kab/kota: Purworejo

  • DAMRI Tebar Promo Tiket Bus AKAP Jelang HUT Kemerdekaan RI

    DAMRI Tebar Promo Tiket Bus AKAP Jelang HUT Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Damri menghadirkan serangkaian promo istimewa dalam menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025.

    Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk memeriahkan momen penting nasional dan mendukung mobilitas masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Damri meluncurkan 2 promo utama yang berlangsung eksklusif selama periode tertentu,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (8/8/2025)

    Promo pertama, sebutnya, berlaku untuk Promo TwinDate yang memberlakukan diskon hingga 20% dengan potongan maksimal Rp20.000.

    Pembelian dilakukan eksklusif melalui aplikasi Damri dengan kode voucher yakni DAMRI08.08.

    Promo ini berlaku untuk layanan AKAP Transjawa yakni Cirebon, Semarang, Purworejo, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

    Adapun, periode pembelian adalah 8 Agustus 2025 dengan periode keberangkatan selama 8 Agustus – 30 September 2025.

    Promo kedua adalah promo Spesial HUT RI yakni Buy1Get1 Tiket. Promo ini berlaku untuk seluruh layanan bus AKAP DAMRI.

    Periode pembelian dimulai 17 Agustus 2025 dengan periode keberangkatan mulai 17 Agustus – 17 September 2025

    Buy1Get1 tiket untuk pembelian di website resmi www.damri.co.id. Kuota terbatas, pembelian eksklusif via website Damri 

    Lebih lanjut, untuk kedua promo tersebut juga berlaku syarat dan ketentuan yakni kedua promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain, tiap akun hanya dapat menggunakan promo satu kali per promo, dan tidak berlaku refund dan reschedule untuk tiket yang dibeli dengan promo.

    Dengan promo TwinDate dan Spesial HUT RI, dia berharap masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan harga yang lebih terjangkau dan aman.

  • Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

    Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi akhirnya angkat suara soal polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% yang dilakukan oleh Bupati Pati.

    Menurutnya, kenaikan pajak boleh saja asal tidak membebani rakyat.

    “Kenaikan itu boleh-boleh saja, namun besarannya tidak boleh membebani masyarakat,” kata Ahmad Luthfi, di Purworejo, Kamis (7/8), dikutip dari Antaranews. 

    Ia pun menginstruksikan kepada Bupati Pati untuk melakukan kajian komprehensif, yang bisa melibatkan pihak ketiga seperti universitas.

    Kemudian instruksi yang ketiga, kenaikan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat Pati.

    Ketiga, hasil kajian kenaikan itu tidak boleh membebani perekonomian masyarakat.

    “Prinsip, tidak boleh membebani dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Lakukan kajian yang komprehensif,” katanya pula.

    Ia juga meminta Bupati Pati membuka ruang-ruang publik dalam pembahasannya. Dengan komunikasi itu, maka pemerintah kabupaten akan mendapatkan masukan yang komprehensif.

    Akhirnya, keputusan yang diambil akan menjadi win-win solution dan bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun warganya.

    “Buka ruang-ruang publik dan lakukan sosialisasi. Tangkap aspirasi publik. Sehingga pembangunan wilayah ke depannya bisa berkesinambungan,” katanya lagi.

    Ahmad Luthfi mengatakan bahwa aturan yang saat ini memberatkan masyarakat, maka bisa direvisi. Revisi pun harus segera dilakukan agar tak membuat masyarakat was-was.

    “Lakukan sosialisasi dengan tepat, agar bisa dipahami masyarakat. Prinsip, kebijakan yang diambil tidak boleh membebani masyarakat,” katanya pula.

  • Warga Punya Sertifikat Tanah Wajib Bikin Patok biar Nggak Dicaplok

    Warga Punya Sertifikat Tanah Wajib Bikin Patok biar Nggak Dicaplok

    Jakarta

    Pemerintah mengingatkan masyarakat memasang patok batas tanah demi menghindari konflik. Pemasangan patok ini diwajibkan bagi masyarakat yang telah mempunyai sertifikat hak atas tanah.

    Hal ini disampaikan Nusron saat memimpin pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025, yang digelar serentak di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi. Gelaran tersebut dipusatkan pelaksanaannya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

    “Semua yang sudah punya sertifikat, semuanya wajib pasang patok. Diharapkan supaya tidak dicaplok oleh orang lain tanahnya,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Kamis (07/08/2025).

