kab/kota: Pyongyang

  • Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Video: Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Video Derita Warga Tangsel: Rumah Hampir Terkubur Gunung Sampah

    1,668 Views |

    Minggu, 14 Des 2025 10:21 WIB

    Kim Jong Un bersedih ketika menyambut kepulangan prajurit militer Korea Utara yang gugur di perang Rusia-Ukraina. Upacara militer besar-besaran pun digelar di Pyongyang.

    Diketahui Korea Utara telah mengirimkan 14.000 tentara untuk membantu Rusia. Dari jumlah tersebut, sudah ada 6.000 tentara Korea Utara yang gugur.

    Cariss Nayla/Ashri Fathan – 20DETIK

  • Kim Jong Un Bersumpah Berantas Pejabat Korut yang Jahat-Tidak Aktif

    Kim Jong Un Bersumpah Berantas Pejabat Korut yang Jahat-Tidak Aktif

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un bersumpah untuk memberantas “praktik jahat” di kalangan pejabat di negara tersebut. Dia juga menegur sikap kerja beberapa pejabat Korut yang disebutnya “tidak aktif” dan “tidak bertanggung jawab”.

    Teguran itu, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), disampaikan Kim Jong Un saat berbicara dalam rapat komite pusat Partai Buruh Korea, partai yang berkuasa di Korut, yang digelar selama tiga hari di Pyongyang pada pekan ini. Rapat besar itu dihadiri para petinggi partai penguasa Korut.

    Pertemuan itu membahas isu-isu kebijakan utama serta rencana untuk kongres partai penguasa yang akan datang — kongres partai pertama dalam lima tahun terakhir di Korut. Diperkirakan kongres Partai Buruh Korea itu akan digelar bulan depan.

    Saat menutup rapat besar itu pada Kamis (11/12), menurut laporan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), Kim Jong Un mengecam “sudut pandang ideologis yang keliru dan sikap kerja yang tidak aktif dan tidak bertanggung jawab” dari beberapa pejabat Korut.

    Kim Jong Un menyerukan kepada para pejabat Korut untuk memiliki “keyakinan dan keberanian yang besar untuk masa depan perjuangan dan tujuan kita”.

    Tidak hanya itu, pemimpin tertinggi Korut ini juga “menegaskan bahwa praktik jahat harus dikoreksi”.

    KCNA tidak memberikan rincian spesifik soal “kekurangan dan praktik jahat” yang dimaksud Kim Jong Un itu.

    Namun laporan KCNA menyebut bahwa partai berkuasa di Korut telah mengungkap banyak “penyimpangan” disiplin — istilah lebih halus untuk praktik korupsi — beberapa waktu terakhir.

    Kim Jong Un juga melontarkan pujian kepada tentara-tentara Korut yang bertempur bersama militer Rusia dalam melawan Ukraina. Menurut perkiraan Korea Selatan (Korsel) — negara tetangga Korut, sedikitnya 600 tentara tewas dan ribuan tentara lainnya mengalami luka-luka dalam perang itu.

    “Kinerja mereka menunjukkan kepada dunia mengenai prestise yang dimiliki tentara dan negara kita sebagai tentara yang selalu menang dan menjadi pelindung sejati keadilan internasional,” kata Kim Jong Un dalam pujiannya.

    Para analis mengatakan bahwa Pyongyang menerima bantuan keuangan, teknologi militer, serta pasokan makanan dan energi dari Moskow sebagai imbalan atas pengiriman pasukan.

    Kim Jong Un, dalam pernyataannya, juga memuji upaya tahun ini dalam “memodernisasi” pertahanan negara untuk menghadapi “perubahan geopolitik dan teknologi global” yang besar.

    Rapat komite pusat Partai Buruh Korea dimulai pada Selasa (9/12) waktu setempat, hari yang sama ketika Korut menembakkan salvo artileri dari sistem peluncur roket multiple, yang menurut para analis dapat menjangkau wilayah Korsel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Jakarta

    Dua anak Ukraina disebut-sebut dikirim ke sebuah kamp untuk anak-anak elite Korea Utara. Kedua anak itu dipandang sejumlah analis sebagai pion dalam perang propaganda yang dijalankan Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, seorang aktivis HAM mengatakan kedua anak tersebut adalah korban kejahatan perang.

