kab/kota: Purwokerto

  • Cara Daftar Face Recognition KAI Lewat Aplikasi

    Cara Daftar Face Recognition KAI Lewat Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI menyediakan pendaftaran untuk layanan face recognition melalui aplikasi Access by KAI untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan yang sederhana, mudah, dan efisien.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menuturkan, KAI telah menyediakan fasilitas face recognition boarding gate di 20 stasiun di Jawa dan Sumatra hingga akhir Oktober 2024. Terbaru kehadiran layanan face recognition telah ada di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Lempuyangan.

    “Kami kini menyediakan pendaftaran untuk layanan face recognition melalui aplikasi Access by KAI untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan yang sederhana, mudah, dan efisien,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

    Adapun, face recognition boarding gate adalah fasilitas boarding yang dilengkapi dengan kamera untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang terintegrasi dengan data tiket kereta serta status vaksinasi pelanggan. Proses verifikasi hanya memerlukan 1 detik sehingga memperlancar antrean dan proses boarding.

    Anne menambahkan, KAI akan terus melakukan perbaikan di seluruh lini guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan serta menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Hal tersebut tentunya dengan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. 

    “KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan melalui inovasi yang konsisten. Kami juga berfokus pada keberlanjutan sesuai dengan SDGs untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan, hemat dan efisien,” tutup Anne. 

    Berikut cara pendaftaran face recognition via aplikasi Access by KAI:

    1. Buka tab menu akun pada Access by KAI.

    2. Pilih menu Registrasi Face Recognition.

    3. Bacalah syarat dan ketentuan registrasi dan klik “Setuju” setelah memahami.

    4. Periksa kembali data diri seperti Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir. Klik “Foto Selfie” untuk melengkapi proses verifikasi.

    5. Ikuti ketentuan pengambilan foto selfie yang benar. Klik “Ambil Foto KTP” untuk mengambil foto selfie.

    6. Setelah foto selfie dan data diri sudah lengkap dan sesuai, klik “Daftar Sekarang”.

    7. Konfirmasi data yang diberikan, lalu klik “Ya, Daftar” untuk menyelesaikan pendaftaran.

    8. Proses registrasi berhasil dan selesai.

    Daftar stasiun yang menyediakan layanan face recognation:

    • Daerah Operasi 1 Jakarta: Gambir, Pasar Senen dan Bekasi

    • Daerah Operasi 2 Bandung: Bandung dan Kiaracondong

    • Daerah Operasi 3 Cirebon: Cirebon

    • Daerah Operasi 4 Semarang: Semarang Tawang Bank Jateng, Pekalongan, dan Tegal

    • Daerah Operasi 5 Purwokerto: Purwokerto dan Kutoarjo

    • Daerah Operasi 6 Yogyakarta: Yogyakarta, Lempuyangan, dan Solo Balapan

    • Daerah Operasi 7 Madiun: Madiun

    • Daerah Operasi 8 Surabaya: Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, dan Malang

    • Daerah Operasi 9 Jember: Jember

    • Divisi Regional I Sumatra Utara: Medan

  • KPU Banyumas gelar penajaman visi dan misi pasangan calon

    KPU Banyumas gelar penajaman visi dan misi pasangan calon

    Kami sejak awal menginginkan adanya lawan dalam Pilkada Banyumas 2024, sehingga persiapannya dari dulu debatPurwokerto, Jateng (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar penajaman visi, misi, dan program pasangan calon sebagai pengganti agenda debat karena Pilkada Banyumas 2024 hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

    Dalam acara yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu malam, paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas nomor urut 1 Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis untuk mempertajam visi, misi, dan program psalon tersebut.

    Tim panelis terdiri atas Prof Budi Aji (Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman), Dr Sumiati, M Ag (Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Islam Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri), Dr Ecep Suwardani Yasa, M Si (jurnalis senior TV One), Dr Tobirin, M Si (Dosen Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman).

    Selanjutnya, Dr Naelati Tubastuvi (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto), Dra Oti Kusumaningsih, M Si (Wakil Dekan FISIP Universitas Wijayakusuma), dan Dr Tedy Sudrajat (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman).

    Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim panelis itu terbagi dalam lima segmen, masing-masing terdiri atas empat pertanyaan.

    Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya berkaitan dengan pembinaan olahraga, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

    Dalam hal pembinaan olahraga, calon Bupati Sadewo Tri Lastiono mengatakan permasalahan tersebut tidak bisa hanya dengan mengandalkan dukungan APBD, sehingga pihaknya kelak akan menggandeng pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam pembinaan olahraga di Banyumas.

    Terkait dengan masalah pendidikan, dia mengatakan permasalahan zonasi sering kali menyebabkan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri terdekat.

    Menurut dia, salah satu solusi yang akan dilakukan berupa gedung sekolah dasar (SD) yang telah dilakukan penggabungan dengan SD lainnya akan dimanfaatkan untuk sekolah menengah pertama (SMP) agar anak-anak tidak lagi kesulitan untuk masuk SMP negeri yang biayanya gratis.

    “Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pembangunan SMA di tiap kecamatan,” katanya.

    Terkait dengan masalah perekonomian, dia mengaku akan merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar lebih tertata dan bersih, sehingga masyarakat yang berbelanja akan merasa nyaman.

    Kendati demikian, tidak semua pertanyaan tersebut dirumuskan oleh tim panelis karena satu pertanyaan yang muncul pada segmen kelima berasal dari aspirasi masyarakat dan telah melalui tahap penyaringan yang dilakukan tim panelis, yakni masalah insentif untuk RT dan RW di Kabupaten Banyumas yang besarannya hanya Rp50 ribu.

    Terkait dengan pertanyaan tersebut, Sadewo mengaku jika terpilih sebagai Bupati Banyumas akan menaikkan besaran insentif untuk RT dan RW menjadi Rp250 ribu per bulan.

    Saat konferensi pers usai acara, pasangan Sadewo-Lintarti mengatakan nuansa acara penajaman visi dan misi tersebut berbeda dengan debat.

    “Kami sejak awal menginginkan adanya lawan dalam Pilkada Banyumas 2024, sehingga persiapannya dari dulu debat. Lebih enak debat karena kalau debat terukur, kalau saya debat sama njenengan, njenengan bisa mengukur kemampuan saya, saya bisa mengukur kemampuan panjenengan,” kata Sadewo.

    Ia mengakui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim panelis cukup tajam dan melenceng dari perkiraannya, namun dia bersyukur bisa menjawabnya dengan baik.

    Semula dia menduga akan ada sanggahan dari panelis atas jawaban yang diberikan, sehingga akan terjadi semacam diskusi, namun ternyata tidak ada.

    Ia mengharapkan KPU Kabupaten Banyumas tidak menggelar kegiatan serupa untuk kedua kalinya.

    “Enggak perlulah, buang-buang anggaran,” kata Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023 itu.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah mengatakan sesuai dengan regulasi agenda kegiatan penajaman visi dan misi maksimal tiga kali dilakukan.

    Atas koordinasi dengan paslon, kata dia, pihaknya melaksanakan kegiatan penajaman visi dan misi itu sebanyak satu kali.

    “Sesuai regulasi Pasal 66 PKPU 13 tentang Kampanye, bagi daerah yang hanya satu pasangan calon, debat terbuka dilakukan hanya dengan bentuk penajaman visi dan misi. Jadi, bukan debat dengan tim panelis, tapi hanya penajaman visi dan misi,” katanya menegaskan.

    Baca juga: Bawaslu Banyumas kaji dugaan pelanggaran netralitas kepala desa
    Baca juga: KPU Banyumas deklarasi damai bersama satu paslon peserta Pilkada 2024
    Baca juga: Sekretaris Partai Gerindra Banyumas pastikan maju sebagai bacabup

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • KAI: KA Argo Cheribon gunakan kereta ekonomi “new generation”

    KAI: KA Argo Cheribon gunakan kereta ekonomi “new generation”

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan bahwa KA Argo Cheribon Fakultatif relasi Cirebon-Gambir perjalanan pergi-pulang sudah menggunakan kereta ekonomi generasi baru (new generation).

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa KAI terus melakukan peningkatan pelayanan untuk kereta ekonomi sebagai komitmen memberikan pelayanan terbaik pada semua kelas layanan kereta.

    “Terhitung Jumat, 1 November 2024, KAI mengoperasikan kereta ekonomi new generation pada Kereta Api Ranggajati relasi Cirebon-Jember (PP) dan KA Argo Cheribon Fakultatif relasi Cirebon-Gambir (PP),” katanya.

    Anne mengatakan bahwa KA Ranggajati dan KA Argo Cheribon Fakultatif generasi baru ini dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai dengan kapasitas 72 tempat duduk.

    Kereta ini sama dengan kereta generasi baru lainnya, yakni kursi jenis captain seat, memiliki fasilitas desain kursi yang ergonomis dan dilengkapi fitur pengatur kemiringan (reclining) dan bisa disesuaikan searah laju kereta ataupun berhadapan (revolving).

    “Dengan Inovasi ini, pelanggan lebih nyaman untuk waktu tempuh yang panjang sekalipun,” ujarnya.

    Baca juga: KAI sebut tarif KA BIAS rute Bandara Adi Soemarmo–Madiun masih promo

    Rangkaian KA Ranggajati dan KA Cheribon Fakultatif saat ini dilayani dengan stan formasi lima kereta eksekutif, empat kereta ekonomi generasi baru, satu kereta makan, dan satu kereta pembangkit.

    “Peningkatan pelayanan pada kereta kelas ekonomi ini adalah bagian dari komitmen KAI untuk menyediakan layanan yang terus ditingkatkan berdasarkan customer feedback dan kebutuhan pelanggan yang terus meningkat,” kata Anne.

    Kereta ekonomi generasi baru juga memiliki interior yang lebih modern dan dilengkapi fasilitas bagasi yang lebih baik, serta memberi beberapa aksen kayu pada jendela untuk memberi kesan yang dekat dengan alam.

    Pada kereta generasi baru ini juga menyiapkan toilet duduk dilengkapi dengan wastafel, hand driver dan tempat ibadah di kereta restorasi.

    Baca juga: KAI: KA Jayabaya mulai beroperasi gunakan rangkaian “new generation”

    Jadwal perjalanan KA Ranggajati (KA 116) relasi Cirebon menuju Jember, berangkat dari Stasiun Cirebon pada jam 06.45 WIB dan tiba di Stasiun Jember pada jam 20.35 WIB. Sementara untuk KA Ranggajati (KA 115) relasi Jember menuju Cirebon, berangkat dari Stasiun Jember jam 05.15 WIB dan tiba di Stasiun Cirebon jam 18.52 WIB.

    Sedangkan untuk KA Argo Cheribon (KA 29 F) relasi Cirebon menuju Gambir, berangkat dari Stasiun Cirebon jam 20.00 WIB dan tiba di Stasiun Gambir jam 22.57 WIB. Selanjutnya untuk KA Argo Cheribon (KA 30 F) relasi Gambir menuju Cirebon, berangkat dari Stasiun Gambir jam 23.30 WIB dan tiba di Stasiun Cirebon jam 02.30 WIB.

    Hingga saat ini, KAI sudah mengganti 21 rangkaian kereta api ekonomi dengan kereta new generation.

    “Kami targetkan sampai akhir tahun 2024 dapat mengganti 60 kereta sebagai komitmen kami untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api untuk program keberlanjutan,” imbuh Anne.

    Baca juga: KAI Daop 7 mulai mengoperasikan KA Brantas ekonomi “new generation”

    Berikut daftar perjalanan kereta yang menggunakan kereta api new generation dan stainless steel new generation:

    Pertama, kereta ekonomi new generation meliputi:

    – ⁠KA Jayabaya (Pasarsenen-Malang PP), sejak 26 September 2023
    – ⁠KA Gaya Baru Malam Selatan (Pasarsenen-Surabaya Gubeng PP), sejak 14 Maret 2024.
    – ⁠KA Mutiara Timur (Surabaya Gubeng-Ketapang PP), sejak 30 Maret-April 2024.
    – KA Blambangan Ekspres (Pasarsenen-Ketapang PP), sejak 18-19 Juni 2024.
    – KA Jaka Tingkir 221 (Purwosari-Pasar Senen), sejak 25 Juli 2024.
    – ⁠KA Jaka Tingkir 222A (Pasar Senen-Purwosari), sejak 26 Juli 2024.
    – KA Menoreh (Semarangtawang – Pasarsenen PP), sejak 1 September 2024- KA Brantas (Blitar – Pasarsenen PP), sejak 17 Oktober 2024
    – KA Dharmawangsa (Surabaya Pasarturi – Pasarsenen PP), sejak 17 Oktober 2024
    – KA Ranggajati (Cirebon – Jember PP), sejak 1 Nopember 2024.

