Xcloud.id

kab/kota: Purwakarta

  • Dedi Mulyadi Diancam Dibunuh, Polda Jabar Siap Bantu Lakukan Penyelidikan dan Penyidikan – Halaman all

    Dedi Mulyadi Diancam Dibunuh, Polda Jabar Siap Bantu Lakukan Penyelidikan dan Penyidikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, diancam dibunuh pada Senin (21/4/2025) malam.

    Merespons hal tersebut, Polda Jabar siap membantu orang nomor satu di Jabar itu.

    Dedi Mulyadi diancam dibunuh oleh akun bernama ‘Wowo dan Dedi Mulyadi orang sesat’ yang diketahui lewat siaran langsung kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

    Akun tersebut, menyampaikan ancamannya melalui kolom komentar live chat.

    Selama 30 menit, akun tersebut, secara terus menerus mengujarkan kebencian.

    “Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya, itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi, dan jika sudah ketemu, saya akan mendekatinya dan *duarr!!!,” tulis akun tersebut.

    “Tunggu saja nanti 2 bulan lagi saya bener-bener nggak main-main. Saya akan melakukan aksi teror kepada anda dan sekarang saya lagi melakukan proses membuat bom rakitan yang saya isi dengan paku,” tulis akun itu.

    Polda Jabar siap membantu melakukan penyelidikan terkait dugaan ancaman pembunuhan tersebut.

    Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, menyatakan bahwa pihaknya siap sedia memonitoring jika ada permintaan pemantauan.

    “Kami Tim Cyber siap bantu beliau (Dedi Mulyadi) selaku pelapor,” ujar Hendra, Selasa (22/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “Bahkan, bila (Dedi Mulyadi) melaporkan secara resmi, kami lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengancam beliau selaku pelapor,” lanjut dia.

    Hingga kini, dikatakan Kabid Humas Polda Jabar, polisi belum menerima laporan terkait kasus ini.

    Namun, diakuinya Tim Siber Polda Jabar sudah melakukan pendalaman.

    “Belum ada laporan resmi demikian juga dari khusus beliau. Polda Jabar (melalui) Dir Cyber telah koordinasi dan monitoring ancaman tersebut,” kata Kombes Hendra, dilansir Tribunpriangan.com.

    Netizen pun diimbau supaya bijak dalam berkomentar dan menanggapi sebuah informasi.

    Komentar yang bersifat ancaman berisiko dapat berhadapan dengan hukum.

    “Imbauan kepada netizen dalam berkomentar dan menanggapi sebuah berita agar lebih bijaksana dan berperilaku baik karena merupakan ruang publik,” kata dia.

    “Segala komentar yang bersifat ancaman dan hujatan dapat berisiko dilaporkan atau dapat langsung diproses hukum,” pungkasnya.

    Dedi Mulyadi Buka Suara

    Dedi Mulyadi buka bicara membenarkan adanya ancaman yang dilontarkan kepadanya.

    Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, ancaman semacam itu merupakan risiko yang harus dilalui oleh pemimpin.

    “Kalau ada ancaman itu, ya risiko bagi seorang pemimpin,” kata Dedi Mulyadi, Senin (21/4/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

    Terkait kasus ini, mantan Bupati Purwakarta ini akan melihat perkembangan situasi ke depan untuk melaporkannya.

    Ia mengaku, kini akan lebih waspada dari biasanya.

    “Kami lihat perkembangannya terlebih dahulu. Namun, apakah akun itu asli atau bukan, nanti kami lihat dan telusuri,” tuturnya.

    “Namun, sekarang saya akan lebih waspada,” tandasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com dengan judul Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Diancam Dibunuh, Tim Siber Polda Jabar Lakukan Pelacakan

    (Tribunnews.com/Rakli, Tribunpriangan.com, Kompas.com/Agie Permadi)

  • Daftar Tarif 22 Tol yang Naik Mei-Desember 2025, Tol Jagorawi Kapan?

    Daftar Tarif 22 Tol yang Naik Mei-Desember 2025, Tol Jagorawi Kapan?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar kurang sedap bagi para pengguna jalan tol di Indonesia. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan rencana kenaikan tarif untuk 22 ruas tol yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025.