    Menurut Nusron ada dua jenis konflik yang kerap muncul dalam bidang pertanahan, yakni konflik yuridis dan konflik fisik. Konflik yuridis biasanya dipicu oleh sengketa dokumen seperti letter C ganda.

    Sementara konflik fisik, seringkali terjadi akibat tidak jelasnya batas lahan karena hanya mengandalkan tanda-tanda alamiah, seperti pohon atau gundukan tanah.

    Nusron berharap seluruh masyarakat Indonesia yang punya tanah akan memasang patok di tapal batas tanah yang dimiliki. Pemasangan patok tersebut harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah sekitarnya untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari.

    Patok itu dapat terbuat dari kayu, beton, maupun besi, yang terpenting adalah batas lahan ditandai secara fisik dan jelas.

    “Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia untuk mengurangi konflik pertanahan, terutama konflik fisik terkait batas tanah,” tambah Nusron.

    (rea/hns)

  • Restorative Justice, Pelaku Pencurian Pakaian Dalam Wanita di Pasuruan Dikembalikan kepada Keluarga
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        1 Agustus 2025

    Restorative Justice, Pelaku Pencurian Pakaian Dalam Wanita di Pasuruan Dikembalikan kepada Keluarga Surabaya 1 Agustus 2025

    Restorative Justice, Pelaku Pencurian Pakaian Dalam Wanita di Pasuruan Dikembalikan kepada Keluarga
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Kasus
    pencurian pakaian dalam
    wanita yang terjadi di Kabupaten
    Pasuruan
    , Jawa Timur, berakhir dengan
    mediasi damai
    antara pelaku dan korban.
    Polres Pasuruan berhasil memfasilitasi pertemuan yang menghasilkan kesepakatan damai, di mana pemilik pakaian dalam memaafkan pelaku dan pelaku dikembalikan kepada keluarganya.
    “Pihak korban tidak mau melanjutkan perkara pencurian pakaian dalam miliknya karena merasa kasihan terhadap pelaku,” ungkap Iptu Choirul Mustofa, Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, pada Jumat (01/08/2025).
    Dalam mediasi tersebut, FTW (36), pelaku pencurian yang merupakan warga Jalan Darmoyudo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, meminta maaf secara terbuka kepada korban, MIR (31).
    Proses mediasi ini dihadiri saksi dari masing-masing pihak, di mana istri pelaku juga turut hadir, sementara korban didampingi dua orang temannya.
    “Dalam mediasi tersebut, pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya mencuri pakaian dalam. Korban pun menerima permintaan maaf dari pelaku dan istrinya,” ujar Choirul.
    Setelah mediasi selesai, kedua belah pihak menandatangani surat perdamaian yang disaksikan saksi-saksi yang hadir.
    “Kami meminta pelaku agar bisa kembali hidup normal bersama keluarganya dan berhenti menonton film porno,” tambah Choirul.
    Perlu diketahui, kasus pencurian pakaian dalam yang dilakukan FTW terjadi di Desa Parasrejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Rabu (30/07/2025).
    Aksi pencurian tersebut terekam oleh CCTV dan cepat menyebar di media sosial.
    Berkat rekaman CCTV yang ada di sejumlah titik strategis, Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan pelaku keesokan harinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 10 Pahlawan Nasional Indonesia dan Perannya dalam Sejarah

    Daftar 10 Pahlawan Nasional Indonesia dan Perannya dalam Sejarah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pahlawan nasional adalah simbol keberanian, ketulusan, dan pengorbanan terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.  

    Sosok pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, tetapi bisa juga sosok yang berjuang dari mimbar pidato, politik hingga garis depan diplomasi. Yang jelas, mereka hadir sebagai penopang kemerdekaan dan penjaga nilai-nilai kebangsaan.

    Artikel ini hadir untuk mengenalkan 10 pahlawan nasional Indonesia yang memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang politik, militer, pendidikan, hingga kebudayaan.

    Pengertian Pahlawan Nasional

    Definisi Menurut Undang-Undang

    Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, pahlawan nasional adalah warga negara Indonesia yang telah gugur atau meninggal dunia dalam rangka membela negara, mempertahankan kemerdekaan, serta memberikan jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.

