Xcloud.id

kab/kota: Purworejo

  • Warga Lampung Barat Tewas Dimangsa Harimau Saat Berkebun

    Warga Lampung Barat Tewas Dimangsa Harimau Saat Berkebun

    Lampung Barat, Beritasatu.com – Seorang pria berusia 28 tahun di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, ditemukan tewas mengenaskan setelah dimangsa Harimau Sumatera. Korban yang bernama Zainudin ditemukan dengan kondisi jasad tidak utuh di kebunnya yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Dusun Way Lipu.

    Menurut keterangan kakak korban, Romidin (35), pertama kali menemukan potongan tubuh adiknya di sekitar gubuk di kebun.

    Zainudin diketahui mengelola kebun kopi di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak. Ia berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke kebun pada Minggu (19/1/2025). Namun, sejak saat itu, korban tidak kunjung kembali hingga akhirnya dilaporkan hilang.

    Kakak korban yang mencarinya menemukan sejumlah barang milik korban, seperti tangki semprot, cangkul, tas, golok, dan handphone di sekitar lokasi. Tidak jauh dari sana, ditemukan pula tulang tangan korban beserta jejak kaki harimau.

    Setelah potongan tubuh dikumpulkan, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad korban yang tidak utuh pada Rabu (22/1/2025). Jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Batu Brak untuk proses identifikasi, sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Purworejo, Jawa Tengah.

    Menyusul ditemukannya warga lampung yang dimangsa Harimau Sumatera. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat Padang Priyo Utomo mengimbau warga Kecamatan Batu Brak untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas berkebun sendirian, terutama pada sore menjelang malam hari.

    “Di lokasi kebun korban ditemukan jejak kaki harimau dan barang-barang milik korban. Kami meminta warga berhati-hati dan sebaiknya menghindari area kebun untuk sementara waktu,” ujar Padang.

  • Update Korban Longsor Pekalongan: 21 Meninggal Dunia, 5 Hilang

    Update Korban Longsor Pekalongan: 21 Meninggal Dunia, 5 Hilang

    Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 23-25 Januari 2025.

    “Sesuai dengan informasi yang dirilis BMKG Stamet (Stasiun Meteorologi) Ahmad Yani Semarang pagi ini (22/1) disebutkan bahwa saat ini wilayah Indonesia terpantau adanya gangguan atmosfer yang menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jateng,” kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Rabu.

    Dalam hal ini, kata dia, berdasarkan  analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan menyebabkan pembentukan wilayah pertemuan massa udara dan belokan angin di Jateng.

    Selain itu aktifnya gelombang Ekuatorial Rossby di wilayah Jawa turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Jateng, kelembapan udara di berbagai ketinggian cenderung basah, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati di Jateng.

    “Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan Cumulonimbus (Cb) yang berpotensi menyebabkan curah hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jateng,” katanya.

    Berdasarkan pantauan analisis dinamika atmosfer tersebut, lanjutnya, beberapa wilayah Jateng yang perlu diwaspadai memiliki potensi hujan sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang pada hari Kamis (23/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Sragen, Blora, Rembang, Grobogan, Demak, Jepara, Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

    Selanjutnya pada hari Jumat (24/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kabupaten/Kota Magelang, Kebumen, Boyolali, Jepara, Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kudus, Sragen, Pemalang, Kota/Kabupaten Semarang, Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, Klaten, Kota Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

    Sementara pada hari Sabtu (25/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kendal, Rembang, Blora, Sragen, Batang, Pemalang, Jepara, Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.

    “Kami mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di wilayah rawan bencana untuk tetap waspada dan siaga terutama saat terjadi hujan lebat guna mengantisipasi dampak yang dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan pohon tumbang,” kata Teguh.

  • Inilah Daftar Besaran Dana Desa di 208 Wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah Tahun 2025

    Inilah Daftar Besaran Dana Desa di 208 Wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah Tahun 2025

    TRIBUNJATENG.COM- Inilah daftar 208 desa di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang mendapat dana desa.

    Besaran dana desa di masing-masing wilayah berbeda-beda.

    Dilansir dari DJPK Kementerian Keuangan pada Rabu (22/1/2025), total anggaran dana desa di Kabupaten Semarang mencapai Rp 208.545.055.000.

    Dana desa 2025 akan disalurkan dalam tiga tahap.

    Tahap pertama pada bulan April 2025 sebesar 40 persen.

    Kemudian tahap kedua akan disalurkan pada bulan Agustus 2025 sebesar 40 persen. 

    Dan yang terakhir akan disalurkan pada bulan Oktober 2025 sebesar 20 persen. 

    Daftar lengkap dana desa 2025 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah:

    Kecamatan Getasan

    1. Desa Tajuk – Rp 1.406.438.000

    2. Desa Batur – Rp 1.457.950.000

    3. Desa Kopeng – Rp 1.339.837.000

    4. Desa Tolokan – Rp 840.933.000

    5. Desa Wates – Rp 1.262.594.000

    6. Desa Getasan – Rp 908.882.000

    7. Desa Sumogawe – Rp 1.706.314.000

    8. Desa Samirono – Rp 914.682.000

    9. Desa Jetak – Rp 1.097.066.000

    10. Desa Polobogo – Rp 943.901.000

    11. Desa Manggihan – Rp 805.575.000

    12. Desa Ngrawan – Rp 907.803.000

    13. Desa Nogosaren – Rp 921.972.000

    Kecamatan Tengaran

    14. Desa Duren – Rp 1.009.513.000

    15. Desa Sugihan – Rp 921.113.000

    16. Desa Sruwen – Rp 1.036.858.000

    17. Desa Tegalrejo – Rp 870.602.000

    18. Desa Tengaran – Rp 999.601.000

    19. Desa Klero – Rp 967.840.000

    20. Desa Regunung – Rp 890.936.000

    21. Desa Cukil – Rp 894.482.000

    22. Desa Karangduren – Rp 1.331.395.000

    23. Desa Butuh – Rp 922.034.000

    24. Desa Patemon – Rp 896.375.000

    25. Desa Bener – Rp 1.001.365.000

    26. Desa Tegalwaton – Rp 964.751.000

    27. Desa Barukan – Rp 900.293.000

    28. Desa Nyamat – Rp 755.457.000

    Kecamatan Susukan

    29. Desa Badran – Rp 773.970.000
    30. Desa Timpik – Rp 1.040.338.000
    31. Desa Tawang – Rp 988.555.000
    32. Desa Bakalrejo – Rp 938.951.000
    33. Desa Ketapang – Rp 1.247.053.000
    34. Desa Susukan – Rp 1.088.072.000
    35. Desa Sidoharjo – Rp 837.579.000
    36. Desa Gentan – Rp 1.043.050.000
    37. Desa Muncar – Rp 1.026.714.000
    38. Desa Ngasinan – Rp 761.517.000
    39. Desa Koripan – Rp 1.008.751.000
    40. Desa Kenteng – Rp 984.539.000
    41. Desa Kemetul – Rp 763.776.000

    Kecamatan Suruh

    42. Desa Kebowan – Rp 963.413.000
    43. Desa Beji Lor – Rp 791.100.000
    44. Desa Jatirejo – Rp 862.775.000
    45. Desa Dersansari – Rp 776.553.000
    46. Desa Purworejo – Rp 748.011.000
    47. Desa Ketanggi – Rp 783.516.000
    48. Desa Medayu – Rp 797.139.000
    49. Desa Bonomerto – Rp 887.318.000
    50. Desa Sukorejo – Rp 919.175.000
    51. Desa Kedungringin – Rp 1.119.283.000
    52. Desa Gunung Tumpeng – Rp 859.265.000
    53. Desa Reksosari – Rp 1.316.521.000
    54. Desa Suruh – Rp 1.327.435.000
    55. Desa Plumbon – Rp 1.060.228.000
    56. Desa Krandon Lor – Rp 1.068.919.000
    57. Desa Cukilan – Rp 1.092.838.000
    58. Desa Dadap Ayam – Rp 1.044.391.000

