Xcloud.id

kab/kota: Purbalingga

  • Heboh Temuan Ratusan Peluru di Banyuwangi di Pembuangan Sampah

    Heboh Temuan Ratusan Peluru di Banyuwangi di Pembuangan Sampah

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, digemparkan oleh penemuan satu karung kecil berisi ratusan proyektil atau timah peluru di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Gapangan, Kamis (6/11/2025). 

    Temuan ini pertama kali diketahui oleh Hariyono (45), seorang karyawan swasta yang juga tukang angkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, saat tengah menaikkan tumpukan sampah ke truk pengangkut pada Selasa (5/11/2025) sekitar pukul 06.30 WIB.

    “Saya menemukan sebuah karung kecil yang ternyata berisi logam berbentuk peluru. Karena khawatir, saya bawa pulang dulu untuk diamankan,” ujar Hariyono kepada wartawan.

    Dua hari kemudian, Hariyono melaporkan penemuan tersebut melalui nomor pengaduan ‘Wadul Kapolresta Banyuwangi’, yang kemudian langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan, barang bukti yang ditemukan berupa 241 butir proyektil atau timah peluru dalam kondisi berkarat dan tanpa selongsong. Rinciannya, 104 butir proyektil besar berukuran 6,2 cm dan 137 butir proyektil kecil berukuran 4,6 cm.

    “Proyektil yang ditemukan sudah berkarat dan tidak berselongsong, jadi dipastikan tidak aktif dan tidak bisa meledak,” ujar Kapolsek Giri AKP Budi Mujiono, Jumat (7/11/2025).

    Budi menjelaskan, seluruh barang bukti telah diamankan oleh Unit 4 Satintelkam Polresta Banyuwangi di gudang penyimpanan senjata untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Kami sudah melakukan pengecekan di lokasi, menghitung jumlah proyektil, mendokumentasikan, dan melaporkan hasilnya ke pimpinan. Barang bukti saat ini diamankan di gudang senjata Satintelkam,” jelasnya.

     

     

    Warga di Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sebuah granat dan lebih dari 90 butir amunisi jenis peluru di sebuah rumah.

  • Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Purbalingga (ANTARA) – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengapresiasi profesionalisme 423 personel Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Kontingen Garuda XXXIX-F/Monusco yang baru kembali dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo.

    “Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas BGC telah menunjukkan kemampuan dan disiplin tinggi selama menjalankan misi perdamaian dunia,” katanya dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Lapangan Yonif 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat.

    Upacara penyambutan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purbalingga, serta keluarga besar Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 406/Candra Kusuma.

    Lebih lanjut, Pangdam mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti profesionalisme TNI yang diakui di tingkat internasional.

    “Penugasan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi wujud pengabdian kemanusiaan dan pelaksanaan amanat konstitusi,” katanya menegaskan.

    Menurut dia, prajurit Garuda telah membuktikan bahwa TNI mampu menjaga kehormatan bangsa di forum dunia

    Terkait dengan hal itu, dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas selama 18 bulan bertugas di wilayah konflik Kongo.

    “Kalian membawa nama baik Indonesia dengan penuh kehormatan. Jadikan pengalaman ini motivasi untuk terus berbakti kepada NKRI,” kata Pangdam.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada para personel, khususnya prajurit asal Purbalingga yang telah membawa nama baik daerah dan bangsa di kancah internasional.

    “Kami sangat berbangga dengan kepulangan prajurit-prajurit terbaik, khususnya dari Purbalingga. Semoga semangat dan dedikasi yang sama terus terjaga untuk NKRI,” katanya.

    Usai upacara, Pangdam melakukan penanaman pohon sapote di halaman Mako Yonif 406/CK sebagai simbol kepedulian lingkungan, serta meresmikan Lapangan Sepak Bola Garuda Candra Kusuma dan menutup Latihan Penanggulangan Bencana Alam Korem 071/Wijayakusuma “Dharma Giri 25” Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polantas Menyapa Kakorlantas Terus Digaungkan: Bagi Sembako-Bantu Urus BPKB

    Polantas Menyapa Kakorlantas Terus Digaungkan: Bagi Sembako-Bantu Urus BPKB

    Jakarta –

    Program Polantas Menyapa Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho terus digaungkan polantas di berbagai wilayah. Beragam kegiatan dilaksanakan untuk membantu masyarakat mulai dari membagikan sembako sampai bekerjasama dengan pecalang untuk menciptakan kamtibmas di Kabupaten Badung.