    Gelar ini diberikan oleh Presiden setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penetapan ini juga mempertimbangkan rekam jejak perjuangan, dampak sosial, dan keteladanan tokoh tersebut.

    Siapa yang Bisa Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional?

    Seseorang bisa diangkat sebagai pahlawan nasional jika terbukti memiliki jasa luar biasa dalam bidang perjuangan, pendidikan, politik, atau bidang lain yang berkontribusi signifikan terhadap kemerdekaan atau pembangunan Indonesia. Tokoh tersebut biasanya telah wafat dan memiliki pengaruh luas yang diakui masyarakat dan negara.

    Daftar 10 Pahlawan Nasional Indonesia dan Biografinya

    1. Ir. Sukarno

    Lahir di Surabaya, 6 Juni 1901 – wafat 21 Juni 1970. Sukarno adalah proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai orator ulung, penggagas Pancasila, dan pendiri negara modern Indonesia. Kutipan terkenalnya, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”.

    2. Mohammad Hatta

    Lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902 – wafat 14 Maret 1980. Hatta adalah proklamator, Wakil Presiden pertama, dan Bapak Koperasi Indonesia. Ia adalah pemikir rasional dan diplomatis, yang memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur internasional.

    3. Ki Hajar Dewantara

    Lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889 – wafat 26 April 1959. Bapak Pendidikan Nasional. Ia mendirikan Taman Siswa dan memperjuangkan pendidikan sebagai hak rakyat. Motonya, “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.

    4. R.A. Kartini

    Lahir di Jepara, 21 April 1879 – wafat 17 September 1904. Tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Melalui surat-suratnya yang dihimpun dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang”, Kartini menginspirasi kebangkitan pendidikan perempuan pribumi.

    5. Jenderal Soedirman

    Lahir di Purbalingga, 24 Januari 1916 – wafat 29 Januari 1950. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Meski sakit, ia tetap memimpin perang gerilya melawan Belanda. Simbol keteguhan dan loyalitas terhadap bangsa.

    6. Cut Nyak Dien

    Lahir di Aceh, sekitar 1848 – wafat 6 November 1908. Pahlawan wanita dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda setelah suaminya gugur. Ia dikenal karena keberaniannya memimpin pasukan di hutan-hutan Aceh.

    7. Wage Rudolf Soepratman

    Lahir di Purworejo, 9 Maret 1903 – wafat 17 Agustus 1938. Pencipta lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Melalui musik, ia membakar semangat nasionalisme dan menjadi suara dari semangat merdeka.

    8. Pattimura (Thomas Matulessy)

    Lahir di Saparua, Maluku, 8 Juni 1783 – wafat 16 Desember 1817. Pahlawan dari Maluku yang memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Simbol perlawanan rakyat timur Indonesia.

    9. KH. Hasyim Asy’ari

    Lahir di Jombang, 10 April 1875 – wafat 25 Juli 1947. Pendiri Nahdlatul Ulama dan tokoh ulama besar Indonesia. Fatwanya tentang kewajiban jihad melawan penjajah menjadi pemantik Resolusi Jihad 1945.

    10. HOS Tjokroaminoto

    H.O.S. Tjokroaminoto – Pemimpin Sarekat Islam, tokoh pergerakan awal yang membina banyak tokoh muda seperti Sukarno, Semaoen, hingga Musso. Dia dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota.

    Kriteria Penetapan Pahlawan Nasional

    Penilaian terhadap calon pahlawan nasional dilakukan dengan mempertimbangkan jasa yang nyata dan luar biasa, baik dalam melawan penjajah, membangun fondasi bangsa, maupun dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pahlawan nasional harus memiliki moralitas tinggi dan tak tercela.

    Proses ini dilakukan melalui usulan dari masyarakat atau pemerintah daerah, dilanjutkan dengan penelitian sejarah, uji publik, dan akhirnya sidang Dewan Gelar di tingkat nasional. Penetapan dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.

    Peran Penting Pahlawan Nasional dalam Sejarah Indonesia

    Pahlawan nasional mewakili ragam perjuangan: dari angkat senjata di medan perang hingga merintis pendidikan dan ideologi kebangsaan. Soekarno dan Hatta menempuh jalur politik dan diplomasi, Soedirman melalui militer, Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan, dan Kartini melalui pena.