    Pemindahan keduanya terungkap dalam kesaksian di hadapan subkomite Kongres AS pada 3 Desember yang disampaikan Kateryna Rashevska, pakar hukum dari Regional Center for Human Rights (RCHR) Ukraina.

    Kedua anak tersebut adalah Misha, 12 tahun, dari wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, dan Liza, 16 tahun, dari Simferopol, ibu kota Krimea. Mereka termasuk di antara lebih dari 19.500 anak Ukraina yang menurut Kyiv ‘diculik’ dari wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia.

    Sebagian besar dari 165 kamp anak yang didokumentasikan RCHR berada di Rusia dan Belarus. Namun, kedua negara tampak mempererat hubungan mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Sebagai bagian dari persekutuan baru antara kedua negara, Korea Utara memasok amunisi dan pasukan untuk perang di Ukraina, sementara Rusia membalas dengan bantuan pangan, bahan bakar dan teknologi militer.

    Aktivis HAM kecam langkah ‘propaganda’

    Rashevska mengatakan kepada DW bahwa kedua anak yang sempat tinggal di Songdowon International Children’s Camp, dekat kota pelabuhan Wonsan di Korea Utara, kemudian dipulangkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Mereka menggunakan anak-anak kami untuk membangun kemitraan strategis dengan negara yang oleh AS ditetapkan sebagai sponsor terorisme, dan pada kenyataannya, ikut dalam kejahatan agresi terhadap tanah air anak-anak ini, terhadap Ukraina. Itu sama sekali tidak bisa diterima.”

    Kamp Songdowon yang dibangun pada 1960 awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak dari negara-negara blok Komunis, dengan fasilitas seperti taman air, pantai, lapangan sepak bola, gimnasium, akuarium dan berbagai kegiatan, serta asrama di dalam kompleks.

    Setelah Uni Soviet runtuh, kamp ini bergeser menjadi tempat menginap anak-anak pejabat tinggi Korea Utara. Sejak hubungan Moskow dan Pyongyang kembali menghangat, kamp ini juga menerima anak-anak dari luar negeri.

    Kamp menanamkan propaganda sejak dini

    “Bentuknya sedikit mirip seperti kamp pramuka, tetapi dengan keluarga Kim sebagai pusatnya,” kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University kampus Seoul, yang pernah mengunjungi fasilitas itu pada 2013.

    “Bagi anak-anak Korea Utara, kamp ini hampir seperti ritus kedewasaan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas rekreasi, tetapi semua itu dibarengi porsi besar propaganda dan indoktrinasi. Ada poster, papan informasi dan slogan yang menyerang imperialisme.”

    “Tetapi, yang menarik adalah bagaimana Korea Utara dan Rusia kini semakin sering bekerja sama, termasuk mengatur kunjungan wisatawan, pebisnis, dan kini pelajar,” tambahnya.

    Pinkston menilai dua anak Ukraina yang dikirim ke Korea Utara mungkin bagian dari percobaan untuk melihat dampak indoktrinasi yang dibungkus sebagai ‘penghargaan’ atas perilaku baik mereka.

    “Ini semua bagian dari proses ‘Russifikasi’ terhadap anak-anak ini dan saya memperkirakan kunjungan serupa bisa bertambah ke depannya,” katanya.

    Analis lain melihatnya hanya sebagai propaganda. Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional asal Rusia di Kookmin University, Seoul, menyebut kunjungan itu sebagai “manipulasi yang sangat terang-terangan.”

    Apa pun motif Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rashevska menegaskan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak Ukraina.

    ‘Perlakuan tidak manusiawi’

    “Bagi rezim Kim Jong Un, ini adalah cara yang lebih halus dan dapat diterima publik untuk memperdalam ‘kemitraan strategis’ dengan Rusia melalui ‘diplomasi anak’,” katanya.

    “Bagi Rusia, langkah ini efektif karena anak-anak dibawa ke negara yang kondisi hak asasi manusianya bahkan lebih buruk daripada Rusia. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada kemungkinan tetap menjalin kontak setelah pulang.”

    “Bahkan jika hanya satu anak yang terdampak. Bahkan jika hanya dua anak yang terdampak. Karena mereka adalah anak-anak kami. Anak bukan angka statistik. Anak bukan alat untuk mengguncang opini publik,” kata Rashevska.

