kab/kota: Pulo

  • Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

    Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sopir bus untuk melakukan cek kesehatan menjelang membawa pemudik Natal dan Tahun Baru. Pramono juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan selama perjalanan.

    “Untuk penumpang menjadi nyaman, semua sopir yang berangkat dilakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari darah, urine, dan sebagainya. Baik sopir utama maupun sopir cadangan karena untuk menjaga keselamatan penumpang,” kata Pramono usai meninjau kesiapan angkutan Nataru di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

    Selain itu, Pramono menekankan bahwa Dishub DKI Jakarta juga akan melakukan pengecekan kondisi bus selam periode Nataru. Hal itu, kata dia, agar bus aman selama perjalanan.

    “Dan yang paling penting adalah selama menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan pelaksanaan ramp check secara terus-menerus dari tanggal 19 November sampai dengan 5 Januari di terminal-terminal utama,” ujar dia.

    Selain itu, Pramono juga mengimbau warga mengikuti aturan dan berhati-hati selama perjalanan. Dia menyebut Jakarta juga terbuka untuk warga yang berkunjung.

    “Bagi warga yang akan memanfaatkan liburan Natal dan Tahun Baru, yang pertama tentu harus berhati-hati, yang kedua mentaati peraturan, dan yang ketiga menikmati perjalanan. Dan secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, Jakarta menerima siapa pun yang akan berkunjung ke Jakarta,” kata Pramono.

    Sementara itu, dalam peninjauan tersebut Pramono menyebut lonjakan penumpang bus antarkota mulai terjadi seiring dimulainya libur Nataru. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (20/12) dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 5.000 orang per hari atau meningkat hampir 100 persen.

    “Diperkirakan salah satu puncaknya itu besok. Tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100 persen,” tuturnya.

    (bel/lir)

  • Bentuk Transparansi, TPK Kembalikan Silpa Rp6,7 Juta ke Pemdes Pulo Lor Jombang

    Bentuk Transparansi, TPK Kembalikan Silpa Rp6,7 Juta ke Pemdes Pulo Lor Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Desa Pulo Lor di Kecamatan Jombang menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dalam pengerjaan proyek fisik dengan melibatkan masyarakat setempat langsung dalam setiap tahap pekerjaan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari warga lingkungan lokasi proyek.

    Inisiatif ini menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Salah satu proyek yang dikerjakan oleh TPK menghasilkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp6,7 juta yang langsung dikembalikan ke pemerintah desa untuk digunakan pada kegiatan lainnya.

    Ketua TPK, Joko Fattah Rochim, menjelaskan, “Rp5 juta sudah kita kembalikan ke Pemdes Pulo Lor. Sedangkan yang Rp1,7 juta masih berada di rekening TPK. Tentu ini sangat bermanfaat, karena kita bisa melakukan efisiensi anggaran.”

    Penyerahan Silpa tersebut disaksikan oleh perangkat desa, unsur RT/RW, Kepala Desa Pulo Lor, Suharto, serta jajaran TPK. Joko Fattah sendiri menyerahkan uang Silpa tersebut kepada Kades Suharto secara langsung.

    Pada tahun anggaran 2025, dua proyek besar yang didanai oleh Dana Desa (DD) dikerjakan oleh TPK Pulo Lor. Proyek pertama adalah pembangunan drainase dan paving dengan volume 47,4 M³ di RT 5 RW 5 dengan anggaran Rp39 juta.

    Proyek kedua adalah pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di RT 4 RW 5, dengan anggaran Rp50 juta dan panjang proyek sepanjang 82,5 M³.

    Pekerjaan yang dimulai pada Selasa, 12 November, dengan target 60 hari kerja, berhasil diselesaikan lebih cepat, hanya dalam waktu sekitar satu bulan, dan rampung pada Sabtu, 6 Desember.

    Dari pelaksanaan proyek ini, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp6,7 juta yang kemudian dikembalikan ke Pemdes untuk dimasukkan dalam Silpa dan direncanakan untuk kegiatan pembangunan desa di tahun berikutnya.

