Xcloud.id

kab/kota: Purwakarta

  • Mobil Listrik Maxus Dirakit di Purwakarta Mulai Maret 2025, Harga Turun?

    Mobil Listrik Maxus Dirakit di Purwakarta Mulai Maret 2025, Harga Turun?

    Jakarta –

    PT Indomobil Energi Baru (IEB) selaku agen pemegang merek Maxus di Indonesia akan merakit lokal dua mobil listriknya, MIFA 7 dan MIFA 9 di pabrik Purwakarta, Jawa Barat. Lantas, setelah berstatus CKD (completely knock down) akankah harganya turun?

    Chief Operating Officer (COO) PT Indomobil Energi Baru, Yudhy Tan mengatakan, mobil listrik Maxus dirakit di Purwakarta mulai Maret 2025. Mereka akan menggunakan fasilitas yang sama dengan Volkswagen.

    “Kita nanti di bulan Maret akan ada CKD (kendaraan). Iya, (pabriknya) di Purwakarta,” ujar Yudhy Tan di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Sabtu (18/1).

    Maxus MIFA 7 dan MIFA 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikcom.

    Meski dirakit lokal, Yudhy memastikan, harga Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 kemungkinan besar tak akan turun. Bahkan, bisa jadi, angkanya justru naik imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN ) menjadi 12 persen.

    “Harga itu menarik ya. Karena dasarnya harga yang kita tawarkan itu sudah termasuk program yang CKD ya. Jadi harga saya rasa sama lah. Kalau ada kenaikan juga kan, karena pemerintah menaikkan pajak,” kata dia.

    Diketahui, Maxus Indonesia sudah mulai mengirim Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 ke rumah para konsumen. Pada kloter pertama, ada 45 unit yang dikirim dan komposisinya masih didominasi MIFA 9 sebagai model termahal.

    Maxus MIFA 7 dan MIFA 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikcom.

    Disitat dari laman resmi Maxus, Maxus MIFA 9 punya nilai keamanan ENCAP bintang lima. Kendaraan listrik tersebut menggunakan baterai 90 kWh dengan jarak tempuh 435 km dalam kondisi penuh. Sementara lama pengecasan dari 30 ke 80 persen hanya 30 menit dengan fitur fast charger.

    Teknologi yang tertanam di dalamnya cukup lengkap, misalnya seperti kursi captain seat dengan fitur pijat, pengecasan nirkabel, layar hiburan sentuh berukuran 12,3 inch, pengeras suara buatan JBL, driver assistance, tujuh airbags, kamera 360 dan masih banyak lagi.

    Sementara Maxus MIFA 7 diposisikan sebagai adik kandung MIFA 9. Kendaraan tersebut juga punya nilai keamanan ENCAP bintang lima. Baterainya sama dengan MIFA 9, yakni 90 kWh. Namun, ukurannya yang lebih mungil membuat jarak tempuh kendaraan lebih jauh, yakni 480 km!

    MIFA 7 juga menggunakan kursi model captain seat. Hanya saja, tak ada fitur pijat seperti kakak kandungnya. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi tingkat kenyamanannya.

    Kendaraan itu sudah dibekali panel instrumen yang dibuat terhubung dengan layar hiburan, punya delapan pengeras suara premium, driver assistance, kamera 360 dan masih banyak lagi.

    Maxus MIFA 7 dibanderol Rp 788 jutaan dan MIFA 9 mencapai Rp 1,08 miliaran. Keduanya berstatus on the road Jakarta.

    (sfn/rgr)

  • Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bandung, Beritasatu.com – Badan Bank Tanah berkomitmen memanfaatkan aset persediaan tanah kelolaannya untuk mendukung pembangunan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis. Sebanyak 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) telah disiapkan guna menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

    “Kami mencoba untuk merealisasikan dapur makan bergizi gratis. Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu program makan bergizi gratis,” ungkap Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, saat media gathering di Bandung, Minggu (19/1/2025).

    Hakiki menjelaskan 11 titik HPL yang dipilih berasal dari total 45 titik aset persediaan tanah Badan Bank Tanah, dengan luas keseluruhan mencapai 33.115,6 hektare. Pemilihan ini didasarkan pada lokasi yang strategis dan dekat dengan desa-desa terluar, yang diyakini lebih membutuhkan fasilitas tersebut.

    “Kenapa tidak semua 45 titik kami gunakan? Karena sebagian besar berada di area hutan yang kurang cocok untuk lokasi dapur umum. Kami memilih lokasi yang lebih dekat dengan desa, terutama desa terluar yang mungkin belum tersentuh,” jelasnya.

    Adapun 11 titik lokasi HPL tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur, Purwakarta, Kendal, Brebes, Lombok Utara, Poso, serta Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), yang juga berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hakiki juga berharap partisipasi dari mitra-mitra Badan Bank Tanah dalam mendukung program ini. “Mudah-mudahan kita bisa mengajak mitra-mitra kita untuk berkontribusi dalam penyiapan makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menjelaskan dari total 45 titik aset persediaan tanah, sebanyak 13 titik telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan umum dan komersial. Pemanfaatan tersebut mencakup pembangunan bandara di IKN, perkebunan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan, pusat logistik, serta pengembangan ekonomi untuk UMKM.

    Parman menegaskan Badan Bank Tanah mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam penyediaan dan pengendalian tanah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan melalui reforma agraria.

    “Kami mendukung Asta Cita dalam berbagai aspek, seperti swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui reforma agraria,” pungkasnya.

  • Bank Tanah Siapkan 11 Titik Lahan untuk Disulap jadi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bank Tanah Siapkan 11 Titik Lahan untuk Disulap jadi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perluasan pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan 11 lokasi lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi dapur MBG itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

    “Mengenai dapur tadi ini merupakan inisiatif dari kami dulu karena kami juga banyak mendapat masukan. Saat ini masih ada 11 titik [lahan yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG],” jelasnya dalam agenda Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jumat (17/1/2025).

    Perinciannya, 11 titik lahan yang dapat dialokasikan menjadi dapur MBG itu berada di Batubara Sumatra Utara, Solok Sumatra Barat, serta Kepulauan Bangka yang berlokasi di Belitung.

    Di wilayah Jawa, terdapat 4 titik lahan kelolaan Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan dapur SPPG, di antaranya, Cianjur, Purwakarta, Kendal, hingga Brebes.

    Kemudian ada dua titik di wilayah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Poso, hingga Lombok Utara. “Ini rata-rata lokasi kami hampir 95% itu di atas 500 meter [jaraknya dari sekolahan terdekat]  jadi mungkin sudah cocok untuk bisa dioperasikan menjadi dapur MBG,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai pada Senin hari (6/1/2024). Di mana, pangan MBG itu dipasok dari 190 lokasi SPPG yang telah beroperasi per 6 Januari 2025.

    Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik. 

    Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan. 

    Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

  • DPR Minta KAI Perluas Jalur Commuter hingga ke Wilayah Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    DPR Minta KAI Perluas Jalur Commuter hingga ke Wilayah Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR Haji Jalal Abdul Nasir, Ak, mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memperluas jalur Commuter Line hingga ke wilayah Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat.

    Dia berujar, langkah ini sangat penting mengingat Karawang dan Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan.

    “Dengan tingginya aktivitas industri di Karawang dan Purwakarta, kebutuhan akan akses transportasi yang cepat, nyaman, dan efisien sangatlah mendesak,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (17/1/2025).

    Menurutnya, perluasan jalur Commuter Line ini juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang setiap pagi kerap terjadi di Tol Cikampek. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di industri besar dan sedang di Kabupaten Karawang mencapai 157.845 orang, sementara di Purwakarta sebanyak 63.835 orang.

    Selain itu, Kabupaten Karawang sendiri menjadi rumah bagi 787 pabrik swasta, 269 pabrik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 638 pabrik Penanaman Modal Asing (PMA), dan 58 pabrik joint venture. Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas pekerja di kawasan tersebut.

    Haji Jalal Abdul Nasir juga menegaskan pentingnya keterlibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam mendukung infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.

    “Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis untuk memastikan pengembangan jalur transportasi publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan pekerja. Sementara BKPM dapat mendorong para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sarana transportasi yang menunjang kawasan industri,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa kemacetan di Tol Cikampek tidak hanya merugikan pekerja industri yang memerlukan akses cepat menuju tempat kerja, tetapi juga berdampak pada aktivitas logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan adanya akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta, mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat lebih terjamin.

    “Kehadiran transportasi massal seperti Commuter Line diharapkan dapat mengurai kemacetan, mengurangi polusi udara, serta memberikan pilihan transportasi yang lebih ekonomis bagi masyarakat dan pekerja industri,” tambahnya.

    Haji Jalal juga mengajak pemerintah pusat, daerah, dan pihak KAI untuk bersinergi dalam merealisasikan rencana ini. Dengan dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian BKPM, harapannya, solusi transportasi di kawasan industri Karawang dan Purwakarta dapat segera diwujudkan.

  • Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. – Halaman all

    Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja dilantik pada 9 Desember 2023.

    Ridwan Mansyur menggantikan posisi Manahan M.P. Sitompul.

    Sebelum menjabat sebagai hakim MK, Ridwan Mansyur pernah menjabat sebagai hakim panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.

    Berikut profil Ridwan Mansyur.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Ridwan Mansyur lahir di Lahat, Sumatra Selatan, pada 11 November 1959.

    Saat ini, ia telah berusia 65 tahun.

    Ridwan memiliki istri yang bernama Rita Iryani. 

    Ia dikaruniai empat anak yang bernama Aditya Akbar, Andini Dwi Lestari, Alvin Aulia Rahman, dan Aldy Rizky Adhytama.

    Pendidikan

    Ridwan Mansyur diketahui pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 12 Lahat, Sumatra Selatan, dan lulus pada 1972.

    Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama dan lulus tahun 1975.

    Ridwan lalu bersekolah di SMA Xaverius 1 Palembang, lulus pada 1979.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Ia meraih gelar sarjananya pada 1984. 

    Lalu, pasca-lulus dari program magister hukumnya, kemudian melanjutkan program doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan berhasil membawa gelar doktor di tahun 2010.

    Karier

    Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo berfoto dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur usai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Ridwan Mansyur dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Manahan Sitompul yang telah memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Perjalanan karier Ridwan Mansyur dimulai saat ia menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bekasi pada 1986. 

    Sementara, jabatan sebagai hakim dimulai saat ia bertugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 1989.

    Dua setengah tahun berselang atau tepatnya pada tahun 1992, ia beralih tugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara. 

    Kemudian pada 1998, Ridwan ditugaskan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong.

    Empat tahun berikutnya, setelah mengikuti short course pada UTS Sidney dalam bidang Intellectual Property Rights (IPR), Ridwan kembali mendapatkan mutasi menjadi hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang dijalaninya hingga pertengahan tahun 2006.

    Jabatan sebagai pimpinan pengadilan dipercayakan kepadanya pada 2006 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. 

    Setahun berikutnya, ia kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. 

    Tahun 2008, Ridwan mendapat promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut.

    Kemudian, ia tercatat mendapat beberapa promosi jabatan, yakni sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, Hakim Tinggi PT Jakarta, dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

    Pada pertengahan 2017, ia mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hingga akhir 2018.

    Selanjutnya, Ridwan mendapat mandat untuk menjadi Panitera Mahkamah Agung tahun 2021.

    Berkat prestasi dan kinerjanya, ia pun dipilih sebagai Hakim Konstitusi dari unsur yudikatif (Mahkamah Agung) dan dilantik per 9 Desember 2023.

    Harta Kekayaan

    Menurut situs e-LHKPN KPK, Ridwan Mansyur diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 5.602.928.919.

    Laporan harta kekayaan terbaru Ridwan Mansyur diterbitkan pada 31 Desember 2023.