    Peran mereka membentuk identitas bangsa, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun merawatnya. Pahlawan nasional adalah titik temu antara masa lalu dan cita-cita masa depan Indonesia.

    Kenapa Kita Harus Mengenal Pahlawan Nasional?

    Mengenal pahlawan nasional berarti mengenali fondasi sejarah bangsa. Mereka memberi kita teladan tentang keberanian, ketulusan, dan dedikasi. Nilai-nilai ini penting ditanamkan pada generasi muda agar tak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan zaman.

    Relevansi perjuangan para pahlawan tetap hidup dalam isu-isu kontemporer, ketimpangan sosial, pendidikan, dan semangat kebhinekaan. Di tengah globalisasi, nilai nasionalisme yang diperjuangkan mereka adalah jangkar moral bagi bangsa.

    Dari ujung barat hingga timur Nusantara, pahlawan nasional hadir dalam berbagai wujud seperti: guru, tentara, diplomat, ulama, dan seniman. Mereka membawa satu semangat, kemerdekaan dan keadilan.

    Mari kita kenali lebih dalam para tokoh ini, bukan hanya untuk mengenang, tapi juga meneladani. Karena seperti kata Bung Karno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”.

    FAQ

    Siapa saja 10 pahlawan nasional paling terkenal? Beberapa di antaranya: Soekarno, Hatta, Soedirman, Kartini, Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak Dien, WR Soepratman, Pattimura, KH Hasyim Asy’ari, dan HOS Tjokroaminoto.
    Apa syarat seseorang menjadi pahlawan nasional? Telah wafat, memiliki jasa luar biasa bagi bangsa, moralitas tinggi, dan kontribusi signifikan dalam sejarah Indonesia.
    Apakah daftar pahlawan nasional bisa berubah? Ya, pemerintah melalui kajian sejarah dapat menetapkan tokoh baru atau memperluas pengakuan terhadap pahlawan dari daerah yang belum terwakili.
    Kapan Hari Pahlawan diperingati di Indonesia? Setiap tanggal 10 November, untuk mengenang Pertempuran Surabaya tahun 1945.

    Sumber referensi: 

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
    Buku “Pahlawan Nasional Indonesia” – Perpustakaan Nasional RI
    Ensiklopedia Tokoh Indonesia, LIPI & ANRI
    Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Gelar Pahlawan Nasional (berbagai tahun)

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Berita Pekan Ini: Banyak Koperasi Merah Putih di Daerah Belum Beroperasi Usai Diresmikan, Masalah Modal Jadi Faktor Utama
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 Juli 2025

    Berita Pekan Ini: Banyak Koperasi Merah Putih di Daerah Belum Beroperasi Usai Diresmikan, Masalah Modal Jadi Faktor Utama Regional 26 Juli 2025

