kab/kota: Purwokerto

  • Alumni UM Purwokerto Siap Promosikan UMP dan Berkontribusi untuk Kemajuan Kendari

    Alumni UM Purwokerto Siap Promosikan UMP dan Berkontribusi untuk Kemajuan Kendari

    TRIBUNJATENG.COM – Semangat membangun dari alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) kini bergema hingga ke wilayah timur Indonesia. Setelah resmi dikukuhkan oleh Rektor UMP Prof. Dr. Jebul Suroso, Ikatan Alumni UMP Cabang Kendari Sulawesi Tenggara langsung menyatakan komitmennya untuk tidak hanya menjadi representasi almamater, tetapi juga agen perubahan sosial di wilayahnya.

    Ketua Alumni UMP Kendari, apt. Alfiandi, S.Farm, menyatakan bahwa kiprah alumni tidak berhenti pada nostalgia kampus semata. Menurutnya, alumni UMP di Kendari siap menjadi duta kampus dan mitra strategis dalam berbagai lini pembangunan masyarakat. “Kami memiliki tanggung jawab moral dan sosial, tidak hanya mempromosikan UMP, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pengembangan masyarakat lokal di Kendari,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

    Ada lima langkah strategis yang disiapkan Ikatan Alumni UMP di Kendari. Pertama, membangun kolaborasi dengan komunitas lokal dalam berbagai kegiatan sosial dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi publik. “Dengan menggandeng komunitas lokal, kita bisa memperluas dampak dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Alfiandi.

    Kedua, alumni UMP akan mengembangkan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari. Program ini akan menyasar peningkatan literasi, pelatihan keterampilan, hingga seminar-seminar kepemudaan.

    Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan lingkungan melalui kampanye yang berkelanjutan. Keempat, mengadakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta distribusi bantuan.

    Dan terakhir, membangun jaringan alumni yang kuat, tidak hanya di Kendari, tetapi juga lintas daerah dan profesi. “Kami akan membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antaralumni untuk saling mendukung baik dalam karier, pengabdian sosial, maupun kontribusi terhadap UMP,” tambahnya.

    Langkah ini sejalan dengan visi UMP sebagai kampus yang tidak hanya unggul di tingkat nasional tetapi juga memiliki daya saing dan jaringan global. Kehadiran alumni yang aktif dan peduli seperti di Kendari menjadi aset penting dalam memperluas pengaruh UMP di seluruh penjuru negeri.

    Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, alumni UMP Kendari siap menjadi motor penggerak perubahan, memperkuat branding UMP di kawasan timur Indonesia, dan memperluas kontribusi nyata untuk bangsa.(*/Tgr)

  • FIKES UMP Dorong Kolaborasi Riset Kesehatan Melalui Kuliah Pakar Interprofessional Education

    FIKES UMP Dorong Kolaborasi Riset Kesehatan Melalui Kuliah Pakar Interprofessional Education

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya riset di lingkungan akademik dan dunia layanan kesehatan.

    Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Kuliah Pakar Interprofessional Education (IPE) dengan tema “Penelitian Kualitatif pada Tenaga Kesehatan” yang digelar pada Rabu (7/5/2025).

    Kegiatan ini menghadirkan Prof. dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, M.P.H., Ph.D., seorang pakar di bidang penelitian kesehatan, yang memberikan panduan strategis sekaligus motivasi dalam menyusun penelitian kualitatif bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan.

    Dalam sambutannya, Wakil Dekan I FIKES UMP, Ns. Nur Isnaini, S.Kep., M.Kep., menekankan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan rumah sakit sebagai mitra strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis praktik lapangan. Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki rumah sakit sebagai sumber data primer yang sangat kaya untuk riset kesehatan.

    “Bapak ibu rumah sakit harapannya nanti bisa bersinergi dengan institusi pendidikan. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi melakukan penelitian bersama. Data dari rumah sakit itu sudah di depan mata, sangat potensial untuk diteliti,” ujarnya di hadapan peserta kuliah pakar.

    Nur Isnaini juga menargetkan bahwa hasil dari kolaborasi ini dapat melahirkan publikasi bersama yang mencantumkan afiliasi dari kedua institusi, yakni UMP dan rumah sakit mitra. Hal ini dinilai sebagai bentuk konkrit dari kolaborasi akademik dan profesional yang saling menguntungkan.

    Tak hanya untuk tenaga kesehatan, kuliah pakar ini juga ditujukan untuk membekali para mahasiswa, khususnya yang sedang mempersiapkan penyusunan skripsi. “Setelah kuliah ini, harapannya mahasiswa sudah punya ide mau meneliti apa, sehingga bisa lulus tepat waktu. Biasanya yang jadi kendala itu di proses penyusunan skripsi,” tambahnya.

    Melalui kegiatan ini, FIKES UMP berharap dapat terus memfasilitasi interaksi dan kolaborasi lintas profesi dalam bidang kesehatan. Selain itu, kuliah pakar ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya akademik berbasis riset serta menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak hanya terampil dalam praktik, tetapi juga unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

    Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi UMP dalam mendorong akselerasi capaian akademik mahasiswa dan menguatkan jaringan kemitraan institusional, baik di level nasional maupun internasional. (*)

  • Nobar Film Jumbo SD UMP Purwokerto Viral, Kenalkan Transportasi Jadul ke Gen Alpha

    Nobar Film Jumbo SD UMP Purwokerto Viral, Kenalkan Transportasi Jadul ke Gen Alpha

    Liputan6.com, Purwokerto – Beberapa waktu lalu Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (SD UMP) menggelar nonton bareng film animasi karya anak bangsa, Jumbo di Bioskop Rajawali, Purwokerto. Kegiatan luar ruang kelas ini banyak menarik perhatian dan bahkan viral.

    Tak tanggung-tanggung kegiatan outing ini diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 hingga 6 yang berjumlah 557 anak. Kegiatan outing itu tak hanya memanfaatkan momentum kejayaan film Jumbo secara massal tetapi juga mampu mengenalkan kepada seluruh siswa yang merupakan generasi Alpha kepada transportasi jaman dahulu: angkutan kota (angkot).

    SD yang terletak di kecamatan Kembaran, Banyumas ini sebenarnya rutin menyewa angkot untuk kegiatan-kegiatan ruang kelas. Namun, kali ini nonton bareng ‘Jumbo’ memboyong hingga 47 angkot ke bioskop legendaris Rajawali. “Kami sering kegiatan dengan naik angkot bahkan kami sudah punya langganan angkot, kenapa bisa sewa banyak karena dari satu orang kemudian dihubungkan dengan sopir-sopir angkot lain di wilayah Banyumas,” kata Kepala Sekolah SD UMP Rifqi Maulana saat ditemui Liputan6.com di SD UMP, Banyumas beberapa waktu lalu.

    Rifqi pun tidak menyangka kegiatan rutin yang semula hanya ingin memberikan pembelajaran siswa di luar ruang menjadi viral se-Indonesia. Menurutnya, penggunaan angkot tak lepas dari tujuan agar anak-anak generasi kekinian bisa merasakan naik transportasi massal. “Karena guru-guru sering bercerita kepada anak-anak bagaimana mereka dulu berangkat ke sekolah naik angkot. Hal ini tidak dirasakan oleh anak-anak sekarang,” ungkapnya.

  • Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Purwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi menilai perlu adanya kajian, terkait dengan usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela), yang sempat diusulkan dengan sebutan Jateng Selatan atau Jawa Selatan.

    “Usulan pembentukan provinsi daerah khusus penyangga pangan di wilayah Jasela itu ide yang menarik, tapi itu perlu kajian,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

    Ia mengatakan kajian tersebut untuk mengetahui apakah betul wilayah Jasela layak untuk dijadikan sebagai provinsi daerah khusus penyangga pangan.

    Menurut dia, usulan tersebut harus mempunyai logika yang kuat, bukan sekadar bahasa politis yang disampaikan oleh seorang politikus ataupun tokoh daerah.

    “Karena tentu ini akan berimplikasi banyak kalau misalkan dilakukan pembentukan provinsi baru. Tapi paling tidak ini akan memberikan beban berat dalam hal pendanaan (pada pemerintah provinsi induk sebelum daerah otonomi baru itu bisa mandiri),” katanya.

    Ia mengatakan alangkah baiknya jika berbagai potensi yang ada di wilayah Jasela itu dioptimalkan dengan pengembangan kawasan tanpa harus membentuk daerah otonomi baru.

    Dalam hal ini, kata dia, kawasan tersebut dikembangkan di salah satu wilayah provinsi itu, misalnya sebagai penyangga pangan.

    “Mungkin itu sifatnya pada fungsinya saja ya, ada penguatan dari pusat. Misalkan di salah satu kabupaten di wilayah Jateng Selatan itu diberikan perhatian yang besar untuk bisa menjadi daerah penyangga pangan, saya kira itu yang rasional,” katanya menjelaskan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan kawasan sebenarnya merupakan kewenangan gubernur agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jateng.

    Menurut dia, Gubernur Jateng seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Jateng Selatan agar tidak tertinggal dari wilayah utara.

    “Gubernur harus diingatkan bahwa daerah-daerah yang tertinggal harus mendapatkan perhatian agar tidak ada ketimpangan dengan daerah lain,” kata Slamet.

    Usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan itu disampaikan oleh anggota DPD RI Abdul Kholik yang selama ini menyuarakan pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara Jateng bagian utara dan Jateng bagian selatan.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (3/5) sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja pengawasan terhadap pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024, diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Dia Top 5 Lokasi Parkir Paling Menjengkelkan di Purwokerto, Menurutmu Dimana Lagi?

    Ini Dia Top 5 Lokasi Parkir Paling Menjengkelkan di Purwokerto, Menurutmu Dimana Lagi?

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Persoalan parkir di Purwokerto sepertinya sudah menjadi keluhan dimana-mana. 

    Bahkan sudah menjadi persoalan klasik dan membosankan dibicarakan. 

    Sempat muncul obrolan di Purwokerto itu setiap pindah tempat pasti ada parkirnya. 

    Tidak heran bila kota ini oleh netizen layak disebut sebagai kota 1.000 parkir. 

    Berdasarkan keluhan netizen tersebut, berikut ini Tribunbanyumas.com buat Top 5 lokasi parkir di Kabupaten Banyumas khususnya di Purwokerto yang menjengkelkan. 

    1. Parkir di alun-alun Purwokerto.

    Berada di jantung kota Purwokerto, alun-alun menjadi sarang utama bagi tukang parkir. 

    Disetiap sisi mulai dari sisi utara barat selatan sampai ke seberang jalan dekat Rita Supermall sumua kena parkir. 

    Terkait parkir di area alun-alun tersebut warga menganggap wajar dan dengan rela membayarkan parkir. 

    Akan tetapi aturannya parkir itu adalah Rp1.000 ketika warga membayar dengan harga Rp2000, tidak dapat kembalian. 

    “Kebanyakan seperti itu, dikasih Rp5.000 kembaliannya Rp3.000, kalau dikasih Rp2.000 malah udah bablas aja ga dikasih kembalian.

    Yang lebih menjengkelkan itu udahlah Rp2.000 tapi tidak dibantu, padahalkan kita tidak cuma parkir di satu tempat,” kata salah satu warga yang pernah parkir di Alun-alun, Leon Rizki (28) kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (6/5/2025).
     

    2. Parkir di Wisata Baturraden. 

    Menjadi lokasi yang dianggap sebagai tempat wisata dan tarif parkir yang cukup diluar nalar warga. 

    Lokasi parkir ini berada di depan Pondok Slamet dekat pula dengan area ruko-ruko jualan pedagang. 

    Parkir di area ini ternyata menggunakan sistem karcis dan ditagih dulu diawal. 

    Tarif yang dikenakan yaitu Rp3.000 yang kalau saat musim liburan bahkan bisa sampai Rp5.000. 

    “Sampai sana parkir langsung dikasih karcis nominalnya Rp3.000, kudu langsung bayar,” kata seorang warga Purwokerto, Dimas. 

     

    3. Parkir dekat ATM sebelah Aston Purwokerto. 

    Sarang parkir yang menjamur sekarang adalah depan ATM. 

    Bukan hanya toko-toko modern, sepertinya memang para tukang parkir ini menangkap peluang cuan dari warga yang baru saja ambil uang di ATM. 

    Sehingga tidak jarang depan ATM jadi lokasi strategis menarik parkir. 

    Salah satu warga mengungkapkan kejengkelannya. 

    “Depan ATM Aston tuh, ngeselinnya karena parkir cuma bntar, malah suruh bayar. 

    Aku menghindar kesitu dan mending cari tempat lain. Lah parkir bentar udah ditarik padahal cuma di ATM,” katanya. 

     

    4. Parkiran komplek Pasar Patikraja. 

    Beralih parkiran di luar area perkotaan Purwokerto, salah satu tempat yang menjadi keluhan adalah parkir di Patikraja. 

    “Di pasar patikraja ditarik Rp2.000 dan udah sekitar 2 tahun, Tapi ya mau gimana lagi. 

    Semua tempat di Patikraja rata-rata Rp2.000 terutama Pasar,” kata seorang warga Patikraja, Aprilia. 

     

    5. Parkir Alfamidi Super Pabuaran.

    Lokasi selanjutnya yang dianggap salah satu parkir menjengkelkan adalah di toko modern Alfamidi super Pabuaran. 

    Yang dengan halaman depan yang sangat luas memungkinkan baik mobil atau motor parkir dengan leluasa. 

    Akan tetapi tukang parkir dianggap tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya. 

    “Tukang parkir kaya tukang palak, ketika mau balik ditagih Rp2000 kadang tidak dikasih kembalian sama sekali, yang lebih ngeselin itu udahlah minta, terus tidak ikut membantu.

    Pernah saya kesitu diminta uang parkir habis itu ditinggal begitu aja. 

    Jadi kesannya udah lah minta, acuh, kaya preman,” kata Saputra (30). 

    Bukan hanya lima lokasi saja yang Tribunbanyumas kumpulkan. 

    Akan tetapi masih ada banyak lokasi parkir lain yang dianggap menjengkelkan baik dari segi tarif dan pelayanan. 

    Contohnya saja di Andang Pangrenan yang sering diminta ditarif Rp2.000. 

    “Dulu aku sempet ribut tuh yang Andang
    Jelas-jelas ada papan, tulisannya tarif parkir Rp1000, tapi dia narik Rp2.000 kan kesel. 

    Sekarang aku udah ga punya energi buat ribut. Jadi ya udah lah mengalah,” tambah Aprilia. 

    Bahkan ada lagi di Pasar Minggon, Gor Satria juga ditarif Rp2.000. 

    Masih ada banyak lagi lokasi parkir yang menjengkelkan di Banyumas. 

    Dalam penjelasannya Ketua DPRD Kabuten Banyumas, Subagyo mengatakan akan ada penataan sistem parkir di Banyumas. 

    Mengingat persoalan parkir di Banyumas dianggap cukup membuat warga ataupun pendatang jengkel. 

    Menurut Subagyo tujuan penataan parkir adalah menata arus lalu lintas supaya teratur dan lancar sekaligus sebagai sumber masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Namun pihaknya mengakui bahwa kondisi yang terjadi saat ini masih ada misspersepsi antara warga dan pemda. 

    “Malah ada anggapan bahwa parkir ini hak saya. 

    Nah parkir itu punya dua dimensi. Satu bisa menjadi pajak dan kedua adalah retribusi. 

    Bedanya kalau pajak dikenakan kepada swasta yang melakukan usaha parkir. 

    Nah kalau retribusi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berkonsekuensi ada pungutan dari masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya. 

    Sehingga yang semestinya melakukan pungutan retribusi itu pemerintah bukan masyarakat. 

    “Tapi ini pada salah persepsi ‘ini daerah saya, harus saya yang ini’ mereka yang melakukan pengutan itu mestinya mewakili pemerintah tapi harus ada kerjasamanya,” tambahnya. 

    Pihaknya mengatakan bahwa sementara ini memang belum ada kerjasaman yang dilegalkan. 

    Parkir itu sebagai objek retribusi, pemerintah cara menariknya seperti apa dan setiap daerah beda-beda. 

    Misalkan ada yang sistemnya dilelang satu kabupaten. 

    Menurutnya sampai saat ini potensi yang ada dengan realisasinya masih sangat jauh. 

    Di Kabupeten Banyumas potensi pendapatan dari retribusi parkir bisa mencapai Rp23 miliar per tahun. 

    Akan tetapi realisasinya baru hanya Rp1.5 miliar. 

    “Jadi ditarget Rp2 miliar aja tidak sampai. 

    Oleh karena itu saya mencoba berpikir bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan pemda dapat mendapat retribusi parkir,” ungkapnya. 

    Subagyo mengatakan caranya adalah setiap petugas parkir setor langsung kepada pemerintah daerah.

    Bisa menggunakan Qris atau bank yang dibuka pemkab.

    “Kita ada 1.545 juru parkir. 

    Sekarang kalau 1 juru parkir setor Rp10 ribu tiap hari, kemudian dikali 1.545 dikali 365 hari angkanya sudah sampai Rp5 miliar,” terangnya. 

    Ia mengungkapkan dulu pajak parkir bisa mencapai 25 persen dari pendapatan. 

    Sementara sekarang hanya menjadi 10 persen. 

    Hal ini dianggap sebagai insentif bagi para pengusaha di bidang parkir yang sangat besar terutama pada sektor parkir. 

    Ia mengatakan rencananya para pelaku parkir di Banyumas akan dikumpulkan

    Subagyo mengungkapkan apabila Pemkab ingin mendapatkan pendapat riil dengan realitanya adalah dengan kebijakan kenaikan tarif parkir. 

    Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena yang ingin dilakukan Pemkab adalah terkait tata kelola parkirnya.

    “Mereka setor Rp10 ribu saja sehari. Setahun sudah Rp5.6 miliar. Artinya tidak usah repotzrepot. Artinya titip uang jadi berkurang. 

    Ada pepatah, titip uang jadi berkurang titip omong jadi tambah panjang. Ini baru pemikiran. 

    Tapi banyak reaksi dari pelaku parkir. Jangan seolah-olah Banyumas itu jadi kota sejuta tukang parkir,” katanya. 

    Adapun tarif parkir motor adalah Rp1.000 mobil Rp2.000 dan itu sebenarnya sudah cukup.

    “Misal didatengi 10 tempat saja berarti sudah Rp10 ribu loh. Kesana parkir kesini parkir, seribu udah cukup lah yah,” katanya. 

    Sebagai bentuk keseriusan anggota dewan meminta kepada Dinas Perhubungan khususnya yang menangani perparkiran bahwa target untuk 2026 ia minta dari yang Rp1.5 jadi Rp5 miliar. (jti) 

  • Kebakaran Kandang Ayam di Dukuhwaluh Banyumas, Kerugian Capai Rp250 Juta

    Kebakaran Kandang Ayam di Dukuhwaluh Banyumas, Kerugian Capai Rp250 Juta

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Sebuah gudang dan kandang ayam yang berada di Desa Dukuhwaluh, RT 4 RW 5, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dilalap si jago merah, Senin (5/5/2025) sekitlra pukul 21.56 WIB. 

    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp250 juta.

    Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Banyumas, Andaru Budilaksono mengatakan kejadian bermula saat pemilik kandang, Dwi Aprianto, melihat percikan api di atas bangunan. 

    “Ia kemudian berteriak meminta tolong.

    Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 

    Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan bangunan kandang beserta isinya,” katanya kepada Tribunbanyumas.com, dalam laporannya Selasa (6/5/2025). 

    Setelah menerima laporan dari call center, dua unit mobil pemadam dari Pos Damkar Kembaran dan Regu 3 Induk dikerahkan ke lokasi kejadian melakukan operasi pemadaman.

    Petugas berhasil menjinakkan api dan kembali ke pos sekitar pukul 23.30 WIB.

    Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. 

    Pihak Damkar juga telah melakukan pendataan di lokasi kejadian. (jti) 

  • Penyebab 9 Calon Haji Embarkasi Surabaya belum Memenuhi Syarat Berangkat

    Penyebab 9 Calon Haji Embarkasi Surabaya belum Memenuhi Syarat Berangkat

    Liputan6.com, Surabaya – Sebanyak sembilan orang calon haji di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur ditunda keberangkatannya karena sejumlah alasan, di antaranya karena sakit dan persoalan mahram.

    Catatan Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, saat ini jamaah calon haji dan petugas haji sebanyak 2.660 telah berangkat ke Tanah Suci.

    “Alhamdulillah kloter 1-7 sudah kami berangkatkan. Namun ada sembilan orang yang ditunda keberangkatannya, empat diantaranya berasal dari kloter pertama akibat persoalan imigrasi saat di Mecca Road,” kata Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Akhmad Sruji Bahtiar di Asrama Haji Surabaya, Sabtu malam (4/5/2025).

    Selanjutnya, kata dia, dua orang mengalami penundaan berasal dari kloter tiga dan merupakan pasangan suami istri. Salah satu dari mereka dalam kondisi sakit, sehingga keduanya tidak dapat diberangkatkan karena tidak ada mahramnya.

    Satu orang lainnya dari kloter empat dilaporkan terkendala kesalahan jenis visa dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), yang tercatat sebagai visa umroh, bukan haji.

    “Dari kloter satu yang sempat tertahan di Juanda, setelah melalui proses kajian, keempat jamaah tersebut akhirnya bisa diberangkatkan dengan kloter berikutnya,” ucapnya.

    Terkait keberangkatan calon haji yang sempat tertunda itu, PPIH Embarkasi Surabaya masih mempertimbangkan jumlah kuota yang terbuka untuk keberangkatan ke depan dengan memperhatikan jumlah open seat yang ada.

    “Kami tetap memperhatikan open seat atau kekosongan kursi. Karena kami tidak bisa kemudian memasukkan calon haji yang tertunda ke dalam kloter-kloter yang sudah penuh. Karena open seat nya ini cukup banyak,” ujarnya.

     

    Heboh Pasutri Berangkat Haji Naik Sepeda Ontel di Purwokerto

  • 1 Juta Penumpang Pakai Face Recognition, KAI Hemat Rp 39 Juta

    1 Juta Penumpang Pakai Face Recognition, KAI Hemat Rp 39 Juta

    Jakarta

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil menghemat hingga Rp 39 juta lewat penerapan fasilitas face recognition di stasiun-stasiun KAI. Dari sisi operasional, layanan digitalisasi ini memungkinkan perusahaan menghemat pembelian 2.604 rol kertas tiket dengan nilai efisiensi mencapai Rp 39 juta atau tepatnya Rp 39.065.500 hanya dalam empat bulan.

    Sepanjang Januari hingga April 2025, sebanyak 1.093.834 pelanggan telah menggunakan fasilitas pemindai wajah tersebut. Ini menjadi langkah konkret yang berdampak langsung adalah pemanfaatan teknologi face recognition untuk proses boarding penumpang.

    “Face recognition bukan sekadar inovasi, tapi bagian dari gerakan sadar lingkungan. Satu pemindaian wajah setara dengan satu cetakan tiket yang tidak perlu. Kalau dikalikan jutaan penumpang, dampaknya sangat nyata,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

    Secara kumulatif sejak teknologi ini diluncurkan pada September 2022 hingga 30 April 2025, total pengguna mencapai 11.158.263 penumpang dan KAI telah menghemat pembelian 26.605 rol kertas tiket senilai Rp 399.073.036.

    Pengurangan limbah kertas ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 12 (Responsible Consumption and Production) serta mendukung pelestarian pohon sebagai bahan baku utama kertas.

    Saat ini, sistem face recognition telah tersedia di 21 stasiun yang tersebar di berbagai daerah operasi KAI. Mulai dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Bandung, dan Kiaracondong.

    Fasilitas yang sama tersedia di Stasiun Cirebon, Semarang Tawang Bank Jateng, Semarang Poncol, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Kutoarjo, Yogyakarta, Lempuyangan, Solo Balapan, hingga Madiun.

    Kemudian fasilitas face recognition juga hadir di Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya Pasarturi, Malang, Jember, dan juga Medan.

    Dengan fitur ini, pelanggan cukup memindai wajah di boarding gate. Bila data identitas, tiket, dan syarat perjalanan sudah sesuai, pintu akan terbuka otomatis. Proses ini menggantikan pengecekan manual oleh petugas dan menghilangkan kebutuhan mencetak tiket fisik.

