Xcloud.id

kab/kota: Purwakarta

  • Pemkot Bandung Ingatkan Jam Malam Bagi Siswa Masih Berlaku

    Pemkot Bandung Ingatkan Jam Malam Bagi Siswa Masih Berlaku

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku tengah menyiapkan kebijakan jam malam bagi anak sekolah. Dia ingin anak-anak di Jawa Barat tak keluyuran pada malam saat hari sekolah.

    Dedi mengatakan, pelajar sepatutnya sudah diam di rumah maksimal jam 9 malam. Hal tersebut disampaikanya usai penutupan pendidikan berkarakter di Resimen Armed 1 Purwakarta, Minggu (18/5/2025), disiarkan ulang melalui saluran YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

    “Ke depan itu nanti saya ingin membuat jam (malam), kemarin jam 8 tapi bisa aja jam 9, pelajar itu setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam rumah, ini kan penting,” katanya.

    Dedi mengatakan, agar efektif maka mesti diadakan patroli ketika kebijakan itu kelak diterapkan.

    Menurut Dedi, kenakalan anak atau remaja di Jawa Barat turut terjadi lantaran pembiaran orang dewasa.

    “Kalau malam Minggu gak masalah, namanya juga anak muda, ini kan penting. Nah ini perlu siaga, nanti patroli harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran. Kita membiarkan secara lama,” jelasnya.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga sempat membicarakan rencana ini usai acara penandatanganan MoU peningkatan sinergi pengamanan wilayah untuk ketentraman dan ketertiban umum antara Pemprov Jabar, para kepala daerah se-Jabar, serta jajaran Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, di Lapangan Tenis Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat 16 Mei 2025.

    Saat itu, Dedi Mulyadi menyebut, batas jam malam itu pukul 20.00. Adapun, aku Dedi, rencana ini disiapkan antara lain demi menjauhkan anak sekolah dari potensi bahaya di luar rumah.

     “Saya akan berlakukan kebijakan, misalnya anak sekolah tidak boleh nongkrong di luar rumah setelah pukul 20.00 pada hari belajar. Ini penting untuk menjauhkan mereka dari potensi bahaya di luar rumah,” ungkap dia di Bandung, Jumat 16 Mei 2025, dikutip dari keterangan tertulis.

     

  • Mobil Listrik Polytron Mulai Dirakit di Purwakarta, Kapasitas 30 Ribu Per Tahun

    Mobil Listrik Polytron Mulai Dirakit di Purwakarta, Kapasitas 30 Ribu Per Tahun

    Jakarta –

    Polytron memulai perakitan mobil listrik G3+ dan G3 di fasilitas milik PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Purwakarta, Jawa Barat. Perakitan mobil listrik Polytron masih dalam tahap semi knocked down (SKD), kendaraan keadaan setengah dirakit atau masih sebagian utuh.

    “Dengan dimulainya produksi di Purwakarta ini, Polytron mempertegas keseriusannya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional, bukan hanya sebagai produk, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang didukung oleh fasilitas produksi, kualitas manufaktur, dan layanan purna jual yang komprehensif,” kata Chief Executive Officer Polytron, Hariono dalam keterangannya dikutip Jumat (18/7/2025).

    Polytron menyebut pihaknya juga berinvestasi ke fasilitas milik PT HIM di Purwakarta, seperti lini perakitan khusus seperti Dyno Test, Vacuum Filling Machines, – untuk pengisian brake oil, refrigerant, coolant, kemudian Dynamic Performance Test Equipment, Safety Testing Equipment, hingga ADAS Calibration Equipment.

    Mobil listrik Polytron mulai dirakit di PT Handal Indonesia Motor, Purwakarta, Jawa Barat. Foto: Dok. Polytron

    Polytron menyebut ada tahapan Electric Safety Test dalam proses produksi. Tahapan pengujiannya antara lain:

    Setelah pemasangan bateraiSetelah proses perakitanSetelah rain and water leak testTahap akhir Pre Delivery Center (PDC) sebelum kendaraan dikirimkan ke konsumen.

    Kapasitas produksi Polytron di fasilitas PT Handal dapat mencapai kemampuan maksimal hingga 30.000 unit per tahun. Namun diketahui target awal Polytron bisa laku 1.500 unit hingga akhir tahun.

    Mobil listrik Polytron G3+ dan G3 untuk pertama kalinya akan debut dan hadir di penyelenggaraan the Gaikindo Indonesia International Auto Show yang berlokasi di booth Selasa Convention Hall, ICE-BSD City pada tanggal 24 Juli – 3 Agustus 2025.

    Seperti diketahui G3+ dan G3 ditawarkan dalam dua metode kepemilikan baterai. Pertama, Konsumen dapat memilih skema Buy to Own, dengan pembelian unit beserta baterai lengkap dengan garansi baterai 8 tahun atau 180.000 km, garansi kendaraan 5 tahun atau 150.000 km, serta jaminan resale value sebesar 70% dalam 3 tahun.

    Kedua, Polytron menghadirkan skema Battery-as-a-Service (BaaS), memungkinkan konsumen membeli mobil tanpa harus membeli baterai di awal.

    (riar/din)

  • Pemkab Karawang Pastikan Penyaluran PIP ke Siswa Bebas dari Pungli

    Pemkab Karawang Pastikan Penyaluran PIP ke Siswa Bebas dari Pungli

    Liputan6.com, Purwakarta – Puluhan siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah. Bantuan tersebut, disalurkan melalui aspirasi dari Wakil Ketua DPR RI Kang Saan Mustofa.

    Bantuan tersebut, disalurkan langsung kepada para siswa di sekolah tersebut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman yang dalam hal ini mewakili Wakil Ketua DPR RI Kang Saan Mustofa. Penyaluran yang salah satunya di (SDN) Mekarjati II itu, juga disaksikan oleh masing-masing orang tua siswa.

    “Kami tadi memanggil langsung siswa-siswi dan orang tuanya, dan memberikan langsung ke yang bersangkutan. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat, apalagi di awal tahun ajaran baru seperti sekarang. Bantuan ini bisa meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti seragam dan perlengkapan lainnya,” ujar Dian Fahrud Jaman dalam keterangannya, belum lama ini.

    Dian menjelaskan, selain bantuan PIP pihaknya juga sekaligus menyalurkan bantuan lain berupa buku tulis, makanan, dan susu secara langsung kepada para penerima manfaat.

    “Ini bentuk perhatian kami agar anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar. Kami lihat langsung kondisi siswa-siswinya sehat dan antusias, ini tentu menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya,” kata dia.

    Menyikapi isu pungutan liar (pungli) dalam penyaluran PIP, Dian menegaskan bahwa pihaknya melakukan distribusi secara transparan dengan memanggil langsung siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

    “Kami selalu panggil para orang tua, lalu kami cek satu per satu anak yang bersangkutan, dan sekolahnya juga kami undang. Ini untuk menghindari praktik pungli dalam penyaluran bantuan PIP,” tegas dia.

    Dian menambahkan bahwa penyaluran dilakukan lengkap dengan sertifikat yang memuat nomor virtual account dan jumlah bantuan yang diterima. Dengan begitu orang tua tahu persis besaran bantuannya, akunnya, dan ini akan memperkuat transparansi.

    Untuk diketahui, bantuan PIP ini disalurkan ke total 12 sekolah di wilayah Mekarjati, meliputi 4 SD, serta beberapa SMP dan SMA, dan dilakukan rutin setahun sekali.

     

  • Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Liputan6.com, Bandung – Kota Bandung resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Didi Ruswandi dilantik sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 14 Juli 2025.

    Menurut Farhan, pembentukan BPBD bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.

    Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Bandung.

    “Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana,” katanya dalam keterangan pers di Bandung.

    Farhan menyebut, bencana utama yang menjadi fokus adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.

    “Itu tidak boleh terjadi lagi. Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” tegasnya.

    Potensi Pergerakan Tanah

    Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius. Farhan menyebut adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di sejumlah wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta.

    Ia khawatir kondisi serupa bisa terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.

    “Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi, berdasarkan peringatan dari BMKG.

    “Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.

    Terkait koordinasi penanggulangan bencana, Farhan mengatakan, BPBD Kota Bandung akan berkoordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, kata dia, sebelum dilantik pun, Didi Ruswandi sudah menjalin komunikasi dengan BPBD provinsi.

    “Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” jelasnya.

  • Komisi X DPR Soroti Kebijakan 50 Siswa dalam 1 Kelas di Jabar

    Komisi X DPR Soroti Kebijakan 50 Siswa dalam 1 Kelas di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti adanya satu kelas yang isinya 50 siswa di sekolah negeri, di Jawa Barat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

    Lalu mempertanyakan apakah Jawa Barat termasuk dalam daerah khusus satau daerah tertentu. Ini karena adanya Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dan SK BSKAP Nomor 71 Tahun 2024, yang memperbolehkan maksimal 36 murid dalam satu kelas, teteapi untuk daerah tertentu bisa 50 murid. 

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat keeja (raker) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7/2025).

    “Tapi dengan tegas Gubernur [Jawa Barat] mengatakan ‘saya belikan dengan uang pribadi’. Ya kita akuilah Pak Dedi ini kaya raya lah misalnya kan, tetapi apa iya? Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah-sekolah swasta kita hari ini,” singgungnya.

    Kemudian, legislator PKB ini mengingatkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti bahwa sekolah swasta juga pejuang pendidikan. Dia menyinggung dengan adanya kebijakan 50 siswa itu maka sekolah-sekolah swasta kekurangan murid.

    Seharusnya, ujar dia, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tertentu harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Nah ini harus ada solusi Pak Menteri, jangan sampai Gubernur kita gara-gara pengen viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial, membuat kebijakan jangka pendek. Kalau kebijakan-kebijakan jangka pendek ini terus dilakukan, maka tentu kesinambungan program pendidikan kita tidak akan tercapai,” ujarnya.

    Mengutip dari Instagram @disdikjabar pada Rabu (16/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan jumlah ruang kelas 1 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat totalnya ada 8.727 ruangan. 

    “Yang digunakan muridnya 48 sampai 50 itu hanya 384 kelas. Nah, kalau bertanya lagi 384 kan nanti panas Kang Dedi, InsyaAllah Nanti mau dikirim AC ke sekolah-sekolahnya, mau dipasangin 2 PK dan 1 kelasnya itu 2 AC, sehingga ruangannya dingin,” kata dia.

    Dedi melanjutkan, sumber dana untuk pembelian AC itu akan menggunakan sumbangan dari berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat. 

    “Salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam akan membantu adalah Pak Joshua Sirait, anaknya Pak Muamarar Sirait Menteri Perumahan Pemukiman. Nah, ini yang sudah jelas akan nyumbang dan banyak lagi yang akan nyumbang,” tuturnya.

    Mantan Bupati Purwakarta ini berjanji sumbangan-sumbangan itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat yang ruang kelasnya terisi 48–50 siswa.

  • Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

    Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

    Bisnis.com, PARIS — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indorama Corporation bakal berinvestasi dalam pengembangan blue ammonia di Amerika Serikat (AS).

    Airlangga menuturkan upaya itu sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32%. Dengan investasi itu, diharapkan Trump bisa menurunkan tarif tersebut.

    “Kita ada investasi untuk blue ammonia oleh Indorama,” kata Airlangga di Prancis, Selasa (15/7/2025).

    Dia menuturkan Indorama merupakan perusahaan yang sudah memiliki jam terbang. Airlangga menyebut perusahaan global yang bergerak di berbagai bidang industri, terutama dalam produksi serat, benang, dan produk kimia itu sudah berdiri sejak 1975.

    “Indorama mulai dari Purwakarta 50 tahun yang lalu,” ujarnya.

    Kendati demikian, Airlangga tidak merinci berapa nilai investasi yang bakal ditanamkan perusahaan tersebut di AS.

    Adapun, blue ammonia merupakan amonia yang diproduksi dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) untuk mengurangi emisi karbondioksida selama proses produksinya.

    Blue ammonia memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan bakar bersih, baik untuk pembangkit listrik maupun transportasi, serta sebagai bahan baku dalam industri.

    Selain investasi blue ammonia oleh Indorama, Airlangga menyebut Danantara pun bakal berinvestasi di bidang refineries atau kilang minyak. Adapun nilai investasi itu mencapai US$8 miliar atau setara Rp129,93 triliun (asumsi kurs Rp16.241 per US$).

    “Ada rencana pembelian Danantara untuk refineries nah itu nilainya US$8 miliar,” tutur Airlangga.

    Dia menyampaikan, secara total Indonesia menyiapkan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun untuk pembelian komoditas dari AS dan investasi.

    Menurutnya, belanja impor dan investasi itu dilakukan guna menekan surplus neraca perdagangan Indonesia dari AS. Dia berharap hal ini bisa merayu trump untuk mengurangi tarif resiprokal kepada RI.

    “Amerika tidak defisit, kemudian pembelian kita terus menerus,” ucap Airlangga.

    Asal tahu saja, pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dengan Amerika Serikat demi menurunkan tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan Trump.

    Airlangga pun telah menemui Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR), Jamieson Greer pekan lalu tak lama setelah Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia.

    Airlangga menyebut, perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

    Dia menuturkan, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan hingga menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025.

    “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Senin (14/7/2025) lalu.

    Airlangga menuturkan, RI ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah penandatanganan MoU yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian dengan perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi.

  • Penambahan Rombel Dituding jadi Celah Siswa Titipan, Disdik Jabar: Kalau Ada, Tinggal Laporkan

    Penambahan Rombel Dituding jadi Celah Siswa Titipan, Disdik Jabar: Kalau Ada, Tinggal Laporkan

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap alasannya mengeluarkan kebijakan satu kelas di sekolah maksimal 50 siswa. Menurut Dedi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat putus sekolah yang cukup tinggi.

    “Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka putus sekolah yang sangat tinggi, sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk menerima siswa maksimal 50 orang,” ucap Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis, 3 Juli 2025.

    Dengan adanya kebijakan tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini berharap angka putus sekolah di Jawa Barat dapat ditekan. Sebab, pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat.

    “Kalau jumlah pendaftarnya sangat tinggi dan kemudian siswanya sekolah ke sekolah lain itu jaraknya jauh, ongkosnya mahal, maka sekolah negeri harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah,” pungkasnya.

    Adapun sekolah yang wajib menerima siswa tersebut, kata Dedi, merupakan sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.

    “Sekolah negeri yang dimaksud adalah SMA dan SMK negeri, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tutur dia.

    Di sisi lain, Dedi menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan ketimbang membiarkan anak-anak usia sekolah tak mengenyenam pendidikan sama sekali.

    “Semoga kebijakan ini bisa mencegah masyarakat Jawa Barat untuk tidak putus sekolah, lebih baik bersekolah walaupun sederhana dibanding tidak sekolah sama sekali,” tandasnya.

    Penulis: Arby Salim

  • Sekolah Swasta Tunda MPLS karena Kekurangan Siswa, Disdik Jabar: Silakan

    Sekolah Swasta Tunda MPLS karena Kekurangan Siswa, Disdik Jabar: Silakan

    Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.

    Meski kuota rombel ditambah, Dedi Mulyadi mengeklaim sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa. Sebab, masih ada ratusan ribu siswa yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri.

    “Apakah sekolah swasta tidak akan kebagian murid? Masih ada 400.000 lebih yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi masih banyak siswanya. Apalagi sekolah swasta favorit, sudah full, mereka sudah tidak buka pendaftaran lagi,” kata Dedi, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Dedi lantas menyoroti penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. “Kayak kemarin kasus yang di SMA Negeri 1 Ciasem. Kan sayang jumlah yang mendaftarnya 258, yang diterimanya 250. Kan sayang yang 8,” tutur dia.

    Maka dari itu, Dedi menyebut kebijakan untuk menambah rombel di sekolah negeri bertujuan untuk menampung para siswa tersebut.

    “Ya sudah daripada yang 8 kemudian tidak diterima, ya sudah diterima saja,” tandasnya.

    Di sisi lain, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, mantan Bupati Purwakarta ini menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.

    “Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu,” dia menjelaskan.

    Penulis: Arby Salim

  • Reaksi Dedi Mulyadi Usai Rumahnya di Lembur Pakuan Mendadak jadi Destinasi Wisata

    Reaksi Dedi Mulyadi Usai Rumahnya di Lembur Pakuan Mendadak jadi Destinasi Wisata

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku tak masalah dengan rumah pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang yang kini mendadak menjadi destinasi wisata.

    Dedi menyebut setidaknya ada puluhan ribu orang yang berkunjung setiap minggu, beberapa di antaranya bahkan datang dari luar Jawa Barat.

    “Ada yang kunjungan wisata ke Lembur Pakuan itu kan hampir 50.000 dalam setiap minggu, itu wisata,” kata Dedi pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Banyaknya warga yang berkunjung, klaim Dedi, membawa berkah tersendiri bagi sejumlah UMKM di sekitar kawasan rumahnya.

    “Itu penghasilan tukang sate per minggu Rp200 juta. Itu yang makan di tukang sate, belum lagi UMKM lainnya yang di situ, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini harus terus berkelanjutan,” ucap dia.

    Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku terbuka dengan kedatangan para warga. Bahkan, dia juga menyediakan makanan untuk warga yang datang di luar tujuan wisata.

    “Kita terbuka. Saya itu setiap hari menyiapkan makan 200 porsi untuk tamu yang datang dengan berbagai kepentingan. Di luar yang wisata ya,” imbuhnya.

    Sebab selain wisata, Dedi mengatakan tak sedikit warga yang datang untuk mengadu nasib kepadanya. Dia pun mengaku akan menangani persoalan warga, semampu yang ia bisa.

    “Semampu kita, pasti menangani. Yang anaknya butuh baju sekolah, yang anaknya butuh biaya tebus ijazah, pasti kita tangani dengan baik,” pungkasnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    Perahu Dihantam Ombak Tinggi Laut Kidul, 2 Nelayan Terpental ke Laut

  • Pelaku Samarkan Toko Obat Terlarang di Bekas Pabrik Bekasi Dekat Rumah Warga

    Pelaku Samarkan Toko Obat Terlarang di Bekas Pabrik Bekasi Dekat Rumah Warga

    Jakarta –

    Polsek Cileungsi menggerebek toko penjual obat terlarang di perbatasan Bogor-Bekasi Jawa Barat. Toko penyuplai pengecer obat terlarang ini berkamuflase di lahan bekas pabrik sehingga tidak dicurigai warga.

    “Tokonya itu nggak di pinggir jalan. Jadi masuk ke arah perkampungan. Lokasinya di bekas pabrik, eks pabrik, di dalamnya ada dibuat rumah atau ruko. Jadi di lahan eks pabrik,” kata Kapolsek Cileungsi Kompol Edison, Minggu (13/7/2025).

    Edison menyebut, akses menuju toko lokasi penggerebekan jarang dilalui warga, dan hanya memiliki satu akses keluar dan masuk. Jadi, katanya, siapa pun yang masuk ke kawasan tersebut akan terpantau.

    “Jadi mereka punya satu akses pintu masuk dan keluar. Jadi siapa pun yang masuk ke dalam area itu pasti ketahuan. Yang masuk ke situ yang mau belanja saja, yang sering ke situ, yang tahu di dalamnya ada toko obat obatan itu,” kata Edison.

    “Kalau orang lain yang belum tahu mengiranya itu cuma pabrik aja, akses masuk ke gerbang juga cuma motor. Jadi kamuflasenya begitu. Jadi memang tidak kelihatan ada toko atau apa di belakang gerbang itu, yang tahu cuma yang sering ke situ saja,” imbuhnya.

    Suplai Pengecer Obat Terlarang di Bogor-Purwakarta

    Diberitakan sebelumnya, Polsek Cileungsi menggerebek toko obat-obatan terlarang di Jl Cempaka, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak delapan orang, yang terdiri dari pegawai toko dan pembeli obat diamankan polisi.

    Edison menyebut toko yang digerebek itu merupakan penyuplai obat-obatan terlarang untuk penjual eceran di berbagai daerah Jawa Barat. Edison mengaku terjun langsung melakukan pengintaian hingga penggerebekan.

    “Jadi lokasi ini semacam distributor, yang beli di situ agen (pengecer Tramadol) dari mana-mana, ada yang dari Purwakarta, Cianjur, terus daerah Bogor Timur seperti Jonggol, Cielungsi, Klapanunggal, semua (pengecer) belinya di toko itu. Jadi itu toko partai besar lah penjualannya,” ucapnya.

    “Jadi kan beberapa kali kejadian tawuran, maling motor, terus geng motor itu setelah ditangkap, anak-anak SMP yang tawuran itu mereka minum Tramadol, kemudian yang maling motor minum Tramadol. Nah ternyata mereka belinya itu di lokasi yang kemarin saya gerebek itu,” kata Edison.

    (sol/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini