kab/kota: Pulo

  • ​Bireuen Dilanda Banjir, DMC Dompet Dhuafa Intensifkan Distribusi Bantuan

    ​Bireuen Dilanda Banjir, DMC Dompet Dhuafa Intensifkan Distribusi Bantuan

    Aceh: Disaster Management Center (DMC) dan Dompet Dhuafa Aceh mendistribusikan bantuan bagi penyintas banjir yang melanda Kabupaten Bireuen. 

    Tim Dompet Dhuafa Aceh menambah personel dan memperluas jangkauan distribusi bantuan seiring masih banyaknya warga yang bertahan di pengungsian akibat rumah mereka terendam lumpur dan belum dapat dihuni.

    Dompet Dhuafa membagi tim menjadi dua yakni tim asesmen dan tim distribusi logistik.

    Sejak pagi hingga siang, tim melakukan asesmen kebutuhan serta penyaluran bantuan di Desa Bugak Krueng Mate dan Desa Bugeng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. 

    Aktivitas warga masih terbatas, mereka bertahan di meunasah pada malam hari, lalu kembali ke rumah untuk membersihkan sisa material banjir pada siang hari.

    Sementara itu, tim lainnya bergerak dari Banda Aceh pada pagi hari dengan membawa logistik menggunakan dua unit kendaraan roda empat.

    “Memasuki sore hingga malam, distribusi logistik dapur umum dilanjutkan ke lima titik pengungsian di Kecamatan Kuta Blang, yakni Jaromah Mee, Cot Ara, Dayah Masjid, Keurumbok, dan Pulo Siron,” ujar Tim Domper Dhuafa Aceh, Mulya dalam laporannya.
     

    Masing-masing lokasi melayani sekitar 500 jiwa yang masih membutuhkan suplai makanan dan dukungan dasar.

    Hingga malam ini, sebagian besar warga belum dapat kembali ke rumah akibat kondisi hunian yang masih dipenuhi lumpur tebal. Dompet Dhuafa Aceh menyatakan akan terus memperkuat respon dan memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling terdampak.

    Aceh: Disaster Management Center (DMC) dan Dompet Dhuafa Aceh mendistribusikan bantuan bagi penyintas banjir yang melanda Kabupaten Bireuen. 
     
    Tim Dompet Dhuafa Aceh menambah personel dan memperluas jangkauan distribusi bantuan seiring masih banyaknya warga yang bertahan di pengungsian akibat rumah mereka terendam lumpur dan belum dapat dihuni.
     
    Dompet Dhuafa membagi tim menjadi dua yakni tim asesmen dan tim distribusi logistik.

    Sejak pagi hingga siang, tim melakukan asesmen kebutuhan serta penyaluran bantuan di Desa Bugak Krueng Mate dan Desa Bugeng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. 
     
    Aktivitas warga masih terbatas, mereka bertahan di meunasah pada malam hari, lalu kembali ke rumah untuk membersihkan sisa material banjir pada siang hari.
     
    Sementara itu, tim lainnya bergerak dari Banda Aceh pada pagi hari dengan membawa logistik menggunakan dua unit kendaraan roda empat.
     
    “Memasuki sore hingga malam, distribusi logistik dapur umum dilanjutkan ke lima titik pengungsian di Kecamatan Kuta Blang, yakni Jaromah Mee, Cot Ara, Dayah Masjid, Keurumbok, dan Pulo Siron,” ujar Tim Domper Dhuafa Aceh, Mulya dalam laporannya.
     

     
    Masing-masing lokasi melayani sekitar 500 jiwa yang masih membutuhkan suplai makanan dan dukungan dasar.
     
    Hingga malam ini, sebagian besar warga belum dapat kembali ke rumah akibat kondisi hunian yang masih dipenuhi lumpur tebal. Dompet Dhuafa Aceh menyatakan akan terus memperkuat respon dan memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling terdampak.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Mayoritas Jadi Pemulung, Warga TPU Kebon Nanas Menolak Direlokasi ke Rusun
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Mayoritas Jadi Pemulung, Warga TPU Kebon Nanas Menolak Direlokasi ke Rusun Megapolitan 1 Desember 2025