    Kedua, kereta ekonomi stainless steel new generation meliputi:

    – KA Majapahit (Pasarsenen-Malang PP), sejak 25 Maret 2024.
    – KA Logawa (Purwokerto-Jember PP), sejak 18 September 2024.
    – KA Progo (Lempuyangan – Pasarsenen PP), Sejak 15 Oktober 2024.

    Ketiga, kereta eksekutif stainless steel new generation dan luxury new generation meliputi:

    – KA Argo Dwipangga (Gambir-Solo Balapan PP), sejak 13 Desember 2023.
    – KA Argo Lawu (Gambir-Solo Balapan PP), sejak 18 Desember 2023.
    – KA Taksaka (Gambir-Yogyakarta PP), sejak 18 Januari 2024.

    Keempat, kereta eksekutif stainless steel new generation meliputi:

    – KA Argo Bromo Anggrek (Gambir-Surabaya Pasarturi PP) – sejak 29 Maret 2024.

    Kelima: kereta eksekutif stainless steel new generation dan kereta ekonomi stainless steel new generation meliputi:

    – KA Lodaya TS 1 (Bandung-Solo Balapan PP), sejak 1 Mei 2024.
    – KA Lodaya TS 2 (Bandung-Solo Balapan PP), sejak 1 September 2024.
    – KA Jayabaya ( Malang – Pasarsenen PP), Sejak 16 Oktober 2024).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS: Jateng alami inflasi 0,19 persen pada Oktober 2024

    BPS: Jateng alami inflasi 0,19 persen pada Oktober 2024

    Selain itu juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,76 persen yang disebabkan harga emas perhiasanSemarang (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat tingkat inflasi di provinsi tersebut yang mencapai sebesar 0,19 persen (month to month) pada Oktober 2024, dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,18.

    Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih, di Semarang, Jumat, menyampaikan bahwa penyumbang utama inflasi Oktober 2024 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,46 persen, terutama karena kenaikan harga daging ayam ras dan bawang merah.

    “Selain itu juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,76 persen yang disebabkan harga emas perhiasan. Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,38 persen,” katanya.

    Ia menyebutkan bahwa lima komoditas dengan andil inflasi secara bulanan terbesar di Jateng, yaitu daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, bawang merah, dan kopi bubuk.

    Kenaikan harga lima komoditas itu terjadi di sembilan kota IHK, meliputi Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Wonogiri, Rembang, Kudus, Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Semarang.

    Untuk komoditas daging ayam ras dengan andil terbesar inflasi terjadi di Purwokerto sebesar 0,09 persen, kenaikan bahan bakar rumah tangga dan bawang merah dengan andil inflasi terbesar di Wonogiri sebesar 0,08 dan 0,09 persen, serta emas perhiasan andil terbesar di Kota Semarang sebesar 0,06 persen.

    “Kopi bubuk berturut-turut selama hampir tiga bulan mengalami kenaikan dari 9 kota IHK, andil terbesar ada di Wonosobo, Kudus, dan Surakarta,” kata Endang.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengatakan bahwa tingkat inflasi bulanan Jateng pada Oktober sebesar 0,19 persen atau meningkat dibandingkan September 2024 sebesar 0,05 persen.

    Menurut dia, inflasi Jateng pada Oktober 2024 masih di bawah jangkauan yang ditetapkan, yakni 2,5 persen.

    “Yang menjadi penyebab inflasi Jateng masih dari makanan, minuman, juga sigaret. Mudah-mudahan dampak di lapangan atau terhadap masyarakat tidak terlalu signifikan,” katanya.

    Baca juga: BPS: Jateng alami deflasi 0,07 persen pada Agustus
    Baca juga: BPS: Inflasi Jateng selama Juni 2024 capai 2,22 persen

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menjalani debat perdana yang mengusung tema tentang tata kelola pemerintahan.

    Pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hadir dalam debat yang digelar di Semarang, Rabu malam, dengan atasan masing-masing berwarna hijau dan merah. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen hadir dengan atasan berwarna biru.

    Tema lengkap yang diusung pada debat pertama Pilkada Jateng adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan debat publik merupakan salah satu tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

    “Manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, visi misi, serta program untuk menarik 28,4 juta pemilih di Jawa Tengah,” katanya.