    Pengumuman ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama mengenai besaran kenaikan, alasan di balik kebijakan ini, dan dampaknya terhadap biaya transportasi serta perekonomian secara luas.

    Berdasarkan data yang dihimpun, kenaikan tarif tol ini akan diberlakukan secara bertahap mulai bulan Mei hingga Desember 2025. Berikut adalah daftar lengkap ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif beserta perkiraan jadwalnya:

    Mei 2025:

    Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang & Padaleunyi)

    Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi)

    Juni 2025:

    Palimanan – Kanci (Palikanci)

    Juli 2025:

    Cibitung – Cilincing Seksi 2, 3, 4

    Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi)

    Prof. Dr. Soedijatmo (Tol Sedyatmo/Tol Bandara)

    Cimanggis – Cibitung

    Ngawi – Kertosono

    Agustus 2025:

    Kanci – Pejagan

    Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera)

    (Non-reguler): Solo – Ngawi

    September 2025:

    Surabaya – Gempol

    Ujung Pandang Seksi 1-3

    Semarang – Batang

    (Non-reguler): Semarang – Batang

    Keberadaan tol Surabaya-Gempol (Surgem) meningkatkan konektivitas dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur.

    Oktober 2025:

    Pemalang – Batang

    Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi

    (Non-reguler): Pemalang – Batang

    November 2025:

    Semarang – Solo

    Jakarta Outer Ring Road (JORR)

    Desember 2025:

    Pejagan – Pemalang

    Cinere – Jagorawi

    Salah satu ruas tol yang paling banyak digunakan dan menjadi perhatian utama masyarakat adalah Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi).

    Berdasarkan jadwal yang tertera, kenaikan tarif Tol Jagorawi direncanakan akan berlaku pada bulan Juli 2025.

    Tol Jagorawi, sebagai tol pertama di Indonesia, memiliki peran vital dalam menghubungkan ibu kota dengan wilayah Bogor dan sekitarnya.

    Kenaikan tarif di ruas tol ini tentu akan berdampak signifikan terhadap biaya transportasi harian maupun perjalanan akhir pekan bagi jutaan penggunanya.

    Alasan di Balik Kenaikan Tarif Tol

    Pemerintah melalui BPJT biasanya memiliki beberapa pertimbangan utama dalam memberlakukan kenaikan tarif tol.

    Salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan investasi jalan tol yang telah dibangun, termasuk pemeliharaan rutin, peningkatan kualitas jalan, penambahan fasilitas, serta pengembalian investasi bagi badan usaha jalan tol (BUJT).

    Regulasi mengenai kenaikan tarif tol umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan 1 Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol beserta perubahannya.

    Dalam regulasi tersebut, kenaikan tarif tol dapat dilakukan secara periodik setiap dua tahun sekali berdasarkan inflasi dan penyesuaian terhadap standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.  

    Suasana arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama.

    Analisis Dampak Ekonomi

    Kenaikan tarif tol secara serentak di 22 ruas berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal biaya logistik dan transportasi.

    Bagi para pelaku usaha, kenaikan tarif tol akan menambah beban operasional yang pada akhirnya dapat berimbas pada harga jual barang dan jasa kepada konsumen.

    Sektor transportasi juga akan merasakan dampaknya, baik transportasi barang maupun penumpang.

    Kenaikan biaya tol dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan otobus atau truk ekspedisi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tarif tiket atau ongkos kirim.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mobil Polisi Dibakar di Kampung Baru Harjamukti Depok, Warganya Tidak Pernah Ikut Pemilu – Halaman all

    Mobil Polisi Dibakar di Kampung Baru Harjamukti Depok, Warganya Tidak Pernah Ikut Pemilu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Kawasan permukiman di bilangan Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat menjadi sorotan imbas kasus pembakaran mobil polisi.

    Mobil polisi diserang dan dibakar massa di Kampung Baru pada Jumat (18/4/2025).

    Legalitas lahan permukiman Kampung Baru yang tak jelas, hingga warganya yang telah menetap puluhan tahun namun tak memiliki KTP Kota Depok.

    Lebih mencengangkan lagi, warga yang menempati Kampung Baru tidak pernah mengikuti pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu). 

    Melihat ketidakjelasan administrasi Kampung Baru, Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan permukiman tersebut masih di dalam wilayahnya.

    Area permukiman tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta dan Kota Bekasi.

    Supian mengakui ada persoalan pertanahan yang berkaitan dengan persoalan kependudukan.

    “Ada dua hal permasalahan yang melatarbelakangi, pertama permasalahan pertanahan, ini menjadi hal yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan,” kata Supian, Selasa (22/4/2025).

    Warga Kampung Baru tidak dapat mengurus identitas kependudukan karena mereka menempati lahan yang bukan miliknya.

    “Selama ini pegangannya bahwa untuk bisa punya KTP harus dapat izin dari si pemilik lahan, pemilik dalam hal ini adalah beberapa tadi yang disampaikan PP Properti itu yang dimiliki lahan itu,” ungkapnya.

    Melihat fenomena tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi akan merumuskan solusi bersama.

    Nantinya, Kang Dedi sapaannya, akan mempertemukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

    “Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP,” kata Kang Dedi.

    Kang Dedi menilai, seluruh warga negara Indonesia berhak memiliki identitas kependudukan berupa KTP.

    Bupati Purwakarta periode 2008-2018 itu juga telah meninjau langsung masyarakat Kampung Baru.

    Kepada mereka, Kang Dedi berpesan agar warga tidak membuat kegaduhan dan kerusuhan.

    “Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat silih asah, silih asih silih, asuh,” pungkasnya.

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

  • Mobil Lexusnya Nunggak Pajak Rp41,7 Juta, Dedi Mulyadi: Masih Kredit, Dibayar Jika Mutasi Selesai – Halaman all

    Mobil Lexusnya Nunggak Pajak Rp41,7 Juta, Dedi Mulyadi: Masih Kredit, Dibayar Jika Mutasi Selesai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membeberkan alasan mobil Lexus miliknya masih menunggak pajak hingga Rp41,7 juta.

    Dedi mengatakan, karena mobil tersebut masih berpelat nomor Jakarta dan berstatus kredit, ia belum akan membayar pajak kendaraan.

    Ia mengungkapkan pihak leasing saat ini tengah memproses mutasi pelat nomor mobilnya.

    “Mobil itu bernomor Jakarta dan masih kredit, belum lunas. Karena itu masih di bawah kendali leasing, maka pihak leasing sedang memproses untuk mutasi,” jelas Dedi lewat akun TikToknya, @dedimulyadiofficial, Senin (21/4/2025).

    Dedi menambahkan, apabila proses mutasi sudah selesai, maka ia akan melunasi tunggakan pajak tersebut.

    “Dalam proses itu, nanti pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI akan lunas,” tegas dia.

    Dedi lantas menjelaskan alasan mengapa ia memilih untuk memutasi pelat nomor mobilnya dari Jakarta ke Jawa Barat.

    Ia merasa tak elok apabila dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat, justru menggunakan pelat nomor Jakarta.

    Sebab, jika Dedi menggunakan pelat nomor Jawa Barat, maka pajak yang ia bayarkan akan diperuntukkan bagi warga Jabar.

    “Saya melakukan mutasi ke Jawa Barat, karena sebagai Gubernur Jawa Barat tidak elok kalau saya menggunakan nomor Jakarta,” ujar dia.

    “(Kalau pelat nomor) Jabar, nanti saya membayar pajaknya di Jabar untuk kepentingan Jabar,” sambungnya.

    Dedi pun memastikan, semua kendaraannya berpelat nomor Jawa Barat.

    Hal itu, kata dia, sudah menjadi tradisi sejak menjadi Bupati Purwakarta.

    Ia memilih menggunakan pelat nomor wilayahnya memimpin agar pajak tersalurkan untuk warganya.

    “Saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya pakai, sudah bernomor Jabar.”

    “Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta, seluruh nomornya itu nomor Purwakarta,” pungkas dia.

    Dikutip dari TribunJabar.id, mobil Lexus milik Dedi diketahui berpelat nomor B 2600 SME.

    Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 19 April 2025, Lexus LX600 4×4 AT milik Dedi merupakan produksi tahun 2022.

    Meski STNK itu masih berlaku  hingga 19 Januari 2029, status pajak kendaraannya sudah jatuh tempo sejak 19 Januari 2025.

    Sehingga, total pajak kendaraan yang harus dilunasi Dedi adalah senilai Rp41.794.200 atau hampir Rp42 juta.

    Punya 2 Mobil Lexus

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Dedi Mulyadi saat mencalonkan diri Pilkada Jabar 2024, ia memiliki tujuh kendaraan.

    Tujuh kendaraan itu terdiri dari satu sepeda, tiga motor, dan tiga mobil.

    Tiga mobil milik Dedi diketahui merupakan kendaraan mewah, yakni Mercedes Benz dan Lexus.

    Ketiga mobil itu nilainya lebih dari Rp1 miliar.

    Bahkan, Lexus yang menunggak pajak, Lexus LX600, memiliki nilai Rp3,9 miliar.

    Berikut daftar kendaraan milik Dedi, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

    MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
    LAINNYA, POLYGON COLLOUS T8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
    MOTOR, TRIUMPH SCRAMBLER 1.200 XE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
    MOTOR, VESPA SEI GIORNI LIMITED EDITION Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
    MOBIL, LEXUS LX 600 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000.000
    MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN / E 300 COUPE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
    MOBIL, LEXUS MICRO/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Alasan Dedi Mulyadi Mobil Lexusnya Belum Dibayar Pajaknya, Nunggak hingga Total Rp 41 Juta

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilda Rubiah)

  • Siap-Siap! Tarif Jalan Tol Ini Naik Mulai Mei 2025, Catat Rutenya

    Siap-Siap! Tarif Jalan Tol Ini Naik Mulai Mei 2025, Catat Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Puluhan jalan tol bakal naik tarif dalam dekat. Ada ruas tol yang kenaikan tarifnya sudah disetujui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), namun ada juga yang masih dalam tahap verifikasi SPM (Standar Pelayanan Minimal), serta ada juga yang baru akan mengajukan verifikasi.

    Sebagian jalan tol seharusnya sudah mengalami kenaikan tarif sejak awal tahun ini, namun pemerintah menundanya karena bertepatan dengan program diskon tarif tol.

    Meski demikian saat ini diskon tarif tol sudah usai seiring arus balik yang juga sudah habis. Mulai bulan depan ada beberapa ruas jalan yang bakal naik tarif.

    Daftar jalan tol bakal alami penyesuaian tarif tol periode Mei-Desember 2025 antara lain:

    Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Mei 2025)
    Padalarang-Cileunyi (Mei 2025)
    Palimanan-Kanci (Juli 2025)
    Cibitung-Cilincing Seksi 2,3,4 (Juli 2025)
    Jakarta-Bogor-Ciawi (Juli 2025)
    Prof. Dr. Ir. Soedijatmo (Juli 2025)
    Cimanggis-Cibitung Seksi 1 dan 2A (Juli 2025)
    Ngawi-Kertosono (Juli 2025)
    Kanci-Pejagan (Agustus 2025)
    Gempol-Pasuruan (Agustus 2025)
    Solo-Mantingan-Ngawi (Agustus 2025)
    Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Agustus 2025)
    Surabaya-Gempol (September 2025)
    Ujung Pandang Seksi 1-3 (September 2025)
    Semarang-Batang (September 2025)
    Pemalang-Batang (Oktober 2025)
    Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Oktober 2025)
    Semarang-Solo (November 2025)
    Jakarta Outer Ring Road (November 2025)
    Pejagan-Pemalang (Desember 2025)
    Cinere-Jagorawi (Desember 2025)
    Cengkareng-Kunciran (Desember 2025).

    “Untuk 22 ruas, bulan yang tercantum adalah jadwal penyesuaian 2 tahunan sesuai PP dan akan ada penyesuaian tarif apabila SPM nya terpenuhi,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (22/4/2025).

    Penyesuaian tarif tetap mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. SPM adalah tolok ukur mutu layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) demi menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan tol.

    “Apabila BUJT tidak dapat memenuhi SPM yang telah ditetapkan, maka penyesuaian tarif akan ditunda hingga standar pelayanan minimal tersebut benar-benar terpenuhi. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jalan tol dan memastikan bahwa setiap tarif yang dibayarkan sebanding dengan kualitas layanan yang diterima,” kata Wilan.

    (dce)

  • Kelapa di Dalam Negeri Langka dan Mahal, Mendag Budi Sebut Akibat Pengusaha Milih Ekspor – Halaman all

    Kelapa di Dalam Negeri Langka dan Mahal, Mendag Budi Sebut Akibat Pengusaha Milih Ekspor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap alasan harga kelapa di pasaran mahal dan stoknya langka.

    Menurut dia, saat ini pengusaha memilih mengekspor kelapa karena permintaan dari global sedang meningkat, terutama dari China.

    Dengan permintaan global sedang meningkat, sedangkan harga jual di dalam negeri murah, pengusaha akhirnya memilih menjualnya ke luar negeri.

    “Itu kelapa naik harganya karena ekspor. Ekspor ke China, jadi harganya naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah, sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan. Nah sekarang kami mau cari solusinya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin (21/4/2025).

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah mempertemukan eksportir dengan pelaku usaha industri.

    Dalam pertemuan tersebut, moratorium ekspor menjadi satu dari sekian pembahasan. Budi mengatakan pemerintah dan pengusaha tengah mencari solusi terbaik.

    “Kami ketemu dulu biar tahu maunya seperti apa. Jangan sampai nanti salah satu dirugikan. Kemarin sudah [bertemu], tetapi belum ada kesepakatan. Nanti kami cari solusi yang terbaik,” ujar Budi.

    Belakangan ini, kenaikan harga kelapa sedang menjadi sorotan. Di Pasar Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, harga kelapa parut melambung tinggi hingga Rp 40 ribu per kg.

    “Mahal banget, padahal ini buat jualan. Satu kilogram harganya Rp 40 ribu, padahal biasanya Rp 7.000- Rp 8.000,” kata Kasmini, warga Mejasem Tegal, kepada tribunjateng.com, Selasa (15/4/2025).

    Pedagang kelapa parut, Somirin (70) mengungkapkan, kelapa hingga saat ini masih langka.

    Ia sendiri kekurangan stok. Dari yang biasanya sebulan bisa menstok sampai 1.000 butir, kini pengiriman per 200 butir jika ada.

    “Malah lebih mahal sekarang. Saya lebaran jual Rp 35 ribu per kilogram, sekarang Rp 40 ribu per kilogram. Untuk yang per butir harganya Rp 20 ribu,” ungkapnya.

    Somirin mengatakan, kenaikan harga ini sudah bertahan dua bulan sejak sebelum Ramadan.

    Saat normal harga kelapa parut per kilogramnya hanya Rp 20 ribu.

    Kemudian yang dijual per butir hanya sekira Rp 8.500- Rp 9.000.

    “Penjualan di masyarakat juga menurun. Saya biasanya jual 100 butir per hari, kini hanya sekira 70 butir,” jelasnya.

    Sementara itu, di Purwakarta, Jawa Barat, kelapa parut biasanya dijual seharga Rp8 ribu per butir, kini kelapa parut ukuran besar menembus angka Rp25 ribu per butir.

    Kenaikan harga ini tak hanya dikeluhkan pembeli, tapi juga pedagang yang mengalami penurunan omzet drastis hingga 50 persen.

    Pantauan Tribunjabar.id di Pasar Rebo, Rabu (16/42025), menunjukkan lonjakan harga yang sudah mulai terasa sejak menjelang Lebaran, namun kini kian tak terkendali.

    Pembeli, terutama pelaku UMKM seperti penjual kue tradisional, kelimpungan karena tak bisa mengurangi penggunaan kelapa demi menjaga kualitas rasa.

    “Mau tidak mau tetap beli meski mahal. Kalau takaran dikurangi, rasa kue bisa berubah dan pelanggan kecewa,” ujar Yayah, salah satu penjual kue di Purwakarta, Rabu (16/4/2025).

    Menurut pedagang, mahalnya harga kelapa parut disebabkan oleh minimnya pasokan.

    Mereka harus bersaing dengan sesama pedagang, bandar, hingga pabrik pengolahan yang juga membutuhkan kelapa dalam jumlah besar.

    Saat ini, kelapa ukuran kecil dijual Rp15 ribu per butir, sementara ukuran besar tembus Rp25 ribu.

    “Biasanya bisa jual sampai 700 butir per hari, sekarang maksimal cuma 400. Omset turun hampir setengahnya,” kata Sopyan, pedagang kelapa di Pasar Rebo.

    Baik pedagang maupun pembeli berharap harga kelapa segera kembali stabil agar roda usaha dan konsumsi masyarakat tidak terganggu lebih lama. 

  • 80 Jemaah Haji di Purwakarta Batal Berangkat ke Tanah Suci karena Tidak Mampu Lunasi Ongkos – Halaman all

    80 Jemaah Haji di Purwakarta Batal Berangkat ke Tanah Suci karena Tidak Mampu Lunasi Ongkos – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA – Sebanyak 80 orang calon jemaah haji di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terpaksa batal berangkat ke Tanah Suci, Mekkah. Hal tersebut karena mereka tidak mampu melunasi ongkos berangkat haji.

    Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Purwakarta, Syamsi Mufti mengatakan meski terbilang banyak warga yang batal berangkat ibadah haji, namun angka tersebut menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 98 orang. Kendati demikian, tetap saja batal berangkatnya puluhan jemaah haji tersebut menyisakan duka.

    Sebab, harapan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun tersebut kini harus ditangguhkan setidaknya hingga musim haji 2026. “Ada 80 orang yang mengundurkan diri. Sebagian besar karena belum mampu melunasi ongkos naik haji,” kata Mufti di sela gelaran bimbingan manasik haji di Masjid Baing Yusuf Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (20/4/2025).

    Selain terkendala biaya, Mufti mengatakan, beberapa calon jemaah juga batal berangkat karena takdir berkata lain, delapan orang wafat sebelum sempat menginjakkan kaki di Tanah Suci. 

    Sementara tiga orang lainnya, lanjut dia, memilih beralih ke ibadah umrah karena tak kuat menunggu masa antrean yang panjang.

    Dari 741 calon jemaah haji Purwakarta tahun ini, Mufti mengatakan, sebanyak 727 orang telah berhasil melunasi biaya haji. Masih tersisa sebagian orang yang berpacu dengan waktu. 

    Tenggat pembayaran ditetapkan hingga Jumat (25/4/2025). Jika tidak, mereka pun terancam ikut antre di musim haji berikutnya. “Posisi yang ditinggalkan jemaah yang batal sudah kami isi dari daftar cadangan, tetapi belum terisi maksimal,” ujar Mufti. 

    Ia berharap, proses penggantian dapat segera rampung agar tidak ada kursi haji yang terbuang sia-sia. Tahun ini, kata dia, calon jamaah dari Purwakarta akan diberangkatkan dalam dua gelombang, yakni kloter 5 yang berangkat pada 6 Mei 2025 dari Bandara Kertajati, dan kloter 23 pada 25 Mei 2025 dari bandara yang sama.

    Diketahui, mengacu pada kesepakatan raker Kemenag dan Komisi VIII DPR, BPIH 1446 H/2025 M, biaya haji 2025 reguler berkisar Rp 89.410.258,79. BPIH sendiri terdiri dari 2 komponen, yakni komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.

    Berikut rincian biaya BPIH 2025 yang terdiri dari:

    Rp 55.431.750,78 dibayar oleh calon jemaah sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Rp 33.978.508,01 yang ditanggung dari nilai manfaat dana haji.

    Jadi, calon jemaah haji reguler 2025 perlu mempersiapkan dana pelunasan sekitar Rp 30 jutaan. Pelunasan biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum keberangkatan.

    Jumlah jemaah Purwakarta tahun ini menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 800 orang. 

    Dari total 741 calon haji, termasuk pembimbing dan tim medis, mayoritas berusia lanjut antara 40 hingga 70 tahun. Mufti mengimbau agar seluruh calon jemaah menjaga kesehatan fisik demi kelancaran ibadah.

    Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menunjukkan komitmennya dalam mendukung para tamu Allah tersebut.

    Pemerintah daerah, kata pria yang akrab dipanggil Om Zein itu, akan memfasilitasi penjemputan calon jemaah haji dari rumah masing-masing menggunakan kendaraan dinas pejabat.

    “Ini kami lakukan agar tidak terjadi kemacetan akibat banyaknya kendaraan pengantar. Semua demi kenyamanan jamaah kita,” ujarnya.

  • Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    JABAR EKSPRES -Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bakal mengevaluasi seluruh izin pertambangan di Jabar. Ia juga tidak segan mencabut izin tambang yang terbukti merusak lingkungan.

    Hal itu diungkapkan, Minggu (20/4). Ia menguraikan, sejauh ini pihaknya banyak menerima keluhan terkait aktivitas pertambangan di Jabar.

    “Mohon maaf tidak dapat mendatangi satu per satu. Tapi sikap kami jelas bahwa saya tidak akan berpihak pada penambang yang melanggar apalagi yang tidak berizin,” ucapnya dalam video yang juga dibagikan melalui akun medsosnya itu.

    Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, dalam waktu dekat bakal mengevaluasi seluruh izin tambang di Jabar.

    “Karena di era sebelumnya banyak izin yang dikeluarkan untuk tambang,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Komitmen Ketahanan Pangan dan Upaya Peningkatan Ekonomi Peternak Lewat Pesta Patok Domba

    Menurut KDM, tambang yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, kesinambungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan merusak infrastruktur akan dievaluasi.

    “Saya tegaskan tidak akan segan cabut izin tersebut. Bagi saya keberpihakan pada alam lingkungan dan masyarakat jauh di atas kepentingan penambang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Satu tambang ilegal di Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, ditutup. Alasanya, pertambangan itu tidak berizin dan merusak lingkungan.

    Penutupan dilakukan oleh Tim Gabungan Pemprov Jabar, mereka terdiri dari Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan Jawa Barat, serta Satpol PP Kabupaten Cianjur.

    Selain itu, KDM juga sempat dibuat geram oleh aktivitas penambangan di Subang, kegiatan itu cukup mengotori jalan.

    BACA JUGA: Berhasil Juara, Domba Pesta Patok Alami Kenaikan Harga Jual

    Di sisi lain, Dinas ESDM Jabar sepanjang 2024, telah menindaklanjuti 176 titik tambang ilegal di Jabar. Hal tersebut, bagian dari respon aduan dari masyarakat. Tindak lanjutnya cenderung bersifat administratif, misalnya dalam bentuk surat teguran.

    Sebanyak 176 titik tambang ilegal itu tersebar di sejumlah kota kabupaten di Jabar.

    Rinciannya, di Kabupaten Sumedang 31 titik, Subang 24 titik, Bogor 23 titik, Sukabumi 20 titik, Bandung Barat 13 titik, Garut 12 titik, Tasikmalaya 12 titik, Pangandaran 9 titik, Purwakarta 8 titik. Kemudian Kota Tasikmalaya 6 titik, Kabupaten Bandung 5 titik, Bekasi 4 titik, Majalengka 4 titik, Ciamis 2 titik, Cirebon 2 titik dan Kuningan 1 titik.

  • Gerbang Tol Kalijati Berlumpur, Dedi Mulyadi Murka: Pengawas Proyek, Sini Kamu! Anda Belajar K3 Gak? – Halaman all

    Gerbang Tol Kalijati Berlumpur, Dedi Mulyadi Murka: Pengawas Proyek, Sini Kamu! Anda Belajar K3 Gak? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi murka saat mendapati bahwa Gerbang Tol Kalijati, Subang, berlumuran tanah karena truk proyek yang melintasi jalus tersebut.

    Amarahnya makin memuncak tatkala jalan provinsi itu juga rusak di beberapa bagian.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, mengaku telah menyemprot jalanan tersebut sebanyak tiga kali untuk membersihkan jalan dari tanah yang menempel.

    Menurutnya, usaha proyek galian tanah tersebut telah mendapat keuntungan, tetapi tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain dengan menghilangkan rasa nyaman dan merusak fasilitas umum.

    “Jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan dan ini di dalam akibat adanya angkutan tanah yang diangkut oleh truk-truk besar padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan,” kata Mulyadi, dikutip dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (20/4/2025).

    “Lihat alur jalan Kalijati saya sudah seminggu enggak pulang ke sini seperti ini,” imbuhnya.

    Dedi Mulyadi masuk ke kawasan galian tanah.

    Ia juga langsung memerintahkan satpam untuk membuka gerbang tanpa basa-basi.

    “Sampein aja, biarain aja. Saya Dedi pak, Gubernur Jawa Barat, buka pintunya,” ujarnya,

    Gerbang kemudian tak lama dibuka dan Dedi Mulyadi masuk ke dalam kawasan proyek itu.

    Setelah turun dari mobilnya, nada tegas Dedi Mulyadi menguat.