    “Anak adalah masa depan kita. Dan masa depan itu seharusnya milik kita, tetapi telah dicuri. Itu perlu disuarakan.”

    Desakan pengembalian anak-anak Ukraina

    Majelis Umum PBB pekan lalu menyerukan pengembalian segera dan tanpa syarat anak-anak Ukraina yang “dipindahkan secara paksa” ke Rusia.

    Majelis mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menuntut “Federasi Rusia menjamin pemulangan segera, aman dan tanpa syarat semua anak Ukraina yang telah dipindahkan atau dideportasi secara paksa.”

    Resolusi itu juga mendesak Moskow untuk menghentikan tanpa penundaan praktik pemindahan paksa, deportasi, pemisahan dari keluarga dan wali, perubahan status pribadi termasuk melalui kewarganegaraan, adopsi, atau penempatan di keluarga asuh, serta indoktrinasi terhadap anak-anak Ukraina.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan resolusi tersebut memuat tuduhan yang mereka nilai berlebihan terhadap Rusia dengan menuduhnya mendeportasi anak-anak Ukraina, berbicara tentang ‘adopsi paksa’ dan upaya menghapus identitas mereka.

    “Rusia kembali menegaskan bahwa tuduhan deportasi anak-anak Ukraina tidak berdasar dan menyesatkan,” menurut pernyataan kementerian itu.

    “Ini sepenuhnya soal mengevakuasi anak-anak dari zona pertempuran ketika nyawa mereka terancam.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan Bilateral di Moskow Hari ini

    Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan Bilateral di Moskow Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow, Rusia pada hari ini, Rabu (10/12/2025).

    Pertemuan tersebut akan berlangsung dalam rangka kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Rusia.

    Menurut keterangan resmi dari laman resmi Kremlin, pembicaraan antara kedua pemimpin akan berfokus pada penguatan dan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia.

    Selain isu bilateral, kedua presiden juga akan membahas sejumlah persoalan internasional dan regional yang saat ini menjadi perhatian bersama. 

    Penasihat Kremlin, Yury Ushakov, menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo bersifat murni kunjungan kerja. 

    Dia menyebut pertemuan ini sebagai momentum bagi kedua kepala negara untuk “menyinkronkan arloji” mengingat kerja sama Rusia dan Indonesia yang makin menguat.

    “Isu-isu pengembangan lebih lanjut dari kemitraan strategis Rusia–Indonesia, serta masalah-masalah internasional dan regional masa kini, akan menjadi agenda pembahasan,” ujarnya. 

    Pertemuan ini menjadi lanjutan dari kunjungan resmi Prabowo ke Rusia pada Juni lalu, ketika ia diterima Putin di St. Petersburg dan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Rusia menandatangani deklarasi kemitraan strategis bilateral—status hubungan yang sebelumnya telah dimiliki Moskow dengan Beijing, Pyongyang, dan Teheran.

    Selain itu, pada kunjungan sebelumnya, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk bergabung dalam proyek-proyek lepas pantai di Indonesia serta memperluas pasokan hidrokarbon ke Jakarta.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi arah hubungan kedua negara, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

    Sebelumnya, Kepala negara baru saja bertolak ke Pakistan pada 8—9 Desember 2025 untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, perdagangan, hingga politik luar negeri.

    Indonesia dan Pakistan sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui pertukaran nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di sejumlah sektor.

    Pertukaran dokumen tersebut berlangsung di kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Pakistan di Islamabad pada Selasa (9/12/2025) dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan PM Pakistan Shehbaz Sharif.

    “Hari ini kita telah mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Kita telah mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang dan kita telah membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,” ucap Prabowo.

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden Korsel Berniat Minta Maaf ke Korut soal Selebaran Propaganda dan Drone Pendahulunya

    Presiden Korsel Berniat Minta Maaf ke Korut soal Selebaran Propaganda dan Drone Pendahulunya

    JAKARTA – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mempertimbangkan kemungkinan permintaan maaf kepada Korea Utara atas kecurigaan pendahulunya sengaja berupaya meningkatkan ketegangan militer antara kedua negara dalam persiapan untuk deklarasi darurat militer singkatnya pada Desember 2024.

    Berbicara kepada wartawan pada peringatan satu tahun perebutan kekuasaan yang gagal oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol, Lee menekankan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

    Namun, ketika ditanya tentang penahanan beberapa warga negara Korea Selatan selama bertahun-tahun oleh Korea Utara, Lee mengatakan ia tidak mengetahui masalah tersebut, yang menuai kritik dari keluarga yang menuntut agar mereka dipulangkan dengan selamat.

    Seorang jaksa khusus pada bulan lalu mendakwa Yoon dan dua pejabat tinggi pertahanannya atas tuduhan bahwa ia memerintahkan penerbangan pesawat nirawak/drone di atas Korea Utara untuk memicu ketegangan.

    Media Korea Selatan juga melaporkan pada Senin, militer Korea Selatan di bawah kepemimpinan Yoon menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran propaganda melintasi perbatasan.

    Lee mempertimbangkan permintaan maaf kepada Korea Utara

    Meskipun tuduhan drone dan penyebaran selebaran belum terbukti di pengadilan, Lee tetap mengatakan ia secara pribadi ingin meminta maaf kepada Korea Utara.

    “Saya rasa kita perlu meminta maaf, tetapi saya belum bisa mengatakannya karena saya khawatir itu dapat digunakan untuk mencemarkan nama baik (saya) sebagai pro-Korea Utara atau memicu pertikaian ideologis politik” di Korea Selatan, kata Lee dilansir Associated Press, Rabu, 3 Desember.

    “Hanya itu yang akan saya katakan untuk saat ini,” sambungnya.

    Korea Utara secara terbuka menuduh pemerintahan Yoon menerbangkan drone di atas Pyongyang untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-Korea Utara tiga kali pada Oktober 2024. Militer Korea Selatan menolak untuk mengonfirmasi klaim tersebut, dan pengakuan publik apa pun atas aktivitas pengintaian di Korea Utara akan sangat tidak lazim.

    Sejak menjabat pada bulan Juni, Lee telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk meredakan ketegangan antar-Korea, termasuk mematikan pengeras suara garis depan yang menyiarkan berita K-pop dan dunia, serta melarang aktivis menerbangkan balon yang membawa selebaran propaganda melintasi perbatasan.

    Korea Utara sejauh ini mengabaikan ajakan Lee, dengan pemimpin Kim Jong Un menyatakan pemerintahnya tidak tertarik untuk berdialog dengan Seoul.

  • Situasi dengan Korut Sangat Berbahaya, Bisa Bentrok Kapan Saja!

    Situasi dengan Korut Sangat Berbahaya, Bisa Bentrok Kapan Saja!

    Seoul

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyebut negaranya dan Korea Utara (Korut) berada dalam “situasi yang sangat berbahaya”, di mana bentrokan tak disengaja dapat terjadi kapan saja. Lee mengatakan bahwa sangat penting bagi Seoul untuk melibatkan Pyongyang dalam dialog.

    Lee dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Yonhap News dan dilansir Reuters, Senin (24/11/2025), mengatakan bahwa Korut menolak untuk menjawab seruan Korsel untuk menjalin kontak.

    Dia mengungkapkan bahwa Pyongyang malah memasang pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan militer — sesuatu yang belum dilakukan sejak berakhirnya Perang Korea tahun 1950-1953 silam.

    “Hubungan antar-Korea telah menjadi sangat bermusuhan dan konfrontatif, dan tanpa adanya rasa saling percaya, bahkan yang paling mendasar sekalipun, Korea Utara menunjukkan perilaku yang sangat ekstrem,” kata Lee saat berbicara kepada wartawan dalam penerbangan dari Afrika Selatan, tempat dia menghadiri KTT G20, menuju ke Turki untuk kunjungan kenegaraan.

    Korsel mengusulkan perundingan militer dengan Korut pada 17 November lalu, untuk membahas penetapan batas yang jelas di sepanjang Garis Demarkasi Militer (MDL) guna mencegah bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan, yang berpotensi memicu konflik yang lebih luas.

    Pyongyang sejauh ini belum menanggapi atau memberikan reaksi terhadap usulan Seoul tersebut.

    Sepanjang tahun ini, tercatat telah terjadi lebih dari 10 pelanggaran perbatasan oleh tentara-tentara Korut. Beberapa insiden di antaranya memaksa pasukan Korsel melepaskan tembakan peringatan, sesuai protokol yang telah ditetapkan.

    Lee, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa mencapai perdamaian dengan Korut akan menjadi upaya jangka panjang.

    Namun, lanjut Lee, ketika rezim perdamaian yang kuat telah terbentuk, maka “akan lebih baik” bagi Korsel dan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan latihan militer gabungan.

    Pyongyang selama ini mengecam keras latihan-latihan militer gabungan yang digelar Seoul dan sekutu-sekutunya, termasuk Washington. Otoritas Korut menuduh latihan gabungan semacam itu sebagai “geladi resik” untuk perang nuklir melawan negaranya.

    Saat ini, sekitar 28.500 tentara dan sistem persenjataan AS ditempatkan di pangkalan militer di Korsel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Misteri Ledakan di Perbatasan Korsel-Korut

    Misteri Ledakan di Perbatasan Korsel-Korut

    Jakarta

    Ledakan terjadi di sepanjang garis pemisah antara Korea Utara (Korut) dengan Korea Selatan (Korsel). Penyebab ledakan ini masih menjadi misteri.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025), Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan ledakan ini mengatakan seorang perwira yang sedang patroli terluka. Korsel menambahkan perwira tersebut saat ini dalam kondisi stabil.

    Ledakan yang belum diketahui penyebabnya itu, terjadi pada Kamis (20/11) pagi. Ledakan terjadi di garis depan barat Garis Demarkasi Militer (MDL).

    Perwira yang terluka tersebut “dievakuasi segera dengan helikopter darurat dan dalam kondisi stabil tanpa cedera yang mengancam jiwa”, kata Kementerian tersebut.

    MDL terletak di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ), sebuah wilayah penyangga sepanjang empat kilometer yang membentang 250 kilometer (160 mil) melintasi Semenanjung Korea.

    Zona Demiliterisasi dikenal sebagai suaka margasatwa yang tidak disengaja sekaligus lokasi ranjau darat yang tak terhitung jumlahnya.

    Ledakan itu terjadi setelah Seoul minggu ini mengusulkan perundingan militer dengan Korea Utara — tawaran pertama semacam itu dalam beberapa tahun.

    Seoul dalam usulan tersebut mengatakan banyak penanda MDL yang dipasang berdasarkan gencatan senjata 1953 telah menghilang seiring waktu. Ini menyebabkan “persepsi yang berbeda tentang batas wilayah di area tertentu oleh kedua belah pihak”.

    Secara teknis, Seoul dan Pyongyang masih berperang, karena gencatan senjata 1953 yang menghentikan pertempuran, tidak pernah diikuti oleh perjanjian damai.

    Seoul mengatakan ada sekitar 10 serangan oleh pasukan Korea Utara tahun ini.

    Pada tahun 2015, dua tentara Korea Selatan terluka parah oleh ranjau darat yang ditanam Korea Utara saat berpatroli di selatan perbatasan. Salah satu dari tentara tersebut kehilangan kedua kakinya dan yang lainnya diamputasi kakinya.

    Lihat juga Video Korsel: Korut Bersiap Ledakan Jalanan Perbatasan Antarkorea

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

  • Ledakan di Kawasan Garis Pemisah Korut-Korsel, 1 Perwira Militer Luka

    Ledakan di Kawasan Garis Pemisah Korut-Korsel, 1 Perwira Militer Luka

    Jakarta

    Ledakan terjadi di sepanjang garis pemisah Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel), melukai seorang perwira militer Korsel yang sedang berpatroli. Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa perwira tersebut saat ini dalam kondisi stabil.

    Ledakan yang belum diketahui penyebabnya itu, terjadi pada Kamis (20/11) pagi di garis depan barat Garis Demarkasi Militer (MDL), kata Kementerian Pertahanan Korsel dalam sebuah pernyataan.

    Perwira yang terluka tersebut “dievakuasi segera dengan helikopter darurat dan dalam kondisi stabil tanpa cedera yang mengancam jiwa”, kata Kementerian tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025).

    MDL terletak di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ), sebuah wilayah penyangga sepanjang empat kilometer yang membentang 250 kilometer (160 mil) melintasi Semenanjung Korea.