    Adapun rincian kekayaan Ridwan Mansyur yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.260.000.000                          

    Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/25 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 700.000.000                                    
    Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/72 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp 550.000.000                            
    Tanah Seluas 344 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp 260.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/384 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000                                    
    Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/168 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp 550.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 220.000.000                        

    MOBIL, TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T LUX DIESEL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.210.000.000                              

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.053.178.919                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 5.743.178.919.

    Ridwan Mansyur tercatat memiliki utang sebesar Rp 140.250.000, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 5.602.928.919.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Aleg PKS Jalal Abdul Nasir Dorong KAI Perluas Akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    Aleg PKS Jalal Abdul Nasir Dorong KAI Perluas Akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperluas jalur Commuter Line hingga ke wilayah Karawang dan Purwakarta.

    Menurut anggota legislatif (aleg) Komisi XII DPR RI itu, langkah ini sangat penting mengingat Karawang dan Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan.

    “Dengan tingginya aktivitas industri di Karawang dan Purwakarta, kebutuhan akan akses transportasi yang cepat, nyaman, dan efisien sangatlah mendesak. Perluasan jalur Commuter Line ini juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang setiap pagi kerap terjadi di Tol Cikampek,” ujar pria yang akrab disapa Haji Jalal itu dalam keterangannya, Kamis (16/1/2024).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di industri besar dan sedang di Kabupaten Karawang mencapai 157.845 orang, sementara di Purwakarta sebanyak 63.835 orang.

    Selain itu, Kabupaten Karawang sendiri menjadi rumah bagi 787 pabrik swasta, 269 pabrik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 638 pabrik Penanaman Modal Asing (PMA), dan 58 pabrik joint venture.

    Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas pekerja di kawasan tersebut.

    Haji Jalal juga menegaskan pentingnya keterlibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam mendukung infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.

    “Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis untuk memastikan pengembangan jalur transportasi publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan pekerja. Sementara BKPM dapat mendorong para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sarana transportasi yang menunjang kawasan industri,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa kemacetan di Tol Cikampek tidak hanya merugikan pekerja industri yang memerlukan akses cepat menuju tempat kerja, tetapi juga berdampak pada aktivitas logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Dengan adanya akses Commuter Line hingga Karawang dan Purwakarta, mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat lebih terjamin.

    “Kehadiran transportasi massal seperti Commuter Line diharapkan dapat mengurai kemacetan, mengurangi polusi udara, serta memberikan pilihan transportasi yang lebih ekonomis bagi masyarakat dan pekerja industri,” tambahnya.

    Jalal Abdul Nasir juga mengajak pemerintah pusat, daerah, dan pihak KAI untuk bersinergi dalam merealisasikan rencana ini.

    Dengan dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian BKPM, harapannya, solusi transportasi di kawasan industri Karawang dan Purwakarta dapat segera diwujudkan.

    Dengan langkah-langkah ini, Haji Jalal optimis masyarakat dan pekerja di Karawang serta Purwakarta akan segera menikmati sistem transportasi publik yang lebih baik, mendukung aktivitas ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kawasan industri.

  • 10 Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas Bandung

    10 Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas Bandung

    Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat terpilih
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyatakan bahwa empat kepala daerah di Jawa Barat sepakat untuk tidak menggunakan fasilitas mobil dinas.
    Keputusan ini merupakan wujud komitmen mereka dalam mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
    “Empat pimpinan daerah, yakni Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, telah menyatakan tidak akan memakai
    mobil dinas baru
    . Mereka memilih menggunakan mobil pribadi,” ujar Dedi Mulyadi kepada
    Kompas.com
    , Kamis (16/1/2025).
    Dalam unggahan video di akun TikTok-nya, Kang Dedi Mulyadi, ia bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Ia menanyakan apakah mereka memerlukan mobil dinas baru atau tidak. Rudy menjawab dengan tegas bahwa ia dan wakilnya tidak akan menggunakan fasilitas tersebut.
    “Kami berkomitmen untuk tidak memakai mobil dinas baru. Pendopo Bupati Bogor juga akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” kata Rudy.
    Ade Ruhandi menambahkan bahwa anggaran untuk pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu. “Mobil sudah ada, lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni,” timpalnya.
    Komitmen serupa juga datang dari Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto. Dalam video lain, saat ditanya Dedi apakah akan menggunakan mobil dinas baru, Tri dengan yakin menjawab bahwa mobil pribadinya sudah cukup.
    “Mobil pribadi ada, sudah cukup,” tegas Tri.
    Dedi sendiri mengapresiasi langkah tersebut dan menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan masyarakat miskin.
    Sebelumnya, Dedi juga menyatakan komitmen untuk tidak akan membeli mobil dinas baru bagi Gubernur setelah ia dilantik nanti. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Jumat (10/1/2025).
    “Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru, itu saja. Tidak usah, saya juga punya mobil, sudah cukup. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru dengan mobil baru,” katanya.
     
    Dedi mengatakan, anggaran mobil dinas baru lebih baik digunakan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan untuk masyarakat miskin.
    “Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan (dialihkan) untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin saja, nanti kita ubah di perubahan,” tambahnya.
    Keputusan Dedi dan empat kepala daerah ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat di atas fasilitas pribadi, sekaligus menjadi contoh nyata kepemimpinan yang berfokus pada efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Posisi Arsjad Rasjid Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Diganti Anindya Bakrie, Ini Kata Buruh – Halaman all

    Posisi Arsjad Rasjid Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Diganti Anindya Bakrie, Ini Kata Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pemimpin buruh terbesar di Tanah Air, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi kinerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah komando Arsjad Rasjid selama 5 tahun. 

    Andi Gani memuji kinerja Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Ia mengaku selama ini kerja sama yang terjalin dengan konfederasi buruh sangat baik di masa kepemimpinan Arsjad. 

    “Baru kali ini pemimpin buruh bisa berkomunikasi sangat baik dengan Ketua Umum Kadin. Ini sejarah,” tegas Andi Gani di Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Andi Gani menilai, kerja sama yang terjalin yaitu, peningkatan produktivitas menjadi program utama Kadin Indonesia bersama konfederasi buruh. 

    Tak hanya itu, Arsjad juga memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan-pimpinan konfederasi buruh ASEAN dan sering melakukan dialog sosial. 

    Kadin di bawah Arsjad juga bekerja sama dengan konfederasi buruh mendorong adanya peningkatan kesejahteraan. 

    Bahkan, Andi Gani mengingat betul, pada saat Arsjad baru menjabat pada 2021, Kadin telah menghadirkan program vaksinasi dan rumah oksigen gotong royong untuk menanggulangi pandemi Covid-19. 

    “Bersama Kapolri, Arsjad Rasjid punya andil besar, jutaan vaksin terdistribusi kepada masyarakat pada waktu itu termasuk buruh,” katanya. 

    Andi Gani mengungkapkan, Arsjad Rasjid juga terlibat langsung dalam pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di Purwakarta, Jawa Barat. 

    Arsjad Rasjid melalui Indika Foundation menghibahkan lahan Untuk Pembangunan Pusdiklat KSPSI yang ditargetkan selesai Desember 2025.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini mendukung penuh langkah-langkah Arsjad Rasjid ke depan. 

    Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi kerja-kerja Arsjad Rasjid selama 5 tahun ini. Ada tiga fokus utama kerja sama yang selama ini dilakukan Kadin bersama konfederasi buruh. 

    Pertama, tertuang dalam MoU antara Kadin dengan KSPSI Andi Gani, KSPI Said Iqbal, dan KSBSI Elly Rosita Silaban memperkuat pelatihan pendidikan, vokasi, dan pelatihan kewirausahaan. 

    Kedua, dibawah kepemimpinan Arsjad, dialog sosial dengan buruh terbangun. “Contoh, diskusi tentang Omnibus Law, upah minimum, struktur skala upah, dan hubungan industrial,” kata Iqbal. 

    Ketiga, Kadin dibawah Arsjad selalu mengedepankan win-win solution. Arsjad ingin agar kepentingan pengusaha dan buruh diakomodir serta diputuskan dengan adil. 

    “Kepemimpinan Arsjad Rasjid bisa jadi role model dalam membangun hubungan industrial di Indonesia ke depan. KSPI berharap setelah Munas tidak ada lagi kubu-kubuan. Kadin Arsjad dan Anindya bisa duduk bersama mencari solusi ekonomi bangsa,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, dualisme di Kadin Indonesia antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Rasjid akan segera berakhir.

    Hal ini diketahui setelah adanya undangan terkait gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang akan digelar pada Kamis (16/1/2025) di Hotel The Ritz Calton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta.

    Dalam Munas tersebut, disinyalir nantinya Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia sebelumnya Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

  • Bank DBS salurkan kredit 20 juta dolar ke Indorama

    Bank DBS salurkan kredit 20 juta dolar ke Indorama

    Jakarta (ANTARA) – Bank DBS Indonesia memberikan fasilitas kredit berbasis berkelanjutan (Sustainability-Linked Trade Facility/SLTF) senilai 20 juta dolar AS kepada produsen benang pintal dan poliester, PT Indo-Rama Synthetics Tbk (Indorama).

    “Sebelumnya, pada 2024, Bank DBS Indonesia dan Indorama juga menandatangani fasilitas kredit sebesar 10 juta dolar AS untuk memfasilitasi transisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara serta meningkatkan efisiensi energi di pabrik Purwakarta, Jawa Barat, yang akan berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon Indorama,” kata Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lim menjelaskan fasilitas kredit berbasis berkelanjutan atau SLTF ini dirancang selaras dengan target keberlanjutan Indorama, yakni mendukung upaya mereka dalam meningkatkan kinerja di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

    Indikator kinerja utama yang terkait dengan fasilitas ini mencakup pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Scope 1 dan Scope 2, pengurangan penggunaan energi, serta peningkatan efisiensi penggunaan air.

    Pencapaian target-target ini akan memungkinkan Indorama untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih menguntungkan, sekaligus memperkuat komitmen Indorama terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

    “Berlandaskan pada aspirasi kami untuk menjadi Best Bank for a Better World, kami mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam seluruh aspek operasional kami, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi bisnis, lingkungan, maupun masyarakat,” jelasnya.

    Managing Director and Group Chief Financial Officer of Indorama Vishnu Baldwa menambahkan Indorama mengapresiasi langkah kedua perusahaan untuk bermitra dalam jangka panjang.

    Ia menilai fasilitas ini tidak hanya mendukung kebutuhan pembiayaan perdagangan Perseroan, tetapi juga mendorong komitmen dalam mencapai peningkatan ESG yang terukur di seluruh aspek operasional Indorama

    “Indorama selalu berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan kami bangga dapat bergandeng tangan kembali dengan Bank DBS Indonesia untuk mewujudkannya,” tuturnya.

    Adapun komitmen Bank DBS terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui langkah-langkah konkretnya, dengan menjadi bank Singapura pertama yang berkomitmen mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 atau lebih cepat.

    Bank DBS telah menguraikan perencanaannya dalam laporan bertajuk Path to Net Zero, yang diluncurkan pada tahun 2022, dengan menargetkan dekarbonisasi di sembilan sektor industri utama.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penjelasan KAI soal Video Penumpang Kereta Api Turun di Persilangan Rel untuk Jajan

    Penjelasan KAI soal Video Penumpang Kereta Api Turun di Persilangan Rel untuk Jajan

    TRIBUNJATENG.COM – Minggu (12/1/2025), lini masa media sosial X, dulunya Twitter, ramai membahas soal sebuah kereta api (KA) yang berhenti di persilangan rel. 

    Beberapa penumpang turun untuk sekadar jajan di pasar kuliner dadakan di sekitar lokasi.

    Sayangnya pada Senin (13/1/2025), unggahan tersebut sudah dihapus oleh pengunggahnya.

    Namun, melalui akun resmi media sosial X @KAI121, dikonfirmasi bahwa kejadian itu terjadi di persilangan antara KA Serayu rute Pasarsenen-Purwokerto dengan Argo Parahyangan relasi Bandung-Gambir, tepatnya di dekat Stasiun Sasaksaat.Sumurbandung, Cipatat, Bandung Barat.

    Ramai soal Penumpang KA Turun di Persilangan Rel untuk Jajan, Ini Kata KAI ((X))

    Beberapa warganet menyayangkan peristiwa itu karena dinilai membahayakan keamanan dan keselamatan penumpang.

    Sebaliknya, ada pula warganet yang menilai positif kejadian tersebut karena bisa meningkatkan perekonomian pedagang kaki lima di sekitar lokasi.

    KAI ubah operasi perjalanan KA sebagai antisipasi

    Manajer Humas Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan, video yang menampilkan penumpang turun dari KA di persilangan rel adalah kejadian lama.

    Diberitakan Kompas.com (19/12/2024), saat itu KA Serayu relasi Pasar Senen-Kiaracondong-Purwokerto memang selalu berhenti di dekat Stasiun Sasaksaat setiap hari. 

    Hal ini karena KA Serayu akan bersilangan dengan KA Argo Parahyangan relasi Bandung-Gambir dari arah sebaliknya.

    Akibatnya, KA Serayu harus berhenti selama 9 menit.

    Namun, kini PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengubah operasi perjalanan kereta api di Stasiun Sasaksaat sehingga KA Serayu tak terlalu lama berhenti di persilangan rel tersebut.

    “Mulai Tanggal 25 Desember 2024 KAI Daop 2 Bandung melakukan perubahan operasi Perjalanan Kereta Api di Stasiun Sasaksaat untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan para penumpang baik Ka Serayu relasi Pasar Senen -Purwokerto maupun KA Argo Parahyangan relasi Bandung-Gambir,” jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

    Berikut operasional terbaru:

    Perjalanan Luar Biasa (Plb) 39B relasi Bandung-Gambir datang di Stasiun Sasaksaat 12.20 WIB dan berangkat 12.25 WIB, menunggu bersilang KA Serayu
    Perjalanan Luar Biasa (Plb) 252 A Relasi Pasar Senen-Purwokerto datang Stasiun Sasaksaat 12.22 WIB berangkat 12.24 WIB.

    Dengan adanya aturan tersebut, Ayep memastikan KA Serayu hanya berhenti 2 menit.

    Sehingga, sangat kecil kemungkinan kini penumpang turun dari KA untuk jajan di sekitar rel.

    “Pokoknya saat ini sudah tidak terjadi (penumpang kereta api turun dan jajan) di Stasiun Sasaksaat,” tegas Ayep.

    Sementara itu, stasiun Sasaksaat hanya melayani turun dan naik penumpang KA Lokal Commuter Line relasi Purwakarta-Garut dan sebaliknya.

    Bagaimana nasib pedagang di Stasiun Sasaksaat?

    Saat disinggung soal nasib pedagang setelah adanya perubahan operasi Perjalanan Kereta Api di Stasiun Sasaksaat, Ayep menyampaikan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan PT KAI.

    “Kalau urusan pedagang itu bukan menjadi urusan kita (PT KAI),” kata dia.

    Selain itu, para pedagang kaki lima itu juga berdagang di luar area stasiun.

    Ayep mengibaratkan fenomena pedagang kaki lima di sekitar Stasiun Sasaksaat dengan peribahasa, “Ada gula ada semut” yang sering diartikan sebagai hubungan sebab akibat.

    “Kalau sebelumnya, mereka (pedagang) melihat pasar. Dengan KA Serayu yang berhenti 9-10 menit, para pedagang tahu bahwa penumpang akan turun (untuk jajan),” ujar Ayep.

    Namun, sekali lagi, Ayep menegaskan bahwa kejadian itu sudah tidak terjadi lagi. (*)