    Mayoritas Jadi Pemulung, Warga TPU Kebon Nanas Menolak Direlokasi ke Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga yang tinggal di lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Jakarta Timur, mengaku keberatan direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
    “Bagi kami kalau untuk tinggal di rusun, bukan solusi kalau bagi warga kami nih. Karena apa? Kami ini pemulung. Hampir 100 persen warga di situ pemulung,” ucap Emo, salah satu warga
    TPU Kebon Nanas
    , di kantor Kecamatan Jatinegara, Senin (1/12/2025).
    Emo mengatakan, pekerjaan sebagai pemulung akan menyulitkan jika mereka dipindahkan ke rusunawa yang disiapkan pemerintah.
    Pemerintah Kota (Pemkot)
    Jakarta
    Timur telah menyiapkan dua rusunawa sebagai lokasi relokasi, yakni Pulo Jahe dan Rawa Bebek.
    “Pemulung kan perlu tempat untuk memilih dan memilah barang, pakai gerobak, enggak mungkin disediakan dari pihak rumah susun kalau kami dipindahkan ke rumah susun,” tegas Emo.
    Emo juga mengaku mendapat izin tinggal dari pihak yayasan secara lisan beberapa tahun lalu.
    “Setahu kami itu milik yayasan dulu, dan kami diizinkan secara lisan untuk tinggal di situ. Kami pun sudah istilahnya ada perjanjian secara lisan, kalau memang yayasan mau pakai itu tanah, kami bersedia mengosongkan tanah itu,” ucap Emo
    Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan langkah penertiban terhadap pemukiman warga yang berdiri di atas TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga.
    Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi asli lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat.
    Pemkot menegaskan bahwa proses yang dilakukan bukan penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan makam.
    “Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan melalui keterangan, Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan pendataan, terdapat 280 keluarga atau 517 orang yang tinggal dan membangun rumah di atas dua TPU tersebut.
    Pemkot akan memulai sosialisasi sebelum pelaksanaan pengosongan.

    Deadline
    -nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
    Eka menjelaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur, berada dalam kondisi krisis.
    “Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujar Eka.
    Permukiman liar di TPU Kebon Nanas dan sekitarnya bukanlah fenomena baru. Wilayah ini disebut telah dihuni sejak dekade 1980-an.
    “Tahun 1980-an itu yang tinggal di atas pemakaman itu hanya satu kepala keluarga, tapi mulai banyak yang pindah ketika adanya penggusuran,” kata Ketua RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Sumiati.
    Banyak warga kala itu tinggal di bantaran kali dan lahan yang sempat direncanakan menjadi kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    “Dulu sebelum ada KLH itu kan lapangan gitu, terus warga itu ada yang tinggal di pinggir kali di belakang kantor KLH tahun 1997 kena gusur gitu,” ujar dia.
    Warga terdampak penggusuran pada 1997 hanya menerima uang kerohiman sebesar Rp 600.000.
    “Sementara kan uang segitu untuk ngontrak paling juga bertahan beberapa bulan gitu. Akhirnya mereka pindah lah tuh ke atas pemakaman Cina ini tahun 1997,” kata Sumiati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Jakarta Penuh Warna Minggu Pagi, 7 Rute Transjakarta Beroperasi Mulai Pukul 10.00 WIB
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2025

    Ada Jakarta Penuh Warna Minggu Pagi, 7 Rute Transjakarta Beroperasi Mulai Pukul 10.00 WIB Megapolitan 29 November 2025

    Ada Jakarta Penuh Warna Minggu Pagi, 7 Rute Transjakarta Beroperasi Mulai Pukul 10.00 WIB
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Transportasi Jakarta (
    Transjakarta
    ) akan melakukan
    penyesuaian rute
    dan waktu operasional sejumlah layanan pada Minggu (30/11/2025) untuk mendukung penyelenggaraan acara
    Jakarta Penuh Warna
    (JPW) yang berlangsung di kawasan Balai Kota hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat.
    Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran
    mobilitas masyarakat
    selama kegiatan berlangsung.
    “Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyongsong lima abad Jakarta yaitu Jakarta Penuh Warna (JPW),” ujar Ayu saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (29/11/2025).
    Salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni tujuh rute Transjakarta akan mulai beroperasi pukul 10.00 WIB pada hari acara. Biasanya, rute-rute tersebut beroperasi sejak pukul 05.00 WIB.
    Adapun tujuh rute yang terdampak penyesuaian waktu adalah:
    1P Senen – Blok M
    1R Senen – Tanah Abang
    2P Senen – Transport Hub Dukuh Atas
    2Q Gondangdia – Balai Kota
    5M Kampung Melayu – Tanah Abang via Cikini
    6A Balai Kota – Ragunan via Kuningan
    6B Balai Kota – Ragunan via Semanggi
    Selain perubahan jam operasional, Transjakarta juga menerapkan penyesuaian layanan pada pukul 05.00–10.00 WIB khusus di Koridor 1 dan Koridor 2.
    Koridor 1
    – Blok M – Kota


    Dialihkan melalui Koridor 9 dan 13, melayani halte: Petojo, Tarakan, Tomang Raya, Kota Bambu, Kemanggisan, Petamburan, Gerbang Pemuda, Widya Chandra, Simpang Kuningan, Tegal Parang, Pancoran, Tegal Mampang, Rawa Barat, dan Pasar Santa.


    Tidak melayani: Halte Kebon Sirih hingga Masjid Agung serta ASEAN.
    – Rute 1A: Pantai Maju – Balai Kota


    Dialihkan via Halte Juanda.


    Tidak melayani: Halte Monumen Nasional dan Balai Kota.


    Menjadi melayani: Halte Pecenongan dan Juanda.
    Koridor 2
    – Pulo Gadung – Monumen Nasional


    Tidak melayani Halte Balai Kota dan Gambir 2.
    – Rute 2A: Pulo Gadung – Rawa Buaya via Balai Kota


    Tidak melayani Halte Balai Kota.


    Menjadi melayani: Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan.
    – Rute 5C: Cililitan – Juanda


    Dialihkan via Halte Juanda.


    Tidak melayani: Halte Balai Kota.


    Menjadi melayani: Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan.
    – Rute 7F: Kampung Rambutan – Juanda via Cempaka Putih


    Dialihkan via Halte Juanda.


    Tidak melayani: Halte Balai Kota.


    Menjadi melayani: Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan.
    Ayu mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan selama penutupan dan rekayasa layanan berlangsung.
    “PT Transportasi Jakarta mengimbau seluruh pelanggan untuk mengutamakan keselamatan, memperhatikan informasi terbaru, serta merencanakan perjalanan lebih awal. Informasi real-time dapat diakses melalui media sosial resmi Transjakarta atau aplikasi TJ : Transjakarta,” tambahnya.
    Sebagai informasi, acara JPW akan dimulai pukul 05.30 WIB dengan rangkaian kegiatan seperti fun walk, panggung olahraga, defile olahraga, donor darah, hingga pojok UMKM. Rute fun walk dimulai dari Balai Kota dan berakhir di Bundaran HI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Jakarta Penuh Warna Minggu 30 November 2025, TransJakarta Sesuaikan Rute dan Waktu Operasional

    Ada Jakarta Penuh Warna Minggu 30 November 2025, TransJakarta Sesuaikan Rute dan Waktu Operasional

    Koridor 2 Pulo Gadung–Monumen Nasional juga tidak melayani Halte Balai Kota dan Gambir 2 selama jam penyesuaian.

    Selain itu, rute 2A Pulo Gadung–Rawa Buaya via Balai Kota mengalami pengalihan dan untuk sementara tidak berhenti di Halte Balai Kota. Layanan diarahkan untuk melayani Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan.

    “Penyesuaian serupa dilakukan pada rute 5C Cililitan–Juanda dan rute 7F Kampung Rambutan–Juanda via Cempaka Putih, yang sama-sama menambah layanan di halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan,” kata Ayu.

    Meski begitu, TransJakarta memastikan beberapa layanan akan kembali beroperasi normal mulai pukul 10.00 WIB. Rute tersebut meliputi 1P Senen–Blok M, 1R Senen–Tanah Abang, 2P Senen–Transport Hub Dukuh Atas, 2Q Gondangdia–Balai Kota, 5M Kampung Melayu–Tanah Abang via Cikini, 6A Balai Kota–Ragunan via Kuningan, dan 6B Balai Kota–Ragunan via Semanggi.

    “Informasi real-time dapat diakses melalui media sosial resmi Transjakarta atau aplikasi TJ:Transjakarta,” jelas Ayu.

  • Warga Penghuni TPU Kebon Nanas Akan Direlokasi ke Rusun Terdekat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2025

    Warga Penghuni TPU Kebon Nanas Akan Direlokasi ke Rusun Terdekat Megapolitan 29 November 2025

    Warga Penghuni TPU Kebon Nanas Akan Direlokasi ke Rusun Terdekat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Jakarta Timur sedang berupaya mencari rumah susun (rusun) terdekat sebagai hunian alternatif bagi warga yang akan direlokasi dari Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur.
    “Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rusun yang paling dekat dengan lokasi tersebut,” kata Wali Kota
    Jakarta
    Timur Munjirin di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (28/11/2025).
    Meski pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah rusun, sebagian warga mengeluhkan lokasi rusun yang ditawarkan, seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulo Jahe dan Rawa Bebek.
    Keluhan tersebut muncul karena dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari mereka saat ini.
    Menanggapi keluhan tersebut, Munjirin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari pilihan rumah susun yang paling dekat dengan area
    TPU Kebon Nanas
    agar proses relokasi tidak memberatkan warga.
    “Semua orang pasti ingin yang paling dekat, tapi pemerintah daerah sudah menyiapkan sebaik mungkin,” tegas Munjirin.
    Munjirin memastikan, proses penataan akan terus berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta kepentingan publik yang lebih luas, terutama terkait kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta.
    Sebelumnya, warga yang tinggal di TPU
    Kebon Nanas
    berharap dapat direlokasi ke rusun yang tak jauh dari tempat tinggalnya sekarang.
    “Warga meminta direlokasi ke rusun terdekat. Apabila terjadi relokasi warga pasti minta di rusun yang tidak terlalu jauh,” kata Ketua RW 05 Cipinang Besar Selatan, Hesti Raharjo di Jakarta, Rabu (26/11/2026).
    Warga yang sudah puluhan tahun bermukim di TPU Kebon Nanas tak ingin menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggal barunya ke tempat kerja, sekolah ataupun kampus.
    Sedangkan letak kedua rusun milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta itu dinilai jauh dari wilayah Kecamatan Jatinegara.
    “Karena terkait dengan lokasi kerja orang tua, kemudian sekolah anak-anak. Tapi kita tidak tahu ke depannya untuk warga RW 05 apakah direlokasi ke rusun yang kosong,” ujar Hesti.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur memang sudah menyatakan akan membantu proses pemindahan sekolah anak-anak warga RW 05 yang terdampak penertiban TPU Kebon Nanas.
    Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait nasib warga yang memiliki pekerjaan di wilayah sekitar Kecamatan Jatinegara bila harus direlokasi ke Cakung.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah puluhan tahun digunakan untuk permukiman warga.
    Lahan yang digunakan warga untuk permukiman itu akan dimanfaatkan untuk membuka petak makam baru sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di Jakarta.
    Berdasarkan keterangan warga Kebon Nanas, Pemkot Jakarta Timur telah menyiapkan dua rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai lokasi relokasi, yakni Pulo Jahe dan Rawa Bebek.
    Penertiban permukiman warga itu dilakukan mengingat 69 TPU yang merupakan aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta sudah penuh atau hanya melayani pemakaman dengan metode tumpang.
    Berdasarkan data awal, tercatat 280 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 517 jiwa yang mendirikan bangunan pada lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Banjir dan Kebakaran, Wali Kota Mojokerto Resmikan Tim Siaga Bencana

    Antisipasi Banjir dan Kebakaran, Wali Kota Mojokerto Resmikan Tim Siaga Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meresmikan Tim Siaga Bencana Kelurahan Prajurit Kulon. Peresmian ini dirangkai dengan sosialisasi kebencanaan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana, terutama banjir dan kebakaran.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyampaikan bahwa kondisi geografis Kota Mojokerto membuat wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang perlu diantisipasi. Ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada menghadapi musim penghujan, mengingat potensi pohon tumbang maupun banjir masih bisa terjadi.

    “Harus tetap waspada di tengah cuaca yang musim penghujan belum pada masa puncaknya, maka pohon-pohon yang sudah kategori tua dan potensi terjadi tumbang harus menjadi kewaspadaan kita semuanya. Kota Mojokerto berada di topografi rendah dengan ketinggian rata-rata 22 meter dan kemiringan lahan 0–3 persen,” ungkapnya, Kamis (27/11/2025).

    Posisi tersebut membuat wilayah Kota Mojokerto menjadi tempat berkumpulnya air ketika hujan deras terjadi secara berkepanjangan. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah dengan keberadaan tujuh aliran sungai besar yang mengitari Kota Mojokerto. Yakni Sungai Brantas, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, Watu Dakon, serta Ngotok/Pulo.

    Selain risiko banjir, Ning Ita juga menyoroti ancaman kebakaran yang meningkat seiring padatnya permukiman penduduk. Sekitar 57 persen wilayah Kota Mojokerto merupakan kawasan permukiman sehingga penyebaran api dapat terjadi dengan cepat apabila insiden kebakaran muncul.

    Melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana di Prajurit Kulon, Pemkot Mojokerto menargetkan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam penanganan bencana. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar masyarakat memiliki langkah cepat, sistematis, dan terukur saat bencana terjadi.

    “Masyarakat jangan hanya sebagai objek tapi sudah harus menjadi subjek, yang artinya harus sudah sadar bagaimana menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana, bagaimana mendeteksi potensi bencana, bagaimana kalau bencana terjadi langkah pertama yang harus dilakukan,” tegasnya.

    Prajurit Kulon merupakan kelurahan ketiga yang ditetapkan sebagai Kelurahan Siaga Bencana, setelah Gunung Gedangan dan Surodinawan. Ning Ita menargetkan seluruh kelurahan di Kota Mojokerto memiliki tim siaga bencana serupa demi memperkuat kesiapan di tingkat wilayah.

    Pada kesempatan itu, Ning Ita juga menekankan pentingnya koordinasi tiga pilar kelurahan serta pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat. Ia menutup sambutannya dengan mengingatkan potensi ancaman khusus di Prajurit Kulon yang berada dekat tanggul sungai dan memiliki kepadatan penduduk tinggi.

    “Ini adalah kampung yang sangat padat penduduk dan di sebelahnya tanggul sungai, jangan sampai banjir atau tanggul jebol terjadi, tapi kita harus sadar potensi ancaman itu,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 November 2025

    Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya Surabaya 26 November 2025

    Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Terkadang, sosok guru tidak harus berbalut seragam atau bekerja di bawah atap bangunan sekolah megah.
    Guru juga bukan hanya sosok dengan gelar pendidikan berlapis untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
    Terkadang, guru juga dikenal di tengah-tengah kampung padat penduduk dengan ekonomi ke bawah dan kelompok terpinggirkan.
    Itulah yang dilakukan
    Frido Yoga
    (39), pengajar sekaligus salah seorang pendiri
    Sanggar Pijar

    Surabaya
    .
    Tanpa bet seragam yang ternama, ia mengajarkan anak-anak yang tinggal di pinggiran rel kereta Jalan Tambak Mayor Utara, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
    Padahal, mereka masih harus menumpang rumah warga dengan atap yang sering bocor dan banjir menggenang kala hujan. Tapi itu tak mematahkan semangat Frido untuk mencerdaskan generasi bangsa.
    Sanggar Pijar merupakan sebuah lembaga belajar nonformal bagi anak-anak dari kalangan keluarga ekonomi bawah, anak yatim piatu, hingga kelompok marjinal.
    Ia menuturkan, seringkali kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan karena Kawasan Tambak Mayor selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba.
    “Setiap banjir, sekolah-sekolah termasuk kegiatan sanggar terpaksa libur,” ungkapnya, saat dihubungi Kompas.com.
    Selain mengganggu mobilitas, banjir juga meningkatkan potensi penyebaran penyakit karena air selokan dan sampah yang meluap.
    “Masyarakat, terutamanya anak-anak, menjadi rawan terserang penyakit karena banyak sampah-sampah yang meluap terbawa arus air,” tutur dia.
    Frido menceritakan mulanya saat masih bergabung dengan Serikat Buruh pada tahun 2020, dia diajak oleh seorang teman untuk membantu mengolah Sanggar Pijar.
    “Awalnya cuma diminta untuk membantu, ya sebagai pengajar, kadang juga sebagai pengurus kalau ada acara-acara di sanggar,” jelas Frido saat dihubungi Kompas.com.
    Ada sekitar enam orang, termasuk Frido sebagai pelopor pendirian sanggar tersebut.
    Awalnya hanya berbentuk kelompok belajar kecil di kampung Tanjungsari Jaya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.
    Tujuannya, memberikan akses dan kesempatan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh pendidikan yang layak, serta mengembangkan bakat dan kemampuan mereka.
    Meskipun kala itu pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sanggar tetap berlangsung sebisa mungkin.
    “Jadi ya lumayan ribet juga sih, ada pembatas, pakai masker, tapi mau gimana lagi,” tuturnya.
    Walaupun hanya beralaskan lapangan umum dan papan tulis sederhana, tidak menyurutkan semangat 20 siswa yang belajar di Sanggar Pijar.
    “Jadi belajar kita memang biasanya di lapangan, kadang balai RT tapi tempatnya terlalu sempit dengan jumlah anak yang semakin banyak,” ujarnya.
    Karena kurangnya fasilitas yang memadai ditambah kondisi pandemi yang semakin buruk, memaksa Sanggar Pijar vakum pada tahun 2022 hingga Agustus 2024.
    “Selama itu juga banyak teman-teman yang dari Serikat Buruh itu keluar, akhirnya sekarang saya yang menjadi koordinator meneruskan,” jelasnya.
    Saat Sanggar Pijar aktif kembali, markas berpindah ke perkampungan di Jalan Tambak Mayor Utara, Surabaya.
    Beruntungnya ada salah seorang warga sukarela mau meminjamkan rumahnya untuk tempat belajar Sanggar Pijar.
    “Kan memang target kita masyarakat ekonomi bawah dan terbatas, kebetulan juga di sini ada warga yang secara sukarela mau menampung kami selama kegiatan belajar mengajar,” paparnya.
    Kini, Sanggar Pijar semakin berkembang dan berlokasi di dua tempat yakni di Jalan Tambak Mayor Utara dan Pulo Wetan, Kecamatan Wonokromo dengan siswa berumur antara 7 hingga 13 tahun.
    Kelasnya dimulai setiap hari Sabtu sekitar pukul 15.00-18.00 WIB.
    “Kalau di Tambak Mayor ada sekitar 16 murid, kalau di Wonokromo sekitar 10 sampai 15 siswa,” sebutnya.
    Pria yang bekerja sebagai ojek online (ojol) itu menerangkan, alasan dirinya tetap bertahan sebagai pekerja sosial karena kesadaran sosial yang didapatkannya sejak bergabung dengan Serikat Buruh.
    “Dulu kan saya di Serikat Buruh juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, literasi dan isu HAM yang lingkupnya juga masyarakat kelas bawah,” terangnya.
    Meski demikian, ia kerap kali harus mendapati kendala biaya untuk mengembangkan kegiatan sanggar.
    “Kadang mau gak mau kita harus rogoh dari kantong sendiri, tapi kalau sekarang kita biasanya ada kas dari anak-anak seikhlasnya itu digunakan untuk beli buku, spidol, pensil mereka,” jelasnya.
    Terlepas dari itu, Frido merasa senang setiap kali melihat perkembangan diri para muridnya.
    “Ada yang dulu salah satu anak awalnya takut sampai nangis dengan matematika, tapi sekarang sudah mulai berani,” ucapnya.
    Ia berharap, ke depannya pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib para pekerja sosial di Indonesia karena terdapat kontribusi dan dampak yang cukup besar kepada masyarakat.
    “Termasuk saat pemerintah mencanangkan sekolah rakyat, menurut saya kenapa engga dari sanggar-sanggar pendidikan yang ada saja dikembangkan dulu,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        25 November 2025

    Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara Medan 25 November 2025

    Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Aipda Alfi Hariadi Siregar menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kisaran pada Selasa (25/11/2025). Jaksa menuntut Aipda Alfi sembilan tahun penjara atas dakwaan sebagai aktor intelektual perdagangan sisik trenggiling sebanyak 1,2 ton.
    “Benar, terdakwa dituntut 9 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri
    Asahan
    , Heriyanto Manurung, kepada Kompas.com melalui saluran telepon.
    Ia menjelaskan, Aipda Alfi dikenakan Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2024 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menanggapi tuntutan itu, terdakwa akan mengajukan pembelaan tertulis pada persidangan berikutnya.
    “Sidang selanjutnya akan digelar 2 Desember,” ujar Heriyanto.
    Aipda Alfi sebelumnya resmi ditahan di Lapas Pulo Simardan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Rabu (17/9/2025).
    “Ya kami baru semalam terima tahap II dari Gakkum
    LHK
    , di situ lah penyerahan tersangka juga. Untuk ke depan, tersangka ini ditahan selama 20 hari sembari,” kata Heriyanto, Kamis (18/9/2025).
    “Kami segera mungkin melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Kisaran,” lanjutnya.
    Aipda Alfi ditangkap tim gabungan Pomdam I Bukit Barisan, Polda
    Sumut
    , serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
    Lingkungan Hidup
    dan Kehutanan pada 11 November 2024.
    Ia diamankan bersama dua anggota TNI, Serka Muhammad Yusuf Harahap dan Serda Rahmadani Syahputra, serta seorang warga bernama Amir Simatupang di loket bus PT Raja Perdana Inti sekitar pukul 11.25 WIB.
    Petugas menemukan 322 kilogram
    sisik trenggiling
    dalam kardus rokok. Dari pengembangan, ditemukan lagi 858 kilogram sisik trenggiling di rumah Serka Yusuf di Jalan Kacang, disimpan dalam dua puluh satu karung.
    Kedua prajurit TNI itu sudah lebih dulu menjalani persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan divonis satu tahun penjara serta denda Rp 100 juta pada 3 Juli 2025.
    Sementara Amir divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp 500 juta di Pengadilan Negeri Kisaran pada 28 Juli 2025.
    Berbeda dengan mereka, Alfi sempat mengajukan pra peradilan atas status tersangkanya pada 27 Mei 2025. Namun majelis hakim PN Kisaran menolak permohonan itu pada 9 Juli 2025 sehingga proses hukum dilanjutkan.
    Dalam perkara ini, Alfi diduga berperan sentral menyediakan sisik trenggiling untuk dijual ke Aceh melalui Medan.
    “Memang berdasarkan fakta persidangan Amir seperti itu. Bahwa dia (Alfi) menghubungi dua prajurit itu untuk membawa sisik trenggiling itu dari gudang Polres Asahan ke salah satu bekas toko milik MY (Serka Yusuf),” kata Heriyanto.
    “Lalu seiring berjalannya waktu itu lah sisik itu mau dijual dan hendak dikirim dari loket di Kisaran menuju Medan. Sewaktu hendak mengirimkan itu lah tim gabungan amankan hingga menyasar ke kediaman MY,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2025

    Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi Megapolitan 24 November 2025

    Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku bingung setelah menerima surat pengosongan rumah pada 19 November 2025.
    Rumah-rumah mereka itu diketahui berdiri di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas.
    Sehari setelah menerima surat tersebut, warga langsung mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.
    “Kalau dari RT sendiri sih sudah diinfokan (soal pengosongan rumah). Tanggapan warga, mereka dengan adanya sosialisasi itu ya sudah pasti kaget ya, karena itu tiba-tiba mendadak tanggal 19 (November) dapat surat, tanggal 20-nya ada sosialisasi,” ungkap Ketua RT 015/RW 002, Sumiati, saat dikonfirmasi, Minggu (23/11/2025).
    Sebagai solusi,
    Pemkot Jakarta Timur
    menyiapkan dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk relokasi, yakni di Pulo Jahe dan Rawa Bebek.
    Namun sebagian besar warga menolak dengan alasan lokasi kedua rusunawa itu terlalu jauh dan harus membayar sewa bulanan yang dianggap memberatkan.
    “Warga minta sebenarnya tidak mau dipindah ke rusun yang pertama itu kan jauh dan yang kedua juga mereka nanti akan selamanya sewa, bayar tiap bulan,” jelas Sumiati.
    Ia menambahkan, warga justru menginginkan hunian dengan skema DP 0 persen agar bisa mencicil dan memiliki tempat tinggal secara permanen.
    “Menurut mereka kalau yang DP 0 persen walaupun tiap bulan bayar dengan jangka waktu misalnya 15 tahun atau 20 tahun, nanti akan menjadi milik mereka, kalau rusun awal kan mereka akan bayar terus selamanya gitu dan mereka tidak bisa memiliki,” jelasnya.
    Selain masalah biaya dan kepemilikan, warga juga memikirkan nasib anak-anak mereka yang selama ini sekolah di sekitar
    TPU Kebon Nanas
    .
    “Mereka juga pasti punya anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA gitu di sekitaran (TPU Kebon Nanas) tempat tinggal mereka gitu, kalau misalnya dipindah kan udah pasti anak sekolahnya ini gimana,” jelas Sumiati.
    Ia menuturkan, beberapa orangtua merasa resah jika pindah ke rusun yang jauh karena anak-anak mereka harus berangkat pukul 05.00 WIB untuk mengejar jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB.
    “Terus juga kalau misalnya jauh kan dipikir juga soal transportasi kalau anak-anak ini berangkat sementara kan mereka jauh, jadi kalau, masuk sekolahnya jam setengah tujuh paling tidak mereka jam lima harus sudah berangkat,” tuturnya.
    Warga berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendengar keluhan mereka terkait rencana relokasi.
    Sumiati menyebut sebagian besar warga di lingkungannya memilih Pramono pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
    “Iya, memilih dan mereka itu 80 persen atau 90 persen itu memilih Pak Pramono Anung. Nah, kalau dengan adanya penggusuran ini saya harapkan juga sampai ke telinga gubernur ya,”
    Di sisi lain, Ketua RW 002, Muhammad Yusuf, mengatakan warga bingung karena sebagian dari mereka mengaku memiliki bukti legalitas atas lahan yang ditempati meski berada di area makam.
    Ia menyebut beberapa warga membeli lahan tersebut dari yayasan yang dahulu mengelola TPU.
    “Di warga kami ada beberapa yang sudah terjadi transaksi jual beli yang sah pak, atas nama yayasan dan tanda tangan dari ahli waris (makam),” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Minggu.
    Menurut dia, pada 2018 warga juga mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa bidang lahan bahkan disebut sudah memiliki Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat.
    “Karena sudah terdaftar di BPN. Pengurusan PTSL teregister 2018, Kasi Pemerintah (Kelurahan) saat itu pun mengiyakan kalau itu bukan lahan Pemda,” ujar Yusuf.
    Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemkot Jakarta Timur bukanlah penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat penduduk.
    “Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, dalam keterangannya pada Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan pendataan, terdapat 280 kepala keluarga atau 517 jiwa yang tinggal di atas dua TPU, yakni Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga.
    Proses pengosongan dilakukan secara berjenjang melalui SP1, SP2, dan SP3, dengan target dua minggu.

    Deadline
    -nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
    Eka menjelaskan penertiban dilakukan karena kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta dalam kondisi kritis, terutama di Jakarta Timur.
    “Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujar Eka.
    (Penulis: Febryan Kevin Candra Kurniawan, Ruby Rachmadina)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Penghuni TPU Kebon Nanas Akan Direlokasi ke Rusun Terdekat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2025

    3 Warga TPU Kebon Nanas Kaget Diminta Kosongkan Rumah dalam Dua Minggu Megapolitan

    Warga TPU Kebon Nanas Kaget Diminta Kosongkan Rumah dalam Dua Minggu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara yang menempati Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas kaget diminta mengosongkan rumah dalam dua minggu.
    “Kalau dari RT sendiri sih sudah diinfokan. Tanggapan warga, mereka dengan adanya sosialisasi itu ya sudah pasti kaget ya, karena itu tiba-tiba mendadak tanggal 19 (November) dapat surat, tanggal 20-nya ada sosialisasi,” ucap Ketua RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Sumiati saat dikonfirmasi, Minggu (23/11/2025).
    Sumiati menjelaskan warga sudah menerima surat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur terkait pengosongan rumah tersebut.
    “Setelah sosialisasi mereka dapat kabar lewat media kalau kasih waktu dua minggu, mereka belum ada persiapan untuk pindah bahasanya,” jelas Sumiati.
    Menurut Sumiati,
    Pemkot Jakarta Timur
    telah menyiapkan dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yakni Pulo Jahe dan Rawa Bebek, sebagai lokasi relokasi.
    Namun warga tidak mau pindah karena lokasinya terlalu jauh dan membayar sewa.
    “Warga minta sebenarnya tidak mau dipindah ke rusun yang pertama itu kan jauh dan yang kedua juga mereka nanti akan selamanya sewa, bayar tiap bulan,” jelas Sumiati.
    Ia menambahkan, sebagian besar warga bersedia dipindahkan jika ditempatkan di rumah dengan skema down payment (DP) 0 persen.
    “Menurut mereka kalau yang DP 0 persen walaupun tiap bulan bayar dengan jangka waktu misalnya 15 tahun atau 20 tahun, nanti akan menjadi milik mereka, kalau rusun awal kan mereka akan bayar terus selamanya gitu dan mereka tidak bisa memiliki,” jelasnya.
    Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan langkah penertiban terhadap permukiman warga yang berdiri di atas Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga, Jatinegara.
    Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi asli lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat.
    Pemkot menegaskan bahwa proses yang dilakukan bukan penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan makam.
    “Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan melalui keterangan, Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan pendataan, terdapat 280 kepala keluarga (517 jiwa) yang tinggal dan membangun rumah di atas dua TPU tersebut.
    Pemkot akan memulai sosialisasi sebelum pelaksanaan pengosongan. “Deadline-nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
    Eka menjelaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur, berada dalam kondisi krisis.
    “Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujar Eka.
    Pemukiman di TPU Sejak 1980 Permukiman liar di
    TPU Kebon Nanas
    dan sekitarnya bukanlah fenomena baru. Wilayah ini disebut telah dihuni sejak dekade 1980-an.
    “Tahun 1980-an itu yang tinggal di atas pemakaman itu hanya satu kepala keluarga, tapi mulai banyak yang pindah ketika adanya penggusuran,” kata Sumiati.
    Menurut Sumiati, banyak warga kala itu tinggal di bantaran kali dan lahan yang sempat direncanakan menjadi kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    “Dulu sebelum ada KLH itu kan lapangan gitu, terus warga itu ada yang tinggal di pinggir kali di belakang kantor KLH tahun 1997 kena gusur gitu,” ungkapnya.
    Warga terdampak penggusuran pada 1997 hanya menerima uang kerohiman sebesar Rp 600.000.
    “Sementara kan uang segitu untuk ngontrak paling juga bertahan beberapa bulan gitu. Akhirnya mereka pindah lah tuh ke atas pemakaman Cina ini tahun 1997,” kata Sumiati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.