    Kecamatan Pabelan

    59. Desa Sumberejo – Rp 995.881.000
    60. Desa Ujung-ujung – Rp 861.359.000
    61. Desa Sukoharjo – Rp 865.349.000
    62. Desa Karang Gondang – Rp 756.369.000
    63. Desa Segiri – Rp 809.457.000
    64. Desa Terban – Rp 771.375.000
    65. Desa Tukang – Rp 785.367.000
    66. Desa Semowo – Rp 1.185.554.000
    67. Desa Bendungan – Rp 684.863.000
    68. Desa Jembrak – Rp 777.666.000
    69. Desa Glawan – Rp 763.143.000
    70. Desa Pabelan – Rp 1.103.045.000
    71. Desa Kauman Lor – Rp 765.960.000
    72. Desa Bejaten – Rp 691.712.000
    73. Desa Kadirejo – Rp 888.971.000
    74. Desa Giling – Rp 753.075.000
    75. Desa Padaan – Rp 782.796.000

    Kecamatan Tuntang

    76. Desa Gedangan – Rp 1.156.157.000
    77. Desa Kalibeji – Rp 883.229.000
    78. Desa Rowosari – Rp 775.008.000
    79. Desa Sraten – Rp 1.138.697.000
    80. Desa Jombor – Rp 862.445.000
    81. Desa Candirejo – Rp 1.028.347.000
    82. Desa Kesongo – Rp 1.095.829.000
    83. Desa Watuagung – Rp 960.023.000
    84. Desa Lopait – Rp 1.004.236.000
    85. Desa Tuntang – Rp 1.277.887.000
    86. Desa Delik – Rp 978.644.000
    87. Desa Tlogo – Rp 772.389.000
    88. Desa Karangtengah – Rp 1.005.566.000
    89. Desa Karanganyar – Rp 866.657.000
    90. Desa Tlompakan – Rp 1.029.324.000
    91. Desa Ngajaran – Rp 1.085.594.000

    Kecamatan Banyubiru

    92. Desa Gedong – Rp 879.513.000
    93. Desa Kebumen – Rp 1.789.804.000
    94. Desa Sepakung – Rp 1.403.579.000
    95. Desa Wirogomo – Rp 1.309.517.000
    96. Desa Kemambang – Rp 955.146.000
    97. Desa Tegaron – Rp 1.631.881.000
    98. Desa Rowoboni – Rp 815.325.000
    99. Desa Kebondowo – Rp 1.376.872.000
    100. Desa Banyubiru – Rp 1.401.724.000
    101. Desa Ngrapah – Rp 1.015.574.000

    Kecamatan Jambu

    102. Desa Gemawang – Rp 1.296.170.000
    103. Desa Bedono – Rp 1.661.257.000
    104. Desa Kelurahan – Rp 1.070.375.000
    105. Desa Brongkol – Rp 1.126.544.000
    106. Desa Jambu – Rp 1.291.904.000
    107. Desa Kuwarasan – Rp 1.000.080.000
    108. Desa Kebondalem – Rp 1.129.136.000
    109. Desa Rejosari – Rp 684.455.000
    110. Desa Genting – Rp 1.205.104.000

    Kecamatan Sumowono

    111. Desa Kebonagung – Rp 946.781.000
    112. Desa Candigaron – Rp 1.122.760.000
    113. Desa Ngadikerso – Rp 801.987.000
    114. Desa Lanjan – Rp 1.047.803.000
    115. Desa Jubelan – Rp 904.391.000
    116. Desa Sumowono – Rp 1.085.603.000
    117. Desa Trayu – Rp 697.847.000
    118. Desa Kemitir – Rp 764.676.000
    119. Desa Duren – Rp 695.333.000
    120. Desa Pledokan – Rp 685.256.000
    121. Desa Mendongan – Rp 692.288.000
    122. Desa Bumen – Rp 657.209.000
    123. Desa Losari – Rp 828.528.000
    124. Desa Kemawi – Rp 849.942.000
    125. Desa Piyanggang – Rp 696.797.000
    126. Desa Keseneng – Rp 975.996.000

    Kecamatan Ambarawa

    127. Desa Bejalen – Rp 769.473.000
    128. Desa Pasekan – Rp 1.249.801.000

    Kecamatan Bewen

    129. Desa Doplang – Rp 1.096.753.000
    130. Desa Asinan – Rp 974.216.000
    131. Desa Polosiri – Rp 933.527.000
    132. Desa Kandangan – Rp 1.198.141.000
    133. Desa Lemahireng – Rp 1.128.694.000
    134. Desa Samban – Rp 880.922.000
    135. Desa Poncoruso – Rp 802.131.000

    Kecamatan Bringin

    136. Desa Bringin – Rp 1.267.240.000
    137. Desa Popongan – Rp 776.271.000
    138. Desa Pakis – Rp 884.495.000
    139. Desa Rembes – Rp 967.796.000
    140. Desa Tanjung – Rp 705.782.000
    141. Desa Sambirejo – Rp 931.361.000
    142. Desa Kalijambe – Rp 822.591.000
    143. Desa Kalikurmo – Rp 782.616.000
    144. Desa Gogodalem – Rp 881.909.000
    145. Desa Lebak – Rp 766.164.000
    146. Desa Wiru – Rp 873.176.000
    147. Desa Nyemoh – Rp 807.474.000
    148. Desa Tempuran – Rp 757.965.000
    149. Desa Sendang – Rp 889.496.000
    150. Desa Truko – Rp 887.519.000
    151. Desa Banding – Rp 960.176.000

    Kecamatan Bergas

    152. Desa Wringinputih – Rp 1.043.998.000
    153. Desa Gondoriyo – Rp 1.097.584.000
    154. Desa Gebugan – Rp 1.381.870.000
    155. Desa Pagersari – Rp 1.071.733.000
    156. Desa Munding – Rp 1.097.417.000
    157. Desa Bergas Kidul – Rp 1.231.228.000
    158. Desa Randugunting – Rp 736.482.000
    159. Desa Jatijajar – Rp 954.299.000
    160. Desa Diwak – Rp 678.359.000

    Kecamatan Pringapus

    161. Desa Klepu – Rp 1.374.133.000
    162. Desa Derekan – Rp 825.861.000
    163. Desa Jatirunggo – Rp 1.363.348.000
    164. Desa Pringsari – Rp 1.194.194.000
    165. Desa Wonorejo – Rp 1.220.761.000
    166. Desa Wonoyoso – Rp 1.038.742.000
    167. Desa Candirejo – Rp 1.022.755.000
    168. Desa Penawangan – Rp 925.118.000

    Kecamatan Bancak

    169. Desa Bancak – Rp 1.146.467.000
    170. Desa Wonokerto – Rp 788.739.000
    171. Desa Jlumpang – Rp 686.681.000
    172. Desa Bantal – Rp 787.812.000
    173. Desa Rejosari – Rp 904.118.000
    174. Desa Plumutan – Rp 869.855.000
    175. Desa Lembu – Rp 794.070.000
    176. Desa Pucung – Rp 802.272.000
    177. Desa Boto – Rp 843.749.000

    Kecamatan Kaliwungu

    178. Desa Kaliwungu – Rp 998.284.000
    179. Desa Jetis – Rp 807.753.000
    180. Desa Kener – Rp 676.766.000
    181. Desa Kradenan – Rp 868.517.000
    182. Desa Mukiran – Rp 890.882.000
    183. Desa Pager – Rp 740.832.000
    184. Desa Papringan – Rp 765.321.000
    185. Desa Payungan – Rp 871.370.000
    186. Desa Rogomulyo – Rp 953.780.000
    187. Desa Siwal – Rp 778.146.000
    188. Desa Udanwuh – Rp 641.081.000

    Kecamatan Ungaran Barat

    189. Desa Branjang – Rp 930.371.000
    190. Desa Kalisidi – Rp 1.445.365.000
    191. Desa Keji – Rp 1.117.365.000
    192. Desa Lerep – Rp 1.714.461.000
    193. Desa Nyatnyono – Rp 1.603.357.000
    194. Desa Gogik – Rp 1.254.578.000

    Kecamatan Ungaran Timur

    195. Desa Mluweh – Rp 929.156.000
    196. Desa Kawengen – Rp 1.546.711.000
    197. Desa Kalikayen – Rp 924.770.000
    198. Desa Leyangan – Rp 1.105.462.000
    199. Desa Kalongan – Rp 1.355.469.000

    Kecamatan Bandungan

    200. Desa Mlilir – Rp 1.271.716.000
    201. Desa Duren – Rp 1.472.437.000
    202. Desa Jetis – Rp 1.013.990.000
    203. Desa Kenteng – Rp 1.272.592.000
    204. Desa Candi – Rp 1.829.530.000
    205. Desa Jimbaran – Rp 918.311.000
    206. Desa Pakopen – Rp 1.397.756.000
    207. Desa Sidomukti – Rp 1.712.770.000
    208. Desa Banyukuning – Rp 1.402.384.000

     

  • Daftar Daerah Termiskin di Jawa Tengah, Kebumen Pertama, Kota Semarang Terakhir

    Daftar Daerah Termiskin di Jawa Tengah, Kebumen Pertama, Kota Semarang Terakhir

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini daftar daerah termiskin di Jawa Tengah berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Disebut daerah termiskin dalam artian kabupaten atau kota tersebut memiliki presentase kemiskinan yang tinggi.