    Program Polantas Menyapa ini merupakan komitmen seluruh jajaran Korlantas Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan program Polantas Menyapa bukan hanya interaksi antara Polri dan masyarakat, tetapi juga memberi rasa aman dan nyaman ke masyarakat.

    “Polantas Menyapa bukan hanya soal interaksi, tapi menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan harus dirasakan manfaatnya, terutama dalam menjaga keselamatan bersama,” kata Irjen Agus kepada wartawan.

    Irjen Agus mengatakan Polantas Menyapa bukan hanya slogan semata. Dia menyebutkan hal itu sebagai langkah awal dari bentuk nyata kepedulian polisi lalu lintas kepada semua lapisan masyarakat pengguna jalan.

    1. Bagikan Sembako di Kepulauan Babel

    Polantas Menyapa di Kepulauan Bangka Belitung (Foto: Dok. Istimewa)

    Dirangkum detikcom, Selasa (28/10/2025), kegiatan Polantas Menyapa salah satunya dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung. Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembagian hasil ketahanan pangan dan sembako ke masyarakat di sejumlah titik di kota Pangkal Pinang. Kegiatan ini dilakukan pada Jumat (24/10) kemarin.

    Aksi sosial tersebut dipimpin Kasi STNK Ditlantas Polda Babel AKP Sugraito, S.H. bersama jajarannya. Mereka menyalurkan berbagai bahan pangan seperti sayur-mayur, telur, hingga paket sembako yang berasal dari sedekah personel Ditlantas.

    “Kegiatan Jumat Berbagi Berkah ini rutin kita lakukan setiap minggu di beberapa lokasi di Pangkalpinang,” ujar AKP Sugraito.

    Ia menambahkan, bantuan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ada telur, sayur, dan sembako hasil sedekah anggota. Penerimanya antara lain tukang parkir, driver ojek online, dan warga yang kita temui di jalan,” lanjutnya.

    2. Satlantas Klaten-Pasis Akpol Kolaborasi Pantau Lalin

    Polantas Menyapa di Klaten (Foto: Dok. Istimewa)

    Satlantas Polres Klaten dan Perwira Siswa (Pasis) Akademi Kepolisian (Akpol) menggelar kegiatan Polantas Menyapa. Aksi ini dilakukan dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

    Program Polantas Menyapa menjadi wujud pendekatan humanis dan profesional Polri. Keterlibatan para Pasis Akpol juga menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga pendidikan kepolisian dengan jajaran operasional di lapangan.

    Kasat Lantas Polres Klaten, AKP Wendi Andarnu, menyebut, petugas gabungan ditempatkan di beberapa lokasi rawan kepadatan seperti simpang utama, area sekolah, pasar, hingga pusat kegiatan masyarakat. Mereka membantu pengaturan lalu lintas, menyeberangkan warga, dan memberikan imbauan keselamatan berkendara.

    “Melalui Polantas Menyapa, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat. Kehadiran rekan-rekan perwira siswa Akpol menjadi bagian dari pembelajaran lapangan, sekaligus memperkuat pelayanan kepolisian di wilayah Klaten,” ujar AKP Wendi.

    Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para perwira siswa untuk belajar langsung bagaimana situasi di lapangan. Mereka memahami dinamika lalu lintas serta cara berinteraksi dengan masyarakat. Dengan pendampingan Satlantas, para Pasis diajak menerapkan nilai-nilai pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan humanis.

    “Para perwira siswa turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ini menjadi ajang pembelajaran penting bagi mereka untuk mengenal kondisi masyarakat dan memahami esensi pelayanan di lapangan,” tambahnya.

    3. Polres Grobogan Gelar Polantas Menyapa Bagi Warga Urus BPKB

    Polantas Menyapa di Gobogan (Foto: Dok. Istimewa)

    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Grobogan menggelar kegiatan Polantas Menyapa di loket pelayanan BPKB. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik bagi masyarakat yang berada di loket pelayanan BPKB.

    Kanit Regident Satlantas Polres Grobogan, Iptu Leonardus Alvin, menyebut program ini sebagai bagian dari inisiatif Korlantas Polri untuk menghadirkan polisi yang lebih dekat dan bersahabat.

    “Kami ingin kehadiran polisi dirasakan lebih hangat dan bersahabat. Dengan sapaan dan interaksi sederhana seperti ini, kami berharap masyarakat merasa nyaman saat mengurus layanan BPKB Polres Grobogan,” ujar Iptu Leonardus Alvin.

    Ia menegaskan, Polantas Menyapa bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata pelayanan humanis. Polisi diharapkan hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pelayan publik yang ramah dan membantu.

    “Polisi tidak hanya mengatur lalu lintas atau menegakkan hukum, tetapi juga hadir sebagai pelayan publik yang siap membantu dengan sikap ramah,” tambahnya.

    Kegiatan ini disambut positif masyarakat. Di loket pelayanan, Bripka Harry dengan ramah menyapa setiap pemohon yang datang. Ia juga membantu menata berkas dan memastikan antrean tetap tertib.

    “Langkah ini dilakukan untuk menghindari antrean yang membingungkan dan menciptakan suasana pelayanan yang nyaman bagi masyarakat,” ungkap Bripka Harry.

    4. Satlantas Badung Ajak Pecalang Jaga Kamtibmas

    Polantas Menyapa di Badung (Foto: Dok. Istimewa)

    Satuan Lalu Lintas Polres Badung menggandeng para pecalang dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Badung.

    Kasat Lantas Polres Badung, AKP Ni Luh Tiviasih, menjelaskan bahwa kegiatan bertajuk “Polantas Menyapa” ini bertujuan memperkuat kerja sama antara kepolisian dan pecalang di bidang Kamseltibcarlantas serta Kamtibmas.

    “Tujuannya untuk mempererat rasa paiketan pecalang dalam menjalankan sesana demi mewujudkan kesukretan Desa Adat,” ungkap AKP Ni Luh Tiviasih.

    Kegiatan ini berlangsung di Widia Mandala Utama, Wantilan Pura Dalem Gede Br Tegeh, Desa Adat Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.

    Dalam kegiatan tersebut, AKP Tiviasih juga mengimbau pecalang agar terus berperan aktif menjaga keamanan di wilayah tugas masing-masing. Ia menilai sinergi antara polisi dan pecalang sangat penting, terutama dalam pelayanan masyarakat adat.

    5. Polres Purbalingga Bantu Warga Urus BPKB

    Polantas Menyapa di Purbalingga (Foto: Dok. Istimewa)

    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Purbalingga menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program bertajuk Polantas Menyapa. Kegiatan ini merupakan pelayanan humanis polri dalam di titik pelayanan BPKB.

    Warga yang datang ke loket pelayanan disambut langsung oleh petugas Satlantas. Tak hanya membantu proses administrasi, petugas juga memberikan penjelasan mengenai tata cara pengurusan dokumen, mekanisme layanan, hingga menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan masyarakat.

    Kanit Regident Satlantas Polres Purbalingga Iptu Siagian Cindy Sabathini, S.Tr.K menjelaskan bahwa Polantas Menyapa merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik. Menurutnya, pelayanan yang humanis sejalan dengan Commander Wish Kakorlantas Polri yang menekankan pentingnya interaksi positif antara Polantas dan masyarakat.

    “Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan teredukasi saat berinteraksi dengan petugas. Polantas bukan hanya penegak hukum, tapi juga sahabat masyarakat dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas,” ujar Iptu Cindy.

    Iptu Cindy menambahkan bahwa program Polantas Menyapa juga menjadi sarana sosialisasi berbagai layanan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan (regident). Ke depan, program ini akan dikembangkan dengan pemberian penghargaan bagi masyarakat yang tertib berlalu lintas, santunan bagi yang membutuhkan, serta menjadi wadah penyelesaian permasalahan lalu lintas di tingkat masyarakat.

    Halaman 2 dari 5

    (yld/hri)

  • Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 10,5%, Daerah Mana Tertinggi?

    Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 10,5%, Daerah Mana Tertinggi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam waktu dekat akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

    Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

    Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

    “Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

    Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan bruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo menjadi Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

    Berikut daftar besaran UMK Jawa Tengah jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

    UMP Jateng Rp2.169.349 (2025) menjadi Rp2.397.130 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
    UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

  • 5 Bandara yang Diresmikan di Era Jokowi Kini Sepi dan Terbengkalai, Ada yang Baru 1 Tahun!

    5 Bandara yang Diresmikan di Era Jokowi Kini Sepi dan Terbengkalai, Ada yang Baru 1 Tahun!

    GELORA.CO  – Pembangunan infrastruktur udara di Indonesia terus melaju pesat di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Sejumlah bandara baru dibangun dengan fasilitas modern dan desain megah, dari Jawa hingga pelosok Nusantara. Namun di balik kemegahannya, tak sedikit bandara yang justru sepi dan minim aktivitas penerbangan. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menilai, kondisi itu disebabkan oleh lokasi bandara yang tidak didukung konektivitas memadai. 

    Akibatnya, masyarakat lebih memilih moda transportasi lain yang dinilai lebih efisien dan terjangkau. 

    Masalah ini kian krusial karena sebagian besar bandara dibangun dengan investasi besar, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun swasta. 

    Tanpa penyesuaian dan perencanaan transportasi yang terpadu, bandara-bandara tersebut berisiko terbengkalai dan menjadi beban pembangunan jangka panjang. 

    Berikut daftar bandara terbengkalai di Indonesia, dirangkum dari berbagai sumber, Minggu, 26 Oktober 2025. 

    1. Bandara Wiriadinata  

    Bandara yang berlokasi di Tasikmalaya ini diresmikan oleh Jokowi pada 2017. 

    Meski sempat diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah, bandara senilai Rp30 miliar itu kini terbengkalai setelah maskapai satu per satu menghentikan rutenya. 

    2. Bandara Kertajati 

    Bandara yang digadang-gadang jadi kebanggaan warga Majalengka ini juga mengalami hal serupa. Diresmikan pada 2018 oleh Jokowi, dengan nilai investasi Rp2,6 triliun dari APBN, bandara ini kini sepi karena rendahnya okupansi penumpang. 

    3. Bandara JB Soedirman

    Masih di era Jokowi atau tepatnya di 2019, Bandara yang dibangun di Purbalingga dengan nilai investasi Rp350 miliar itu, saat ini sudah tidak melayani penerbangan komersial sama sekali sejak akhir 2024. 

    4. Bandara Ngloram:

    Kemudian ada Bandara Ngloram di Blora yang dibangun ulang dengan dana APBN Rp132 miliar dan diresmikan pada 2021 oleh Jokowi. 

    Meski sempat digadang-gadang mendukung industri migas di sekitar Blora dan Bojonegoro, kini bandara itu tidak lagi beroperasi. 

    5. Bandara Dhoho:

    bandara yang berlokasi di Kediri ini dibangun dengan dana swasta Rp12 triliun milik PT Gudang Garam Tbk, kini juga belum menunjukkan hasil sesuai harapan.  

    Meski masih beroperasi, bandara yang diresmikan pada 18 Oktober 2024 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini sepi karena minimnya rute penerbangan dan harga tiket yang mahal. 

    Fenomena banyaknya bandara sepi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal kemegahan, tapi juga perencanaan matang dan dukungan transportasi pendukung di sekitarnya agar investasi besar negara tidak berakhir sia-sia.

  • OJK minta PUJK sesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat

    OJK minta PUJK sesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat

    Purwokerto, Jateng (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menyesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Tidak semua produk keuangan itu cocok untuk semua orang. Jadi, harus dikembalikan kepada individu itu sendiri,” ujarnya dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia mendorong PUJK untuk semakin aktif memperluas akses kepada masyarakat seperti pada pembiayaan dan kredit dengan cara yang cepat, mudah, dan dengan tingkat pengembalian yang wajar.

    Upaya ini dilakukan dengan tujuan masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan mereka.

    Ke depan, pihaknya menginginkan adanya peningkatan sinergi dan kolaborasi yang erat antara OJK, PUJK, dan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

    Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan masyarakat Indonesia perlu semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan hingga melindungi diri dari risiko penipuan.

    Sadewo bercerita bahwa ada seseorang yang melakukan penipuan menggunakan artificial intelligence (AI) dengan wajah dirinya.

    Menurut dia, “inovasi” penipuan ini semakin marak, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan agar terhindari dari praktik-praktik semacam hal tersebut.

    Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady melaporkan pihaknya sudah melakukan 340 kegiatan literasi dan inklusi keuangan selama September-Oktober 2025, termasuk pembukaan 74.400 rekening bank.

    “Dengan penyelenggaraan seperti ini, masyarakat semakin paham, mampu mengelola keuangan yang baik, dan juga bisa terhindar dari praktik-praktik penipuan keuangan yang memang marak sekali terjadi,” ungkap Billady.

    Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJS) Purwokerto Heru Senjaya mengemukakan pihaknya telah melakukan berbagai bentuk kolaborasi dengan OJK, seperti program Gerak Syariah Ramadhan hingga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    “Kami berharap kegiatan BIK dapat memperkuat peran edukatif dan inklusif dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, BIK tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, namun juga mampu mendorong akhirnya inovasi dan pendekatan baru yang lebih efektif, masif, dan berkelanjutan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi segmen yang tergolong unbanked dan underbanked,” kata Heru.

    Kegiatan Financial Expo dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” digelar bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor OJK Purwokerto.

    Financial Expo sebagai penutup rangkaian BIK yang telah dimulai sejak September 2025, dimeriahkan oleh pameran lembaga jasa keuangan di bidang perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta pameran UMKM yang menghadirkan komoditas unggulan dan produk khas wilayah eks Karesidenan Banyumas.

    Agenda BIK pada hari ini juga melaksanakan penyerahan secara simbolis inklusi keuangan oleh beberapa perwakilan lembaga jasa keuangan (LJK).

    Beberapa di antaranya ialah akses permodalan kepada UMKM untuk mendukung ketahanan pangan oleh PT Bank BRI Cabang Purwokerto yang akan diberikan kepada UD Hasil Bumi Lumbung Padi, pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar oleh PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) kepada 515 siswa SMKN 1 Bukateja, dan akses permodalan kepada pedagang di Banyumas melalui penyaluran kredit Bawor (program kredit/pembiayaan melawan rentenir (KPMR)) oleh PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) kepada 37 nasabah.

    Kemudian, pembukaan rekening tabungan Emas oleh PT Pegadaian kepada sejumlah 173 nasabah, pembukaan rekening efek dalam program guruku investor saham oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan DIY kepada 282 guru, hingga pembukaan polis asuransi SIMAS Rumah dan SIMAS Motor oleh PT Asuransi Sinar Mas Cabang Purwokerto kepada salah satu kantor notaris di Purwokerto.

    Kegiatan Fin Expo diikuti 16 LJK secara langsung maupun melalui perwakilan asosiasi dan 10 UMKM yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Pesan Bamsoet untuk Wisudawan Sarjana Universitas Perwira Purbalingga

    Ini Pesan Bamsoet untuk Wisudawan Sarjana Universitas Perwira Purbalingga

    Jakarta –

    Ketua Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan tantangan lulusan perguruan tinggi masa kini tidak hanya sebatas mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi dan kewirausahaan.

    Menurutnya, penting bagi perguruan tinggi untuk mampu melahirkan generasi tangguh yang mampu menggerakkan ekonomi lokal dan nasional. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara kampus, dunia usaha, dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan.

    “Perguruan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi kawah candradimuka pembentuk karakter, etos kerja, dan jiwa pengabdian bagi bangsa. Karenanya, mahasiswa perlu dibekali keterampilan digital, kemampuan riset terapan, dan etos kerja yang tinggi agar mampu bersaing, sekaligus menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Wisuda Sarjana ke-3 Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) secara daring di Jakarta, Kamis (16/10).

    Bamsoet menjelaskan visi UNPERBA sebagai Entrepreneur University sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian ekonomi nasional berbasis produksi dan inovasi dalam negeri. Dalam arah kebijakan nasional, Prabowo menekankan pentingnya membangun manusia yang unggul, disiplin, dan produktif sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045.

    “Laporan Rektor UNPERBA yang menyebut lebih dari 50% wisudawan tahun ini telah memiliki usaha mandiri dengan omzet bervariasi, bahkan sebagian sudah bekerja sebelum lulus, patut diapresiasi penuh. Ini bukti nyata bahwa semangat ‘create job, not seek job’ sudah tumbuh kuat di kampus ini,” jelas Ketua DPR RI ke-20 tersebut.

    Bamsoet memaparkan visi besar Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika setiap daerah memiliki pusat pendidikan tinggi yang produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perguruan tinggi harus menjadi simpul antara ilmu pengetahuan, riset, dan ekonomi rakyat.

    “Ke depan, arah pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto memberi ruang besar bagi penguatan ekonomi daerah, industrialisasi berbasis sumber daya lokal, dan peningkatan SDM unggul. Perguruan tinggi harus mampu mengambil peran nyata dalam agenda besar ini,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Model serupa bisa diadaptasi oleh UNPERBA dengan pendekatan lokal. Fokus pada inovasi produk pertanian, makanan olahan, kriya, dan ekonomi kreatif yang menjadi kekuatan khas daerah.

    “Kampus harus menjadi rumah inovasi yang membuka jalan bagi mahasiswa untuk bereksperimen, membangun usaha, dan menghidupkan perekonomian daerah. Penting bagi pemerintah daerah dan dunia usaha menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Tempat Lahir Soedirman Diusulkan Jadi Branding Purbalingga, Ini Alasannya

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 

    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 

    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.

    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.

    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.

    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.

    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.

    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.

    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.

    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.

    Jakarta: Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman mengusulkan agar branding Kabupaten Purbalingga Perwira diubah menjadi ‘Purbalingga Tempat Lahir Soedirman’. Usulan tersebut dilatarbelakangi berbagai pertimbangan. 
     
    Juru bicara Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman Heru Catur Wibowo mengatakan ‘Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman’ adalah klaim yang konkret, otentik, dan tak bisa direbut. Tanggal 24 Januari 1916, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, adalah fakta sejarah. 
     
    Menurutnya, branding ini bukan sekadar slogan, tapi penegasan identitas geografis dan historis yang kuat. “Bandingkan dengan ‘The Sunrise of Java’ milik Banyuwangi, branding itu kuat karena berbasis posisi geografis. Maka Purbalingga pun layak mengusung klaim yang tak bisa ditiru: tempat kelahiran Panglima Besar Republik Indonesia,” kata Heru, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keterangan tertulis.

    Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman yang terdiri dari lintas elemen masyarakat, di antaranya Sunaryo, Yudhia Patriana, Agus Sukoco, Bowo Leksono dan sejumlah nama lain juga memiliki kepedulian untuk menjadikan Soedirman sebagai ikon Kabupaten Purbalingga.
     
    Heru menjelaskan, secara politis, mengusung ‘Tempat Lahir Soedirman’ adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional. Selama ini, nama besar Soedirman lebih sering dikaitkan dengan Yogyakarta atau Jakarta. Padahal, tanah kelahirannya adalah Purbalingga.
     

     
    Melalui branding ini diharapkan Purbalingga bisa menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan nasional, mengembangkan wisata sejarah berbasis narasi kelahiran Soedirman serta mendorong kebanggaan lokal yang berbasis fakta, bukan jargon.
     
    “Branding ‘Tempat Lahir Soedirman’ bukan hanya soal citra, tapi soal energi kolektif. Ia bisa menjadi fondasi karakter masyarakat,” tegasnya.
     
    Dengan demikian nantinya ASN bekerja dengan semangat pengabdian Soedirman, UMKM berjuang dengan daya tahan gerilya serta generasi muda bermimpi setinggi strategi militer sang Jenderal. Secara ekonomi, branding ini bisa mengangkat sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif berbasis sejarah.
     
    “Purbalingga butuh identitas yang lahir dari tanahnya sendiri. Maka, mari kita tinggalkan ‘Perwira’ yang artifisial dan ‘Spirit’ yang abstrak. Mari kita tegaskan Purbalingga, Tempat Lahir Soedirman,” lanjutnya.
     
    Terkait usulan tersebut pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pihaknya juga geram dengan rencana pemindahan patung Jenderal Soedirman di Jakarta.
     
    Heru tidak menolak Jakarta merawat patung Soedirman. Namun jika patung itu harus dipindahkan, mereka mengusulkan satu duplikatnya kembali ke tanah kelahiran.
     
    Aliansi ini juga akan melakukan audiensi dengan kementerian pertahanan dan MPR RI untuk melakukan pembahasan rencana tersebut pada Senin, 6 Oktober 2025 nanti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Meski Telah Disahkan, SK Kepemimpinan Mardiono Ditolak Sejumlah DPC-DPW PPP

    Meski Telah Disahkan, SK Kepemimpinan Mardiono Ditolak Sejumlah DPC-DPW PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali terbelah. Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai berlambang ka’bah periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X.

    Politisi Senior PPP Muhammad Romahurmuziy berada di pihak Agus Suparmanto. Dia bahkan mendampinginya Agus dalam mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Selain itu, di akun Threadsnya, Rommy mengunggah sejumlah Dewan Pengurus Wilayah PPP menolak SK Menkum yang sahkan kepengurusan Mardiono.

    Seperti halnya dari DPW PPP Jawa Timur. “DPW PPP Jatim menolak SK Menkum yang sahkan kepengurusan Mardiono. Mereka anggap keputusan tergesa-gesa dan cacat prosedur, mendukung Agus Suparmanto,” tulis Rommy, Jumat, (3/10/2025).

    Selain Jawa Timur, Rommy juga mengunggah bukti penolakan DPC PPP lain seperti Cilacap, Surabaya, Mojokerto, Banyumas, dan Purbalingga.

    Diketahui, Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP PPP dengan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. 

    Kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum Mardiono itu disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang diteken pada 1 Oktober 2025. 

    Surat Keputusan itu dikeluarkan setelah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum meneliti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

    Menkum Supratman Andi Agtas mengaku tidak mengetahui bahwa pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto telah mendaftarkan struktur kepengurusannya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). 

  • KAI Dukung UMKM Kembangkan Pasar dengan Fasilitas Sertifikasi

    KAI Dukung UMKM Kembangkan Pasar dengan Fasilitas Sertifikasi

    JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

    Executive Vice President of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menjelaskan bahwa Hampir 200 UMKM binaan kini difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal, BPOM, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui kegiatan Kick Off Sertifikasi UMKM

    Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis KAI dalam mendukung UMKM agar memiliki paspor menuju pasar modern, ritel nasional, hingga peluang ekspor.

    “Dengan sertifikasi resmi, UMKM diharapkan semakin tangguh, kompetitif, dan siap menembus pasar internasional sebagai UMKM kelas dunia,” ungkapnya dalam keterangannya, Minggu, 21 September.

    Agus menjelaskan di era perdagangan modern, sertifikasi memiliki peran vital yaitu sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen, izin edar BPOM menjamin mutu dan keamanan produk, sementara perlindungan HKI menjaga karya UMKM agar bernilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa fasilitas sertifikasi ini merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang TJSL dan CSR KAI.

    “Sertifikasi halal, BPOM, dan HKI bukan sekadar syarat administratif, melainkan gerbang masa depan. Dengan legalitas yang kuat, branding kokoh, dan inovasi digital, UMKM binaan KAI siap menjadi bagian dari rantai ekonomi global dan melangkah menuju UMKM kelas dunia,” jelasnya.

    Agus juga menekankan pentingnya sinergi untuk memperkuat peran UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.

    “KAI percaya UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Melalui sertifikasi, pendampingan, dan inovasi, KAI berkomitmen mencetak UMKM yang tidak hanya berdaya saing di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Ini adalah bagian dari perjalanan KAI menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Adapun, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi KAI dengan Rumah BUMN Bandung, Rumah BUMN Pertamina Palangka Raya, dan Purbalingga.

    Agus menyampaikan sinergi ini mencerminkan kekuatan kolektif antar-BUMN dalam menjadikan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

    Sebagai BUMN transportasi dan logistik, ia menyampaikan bahwa KAI tidak hanya berfokus pada layanan utama, tetapi juga konsisten menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.

    Menurutnya melalui pembinaan UMKM, fasilitasi sertifikasi, hingga dukungan inovasi digital, KAI memperkuat peranannya dalam menghadirkan manfaat nyata serta membawa UMKM Indonesia naik kelas menuju UMKM kelas dunia.