kab/kota: Purwakarta

Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

Malang (beritajatim.com) – Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim akhirnya angkat bicara terkait isu viral yang menyebut dirinya sebagai pemilik sekaligus CEO PT Laguna Indonesia. Eks dosen UIN Malang itu menanggapinya dengan nada santai namun penuh teka-teki, tanpa memberikan jawaban pasti terkait sumber kekayaannya maupun kepemilikan mobil Lexus dengan plat nomor B 1 DIX yang ramai dibicarakan.

Saat dikonfirmasi soal jabatannya di perusahaan tersebut, Yai Mim justru menanggapinya dengan candaan. “Itu kan kata netizen… Ya itu istimewa aja. Berarti rahasia ini ya. Nanti kalau dijelaskan jadi nggak istimewa lagi,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (8/10/2025).

Lebih lanjut, Yai Mim menegaskan bahwa urusan finansial dan bisnis merupakan ranah pribadi yang tidak layak diumbar ke publik. “Kalau urusan duit, urusan bisnis, yang tahu Rosyida (istrinya). Tolong dirahasiakan dong, nggak enak lah. Masa saya kiai masuk (berita karena) duit, kan ngeri, nggak pantas,” ungkapnya.

Terkait plat nomor kendaraannya yang disebut-sebut sebagai “plat sultan”, ia juga enggan menjawab tegas. “Kalau mobil sudah kadang ketahuan ya silakan ditafsirkan sendiri aja,” tuturnya.

Berbeda dengan sang suami, Rosyida Vignesvari justru memberikan klarifikasi singkat bahwa Yai Mim bukanlah seorang CEO. “Yai Mim itu seorang dosen. Kalau ada yang bilang CEO, ya mungkin ditanya aja ke netizen yang menjuluki itu,” ujarnya.

Isu yang menyeret nama Yai Mim sebagai bos besar PT Laguna Indonesia bermula dari unggahan akun TikTok @bdsj.dukuhseti, yang menyebut dirinya sebagai pemilik berbagai usaha, mulai dari hotel, sarung BHS, hingga brand pakaian Hermes. Unggahan tersebut langsung viral di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Yai Mim akibat perseteruannya dengan tetangga di Perumahan Joyogrand, Kota Malang.

Spekulasi makin liar setelah sejumlah video menunjukkan dirinya mencuci mobil Lexus GS300 hingga momen saat ia tampak memberikan gepokan uang kepada Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube mantan Bupati Purwakarta itu.

Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tampaknya tidak berdasar. Berdasarkan data resmi perusahaan, PT Laguna Indonesia merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di bidang perhotelan dan kapal pesiar yang berlokasi di Denpasar, Bali, bukan perusahaan konglomerasi seperti yang diklaim di media sosial.

Selain itu, nama Muhammad Imam Muslimin juga tidak tercantum dalam struktur pendiri maupun manajemen perusahaan tersebut. Sejumlah warganet yang mencoba memverifikasi klaim tersebut juga menemukan hasil serupa.

Dengan demikian, isu yang mengaitkan Yai Mim dengan PT Laguna Indonesia dapat disimpulkan sebagai disinformasi, yang kemungkinan besar dipicu oleh tren konten viral di TikTok tentang “orang sederhana yang ternyata bos besar.” [dan/beq]

09/10/2025 12:54
Kasus Perundungan 7 Siswa hingga Memar di Purwakarta Berakhir Damai

Tujuh siswa MTS di Purwakarta menjadi korban perundungan hingga memar. Pelakunya adalah seniornya sendiri yang berjumlah delapan orang.

Mediasi dilakukan oleh pihak sekolah, Kemenag dan kepolisian dengan mempertemukan para pelaku dengan orang tua korban. Kasus ini pun berakhir damai dan para pelaku tidak dikeluarkan dari sekolah.

07/10/2025 22:52
Dedi Mulyadi Buka Pos Pengaduan di Komplek Gedung Sate Provinsi Jawa Barat

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan kebijakan donasi Rp 1.000 per hari adalah guna membantu masyarakat sendiri.

“Uang (iuran) Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, Minggu 5 Oktober 2025 seperti dilansir Antara.

Program donasi per hari yang diimbau untuk dilaksanakan oleh ASN dari provinsi hingga kota/kabupaten, sekolah-sekolah, hingga masyarakat, diharapkan Dedi, bisa terjadi seperti di desa tempat tinggalnya.

Di mana RT/RW di sana memiliki kas, yang bisa membantu warga, seperti ketika ada warga yang mau ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos tinggal datang ke rumah RT.

“Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu.

“Ini berhasil,” katanya.

Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

“Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

“Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

06/10/2025 20:05
Gubernur Jabar KDM Jelaskan Mekanisme Donasi Rp.1000 Per Hari untuk Warga

BANDUNG – KDM selaku Gubernur Jawa Barat wacanakan kebijakan donasi Rp1.000 per hari untuk ASN di Jawa Barat. Program ini digagas untuk mewujudkan konsep warga bantu warga.

“Uang (iuran) Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, mengutip ANTARA, Minggu 5 Oktober.

Nantinya RT/RW diproyeksikan memiliki kas yang bisa dipergunakan untuk membantu warga. Seperti halnya ketika ada warga yang hendak ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos, bisa datang ke RT untuk bantuan.

“Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu. “Ini berhasil,” katanya.

Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

“Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

“Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari.

Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu, yang dilihat di Bandung, Jumat (3/10), ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.

Dalam edaran yang dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 tersebut, Dedi mencatat dirinya merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.

Dedi menulis, sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran dan akses.

06/10/2025 07:51
Heboh Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran Minta Warga Jabar Donasi Rp 1.000 per Hari – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan kebijakan donasi Rp 1.000 per hari adalah guna membantu masyarakat sendiri.

“Uang (iuran) Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, Minggu (5/10) seperti dilansir Antara.

Program donasi per hari yang diimbau untuk dilaksanakan oleh ASN dari provinsi hingga kota/kabupaten, sekolah-sekolah, hingga masyarakat, diharapkan Dedi, bisa terjadi seperti di desa tempat tinggalnya.

Di mana RT/RW di sana memiliki kas, yang bisa membantu warga, seperti ketika ada warga yang mau ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos tinggal datang ke rumah RT.

“Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu.

“Ini berhasil,” katanya.

Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

“Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

“Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

05/10/2025 22:02
Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas Bandung 5 Oktober 2025

Dedi Mulyadi Dorong Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak bupati dan wali kota di seluruh wilayah Jabar membuka pos layanan pengaduan masyarakat di rumah dinas masing-masing.
Inisiatif ini dianggap sebagai langkah nyata menghadirkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.
“Kemudian yang berikutnya kita berharap para bupati dan wali kota melakukan hal yang sama sehingga rumah jabatan itu menjadi tempat mengadunya warga,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).
Dedi menjelaskan bahwa ide pembukaan pos layanan pengaduan di rumah dinas berawal dari pengalaman pribadinya saat menerima keluhan masyarakat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
“Selama ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya, di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik, itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi gubernur,” ucapnya.
Pos layanan pengaduan ini akan menangani tiga persoalan utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum.
Namun, Dedi menegaskan bahwa pos tersebut tidak akan melayani pengaduan terkait utang piutang.
“Satu, masalah orang sakit harus terlayani baik ketika biaya untuk berobatnya misalnya BPJS-nya belum terbayar. Atau butuh biaya selama di rumah sakit, butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak tercover BPJS. Itu yang pertama,” ungkap Dedi.
“Kedua, anak sekolah. Jangan sampai ada kejadiannya kayak di Bogor, orang nggak bisa sekolah gara-gara baju pramuka.”
“Itu kan hal yang mudah banget, cuma Rp 300 ribu. Ketiga, layanan hukum. Kalau layanan hukum kan memang pengacaranya sudah stand by,” tambahnya.
Dedi juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan pihak lainnya berkontribusi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan melalui program Gerakan Rereongan Poe Ibu, yaitu gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari.
Ia menekankan bahwa program ini bersifat sukarela, bukan pungutan wajib.
“Pengelolaan dana bantuan sosial ini dilakukan secara internal melalui bendahara kas di setiap instansi. Dana yang terkumpul berasal dari sumbangan sukarela ASN, bukan pungutan wajib,” ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu mencontohkan praktik serupa yang diterapkan di desanya, di mana RT dan RW memiliki kas gotong royong untuk membantu warga yang kesulitan.
“Di tempat saya, setiap malam ronda itu mungut seribu rupiah. Itu dikumpulin dan tidak menjadi problem bagi masyarakat di sana,” katanya.
Dedi menambahkan bahwa mulai Senin (6/10/2025), pos layanan pengaduan di Gedung Sate akan resmi dibuka untuk umum.
Layanan ini akan tersedia setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.
“Besok itu dibukanya setiap Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai sore jam empat. Yang dilayani hanya tiga problem saja, yaitu orang sakit, anak sekolah, dan layanan hukum. Kalau urusan lain seperti utang ke bank emok, itu enggak dilayani,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/10/2025 11:46
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan Regional 5 Oktober 2025

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Gerakan Rereongan Poe Ibu atau gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari yang digulirkan oleh Pemprov Jabar bukan pungutan wajib, melainkan inisiatif sukarela berbasis gotong royong.
Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.
“Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Minggu (5/10/2025).
Ia menegaskan, dana yang dikumpulkan tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing.
Dedi menjelaskan bahwa prinsip rereongan (gotong royong) sudah lama diterapkan sejak ia menjadi Bupati Purwakarta, melalui program seperti Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.
Program tersebut terbukti membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti:
“Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” katanya.
Dedi juga mendorong bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat meniru pendekatan ini, yakni menjadikan rumah jabatan sebagai tempat warga mengadu dan mendapatkan bantuan darurat.
“Kami berharap rumah jabatan menjadi tempat mengadunya warga. Bisa juga galang rereongan Rp 1.000 dari para ASN di lingkungan pemda masing-masing,” tuturnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/10/2025 10:09
Menhub dan Gubernur Dedi Mulyadi perkuat transportasi di Jawa Barat

Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperkuat pengembangan transportasi di provinsi ini untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

Menhub mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Jabar membahas pengembangan sejumlah moda transportasi, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya.

“Hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata,” kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, Jumat (3/10), dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jamaah dari wilayah Jabar.

Sejak Juli 2025, kata Menhub, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller.

“Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan umrah dan angkutan haji,“ ujar Menhub.

Dudy menyampaikan Kemenhub berkomitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

“Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat,” kata Menhub.

“Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” kata dia pula.

Ia berharap kolaborasi antara Kemenhub dan Pemprov Jabar dapat terus terjalin, demi terciptanya ekosistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah Jabar.

“Semoga ke depan makin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Ini akan sangat membantu dalam mengurangi kemacetan di jalan raya,” ujar Dudy.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengapresiasi Kemenhub yang telah mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar.

Ia berharap kerja sama ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabar.

“Semoga orang Jabar bisa bepergian kemana pun, di jalannya sehat dan selamat,” ujarnya lagi.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/10/2025 00:46
Bus Damri Terbakar di Tol Cikampek, Seluruh Penumpang Selamat Megapolitan 3 Oktober 2025

Bus Damri Terbakar di Tol Cikampek, Seluruh Penumpang Selamat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Bus Damri yang dikemudikan Budi Sukmara terbakar di kanalisasi arah Cikampek, tepatnya menjelang portal Tol MBZ dari Tanjung Priok, Jalan Cikampek, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).
Kepala Induk (Kainduk) Patroli Jalan Raya (PJR) Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Seluruh penumpang berhasil keluar dan barang-barang mereka dievakuasi sebelum api membesar.
“Seluruh penumpang dan barang berhasil dievakuasi dengan selamat,” kata Sandy dalam keterangannya, Jumat.
Peristiwa bermula saat bus berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Purwakarta.
Setiba di Tol Cikampek, menurut keterangan pengemudi, ada isyarat peringatan di dashboard.
“Kemudian pengemudi memeriksa ke ruang mesin,” kata Sandy
Menurut hasil pemeriksaan sementara, penyebab terbakarnya bus Damri karena korsleting pada kabel kelistrikan hingga memicu percikan api.
Dalam hitungan menit, kobaran api semakin membesar dan melahap badan bus.
“Ada kabel yang konslet dan menimbulkan api,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/10/2025 20:02
Lihat Perakitan Mobil Geely di Purwakarta

Lihat Perakitan Mobil Geely di Purwakarta

30/09/2025 17:35