    Berita Pekan Ini: Banyak Koperasi Merah Putih di Daerah Belum Beroperasi Usai Diresmikan, Masalah Modal Jadi Faktor Utama
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi sebanyak 80.000
    Koperasi Merah Putih
    pada Senin (21/7/2025).
    Sejumlah pejabat tinggi menghadiri acara ini, sebut saja Menko Bidang Pangan Zulhifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Mendagri Tito Karnavian.
    Usai diresmikan, ternyata banyak Koperasi Merah Putih yang belum beroperasi.
    Umumnya, masalah utama yang menjadi kendala Koperasi Merah Putih berasal dari ketiadaan modal.
    Misalnya, di Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 194
    Koperasi Desa Merah Putih
    belum beroperasi karena masih menunggu modal.
    194 Koperasi Desa Merah Putih di Sikka Belum Beroperasi, Pemkab: Masih Tunggu Modal
    Juga ada sebanyak 281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan, Jawa Timur belum berjalan karena sejumlah kendala.
    Selain legalitas yang belum siap untuk meminjam modal ke bank, serta pendamping dari kementerian yang belum datang juga menjadi kendala.
    281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Belum Berjalan, Diskop Ungkap Sejumlah Kendala
    Masih di Jawa Timur, pendanaan Koperasi Merah Putih di Sumenep juga belum ada.
    Karena anggarannya masih tertahan di Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Perubahan 2025 Pemkab Sumenep.
    Pendanaan Koperasi Merah Putih di Sumenep Tertahan di APBD Perubahan
    Cerita lucu juga datang dari Ketua Koperasi Merah Putih di Sumenep.
    Mereka belum memiliki modal, namun sudah ada yang berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 100 juta ke mereka.
    Cerita Ketua Koperasi Merah Putih di Sumenep: Belum Ada Modal, Sudah Ada yang Minta Pinjam Rp 100 Juta
    Di Jawa Tengah, Koperasi Merah Putih di Purworejo juga tidak bisa beroperasi karena masalah modal yang belum ada.
    Koperasi Merah Putih di Purworejo Mandek, Ketua Kopdes: Bagaimana Mau Jalan Kalau Modal Belum Ada?
    Selain modal, masalah legalitas yang belum siap juga menjadi kendala dalam pengoperasian Koperasi Merah Putih.
    Di Lhokseumawe, Aceh, belum ada Koperasi Merah Putih yang beroperasi.
    Karena koperasi tersebut masih melengkapi dokumen-dokumen usahanya.
    Dua Hari Diresmikan Presiden, Belum Ada Koperasi Merah Putih di Lhokseumawe Aceh yang Beroperasi
    Sebanyak 205 Koperasi Merah Putih di Lumajang, Jawa Timur juga belum mulai beroperasi karena masih dalam proses pengurusan legalitas.
    205 Koperasi Merah Putih di Lumajang Belum Beroperasi (masih pengurusan legalitas
    Masalah legalitas ini juga, yang kemudian membuat sejumlah pengurus di Koperasi Merah Putih di Bondowoso, Jawa Timur mengundurkan diri.
    Mereka yang mengundurkan diri karena takut berurusan dengan proses hukum karena ketidakjelasan legalitas koperasi tersebut.
    Baru Diresmikan, Sejumlah Pengurus Koperasi Merah Putih di Bondowoso Justru Mendadak Mundur
    Selain itu, keberadaan pendampingan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun pusat juga sangat penting dalam keberlanjutan pengoperasian Koperasi Merah Putih, seperti di Kalimantan Tengah.
    Baru Diluncurkan, Koperasi Merah Putih di Kalteng Butuh Pendampingan Pemprov
    Masalah modal, manajemen dan pendampingan ini, telah dilakukan pihak swasta seperti PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat.
    Seperti yang dilakukan terhadap Koperasi Desa Merah Putih Pucangan, Tuban, Jawa Timur.
    Namun, karena koperasi tersebut meniadakan kontribusi mereka, Ponpes Sunan Drajat sempat kecewa dan menarik seluruh barang dari koperasi ini pada Selasa (22/7/2025).
    Koperasi Merah Putih di Tuban Ditutup 1 Hari Usai Diresmikan, Perusahaan Mitra Tarik Semua Barang
    Meski kemudian, Koperasi Desa Merah Putih Pucangan ini kembali buka karena sudah meminta maaf dan Ponpes Sunan Drajat memaafkan dan membuka kembali kontrak kerja sama.
    Kepala Desa Pucangan Menyesal: Pihak Pondok Pesantren Sunan Drajat Berperan Besar untuk Koperasi Desa Merah Putih
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluhan Pengurus Koperasi Merah Putih di Purworejo, Banyak Nombok karena Operasional Belum Cair
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 Juli 2025

    Keluhan Pengurus Koperasi Merah Putih di Purworejo, Banyak Nombok karena Operasional Belum Cair Regional 26 Juli 2025

    Keluhan Pengurus Koperasi Merah Putih di Purworejo, Banyak Nombok karena Operasional Belum Cair
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Pengurus
    Koperasi Desa Merah Putih
    (Kopdes Merah Putih) di Kabupaten
    Purworejo
    mengeluhkan belum adanya anggaran operasional dari pemerintah.
    Akibatnya, banyak pengurus terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menjalankan roda organisasi yang belum sepenuhnya bergerak.
    Biaya yang harus ditanggung sendiri oleh para pengurus meliputi ongkos fotokopi, pencetakan dokumen, pembelian meterai, pembukaan rekening koperasi di Bank Jateng, hingga keperluan penyusunan administrasi lainnya.
    “Banyak ketua atau pengurus lain yang nombok untuk uang fotokopi, print, meterai, buka rekening di Bank Jateng, bikin buku koperasi, dan lainnya,” kata Ketua Kopdes Merah Putih Desa Ngentak, Kecamatan Ngombol, Marnie, pada Jumat (25/7/2025).
    Marnie menjelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diklaim ke koperasi jika sudah ada modal, asalkan disertai kuitansi.
    Namun, hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis mengenai operasional koperasi ke depan. “Sebenarnya bisa diklaimkan ke koperasi jika sudah ada modal asal ada kuitansi,” ujarnya.
    Beban yang ditanggung pengurus bukan hanya bersifat administratif.
    Biaya transportasi untuk mengurus legalitas koperasi dan koordinasi dengan instansi terkait juga harus ditanggung sendiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB). “Yang jelas, uang bensin KSB untuk wara-wiri pasti uang kami sendiri,” tambah Marnie.