    DMZ dikenal sebagai suaka margasatwa yang tidak disengaja sekaligus lokasi ranjau darat yang tak terhitung jumlahnya.

    Ledakan itu terjadi setelah Seoul minggu ini mengusulkan perundingan militer dengan Korea Utara — tawaran pertama semacam itu dalam beberapa tahun.

    Dalam usulannya, Seoul mengatakan banyak penanda MDL yang dipasang berdasarkan gencatan senjata 1953 telah menghilang seiring waktu. Ini menyebabkan “persepsi yang berbeda tentang batas wilayah di area tertentu oleh kedua belah pihak”.

    Seoul dan Pyongyang secara teknis masih berperang, karena gencatan senjata 1953 yang menghentikan pertempuran, tidak pernah diikuti oleh perjanjian damai.

    Seoul mengatakan ada sekitar 10 serangan oleh pasukan Korea Utara tahun ini.

    Sebelumnya pada tahun 2015, dua tentara Korea Selatan terluka parah oleh ranjau darat yang ditanam Korea Utara saat berpatroli di selatan perbatasan. Salah satu dari tentara tersebut kehilangan kedua kakinya dan yang lainnya diamputasi kakinya.

    Tonton juga video “Detik-Detik Israel Ledakan Gedung di Tayr Filsay Lebanon”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS-Korsel Sepakat Bikin Kapal Selam Nuklir, Korut Marah!

    AS-Korsel Sepakat Bikin Kapal Selam Nuklir, Korut Marah!

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) mengecam keras kesepakatan antara negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel), dan Amerika Serikat (AS) untuk membuat kapal selam bertenaga nuklir. Pyongyang memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut akan menyebabkan efek “domino nuklir”.

    Presiden Korsel Lee Jae Myung pekan lalu mengumumkan finalisasi perjanjian keamanan dan perdagangan dengan AS yang telah ditunggu sejak lama. Perjanjian itu mencakup kerja sama melanjutkan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.

    Otoritas Seoul mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan “dukungan untuk memperluas kewenangan atas pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas”.

    Dalam komentar pertama terhadap kesepakatan Korsel-AS tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Korut yang bersenjata nuklir mengecam program kapal selam itu sebagai “upaya konfrontasi yang berbahaya”.

    “Perjanjian itu merupakan perkembangan serius yang mengganggu stabilitas keamanan militer di kawasan Asia-Pasifik di luar Semenanjung Korea dan menyebabkan situasi kendali nuklir yang mustahil di ranah global,” demikian komentar otoritas Korut, yang disampaikan lewat kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), pada Selasa (18/11).

    Kepemilikan Korsel atas kapal selam tenaga nuklir, sebut otoritas Pyongyang dalam komentarnya, “pasti akan menyebabkan ‘fenomena domino nuklir’ di kawasan dan memicu perlombaan senjata panas”.

    “DPRK akan mengambil tindakan balasan yang lebih beralasan dan realistis,” tegas otoritas Korut, sembari menyebut kedua negara memiliki “niat konfrontatif”.

    Media pemerintah Korut melaporkan pada Oktober lalu bahwa Pyongyang telah melakukan uji coba mesin balistik ke-9 dan terakhir, yang mengindikasikan peluncuran sepenuhnya untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

    Komentar Korut itu disampaikan sehari setelah Seoul mengusulkan perundingan militer dengan Pyongyang untuk mencegah bentrokan di perbatasan. Ini menjadi usulan pertama dalam tujuh tahun terakhir.

    Presiden Lee juga menawarkan untuk menggelar diskusi yang lebih luas dengan Korut tanpa prasyarat — sebuah pergeseran posisi yang drastis dari sikap keras yang diambil pendahulunya yang konservatif.

    Tidak hanya Korut, kesepakatan kapal selam tenaga nuklir antara AS-Korsel juga menuai kritikan China. Duta Besar China di Seoul, Dai Bing, mengatakan pekan lalu bahwa kemitraan itu “melampaui sekadar kemitraan komersial, dan secara langsung menyentuh rezim non-proliferasi global serta stabilitas Semenanjung Korea dan kawasan yang lebih luas”.

    Tonton juga video “Cekcok Dengan Eks Presiden Rusia, Trump Kirim 2 Kapal Selam Nuklir”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)