Xcloud.id

kab/kota: Pulo Gebang

  • Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

    Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sopir bus untuk melakukan cek kesehatan menjelang membawa pemudik Natal dan Tahun Baru. Pramono juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan selama perjalanan.

    “Untuk penumpang menjadi nyaman, semua sopir yang berangkat dilakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari darah, urine, dan sebagainya. Baik sopir utama maupun sopir cadangan karena untuk menjaga keselamatan penumpang,” kata Pramono usai meninjau kesiapan angkutan Nataru di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

    Selain itu, Pramono menekankan bahwa Dishub DKI Jakarta juga akan melakukan pengecekan kondisi bus selam periode Nataru. Hal itu, kata dia, agar bus aman selama perjalanan.

    “Dan yang paling penting adalah selama menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan pelaksanaan ramp check secara terus-menerus dari tanggal 19 November sampai dengan 5 Januari di terminal-terminal utama,” ujar dia.

    Selain itu, Pramono juga mengimbau warga mengikuti aturan dan berhati-hati selama perjalanan. Dia menyebut Jakarta juga terbuka untuk warga yang berkunjung.

    “Bagi warga yang akan memanfaatkan liburan Natal dan Tahun Baru, yang pertama tentu harus berhati-hati, yang kedua mentaati peraturan, dan yang ketiga menikmati perjalanan. Dan secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, Jakarta menerima siapa pun yang akan berkunjung ke Jakarta,” kata Pramono.

    Sementara itu, dalam peninjauan tersebut Pramono menyebut lonjakan penumpang bus antarkota mulai terjadi seiring dimulainya libur Nataru. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (20/12) dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 5.000 orang per hari atau meningkat hampir 100 persen.

    “Diperkirakan salah satu puncaknya itu besok. Tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100 persen,” tuturnya.

    (bel/lir)

  • Puncak Arus Mudik Libur Nataru Diprediksi 19-20 Desember

    Puncak Arus Mudik Libur Nataru Diprediksi 19-20 Desember

    Jakarta: Puncak arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diperkirakan terjadi pada 19 dan 20 Desember 2025.
     
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa puncak arus mudik biasanya dimulai ketika sekolah sudah libur. Sementara itu, libur sekolah dimulai pada 22 Desember.
     
    “Biasanya begitu mulai libur sekolah, maka hari Jumatnya akan terjadi lonjakan di terminal-terminal yang ada di Jakarta,” ujar Syafrin, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 18 Desember 2025.
     

     
    Ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan kelaikan jalan pada kendaraan yang akan beroperasi pada periode Natal dan Tahun Baru, serta mengecek kapasitas terminal keberangkatan bus.
     
    Syafrin mengungkapkan ada empat terminal utama yang akan menjadi titik keberangkatan bus, antara lain Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, dan Tanjung Priok. Selain itu, Dishub DKI juga menyiapkan tiga terminal bantuan, yakni Terminal Muara Angke, Grogol, dan Lebak Bulus.
     
    “Harapannya, keseluruhan armada yang beroperasi pada empat terminal AKAP di Jakarata sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” kata Syafrin.

     

     
    Lebih lanjut, Syafrin mengatakan Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan TNI juga menyiapkan posko Natal dan Tahun Baru di terminal-terminal keberangkatan bus yang disebutkan.
     
    Setidaknya 2.500 personel dari Dishub DKI nantinya akan disiagakan dan bertugas melakukan pengaturan di terminal dan pengawasan lalu lintas selama arus mudik Natal dan Tahun Baru.
     
    “Kami menyiapkan petugas dan seluruh sarana prasarana agar penyelenggaraannya selamat, aman, nyaman, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan itu lancar, dan tentu memenuhi aspek keselamatan di jalan,” tutup Syafrin.
     

    Jakarta: Puncak arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diperkirakan terjadi pada 19 dan 20 Desember 2025.
     
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa puncak arus mudik biasanya dimulai ketika sekolah sudah libur. Sementara itu, libur sekolah dimulai pada 22 Desember.
     
    “Biasanya begitu mulai libur sekolah, maka hari Jumatnya akan terjadi lonjakan di terminal-terminal yang ada di Jakarta,” ujar Syafrin, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 18 Desember 2025.
     

     
    Ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan kelaikan jalan pada kendaraan yang akan beroperasi pada periode Natal dan Tahun Baru, serta mengecek kapasitas terminal keberangkatan bus.
     
    Syafrin mengungkapkan ada empat terminal utama yang akan menjadi titik keberangkatan bus, antara lain Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, dan Tanjung Priok. Selain itu, Dishub DKI juga menyiapkan tiga terminal bantuan, yakni Terminal Muara Angke, Grogol, dan Lebak Bulus.
     
    “Harapannya, keseluruhan armada yang beroperasi pada empat terminal AKAP di Jakarata sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” kata Syafrin.
     
     

     
    Lebih lanjut, Syafrin mengatakan Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan TNI juga menyiapkan posko Natal dan Tahun Baru di terminal-terminal keberangkatan bus yang disebutkan.
     
    Setidaknya 2.500 personel dari Dishub DKI nantinya akan disiagakan dan bertugas melakukan pengaturan di terminal dan pengawasan lalu lintas selama arus mudik Natal dan Tahun Baru.
     
    “Kami menyiapkan petugas dan seluruh sarana prasarana agar penyelenggaraannya selamat, aman, nyaman, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan itu lancar, dan tentu memenuhi aspek keselamatan di jalan,” tutup Syafrin.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Jakarta –

    Jumlah pelanggan jasa tukang sedot WC kian melandai imbas persaingan usaha yang semakin sengit. Alhasi omzet para penyedia jasa ini lambat laut semakin landai.

    Salah seorang tukang sedot WC yang kerap mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, bernama Joni mengatakan kini dalam sehari dirinya belum tentu bisa mendapatkan panggilan dari pelanggan.

    Menurutnya kondisi ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu saat jumlah penyedia jasa sedot WC belum sebanyak sekarang. Di mana dalam sehari dirinya dipastikan bisa menerima panggilan bahkan bisa empat sampai pelanggan.

    “Kalau sekarang seharian saja belum tentu dapat. Sekarang dapat dua sehari, sudah jago. Kalau dulu bisa empat, lima sehari,” kata Joni saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (4/12/2025).

    Sementara untuk biaya satu kali sedot WC, Joni mematok kisaran Rp 500 – 600 ribu. Dengan asumsi harga tersebut, dulu ia bisa membawa pulang Rp 2,5 – 3 juta per hari, meski kini usahanya tak semanis dulu.

    Belum lagi, menurutnya dulu ia tak hanya menerima panggilan untuk sedot WC atau septic tank rumah saja, tapi juga dengan gedung-gedung perkantoran. Namun kini hanya tersisa satu dua yang tetap bertahan dengan jasanya.

    “Masih adalah lah gedung satu dua, rumah yang langganan. Semua ada lah langganan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Senada, tukang sedot WC lain yang juga mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Rohman, mengatakan sehari-hari jasanya memang sepi pelanggan. Bahkan pernah dalam satu minggu dirinya tak mendapatkan panggilan sama sekali.

    “Kadang nggak ada sama sekali, sampai sehari dua hari kita nggak ada. Kadang kalau ada rezeki ya bisa sampai dua itu sehari. Kita nggak bisa ngomong pasti ada. Kadang pernah juga seminggu memang nggak ada,” ucapnya.

    Untuk jasa sedot WC yang dilakukannya, Rohman juga membuka harga sekitar Rp 500 – 600 ribu. Namun hal ini masih sangat tergantung pada kesepakatan dengan pelanggan.

    “Biasanya bisa makin mahal tuh kalau titik sedotnya jauh dari tempat mobil bisa parkir. Soalnya di Jakarta kan banyak tuh rumah yang masuk ke gang-gang kecil, jadi kita musti tarik selang sampai 100 meter ke dalam, itu bisa agak mahal,” ucapnya.

    Rohman menjelaskan perhitungan harga tersebut sudah memperhitungkan modal yang perlu dikeluarkan. Misalkan saja untuk ongkos bensin dan buang limbah, barulah sisa keuntungan bisa dikantongi.

    Belum lagi ia masih bekerja dengan pemilik truk sedot WC, di mana dalam sebulan dirinya wajib setor hingga Rp 7 juta per bulan. Namun karena dirinya berat untuk membayar bulanan dan tak menentunya orderan, biasanya ia menyetor per hari Rp 250.000 per hari.

    “Kita kan ada biaya juga, terus kita buangnya ke Pulo Gebang juga bayar. Itu ada di Pulo Gebang, dikelola sama Pemda, kan bayar Rp 165.000, belum solarnya juga buat jalan kan. Ini saya juga biasanya setoran Rp 250.000 sehari,” paparnya.

    “Kalau sehari itu nggak dapat ya kita nggak setoran dulu, nanti kalau lagi dapat banyak yang setoran bolong-bolong itu kita bayar, bos juga ngerti kok,” sambung Rohman.

    Tonton juga video “Viral Tawaran Jasa Nikah Siri di TikTok, Begini Respons MUI”

    (igo/fdl)

  • Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Jakarta –

    Jumlah pelanggan jasa tukang sedot WC kian melandai imbas persaingan usaha yang semakin sengit. Alhasi omzet para penyedia jasa ini lambat laut semakin landai.

    Salah seorang tukang sedot WC yang kerap mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, bernama Joni mengatakan kini dalam sehari dirinya belum tentu bisa mendapatkan panggilan dari pelanggan.

    Menurutnya kondisi ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu saat jumlah penyedia jasa sedot WC belum sebanyak sekarang. Di mana dalam sehari dirinya dipastikan bisa menerima panggilan bahkan bisa empat sampai pelanggan.

    “Kalau sekarang seharian saja belum tentu dapat. Sekarang dapat dua sehari, sudah jago. Kalau dulu bisa empat, lima sehari,” kata Joni saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (4/12/2025).

    Sementara untuk biaya satu kali sedot WC, Joni mematok kisaran Rp 500 – 600 ribu. Dengan asumsi harga tersebut, dulu ia bisa membawa pulang Rp 2,5 – 3 juta per hari, meski kini usahanya tak semanis dulu.

    Belum lagi, menurutnya dulu ia tak hanya menerima panggilan untuk sedot WC atau septic tank rumah saja, tapi juga dengan gedung-gedung perkantoran. Namun kini hanya tersisa satu dua yang tetap bertahan dengan jasanya.

    “Masih adalah lah gedung satu dua, rumah yang langganan. Semua ada lah langganan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Senada, tukang sedot WC lain yang juga mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Rohman, mengatakan sehari-hari jasanya memang sepi pelanggan. Bahkan pernah dalam satu minggu dirinya tak mendapatkan panggilan sama sekali.

    “Kadang nggak ada sama sekali, sampai sehari dua hari kita nggak ada. Kadang kalau ada rezeki ya bisa sampai dua itu sehari. Kita nggak bisa ngomong pasti ada. Kadang pernah juga seminggu memang nggak ada,” ucapnya.

    Untuk jasa sedot WC yang dilakukannya, Rohman juga membuka harga sekitar Rp 500 – 600 ribu. Namun hal ini masih sangat tergantung pada kesepakatan dengan pelanggan.

    “Biasanya bisa makin mahal tuh kalau titik sedotnya jauh dari tempat mobil bisa parkir. Soalnya di Jakarta kan banyak tuh rumah yang masuk ke gang-gang kecil, jadi kita musti tarik selang sampai 100 meter ke dalam, itu bisa agak mahal,” ucapnya.

    Rohman menjelaskan perhitungan harga tersebut sudah memperhitungkan modal yang perlu dikeluarkan. Misalkan saja untuk ongkos bensin dan buang limbah, barulah sisa keuntungan bisa dikantongi.

    Belum lagi ia masih bekerja dengan pemilik truk sedot WC, di mana dalam sebulan dirinya wajib setor hingga Rp 7 juta per bulan. Namun karena dirinya berat untuk membayar bulanan dan tak menentunya orderan, biasanya ia menyetor per hari Rp 250.000 per hari.

    “Kita kan ada biaya juga, terus kita buangnya ke Pulo Gebang juga bayar. Itu ada di Pulo Gebang, dikelola sama Pemda, kan bayar Rp 165.000, belum solarnya juga buat jalan kan. Ini saya juga biasanya setoran Rp 250.000 sehari,” paparnya.

    “Kalau sehari itu nggak dapat ya kita nggak setoran dulu, nanti kalau lagi dapat banyak yang setoran bolong-bolong itu kita bayar, bos juga ngerti kok,” sambung Rohman.

    Tonton juga video “Viral Tawaran Jasa Nikah Siri di TikTok, Begini Respons MUI”

    (igo/fdl)

  • Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Jakarta –

    Sebanyak 50 tol telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Regulasi yang ditandatangani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 itu mencantumkan proyek yang masih disiapkan, sedang dikerjakan, hingga yang telah selesai dan sudah beroperasi.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Sabtu (8/11/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui Permenko 16/2025, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Di kelompok jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Beberapa di antaranya, ada PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum dibangun.

    Salah satu warisan tersebut ialah Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Dalam catatan detikcom, Tol Getaci telah masuk PSN sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan kajian sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (ily/hns)

  • PGN target salurkan gas bumi ke 6.540 sambungan rumah di Wisma Atlet

    PGN target salurkan gas bumi ke 6.540 sambungan rumah di Wisma Atlet

    Jakarta (ANTARA) – Subholding Gas Pertamina PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN meresmikan penyaluran perdana (Gas In) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Wisma Atlet, Jakarta Utara, dengan target unit yang dapat menggunakan jargas mencapai 6.540 Sambungan Rumah (SR).

    “PGN mendapatkan penugasan dari Holding Migas Pertamina untuk menyediakan jargas di Wisma Atlet. Dan PGN siap menjalankan penugasan tersebut, sekaligus menjadi langkah perusahaan dalam perluasan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat,” ujar Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Penyaluran gas di Wisma Atlet dilakukan bertahap, yaitu tahap pertama ditargetkan sebanyak 1.932 SR di Unit C Pademangan, dan tahap kedua sebanyak 4.608 SR di Unit D Kemayoran, sehingga total unit yang akan menggunakan jargas mencapai 6.540 SR, kata Arif, menjelaskan.

    Sebagai informasi, penghuni Blok C Pademangan mayoritas berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Blok D Kemayoran dihuni oleh masyarakat umum.

    “Melalui program jargas ini, penghuni Wisma Atlet dapat menikmati pasokan energi yang lebih praktis, aman dan ramah lingkungan. Momentum ini juga menjadi realisasi perluasan layanan gas bumi PGN di lingkungan rusun sekaligus mendukung kualitas kehidupan perkotaan,” ujar Arief.

    Sampai saat ini, perseroan telah melayani 13 rusun di Jakarta dengan jumlah pemakai mencapai 7.170 SR, di antaranya Rusun Cengkareng, Tanah Abang, Kebon Kacang, Kemayoran, Klender, Pulogadung, Seruni Pulo Gebang, dan Cilincing.

    Selain itu, juga di Rusunawa Marunda Blok A, Rusunawa Marunda Blok B, Rusunawa Tzu Chi Cengkareng, Rusunawa Tipar Cakung, serta Rusunawa Sukapura.

    Program jargas untuk rusun perseroan tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta, diantaranya Jakarta Pusat sebanyak 2.732 SR, Jakarta Timur sebanyak 1.771 SR, Jakarta Barat sebanyak 1.737 SR, dan Jakarta Utara sebanyak 930 SR.

    Adapun, rusun yang paling banyak pelanggan jargas adalah Rusun Kemayoran (1.555 SR), diikuti Rusun Cengkareng (1.314 SR), kemudian Rusun Klender (1.079 SR).

    “Jargas merupakan program pemerintah yang diamanahkan kepada PGN dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. PGN sebagai pemilik dan pengelola jaringan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk menjalankan kebijakan positif ini secara berkelanjutan,” ujar Arief.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan revitalisasi Wisma Atlet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Wisma atlet ini telah dilengkapi oleh fasilitas yang lengkap untuk calon penghuni, termasuk jargas dari PGN,” ujar Juri.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahannya. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian N 16/2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proyek Strategis Nasional.

    Aturan itu diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 24 September 2025.

    Dalam aturan tersebut, setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.

    Sebanyak 50 proyek jalan tol masuk dalam daftar tersebut, ada yang sudah dibangun dan beroperasi, ada juga yang masih dalam persiapan dan konstruksi.

    “Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” tulis Pasal 2A ayat 2 dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Berikut Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo:

    Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Aceh dan Sumatra Utara

    Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat

    Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Riau

    Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Riau

    Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Riau

    Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu

    Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Rabu (15/10/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui aturan tersebut, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Khusus di sektor jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) menjadi salah satu proyek yang termasuk di dalamnya.

    Dalam catatan detikcom, Tol Getaci sendiri merupakan salah satu PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang rencana pembangunannya telah terdengar sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Pemerintah juga berencana kembali memangkas prioritas pembangunan tersebut. Untuk tahap awalnya, pembangunan akan diprioritaskan sampai ke Tasikmalaya. Sebelumnya pemerintah juga pernah memangkas prioritas pembangunannya hanya sampai Ciamis, yang mana seharusnya sampai Cilacap.

    Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa biaya pembangunan hingga Tasikmalaya.

    Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menggaet minat investor untuk masuk dan mengeksekusi proyek tersebut. Pembangunan Tol Getaci 206,65 km dengan anggaran Rp 56,2 triliun dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya mencari investor mengingat nilainya yang cukup besar.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan riviu sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (kil/kil)

  • Tentang BO yang Disebut KPK Bak Genderuwo

    Tentang BO yang Disebut KPK Bak Genderuwo

    Jakarta –

    Ketua KPK Setyo Budiyanto sempat menyinggung BO (Beneficial Ownership) Gateway atau pemilik manfaat. Setyo menyebut BO seperti genderuwo. Apa maksudnya?

    Pernyataan soal BO disampaikan oleh Setyo saat sambutan dalam acara peluncuran aplikasi BO Gateway yang dibuat oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang terlaksana Senin (6/10), di kantor Kemenkum. BO diibaratkan seperti genderuwo atau seperti sosok manusia berpengaruh tapi jarang terlihat ataupun diketahui keberadaannya.

    “Kita berbicara tentang BO atau pemilik manfaat. Pemilik manfaat ini bukan perusahaan, bukan ras, bukan juga badan hukum. Tapi dia manusia yang berada di balik layar, orang-orang yang sembunyi dari perusahaannya, tapi dia punya pengaruh yang luar biasa,” ujar Setyo.

    Berkaca dari hal tersebut, Setyo pun mengungkapkan saat berdinas di Kementerian Pertanian (Kementan), sempat mengibaratkan sosok BO sebagai genderuwo. Dia mengatakan, meski tak pernah terlihat, sosok BO banyak ditakuti.

    “Dulu, saat saya di Kementerian Pertanian, Pak, saya sampaikan, ‘sering kali pejabat-pejabat itu takut sama genderuwo’, saya sampaikan gitu. Wujudnya nggak ada, tapi namanya menakutkan, kira-kira seperti itu,” jelas Setyo.

    Dia juga mengatakan BO ini bergerak dengan menggunakan orang di sekitarnya sebagai kaki tangan. Dia menyebut tidak sedikit pihak yang turut mengikuti hingga akhirnya memperkuat si BO itu sendiri.

    “Orang sembunyi di belakang layar supaya orang tidak takut, tapi kemudian di samping-sampingnya mereka ini banyak pengikut-pengikutnya, banyak orang-orang yang memanfaatkan segala macam pada titik modal, investasi, titik pengaruh, dan lain-lain yang kemudian semakin memperkuat si pemilik manfaat untuk melakukan banyak tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang luar biasa,” imbuhnya.

    Dia pun berharap kehadiran BO Gateway ini bisa mempermudah segala kegiatan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum menyangkut data korporasi.

    “Dengan caranya yang kita lakukan ini, mudah-mudahan segala sesuatunya yang berhubungan dengan korporasi, entitas, dan lain-lain akan lebih mudah,” pungkasnya.

    Apa Itu BO?

    Beneficial ownership atau kepemilikan manfaat mungkin masih awam terdengar. Namun, dalam beberapa kasus terutama korupsi, istilah ini cukup lazim karena sering menjadi celah yang dimanfaatkan.

    Ringkasnya si pemilik manfaat ini biasanya tidak tercatat secara administratif pada korporasi, tetapi mendapatkan manfaat atau keuntungan yang didapat korporasi dalam menjalankan bisnis. Nah, pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi mengenai hal ini, yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres BO).

    Perpres BO itu mengatur pelaporan data pemilik manfaat secara pribadi atau self-declaration. Namun langkah itu belum optimal sehingga Kemenkum meluncurkan aplikasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

    Melalui aplikasi itu, sistem verifikasi BO disebut akan lebih akurat. Selain itu, Kemenkum mengenalkan prototipe BO gateway yang dirancang sebagai sistem terintegrasi yang akan memfasilitasi pertukaran dan verifikasi data BO secara digital antar kementerian dan lembaga.

    “Dengan sistem BO gateway yang dikembangkan itu tidak sekadar hanya orang mendaftar untuk pemilik manfaat, tetapi akan ada kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa pemilik manfaat itu adalah benar-benar orang yang menerima manfaat atas pendaftaran dari BO yang dilakukan,” tutur Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat memberi sambutan di Grha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin (6/10).

    “Dengan ketersediaan data BO yang akurat melalui BO gateway, kita membekali aparat penegak hukum dengan instrumen yang presisi untuk melakukan follow the money hingga ke akar-akarnya,” imbuh Supratman.

    Contoh Kasus Libatkan BO

    Meskipun disebut seperti genderuwo, ternyata ada beberapa kasus yang melibatkan Beneficial Ownership atau BO. Ada juga BO yang pernah ditangkap oleh KPK.

    Berikut ini daftar kasus yang melibatkan BO sebagai tersangkanya:

    – Kasus Suap Emirsyah Satar

    Salah satu kasus yang melibatkan beneficial owner dan diusut KPK ialah kasus suap mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Pada 2017, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo.

    KPK menyebutkan Soetikno merupakan beneficial owner dari Connaught International Pte Ltd. Saat itu, KPK menyebut Soetikno memberi suap 1,2 juta euro dan USD 180 ribu kepada Emirsyah terkait pengadaan mesin pesawat.

    Keduanya telah divonis bersalah karena terbukti terlibat suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC. Emirsyah telah divonis 8 tahun penjara dan Soetikno 6 tahun penjara.

    – Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP Rp 0

    KPK pernah menjerat Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp 0 di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Saat persidangan, Rudy disebut sebagai beneficial owner dari PT Adonara Propertindo. Rudy telah divonis 7 tahun penjara dalam kasus itu.

    Rudy kembali dijerat sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP Rp 0 di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dalam kasus ini, Rudy juga dijatuhi vonis 7 tahun penjara.

    – Kasus Suap Eks Hakim MK

    Pada 2017, KPK menetapkan Basuki Hariman, yang disebut beneficial owner dari PT Impexindo Pratama, PT Cahaya Timur Utama, PT Cahaya Sakti Utama, dan CV Sumber Laut Perkara, sebagai tersangka. Basuki saat itu dijerat sebagai tersangka kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

    Saat itu, Basuki divonis 7 tahun penjara. Dia saat itu dinyatakan bersalah menyerahkan uang USD 50 ribu kepada Kamaludin yang disebut orang dekat Patrialis terkait judicial review (JR) UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. Hakim saat itu berkesimpulan, dari total USD 50 ribu yang diberikan kepada Kamaludin, USD 10 ribu telah diserahkan kepada Patrialis.

    – Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP

    KPK menetapkan Adjie sebagai tersangka kasus korupsi pembelian PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Dalam dakwaan, Adjie disebut sebagai beneficial owner PT Jembatan Nusantara.

    Jaksa mengatakan perkara ini telah memperkaya Adjie Rp 1,25 triliun. Kasus ini masih dalam tahap persidangan.

    Halaman 2 dari 4

    (maa/rfs)

  • Buntut kecelakaan, Transjakarta gandeng KNKT lakukan perbaikan layanan

    Buntut kecelakaan, Transjakarta gandeng KNKT lakukan perbaikan layanan

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan sebagai tindak lanjut kejadian tiga kecelakaan bus Transjakarta pada September ini.

    “Kami menyadari adanya kebutuhan untuk perbaikan di berbagai aspek,” kata Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Selasa.

    Kerja sama dengan KNKT juga meliputi investigasi mendalam terhadap penyebab dari setiap kecelakaan, baik yang berhubungan dengan faktor manusia (SDM), prosedur operasional, maupun teknis armada.

    Hasil dari investigasi ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk merumuskan perbaikan sistem secara komprehensif.

    “Kami menggandeng KNKT karena keahlian dan independensi mereka dalam melakukan investigasi kecelakaan,” ujar Welfizon.

    Dia berharap melalui kerja sama ini, Transjakarta dan mitra operator bisa terus menghadirkan layanan transportasi publik yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang.

    Sebelumnya, Transjakarta juga telah menjalankan rekomendasi KNKT, termasuk 15 tindakan keselamatan spesifik untuk mencegah kecelakaan.

    Welfizon mengatakan bahwa memastikan lintasan aman, walaupun bukan di dalam koridor merupakan salah satu pekerjaan rumah yang perlu dukungan dari berbagai pihak.

    Adapun kecelakaan yang melibatkan armada bus Transjakarta bulan ini tercatat tiga kali dalam waktu berdekatan yakni pada Sabtu (6/9) di Jalan Raya Minangkabau, Jakarta Selatan. Pengemudi Transjakarta inisial LK (44) menabrak toko yang diduga karena kurang konsentrasi.

    Kecelakaan kembali terjadi pada Kamis (18/9) melibatkan dua kendaraan yakni bus TransJakarta koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur arah Harmoni tepatnya di perempatan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

    Sehari setelahnya, bus TransJakarta rute koridor 11 Pulo Gebang-Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.