    Ia bertanya siapa penanggung jawab proyek tersebut kepada beberapa orang yang ada di sana.

    “Penanggung jawab proyeknya siapa? Saya tanya, penanggung jawab proyeknya siapa?” tegasnya.

    Dedi Mulyadi lalu terus berjalan di antara galian tanah sambil emosi, dan menempatkan kedua tangannya di pinggul.

    “Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu!” ucap eks Bupati Purwakarta sambil geram.

    “Anda belajar K3 gak?! Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan?!” ujar Dedi Mulyadi.

    Setelah itu, seorang pria berhelm proyek dipanggil Dedi Mulyadi untuk menjelaskan pihaknya sudah berupaya menyiram untuk membersihkan tanah di jalan.

    “Nggak bisa! Saya sudah tiga kali nyiram di Tol Kalijati. Anda lihat ke depan, jalan hancur, kotornya luar biasa!” tutur Dedi.

    “Anda dapat untung, tapi rakyat dirugikan,” imbuhnya.

    Pria berhelm proyek itu hanya menganggukan kepalanya.

    “Itu gerbang tol yang paling kotor itu Gerbang Tol Kalijati. Bapak berhantikan dulu, sesuaikan standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Kalau Bapak gak bersihkan, saya kerahin Damkar,” ujar Dedi.

    Situasi berubah menjadi sumringah saat para pekerja tambang dipanggil dan diberi uang.

    “Pak benerin dulu ya, maaf saya marah. Kalau saya urusan begini pasti ngambek aing (saya) mah,” tutur Dedi Mulyadi.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Ribuan Massa Aksi Solidaritas Palestina Kecam Penghianatan Israel Terkait Gencatan Senjata di Gaza

    Ribuan Massa Aksi Solidaritas Palestina Kecam Penghianatan Israel Terkait Gencatan Senjata di Gaza

    JABAR EKSPRES – Aksi solidaritas untuk Palestina kembali bergema di Kota Bandung, Minggu (20/4).

    Hal ini buntut pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak Israel, terkait kesepakatan gencatan senjata di wilayah Gaza dan tepi barat yang kini kembali memanas.

    Imbas serangan brutal ini, sedikitnya 1.630 warga Gaza telah terbunuh sejak pertengahan Maret 2025. Selain itu, sebanyak 40.000 warga di kamp pengungsian Nur Shams di Tulkarem dan Kamp Jenin harus kembali mengungsi dampak serangan Israel tersebut.

    Ketua panitia Aksi Solidaritas untuk Palestina, Heri Efendi, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan momen besar dalam menggalang dukungan moral bagi perjuangan rakyat di Palestina.

    BACA JUGA: Capai 2.564 Jamaah, Bupati Bandung: Kuota Haji Kabupaten Bandung Terbanyak di Jabar

    Maka dari itu, puluhan ormas Islam baik Muhammadiyah, PWNU Jabar, Persatuan Islam (Persis), Daarut Tauhid, serta komunitas-komunitas lintas elemen ikut berpartisipasi pada aksi kali ini.

    “Ada beberapa ribu orang yang hadir pada aksi ini. Tapi, ini bukan sekadar jumlah, ini sikap kita menolak kejahatan Israel,” kata Heri.

    Diketahui, aksi serupa tak hanya dilakukan di Kota Bandung, tapi di titik wilayah kota Jawa Barat lainnya. Mulai dari Kota Cirebon di Masjid Raya At Taqwa, Kuningan di Halaman Masjid Raya Syi’arul Islam, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di Tugu Kujang, Purwakarta di Lapang Sahate.

    Aksi ini diharapkanya, menjadi momentum kebangkitan persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, sekaligus mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas.

    BACA JUGA: Gencarkan Dukungan Kemanusian untuk Gaza, 15 Ribu Masyarakat Jabar Turun Aksi Bela Palestina

    “Kami mengajak semua masyarakat yang punya hati nurani, mari bersatu. Karena Palestina adalah ujian besar bagi kemanusiaan kita semua,” ungkapnya.

    Aksi solidaritas untuk Palestina turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan ulama besar seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Dukungan untuk Palestina penting dilakukan sebagai bentuk rasa empati kemanusiaan konflik berkelanjutan tersebut.