    Kepada masyarakat, ia mempersilakan untuk menyimak debat pasangan calon agar mendapat referensi sehingga diberi kemantapan dalam menentukan pilihan.

    Sementara di ruang debat, jumlah pendukung dibatasi maksimal 75 orang untuk masing-masing pasangan calon. Selain itu, para pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut, selain yang melekat di badan.

    Pertanyaan yang disampaikan dalam debat kali ini disusun oleh enam panelis yang berasal sejumlah perguruan tinggi, yakni Undip Semarang, Unnes, Unsoed Purwokerto, serta UIN Semarang dan Kudus.

    Pilkada Jateng 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan dengan total suara sah hasil Pemilu 2024 sebanyak 5,2 juta suara dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung gabungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PSI, dengan total suara sah 13,7 juta suara.

    Sumber : Antara

  • Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 Oktober 2024

    Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran Regional 30 Oktober 2024

    Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran
    Tim Redaksi
    PURWOKERTO, KOMPAS.com
    – Seorang dosen di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dijatuhi
    hukuman disiplin
    karena melanggar netralitas.
    Dosen tersebut terbukti menghadiri acara rapat koordinasi dan konsolidasi dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 21 September 2024.
    Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsoed, Nur Faiqoh, menjelaskan bahwa pimpinan universitas telah memanggil dosen yang bersangkutan.
    “Terkait temuan
    pelanggaran netralitas ASN
    oleh Bawaslu, yang bersangkutan telah dipanggil dan kepadanya telah diberikan hukuman disiplin,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    “Sanksinya berupa teguran, (yang bersangkutan) sudah dipanggil,” tambahnya.

    Ia juga menyatakan bahwa sanksi tersebut tercantum dalam berita acara, dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keputusan tersebut kepada Bawaslu.
    “Berita acara dan SK (Surat Keputusan) masih proses, nanti kalau sudah jadi akan dikirimkan ke Bawaslu,” ujar dia.
    Sebelumnya,
    Bawaslu Banyumas
    telah mengonfirmasi bahwa seorang
    dosen Unsoed
    melanggar netralitas dalam pilkada.
    Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, menyatakan bahwa rekomendasi sanksi untuk dosen tersebut telah dikirimkan.
    “Temuan
    pelanggaran netralitas
    ASN Fakultas Kedokteran Unsoed sudah diteruskan kepada rektor cq pejabat pembina kepegawaian Unsoed. Namun, sanksi belum ditembuskan ke Bawaslu,” kata Yon kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan?
                        Regional

    8 Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan? Regional

    Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan?
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Seorang dosen Universitas Jenderal Soedirman (
    Unsoed
    ) Purwokerto, Kabupaten
    Banyumas
    , Jawa Tengah, terbukti melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan rekomendasi sanksi untuk dosen tersebut.
    “Temuan pelanggaran
    netralitas ASN
    Fakultas Kedokteran Unsoed sudah diteruskan kepada rektor
    cq
    pejabat pembina kepegawaian Unsoed. Namun, sanksi belum ditembuskan ke Bawaslu,” kata Yon kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    Dosen tersebut terlibat dalam kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 21 September 2024.
    Selain itu, dua
    kepala desa
    (kades) juga terbukti melanggar netralitas sebelum penetapan pasangan calon.
    Keduanya adalah Kades Pernasidi dari Kecamatan Cilongok dan Kades Keniten dari Kecamatan Kedungbanteng.
    “Rekomendasi sanksi sudah diteruskan kepada PJ Bupati Banyumas. Namun, sanksi untuk keduanya juga belum ditembuskan ke Bawaslu,” katanya lagi.


    Yon menambahkan bahwa terkait dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan mobilisasi kades dalam pertemuan tertutup di sebuah hotel, saat ini masih dalam proses penanganan.
    “Sudah diregister, dan semua syarat formal materiil telah dilengkapi oleh pelapor. Selanjutnya, semua pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, dan saksi ahli, akan dimintai keterangannya oleh Bawaslu,” jelasnya.
    Dalam kasus ini, dugaan pidana akan dibahas oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan dugaan pelanggaran terkait Undang-Undang Desa akan ditangani oleh Bawaslu.
    Sebelumnya, tim pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi melaporkan Ketua Paguyuban Kades Banyumas, Saefudin, ke Bawaslu Banyumas pada Kamis (24/10/2024).
    Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas kades dalam sebuah pertemuan tertutup di salah satu hotel pada Senin (21/10/2024), yang mendadak bubar setelah kedatangan Panwas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Saja Syarat Beli Motor Cash? Ketahui Prosedur dan Tipsnya!