    Kondisi serupa juga dialami oleh banyak pengurus koperasi lain di berbagai desa di Purworejo.
    Marnie menegaskan bahwa hingga kini belum ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk operasional dasar koperasi.
    Satu-satunya dukungan konkret dari pemerintah saat ini adalah bantuan biaya notaris melalui kerja sama dengan Bank Jateng untuk memenuhi legalitas badan hukum koperasi.
    Lebih lanjut, Marnie menyampaikan keprihatinannya atas kurangnya arahan teknis atau pelatihan dari pemerintah.
    Ia menilai program yang seharusnya dapat menggerakkan ekonomi desa ini terkesan dijalankan terburu-buru dan minim pendampingan.
    “Dari ratusan (454) kopdes/koplur, sebagian besar belum jalan. Kendala mendasar adalah permodalan, bagaimana akan jalan kalau modal belum ada?” kata Marnie.
    Ia berharap agar ke depan, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah pusat tidak hanya mengejar target pembentukan koperasi, tetapi juga memberikan dukungan nyata agar koperasi dapat berdampak pada kesejahteraan warga desa.
    “Harapan kami, agar pemerintah benar-benar serius dengan program koperasi Merah Putih ini. Minimal ada pendampingan yang serius,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat

    Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat

    Tangkapan layar – Wibowo Prasetyo dilantik menjadi Anggota DPR RI dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Wibowo Prasetyo dilantik sebagai Anggota DPR RI/MPR RI untuk sisa masa jabatan 2024-2029 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen , Jakarta, Kamis, menggantikan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Sudjadi yang wafat pada September 2024.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pelantikan itu berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B11/KSN/B/3/AN01007/2025 tanggal 4 Juli 2025, perihal penyampaian Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025.

    “Ditetapkan KPU menggantikan calon terpilih atas nama Sudjadi karena meninggal dunia,” kata Adies.

    Wibowo mengucapkan sumpah Anggota DPR RI dipandu oleh hakim dari Mahkamah Agung di ruangan rapat paripurna yang dihadiri oleh ratusan Anggota DPR RI. Setelah mengucapkan sumpah, Wibowo dipersilakan untuk berfoto bersama para Pimpinan DPR RI dan menandatangani sebuah dokumen.

    Adapun Wibowo mengisi kursi DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI, yang meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, dan Magelang. Adies pun mengucapkan selamat kepada Wibowo yang telah resmi menjadi Anggota DPR RI. Dia berharap Wibowo tetap menjalankan amanah dari rakyat yang telah memilihnya.

    “Dan dengan bergabungnya saudara, akan lebih memperkuat tugas konstitusional dewan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Didukung Pemerintah Denmark, Ratusan Perempuan Banyuwangi Dapatkan Edukasi Manfaatkan Lahan Tak Produktif

    Didukung Pemerintah Denmark, Ratusan Perempuan Banyuwangi Dapatkan Edukasi Manfaatkan Lahan Tak Produktif

    Liputan6.com, Banyuwangi – Dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap dampak perubahan iklim, Wahid Foundation dengan dukungan Pemerintah Denmark menggelar aksi dan program edukatif pemanfaatan lahan tidak produktif. Menariknya, program ini menyasar sebanyak 300 perempuan Banyuwangi. 

    Peluncuran program yang bertajuk Penanaman Lahan Wanatani dan Peluncuran Eco Space Desa Damai Tangguh Perubahan Iklim ini dilakukan langsung oleh Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini dan ASEAN, H.E. Sten Frimodt Nielsen di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi Selasa (8/7/2025).

    Peluncuran program tersebut ditandai dengan penanaman pohon di lahan bekas tambang pasir yang berada di Desa Bangsring seluas 3 hektar. Di area tersebut dilakukan penanaman 300 bibit pohon petai dan alpukat. Ini dilakukan sebagai bentuk nyata rehabilitasi ekologis sekaligus penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. 