    Sebanyak 17 kabupaten di Jawa Tengah menjadi prioritas penanganan kemiskinan karena tercatat memiliki angga kemiskinan di atas rata-rata provinsi maupun nasional. 

    Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2024 sebesar 10,47 persen, sementara rata-rata nasional 9,03 persen.

    Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2024 turun menjadi 9,58 persen dengan total 3,4 juta warga miskin.

    Angka itu mengalami penurunan 307.000 orang.

    Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo menuturkan, daerah yang menjadi prioritas penanganan kemiskinannya didominasi wilayah pertanian dan pedesaan.

    “Kalau yang paling bawah, saya ingat itu Kebumen, Brebes, Banyumas, mungkin Banjarnegara, Wonosobo, sampai Cilacap di daerah selatan semua, yang wilayahnya luas luas,” ujar Harso saat diwawancarai Rabu (22/1/2025).

    Wilayah miskin di Jateng

    Berdasarkan data BPS per Maret 2024, Kebumen menjadi daerah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, dan Kota Semarang menjadi daerah terendah, yakni 4,03 persen.

    Daerah dengan persentase kemiskinannya tertinggi di Jawa Tengah di antaranya Kebumen (15,71 persen), Brebes (15,60 persen), Wonosobo (15,28 persen), Pemalang (14,92 persen),  Banjarnegara (14,71 persen), Purbalingga (14,18 persen).

    Lalu Rembang (14,02 persen), Sragen (12,41 persen), Klaten (12,04 persen), Banyumas (11,95 persen), Demak (11,89 persen), Grobogan (11,43 persen), Blora (11,42 persen), Purworejo (10,87 persen), Kabupaten Magelang (10,83 persen), Wonogori (10,71 persen), Cilacap (10,68 persen).

    “Kalau masalah kemiskinan secara absolut kita sudah tahu, kita sudah turun jadi 9,58 persen dari BPS, tp by name by address tidak ada, jadi hanya persentase saja.”

    “Masalah kemiskinan memang kompleks sekali dan kita coba. Dari saya, masuk Bappeda itu kan mulai pokja (kelompok kerja) prioritas kemiskinan,” ungkap dia.

    Saat ini, Bappeda akan membuat kelompok kerja atau pokja untuk menangani kemiskinan khususnya di 17 kabupaten yang menjadi prioritas Pemprov Jateng.

    Harso menilai, intervensi pengentasan kemiskinan yang menyasar kelompok miskin lebih cepat mengurangi angka kemiskinan ketimbang menyasar kelompok miskin esktrem.

    Apalagi sebagian besar kelompok miskin ekstrem sangat bergantung dengan bantuan sosial dari pemerintah.

    “Satu data sudah dilaksanakan semua sasarannya, tapi betul dipicunya memang tidak yang miskin banget, sedang lah, desil 2,3, 4, apalagi 3, itu dipicu sedikit itu sudah bergerak.”

    “Tapi yang benar miskin itu memang diberi bantuan apapun tinggal melaksanakan, bertahan dari 10 menjadi satu, yang bertahan sudah bagus. Memang agak susah, mental, mindset, perilakunya, semuanya,” tandas dia. (*)

  • Ratapan Warga Bandar Lampung usai Banjir Surut

    Ratapan Warga Bandar Lampung usai Banjir Surut

    Liputan6.com, Lampung – Setelah hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada Jumat (17/1/2025) sore, banjir yang melanda sejumlah wilayah mulai surut pada Sabtu (18/1/2025) pagi.

    Namun, banjir yang merendam ratusan rumah ini meninggalkan tumpukan lumpur dan sampah, menyisakan pekerjaan berat bagi warga untuk membersihkan lingkungan mereka.

    “Mulai surut tadi subuh. Sekarang kami fokus membersihkan lumpur yang masuk sampai ke dalam rumah,” kata Endra (48), warga Kuripan, Teluk Betung Selatan, yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Way Belau.

