Xcloud.id

kab/kota: Purwakarta

  • BYD hingga Volkswagen produksi EV di Indonesia guna hindari bea masuk

    BYD hingga Volkswagen produksi EV di Indonesia guna hindari bea masuk

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin menyampaikan sejumlah produsen mobil listrik ternama, seperti BYD hingga Volkswagen, bakal memproduksi mobil listrik (EV) di Indonesia untuk menghindari bea masuk.

    “Kalau mereka nggak berproduksi di Indonesia pada 2026, mereka pajak impornya naik. Pilihannya beragam, bisa buat pabrik sendiri, bisa kerja sama dengan pabrikan assembler (perakitan) dalam negeri,” ucap Rachmat dalam diskusi publik bertajuk “Momentum Kendaraan Rendah Emisi di Indonesia: Seberapa Siap Regulasi Mengawasi?” yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Rachmat memaparkan terdapat sembilan brand yang sudah berkomitmen untuk mulai memproduksi mobil listriknya di Indonesia, yakni Geely, BYD, Citroen, Vinfast, GWM, Volkswagen (VW), Xpeng, Maxus, dan AION.

    Pernyataan tersebut selaras dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang menyampaikan terdapat tujuh produsen kendaraan listrik yang membangun fasilitas produksi.

    Adapun ketujuh produsen tersebut, yaitu VinFast, Volkswagen (VW), BYD, Citroen, AION, Maxus, dan Geely.

    Tujuh produsen kendaraan listrik itu juga sudah melakukan investasi dengan total Rp15,4 triliun untuk memproduksi 281 ribu unit per tahun.

    Sedangkan, GWM (Great Wall Motor) sudah memiliki fasilitas perakitan di Indonesia yang berlokasi di Wanaherang, Bogor, dan Xpeng sudah memiliki pabrik perakitan di Indonesia, tepatnya di Purwakarta, Jawa Barat.

    Rachmat juga mengungkapkan bahwa BYD sudah membangun pabrik perakitannya di Indonesia.

    Dengan demikian, Rachmat menyampaikan kesembilan brand tersebut tidak akan terpengaruh oleh kewajiban untuk membayar bea masuk, selama mobil-mobil mereka tidak lagi diimpor secara utuh (CBU/completely build up), tetapi dirakit di dalam negeri (CKD/completely knocked down).

    “Jadi tidak ada alasan buat mereka (menaikkan harga),” tutur Rachmat.

    Diwartakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil berbasis baterai listrik (battery electric vehicle/BEV) yang dijual di pasar domestik dengan skema impor utuh (Completely Built-Up/CBU) pada tahun 2026.

    ‎Adapun pemerintah memberikan insentif untuk importasi CBU mobil listrik hingga akhir Desember 2025 berupa bea masuk dan keringanan PPnBM dan PPN, dengan ketentuan perusahaan penerima manfaat insentif ini harus melakukan produksi dalam negeri 1:1 dari jumlah kendaraan CBU yang masuk ke pasar domestik.

    Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak Bandung 17 Desember 2025

    Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak Bandung 17 Desember 2025

    Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Bandung membongkar Teras Cihampelas atau Skywalk Cihampelas.
    Menurut
    Dedi Mulyadi
    , keberadaan bangunan tersebut justru mengganggu estetika kawasan Jalan Cihampelas yang selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi yang telah mapan.
    Dedi mengungkapkan, permintaan pembongkaran
    Teras Cihampelas
    sebenarnya telah ia sampaikan kepada Wali Kota Bandung
    Muhammad Farhan
    sejak lama.
    Ia menilai kawasan Cihampelas sudah berkembang secara alami tanpa perlu ditambah bangunan yang menutup pandangan.
    “Cihampelas itu ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwalk, kemudian outlet, rapi dan restoran ekonominya sudah tumbuh dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya Teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).
    Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, bangunan-bangunan di kawasan Cihampelas sejatinya sudah memiliki nilai estetika yang baik.
    Namun, keberadaan pilar dan struktur Teras Cihampelas justru menutupi keindahan tersebut.
    “Walaupun di cat kanan-kiri berwarna, tetap saja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak,” ucap Dedi.
    Atas pertimbangan itu, Dedi menegaskan tidak ada pilihan lain selain membongkar Teras Cihampelas.
    Ia menilai upaya perbaikan atau pengecatan ulang tidak akan menyelesaikan persoalan utama.
    “Jadi, kalau saya sih ke Pak Wali, sudah bongkar. Enggak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, di cat lagi, di atas lagi, dibikin jualan lagi, enggak akan lama bertahan,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah mengumumkan rencana
    pembongkaran Teras Cihampelas
    , meskipun sebelumnya sempat menyatakan tidak akan melakukannya.
    Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan penelusuran administrasi terhadap pembangunan
    skywalk
    tersebut.
    Farhan menyebutkan, Teras Cihampelas tahap satu dan dua tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga secara aturan tidak dapat dipertahankan.
    “Teras Cihampelas itu tidak punya PBG, tidak punya SLF, asli ini
    mah
    . Tidak ada PBG-nya, tidak ada Sertifikat Laik Fungsi-nya, jadi memang harus dibongkar,” ujar Farhan saat ditemui di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (15/12/2025).
    Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Segini Penjualan Mobil Polytron, Unggul dari 6 Merek Ini

    Segini Penjualan Mobil Polytron, Unggul dari 6 Merek Ini

    Jakarta –

    Polytron ikut meramaikan pasar mobil listrik Indonesia yang masih bertumbuh. Melirik data penjualan per November 2025, Polytron sudah bisa unggul di antara beberapa merek lainnya.

    Polytron baru menjual model G3 dan G3+. SUV itu merupakan kerja sama dengan perusahaan asal China Skyworth.

    Sejak Mei 2025, Polytron G3 dan G3+ menyapa masyarakat Indonesia. Distribusi wholesales (pabrik ke dealer) dilakukan per Juli 2025. Sepanjang tahun 2025 ini sudah sudah 286 unit mobil listrik Polytron terdistribusi.

    G3 menjadi varian yang paling banyak dibeli dengan capaian 170 unit, sisanya model G3+.

    Kendati demikian, capaian tersebut belum bisa membuat Polytron tembus 10 besar mobil listrik terlaris di Indonesia. Penjualan mobil listrik di Indonesia mengalami pertumbuhan. Data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) menunjukkan sebanyak 82.525 unit mobil listrik terjual sepanjang Januari-November 2025 dari total penjualan 710.084 unit.

    BYD menjadi model yang paling populer di Indonesia dengan capaian 40.151 unit. Sementara sub brand mewahnya, Denza mendistribusikan sebanyak 7.176 unit. Posisi tiga besar ditutup oleh Chery dengan penjualan 7.065 unit.

    Jika dilihat secara bulanan, Polytron mendistribusikan 81 unit per November 2025, angka ini lebih tinggi dari merek lain yang juga menjual mobil listrik, antara lain Neta (61 unit), Toyota (5 unit), Mitsubishi (1 unit), Morris Garage (27 unit), Maxus (15 unit), dan VinFast (68 unit).

    Polytron merakit mobil listrik G3+ dan G3 di fasilitas milik PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Purwakarta, Jawa Barat. Perakitan mobil listrik Polytron masih dalam tahap semi knocked down (SKD).

    Soal kemampuannya, dua varian itu memiliki jarak tempuh 402 kilometer (CLTC). Kecepatan tertingginya 150 km/jam. Di atas kertas dari titik nol ke 100 km per jam bisa berlari selama 9,6 detik.

    Polytron mengandalkan baterai Lithium Ferro Phospate (LFP) berkapasitas 51,916 kWh dan power 150 kW. Sementara torsinya 320 Nm, khas mobil listrik yang punya akselerasi instan.

    Menyoal harga, Polytron ini tersedia dalam opsi sewa baterai atau termasuk baterai. Berikut ini daftar harganya:

    Opsi berlangganan baterai

    Polytron G3 Rp 299 jutaPolytron G3+ Rp 339 jutaBiaya langganan baterai: Rp 1,2 juta.

    Opsi termasuk beli baterai:

    Polytron G3 Rp 419 jutaPolytron G3+ Rp 459 juta

    (riar/dry)

  • Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Jakarta –

    PT Aletra Mobil Nusantara (Aletra) resmi menandai satu tahun perjalanannya di pasar otomotif nasional. Dalam periode yang relatif singkat, Aletra telah melalui fase adaptasi, konsolidasi, dan penguatan struktur operasional, yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan perusahaan ke depan.

    Sepanjang tahun ini, Aletra terus mengupayakan relevansi produk, kesiapan layanan, serta keberlanjutan jangka panjang demi menghadirkan pengalaman mobilitas listrik yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia.

    “Pencapaian strategis yang kami raih di 2025 merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan Aletra ke depan. Produksi lokal yang semakin kuat, jaringan layanan yang berkembang, dan rencana pengembangan produk baru menjadi langkah awal kami untuk bersaing lebih luas di pasar kendaraan listrik Indonesia,” ujar Chief Executive Officer PT Aletra Mobil Nusantara, Andre Jodjana dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

    Lokalisasi Produksi & Adaptasi Produk yang Mendorong TKDN 44%

    Memasuki tahun pertamanya, Aletra berhasil mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 44% untuk Aletra L8 EV. Pencapaian ini dimungkinkan melalui proses lokalisasi produksi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari perakitan secara CKD di fasilitas PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta hingga peningkatan porsi komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

    Sebelum memasuki fase CKD, Aletra juga melakukan penyempurnaan produk agar lebih relevan bagi penggunaan masyarakat Indonesia. Penyesuaian tersebut meliputi tuning suspensi untuk menghadapi karakter jalan yang beragam, peningkatan performa pendinginan kabin untuk iklim tropis, serta optimasi beberapa komponen non-powertrain yang memungkinkan peningkatan kandungan lokal secara bertahap.

    Kemudahan Akses Layanan Melalui Perluasan Dealer 3S

    Foto: Aletra

    Penguatan fondasi operasional juga tercermin dari perluasan ekosistem layanan, Aletra kini sudah memiliki total 6 dealer yang beroperasi di Pluit, PIK, Puri, Kemang, Pekanbaru, dan Dewi Sartika.

    Seluruh jaringan dealer Aletra juga dikembangkan dengan standar layanan terpadu untuk memastikan pelanggan memperoleh akses yang konsisten terhadap konsultasi, test drive, perawatan berkala, serta ketersediaan suku cadang. Penguatan layanan juga didukung integrasi Voltron EV Charging Station di beberapa titik dealer, untuk memberikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

    Pertumbuhan Produksi dan Respons Pasar yang Semakin Positif

    Stabilitas manufaktur Aletra terlihat di semester kedua 2025, dengan produksi 200 unit pada Agustus-Oktober, disusul 103 unit pada November-Desember. Dari total unit tersebut, 147 unit telah dikirimkan kepada konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

    Peningkatan ini menjadi indikator kesiapan rantai pasok dan jalur distribusi Aletra pada tahun pertama operasionalnya. Sebagai bagian dari kesiapan Aletra untuk beroperasi dalam ekosistem industri otomotif yang terstruktur, Aletra akan bergabung sebagai anggota GAIKINDO dalam waktu dekat.

    Keanggotaan ini memungkinkan Aletra untuk mengikuti mekanisme pelaporan penjualan resmi secara berkala, sehingga data pasar Aletra tercatat secara transparan dalam sistem industri nasional. Langkah ini memperlihatkan kesiapan Aletra untuk bersaing secara setara dengan pelaku otomotif lainnya dan menjadi bagian dari dinamika pasar otomotif di Indonesia.

    Arah Pengembangan Aletra pada 2026: Penguatan R&D dan Perluasan Portofolio

    Foto: Aletra

    Memasuki 2026, Aletra menyiapkan langkah penguatan kapabilitas riset dan rekayasa melalui pembangunan Aletra Head Office & R&D Center yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi untuk peningkatan kualitas kendaraan dan pengembangan teknologi yang relevan bagi konsumen Indonesia.

    Seiring meningkatnya minat konsumen terhadap Aletra L8 EV, Aletra melihat adanya kebutuhan kendaraan listrik di segmen yang lebih luas, termasuk penggunaan untuk operasional bisnis.

    Permintaan yang berkembang di segmen ini membuka peluang bagi Aletra untuk memperluas portofolionya ke arah solusi mobilitas listrik bagi kebutuhan B2B, tanpa meninggalkan fokus pada kenyamanan, efisiensi, dan durabilitas yang menjadi karakter L8 EV. Inisiatif ini akan menjadi salah satu fokus pengembangan Aletra pada fase berikutnya, sejalan dengan dinamika kebutuhan pasar.

    “Fondasi yang kami bangun sepanjang tahun pertama menjadi langkah awal bagi perjalanan Aletra di Indonesia. Memasuki 2026, kami semakin siap untuk tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan industri kendaraan listrik nasional,” tutup Andre.

    (akd/ega)

  • 2 Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga Bandung

    2 Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga Bandung

    Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerbitan surat edaran yang dilakukannya merupakan langkah mitigasi bencana.
    Hal ini menyusul kritik dari pakar hukum yang menilai
    surat edaran
    tidak boleh menabrak aturan karena memiliki kekuatan hukum yang lemah.
    Sebelumnya, Pakar Hukum dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Rusli K. Iskandar, mengingatkan kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    , yang gemar mengeluarkan surat edaran (SE).
    Selama menjabat, Dedi Mulyadi sudah beberapa kali mengeluarkan SE, seperti larangan
    study tour
    dan wisuda, penerapan jam malam, pembinaan karakter di barak, penghapusan tunggakan PBB, donasi harian Rp 1.000, pengaturan operasional kendaraan ODOL, dan lainnya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu mengakui bahwa secara hierarki, surat edaran memang tidak lebih tinggi dari undang-undang maupun peraturan daerah.
    Namun, menurut dia, kondisi Jawa Barat saat ini berada dalam situasi kebencanaan yang membutuhkan respons cepat.
    “Saya memahami bahwa surat edaran yang dikeluarkan itu pasti memiliki kekuatan hukum yang lemah, jauh di atas undang-undang. Saya memahami itu. Namun, situasi kita hari ini adalah situasi kebencanaan, di mana banjir terus terjadi, longsor terus terjadi,” ucap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
    Dedi menyebut bahwa bencana yang berulang terjadi tidak terlepas dari kesalahan tata ruang dan perizinan.
    Akibatnya, banyak bangunan berdiri di kawasan rawan bencana.
    Kesalahan tersebut, lanjutnya, berawal dari penetapan tata ruang yang keliru hingga berujung pada izin mendirikan bangunan yang tidak tepat.
    “Sehingga banyak bangunan yang dibangun di atas rawa. Banyak bangunan yang dibangun di atas permukaan sawah. Banyak bangunan yang dibangun di atas daerah aliran sungai. Banyak bangunan yang dibangun di atas perbukitan yang memiliki potensi bencana,” katanya.
    Dedi menilai terdapat kekeliruan dalam penyusunan regulasi daerah maupun penerbitan izin bangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
    Oleh sebab itu, surat edaran diterbitkan sebagai langkah pencegahan.
    “Kekeliruan itu berpotensi menimbulkan bencana sehingga surat edaran itu adalah sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar,” tegasnya.
    Gubernur menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
    Aturan tidak akan bermakna jika bencana menelan korban jiwa.
    Dedi menambahkan bahwa pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk mengambil
    kebijakan strategis
    guna melindungi masyarakat.
    “Pemimpin harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Untuk apa? Melindungi warganya dari bencana,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

    1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk memfasilitasi pemulangan sekitar 300 warga Jawa Barat yang saat ini berada di Aceh, yang terdampak bencana.
    Ia mengatakan, bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilisasi warga agar dapat kembali ke Jawa Barat setelah proses pendataan selesai dilakukan.
    “Ini saya bersama wargi-wargi Jawa Barat yang ada di Aceh. Di sini ada kurang lebih 300 warga Jawa Barat yang akan kembali lagi ke Jawa Barat, dari Takengon dan sekitarnya,” ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya dan dikonfirmasi ulang, Sabtu (13/12/2025).
    Menurut Dedi, sebagian warga Jawa Barat di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk kepulangan mereka.
    “Karena banyak antara warga itu yang tidak punya uang. Mudah-mudahan, tapi nanti datanya dilengkapin dulu,” katanya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 100 keluarga ke daerah asal.
    Ia juga mengingatkan warga Jawa Barat di Aceh agar tetap menjaga diri dan menghormati daerah tempat mereka berada.
    “Untuk itu, jaga diri semua warga Jabar, sing sarehat. Kemudian, dan tetap mencintai tanah Aceh. Kemudian dan Terima kasih, salam untuk semuanya,” pungkas Dedi.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    memastikan proses pemulangan 47 warga Jabar yang terdampak banjir di Aceh segera rampung.
    Mereka diterbangkan kembali ke Jawa Barat pada Sabtu (13/12/2025) menuju kampung halaman masing-masing di Sukabumi dan Cirebon.
    Selain memulangkan 47 warga itu, Dedi yang saat ini berada di Aceh mengalihkan fokus pada penyelamatan kelompok lain yang masih terisolasi di wilayah berbeda, terutama Aceh Tengah dan Aceh Utara.
    Ia mengonfirmasi masih ada sekitar 25 warga Jabar yang terjebak di Takengon, Aceh Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribut dengan Inara Rusli, Virgoun: BPKB Mobil Digadai Tanpa Izin Gue!

    Ribut dengan Inara Rusli, Virgoun: BPKB Mobil Digadai Tanpa Izin Gue!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pernikahan Siri suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli kian rumit. Pasalnya, perseteruan keduanya juga menyeret mantan suami Inara, musisi Virgoun Putra Tambunan atau Virgoun. Bahkan, Virgoun dan Inara Rusli kembali berseteru terkait rumah yang ditempati Inara.

    Kemarahan Virgoun memuncak ketika mendengarkan ucapan dari kuasa hukum Inara Rusli, Marissya Icha yang membahas mengenai rumah yang ditempati Inara Rusli yang diduga sebagai lokasi hubungan intim dengan Insanul Fahmi.

    “Agak sakit hati sih mendengar statement-nya si tante, tetapi gw adalah orang yang selalu mundur selangkah buat bisa melihat gambar besarnya,” ucap Virgoun dikutip dari Instagram miliknya, Jumat (12/12/2025).

    Virgoun pun merasa heran dengan pendirian dari Inara Rusli yang menempati rumah saat masih menjalani rumah tangga tersebut.

    “Owh, jadi gara-gara sertifikat rumah dulu gw beliin atas nama dia,” ujarnya dengan nada tegas.

    Virgoun murka saat mendengar ucapan kuasa hukum Marissya Icha, Inara Rusli mengenai rumah yang ditempati Inara. – (Beritasatu.com/Instagram)

    “Membuat putusan pengadilan agama yang isinya rumah dan mobil jadi harta bersama untuk anak-anak, dan enggak boleh dijual sampai anak-anak berusia 21 tahun jadi gugur?” katanya lagi.

    Virgoun kemudian mengungkit masalah mobil miliknya yang pernah digadai Inara Rusli tanpa seizin darinya.

    “Itu BPKB Innova Zenix sudah digadai tanpa seizin gw.  Tahu dah, duit-nya buat apaan,” sindir Virgoun.

    “Itu saja sudah satu poin kesalahan yang menguatkan hak asuh anak gw ambil,” tuturnya.

    Ia pun berjanji akan memperjuangkan sekuat tenaganya agar anak-anak berada di tangannya.

    “Silahkan selesaikan urusan hukum yang sekarang berjalan. Next, episode kita fight untuk urusan anak-anak,” lanjutnya.

    “Owh iya, aset tanah yang di Purwakarta kan atas nama gw yak. Berarti tanah yang di Purwakarta full jadi punya gw dong. Alhamdulillah,” tutupnya.

    Sebelumnya, kuasa hukum Inara Rusli, Marissya Icha menyinggung soal kepemilikan rumah yang ditempati Inara Rusli dengan ketiga anaknya.

    Ia menegaskan, bahwa di dalam sertifikat kepemilikan rumah tersebut tidak terdapat nama Virgoun, mantan suami Inara Rusli.

    “Saat ini sertifikat rumah siapa? Atas nama Inara Rusli. Sertifikat rumah Inara, CCTV dibeli saat sudah bercerai dan Inara juga sudah pisah dari kartu keluarga (KK),” ucap Marissya Icha membela Inara Rusli.

    “Katanya rumah itu bukan rumah Inara, tetapi rumah mantan suami,” timpalnya lagi.

  • Perpanjang STNK Drive Thru Paling Lama 5 Menit, Bayar Bisa Pakai QRIS

    Perpanjang STNK Drive Thru Paling Lama 5 Menit, Bayar Bisa Pakai QRIS

    Jakarta –

    Perpanjang STNK drive thru bukan cuma hemat waktu, namun juga praktis. Pembayarannya bahkan bisa menggunakan QRIS.

    Perpanjang STNK tahunan kini makin mudah. Di beberapa daerah bahkan sudah menerapkan sistem Drive Thru. Salah satunya di Purwakarta, yang memiliki Samsat Drive Thru Istimewa (Sadewa). Jadi untuk perpanjang STNK tahunan, nggak perlu lagi turun dari kendaraan. Prosesnya pun singkat, paling lama hanya lima menit perpanjangan STNK tahunan kamu sudah beres. Terlebih lagi, kamu nggak perlu repot menyiapkan uang tunai. Sebab, pembayaran bisa dilakukan menggunakan QRIS.

    “Hanya menunggu 3 menit, proses pembayaran pajak bisa selesai melalui layanan Sadewa ini,” ungkap Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna dalam keterangan resminya.

    Menurut Asep, dengan hadirnya layanan Sadewa Purwakarta ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di daerah.

    Dengan layanan drive thru ini, masyarakat cukup duduk di atas kendaraan dan menyerahkan berkas. Waktu pelayanan maksimal lima menit, dan STNK tahunan yang telah diperpanjang bisa langsung dibawa pulang. Menurut Asep, layanan seperti ini sangat dibutuhkan di daerah. Karena menjadi penopang pendapatan daerah dari pajak kendaraan. Selain itu, layanan ini juga mempercepat pelayanan kepada wajib pajak. Terpenting, kamu sudah menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Berikut syarat perpanjang STNK tahunan.

    Syarat Perpanjang STNK TahunanSTNK asli dan fotokopi.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.KTP asli dan fotokopi pemilik yang sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan perorangan).Untuk kendaraan atas nama perusahaan, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).Surat kuasa, jika memberi kuasa kepada pihak lain dalam melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, melampirkan surat kuasa di atas kop surat perusahaan, tanda tangan pemberi kuasa, dan stempel perusahaan di atas meterai, yang juga melampirkan KTP pemberi kuasa).

    Khusus perpanjang STNK tahunan, sebenarnya kamu nggak perlu repot datang ke Samsat. Soalnya, pembayaran pajak kendaraan secara tahunan itu juga bisa dilakukan melalui online lewat aplikasi Signal. Berbeda halnya dengan perpanjangan STNK 5 tahunan, kamu tetap harus ke kantor Samsat lantaran ada cek fisik yang dilakukan.

    (dry/din)

  • Gubernur Jawa Barat Sambangi KPK Bahas soal Penyelamatan Aset Negara

    Gubernur Jawa Barat Sambangi KPK Bahas soal Penyelamatan Aset Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    Kedatangan Dedi Mulyadi untuk koordinasi dan supervisi terkait penyelamatan aset negara, salah satunya pencegahan korupsi pengadaan lahan.

    Pria dengan sapaan akrab KDM itu tiba di kantor KPK pukul 08.43 WIB. KDM menjelaskan pencegahan korupsi pengadaan lahan karena dirinya ingin melakukan penghijauan di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

    “Pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di area-area tanah-tanah negara di Jawa Barat,” katanya kepada wartawan.

    Kedatangannya sekaligus mengetahui titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dapat dimitigasi. Dia mengatakan tengah fokus mengembangkan konservasi dan penataan lingkungan yang selama proses tersebut bersinggungan dengan tanah negara.

    Oleh sebab itu, dia mengajak sejumlah perusahaan pelat merah di bidang perkebunan hingga Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas pemanfaatan lahan tersebut.

    “Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PJT, PTPN, kemudian BBWS, PU untuk bersama-sama ke sini agar seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga,” ucapnya.

    Melalui koordinasi dan supervisi, katanya, fungsi pemanfaatan sungai, hutan, dan perkebunan dapat dimaksimalkan. KDM juga tampak ditemani oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Zein.

  • Perpanjang STNK Drive Thru Paling Lama 5 Menit, Bayar Bisa Pakai QRIS

    Nggak Perlu Turun dari Motor, 3 Menit Kelar

    Jakarta –

    Perpanjang STNK bisa drive thru. Kamu nggak perlu turun dari motor, dalam tiga menit prosesnya selesai.

    Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah meresmikan layanan Samsat Drive Thru Istimewa (Sadewa). Layanan ini diharapkan bisa mengurai antrean. Dengan demikian, pembayaran pajak kendaraan jadi lebih cepat dan praktis. Berkat Samsat drive thru, kamu yang mau perpanjang STNK tahunan bahkan tak perlu turun dari kendaraan. Prosesnya juga nggak lama, tak sampai 5 menit.

    “Hanya menunggu 3 menit, proses pembayaran pajak bisa selesai melalui layanan Sadewa ini,” ungkap Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat Asep Supriatna dalam laman resmi Bapenda Jabar.

    Layanan drive thru ini, kata Asep, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan masyarakat di daerah. Masyarakat cukup duduk di atas kendaraan dan menyerahkan berkas. Waktu pelayanan maksimal lima menit, dan STNK tahunan yang telah diperpanjang bisa langsung dibawa pulang.

    Selain pembayaran tunai, Sadewa juga menyediakan opsi pembayaran non-tunai melalui QRIS. Bapenda Jabar memastikan bahwa perluasan layanan drive thru akan menjadi prioritas pada 2026.

    Menurut Asep, layanan seperti ini sangat dibutuhkan di daerah. Karena menjadi penopang pendapatan daerah dari pajak kendaraan. Selain itu, layanan ini juga mempercepat pelayanan kepada wajib pajak.

    Bagi kamu yang tinggal di Purwakarta, layanan drive thru ini bisa dimanfaatkan setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Khusus hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

    Lokasinya berada di eks Kantor Samsat lama yang berada di Jalan RE Martadinata (Jalan Tengah) nomor 22, Kelurahan Nagri Tengah, Purwakarta. Dengan adanya fasilitas baru ini, Asep mengimbau masyarakat Purwakarta yang ingin memperpanjang pajak tahunan STNK supaya datang ke lokasi tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau akrab disapa Om Zein, sangat mengapresiasi hadirnya layanan Sadewa ini. Om Zein, menyebut layanan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempermudah kewajiban masyarakat.

    “Cukup masuk, serahkan STNK dan KTP, lalu proses, selesai. Ini komitmen pemerintah agar masyarakat lebih mudah bayar pajak, ujar Zein.

    (dry/rgr)