Mutasi 1.086 Personel Polri, Kapolri Tempatkan Banyak Polwan di PPA dan TPPO
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi terhadap 1.086 personel Polri, termasuk penempatan polisi wanita (
polwan
) di posisi strategis, sebagai upaya menjawab harapan masyarakat dan masukan dari Komisi Reformasi Polri.
“Saya kira secara rutin institusi Polri melaksanakan kegiatan rotasi ataupun mutasi. Apalagi kalau kaitannya dengan ada yang kemudian berakhir masa dinasnya, kemudian kita harus melakukan pergantian,” ujar Sigit di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Mutasi kali ini memberi fokus khusus kepada polwan. Banyak dari mereka ditempatkan pada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Dirres PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPO) di berbagai polda.
“Kami mengisi posisi-posisi jabatan Direktorat PPA dan TPPO yang kami isi secara spesifik dari teman-teman dari anggota Polwan ya,” ucap Sigit.
Menurut Kapolri, penempatan polwan di satuan PPA dan TPPO sekaligus menjawab harapan masyarakat terkait layanan khusus.
“Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjawab terkait dengan harapan dari masyarakat yang memang harus diberikan layanan khusus. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Polwan,” tuturnya.
Selain itu, polwan juga menempati sejumlah posisi strategis, salah satunya Brigjen Pol Sulastiana yang dipercaya menjabat Wakapolda Papua Barat.
“Dan ada juga posisi Wakapolda yang kami isi dengan Polwan juga. Ke depan kita akan terus lakukan perbaikan,” jelas Sigit.
Jenderal bintang empat ini menambahkan, penempatan polwan ini juga mengakomodasi masukan dari Komisi Reformasi Polri dan aspirasi masyarakat.
“Tentunya masukan-masukan selama kami diskusi dengan tim reformasi, bagaimana kita juga harus memperhatikan masalah gender, masalah hal-hal yang memang selama ini menjadi perhatian publik,” katanya.
Mutasi sebanyak 1.086 personel tercantum dalam lima Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 15 Desember 2025.
Dari jumlah tersebut, 35 polwan mendapatkan promosi. Selain Brigjen Pol Sulastiana, enam polwan juga dipercaya menjabat sebagai kapolres di berbagai daerah, termasuk Karimun, Majalengka, Batang, Tebing Tinggi, Purbalingga, dan Samosir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Purbalingga
-
/data/photo/2025/12/20/6946c06ad8afc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mutasi 1.086 Personel Polri, Kapolri Tempatkan Banyak Polwan di PPA dan TPPO")
Mutasi 1.086 Personel Polri, Kapolri Tempatkan Banyak Polwan di PPA dan TPPO
-
Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.
“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.
Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.
Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.
“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).
Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:
Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556 -
Investor Ramai-Ramai Relokasi Pabrik, Cek Daftar UMK Jateng 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.
“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).
Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.
Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.
“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).
Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.
“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).
Berikut daftar UMK Jateng 2025:
Kota Semarang: Rp3.454.827
Kabupaten Demak: Rp2.940.716
Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
Kota Pekalongan: Rp2.545.138
Kabupaten Batang: Rp2.534.383
Kota Salatiga: Rp2.533.583
Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
Kota Tegal: Rp2.376.683
Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
Kabupaten Pati: Rp2.332.350
Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
Kota Magelang: Rp2.281.230
Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
Kabupaten Blora: Rp2.238.430
Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475 -
/data/photo/2025/11/25/6924f39dda77f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sidak Tambang Pasir Ilegal, Ketua DPRD Purbalingga: Yang Punya Siluman, Makhluk Gaib
Regional
25 November 2025")
Sidak Tambang Pasir Ilegal, Ketua DPRD Purbalingga: Yang Punya Siluman, Makhluk Gaib Regional 25 November 2025
Sidak Tambang Pasir Ilegal, Ketua DPRD Purbalingga: Yang Punya Siluman, Makhluk Gaib
Tim Redaksi
PURBALINGGA, KOMPAS.com
– Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang pasir galian C di Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Senin (24/11/2025).
Lokasi tambang yang diduga beroperasi tanpa izin tersebut dikeluhkan warga karena berdampak pada stabilitas aliran sungai dan merusak lahan pertanian.
Ketua DPRD
Purbalingga
, Bambang Irawan, memimpin sidak bersama anggota dewan Tenny Juliawati, Aman Waliyudin, Adi Yuwono, dan Karseno.
“Galian C di Sungai Kacangan ini berada di wilayah Desa Kedungjati, tetapi dampaknya mengarah ke dua desa yaitu Sokanegara dan Krenceng,” kata Bambang.
Saat di lokasi, Bambang menanyakan soal perizinan dan siapa pemilik usaha tambang tersebut.
Namun para pekerja mengaku tidak mengetahui pemiliknya.
“Yang punya ini siluman, makhluk gaib ini,” ujar Bambang menanggapi sikap para pekerja.
Bambang menegaskan DPRD tidak akan berkompromi terhadap kegiatan pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun daerah.
“Aktivitas ini perlu dievaluasi demi menjaga lingkungan, stabilitas aliran air sungai, serta memastikan lahan pertanian warga tidak rusak,” ujarnya.
Ia memberi ultimatum kepada pemilik tambang untuk menunjukkan itikad baik dan mengurus perizinan sesuai ketentuan.
“Jika masih saja beroperasi tanpa izin, akan kami tindak tegas usahanya,” tegasnya.
Aktivitas penambangan galian C, termasuk pengambilan pasir dan batu di aliran sungai, diatur ketat dalam regulasi nasional.
Setiap bentuk penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Operasi Produksi yang diterbitkan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Pasal 158 UU Minerba menegaskan bahwa penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar.
Selain itu, galian C tanpa izin juga berpotensi melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, sedimentasi, atau gangguan pada lahan pertanian.
Dengan dasar hukum tersebut, DPRD Purbalingga menegaskan bahwa evaluasi terhadap galian C ilegal bukan hanya untuk perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan potensi pendapatan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya.
Mencegah konflik fisik
Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan.Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
“Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke kemendagri. Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa.
Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan.
Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak.
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya.
Mencegah konflik fisik
Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan.Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
“Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke kemendagri. Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa.
Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan.
Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(CEU)
-
Besaran Daftar UMK Jawa Tengah 2025 dengan Kenaikan 10%
Solo: Pemerintah sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, besaran UMK ditentukan dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan UMK mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang menetapkan peningkatan sebesar 6,5% dari UMK 2024.
Skema kenaikan itu diterapkan seragam di seluruh daerah. Misalnya, UMK Kabupaten Demak 2024 sebesar Rp 2.761.236. Dengan tambahan 6,5% atau sekitar Rp 179.480, UMK Demak 2025 menjadi Rp 2.940.716.
UMK terendah di Jateng masih ditempati Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp 2.170.475. Disusul Wonogiri, Sragen, dan Blora.
Sementara itu, UMK tertinggi dipegang Kota Semarang, yang mencapai Rp 3.454.827. Menyusul di bawahnya adalah Kabupaten Semarang, Kudus, dan Kota Surakarta.
Bagaimana dengan UMK 2026?
Hingga kini, Kementerian Ketenagakerjaan belum merilis formula penyesuaian UMK 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan aturan tersebut masih difinalisasi.Sementara itu, kelompok buruh melalui Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menuntut kenaikan 8,5%–10,5% untuk UMK tahun depan.
Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2025
1. Kabupaten Banjarnegara – Rp 2.170.475
2. Kabupaten Wonogiri – Rp 2.180.587
3. Kabupaten Sragen – Rp 2.182.200
4. Kabupaten Blora – Rp 2.238.430
5. Kabupaten Rembang – Rp 2.236.168
6. Kabupaten Brebes – Rp 2.239.801
7. Kabupaten Temanggung – Rp 2.246.850
8. Kabupaten Grobogan – Rp 2.254.090
9. Kabupaten Kebumen – Rp 2.259.873
10. Kabupaten Purworejo – Rp 2.265.937
11. Kabupaten Wonosobo – Rp 2.299.521
12. Kabupaten Pemalang – Rp 2.296.140
13. Kabupaten Banyumas – Rp 2.338.410
14. Kabupaten Purbalingga – Rp 2.338.283
15. Kabupaten Tegal – Rp 2.333.586
16. Kabupaten Pati – Rp 2.332.350
17. Kabupaten Batang – Rp 2.534.383
18. Kabupaten Pekalongan – Rp 2.486.653
19. Kota Magelang – Rp 2.281.230
20. Kabupaten Boyolali – Rp 2.396.598
21. Kabupaten Klaten – Rp 2.389.872
22. Kabupaten Sukoharjo – Rp 2.359.488
23. Kabupaten Karanganyar – Rp 2.437.110
24. Kabupaten Jepara – Rp 2.610.224
25. Kabupaten Kendal – Rp 2.783.455
26. Kabupaten Cilacap – Rp 2.640.248
27. Kabupaten Demak – Rp 2.940.716
28. Kabupaten Magelang – Rp 2.467.488
29. Kota Tegal – Rp 2.376.683
30. Kota Pekalongan – Rp 2.545.138
31. Kota Salatiga – Rp 2.533.583
32. Kota Surakarta – Rp 2.416.560
33. Kabupaten Kudus – Rp 2.680.485
34. Kabupaten Semarang – Rp 2.750.136
35. Kota Semarang – Rp 3.454.827
UMK Jawa Tengah 2026 (Simulasi Kenaikan 10%)
1.Kabupaten Banjarnegara – Rp 2.387.522
2.Kabupaten Wonogiri – Rp 2.398.646
3.Kabupaten Sragen – Rp 2.400.420
4.Kabupaten Blora – Rp 2.462.273
5.Kabupaten Rembang – Rp 2.459.785
6.Kabupaten Brebes – Rp 2.463.781
7.Kabupaten Temanggung – Rp 2.471.535
8.Kabupaten Grobogan – Rp 2.479.499
9.Kabupaten Kebumen – Rp 2.485.860
10.Kabupaten Purworejo – Rp 2.492.531
11.Kabupaten Wonosobo – Rp 2.529.473
12.Kabupaten Pemalang – Rp 2.525.754
13.Kabupaten Banyumas – Rp 2.572.251
14.Kabupaten Purbalingga – Rp 2.572.111
15.Kabupaten Tegal – Rp 2.566.945
16.Kabupaten Pati – Rp 2.565.585
17.Kabupaten Batang – Rp 2.787.821
18.Kabupaten Pekalongan – Rp 2.731.319
19.Kota Magelang – Rp 2.509.353
20.Kabupaten Boyolali – Rp 2.636.258
21.Kabupaten Klaten – Rp 2.628.859
22.Kabupaten Sukoharjo – Rp 2.595.437
23.Kabupaten Karanganyar – Rp 2.680.821
24.Kabupaten Jepara – Rp 2.871.246
25.Kabupaten Kendal – Rp 3.061.801
26. Kabupaten Cilacap – Rp 2.904.273
27. Kabupaten Demak – Rp 3.234.788
28.Kabupaten Magelang – Rp 2.714.237
29. Kota Tegal – Rp 2.614.351
30. Kota Pekalongan – Rp 2.799.652
31.Kota Salatiga – Rp 2.786.941
32.Kota Surakarta – Rp 2.658.216
33.Kabupaten Kudus – Rp 2.948.534
34.Kabupaten Semarang – Rp 3.025.150
35. Kota Semarang – Rp 3.800.310Solo: Pemerintah sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, besaran UMK ditentukan dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan UMK mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang menetapkan peningkatan sebesar 6,5% dari UMK 2024.
Skema kenaikan itu diterapkan seragam di seluruh daerah. Misalnya, UMK Kabupaten Demak 2024 sebesar Rp 2.761.236. Dengan tambahan 6,5% atau sekitar Rp 179.480, UMK Demak 2025 menjadi Rp 2.940.716.
UMK terendah di Jateng masih ditempati Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp 2.170.475. Disusul Wonogiri, Sragen, dan Blora.
Sementara itu, UMK tertinggi dipegang Kota Semarang, yang mencapai Rp 3.454.827. Menyusul di bawahnya adalah Kabupaten Semarang, Kudus, dan Kota Surakarta.Bagaimana dengan UMK 2026?
Hingga kini, Kementerian Ketenagakerjaan belum merilis formula penyesuaian UMK 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan aturan tersebut masih difinalisasi.
Sementara itu, kelompok buruh melalui Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menuntut kenaikan 8,5%–10,5% untuk UMK tahun depan.
Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2025
1. Kabupaten Banjarnegara – Rp 2.170.475
2. Kabupaten Wonogiri – Rp 2.180.587
3. Kabupaten Sragen – Rp 2.182.200
4. Kabupaten Blora – Rp 2.238.430
5. Kabupaten Rembang – Rp 2.236.168
6. Kabupaten Brebes – Rp 2.239.801
7. Kabupaten Temanggung – Rp 2.246.850
8. Kabupaten Grobogan – Rp 2.254.090
9. Kabupaten Kebumen – Rp 2.259.873
10. Kabupaten Purworejo – Rp 2.265.937
11. Kabupaten Wonosobo – Rp 2.299.521
12. Kabupaten Pemalang – Rp 2.296.140
13. Kabupaten Banyumas – Rp 2.338.410
14. Kabupaten Purbalingga – Rp 2.338.283
15. Kabupaten Tegal – Rp 2.333.586
16. Kabupaten Pati – Rp 2.332.350
17. Kabupaten Batang – Rp 2.534.383
18. Kabupaten Pekalongan – Rp 2.486.653
19. Kota Magelang – Rp 2.281.230
20. Kabupaten Boyolali – Rp 2.396.598
21. Kabupaten Klaten – Rp 2.389.872
22. Kabupaten Sukoharjo – Rp 2.359.488
23. Kabupaten Karanganyar – Rp 2.437.110
24. Kabupaten Jepara – Rp 2.610.224
25. Kabupaten Kendal – Rp 2.783.455
26. Kabupaten Cilacap – Rp 2.640.248
27. Kabupaten Demak – Rp 2.940.716
28. Kabupaten Magelang – Rp 2.467.488
29. Kota Tegal – Rp 2.376.683
30. Kota Pekalongan – Rp 2.545.138
31. Kota Salatiga – Rp 2.533.583
32. Kota Surakarta – Rp 2.416.560
33. Kabupaten Kudus – Rp 2.680.485
34. Kabupaten Semarang – Rp 2.750.136
35. Kota Semarang – Rp 3.454.827
UMK Jawa Tengah 2026 (Simulasi Kenaikan 10%)
1.Kabupaten Banjarnegara – Rp 2.387.522
2.Kabupaten Wonogiri – Rp 2.398.646
3.Kabupaten Sragen – Rp 2.400.420
4.Kabupaten Blora – Rp 2.462.273
5.Kabupaten Rembang – Rp 2.459.785
6.Kabupaten Brebes – Rp 2.463.781
7.Kabupaten Temanggung – Rp 2.471.535
8.Kabupaten Grobogan – Rp 2.479.499
9.Kabupaten Kebumen – Rp 2.485.860
10.Kabupaten Purworejo – Rp 2.492.531
11.Kabupaten Wonosobo – Rp 2.529.473
12.Kabupaten Pemalang – Rp 2.525.754
13.Kabupaten Banyumas – Rp 2.572.251
14.Kabupaten Purbalingga – Rp 2.572.111
15.Kabupaten Tegal – Rp 2.566.945
16.Kabupaten Pati – Rp 2.565.585
17.Kabupaten Batang – Rp 2.787.821
18.Kabupaten Pekalongan – Rp 2.731.319
19.Kota Magelang – Rp 2.509.353
20.Kabupaten Boyolali – Rp 2.636.258
21.Kabupaten Klaten – Rp 2.628.859
22.Kabupaten Sukoharjo – Rp 2.595.437
23.Kabupaten Karanganyar – Rp 2.680.821
24.Kabupaten Jepara – Rp 2.871.246
25.Kabupaten Kendal – Rp 3.061.801
26. Kabupaten Cilacap – Rp 2.904.273
27. Kabupaten Demak – Rp 3.234.788
28.Kabupaten Magelang – Rp 2.714.237
29. Kota Tegal – Rp 2.614.351
30. Kota Pekalongan – Rp 2.799.652
31.Kota Salatiga – Rp 2.786.941
32.Kota Surakarta – Rp 2.658.216
33.Kabupaten Kudus – Rp 2.948.534
34.Kabupaten Semarang – Rp 3.025.150
35. Kota Semarang – Rp 3.800.310
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SAW)
-
/data/photo/2025/11/17/691abd8caa451.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir
Regional
17 November 2025")
Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir Regional 17 November 2025
Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Longsor besar melanda dua wilayah Jawa Tengah dalam waktu berdekatan, yakni Banjarnegara dan Cilacap.
Peristiwa tanah
longsor
di
Banjarnegara
yang melanda Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, terjadi pada Sabtu (15/11/2025), setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama kurang lebih tiga jam. Dua orang tewas akibat insiden ini.
Sementara longsor di
Cilacap
melanda Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, pada Kamis (13/11/2025). Hingga kini, 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan 7 orang masih hilang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kedua daerah ini memang rawan bencana longsor dan memakan korban dengan dengan jumlah terbanyak dalam 10 tahun terakhir.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi daring “Disaster Briefing” di Jakarta, Senin (17/11/2025) malam, mengatakan bahwa catatan historis menunjukkan pola kejadian longsor di
Jawa Tengah
tidak pernah lepas dari wilayah tengah hingga selatan provinsi itu.
“Tingkat kerawanan longsor tidak berubah tanpa perbaikan lingkungan. Kalau historisnya pernah terjadi, kemungkinan akan terulang lagi seperti yang saat ini terjadi,” kata Muhari dilansir dari Antara.
Berdasarkan data 2015–2024 BNPB mencatat Banjarnegara menempati urutan pertama wilayah dengan korban meninggal dan mengungsi akibat tanah longsor.
Pada periode tersebut ada sebanyak 13.351 orang warga mengungsi akibat tanah longsor dan 330 orang menunggal dunia.
Sementara Kabupaten Cilacap berada pada posisi kedua 9.547 orang warga mengungsi dan 276 orang warga meninggal dunia karena longsor.
Selanjutnya disusul Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Purbalingga.
Abdul menjelaskan bahwa longsor kerap terjadi di wilayah perbukitan yang memiliki struktur tanah gembur dan porositas tinggi.
Ketika hujan turun dalam durasi lama, air mengisi rekahan dan memicu bidang luncuran tanah.
Kondisi tersebut dinilai sebagai pemicu bencana tanah longsor.
Dengan demikian, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tanda awal longsor seperti pohon yang miring atau rekahan tanah di lereng.
Leberadaan sistem peringatan dini longsor berbasis teknologi sudah sangat dibutuhkan, karena berfungsi sebagai alarm bagi masyarakat untuk segera mengungsi ketika hujan deras turun.
“Upaya pencegahan hanya dapat dilakukan melalui penguatan vegetasi, penataan ruang, dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi geografis setempat,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu. -
Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 10,5%: Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026, termasuk untuk Jawa Tengah yang pada 21 November mendatang.
Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.
Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.
Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.
“Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).
Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan buruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo yakni Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).
Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:
UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%) -
Daftar Lengkap UMP dan UMK 2025, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.
Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya.
Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.
Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak.
Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.
Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
UMP 2025PROVINSI
UMP 2025
Aceh
Rp3.685.615
Sumatera Utara
Rp2.992.599
Sumatera Barat
Rp2.994.193
Sumatera Selatan
Rp3.681.570
Kepulauan Riau
Rp3.623.653
Riau
Rp3.508.775
Lampung
Rp2.893.069
Bengkulu
Rp2.670.039
Jambi
Rp3.234.533
Kepulauan Bangka Belitung
Rp3.876.600
Banten
Rp2.905.119
DKI Jakarta
Rp5.396.760
Jawa Barat
Rp2.191.232
Jawa Tengah
Rp2.169.348
Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp2.264.080
Jawa Timur
Rp2.305.984
Bali
Rp2.996.560
Nusa Tenggara Barat
Rp2.602.931
Nusa Tenggara Timur
Rp2.328.969
Kalimantan Barat
Rp2.878.286
Kalimantan Tengah
Rp3.473.621
Kalimantan Selatan
Rp3.496.194
Kalimantan Utara
Rp3.580.160
Kalimantan Timur
Rp3.579.313
Sulawesi Utara
Rp3.775.425
Sulawesi Tengah
2.914.583
Sulawesi Tenggara
Rp3.073.551
Sulawesi Selatan
Rp3.657.527
Sulawesi Barat
Rp3.104.430
Gorontalo
Rp3.221.731
Maluku Utara
Rp3.408.000
Maluku
Rp3.141.699
Papua
Rp4.285.848
Papua Barat
Rp3.615.000
Papua Tengah
Rp4.285.848
Papua Barat Daya
Rp3.615.000
Papua Pegunungan
Rp4.285.848
Papua Selatan
Rp4.285.848
UMK Jawa Timur
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Timur: 2,305,985
Pacitan
2,364,287Ponorogo
2,402,959Trenggalek
2,378,784Tulungagung
2,470,800Blitar
2,413,974Kediri
2,492,811Malang
3,553,530Lumajang
2,429,764Jember
2,838,642Banyuwangi
2,810,139Bondowoso
2,347,359Situbondo
2,335,209Probolinggo
2,989,407Pasuruan
4,866,890Sidoarjo
4,870,511Mojokerto
4,856,026Jombang
3,137,004Nganjuk
2,405,255Madiun
2,400,321Magetan
2,406,719Ngawi
2,397,928Bojonegoro
2,525,132Tuban
3,050,400Lamongan
3,012,164Gresik
4,874,133Bangkalan
2,397,550Sampang
2,335,661Pamekasan
2,376,614Sumenep
2,406,551Kota Kediri
2,572,361Kota Blitar
2,481,450Kota Malang
3,507,693Kota Probolinggo
2,876,657Kota Pasuruan
3,358,557Kota Mojokerto
3,031,000Kota Madiun
2,422,105Kota Surabaya
4,961,753Kota Batu
3,360,466UMK Banten
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Banten: 2,905,119
Pandeglang
3,206,640Lebak
3,172,384Tangerang
4,901,117Serang
4,857,353Kota Tangerang
5,069,708Kota Cilegon
5,128,084Kota Serang
4,418,261Kota Tangsel
4,974,392UMK Jawa Barat
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Barat: 2,191,232
Kota Depok
5,195,722Bogor
4,877,211Sukabumi
3,604,483Cianjur
3,104,584Bandung
3,757,285Garut
2,328,555Tasikmalaya
2,699,992Ciamis
2,225,279Kuningan
2,209,519Cirebon
2,681,382Majalengka
2,404,633Sumedang
3,732,088Indramayu
2,794,237Subang
3,508,626Purwakarta
4,792,253Karawang
5,599,593Bekasi
5,558,515Bandung Barat
3,736,741Pangandaran
2,221,724Kota Bogor
5,126,897Kota Sukabumi
3,018,635Kota Bandung
4,482,914Kota Cirebon
2,697,685Kota Bekasi
5,690,753Kota Cimahi
3,863,692Kota Tasikmalaya
2,801,963Kota Banjar
2,204,754UMK Jawa Tengah
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Tengah: 2,169,349
Cilacap
2,640,248Banyumas
2,338,410Purbalingga
2,338,283Banjarnegara
2,170,475Kebumen
2,259,873Purworejo
2,265,937Wonosobo
2,299,521Magelang
2,467,488Boyolali
2,396,598Klaten
2,389,872Sukoharjo
2,359,488Wonogiri
2,180,587Karanganyar
2,437,110Sragen
2,182,200Grobogan
2,254,089Blora
2,238,431Rembang
2,236,169Pati
2,332,350Kudus
2,680,485Jepara
2,610,224Demak
2,940,716Semarang
2,750,136Temanggung
2,246,850Kendal
2,783,455Batang
2,534,382Pekalongan
2,486,653Pemalang
2,296,140Tegal
2,333,586Brebes
2,239,801Kota Magelang
2,281,230Kota Surakarta
2,416,560Kota Salatiga
2,533,583Kota Semarang
3,454,827Kota Pekalongan
2,545,138Kota Tegal
2,376,684
UMK Yogyakarta
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
DIY: 2,264,081
Kulon Progo
2,351,240Bantul
2,360,533Gunung Kidul
2,330,264Sleman
2,466,515Kota Yogyakarta
2,655,042Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah
-
Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.
Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya.
Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.
Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak.
Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.
Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
UMP 2025PROVINSI
UMP 2025
Aceh
Rp3.685.615
Sumatera Utara
Rp2.992.599
Sumatera Barat
Rp2.994.193
Sumatera Selatan
Rp3.681.570
Kepulauan Riau
Rp3.623.653
Riau
Rp3.508.775
Lampung
Rp2.893.069
Bengkulu
Rp2.670.039
Jambi
Rp3.234.533
Kepulauan Bangka Belitung
Rp3.876.600
Banten
Rp2.905.119
DKI Jakarta
Rp5.396.760
Jawa Barat
Rp2.191.232
Jawa Tengah
Rp2.169.348
Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp2.264.080
Jawa Timur
Rp2.305.984
Bali
Rp2.996.560
Nusa Tenggara Barat
Rp2.602.931
Nusa Tenggara Timur
Rp2.328.969
Kalimantan Barat
Rp2.878.286
Kalimantan Tengah
Rp3.473.621
Kalimantan Selatan
Rp3.496.194
Kalimantan Utara
Rp3.580.160
Kalimantan Timur
Rp3.579.313
Sulawesi Utara
Rp3.775.425
Sulawesi Tengah
2.914.583
Sulawesi Tenggara
Rp3.073.551
Sulawesi Selatan
Rp3.657.527
Sulawesi Barat
Rp3.104.430
Gorontalo
Rp3.221.731
Maluku Utara
Rp3.408.000
Maluku
Rp3.141.699
Papua
Rp4.285.848
Papua Barat
Rp3.615.000
Papua Tengah
Rp4.285.848
Papua Barat Daya
Rp3.615.000
Papua Pegunungan
Rp4.285.848
Papua Selatan
Rp4.285.848
UMK Jawa Timur
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Timur: 2,305,985
Pacitan
2,364,287Ponorogo
2,402,959Trenggalek
2,378,784Tulungagung
2,470,800Blitar
2,413,974Kediri
2,492,811Malang
3,553,530Lumajang
2,429,764Jember
2,838,642Banyuwangi
2,810,139Bondowoso
2,347,359Situbondo
2,335,209Probolinggo
2,989,407Pasuruan
4,866,890Sidoarjo
4,870,511Mojokerto
4,856,026Jombang
3,137,004Nganjuk
2,405,255Madiun
2,400,321Magetan
2,406,719Ngawi
2,397,928Bojonegoro
2,525,132Tuban
3,050,400Lamongan
3,012,164Gresik
4,874,133Bangkalan
2,397,550Sampang
2,335,661Pamekasan
2,376,614Sumenep
2,406,551Kota Kediri
2,572,361Kota Blitar
2,481,450Kota Malang
3,507,693Kota Probolinggo
2,876,657Kota Pasuruan
3,358,557Kota Mojokerto
3,031,000Kota Madiun
2,422,105Kota Surabaya
4,961,753Kota Batu
3,360,466UMK Banten
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Banten: 2,905,119
Pandeglang
3,206,640Lebak
3,172,384Tangerang
4,901,117Serang
4,857,353Kota Tangerang
5,069,708Kota Cilegon
5,128,084Kota Serang
4,418,261Kota Tangsel
4,974,392UMK Jawa Barat
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Barat: 2,191,232
Kota Depok
5,195,722Bogor
4,877,211Sukabumi
3,604,483Cianjur
3,104,584Bandung
3,757,285Garut
2,328,555Tasikmalaya
2,699,992Ciamis
2,225,279Kuningan
2,209,519Cirebon
2,681,382Majalengka
2,404,633Sumedang
3,732,088Indramayu
2,794,237Subang
3,508,626Purwakarta
4,792,253Karawang
5,599,593Bekasi
5,558,515Bandung Barat
3,736,741Pangandaran
2,221,724Kota Bogor
5,126,897Kota Sukabumi
3,018,635Kota Bandung
4,482,914Kota Cirebon
2,697,685Kota Bekasi
5,690,753Kota Cimahi
3,863,692Kota Tasikmalaya
2,801,963Kota Banjar
2,204,754UMK Jawa Tengah
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Tengah: 2,169,349
Cilacap
2,640,248Banyumas
2,338,410Purbalingga
2,338,283Banjarnegara
2,170,475Kebumen
2,259,873Purworejo
2,265,937Wonosobo
2,299,521Magelang
2,467,488Boyolali
2,396,598Klaten
2,389,872Sukoharjo
2,359,488Wonogiri
2,180,587Karanganyar
2,437,110Sragen
2,182,200Grobogan
2,254,089Blora
2,238,431Rembang
2,236,169Pati
2,332,350Kudus
2,680,485Jepara
2,610,224Demak
2,940,716Semarang
2,750,136Temanggung
2,246,850Kendal
2,783,455Batang
2,534,382Pekalongan
2,486,653Pemalang
2,296,140Tegal
2,333,586Brebes
2,239,801Kota Magelang
2,281,230Kota Surakarta
2,416,560Kota Salatiga
2,533,583Kota Semarang
3,454,827Kota Pekalongan
2,545,138Kota Tegal
2,376,684
UMK Yogyakarta
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
DIY: 2,264,081
Kulon Progo
2,351,240Bantul
2,360,533Gunung Kidul
2,330,264Sleman
2,466,515Kota Yogyakarta
2,655,042Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah