF ini didasarkan pada wawancara dengan lebih dari selusin awak kapal asal Indonesia dan Filipina yang pernah bekerja di kapal-kapal pencari tuna berbendera China di Samudra Hindia antara tahun 2019 hingga tahun 2024.

    “Mereka tidak berkomunikasi dengan istri mereka atau orang lain saat berada di laut karena mereka tidak diperbolehkan membawa telepon seluler,” tutur salah satu awak kapal yang dikutip EJF dalam laporannya.

    Beberapa awak kapal lainnya mengatakan bahwa sejumlah warga Korut telah bekerja di kapal tersebut selama “tujuh tahun, atau delapan tahun”, dan warga-warga Korut itu “tidak diberi izin untuk pulang oleh pemerintah mereka”.

    Laporan EJF itu juga menyebut bahwa kapal-kapal yang membawa warga Korut terlibat dalam penangkapan perburuan sirip hiu dan penangkapan hewan laut besar, seperti lumba-lumba, dan berpotensi memasok pasar-pasar di Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Taiwan.

    “Dampak dari situasi ini terasa di seluruh dunia: ikan yang ditangkap oleh tenaga kerja ilegal ini mencapai pasar makanan laut di seluruh dunia,” sebut CEO dan pendiri EJF, Steve Trent, dalam pernyataannya.

    “China menanggung beban terberat, namun ketika produk-produk yang tercemar oleh perbudakan modern berakhir di piring kita, jelas bahwa negara-negara pemegang bendera asal kapal itu dan regulatornya harus mengambil tanggung jawab penuh,” tegasnya.

    Saat dimintai tanggapan, otoritas China mengatakan pihaknya “tidak mengetahui” mengenai kasus spesifik tersebut.

    “China selalu mengharuskan aktivitas penangkapan ikan di lepas pantainya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, serta ketentuan hukum internasional yang relevan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

    “Kerja sama antara China dan Korea Utara dilakukan sesuai dengan kerangka hukum internasional,” sebut Lin.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korea Utara Tolak Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Kedaulatan Tidak Bisa Jadi Bahan Negosiasi – Halaman all

    Korea Utara Tolak Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Kedaulatan Tidak Bisa Jadi Bahan Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korea Utara menolak dengan tegas usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.

    Usulan tersebut dianggap sebagai bentuk “pengusiran paksa warga Gaza”, menurut laporan dari Anadolu.

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, Pyongyang menegaskan kedaulatan nasional tidak bisa menjadi bahan negosiasi, apalagi dengan Amerika Serikat.

    “Pada saat darah dan air mata masih tertumpah di Jalur Gaza dan kekhawatiran tumbuh di dalam dan luar negeri tentang keadaan yang rapuh ini, dunia dikejutkan oleh retorika keterlaluan yang menginjak-injak harapan Palestina akan perdamaian dan kehidupan yang stabil di kawasan tersebut,” ungkap Korea Utara.

    Kekhawatiran mengenai kondisi Gaza semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Usulan Trump dipandang sebagai tindakan yang menghancurkan harapan rakyat Palestina akan perdamaian, dianggap sangat tidak dapat diterima.

    KCNA juga mengkritik retorika keras tersebut yang dianggap merusak harapan rakyat Gaza untuk kehidupan yang lebih stabil.

    Selain itu, Korea Utara menilai usulan Trump sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, Middle East Monitor melaporkan.

    Hal ini tidak hanya menghambat upaya penyelesaian solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, tetapi juga dianggap sebagai tindakan sembrono yang sama sekali tidak bisa diterima oleh dunia internasional.

    Meski tidak secara langsung menyebut nama Trump, KCNA mengecam kebijakan Washington yang dinilai mendukung “kekejaman tidak manusiawi” Israel, dengan mengutip pembelaan AS terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri dan penyediaan teknologi senjata canggih yang digunakan oleh Israel.

    Usulan Trump ini pertama kali disampaikan pada 4 Februari, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Trump menyatakan AS berencana untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

    Ia menggambarkan rencananya sebagai suatu “pembangunan kembali luar biasa” yang dapat mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Usulan tersebut langsung mendapatkan penolakan luas, tidak hanya dari Palestina, tetapi juga dari banyak negara Arab dan masyarakat internasional, termasuk negara-negara besar seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.

    Bahkan, banyak pihak menilai rencana ini sebagai bentuk penindasan terhadap warga Palestina yang sudah lama menderita akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Vatikan Tolak Relokasi Warga Gaza

    Menteri Luar Negeri Vatikan Pietro Parolin menjelaskan bahwa penduduk Palestina harus tetap berada di tanah mereka.

    “Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi,” katanya, seperti dikutip dari kantor berita ANSA.

    Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Italia pada Kamis (13/2/2025).

    Parolin menambahkan memindahkan warga Palestina akan menciptakan ketegangan regional dan dianggap tidak masuk akal.

    Parolin juga mencatat bahwa negara-negara tetangga, termasuk Yordania, menolak usulan Trump tersebut.

    Paus Fransiskus juga turut bersuara mengenai isu ini.

    Ia mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran yang tidak berdokumen di Amerika Serikat.

    Dia menekankan pentingnya martabat manusia, mengatakan bahwa memulangkan orang-orang yang melarikan diri dari negara mereka dalam keadaan sulit adalah tindakan yang merusak martabat para migran.

    Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi pernyataan Paus dengan mengharapkan agar pemimpin gereja tersebut tetap berpegang pada nilai-nilai Gereja Katolik.

    Ia berharap agar masalah penegakan hukum perbatasan diserahkan kepada timnya.

    Prancis Tolak Relokasi Warga Gaza

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak usulan pengusiran warga Palestina dari Gaza.

    Macron menegaskan bahwa pengusiran hingga dua juta warga Palestina dari Gaza, seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidaklah tepat.

    Ia menyatakan, “Bagi saya, solusi di Gaza bukanlah solusi real estat. Ini adalah solusi politik.”

    Pernyataan ini menggambarkan keyakinan Macron bahwa masalah yang dihadapi di Gaza harus diselesaikan melalui pendekatan politik yang komprehensif, bukan dengan pemindahan paksa penduduk.

    Macron mengaitkan usulan Trump untuk membeli Greenland—wilayah otonomi di dalam Kerajaan Denmark—dengan apa yang ia sebut sebagai “ketidakpastian strategis ekstrem” yang sedang dialami dunia saat ini.

    Usulan tersebut, menurut Macron, mencerminkan sikap yang tidak bijaksana dan berbahaya dalam menangani isu-isu geopolitik.

    China Tolak Relokasi Warga Gaza

    Sebelumnya, Beijing telah menegaskan penentangannya terhadap rencana Trump yang ingin memindahkan warga Gaza ke tempat lain.

    Penolakan tegas ini disampaikan oleh pemerintah China dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (5/2/2025).

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan Gaza adalah wilayah Palestina dan merupakan bagian integral dari negara Palestina.

    China menyatakan mereka dengan tegas menolak setiap upaya pemindahan paksa warga Gaza.

    “Gaza adalah milik Palestina dan bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan,” ujar Guo Jiakun, menanggapi pertanyaan tentang rencana Trump yang mengusulkan relokasi penduduk Gaza.

    China lebih lanjut menekankan bahwa pemerintah Palestina memiliki hak penuh untuk mengatur wilayah mereka tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

    Beijing menganggap bahwa pemindahan paksa warga Gaza bertentangan dengan prinsip dasar mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

    Sebelumnya, penolakan telah disuarakan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

    Jian mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

    “Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu (5/2/2025), dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuhnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan! Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan!

    Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan! Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan!

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) turut mengecam rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warganya ke negara-negara lainnya. Pyongyang menyebut gagasan Trump itu menggelikan dan menuduh AS melakukan pemerasan.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), dalam laporannya seperti dilansir Reuters, Rabu (12/2/2024), menyebut harapan tipis warga Palestina untuk keselamatan dan perdamaian dihancurkan oleh gagasan tersebut, namun tanpa secara langsung menyebut nama Trump.

    “Dunia kini mendidih seperti panci bubur karena deklarasi mengejutkan AS,” sebut KCNA dalam laporannya.

    Komentar media pemerintah Korut itu mengomentari gagasan mengejutkan Trump bahwa AS akan merelokasi penduduk Gaza dan membangun kembali secara ekonomi wilayah Palestina yang hancur akibat perang itu.

    Komentar KCNA itu juga mengkritik pemerintahan Trump atas seruan untuk mengambil alih Terusan Panama dan Greenland, serta keputusannya mengubah nama “Teluk Meksiko” menjadi “Teluk Amerika”.

    “AS seharusnya bangun dari khayalan anakronistiknya dan segera berhenti melanggar martabat dan kedaulatan negara-negara lainnya dan rakyatnya,” sebut laporan KCNA, yang menyebut AS sebagai “pelaku pemerasan”.

    Trump, pada masa jabatan pertamanya, melakukan pertemuan puncak dengan pemimpin Korut Kim Jong Un dan membanggakan hubungan mereka. Baru-baru ini, Trump mengatakan dirinya akan melakukan kontak kembali dengan Kim Jong Un.

    Namun sejauh ini, media pemerintah Pyongyang tidak mengomentari masa jabatan kedua Trump dan terus mengecam apa yang mereka pandang sebagai ancaman keamanan besar yang ditimbulkan oleh Washington dan sekutu-sekutunya.

    Korut, yang sering menentang pandangan Barat mengenai isu-isu internasional, telah secara blak-blakan mengomentari situasi Gaza, menyalahkan Israel atas pertumpahan darah yang terjadi, dan menyebut AS sebagai “komplotan” Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kapal Selam Nuklir AS Berlabuh di Korsel, Korut Ancam Lakukan Ini! Kapal Selam Nuklir AS Berlabuh di Korsel, Korut Ancam Lakukan Ini!

    Kapal Selam Nuklir AS Berlabuh di Korsel, Korut Ancam Lakukan Ini! Kapal Selam Nuklir AS Berlabuh di Korsel, Korut Ancam Lakukan Ini!

    Pyongyang –

    Kementerian Pertahanan Korea Utara (Korut) mengecam kehadiran kapal selam nuklir Amerika Serikat (AS) di pelabuhan Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebutnya sebagai ancaman keamanan besar.

    Korut juga mengancam bahwa pasukan militernya siap untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Korut, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/2/2025), menyebut kehadiran kapal selam nuklir AS di area Semenanjung Korea sebagai “ekspresi jelas dari histeria AS yang selalu melakukan konfrontasi” terhadap Korut.

    “Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan militer AS yang berbahaya yang dapat memicu konfrontasi militer akut di wilayah sekitar Semenanjung Korea hingga konflik angkatan bersenjata yang sebenarnya,” sebut juru bicara Kementerian Pertahanan Korut seperti dikutip kantor berita Korean Central News Agency (KCNA).

    Angkatan Bersenjata Korut, sebut juru bicara tersebut, akan “tanpa ragu-ragu menggunakan hak sah untuk menghukum para provokator”.

    Kapal selam serangan cepat AS, Alexandria, berlabuh di Busan, Korsel, untuk mengisi kembali perbekalan dan memberikan waktu istirahat kepada para awaknya. Laporan itu disampaikan oleh media lokal Korsel yang mengutip Angkatan Laut Korsel.

    Pihak Kementerian Pertahanan Korsel belum memberikan tanggapan atas kecaman Korut itu.

    Menurut Angkatan Laut AS, kapal selam bertenaga nuklir itu merupakan bagian dari Armada Pasifik AS yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Tomahawk.

    Korut secara rutin mengkritik kehadiran aset-aset militer AS dan latihan gabungan militer AS-Korsel. Pada Minggu (9/2) kemarin, Pyongyang memperingatkan soal “konsekuensi yang tidak diinginkan” dengan mengkritik rentetan latihan gabungan tersebut.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Korut tidak menyebut soal latihan tembak yang dilakukan oleh Korsel dan AS di sebuah lapangan tembak yang terletak di selatan perbatasan militer kedua Korea sejak pekan lalu.

    Pyongyang meningkatkan retorika agresif sejak Presiden AS Donald Trump menjabat kembali bulan lalu, meskipun Trump mengakui dirinya akan menghubungi pemimpin Korut Kim Jong Un untuk berdialog langsung.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu