kab/kota: Purwakarta

  • UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan UMP Per Regional 2026 menjadi pembahasan utama menjelang pergantian tahun karena pemerintah menerapkan formula baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Kebijakan tersebut mewajibkan pemerintah memasukkan sebagian usulan serikat pekerja ke dalam mekanisme penghitungan, sehingga perbedaan kenaikan upah antarwilayah makin terasa.

    Meski batas waktu sudah terlewati sejak 21 November, pemerintah pusat belum merilis ketentuan final. Ketidakpastian ini membuat provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunggu arahan sambil menyiapkan skenario kenaikan masing-masing.

    Di tengah ketidakpastian itu, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan tidak seragam, terutama jika pemerintah memakai formula alfa pada rentang 0,3–0,8 yang hanya menghasilkan kenaikan sekitar 4,3%. Presiden KSPI Said Iqbal menilai indeks alfa tersebut terlalu rendah dan perlu disesuaikan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Proyeksi UMP 2026 Per Regional

    1. DKI Jakarta

    DKI menjadi provinsi paling disorot karena daya ungkit ekonominya besar dan sering menjadi acuan nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pembahasan UMP 2026 “sudah mendekati final” dan pemerintah daerah akan menggelar rapat khusus untuk menetapkannya.

    Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP DKI 2026 diprediksi berada di angka Rp5.629.356. Jakarta berpotensi menerapkan kenaikan lebih tinggi bila mempertimbangkan tekanan harga, inflasi perkotaan, dan tuntutan pekerja yang berada di kisaran 8,5%–10,5%.

    2. Jawa Barat

    Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan dinamika penetapan upah paling kompleks karena besarnya basis industri dan jumlah tenaga kerja. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pembaharuan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai dasar penetapan UMP dan UMK 2026.

    Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa keputusan upah harus komprehensif dan mempertimbangkan dua hal yaitu, kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi Jawa Barat. Ia memastikan Gubernur Dedi Mulyadi akan menetapkan keputusan yang seimbang bagi semua pihak. Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP Jabar 2026 diperkirakan berada di Rp2.285.455.

    Angka ini diperkirakan menjadi bahan pertimbangan awal bagi UMK di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan UMP.

    3. Jawa Tengah

    Jawa Tengah telah menyiapkan jadwal pengumuman UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025, namun seluruh keputusan tetap bergantung pada terbitnya regulasi baru dari pemerintah pusat. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kebijakan strategis nasional sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakan pusat. Dengan proyeksi kenaikan 4,3%, estimasi UMP Jawa Tengah 2026 berada di kisaran Rp2.262.630.

    Jika pemerintah menggunakan formula alfa 0,3–0,8, maka kenaikan rata-rata hanya sekitar 4,3%, sehingga proyeksi UMP 2026 di 38 provinsi pun cenderung stagnan. Namun, serikat pekerja menuntut kenaikan 8,5%–10,5%, sehingga angka final berpotensi jauh lebih tinggi dari perkiraan awal.

    Kondisi ini membuat banyak provinsi menunda penetapan UMK 2026 hingga penetapan UMP benar-benar jelas, termasuk evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan layak hidup pekerja.

  • Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali blak-blakan terkait kerusakan alam di Indonesia yang semakin parah dari waktu ke waktu.

    Pernyataannya tersebut muncul di tengah maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera serta sejumlah wilayah lain di Indonesia.

    Dedi membandingkan kondisi alam Indonesia saat masa penjajahan dengan era kemerdekaan yang telah berlangsung lebih dari delapan dekade.

    Dikatakan Dedi, kerusakan lingkungan justru semakin masif setelah Indonesia merdeka.

    “Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh. Samudera masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia (Belanda) meninggalkan perkebunan yang terhampar,” ujar Dedi dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    Ia juga menyinggung peninggalan infrastruktur era kolonial yang dinilainya jauh lebih berkualitas dibandingkan banyak pembangunan di masa kini.

    “Bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh,” lanjutnya.

    Kondisi itu, kata Dedi, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka 80 tahun.

    Ia menyinggung kerusakan gunung, pencemaran sungai, hingga kualitas pembangunan yang dinilainya merosot.

    “Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung,” Dedi menuturkan.

    “Bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh,” tambahnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian menyinggung sebuah pertanyaan yang dianggap menggambarkan kekecewaannya terhadap tata kelola lingkungan di tanah air.

  • Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Jakarta

    Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kendaraan pada saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi di jalan tol maupun non-tol. Catat tanggal dan lokasinya.

    Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, periode libur Natal dan tahun baru ini diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat. Diperkirakan masyarakat akan melakukan perjalanan pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
    “Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” kata Aan dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Aan menyatakan pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” sebut Aan.

    Kendaraan yang tetap boleh melintas tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00-20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    “Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat,” jelas Dirjen Aan.

    Berikut ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan kendaraan

    1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

    2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

    3. DKI Jakarta:

    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta:
    * Cawang – Tomang – Pluit
    * Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit

    4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:

    a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.

    5.Jawa Barat:

    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
    d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
    e) Bogor Ring Road (BORR).

    6.Jawa Tengah:

    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.

    7.Jawa Timur:

    a) Surabaya – Gempol;
    b) Gempok – Pandaan – Malang;
    c) Surabaya – Gresik;
    d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

    “Selain itu, pemberlakuan pembatasan kendaraan barang ini berlaku juga di jalan non-tol sebagaimana yang tertuang dalam SKB,” katanya.

    Adapun, pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

    Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ruas jalan non-tol yang berlaku pembatasan:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.

    3. Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

    6. Banten:
    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    c) Serang – Pandeglang – Labuhan.

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.

    8. Jawa Barat:
    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
    h) Subang – Lembang – Bandung.

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

    10.Jawa Tengah:
    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    b) Tegal – Purwokerto;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Solo – Klaten – Yogyakarta.

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

    12. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

    13. Jawa Timur:
    a) Pandaan – Malang;
    b) Probolinggo – Lumajang;
    c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
    d) Banyuwangi – Jember.

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

    (rgr/dry)

  • Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 3,5%: Bekasi Rp5,88 Juta, Karawang Berapa?

    Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 3,5%: Bekasi Rp5,88 Juta, Karawang Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Besaran kenaikan upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026 akan diumumkan oleh pemerintah pada Desember ini, termasuk UMK Jabar 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa regulasi terbaru terkait UMP 2026 sudah selesai dibahas, meskipun enggan menjelaskan waktu pengumumannya.

    “Regulasi sudah diparaf [ditandatangani],” ujar Airlangga singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Adapun, pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam penetapan UMP, yakni dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa basis perhitungan KHL memungkinkan kenaikan upah minimum yang bergantung kondisi ekonomi setiap kabupaten/kota, biarpun berada dalam provinsi yang sama.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Sementara itu, kalangan buruh mengkhawatirkan kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa belum ada titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa dalam formula UMP 2026.

    Dia menyebut kenaikan UMP 2026 berpotensi hanya sebesar 3,5% dan ditempuh melalui diskresi presiden, sebagaimana kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujar Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Barat (Jabar) Jika hanya naik 3,5%:

    Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.889.928
    Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.795.578
    Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.753.063
    Kabupaten Purwakarta: dari Rp4.792.252 menjadi Rp4.959.980
    Kabupaten Subang: dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.631.427
    Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.377.571
    Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.306.338
    Kabupaten Bogor: dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.047.913
    Kabupaten Sukabumi: dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.730.638
    Kabupaten Cianjur: dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.213.243
    Kota Sukabumi: dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.124.286
    Kota Bandung: dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.639.815
    Kota Cimahi: dari Rp3.863.692 menjadi Rp3.998.921
    Kabupaten Bandung Barat: dari Rp3.736.741 menjadi Rp3.867.526
    Kabupaten Sumedang: dari Rp3.732.088 menjadi Rp3.862.711
    Kabupaten Bandung: dari Rp3.757.284 menjadi Rp3.888.788
    Kabupaten Indramayu: dari Rp2.794.237 menjadi Rp2.892.035
    Kota Cirebon: dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.792.103
    Kabupaten Cirebon: dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.775.230
    Kabupaten Majalengka: dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.488.794
    Kabupaten Kuningan: dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.286.852
    Kota Tasikmalaya: dari Rp2.801.962 menjadi Rp2.900.030
    Kabupaten Tasikmalaya: dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.794.491
    Kabupaten Garut: dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.410.054
    Kabupaten Ciamis: dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.303.163
    Kabupaten Pangandaran: dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.299.484
    Kota Banjar: dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.281.920

  • DPRD Jabar akan periksa langkah Dedi normalisasi Kali Wadas Karawang

    DPRD Jabar akan periksa langkah Dedi normalisasi Kali Wadas Karawang

    Bandung (ANTARA) – Komisi I DPRD Jawa Barat mengungkapkan akan memeriksa kesesuaian langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam usahanya menormalisasikan Kali Wadas di Kabupaten Karawang, yang kerap disiarkan pada platform media sosialnya.

    Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati di Bandung, Jumat, mengatakan pemeriksaan itu utamanya terkait pemberian uang pengganti untuk mengontrak rumah bagi pemilik bangunan yang dibongkar, walaupun bangunannya berdiri di atas lahan Perum Jasa Tirta (PJT) dan area Kali Wadas.

    “Kita akan periksa, kita lagi monitoring dan evaluasi. Kan di sana ada yang dibongkar, lalu dikasih buat ngontrak dulu. Ini bagus, tapi kita tetap monitor agar jangan sporadis, artinya harus terencana, terukur dan teranggarkan (kalau gunakan APBD),” kata Rahmat.

    Rahmat mengaku secara umum langkah tersebut didukung oleh jajaran legislatif, bahkan menurutnya, bila perlu sebelum dibongkar, disiapkan terlebih dahulu rumah susun atau apartemennya seperti di Jakarta.

    Namun demikian, dia juga menyoroti informasi banyaknya yang menempati lahan tersebut secara tidak resmi adalah pendatang dalam artian bukan asli penduduk Karawang.

    “Nanti kita juga periksa, kalau dia bukan orang Karawang, dan tidak mau menjadi orang situ, ya sudah memang solusinya ya dibongkar,” ucapnya.

    Proyek normalisasi Kali Wadas di Karawang, menurut Rahmat, masuk dalam pos anggaran program penataan irigasi dan sungai dengan jumlah anggaran total Rp20 miliar yang dipergunakan, di antaranya untuk penataan lingkungan dan saluran air.

    “Jadi totalnya Rp20 miliar untuk tata air di seluruh Jawa Barat dengan termasuk di dalamnya Kali Wadas,” kata legislator Dapil Karawang dan Purwakarta tersebut.

    Namun demikian, ujar Rahmat, langkah Dedi untuk melakukan penataan bangunan liar yang berdiri di atas lahan PJT yang seharusnya menjadi jalur sungai itu, perlu didukung dan pihaknya sangat menyepakati langkah tersebut.

    “Karena kan begitu di atasnya berdiri bangunan tanpa izin, bangli (bangunan liar) ya kita kenalnya, otomatis memang menyendat saluran air. Karenanya kita setuju dan mendukung langkah ini,” katanya.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi kerap mengunggah kegiatannya meninjau normalisasi Kali Wadas Karawang dalam media sosialnya, dan kerap kali dia terlihat memberi bantuan bagi mereka yang bangunannya terdampak proyek itu, meskipun berdiri di atas lahan PJT.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Bandara Sibolga, Dedi Mulyadi Pantau Banjir Rob Indramayu dan Instruksikan Bupati Relokasi Warga
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        5 Desember 2025

    Dari Bandara Sibolga, Dedi Mulyadi Pantau Banjir Rob Indramayu dan Instruksikan Bupati Relokasi Warga Bandung 5 Desember 2025

    Dari Bandara Sibolga, Dedi Mulyadi Pantau Banjir Rob Indramayu dan Instruksikan Bupati Relokasi Warga
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menelepon Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk menanyakan kondisi banjir yang menerjang dua desa di Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Jumat (5/12/2025).
    Dalam rekaman video yang diterima Kompas.com,
    Dedi Mulyadi
    yang saat itu berada di Bandara Sibolga, Sumatera Utara, terlihat menghubungi Lucky melalui gawai pribadinya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu memastikan perkembangan dua desa yang kerap menjadi langganan
    banjir rob
    saat musim hujan.
    “Nah ini kan banjir terus-terusan, kalau saya tuh enggak mau terus-terusan, harus ditangani dengan baik dan terselesaikan. Kalau dua desa Bupati yang
    nanganin
    ,” kata Dedi.
    Lucky menjelaskan bahwa banjir disebabkan rob yang berulang serta luapan air sungai di sekitar wilayah tersebut, sehingga memperparah tinggi genangan.
    “Kalau rob sudah biasa tuh, datang lagi datang lagi, nah ini ditambah lagi, apa air mungkin debit dari hilir (sungai) masuk,” ujar Lucky.
    Ia menambahkan, Pemkab
    Indramayu
    sebenarnya sudah melakukan pengerukan di bantaran sungai.
    Namun, pekerjaan terhambat karena ratusan warga yang tinggal di sepanjang bantaran menolak untuk direlokasi.
    “Ini ada kendala juga ketika kemarin kami rapat dengan BBWS dan PU pusat juga. Ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Mereka enggak mau pindah,” kata Lucky.
    Kendala lain, lanjutnya, adalah keberadaan lahan milik sebuah koperasi di sekitar lokasi.
    Penggunaan lahan tersebut membutuhkan izin.
    “Ada jalan yang memang akses ke rumah-rumah masyarakat, tetapi jalanan itu dimiliki koperasi,” ujarnya.
    Mendengar laporan tersebut, Dedi meminta Lucky segera mendata warga yang tinggal di bantaran sungai.
    Ia memastikan pemerintah provinsi akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga untuk biaya kontrak rumah sementara.
    “Oke, 200 rumah di PDF kirim datanya ke saya. Kemudian, nanti saya kasih bantuan Rp 10 juta untuk mereka kontrak dulu di tempat lain,” kata Dedi.
    Adapun untuk lahan milik koperasi, Dedi meminta bupati segera bertemu pihak koperasi dan mengupayakan agar lahan itu dapat dipinjam pakai untuk kepentingan umum.
    “Nah, maksud saya kalau itu diibahkan ke saya (Pemprov Jabar) biar saya yang rawat, saya tinggikan,” ujarnya.
    Dedi menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, instansi, maupun masyarakat.
    “Jadi, jangan cerita-cerita,
    nangis-nangis
    , drama-drama bencana, tetapi kemudian ketika diberikan solusi, susahnya luar biasa masyarakatnya,” ucap Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HWB Purwakarta Siap Diluncurkan, Hunian Modern Cicilan Mulai Rp 600 Ribu per Bulan

    HWB Purwakarta Siap Diluncurkan, Hunian Modern Cicilan Mulai Rp 600 Ribu per Bulan

    Liputan6.com, Jakarta – Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta siap diluncurkan pada Sabtu 6 Desember 2025. Proyek ini dikembangkan KSO Hunian Warisan Bangsa dan mendapat dukungan Program Kemitraan UMKM LippoLand. HWB Purwakarta digadang menjadi standar baru hunian terjangkau di Jawa Barat, dengan perencanaan kota modern dan fasilitas yang lengkap.

    Kawasan ini dirancang untuk menampung lebih dari 30.000 penghuni dalam jangka panjang. Konsep kotanya dibuat matang agar tercipta komunitas yang stabil, berkembang, dan nyaman untuk ditinggali.

    “”Hunian di HWB Purwakarta ditawarkan mulai Rp 98 juta dengan status kepemilikan tanah SHM. Tersedia pilihan unit satu hingga tiga kamar tidur, masing-masing didesain dengan tata ruang efisien, pencahayaan alami maksimal, sirkulasi udara optimal, hingga area parkir pribadi,”jelas manajemen HWB Purwakarta dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Skema pembayaran juga dibuat ringan. Dengan tenor hingga 20 tahun, keluarga dapat mencicil mulai Rp 600 ribuan per bulan. Selain itu, pembelian rumah di HWB bebas PPN dan BPHTB sehingga beban pembeli jauh lebih ringan.

     

  • Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA— LippoLand siap meluncurkan proyek rumah murah dengan harga mulai Rp98 juta per unit bertajuk Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta.

    Manajemen HWB Purwakarta menyampaikan proyek ini merupakan KSO Hunian Warisan Bangsa dan didukung oleh Program Kemitraan UMKM dari LippoLand. Harga unit rumah ditawarkan mulai dari Rp98 juta dengan status kepemilikan tanah hak milik (SHM).

    HWB Purwakarta menawarkan unit dengan fasilitas 1, 2, dan 3 kamar tidur. Peluncuran unit akan dilakukan pada Sabtu (6/12/2025).

    “HWB Purwakarta hadir sebagai kota yang lengkap, dan siap menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 30.000 warga. Rencana jangka panjang ini memastikan terciptanya komunitas yang stabil, berkembang, dan hidup, didukung fasilitas lengkap serta infrastruktur modern,” papar Manajemen HWB Purwakarta dalam siaran pers, Jumat (5/12/2025).

    Dalam peluncuran perdana, HWB Purwakarta akan menawarkan 600 unit rumah. Adapun, 40 unit rumah sudah terbangun di kawasan tersebut.

    Menurut manajemen, Purwakarta tumbuh menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 8.000 pabrik dan tenaga kerja yang terus meningkat. Berlokasi strategis di antara kota metropolitan Jakarta dan Bandung, Purwakarta terus menarik investasi, lapangan kerja, dan segmen keluarga.

    “Rumah ini cocok untuk segmen masyarakat yang ingin dekat dengan lokasi kerja. Selain itu, nilai properti hampir tidak pernah turun, terutama di kawasan industri yang berkembang pesat seperti Purwakarta,” jelasnya.

    Saat ini, sudah terbangun sejumlah infrastruktur dan fasilitas seperti masjid, Toko MAMA, FmX, serta untuk pelayanan finansial beroperasi Bank Nobu cabang HWB.

    Kinerja Penjualan

    Sementara itu, segmen rumah tapak masih menjadi andalan emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dalam meraup marketing sales atau pra penjualan Rp4,02 triliun per September 2025. Nilai itu setara 64% dari target setahun penuh sebesar Rp6,25 triliun.

    John Riady, CEO Grup Lippo Indonesia, menyampaikan kinerja marketing sales Rp4,02 triliun didorong oleh tingginya permintaan terhadap hunian tapak terjangkau dan premium, yang menyumbang 70% dari total pra penjualan.

    “Strategi perumahan terjangkau yang dipadukan dengan proyek premium terbukti efektif mendorong pertumbuhan penjualan, sekaligus memperkuat struktur permodalan kami melalui pengurangan utang yang berkelanjutan,” tuturnya dalam siaran pers, Selasa (25/11/2025).

    Produk-produk LPKR diminati oleh pembeli rumah pertama (first-time buyers) maupun end-user yang mencari hunian berkualitas dengan nilai investasi tinggi. Dua proyek unggulan, yaitu Park Serpong tahap 4 & 5 serta Metropolis Marq Estate di Kota Tangerang, menjadi pendorong utama pencapaian ini.

  • Kepala desa di Purwakarta ikuti retret

    Kepala desa di Purwakarta ikuti retret

    Kabupaten Purwakarta (ANTARA) – Para kepala desa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti retret bertema Peningkatan Karakter dan Bela Negara Aparatur Desa di Saung Hibar, kawasan perbukitan di Kecamatan Wanayasa.

    Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Kamis, menyebutkan retret yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta
    sebagai sebuah oase refleksi bagi para pemimpin desa untuk merenungkan makna bela negara di era modern ini.

    Kabupaten Purwakarta memiliki 183 desa dan 9 kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan.

    Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengatakan retret yang diisi peningkatan karakter dan bela negara aparatur desa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para kepala desa tentang esensi bela negara yang sesungguhnya.

    “Bela negara tidak hanya berarti melindungi dari ancaman eksternal, tetapi juga dari ‘musuh’ yang bersemayam dalam diri kita sendiri, hawa nafsu, keserakahan, dan kebiasaan buruk. Kita harus berani melawan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak fondasi negara,” kata Bupati.

    Ia menekankan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian integral dari bela negara.

    Bupati menyoroti pentingnya disiplin dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan.

    Kesadaran lingkungan dan tindakan nyata untuk menjaga keseimbangan alam menjadi kunci. Penebangan pohon harus dilakukan secara bertanggung jawab, disertai dengan upaya penanaman kembali.

    “Alam telah memberikan segalanya dengan setia, menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan hidup kita. Jika kita memperlakukan alam dengan baik, ia akan memberikan lebih banyak manfaat. Namun, jika kita merusaknya, alam pun akan memberikan balasan yang setimpal,” katanya.

    Bupati mengimbau para kepala desa untuk menghentikan alih fungsi lahan.

    Tata ruang wilayah telah diatur sedemikian rupa untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, mulai dari investasi hingga pertanian.

    “Kita telah kehilangan banyak lahan sawah dalam beberapa tahun terakhir. Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal beras tanpa mengetahui bagaimana padi ditanam,” katanya.

    Bupati juga menyampaikan harapan agar program retret dan peningkatan karakter bela negara dapat diperluas, melibatkan tidak hanya kepala desa, tetapi juga istri-istri mereka.

    Dengan pemahaman yang sama, diharapkan seluruh elemen pemerintahan desa dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

    Ketua DPC Apdesi Kabupaten Purwakarta Denden Pranayuda yang juga Kepala Desa Sindangpanon memandang retret ini sebagai momentum penting untuk merefleksikan makna bela negara.

    Denden menekankan bahwa kepala desa memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam di wilayah masing-masing.

    Retret ini menjadi wadah untuk mengingatkan para kepala desa akan tanggung jawab tersebut.

    “Di sini juga diingatkan bahwa kades adalah garda terdepan untuk menjaga alam di desa masing-masing,” katanya.

    Pewarta: Mutia Mellani/Budi Setiawanto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6
                    
                        Tiba di Minangkabau, Dedi Mulyadi Rekrut Sopir Taksi Jadi Relawan Bantuan Bencana
                        Bandung

    6 Tiba di Minangkabau, Dedi Mulyadi Rekrut Sopir Taksi Jadi Relawan Bantuan Bencana Bandung

    Tiba di Minangkabau, Dedi Mulyadi Rekrut Sopir Taksi Jadi Relawan Bantuan Bencana
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Baru tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung bergerak mengoordinasikan penyaluran bantuan, Kamis (4/12/2025).
    Dalam perjalanan menuju hotel, ia meminta sopir taksi yang mengantarnya, yakni Uda Firdaus, untuk menjadi
    relawan
    sementara dalam distribusi bantuan dari Jawa Barat.
    Di dalam taksi, Dedi membuka percakapan santai dengan Uda Firdaus untuk membantu penyaluran bantuan bagi korban bencana di
    Sumatera Barat
    .
    “Nih saya sudah di taksi Uda Firdaus, ini sangat jujur orangnya,” ucapnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Mantan Bupati Purwakarta itu lantas menanyakan apakah Uda Firdaus memiliki kendaraan yang bisa digunakan untuk mendistribusikan kebutuhan warga terdampak.
    “Ada, Pak,” jawab Uda Firdaus.
    Dedi juga meminta sopir taksi tersebut menghubungi rekan-rekannya yang memiliki mobil bak terbuka.
    Uda Firdaus menyebut ada beberapa rekannya di kampung, sekitar 1,5 jam dari Padang.
    “Ya sudah, nanti ditelepon saja teman-teman yang dari kampungnya. Tiga mobil atau empat mobil bawa sini. Kemudian, nanti Uda itu sama saya belanja barang-barang kebutuhan. Dianterin sama Uda ke daerah-daerah tujuan,” kata Dedi.
    Ia menjelaskan, relawan lokal penting untuk mempercepat distribusi bantuan dari Jawa Barat karena lebih hafal jalan menuju lokasi bencana dengan lebih cepat.
    “Ini Uda nih salah satu relawan saya yang ada di sini. Nanti akan
    nganter
    barang-barang yang dibutuhkan ke warga Sumatera Barat. Nanti kita sore bareng belanja. Nanti Uda belanjanya bareng sama saya,” tutur Dedi.
    Bersama para relawan dadakan ini, Dedi akan membeli logistik untuk para warga terdampak di Pasar Raya Padang.
    Diketahui, kedatangan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke Sumatera Barat bertujuan untuk memastikan bantuan dari Jabar tersalurkan cepat ke wilayah terdampak bencana.
    Selain lewat darat, bantuan tersebut juga akan diangkut oleh dua unit pesawat Ultra Cargo Ranger (UCR) yang telah disiapkan dan berada di lokasi.
    Kedua pesawat tersebut akan digunakan untuk mengangkut bantuan logistik yang dibutuhkan warga terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Saat ini, saya sudah berada di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya, kedua pesawat UCR sudah berada di bandara dan kami akan segera membeli kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara, dan wilayah Sumatera Barat,” katanya.
    Dedi menjelaskan bahwa setiap pesawat memiliki kapasitas angkut hingga satu ton sekali terbang.
    Bantuan akan diterbangkan ke sejumlah titik yang dapat dijangkau pesawat UCR, sebelum kemudian diteruskan melalui jalur darat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.