Xcloud.id

kab/kota: Purwakarta

  • 17 Siswa Bandung Barat Masih Selamat, Tak Langsung Dikirim ke Barak Militer usai Dirazia Satpol PP – Halaman all

    17 Siswa Bandung Barat Masih Selamat, Tak Langsung Dikirim ke Barak Militer usai Dirazia Satpol PP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 17 siswa SMP dan SMA di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) nyaris dikirim ke markas TNI untuk mengikuti program pendidikan militer gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pasalnya, belasan pelajar tersebut terjaring razia saat bolos sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bandung Barat pada Kamis (8/5/2025).

    Para siswa itu terancam dikirim ke barak militer jika masih tak berubah dan mengulangi hal yang sama.

    “Kalau di lain waktu kejadian lagi, tentu bisa saja dikirim ke sana (Barak Militer),” kata Kasatpol PP Bandung Barat, Ludi Awaludin, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Ludi mengatakan bahwa penjaringan pelajar bolos itu dilakukan saat Satpol PP Bandung Barat sedang melakukan penertiban terhadap anak jalanan (Anjal).

    Saat menyisir Anjal, petugas Satpol PP mendapati sejumlah pelajar yang beraktivitas di luar sekolah mulai dari nongkrong di warung hingga nongkrong di pinggir jalan. 

    “Tadi awalnya kami sedang melakukan kegiatan penertiban terhadap anak jalanan, namun dalam praktiknya juga ditemukan anak sekolah yang sedang membolos. Sehingga kita ikut amankan juga,” ungkap Ludi.

    Terdapat beragam alasan yang membuat para pelajar tersebut melakukan bolos sekolah mulai dari terlambat masuk, tidak menyukai mata pelajaran tertentu, hingga sengaja keluar sekolah sebelum jam pelajaran berakhir.

    “Alasannya macam-macam, katanya enggak suka pelajaran matematika, kemudian memang ada yang malas sekolah. Apapun alasannya hal itu tidak dibenarkan, sehingga kami amankan dan kami akan bina,” bebernya.

    Berdasarkan pemeriksaan, petugas Satpol PP tidak menemukan adanya senjata tajam (sajam) maupun obat terlarang yang dibawa oleh para pelajar yang terjaring razia.

    “Tidak ada benda-benda seperti itu, jadi murni mereka ini memang membolos saja. Kemudian kita data dan kita panggil sekolahnya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut,” sebut Ludi.

    Beda nasib dengan para pelajar di Bandung Barat, sebanyak 19 pelajar SMA sederajat di Kabupaten Indramayu, Jabar, dikirim ke Resimen Induk Kodam (Rindam) III/Siliwangi Bandung pada Senin (5/5/2025) dini hari.

    Mereka akan mengikuti pembinaan oleh para tentara agar terbentuk karakter yang lebih disiplin.

    “Mereka merupakan ‘anak-anak hebat’ yang akan mengikuti pembinaan di barak militer,” ucap Pembina Guru BK se-Kabupaten Indramayu, Erna Setyawati Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Erna menyampaikan bahwa sesuai petunjuk Gubernur Dedi Mulyadi, 19 siswa tersebut tercatat kurang disiplin oleh pihak sekolah.

    Para siswa diketahui sering bolos hingga terlibat tawuran, bahkan ada juga yang sampai berurusan dengan pihak kepolisian.

    Pihak sekolah sendiri juga kewalahan dalam melakukan pembinaan dalam pembentukan karakter terhadap anak-anak tersebut.

    Erna menyebutkan bahwa 19 pelajar ini berasal dari 6 sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.

    Para pelajar dikirim ke barak militer sudah atas dasar izin dari pihak orang tua dan sekolah.

    “Orang tua mereka setuju dan menyambut baik. Sekolah dan pemerintah hanya membantu mengarahkan karakter anak agar menjadi baik,” jelas Erna.

    Sebagai informasi, uji coba telah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap nakal ke Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Disusul pada Selasa (6/5/2025), sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah dikirim ke Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya di Kabupaten Cianjur, Jabar, guna menjalani pembinaan oleh tentara.

    Selama mengikuti pendidikan berkarakter di markas TNI ini, para siswa juga akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan untuk memastikan aspek emosional serta fisik mereka terjaga.

    Para siswa yang mengikuti program pendidikan militer ini pun akan tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.

    Kriteria siswa yang dianggap bermasalah atau nakal untuk mengikuti program tersebut secara umum telah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 43/PK.03.04/KESRA.

    Di antaranya sering terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.

    Para orang tua siswa juga akan dimintai persetujuan secara lisan, dan menandatangani surat sebagai persyaratan tertulis untuk mengikutsertakan anaknya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Belasan Pelajar Bandung Barat Bolos Sekolah Dirazia Satpol PP, Terancam Dikirim ke Barak Militer

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan/Handhika Rahman)

  • Bertemu Dedi Mulyadi, Seorang Ibu Minta Anaknya Dibawa ke Barak Karena Kelahi Pakai Celurit

    Bertemu Dedi Mulyadi, Seorang Ibu Minta Anaknya Dibawa ke Barak Karena Kelahi Pakai Celurit

    Liputan6.com, Bandung – Seorang ibu di Purwakarta meminta agar anaknya bisa dibina di barak militer. Sang anak terancam kasus pidana karena kelahi memakai celurit hingga membuat temannya luka berat. 

    Permintaannya disampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, seperti disiarkan lewat saluran Dedi Mulyadi Channel, diunggah Rabu, 7 Mei 2025.

    “Melukai temannya, pakai celurit, Pak” katanya. 

    Dia mengaku, anaknya berkelahi setelah diejek teman, “dikatain miskin, yatim tidak punya bapak, disebut anak haram. Anak saya tidak terima disebut anak haram.”

    Selain itu, anaknya pun diledek di media sosial, “dia (temannya) posting di instagram, posting foto anak saya tapi gambarnya (diganti) jadi monyet”, “anak saya emosi, lalu (mereka) bersepakat untuk berkelahi,” jelas ibu itu.

    Berdasarkan informasi dihimpun Liputan6.com dari beberapa sumber pemberitaan, anak itu diketahui berinisial DI (16). Keterangan yang disampaikan sang ibu sesuai dengan keterangan pihak kepolisian Polres Purwakarta.

    Disampaikan, Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Purwakarta menangani kasus penganiayaan antar pelajar yang terjadi di Jalan Industri, Kampung Pabrik, Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekira Pukul 02.00 WIB. Korbannya adalah IJ, pelajar sebaya berusia 16 tahun.

    “Mereka janjian jam 2 subuh,” keterangan sang ibu.

    “Saya minta tolong, anak saya dimasukin ke itu (barak). Saya suka nonton di TikTok (soal program pendidikan di barak). Saya mau minta tolong ku bapak dimasukin (ke barak),” katanya kepada Dedi. 

    Respons Dedi Mulyadi

    Sementara, Dedi Mulyadi mengatakan, DI tidak bisa serta merta dibawa ke barak, sebab tengah menghadapi proses pidana. Kondisinya disebut berbeda dengan puluhan pelajar lainnya yang tengah menjalani program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Meski begitu, Dedi mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polres Purwakarta yang tengah menangani kasus tersebut. Jika mendapatkan izin, kata Dedi, DI bisa saja masuk barak.

    “Nanti saya cari solusinya karena anak ibu sedang dalam proses pidana. Jadi nanti saya tanya ke polres dulu,” katanya.

    Dedi Mulyadi mengatakan, bisa saja DI masuk barak sambil menunggu jika memang ia mesti menjalani proses pidana.

    “Kalau kemudian nanti Polresnya mengizinkan, kan perlu waktu sekitar 6 bulan sampai vonis itu, selama 6 bulan sampai vonis itu menjalani pembinaan di barak militer,” kata Dedi Mulyadi. 

    “Karena anak ibu SMA, kalaupun dititipkan di barak tidak akan di Armed (Purwakarta), tapi di Bandung, di Rindam (Kodam III Siliwangi). Nanti saya pikirkan karena kalau di Rindam jauh nanti kalau ada proses pemeriksaan,” imbuhnya.

  • 6 Terungkap Lagi Dana Hibah di Jabar, UPI Terima Hampir Rp 80 Miliar Bandung

    6 Terungkap Lagi Dana Hibah di Jabar, UPI Terima Hampir Rp 80 Miliar Bandung

    Terungkap Lagi Dana Hibah di Jabar, UPI Terima Hampir Rp 80 Miliar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Dana hibah
    yang fantastis ternyata bukan hanya untuk sejumlah yayasan di
    Jawa Barat
    , tetapi juga untuk perguruan tinggi.
    Baru-baru ini, berdasarkan data keuangan daerah dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi salah satu penerima
    dana hibah
    bantuan pendidikan pada 2024 yang jumlahnya fantastis, hampir menembus Rp 80 miliar dan itu sudah direalisasikan.
    Bantuan tersebut disebar ke tiga kampus UPI yang berlokasi di Kota dan Kabupaten
    Bandung
    serta Kabupaten Purwakarta, dengan rincian:
    1. Kampus utama UPI yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, 40154 Kota Bandung Sukasari U2 senilai Rp 48.726.950.000
    2. Kampus UPI Cibiru di Jalan Pendidikan Nomor 15, Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625 sebesar Rp 17.800.000.000
    3. Kampus UPI Purwakarta di Jalan Veteran Nomor 8, Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115 dengan jumlah Rp 13.250.000.000
    Dari total ketiganya, kampus UPI mendapatkan bantuan sebesar Rp 79.776.950.000 atau nyaris Rp 80 miliar.
    Kucuran dana hibah ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman. Meski begitu, dirinya tidak tahu pasti alasan UPI mendapatkan dana hingga Rp 80 miliar tersebut.
    “Betul sekitar Rp 70 miliar lebih lah. Tapi saya hari ini cek dulu berapanya (pastinya) karena kan banyak hibah itu. Saya pas datang ke sini (menjabat Sekda Jabar) April, APBD 2024 posisinya sudah ditetapkan,” kata Herman saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (8/5/1025).
    Terkait dengan rencana audit total seluruh dana hibah sebelumnya, Herman mengaku akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk langkah selanjutnya.
    “Iya (audit total) nanti secepatnya akan kita konsolidasikan nanti kami menunggu arahan dari Pak Gubernur langkahnya,” katanya.
    Sementara itu,
    Kompas.com 
    mengonfirmasi soal hibah tersebut dengan menghubungi Kepala Humas UPI Suhendra melalui pesan WhatsApp dan mengatakan akan memberi jawaban besok.
    “Saya jawab besok karena harus konfirmasi ke pihak terkait,” kata Suhendra, Kamis malam.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan audit total terhadap penyaluran dana hibah Pemerintah Provinsi Jabar yang terjadi beberapa tahun terakhir.
    Pasalnya banyak dana hibah dengan nilai fantastis mengalir ke sejumlah lembaga pendidikan yang dinilai memiliki akses atau kedekatan dengan sejumlah partai maupun tokoh politik.
    Adapun alasan mantan Bupati Purwakarta itu memilih langkah tersebut karena dinilai penyaluran bantuan dana hibah pendidikan sebelumnya tidak tepat sasaran dan ada ketimpangan antar kabupaten dan kota.
    Dedi mengatakan, penyaluran dana hibah selanjutnya akan didasarkan atas prinsip keadilan. Selain itu, mekanisme distribusinya pun akan diubah sehingga lebih merata.
    Dia menekankan pentingnya akuntabilitas dari setiap penerima dana hibah, tanpa menyasar pihak tertentu.
    Selain itu, pertanggungjawaban dana hibah mencakup dua hal utama, yakni secara fisik dan administratif.
    “Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratif, artinya administratifnya harus baik,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Yayasan Al Ruzhan milik mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menjadi sorotan karena menerima dana hibah bantuan pendidikan dengan nilai cukup besar.
    Yayasan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya tersebut mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp 45,16 miliar yang berlangsung selama 2020-2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Vasektomi jadi Syarat Terima Bansos, Dedi Mulyadi: KB Bukan Cuma Itu, Ada Pengaman – Halaman all

    Bantah Vasektomi jadi Syarat Terima Bansos, Dedi Mulyadi: KB Bukan Cuma Itu, Ada Pengaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah vasektomi dijadikan syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. 

    Dedi Mulyadi menegaskan, tidak pernah ada kebijakan maupun rencana kebijakan tersebut.

    “Tidak ada kebijakan vasektomi,” tegas Dedi dalam sesi wawancara bersama wartawan usai bertemu dengan Menteri HAM, Kamis (8/5/2025).

    Mantan Bupati Purwakarta itu menepis isu yang beredar dan menyatakan bahwa pernyataannya soal program keluarga berencana (KB) telah disalahartikan. 

    Menurutnya, ajakan mengikuti program KB ditujukan kepada keluarga penerima bansos yang memiliki banyak anak, namun tidak secara spesifik mengharuskan metode vasektomi.

    “Penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu, kalau bisa, dilakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan ada yang lain, ada pengaman,” jelas Dedi.

    Isu tersebut sempat memicu kritik dari sejumlah pihak yang menilai pendekatan tersebut melanggar hak reproduksi warga miskin. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro memandang vasektomi atau apa yang dilakukan terhadap tubuh seseorang adalah bagian dari hak asasi manusia.

    Sehingga menurutnya, hal seperti itu tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu (vasektomi) tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi. Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ungkap Atnike di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).

    “Ya, sebaiknya jangan. Pak Gubernur, mohon jangan,” lanjut Atnike.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh, ikut menyoroti polemik tersebut. 

    Menurut KH Asrorun Ni’am, vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen. 

    Hal itu sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

    “Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkap Guru Besar UIN Jakarta itu seperti dilansir di situs resmi MUI, Jumat (2/5/2025).

     

     

     

  • Bakal Dikirim ke Barak Militer, 40 Siswa SMP Nakal di Sumedang Jalani Tes Kesehatan – Halaman all

    Bakal Dikirim ke Barak Militer, 40 Siswa SMP Nakal di Sumedang Jalani Tes Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program pendidikan militer untuk para pelajar yang dianggap nakal gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mulai dilakukan di berbagai wilayah Jabar.

    Salah satunya di Kabupaten Sumedang, sebanyak 40 siswa SMP menjalani tes kesehatan sebelum dikirim ke barak militer.

    Para siswa tersebut menjalani serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umar Wirahadikusumah, Sumedang, pada Rabu (7/5/2025). 

    Tes kesehatan ini sudah dilakukan di RSUD Umar Wirahadikusumah sejak Selasa (6/5/2025).

    Rangkaiannya meliputi tes jasmani, rohani, hingga tes kejiwaan untuk memastikan kondisi para pelajar dalam keadaan sehat.

    Pasalnya, para siswa nantinya akan menjalani program pendidikan selama satu bulan penuh di markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0610/Sumedang.

    Di sana, mereka akan dibina oleh anggota TNI agar menjadi siswa dengan karakter yang lebih disiplin.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati mengatakan bahwa program pendidikan karakter, disiplin, bela negara, dan wawasan kebangsaan ini rencananya akan dibuka oleh Dedi Mulyadi pada Jumat (9/5/2025).

    “Cek kesehatan ini untuk memastikan jasmani, rohani, termasuk kejiwaan para siswa yang akan mengikuti pendidikan dalam kondisi siap,” kata Tuti di RSUD Umar Wirahadikusumah, dilansir TribunJabar.id.

    Tuti menjelaskan bahwa sebelum tes kesehatan ini, Pemkab Sumedang telah melakukan screening dan identifikasi para pelajar calon peserta pendidikan Barak Militer.

    “Alhamdulillah, hari ini, sudah ada 40 siswa tingkat SMP yang akan mengikuti pendidikan. Anak-anak ini, yang relatif bermasalah, ada yang sebelumnya menjalani pendidikan di rumah aman kejaksaan, ada yang memang bermasalah di sekolah, dan ada juga yang langsung diantar orangtuanya,” ungkapnya.

    Tuti menyebutkan bahwa program pendidikan berkarakter yang selaras dengan program Dedi Mulyadi ini, nantinya diharapkan dapat mencetak para pelajar menjadi Manusia Unggul Sumedang (Maung).

    “Pada tahap ini, kami ingin mengetahui before dan after-nya. Apakah ada perubahan dari sebelumnya siswa bermasalah menjadi lebih positif dan dapat menjadi generasi emas Sumedang,” jelas Tuti.

    Alur Pendaftaran Pendidikan Militer

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Deden Saepul Hidayat, mengungkapkan alur pendaftaran pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini.

    Pendaftaran diawali dengan pengajuan atau pengusulan dari orang tua ke sekolah masing-masing.

    “Dari orang tua ke kepala sekolah, kemudian diteruskan ke Disdik melalui KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan,” ujar Deden kepada TribunJabar.id, Selasa.

    Deden mengatakan bahwa para orang tua siswa akan dimintai persetujuan secara lisan, dan menandatangani surat sebagai persyaratan tertulis untuk mengikutsertakan anaknya.

    Kriteria siswa yang dianggap bermasalah atau nakal untuk mengikuti program itu secara umum telah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 43/PK.03.04/KESRA.

    Yakni sering terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.

    “Kriteria tersebut tertera dalam surat edaran gubernur yang telah disampaikan ke seluruh KCD Pendidikan se-Jawa Barat agar disosialisasikan ke sekolah,” jelas Deden.

    Sebelumnya, Deden juga menjamin para siswa yang mengikuti program pendidikan militer ini akan tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Disdik Provinsi Jabar.

    Sebagai informasi, uji coba telah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap bermasalah ke Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025).

    Kemudian, disusul dengan 30 pelajar lainnya yang dikirim ke Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jabar untuk mengikuti pendidikan berkarakter gagasan Dedi Mulyadi ini.

    Selain itu pada Selasa (6/5/2025), sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah juga dikirim ke Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya di Kabupaten Cianjur, Jabar, guna menjalani pembinaan oleh tentara.

    Selama mengikuti pendidikan berkarakter di markas TNI ini, para siswa akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan untuk memastikan aspek emosional serta fisik mereka terjaga.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 40 Siswa SMP Nakal di Sumedang Jalani Tes Sebelum Dikirim ke Barak Militer, Dididik Jadi ‘Maung’

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Kiki Andriana/Ahmad Imam Baehaqi)

  • Dedi Mulyadi ‘Ancam’ Jemput Anak Malas Sekolah untuk Dikirim ke Barak Militer

    Dedi Mulyadi ‘Ancam’ Jemput Anak Malas Sekolah untuk Dikirim ke Barak Militer

    Diketahui, program pendidikan karakter itu telah dimulai pada 2 Mei 2025 di Kabupaten Purwakarta, di mana 39 siswa telah mengikuti pendidikan karakter di Barak Resimen 1 Sthira Yudha.

    Dedi menjelaskan, pendidikan karakter ini diperuntukan untuk anak-anak berperilaku nakal dan orangtuanya tak lagi sanggup untuk mendidik. Adapun untuk anak yang melakukan aksi kriminal, Dedi mengatakan bahwa anak terkait akan dibina melalui peradilan anak.

    “Kan memang teorinya begini, anak yang mengalami kenakalan kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak, kemudian nanti lewat pembinaan, misalnya lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan, itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan,” ucap Dedi

    Sementara program pendidikan karakter, klaim Dedi, bertujuan untuk membantu orangtua yang tak lagi sanggup dalam mendidik anaknya.

    “Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tapi nakalnya gak pernah berhenti. Akhirnya mereka harus balik ke orangtuanya, pertanyaannya adalah ketika orangtuanya sudah tidak punya kesanggupan, gak sanggup menghadapi anaknya bolos terus, gak sanggup anaknya main game terus, motor-motoran terus, minum ciu. Kan kayak minum ciu, eksimer gak bisa dipidana,” katanya.

    Oleh karena itu, Dedi bersama para kepala daerah di Jawa Barat dan bekerja sama dengan TNI bermaksud untuk turun tangan dalam mendidik anak-anak tersebut.

    “Ini kan harus ada orang yang menangani, saya termasuk dan pak bupati Purwakarta, dan bupati dan wali kota lainnya seluruh Jawa Barat sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI,” tandasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Sempat Disebut ‘Gubernur Konten’, Dedi Mulyadi Pamer Videonya yang Viral: Tips Parenting Up To Date

    Sempat Disebut ‘Gubernur Konten’, Dedi Mulyadi Pamer Videonya yang Viral: Tips Parenting Up To Date

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pamerkan videonya yang kini tengah viral di masyarakat.

    Padahal, sebelumnya eks Bupati Purwakarta ini sampai disebut ‘gubernur konten’ oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud.

    “Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi,” kata Rudy Masud sambil tersenyum saat rapat para Gubernur dengan Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Meski awalnya bikin murka, Rudy Masud kemudian menjabarkan maksud dibalik gubernur konten yang ia maksud.

    Dikutip dari instagram @dedimulyadi71, diketahui jika maksud Rudy Masud adalah eks Bupati Purwakarta itu memiliki konten yang bagus.

    Sederhananya, maksud Rudy Masud adalah memuji Dedi Mulyadi.

    “Ini temen saya lama sejak zaman dulu, jadi yang kemarin itu ga ada kaitannya bilang Gubernur konten, harusnya itu Kang Dedi Gubernur yang kontennya top,” ujar Dedi Mulyadi.

    Pamer Video

    Kemudian, baru-baru ini, Dedi Mulyadi ikut memerkan salah satu video atau kontennya di akun instagramnya.

    Video ini memang kadung viral karena banyak emak-emak yang merasa jika ucapan Dedi Mulyadi menyoal barak militer berhasil membuat anak mereka takut.

    lihat foto
    Istilah cilukba bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita karena sudah populer sejak lama. Namun buat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ada filosofinya nih.

    “Hei, hayo siapa yang anak-anak ku gak mau mandi. Siapa yang anak-anak ku gak mau makan? Hayo siapa yang gak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Hayo, siapa yang gak mau ke sekolah? siapa yang jajan terus? Awas ya kalau sampai melawan orangtuanya, ga patuh, pengin jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, males ke sekolah, awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Hayo mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papah dan mamahnya. Hayo cepat, Pak Gubernur datang loh kalau ga nururt, Pak Gubernur datang nanti dibawa nih. Awas.”

    Dalam postingannya itu, Dedi Mulyadi diketahui merepost video TikTok Amoysky yang berhasil membuat anaknya patuh usai ditunjukkan video Dedi Mulyadi.

    “Tips #Parenting paling up to date. Awalnya takut, akhirnya manggut-manggut,” tulis Dedi Mulyadi dalam captionnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Aura Cinta Kekeh Wisuda Tetap Digelar,Beri Solusi ke Dedi Mulyadi: Rp300 Ribu Perorang, Bisa Dicicil

    Aura Cinta Kekeh Wisuda Tetap Digelar,Beri Solusi ke Dedi Mulyadi: Rp300 Ribu Perorang, Bisa Dicicil

    TRIBUNJAKARTA.COM – Remaja putri, Aura Cinta muncul kembali dengan membawa solusi di tengah polemik larangan wisuda yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Diketahui, Pemprov Jabar melarang kegiatan wisuda atau perpisahan dengan biaya tinggi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Larangan wisuda ini dikeluarkan Pemprov Jabar lewat Surat Edaran (SE) nomor: 42/PK.03.04/KESRA yang disebarkan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Jabar yang dikeluarkan 30 April 2025, dan ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Dedi Mulyadi. 

    Dalam SE tersebut, nomor satu poin C menerangkan bahwa seluruh sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK diminta tidak menyelenggarakan wisuda/perpisahan dan kegiatan yang bersifat seremonial dengan biaya tinggi. 

    Kendati begitu, pada nomor ke empat menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar memperbolehkan kegiatan wisuda/perpisahan diselenggarakan apabila tidak menimbulkan beban biaya kepada orang tua/wali siswa.

    Kegiatan tersebut juga harus dilaksanakan secara sederhana, bersifat kreatif, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta keberhasilan belajar. 

    Namun, Aura Cinta menentang larangan tersebut. Ia merasa wisuda perlu diadakan, khususnya untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA.

    Akibatnya, ia menjadi bulan-bulanan publik hingga menerima berbagai hujatan.

    Nyalinya pun tak ciut. Bau-baru ini, pemilik nama asli Egalita Aurelia Devi Artamevia ini memberikan solusi agar wisuda bisa tetap digelar.

    lihat foto
    Istilah cilukba bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita karena sudah populer sejak lama. Namun buat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ada filosofinya nih.

    “Kalau Aura sendiri sebenarnya netral mengikuti suara pemilihan terbanyak, pemilihan terbanyak kan ditiadakannya wisuda, tapi kalau bisa tetap diadakan wisuda cuman meminimalisir biaya,” katanya dikutip dari Youtube Nusantara TV, Kamis (7/5/2025).

    “Atau enggak cari solusi, misalnya TK dihapus, SD dihapus, SMP sama SMA itu harus ada, minimal itu,  karena itu jenjang terakhir di pendidikan karena nggak setiap orang itu bisa kuliah. Jadi menurut saya itu SMA itu ya harus ada,” tambahnya.

    Ia tak menampik jika solusinya baru diutarakan. Bahkan ia memberikan strategi menyoal biaya.

    Kata dia, tiap orang bisa dikenai biaya wisuda Rp 300 ribu yang bisa dicicil dari tahun pertama sekolah.

    “Solusi kayaknya waktu itu belum punya solusi sih. Kalau bisa itu tadi mendingan jangan dihapus, kalau misalnya untuk para orang tua keberatan ya udah dicarikan solusi untuk jenjang SMP atau SMA itu harus ada.”

    Kalau biaya itu mungkin bisa ya perorang Rp300 ribu. SMA kan 3 tahun ya, SMP ada 3 tahunnya kalau bisa dicicil dikoordinator per kelas,” bebernya.

    Gelar Lomba Video Perpisahan Murah dan Kreatif

    Di sisi lain, eks Bupati Purwakarta itu justru menggelar lomba untuk siswa dalam bentuk video perpisahan sekolah.

    Tak tanggung-tanggung, total hadiahnya mencapai Rp 165 juta.

    Nantinya untuk juara pertama bakal mendapatkan Rp50 juta, juara kedua Rp 40 juta, juara ketiga Rp 30 juta, juara keempat Rp 20 juta, juara ke lima Rp 15 juta juara, dan Rp 10 juta untuk juara ke enam.

    “Anak-anakku di seluruh Jawa Barat perpisahan yang murah tapi megah itu lah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati videonya dan ternyata anak-anak Jabar kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Tribun Jabar.

    Adapun awal mula lomba video perpisahan murah ini dari video siswa SMK Bekasi yang viral.

    Di mana acara perpisahan sekolah tersebut digelar dengan mengundang pemadam kebakaran ke sekolah.

    Dari sinilah, Dedi Mulyadi menantang siswa lainnya untuk melakukan kegiatan serupa. Nantinya video yang paling kreatif dan biaya murah akan diberi hadiah.

    “Pokoknya tayangan yang ditayangkan di akun media sosial, nanti akan diumumkan pokoknya terus berkarya biar murah tetap gagah,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi Megapolitan 7 Mei 2025

    Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi Megapolitan 7 Mei 2025

    Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Belakangan ini muncul fenomena baru di media sosial, yakni anak-anak takut dijemput oleh Gubernur
    Dedi Mulyadi
    jika tidak mematuhi orang tua.
    Ketakutan ini muncul usai para anak-anak tersebut ditunjukkan video Dedi Mulyadi yang memperingatkan anak-anak yang tidak mematuhi orang tua agar bersiap dijemput ke
    barak militer
    .
    Video peringatan tersebut diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya @
    dedimulyadi71
    .
    Dedi Mulyadi memberi peringatan bagi anak-anak yang tidak mau mandi, makan, tidur tepat waktu, atau menuruti nasihat orang tua.
    “Hayooo, anak-anak yang enggak mau mandi, gak mau makan, gak mau tidur (suka begadang), susah bangun pagi, enggak mau ke sekolah, jajan terus, awas ya kalau sampai melawan orang tuanya, enggak patuh, awas Pak Gubernur nanti datang ke rumahnya, ngejemput,” ujar Dedi dalam video yang diunggahnya.
    Dalam video tersebut, Dedi menegaskan, bahwa anak-anak yang tidak patuh hanya punya dua pilihan, yakni patuh kepada orang tua atau dibawa olehnya ke barak militer.
    Salah satu video yang menunjukkan seorang anak-anak ketakutan usai melihat peringatan tersebut bahkan diunggah ulang oleh Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya dengan keterangan, “
    Tips #Parenting paling up to date. Awalnya takut, akhirnya manggut-manggut
    .”
    Fenomena baru yang muncul ini bermula dari kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa-siswi Jawa Barat yang bermasalah ke barak militer.
    Kebijakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
    Program ini mengirim siswa-siswi yang dianggap “nakal” atau berperilaku menyimpang ke barak militer untuk dibina selama enam bulan.
    Pada tahap awal, program ini dijalankan di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung.
    Sementara itu, menanggapi program tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan membuka peluang untuk menerapkannya di wilayahnya.
    Supian menilai Depok memiliki infrastruktur pendukung seperti markas Brimob dan Kostrad yang dapat dimanfaatkan.
    Meski masih dalam tahap kajian, Supian menilai program ini berpotensi menjadi solusi bagi orang tua yang kesulitan mengatasi perilaku anak.
    Senada dengan hal itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan telah menyiapkan dua lokasi pendidikan militer bagi pelajar nakal di Bekasi, yakni Batalyon Infanteri Mekanis 202/Tajimalela dan Batalyon Armed 7/155 GS.
    Tri menilai program ini bisa membentuk mental dan semangat kebangsaan pada anak-anak. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian HAM Awasi Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak TNI

    Kementerian HAM Awasi Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak TNI

    JAKARTA –  Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan ikut mengawasi hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

    “Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai dilansir ANTARA, Selasa, 6 Mei.

    Pigai menyebut pengawasan dan pemberian masukan itu akan dilakukan ke depan, apabila pendidikan siswa bermasalah di markas TNI ini menjadi sistem yang disepakati secara nasional.

    Menurut dia, pendidikan siswa di barak tidak melanggar HAM selama tidak disertai dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti pemukulan dan pencubitan. Ia menyebut program Gubernur Jawa Barat itu bertujuan membentuk mental, karakter, dan disiplin siswa.

    “Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM; dan kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami,” ujarnya.

    Jika uji coba di Jawa Barat berjalan bagus, Menteri HAM akan meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk mengeluarkan peraturan agar program tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

    “Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

    Di samping itu, Pigai menyebut pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Hal ini mengingat program tersebut dijalankan dengan menggunakan uang rakyat.

     

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan program untuk “menyekolahkan” siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.

    Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya ialah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.

    Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

    “Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar,” kata Dedi.

    Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.