    Kepala Desa Pulo Lor, Suharto, menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul berdasarkan masukan warga terkait minimnya transparansi dan komunikasi dalam proyek fisik desa di masa lalu. “Awalnya kami berkomitmen setiap pekerjaan fisik dikerjakan oleh lingkungan masyarakat. Kepengurusan TPK juga berasal dari warga di lokasi proyek,” ujar Suharto.

    Kebijakan tersebut juga merupakan upaya membangun kepercayaan publik. Dengan melibatkan langsung masyarakat dalam pengerjaan proyek, desa berharap dapat menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

    “Kami ikut serta dalam pengawasan untuk membantu TPK apabila ada kesulitan. Ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk menjaga kualitas pekerjaan,” tambah Suharto.

    Dengan pendekatan ini, Pemerintah Desa Pulo Lor tidak hanya menunjukkan transparansi anggaran, tetapi juga mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien dan terkontrol. [suf]

  • Puncak Arus Mudik Libur Nataru Diprediksi 19-20 Desember

    Puncak Arus Mudik Libur Nataru Diprediksi 19-20 Desember

    Jakarta: Puncak arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diperkirakan terjadi pada 19 dan 20 Desember 2025.
     
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa puncak arus mudik biasanya dimulai ketika sekolah sudah libur. Sementara itu, libur sekolah dimulai pada 22 Desember.
     
    “Biasanya begitu mulai libur sekolah, maka hari Jumatnya akan terjadi lonjakan di terminal-terminal yang ada di Jakarta,” ujar Syafrin, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 18 Desember 2025.
     

     
    Ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan kelaikan jalan pada kendaraan yang akan beroperasi pada periode Natal dan Tahun Baru, serta mengecek kapasitas terminal keberangkatan bus.
     
    Syafrin mengungkapkan ada empat terminal utama yang akan menjadi titik keberangkatan bus, antara lain Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, dan Tanjung Priok. Selain itu, Dishub DKI juga menyiapkan tiga terminal bantuan, yakni Terminal Muara Angke, Grogol, dan Lebak Bulus.
     
    “Harapannya, keseluruhan armada yang beroperasi pada empat terminal AKAP di Jakarata sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” kata Syafrin.

     

     
    Lebih lanjut, Syafrin mengatakan Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan TNI juga menyiapkan posko Natal dan Tahun Baru di terminal-terminal keberangkatan bus yang disebutkan.
     
    Setidaknya 2.500 personel dari Dishub DKI nantinya akan disiagakan dan bertugas melakukan pengaturan di terminal dan pengawasan lalu lintas selama arus mudik Natal dan Tahun Baru.
     
    “Kami menyiapkan petugas dan seluruh sarana prasarana agar penyelenggaraannya selamat, aman, nyaman, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan itu lancar, dan tentu memenuhi aspek keselamatan di jalan,” tutup Syafrin.
     

    Jakarta: Puncak arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diperkirakan terjadi pada 19 dan 20 Desember 2025.
     
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa puncak arus mudik biasanya dimulai ketika sekolah sudah libur. Sementara itu, libur sekolah dimulai pada 22 Desember.
     
    “Biasanya begitu mulai libur sekolah, maka hari Jumatnya akan terjadi lonjakan di terminal-terminal yang ada di Jakarta,” ujar Syafrin, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 18 Desember 2025.
     

     
    Ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan kelaikan jalan pada kendaraan yang akan beroperasi pada periode Natal dan Tahun Baru, serta mengecek kapasitas terminal keberangkatan bus.
     
    Syafrin mengungkapkan ada empat terminal utama yang akan menjadi titik keberangkatan bus, antara lain Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, dan Tanjung Priok. Selain itu, Dishub DKI juga menyiapkan tiga terminal bantuan, yakni Terminal Muara Angke, Grogol, dan Lebak Bulus.
     
    “Harapannya, keseluruhan armada yang beroperasi pada empat terminal AKAP di Jakarata sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” kata Syafrin.
     
     

     
    Lebih lanjut, Syafrin mengatakan Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan TNI juga menyiapkan posko Natal dan Tahun Baru di terminal-terminal keberangkatan bus yang disebutkan.
     
    Setidaknya 2.500 personel dari Dishub DKI nantinya akan disiagakan dan bertugas melakukan pengaturan di terminal dan pengawasan lalu lintas selama arus mudik Natal dan Tahun Baru.
     
    “Kami menyiapkan petugas dan seluruh sarana prasarana agar penyelenggaraannya selamat, aman, nyaman, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan itu lancar, dan tentu memenuhi aspek keselamatan di jalan,” tutup Syafrin.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pemkot Jaktim beri surat peringatan pertama bagi warga TPU Rawa Bunga

    Pemkot Jaktim beri surat peringatan pertama bagi warga TPU Rawa Bunga

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada 39 warga yang menempati Taman Pemakaman Umum (TPU) Kober Rawa Bunga, Jatinegara.

    “Kami telah melayangkan SP1 kepada warga yang menempati TPU Kober Rawa Bunga,” kata Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur Bambang Pangestu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dia pun berharap warga segera mengosongkan lahan TPU tersebut karena akan dikembalikan sesuai fungsinya.

    Selama ini, warga yang menempati TPU Kober Rawa Bunga memanfaatkan lahan itu untuk membuka usaha, seperti cat duco, bengkel, atau warung makan.

    “Diharapkan warga segera mengosongkan lahan TPU secepatnya,” tegas Bambang.

    Menurut dia, pemberian surat peringatan pertama bagi warga di TPU Kober Rawa Bunga itu berlangsung tertib dan kondusif.

    “Karena warga yang menempati lahan TPU Kober Rawa Bunga memanfaatkannya sebagai tempat usaha, bukan hunian, sehingga pendekatan yang dilakukan lebih mudah,” jelas Bambang.

    Sementara itu, Kepala Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur Made Widhi mengatakan pemberian SP1 itu dilakukan pada Kamis (4/12) dengan melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Semua yang terkait terlibat, seperti kelurahan, kecamatan, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dibantu Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bimaspol (Bimbingan Masyarakat Polisi). Pemberian SP1 berjalan lancar dan kondusif,” ucap Made.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah puluhan tahun digunakan sebagai permukiman warga.

    Nantinya, lahan yang digunakan warga untuk permukiman itu akan dimanfaatkan untuk membuka petak makam baru sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di Jakarta.

    Berdasarkan keterangan warga Kebon Nanas, Pemkot Jakarta Timur telah menyiapkan dua rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai lokasi relokasi, yakni Pulo Jahe dan Rawa Bebek.

    Penertiban permukiman warga itu juga dilakukan mengingat 69 TPU yang merupakan aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta sudah penuh, atau hanya melayani pemakaman dengan metode tumpang.

    Berdasarkan data awal, tercatat 280 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 517 jiwa yang mendirikan bangunan di atas lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim Terbitkan SP1 untuk Penghuni TPU Kober Rawa Bunga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Pemkot Jaktim Terbitkan SP1 untuk Penghuni TPU Kober Rawa Bunga Megapolitan 9 Desember 2025

    Pemkot Jaktim Terbitkan SP1 untuk Penghuni TPU Kober Rawa Bunga
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mulai menertibkan permukiman yang berdiri di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kober Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
    Langkah awal berupa pemberian Surat Peringatan 1 (SP1) kepada para penghuni dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai area pemakaman.
    Asisten Pemerintahan Pemkot Jakarta Timur, Bambang Pangestu, mengatakan SP1 telah dilayangkan kepada 39 penghuni
    TPU Kober Rawa Bunga
    empat hari lalu.
    “Itu sudah empat hari yang lalu, hari Kamis yang lalu itu sudah kita sampaikan. Kita sudah monitor juga. SP1 di Kober, di Rawa Bunga itu sekitar kurang lebih 39,” ucap Bambang saat ditemui di Kantor Kelurahan Ceger, Selasa (9/12/2025).
    Bambang berharap pemberian SP1 dapat mempercepat pengosongan lahan. Para penghuni rencananya akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan Rusun Rawa Bebek dan Rusun Pulo Jahe di Kecamatan Cakung sebagai lokasi relokasi.
    “Kami jamin semuanya, perumahannya kita arahkan ke Rusun. Mereka yang memang sekolahnya nanti mau pindah, sekolah negeri, kita pindahkan juga ke negeri yang ada dekat Rusun-nya di situ,” ujarnya.
    Pemkot Jakarta Timur menyiapkan langkah penertiban terhadap permukiman warga di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi asli lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat.
    Pemkot menegaskan, proses yang dilakukan bukan penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan makam.
    “Kami tidak bilang menggusur tapi kami minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan pendataan, terdapat 280  keluarga atau 517 jiwa yang tinggal di atas dua TPU tersebut. Pemkot akan memulai sosialisasi sebelum pelaksanaan pengosongan dengan mekanisme SP1, SP2, dan SP3.

    Deadline
    -nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” jelas Eka.
    Eka menjelaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta Timur berada dalam kondisi krisis.
    “Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujarnya.
    Fenomena permukiman di TPU Kebon Nanas dan sekitarnya sudah berlangsung lama. Ketua RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Sumiati, menyebut wilayah ini mulai dihuni sejak dekade 1980-an.
    “Tahun 1980-an itu yang tinggal di atas pemakaman itu hanya satu kepala keluarga, tapi mulai banyak yang pindah ketika adanya penggusuran,” ujar Sumiati.
    Menurut Sumiati, banyak warga sebelumnya tinggal di bantaran kali dan lahan yang sempat direncanakan menjadi kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    “Dulu sebelum ada KLH itu kan lapangan gitu, terus warga itu ada yang tinggal di pinggir kali di belakang kantor KLH tahun 1997 kena gusur gitu,” jelas Sumiati.
    Warga terdampak penggusuran pada 1997 hanya menerima uang kerohiman sebesar Rp 600.000.
    “Sementara kan uang segitu untuk ngontrak paling juga bertahan beberapa bulan gitu. Akhirnya mereka pindah lah tuh ke atas pemakaman Cina ini tahun 1997,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Forum Rembug Masyarakat Jombang Gelar Aksi Anti-Korupsi dan Serahkan Laporan ke Kejaksaan

    Massa Forum Rembug Masyarakat Jombang Gelar Aksi Anti-Korupsi dan Serahkan Laporan ke Kejaksaan

    Jombang (beritajatim.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan perlawanan terhadap korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan, Selasa (9/12/2025).

    Aksi yang berlangsung pada hari Selasa ini bertujuan untuk menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat setempat. Selain berunjuk rasa, massa aksi juga menyerahkan tiga berkas laporan yang berisi temuan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri Jombang.

    Aksi dimulai dari markas FRMJ yang terletak di Pulo, Kecamatan Kota, dengan menggunakan satu mobil komando dan puluhan motor. Mereka melakukan long march menuju Kantor Kejaksaan Negeri Jombang yang berada di Jalan Wahid Hasyim.

    “Kami serahkan tiga laporan sekaligus kepada petugas Kejaksaan,” ujar Joko Fatah Rokhim, perwakilan FRMJ, di sela-sela aksi.

    Sesampainya di depan kantor kejaksaan, para peserta aksi langsung melakukan orasi bergantian. Mereka menyoroti masih maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

    Sambil membawa spanduk yang berisi seruan untuk mendukung pemberantasan korupsi, mereka terus mengajak masyarakat dan pengguna jalan untuk bergabung dalam gerakan anti-korupsi.

    Setelah orasi, massa aksi diperbolehkan masuk ke kantor kejaksaan untuk menyerahkan laporan secara langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang. Tiga berkas yang dibawa oleh para demonstran berisi laporan mengenai dugaan penyalahgunaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

    Selain itu, terdapat dua kasus lainnya, yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang terkait perpindahan aset di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan perangkat di Dusun Murong, Desa Mayangan, Jogoroto.

    Joko Fatah Rokhim menegaskan, “Berkasnya kita langsung serahkan untuk ditindaklanjuti.” Ia berharap laporan ini dapat diproses dengan serius oleh pihak kejaksaan dan para pejabat yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Dyah Ambarwati, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, menyambut baik laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Ia mengatakan laporan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu.

    “Pihak kami berterimakasih kepada masyarakat yang peduli terhadap tindakan dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi dan berani melaporkan. Akan kami pelajari dulu, untuk materi masih belum bisa kami buka,” ujar Dyah Ambarwati.

    Aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri, tetapi juga berlanjut ke kantor Pemda Jombang dan ditutup dengan aksi di Gedung DPRD setempat.

    Dalam aksi ini, petugas kepolisian melakukan pengamanan dengan ketat untuk menjaga kelancaran jalannya demonstrasi. Aksi yang digelar tepat pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini berakhir dengan massa yang membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka. [suf]

  • Pram Gratiskan Sewa Rusun 6 Bulan, Warga Eks TPU Menteng Pulo Nangis Haru

    Pram Gratiskan Sewa Rusun 6 Bulan, Warga Eks TPU Menteng Pulo Nangis Haru

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan gratis sewa rusun selama 6 bulan bagi warga yang direlokasi dari TPU Menteng Pulo II. Warga yang mendengar hal itu pun terharu dan menangis.

    Momen itu terjadi saat Pramono melakukan serah terima kunci kepada warga di Rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025). Mulanya, Pramono mengatakan bahwa ia mendengar permintaan tambahan dari warga dan wali kota soal penambahan masa sewa gratis. Ia langsung menyetujui perpanjangan menjadi enam bulan.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya kabulkan permintaannya,” ucap Pram.

    Sejumlah ibu terlihat langsung memeluk anaknya begitu pengumuman disampaikan. Ada pula warga yang menangis sambil mengangkat tangan, mengucap syukur karena kebijakan tersebut dianggap sangat membantu.

    Seorang ibu pun langsung naik ke atas panggung untuk bersalaman dan mengucapkan terima kasih kepada Pramono atas perpanjangan sewa gratis di Rusun itu.

    Dari total 137 KK, sebanyak 88 KK dipindahkan ke Rusun Jagakarsa, 2 KK ke Rusun Rawa Bebek, 2 KK ke Rusun PIK, dan sisanya memilih kembali ke kampung halaman. (B Belia/detikcom)

    Di sisi lain, ia juga meminta agar anak-anak warga relokasi segera difasilitasi perpindahan sekolah. “Ini penting supaya mereka tidak mengalami kesulitan,” ujar Pramono.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Fajar Sauri merinci, ada 133 bangunan nonpermanen dan 4 bangunan permanen yang dibongkar.

    Dari total 137 KK, sebanyak 88 KK dipindahkan ke Rusun Jagakarsa, 2 KK ke Rusun Rawa Bebek, 2 KK ke Rusun PIK, dan sisanya memilih kembali ke kampung halaman.

    (bel/jbr)

  • Satu RT masih terendam banjir rob di Penjaringan pada Jumat sore

    Satu RT masih terendam banjir rob di Penjaringan pada Jumat sore

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Utara mencatat satu RT di Jalan Dermaga Ujung Muara Angke RW 022 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan masih terendam banjir rob hingga Jumat sore.

    “Hingga pukul 14.59 WIB, RT 002/RW 022 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan masih terendam banjir rob dengan ketinggian air 5-10 sentimeter (cm),” kata Kasatgas BPBD Korwil Jakarta Utara Vitus Dwi Indarto di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pada Jumat pagi ada tiga RT yang masih terdampak banjir rob, yakni RT 002 dengan ketinggian air 30 cm, RT 005 dengan ketinggian air 3-10 cm dan RT 010 yang terendam banjir setinggi 30 cm.

    Kemudian, pada siang hari banjir rob berangsur surut di tiga RT tersebut. Ketinggian air di RT 002 setinggi 10-15 cm, RT 005 setinggi 5 cm dan RT 010 tidak ada genangan air.

    Namun, pada sore hari sekitar pukul 14.59 WIB RT 002 masih terendam banjir setinggi 5-10 cm.

    Menurut Vitus, personel terus disiagakan BPBD meninjau lokasi terdampak rob dan memastikan situasi aman dan terkendali. “Akses jalan masih dapat dilalui kendaraan dan banjir ini menyebabkan aktifitas warga terkendala rob,” katanya.

    Sementara itu di banjir rob yang sempat terjadi di Marunda Pulo RT 01, 02, 03 RW 07 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing sudah mulai surut pada Jumat sore.

    Menurut dia, banjir rob sempat naik di RT 01/RW 07 pukul 12.30 WIB dengan ketinggian air mencapai 10 cm, kemudian di RT 02/RW 07 ketinggian banjir mencapai 40 sentimeter pukul 10.30 WIB.

    “Namun, hingga pukul 14.46 WIB seluruh RT di RW 07 sudah surut,” ujar Vitus.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok telah mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir (Rob) yang diprediksi terjadi pada 1 Desember hingga 10 Desember 2025.

    Kondisi ini dipicu fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

    Hal tersebut menyebabkan kenaikan tinggi muka air di Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Hari Jumat pagi pukul 08.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Jakarta

    Jumlah pelanggan jasa tukang sedot WC kian melandai imbas persaingan usaha yang semakin sengit. Alhasi omzet para penyedia jasa ini lambat laut semakin landai.

    Salah seorang tukang sedot WC yang kerap mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, bernama Joni mengatakan kini dalam sehari dirinya belum tentu bisa mendapatkan panggilan dari pelanggan.

    Menurutnya kondisi ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu saat jumlah penyedia jasa sedot WC belum sebanyak sekarang. Di mana dalam sehari dirinya dipastikan bisa menerima panggilan bahkan bisa empat sampai pelanggan.

    “Kalau sekarang seharian saja belum tentu dapat. Sekarang dapat dua sehari, sudah jago. Kalau dulu bisa empat, lima sehari,” kata Joni saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (4/12/2025).

    Sementara untuk biaya satu kali sedot WC, Joni mematok kisaran Rp 500 – 600 ribu. Dengan asumsi harga tersebut, dulu ia bisa membawa pulang Rp 2,5 – 3 juta per hari, meski kini usahanya tak semanis dulu.

    Belum lagi, menurutnya dulu ia tak hanya menerima panggilan untuk sedot WC atau septic tank rumah saja, tapi juga dengan gedung-gedung perkantoran. Namun kini hanya tersisa satu dua yang tetap bertahan dengan jasanya.

    “Masih adalah lah gedung satu dua, rumah yang langganan. Semua ada lah langganan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Senada, tukang sedot WC lain yang juga mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Rohman, mengatakan sehari-hari jasanya memang sepi pelanggan. Bahkan pernah dalam satu minggu dirinya tak mendapatkan panggilan sama sekali.

    “Kadang nggak ada sama sekali, sampai sehari dua hari kita nggak ada. Kadang kalau ada rezeki ya bisa sampai dua itu sehari. Kita nggak bisa ngomong pasti ada. Kadang pernah juga seminggu memang nggak ada,” ucapnya.

    Untuk jasa sedot WC yang dilakukannya, Rohman juga membuka harga sekitar Rp 500 – 600 ribu. Namun hal ini masih sangat tergantung pada kesepakatan dengan pelanggan.

    “Biasanya bisa makin mahal tuh kalau titik sedotnya jauh dari tempat mobil bisa parkir. Soalnya di Jakarta kan banyak tuh rumah yang masuk ke gang-gang kecil, jadi kita musti tarik selang sampai 100 meter ke dalam, itu bisa agak mahal,” ucapnya.

    Rohman menjelaskan perhitungan harga tersebut sudah memperhitungkan modal yang perlu dikeluarkan. Misalkan saja untuk ongkos bensin dan buang limbah, barulah sisa keuntungan bisa dikantongi.

    Belum lagi ia masih bekerja dengan pemilik truk sedot WC, di mana dalam sebulan dirinya wajib setor hingga Rp 7 juta per bulan. Namun karena dirinya berat untuk membayar bulanan dan tak menentunya orderan, biasanya ia menyetor per hari Rp 250.000 per hari.

    “Kita kan ada biaya juga, terus kita buangnya ke Pulo Gebang juga bayar. Itu ada di Pulo Gebang, dikelola sama Pemda, kan bayar Rp 165.000, belum solarnya juga buat jalan kan. Ini saya juga biasanya setoran Rp 250.000 sehari,” paparnya.

    “Kalau sehari itu nggak dapat ya kita nggak setoran dulu, nanti kalau lagi dapat banyak yang setoran bolong-bolong itu kita bayar, bos juga ngerti kok,” sambung Rohman.

    Tonton juga video “Viral Tawaran Jasa Nikah Siri di TikTok, Begini Respons MUI”

    (igo/fdl)

  • Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Jakarta

    Jumlah pelanggan jasa tukang sedot WC kian melandai imbas persaingan usaha yang semakin sengit. Alhasi omzet para penyedia jasa ini lambat laut semakin landai.

    Salah seorang tukang sedot WC yang kerap mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, bernama Joni mengatakan kini dalam sehari dirinya belum tentu bisa mendapatkan panggilan dari pelanggan.

    Menurutnya kondisi ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu saat jumlah penyedia jasa sedot WC belum sebanyak sekarang. Di mana dalam sehari dirinya dipastikan bisa menerima panggilan bahkan bisa empat sampai pelanggan.

    “Kalau sekarang seharian saja belum tentu dapat. Sekarang dapat dua sehari, sudah jago. Kalau dulu bisa empat, lima sehari,” kata Joni saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (4/12/2025).

    Sementara untuk biaya satu kali sedot WC, Joni mematok kisaran Rp 500 – 600 ribu. Dengan asumsi harga tersebut, dulu ia bisa membawa pulang Rp 2,5 – 3 juta per hari, meski kini usahanya tak semanis dulu.

    Belum lagi, menurutnya dulu ia tak hanya menerima panggilan untuk sedot WC atau septic tank rumah saja, tapi juga dengan gedung-gedung perkantoran. Namun kini hanya tersisa satu dua yang tetap bertahan dengan jasanya.

    “Masih adalah lah gedung satu dua, rumah yang langganan. Semua ada lah langganan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Senada, tukang sedot WC lain yang juga mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Rohman, mengatakan sehari-hari jasanya memang sepi pelanggan. Bahkan pernah dalam satu minggu dirinya tak mendapatkan panggilan sama sekali.

    “Kadang nggak ada sama sekali, sampai sehari dua hari kita nggak ada. Kadang kalau ada rezeki ya bisa sampai dua itu sehari. Kita nggak bisa ngomong pasti ada. Kadang pernah juga seminggu memang nggak ada,” ucapnya.

    Untuk jasa sedot WC yang dilakukannya, Rohman juga membuka harga sekitar Rp 500 – 600 ribu. Namun hal ini masih sangat tergantung pada kesepakatan dengan pelanggan.

    “Biasanya bisa makin mahal tuh kalau titik sedotnya jauh dari tempat mobil bisa parkir. Soalnya di Jakarta kan banyak tuh rumah yang masuk ke gang-gang kecil, jadi kita musti tarik selang sampai 100 meter ke dalam, itu bisa agak mahal,” ucapnya.

    Rohman menjelaskan perhitungan harga tersebut sudah memperhitungkan modal yang perlu dikeluarkan. Misalkan saja untuk ongkos bensin dan buang limbah, barulah sisa keuntungan bisa dikantongi.

    Belum lagi ia masih bekerja dengan pemilik truk sedot WC, di mana dalam sebulan dirinya wajib setor hingga Rp 7 juta per bulan. Namun karena dirinya berat untuk membayar bulanan dan tak menentunya orderan, biasanya ia menyetor per hari Rp 250.000 per hari.

    “Kita kan ada biaya juga, terus kita buangnya ke Pulo Gebang juga bayar. Itu ada di Pulo Gebang, dikelola sama Pemda, kan bayar Rp 165.000, belum solarnya juga buat jalan kan. Ini saya juga biasanya setoran Rp 250.000 sehari,” paparnya.

    “Kalau sehari itu nggak dapat ya kita nggak setoran dulu, nanti kalau lagi dapat banyak yang setoran bolong-bolong itu kita bayar, bos juga ngerti kok,” sambung Rohman.

    Tonton juga video “Viral Tawaran Jasa Nikah Siri di TikTok, Begini Respons MUI”

    (igo/fdl)