Xcloud.id

kab/kota: Purwakarta

  • Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau agar seluruh siswa Jakarta tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana agar mengirimkan surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.

    “Secara khusus, saya sudah meminta kepada Bu Nadiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta, dengan kepala-kepala sekolah. Tentunya diminta untuk sekolah memberikan pengawasan yang ketat, untuk tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, terdapat beberapa sekolah yang melonggarkan pengawasan sehingga tidak mengira bahwa murid-murid mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa.

    Meskipun Pemprov DKI memberikan ruang ekspresi bagi seluruh kalangan di Jakarta, namun dia berharap siswa-siswi Jakarta tidak terlibat dalam aksi tersebut.

    “Dan tadi waktu acara ini belum mulai, beliau (Nahdiana) juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan yang ada, dan mudah-mudahan nanti kita lihat sampai dengan sore, malam hari ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kemarin,” harap Pramono.

    Sebelumnya pada Senin (25/8), kepolisian menangkap 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebutkan 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

    Sementara hari ini, diketahui polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Mereka diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar melalui media sosial.

    Sebanyak 120 pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menajabarkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Lalu, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    Kemudian, Polres Metro Jakarta Pusat juga mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti demonstrasi buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Para pelajar tersebut diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar di media sosial (medsos).

    “Setidaknya, pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 120 pelajar itu diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menyebutkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Kemudian, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    “Lalu, ada juga dari Depok. Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang hendak ikut ke Jakarta,” ucap Ade.

    Selanjutnya, Polres Metro Jakarta Pusat mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    “Bisa dibayangkan itu laporan terakhir pukul 08.30 WIB, ya, jam berapa mereka berangkat dari rumahnya masing-masing,” ujar Ade.

    Menurut dia, hasil pemeriksaan awal menunjukkan mayoritas pelajar berangkat setelah mendapat ajakan atau provokasi melalui media sosial.

    “Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ade.

    Bahkan, sambung dia, pelajar tersebut masih mengenakan seragam sekolah lengkap dan kemungkinan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mereka atau berniat bolos dari jam pelajaran sekolah.

    Polisi masih melakukan penelusuran guna mengetahui jika ada di antara mereka yang membawa senjata saat hendak bergabung dengan aksi buruh tersebut.

    Saat ini, pihak kepolisian juga melakukan penyisiran untuk mencegah lebih banyak pelajar memasuki area unjuk rasa di sekitar Gedung DPR.

    Aksi unjuk rasa yang diadakan oleh massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) itu diikuti oleh ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek. Aksi serupa juga digelar serempak di daerah-daerah lain.

    Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta.

    Dalam aksi tersebut, buruh mengusung enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR hari ini.

    Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta, serta 632 personel dari jajaran Polres.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perhatian! Pekan Depan Ada Pembatasan Kendaraan

    Perhatian! Pekan Depan Ada Pembatasan Kendaraan

    Jakarta –

    Pekan depan ada libur panjang. Pemerintah akan menerapkan pembatasan kendaraan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengantisipasi lonjakan perjalanan selama masa libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2025 pekan depan. Salah satu strateginya adalah dengan membatasi kendaraan angkutan barang.

    Ditjen Hubdat bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    “Pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Ini komitmen kami dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Aan, pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas. Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional tol, mulai tanggal 4 hingga 7 September 2025.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

    Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Begitu juga untuk mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni jalan tol JORR 1, tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh-Muktiharjo, dan jalan tol Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai:

    1. Kamis, 4 September 2025 pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat;
    2. Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat;
    3. Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, hantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, pupuk. Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok (beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai).

    “Angkutan barang yang diperbolehkan melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan. Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut; tujuan pengiriman barang; dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    (rgr/din)

  • Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan angkutan barang bakal dibatasi guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 4-7 September 2025.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa, menjelaskan pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad, dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

    “Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional dan tol, mulai 4 hingga 7 September 2025,” kata Aan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Dia menyampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

    Disebutkan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni Jalan Tol JORR 1, Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh Muktiharjo, dan Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis, 4 September 2025, pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat.

    Kedua, Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, ketiga Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ia melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, pengantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, dan pupuk.

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok seperti beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai.

    Kendati diperbolehkan, angkutan barang yang melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan.

    “Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Lebih lanjut, Dirjen Aan mengatakan pemerintah juga akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol yakni Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Bakal Batasi Operasional Angkutan Barang Sambut Libur Maulid Nabi 2025

    Kemenhub Bakal Batasi Operasional Angkutan Barang Sambut Libur Maulid Nabi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan memastikan pemerintah telah siap mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2025 dan melakukan pembatasan operasional angkutan barang. 

    Di mana libur Maulid akan jatuh pada hari Jumat (5/9/2025). Sehingga akan dilakukan pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional Tol, mulai tanggal 4 hingga 7 September 2025.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB [Surat Keputusan Bersama], di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow [contra flow],” jelas Aan dalam keterangan resmi, Selasa (26/8/2025). 

    Adapun, Ditjen Hubdat bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Aan mengatakan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni jalan tol JORR 1, tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh-Muktiharjo, dan jalan tol Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis (4/9/2025) pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat, Jumat (5/9/2025) pukul 06.00 hingga 18.00, dan Minggu (7/9/2025) pukul 06.00 hingga 22.00. 

    Dirinya melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, hantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, pupuk. 

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok (beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai).

    “Angkutan barang yang diperbolehkan melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan. Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut; tujuan pengiriman barang; dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Sistem Rekayasa Lalu Lintas

    Aan menuturkan pemerintah pun akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa contra flow yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol.

    Pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas di jalan tol selama libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya. 

    “Penyesuaian dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas pada masing-masing ruas jalan tol,” pungkasnya.

    Berikut rincian rekayasa lalu lintas:

    1. Tol Jakarta-Cikampek

    a. arah Cikampek mulai KM 47 hingga KM 70, berlaku mulai Jumat, 5 September 2025, pukul 06.00 sampai 15.00 waktu setempat;

    b. arah Jakarta mulai KM 70 hingga KM 47, berlaku mulai Minggu, 7 September 2025, pukul 15.00 sampai 24.00 waktu setempat

     

    2. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, arah Jakarta mulai dari KM 21 hingga KM 8, dengan waktu pemberlakuan:

    a. Sabtu, 6 September 2025 pada pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat;

    b. Minggu, 7 September 2025 pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat 

  • Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Jakarta –

    Pemerintah akan mewajibkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Kependudukan mulai tahun depan. Skema ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

    “Oh iya, iya, yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK),” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditanya terkait pernyataan Menteri ESDM soal bakal wajibkan masyarakat beli LPG 3 kg menggunakan NIK beberapa waktu lalu.

    Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi tidak akan bisa lagi membeli LPG 3 kg mulai tahun depan. “Iya, maksudnya gitu,” ujarnya singkat.

    Tri mengatakan saat ini Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait tengah melakukan pendataan terkait masyarakat kelas mana saja yang berhak membeli LPG 3 kg.

    “Ya terus, kerja sama sama Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

    Tri menambahkan, penerapan tersebut juga akan dibarengi dengan penerapan LPG 3 kilogram menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan. Adapun ia belum menjelaskan terkait dengan besaran harga yang bakal jadi patokannya.

    “Iya, rencananya begitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Tonton juga video “Ini Modus Licik Pengoplos Elpiji di Purwakarta, Raup Rp 70 Juta” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Program BSPS Kementerian PKP Bantu Purwakarta Sukseskan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni

    Program BSPS Kementerian PKP Bantu Purwakarta Sukseskan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni

    Dalam program BSPS Delineasi Perdesaan Tahun Anggaran 2025 ini, kata Ofi, diperkirakan ada sebanyak 317 calon penerima bantuan. Pihaknya masih melakukan verifikasi teknis bagi calon penerima sesuai arahan dari pemerintah pusat, termasuk petunjuk teknis untuk program pembangunan rumah swadaya tersebut.

    “Saat ini, masih dalam tahap verifikasi teknis,” jelas dia.

    Terkait penanganan Rutilahu di wilayah Purwakarta, akan dilakukan secara bertahap. Sebab, masih terdapat 10.775 unit Rutilahu yang tersebar di sejumlah wilayah. “Khusus anggaran yang ada di kita (APBD), itu untuk penanganan 278 unit rumah dengan alokasi bantuan masing-masing sebesar Rp 40 juta per unit,” ujar Ofi.

    Menurut Ofi, penanganan rutilahu di tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dari data yang ada, di tahun 2024 kemarin Rutilahu yang telah diperbaiki mencapai 85 unit. Sedangkan, di tahun ini meningkat jadi 278 unit.

    “Dari sisi besaran anggaran perbaikannya pun meningkat. Yang sebelumnya hanya Rp 20 juta per unit, kini menjadi Rp 40 juta per unit,” jelas dia.

  • Kereta Khusus Petani-Pedagang Segera Meluncur, Ini Waktu Keberangkatannya – Page 3

    Kereta Khusus Petani-Pedagang Segera Meluncur, Ini Waktu Keberangkatannya – Page 3

    Sebelumnya, Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta petani-pedagang dari pusat produksi ke pusat niaga.

    Sebagai proyek awal, kereta akan melayani rute Rangkasbitung di Kabupaten Lebak-Tanah Abang, Jakarta.

    “Keberadaan Kereta Petani – Pedagang merupakan wujud empati PT KAI pada kaum petani dan pedagang di daerah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat perkotaan. Dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi tingkat urbanisasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Djoko menyebut Petani dan pedagang menggunakan kereta menuju pasar di perkotaan khususnya Jakarta sudah berlangsung lama. Sekarang yang masih bertahan dari wilayah barat menggunakan KRL Jabodetabek dan timur (Karawang dan sekitarnya) dengan KA Lokal. Sebelum pembenahan dan penertiban penumpang KRL Jabodetabek juga ada dari selatan Jakarta Bogor dan sekitarnya.

    Dari wilayah barat Jakarta, sebelumnya menggunakan KA Lokal Merak – Tanah Abang. Demikian pula dari arah timur menggunakan KA Lokal Purwakarta – Kota. Namun, untuk wilayah barat Jakarta setelah perpanjangan layanan KRL Jabodetabek hingga Stasiun Rangkasbitung, petani dan pedagang beralih menggunakan KRL dan tidak seleluasa sebelumnya. 

     

  • KAI Bakal Sediakan Kereta Petani-Pedagang Dapat Dongkrak Ekonomi Desa – Page 3

    KAI Bakal Sediakan Kereta Petani-Pedagang Dapat Dongkrak Ekonomi Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta petani-pedagang dari pusat produksi ke pusat niaga.

    Sebagai proyek awal, kereta akan melayani rute Rangkasbitung di Kabupaten Lebak-Tanah Abang, Jakarta.

    “Keberadaan Kereta Petani – Pedagang merupakan wujud empati PT KAI pada kaum petani dan pedagang di daerah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat perkotaan. Dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi tingkat urbanisasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Djoko menyebut Petani dan pedagang menggunakan kereta menuju pasar di perkotaan khususnya Jakarta sudah berlangsung lama. Sekarang yang masih bertahan dari wilayah barat menggunakan KRL Jabodetabek dan timur (Karawang dan sekitarnya) dengan KA Lokal. Sebelum pembenahan dan penertiban penumpang KRL Jabodetabek juga ada dari selatan Jakarta Bogor dan sekitarnya.

    Dari wilayah barat Jakarta, sebelumnya menggunakan KA Lokal Merak – Tanah Abang. Demikian pula dari arah timur menggunakan KA Lokal Purwakarta – Kota. Namun, untuk wilayah barat Jakarta setelah perpanjangan layanan KRL Jabodetabek hingga Stasiun Rangkasbitung, petani dan pedagang beralih menggunakan KRL dan tidak seleluasa sebelumnya. 

     

     

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.