    Endra menceritakan, banjir yang datang dengan cepat pada Jumat sore menyebabkan warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka.

    “Air meluap sekitar pukul 17.00 WIB, hanya dua jam setelah hujan deras mulai turun. Karena air datang begitu cepat, kami tidak sempat mengamankan perabotan dan barang elektronik. Semuanya terendam, banyak yang rusak,” terangnya.

    Luapan air dari drainase dan Sungai Way Belau menggenangi rumah warga, merusak perabotan hingga barang dagangan milik Endra.

    “Warung saya juga kena. Barang-barang dagangan ikut hanyut terbawa arus,” ucapnya.

    Menurut Endra, banjir kali ini merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Setiap tahun memang ada banjir saat musim hujan, tapi tidak separah ini. Banjir semalam jauh lebih hebat dampaknya,” ungkapnya.

    Narti, warga lain yang terdampak banjir, juga mengeluhkan kondisi serupa. Rumahnya masih penuh dengan lumpur, sementara perabotan seperti kasur tak lagi bisa digunakan.

    Ia berharap pemerintah segera mengerahkan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah untuk membantu membersihkan lingkungan.

    “Kami sudah kelelahan. Tenaga habis untuk bersih-bersih, pikiran juga lelah. Kami butuh bantuan petugas untuk mengangkut lumpur dan sampah,” pungkasnya.

    Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan, termasuk penyediaan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah, agar lingkungan bisa segera pulih setelah bencana banjir ini.

     

    Detik-Detik Evakuasi 4 Korban Tertimbun Longsor di Peniron, Bruno, Purworejo

  • Mendes PDT Sebut Dana Desa Dapat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis Regional 18 Januari 2025

    Mendes PDT Sebut Dana Desa Dapat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis Regional 18 Januari 2025

    Mendes PDT Sebut Dana Desa Dapat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyebut
    dana desa
    dapat dialokasikan untuk mendanai makan bergizi gratis (MBG).
    Hal itu diungkapkan Kemendes PDT melalui Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, di sela-sela kegiatan Hari Desa Nasional yang digelar di Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah.
    “Bisa (digunakan untuk
    makan siang bergizi
    gratis), nanti dikelola oleh Bumdes,” kata Malik, Sabtu (18/1/2025).
    Malik menyebut, dengan potensi yang ada di Desa Krandegan dan teknologi
    pompa tenaga surya
    , pihaknya yakin desa akan mampu berswasembada pangan sekaligus swasembada energi.
    Dengan
    swasembada pangan
    , kata Malik, nantinya Bumdes akan hidup dan bisa menjadi jembatan untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan MBG di daerah.
    ”
    Dana desa
    kita prioritaskan untuk swasembada pangan, energi, termasuk makan siang bergizi,” kata Malik.
    Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, mengatakan, di desanya kini telah memiliki teknologi pompa air bertenaga surya.
    Pompa tersebut bisa mengairi sawahnya sekitar 70 hektare tanpa ada biaya operasional karena sudah menggunakan tenaga matahari.
    Dwinanto mengatakan, pembuatan pompa bertenaga surya tersebut bekerja sama dengan Agros Global, perusahaan agritech berbasis di Singapura.
    Kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan pompa air bertenaga surya yang digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.
    Hasilnya, lahan di Desa Krandegan seluas 70 hektare yang semula hanya dapat panen 1-2 kali kini sudah dapat panen 3 kali dalam satu tahun.
    Penggunaan pompa air bertenaga surya ini juga bisa menghemat sekitar 50 persen biaya operasional pertanian.
    Berkat kerja sama ini, kata Dwinanto, tahun ini akan menambah pompa air bertenaga surya portable sebanyak 7 pompa.
    Hal ini dilakukan untuk membantu para petani yang belum terpenuhi pengairan di desanya.
    “InsyaAllah tahun ini akan kita tambah sekitar 7 pompa air bertenaga surya,” kata Dwinanto.
    “Untuk air yang digunakan untuk lahan pertanian para petani kita gratiskan. Namun kita imbau untuk membayar zakat pertanian yang hasilnya kita gunakan untuk memberantas kemiskinan di desa,” tambah Dwinanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III DPRD Purworejo Pelajari Pengelolaan Perumda Pasar Joyoboyo dalam Kunjungan Kerja ke Kota Kediri

    Komisi III DPRD Purworejo Pelajari Pengelolaan Perumda Pasar Joyoboyo dalam Kunjungan Kerja ke Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka studi tiru pengelolaan pasar tradisional oleh Perumda Pasar Joyoboyo, Kamis (16/1/2025). Bertempat di Ruang Kilisuci, rombongan DPRD Purworejo disambut langsung oleh Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri.