    Apa Saja Syarat Beli Motor Cash? Ketahui Prosedur dan Tipsnya!

    Jakarta

    Pembelian motor secara cash atau tunai banyak dipilih oleh konsumen yang ingin langsung memiliki kendaraan tanpa terikat cicilan bulanan. Dengan membayar cash, pembeli juga tidak akan dikenakan bunga yang membuat harganya lebih besar.

    Syarat Beli Motor Cash

    Sebelum setuju membeli kendaraan, pastikan apakah ada tambahan biaya pengurusan prosedur pembelian. Selain tentunya menyiapkan uang yang cukup, persyaratan yang dibutuhkan untuk membeli motor cash yaitu:

    Fotokopi KTPFotokopi KK

    Mengutip laman Planet Ban, kedua persyaratan ini dibutuhkan untuk membuat STNK, Faktur Pembelian, dan dokumen kepemilikan kendaraan lainnya. Seluruh proses pengalihan kepemilikan menjadi tanggung jawab dealer atau agen penjualan.

    Saat kendaraan diberikan, pembeli akan mendapat STNK, BPKB, buku servis dan faktur pembelian. Beberapa produsen motor biasanya akan memberi bonus seperti bonus helm, jaket, dan lain sebagainya.

    Prosedur Membeli Motor Cash

    Ada dua prosedur pembelian motor cash, yaitu saat pembayaran dilakukan sebelum motor dikirim dan setelah motor dikirim. Mengutip laman dealer resmi Honda Purwokerto, berikut perbedaan keduanya:

    Pembelian Cash Bayar di Awal

    Konsumen melakukan pemesanan dengan menentukan pilihan tipe dan warnaKonsumen melakukan pembayaranDealer menyiapkan motor dan mengirimkan ke konsumen

    Pembelian Cash Bayar di Rumah

    Konsumen memesan dengan menentukan pilihan tipe dan warna motorDealer menyiapkan motor dan mengirimkan ke konsumenPembayaran di rumah saat barang datang.

    Selain itu, pembayaran atau transfer cash juga bisa dilakukan sebagian yang kemudian dilunasi setelah serah terima motor. Hal ini juga berlaku untuk pembeli yang terkena limit transfer.

    Tips Membeli Motor Cash

    Beberapa waktu lalu viral di media sosial terkait pembelian motor atau cash yang dikenakan biaya tambahan. Mengutip arsip detikOto, praktik seperti ini sudah menjadi rahasia umum.

    Banyak oknum sales di dealer yang mencoba mempersulit pembelian sepeda motor secara tunai. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa melakukan hal berikut ini.

    Tentukan anggaran untuk pembelian motor cashTentukan merek motor, jenis besera varian motor berdasarkan anggaran yang sudah ditentukan.Datang ke showroom. Pada kunjungan pertama, tidak perlu terburu-buru membuat keputusanJika sudah mantap membeli motor jenis tertentu, tanyakan stok kendaraan tanpa menyinggung cara pembayaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari dalih stok habis jika membeli secara cash.Jika setuju, lakukan prosedur pembelian cash sesuai dengan peraturan dealer atau agen penjualan.

    Itulah syarat pembelian motor cash, prosedur, dan tips agar pembelian motor tidak dipersulit. Semoga informasi ini membantumu.

    (elk/row)

  • Pakar: Koordinasi antarkementerian tantangan terbesar kabinet Prabowo

    Pakar: Koordinasi antarkementerian tantangan terbesar kabinet Prabowo

    Mau, tidak mau, birokrasi memang harus mengikuti arahan dari pusat. Yang penting tadi, mekanisme komunikasi dan koordinasinya jelas, sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerahPurwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Slamet Rosyadi memperkirakan masalah koordinasi antarkementerian menjadi tantangan terbesar dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya, semakin banyak kementerian, tantangan koordinasinya juga semakin sulit. Ke depannya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat terutama presiden untuk mengoordinasi kementerian itu makin besar, ya makin sulit koordinasinya,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Bahkan, kata dia, tantangan dalam koordinasi tersebut juga akan dirasakan oleh pemerintah daerah karena saking banyaknya kementerian.

    Dengan demikian, ketika nomenklatur kementeriannya berubah, lanjut dia, perlu ada penyesuaian-penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Termasuk juga untuk alokasi sumber daya dari pusat ke daerah. Misalkan kalau ada resources (sumber daya, red.) yang akan dialokasikan ke daerah akan sulit kalau tidak ada nomenklatur yang diakomodasi di daerah,” kata guru besar bidang administrasi pembangunan tersebut.

    Baca juga: Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Meskipun jumlah kementeriannya cukup banyak karena mencapai 48 kementerian, dia mengatakan pemerintah daerah tidak perlu membuat nomenklatur OPD sesuai dengan jumlah kementerian yang ada karena dapat dilakukan melalui pola rumpun (perumunan) seperti yang telah berjalan selama ini.

    Dalam hal ini, kata dia, perumpunan dilakukan dengan menggabungkan dinas atau instansi yang fungsinya saling berkaitan ke dalam satu OPD.

    “Itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Tapi biasanya daerah itu kecenderungannya menggabungkan karena kita tahu kapasitas anggaran di daerah juga sangat terbatas, sehingga tidak mungkin memecah sesuai apa yang terjadi di pusat,” katanya.

    Akan tetapi, kata dia, yang paling penting untuk masalah pendidikan dasar merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, pendidikan menengah merupakan urusan pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi merupakan urusan pemerintah pusat.

    Menurut dia, jumlah kementerian yang cukup banyak itu tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

    “Sekarang juga otonomi daerah hampir tidak ada lagi karena kayak peraturan daerah itu harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Perda terkait dengan retribusi, pajak daerah, ‘kan harus mendapat persetujuan dari pusat,” katanya.

    Baca juga: Prabowo samakan visi dan sampaikan program 100 hari di Akmil Magelang

    Ia mengatakan jika tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, perda-perda tersebut tidak bisa diundangkan.

    Selain itu, kata dia, anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah juga sudah ditentukan untuk apa saja.

    “Jadi, sekarang itu praktis otonomi daerah sifatnya hanya administratif saja, hanya penyelenggara saja, tidak bisa mengolah secara penuh,” katanya.

    Oleh karena banyak terdapat nomenklatur kementerian yang baru, kata dia, pemerintah daerah tetap harus mengikutinya.

    Ibarat belajar, lanjut dia, ketika belum tuntas belajar sesuatu ternyata ada pembelajaran yang lain tentunya harus diikuti.

    “Mau, tidak mau, birokrasi memang harus mengikuti arahan dari pusat. Yang penting tadi, mekanisme komunikasi dan koordinasinya jelas, sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerah,” kata Prof. Slamet.

     

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar Unsoed dukung target swasembada pangan yang ditetapkan Prabowo

    Pakar Unsoed dukung target swasembada pangan yang ditetapkan Prabowo

    Matahari kita itu sepanjang tahun ada, itu modal paling utama karena sumber kehidupan itu semuanya bersumber dari matahariPurwokerto (ANTARA) – Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto mendukung target pencapaian swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun seperti yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendukung dan itu realistis. Yang penting itu fokus, konsisten dan istikamah,” kata Prof Totok di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

    Ia mengharapkan target pencapaian swasembada pangan tersebut difokuskan menjadi program prioritas di antara program-program lain yang ada di Kementerian Pertanian mengingat saat sekarang tidak ada lagi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

    Dengan demikian, lanjut dia, saat sekarang sudah waktunya untuk menerapkan hasil-hasil penelitian itu dalam rangka peningkatan produksi untuk mencapai target swasembada pangan pada 4-5 tahun yang akan datang.

    Ia mengatakan dengan berbagai potensi yang ada, Indonesia pun siap menjadi lumbung pangan dunia seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Baca juga: Pengamat: Intensifikasi lahan kunci dari swasembada pangan

    Baca juga: Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    “Ya kita ini memang sebagai negara yang memiliki banyak kelebihan. Matahari kita itu sepanjang tahun ada, itu modal paling utama karena sumber kehidupan itu semuanya bersumber dari matahari,” katanya menjelaskan.

    Dalam sektor pertanian, kata dia, energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan termasuk tanaman pangan untuk memasak karbondioksida (CO2) dan air dari tanah menjadi karbohidrat dan oksigen.

    Oleh karena matahari di Indonesia ada sepanjang tahun, lanjut dia, masa panen padi dapat berlangsung sebanyak 2-3 kali dalam setahun.

    “Dibanding dengan negara-negara yang memiliki empat musim, yang mataharinya terbatas, mereka panen maksimal satu kali dalam satu tahun,” katanya.

    Ia mengatakan produktivitas per satuan luas di Indonesia bisa jadi lebih rendah, namun jika dikalikan dengan jumlah penanaman dalam satu tahun tentu akan menjadi negara dengan produktivitas per hektare per tahun tertinggi di dunia.

    Oleh karena itu, kata dia, target dan harapan Presiden Prabowo bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan.

    “Yang penting itu tadi, harus fokus, ada komitmen dan istikamah,” katanya menegaskan.

    Kendati demikian, dia mengatakan ada sejumlah kunci yang harus diperhatikan di antaranya ketersediaan benih bersertifikat atau bermutu dalam jumlah yang cukup dan memadai.

    Menurut dia, mutu benih tersebut harus dipastikan sesuai dengan standar sertifikasi benih dan berasal dari varietas unggul yang dimiliki oleh Indonesia.

    Selain benih, kata dia, ketersediaan air tidak harus melimpah tetapi memenuhi kebutuhan petani untuk bercocok tanam.

    “Kalau lahannya memang bukan lahan sawah, tidak harus ada irigasi. Ya sudah, sesuai kebutuhannya menggunakan air hujan atau irigasi-irigasi efisien,” katanya.

    Selanjutnya, kata dia, iklim juga disesuaikan karena ada daerah-daerah di Indonesia Timur yang suhunya terlalu tinggi seperti di Flores, Nusa Tenggara Timur, jika memang hanya bisa ditanami padi satu kali dalam setahun tidak perlu dipaksakan untuk tanam dua kali dalam setahun.

    “Jadi menyesuaikan dengan iklim. Kalau bisa, iklim yang dipengaruhi, bagaimana teknologi kita untuk bisa mendatangkan hujan, teknologi hujan,” katanya menjelaskan.

    Selain itu, kata dia, mengatur manajemen air agar tersedia pada saat dibutuhkan, salah satunya hujan yang banyak itu bisa dipanen agar dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau.

    Setelah masalah benih dan air, lanjut dia, kondisi tanah yang sudah sekian lama diperah, saat sekang sudah waktunya untuk disuburkan lagi menggunakan mikroba-mikroba yang bisa menyuburkan tanah.

    Menurut dia, hal itu dapat dilakukan menggunakan pupuk organik atau hayati yang seimbang bersamaan dengan pupuk kimia sintetis dengan jumlah terbatas dan terkontrol.

    “Di samping itu, inovasi termasuk teknologi yang sesuai dengan spesifikasi lokasi. Daerah-daerah yang bisa menggunakan mekanisasi secara penuh, ya gunakan teknologi yang full mekanisasi, yang tidak bisa full mekanisasi berarti menggunakan teknologi-teknologi yang sesuai dengan lokasi atau budaya setempat,” katanya.

    Ia mengatakan sumber daya manusia harus dipastikan bukan hanya mampu berbudi daya dengan baik dan produksi tinggi, juga ada kepastian harga dan kepastian kesejahteraan.

    Dengan demikian, kata dia, kelembagaan-kelembagaan yang mendukung produksi dan pasar itu perlu dihidupkan kembali.

    “Misalnya koperasi, kemudian ada korporasi petani, kemudian yang memungkinkan untuk food estate itu ‘kan kelembagaan. Kelembagaan itu harus dikelola dengan baik,” katanya.

    Menurut dia, hal itu untuk memastikan bahwa produksi pertanian semuanya terserap dengan harga yang menguntungkan petani.

    “Yang paling penting berupa kebijakan pemerintah yang memihak kesejahteraan petani dan mengurangi impor beras secara bertahap,” kata Prof Totok.

    Baca juga: Mentan optimistis target swasembada pangan terwujud dalam empat tahun

    Baca juga: Pengamat: Pemerintahan Prabowo harus ciptakan pertanian yang terarah

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024