    Selain mempermudah, KAI menjamin keamanan data pengguna. Sistem ini telah menerapkan ISO 27001 tentang Manajemen Keamanan Informasi.

    “Data nama, NIK, dan foto hanya digunakan untuk keperluan boarding, disimpan maksimal satu tahun, dan akan terhapus otomatis. Jika ingin lebih cepat, pelanggan juga bisa mengajukan penghapusan data secara mandiri,” jelas Anne.

    Pengajuan tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI atau dengan bantuan petugas Customer Service di stasiun. Transparansi dan kendali atas data pribadi menjadi prinsip utama dalam setiap inovasi digital KAI.

    Selain teknologi face recognition, KAI juga mendorong inisiatif SDGs lain seperti pemasangan water station di berbagai stasiun utama. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap botol plastik sekali pakai, sekaligus mendorong gaya hidup berkelanjutan bagi para pelanggan.

    (acd/acd)

  • Cara Dapat Diskon Tarif Damri 20% Mei 2025

    Cara Dapat Diskon Tarif Damri 20% Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Damri menghadirkan promo Twindate 5.5 sepanjang 2025 untuk pembelian tiket melalui aplikasi Damri Apps.

    Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan tradisi promo bulanan yang dikenal dengan Twindate ini menawarkan potongan harga tiket 20% khusus untuk pembelian tiket melalui aplikasi Danri Apps.

    Promo Twindate ini, lanjutnya, adalah untuk menghadirkan kemudahan akses perjalanan bersama.

    “Dengan mendekatnya libur panjang, promo ini menjadi momen tepat bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

    Tak hanya itu, promo ini juga diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyediakan jasa logistik dan transportasi yang terjangkau. 

    “Sehingga kami berharap bahwa promo ini menjadi momentum dalam terciptanya ekosistem jasa layanan logistik dan transportasi yang semakin terjangkau bagi berbagai pihak,” imbuhnya 

    Adapun bagi Pelanggan DAMRI yang ingin memanfaatkan Promo Twindate 5.5 dapat menyimak syarat serta ketentuan berikut:

    1. Berlaku untuk rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang tersedia di DAMRI Apps tujuan Cirebon, Semarang, Purworejo, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, Jember.

    2. Pembelian eksklusif hanya melalui DAMRI Apps.

    3. Periode pembelian: 5 Mei 2025.

    4. Periode keberangkatan: 5 Mei-30 Juni 2025.

    5. Potongan harga tiket 20%, maksimal Rp 20 ribu.

    6. Kode voucher: DAMRI05.05

    7. Tidak berlaku untuk refund dan reschedule.

    8. Satu akun hanya dapat membeli maksimal 4 (empat) tiket.

    9. Satu akun hanya dapat menggunakan kode promo satu kali.

    10. Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

  • Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota DPD RI Abdul Kholik mengusulkan kawasan Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan dikembangkan menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional karena wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan maritim.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja mengawasi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024 diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dalam hal ini, dia mencontohkan Kabupaten Cilacap selain memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah dengan potensi perikanan tangkap yang cukup melimpah, juga dikenal sebagai lumbung padi Jateng.

    Sementara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo juga memiliki potensi pertanian hortikultura yang cukup besar, antara lain kentang dan cabai.

    Bahkan, di wilayah Jasela juga terdapat pelabuhan terbesar di pesisir selatan Pulau Jawa, yakni Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, juga terdapat dua bandar udara (bandara) yang terdiri atas Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga dan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

    Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat bisa memahami konteks kebutuhan tersebut dan pada akhirnya akan menjawab banyak hal, antara lain pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat dan potensi daerah bisa berkembang.

    Bahkan, dia meyakini jika potensi pangan di Jasela dikonsolidasi dengan benar dan diperlakukan dengan baik, ekspor pangan dapat dilakukan dari wilayah Jasela.

    “Makanya kami berharap para kepala daerah di selatan ini juga bisa bersama-sama untuk mau mendiskusikan dan membangun kesepahaman, kemudian provinsi juga memberi ruang untuk ini, dan juga pusat memberi afirmasi untuk pengembangan Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan,” katanya.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025