    Dalam pertemuan ini, Ferry menyampaikan bahwa kunjungan kerja seperti ini sangat bermanfaat sebagai ajang tukar pengalaman dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pasar.

    “Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi pengalaman terkait peningkatan kinerja, baik untuk Perumda Pasar Joyoboyo maupun Dinas Perdagangan Kabupaten Purworejo,” ujar Ferry.

    Studi Tiru: Pengelolaan Pasar dan Strategi Peningkatan Kunjungan

    Dalam diskusi, beberapa topik utama yang dibahas meliputi:

    1. Mekanisme operasional Perumda Pasar Joyoboyo
    2. Kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri
    3. Strategi Pemkot Kediri dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke pasar tradisional

    Ferry berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pasar di Kabupaten Purworejo serta memperkuat kerja sama antarwilayah.

    DPRD Purworejo Terinspirasi dengan Pengelolaan Perumda Pasar Joyoboyo

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo Tursiati mengungkapkan alasan memilih Kota Kediri sebagai lokasi studi tiru adalah keberhasilan Perumda Pasar Joyoboyo dalam mengelola pasar tradisional secara efektif dan modern.

    “Kami ingin mengadopsi sistem pengelolaan pasar di Kediri agar pasar di Purworejo bisa lebih bersih, rapi, dan tertata dengan baik,” jelas Tursiati.

    Untuk memperdalam studi tiru, Komisi III DPRD Purworejo turut membawa OPD terkait, seperti: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Kepala Dinas Perhubungan.

    Harapan dan Implementasi di Kabupaten Purworejo

    Saat ini, pengelolaan pasar di Kabupaten Purworejo masih dikelola oleh pemerintah desa setempat. Oleh karena itu, pihak DPRD berharap bahwa kunjungan ini dapat memberikan referensi yang bisa diadopsi untuk pengelolaan pasar yang lebih profesional dan modern.

    Setelah pertemuan, rombongan DPRD Purworejo melanjutkan agenda dengan meninjau langsung Pasar Grosir Ngronggo guna melihat sistem pengelolaan dan operasional pasar tradisional di Kota Kediri.

    Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo ke Perumda Pasar Joyoboyo menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan pengelolaan pasar tradisional. Dengan adanya studi tiru ini, diharapkan pengelolaan pasar di Kabupaten Purworejo semakin teratur, bersih, dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah. [nm/kun]

  • Ibu di Lampung Timur Tega Habisi Nyawa Bayinya, Diduga Gunakan Golok

    Ibu di Lampung Timur Tega Habisi Nyawa Bayinya, Diduga Gunakan Golok

    Liputan6.com, Lampung – Seorang ibu di Dusun 3, Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 6 bulan, pada Sabtu (11/1/2025) sekitar pukul 04.00 WIB. Pelaku diduga melukai korban menggunakan senjata tajam jenis golok.

    “Benar, telah terjadi pembunuhan terhadap balita oleh ibu kandungnya di Desa Way Areng, Lampung Timur,” kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Sabtu (11/1/2025).

    Korban berinisial HS, yang baru lahir pada 11 Agustus 2024, ditemukan oleh kakaknya, Nuril Arifin, dalam kondisi terbaring di lantai bersimbah darah. Luka bacok di kepala korban menjadi penyebab utama kematiannya.

    “Setelah ditemukan, korban langsung dibawa oleh kakaknya ke rumah pamannya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian,” jelasnya.

    Setelah memastikan adiknya meninggal, Nuril Arifin kembali ke rumah untuk mencari sang ibu, Umi Dasifa. Namun, ia menemukan ibunya dalam keadaan tak sadarkan diri akibat menyayat tangan kirinya dan meminum obat semut.

    “Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan hingga para tetangga berdatangan. Diduga kuat, ibu korban mencoba bunuh diri setelah menghabisi nyawa anaknya,” terangnya.

    Peristiwa tragis ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Polisi juga berusaha mengungkap motif di balik tindakan pelaku yang tega menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri.

     

    Detik-Detik Evakuasi 4 Korban Tertimbun Longsor di Peniron, Bruno, Purworejo

  • Kades di Purworejo Ditahan, Diduga Korupsi 256 Ton Pupuk Bersubsidi Rugikan Negara Rp903,7 Juta

    Kades di Purworejo Ditahan, Diduga Korupsi 256 Ton Pupuk Bersubsidi Rugikan Negara Rp903,7 Juta

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO – Di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, seorang kepala desa (kades) ditahan terkait dugaan korupsi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

    Kades tersebut berinisial S.

    S diduga menyelewengkan sebanyak 256 ton pupuk, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp903,7 juta.

    Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo, Issandi Hakim, menyampaikan bahwa tersangka kini ditahan di Rutan Kelas IIB Purworejo.

    “Yang kami lakukan itu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Purworejo pada Kamis yang lalu,” ujar Issandi, Senin (13/1/2025).

    Kasus ini terjadi dalam periode 2019 hingga 2021, saat S menjabat sebagai Direktur CV Martani Gumilang, distributor pupuk bersubsidi di Purworejo.

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purworejo, Bangga Prahara, menjelaskan bahwa penyidikan menemukan pupuk bersubsidi tidak disalurkan sesuai aturan.

    “Kerugian negara Rp903,7 juta itu real, sudah dihitung ahli keuangan (auditor). Beliau kami jadikan tersangka sebagai direktur distributor pupuk bersubsidi, CV Martani Gumilang,” kata Bangga.

    Sejauh ini, penyidikan belum menemukan bukti keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Fokus penanganan tetap pada peran S sebagai direktur distributor.

    Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 4 ayat (1) KUHP.

    “Yang bersangkutan menyalurkan pupuk tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pupuknya sebesar 256 ton,” pungkas Bangga. (*)

     

  • Alasan Program Makan Bergizi Gratis di Purworejo Tertunda Regional 11 Januari 2025

    Alasan Program Makan Bergizi Gratis di Purworejo Tertunda Regional 11 Januari 2025

    Alasan Program Makan Bergizi Gratis di Purworejo Tertunda
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com –

    Program Makan Bergizi Gratis
    (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga saat ini belum dapat dilaksanakan di Kabupaten
    Purworejo
    , Jawa Tengah.
    Berbeda dengan puluhan kabupaten lainnya di Indonesia yang telah mulai menerapkan program tersebut, Purworejo masih menunggu selesainya pembangunan dapur.
    Pjs Pasiter,
    Kapten Jarot Sunarto
    , yang merupakan salah satu mitra MBG, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan pembangunan
    dapur organik
    sebagai bagian dari program tersebut.
    “Kalau untuk memastikan kapan waktunya (mulai MBG) belum bisa itu mas, mengingat dapur belum selesai 100 persen, masih banyak yang kurang,” ungkap Jarot pada Sabtu (11/1/2025).
    Jarot juga menambahkan bahwa alat untuk dapur MBG belum tersedia sepenuhnya.
    Meskipun pembangunan dapur selesai, akan ada pelatihan-pelatihan untuk pengelola.
    “Kemudian untuk alat baru sebagian saja, bisa dibilang 50-70 persen alat yang ada,” jelasnya.
    Dalam rencana operasionalnya, Jarot menyebutkan akan ada tiga jenis dapur umum yang akan mendukung Program MBG.
    Ketiga jenis dapur tersebut terdiri dari dapur organik yang dikelola oleh Kodim 0708 Purworejo, dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN), dan dapur mandiri.
    Dapur organik
    yang akan digunakan untuk keperluan MBG di sekolah-sekolah berada di bawah komando Kodim dan akan melayani 3.000 porsi dengan radius jangkauan hingga 3 km di wilayah Kecamatan Purworejo.
    “Yang organik ada satu, ini dikelola langsung Kodim 0708 Purworejo,” jelas Jarot.
    Saat ini, dapur sehat organik yang sedang dibangun berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di belakang pom pengisian bahan bakar TNI Posbek, dengan luas 400 meter persegi.
    “Sementara kalau dapur mandiri ada 8, tambah 1 organik yang kita kelola,” tutur Jarot.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.