    Dubes Denmark H.E. Sten Frimodt Nielsen menyampaikan bahwa krisis iklim kini dirasakan di seluruh dunia dan membutuhkan respons yang menyeluruh dan inklusif. Ia memastikan bahwa semua upaya yang  dilakukan mencakup semua pihak, termasuk perempuan.

    “Krisis iklim telah memengaruhi kehidupan kita dari gagal panen, banjir, hingga kerusakan lingkungan. Kami percaya bahwa solusi berbasis kearifan lokal sangat penting untuk menjawab tantangan ini secara efektif,” ujarnya.

    Nielsen mengaku bangga bisa menjadi bagian dari program yang memanfaatkan kearifan lokal seperti di Banyuwangi ini. Di mana lahan-lahan tidak produktif diubah menjadi pertanian wanatani atau agroforestry yang terpadu yang ramah lingkungan.

    “Kami akan mengedukasi bagaimana lahan tidak produktif ini menjadi pertanian terpadu yang mendukung ketahanan pangan dan melibatkan perempuan dalam posisi yang strategis,” kata Nielsen.

    Managing Director Wahid Foundation, Siti Kholisoh menambahkan, program ini bagian dari Proyek WE CARE (Women Empowering Communities Against Rising Environmental Threats) yang digagas oleh Wahid Foundation. Program ini diikuti 300 perempuan Banyuwangi di tiga desa yakni Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Desa Grajagan Kecamatan Purworejo dan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung.

  • Didukung Pemerintah Denmark, Ratusan Perempuan Banyuwangi Dapatkan Edukasi Manfaatkan Lahan Tak Produktif

    Didukung Pemerintah Denmark, Ratusan Perempuan Banyuwangi Dapatkan Edukasi Manfaatkan Lahan Tak Produktif

    Liputan6.com, Banyuwangi – Dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap dampak perubahan iklim, Wahid Foundation dengan dukungan Pemerintah Denmark menggelar aksi dan program edukatif pemanfaatan lahan tidak produktif. Menariknya, program ini menyasar sebanyak 300 perempuan Banyuwangi. 

    Peluncuran program yang bertajuk Penanaman Lahan Wanatani dan Peluncuran Eco Space Desa Damai Tangguh Perubahan Iklim ini dilakukan langsung oleh Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini dan ASEAN, H.E. Sten Frimodt Nielsen di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi Selasa (8/7/2025).

    Peluncuran program tersebut ditandai dengan penanaman pohon di lahan bekas tambang pasir yang berada di Desa Bangsring seluas 3 hektar. Di area tersebut dilakukan penanaman 300 bibit pohon petai dan alpukat. Ini dilakukan sebagai bentuk nyata rehabilitasi ekologis sekaligus penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. 

    Dubes Denmark H.E. Sten Frimodt Nielsen menyampaikan bahwa krisis iklim kini dirasakan di seluruh dunia dan membutuhkan respons yang menyeluruh dan inklusif. Ia memastikan bahwa semua upaya yang  dilakukan mencakup semua pihak, termasuk perempuan.

    “Krisis iklim telah memengaruhi kehidupan kita dari gagal panen, banjir, hingga kerusakan lingkungan. Kami percaya bahwa solusi berbasis kearifan lokal sangat penting untuk menjawab tantangan ini secara efektif,” ujarnya.

    Nielsen mengaku bangga bisa menjadi bagian dari program yang memanfaatkan kearifan lokal seperti di Banyuwangi ini. Di mana lahan-lahan tidak produktif diubah menjadi pertanian wanatani atau agroforestry yang terpadu yang ramah lingkungan.

    “Kami akan mengedukasi bagaimana lahan tidak produktif ini menjadi pertanian terpadu yang mendukung ketahanan pangan dan melibatkan perempuan dalam posisi yang strategis,” kata Nielsen.

    Managing Director Wahid Foundation, Siti Kholisoh menambahkan, program ini bagian dari Proyek WE CARE (Women Empowering Communities Against Rising Environmental Threats) yang digagas oleh Wahid Foundation. Program ini diikuti 300 perempuan Banyuwangi di tiga desa yakni Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Desa Grajagan Kecamatan Purworejo dan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung.