Xcloud.id

kab/kota: Probolinggo

  • Sidak Hiburan Malam Ilegal di Probolinggo Gagal, Komisi I DPRD Curiga Informasi Bocor

    Sidak Hiburan Malam Ilegal di Probolinggo Gagal, Komisi I DPRD Curiga Informasi Bocor

    Probolinggo (beritajatim.com) – Upaya Komisi I DPRD Kota Probolinggo untuk menindaklanjuti laporan warga mengenai maraknya aktivitas hiburan malam ilegal menemui kendala pada sidak yang dilakukan pada Sabtu malam, 22 November 2025.

    Meskipun sidak digelar untuk menegakkan ketertiban, lokasi yang disasar sudah lebih dulu kosong, menimbulkan pertanyaan mengenai kebocoran informasi yang mempengaruhi efektivitas penindakan.

    Rombongan pertama mengunjungi sebuah bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat karaoke ilegal di Jalan Anggrek, Kelurahan Sukabumi. Setibanya di lokasi, tempat tersebut tampak sepi dan seluruh pintu tertutup rapat.

    Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah, kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa para pelaku usaha telah mengetahui rencana sidak dan memilih untuk tidak beroperasi pada malam itu. “Begitu kami tiba, kondisinya benar-benar kosong seperti sudah dipersiapkan,” ujarnya.

    Keadaan serupa terjadi saat sidak dilanjutkan di Jalan Maramis, Kelurahan Kanigaran. Di sini, beberapa orang tampak terburu-buru meninggalkan tempat sebelum akhirnya lokasi tersebut menjadi sepi.

    Isah mencurigai adanya kebocoran informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak efektivitas penindakan terhadap tempat hiburan malam ilegal. “Diduga ada informasi yang bocor sehingga dua lokasi langsung sepi saat kami datang,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut agar penindakan tidak terganggu.

    Sekretaris Komisi I, Zainul Fatoni, menjelaskan bahwa sidak dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas hiburan malam yang tidak sesuai aturan.

    “Kami ingin memastikan apakah tempat-tempat ini memiliki izin atau justru tidak berizin sama sekali,” kata Zainul. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijalankan oleh pihak legislatif.

    Menurut Zainul, data dari Satpol PP menunjukkan bahwa tidak ada satu pun tempat hiburan malam di Kota Probolinggo yang memiliki izin resmi. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang ditemukan di tempat-tempat tersebut dapat dipastikan melanggar aturan dan berstatus ilegal.

    Kasatpol PP Kota Probolinggo, Fathur Rozi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperketat penindakan di lokasi-lokasi yang diduga masih beroperasi. Ia juga menyatakan bahwa operasi gabungan akan diperbanyak untuk memastikan praktik ilegal dapat diminimalisir.

    “Kami sudah mengantongi titik-titik lokasi yang diduga aktif, dan dalam waktu dekat operasi akan diperbanyak,” tegas Fathur. Ia berharap langkah-langkah yang lebih intens dapat meminimalkan pelanggaran di lapangan.

    Komisi I DPRD Kota Probolinggo bersama Satpol PP akan terus melakukan pemantauan dan penindakan lebih lanjut untuk menanggulangi peredaran hiburan malam ilegal yang telah meresahkan masyarakat. Ke depan, mereka berencana untuk memperketat pengawasan dan memastikan bahwa setiap tempat hiburan mematuhi aturan yang berlaku. [ada/suf]

  • Kiai Kholil Bangkalan Pahlawan Nasional, Jong Madura Probolinggo Gelar Tasyakuran

    Kiai Kholil Bangkalan Pahlawan Nasional, Jong Madura Probolinggo Gelar Tasyakuran

    Probolinggo (beritajatim.com) – Jong Madura Probolinggo (JongMa) akan mengadakan tasyakuran sebagai bentuk penghormatan atas penetapan Kiai Kholil Bangkalan sebagai Pahlawan Nasional. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ingatan kolektif masyarakat Madura terhadap tokoh besar yang memberikan kontribusi bagi bangsa.

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, JongMa juga menggelar kajian mendalam terkait peran dan pemikiran Kiai Kholil. Kajian itu akan mengulas perjalanan intelektual beliau mulai dari aktivitas pergerakan, pendidikan, hingga nilai tasawuf.

    Sebelum acara puncak digelar, JongMa memulai konsolidasi awal bersama mahasiswa perwakilan dari empat kabupaten di Madura. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah penguatan sinergi dan pemetaan gerakan budaya di kalangan generasi muda.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan di Wisma Dosen Universitas Nurul Jadid pada Kamis (20/11/2025). Lokasi itu dipilih sebagai ruang bertemu dan berdiskusinya mahasiswa Madura yang sedang menempuh pendidikan di kawasan Probolinggo.

    Ketua Umum JongMa Probolinggo, Ponirin Mika, mengungkapkan keprihatinannya terhadap menurunnya nilai-nilai budaya Madura di tengah masyarakat. Ia menyebut karakter seperti kesopanan dan keakraban perlahan mulai memudar dari kehidupan sehari-hari.

    “Banyak nilai budaya Madura yang sekarang mulai bergeser,” ujar Ponirin. Ia menilai generasi muda perlu memahami akar tradisi tersebut agar tidak semakin hilang.

    Ponirin juga menyoroti semakin melemahnya ikatan persaudaraan antarwarga Madura dibandingkan masa sebelumnya. Menurutnya, konsolidasi pemuda menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali rasa persatuan itu.

    Selain itu, Ponirin menilai masuknya budaya luar secara masif membawa pengaruh besar terhadap cara hidup masyarakat Madura. Ia berpendapat kondisi tersebut harus disikapi dengan serius agar nilai-nilai luhur tidak tergerus.

    JongMa Probolinggo menilai revitalisasi budaya Madura harus dimulai dari ruang edukasi dan kebersamaan antar pemuda. Ponirin menegaskan bahwa kesadaran budaya hanya bisa tumbuh lewat dialog dan kegiatan kolektif yang konsisten.

    Melalui tasyakuran dan kajian pemikiran Kiai Kholil Bangkalan, JongMa berharap generasi muda semakin memahami sejarah tokoh asal Madura. “Kiai Kholil adalah figur yang dapat memperkuat identitas budaya kami,” kata Ponirin.

    Dengan solidnya jejaring mahasiswa Madura di Probolinggo Raya, JongMa menargetkan gerakan pelestarian budaya dapat berjalan lebih terarah. Mereka berharap kegiatan ini menjadi awal kebangkitan kembali nilai-nilai Madura di kalangan generasi muda. (ada/but)

  • Pendapatan Daerah Probolinggo Turun Rp49 Miliar, Wali Kota Soroti Rendahnya Kepatuhan Pajak

    Pendapatan Daerah Probolinggo Turun Rp49 Miliar, Wali Kota Soroti Rendahnya Kepatuhan Pajak

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pembahasan Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo kembali membuka tantangan besar dalam kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah mencatat penurunan pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Angka pendapatan 2026 tercatat awalnya sebesar Rp918,44 miliar. Setelah koreksi, jumlah itu naik menjadi Rp938,58 miliar.

    Meski ada penyesuaian ke atas, angka tersebut tetap belum mampu menyamai pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp987,87 miliar. Selisih penurunan mencapai sekitar Rp49 miliar.

    Belanja daerah juga mengalami penurunan hampir Rp89 miliar dari tahun sebelumnya. Anggaran yang semula Rp1,076 triliun di 2025 kini menjadi Rp987,85 miliar.

    Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menjelaskan bahwa rendahnya penerimaan pajak dan retribusi menjadi penyebab utama turunnya PAD. Ia menilai tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban daerah masih belum ideal.

    “Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak rendah karena masih minimnya pemahaman akan manfaatnya bagi pembangunan Kota Probolinggo,” ujar Aminuddin. Ia menekankan perlunya edukasi yang lebih intens kepada masyarakat.

    Aminuddin juga menyoroti kondisi pariwisata lokal yang kini dipenuhi destinasi berorientasi ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, kontribusi sektor wisata terhadap PAD tidak dapat diandalkan.

    “Banyak tempat wisata baru yang tumbuh, tetapi tidak signifikan dalam peningkatan pendapatan,” katanya. Hal ini turut menekan potensi penerimaan daerah.

    Untuk itu, Pemkot menyiapkan strategi penguatan PAD melalui sosialisasi intensif dan penataan infrastruktur. Upaya ini diharapkan memperbaiki kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan penerimaan.

    Rincian pendapatan R-APBD 2026 juga menunjukkan struktur fiskal yang masih membutuhkan penguatan di sektor PAD. Angka PAD tercatat sebesar Rp265,58 miliar.

    Komponen pendapatan lainnya meliputi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp14,58 juta dan Dana Bagi Hasil Rp39,92 juta. Sementara DAU mencapai Rp480,71 juta.

    DAK juga memberikan kontribusi sebesar Rp88,18 juta. Sedangkan Transfer Antar Daerah berada di angka Rp64,16 juta.

    Untuk belanja, sektor pendidikan memperoleh porsi terbesar dengan Rp203,58 miliar. RSUD dr. Moh Saleh menyusul dengan anggaran Rp141,81 miliar.

    Dinas Kesehatan PPKB juga menerima alokasi besar yakni Rp104,45 miliar. Selain itu, RSUD Ar-Rozy memperoleh Rp57,60 miliar dan Dinas PU menganggarkan Rp45,76 miliar.

    Belanja strategis lainnya tersebar di berbagai SKPD seperti Sekretariat Daerah dengan Rp45,23 miliar dan Diskominfo Rp10,11 miliar. Dinas Perhubungan memperoleh Rp25,90 miliar dengan DLH menerima Rp41,47 miliar.

    Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan mendapatkan jatah Rp12,21 miliar, sedangkan BPPKAD menerima Rp33,66 miliar. Seluruh kecamatan memperoleh anggaran antara Rp14 hingga Rp17 miliar.

    Total sebanyak 30 SKPD masuk dalam struktur belanja daerah 2026. Pemerintah menekankan bahwa efisiensi belanja menjadi prioritas agar pembangunan tetap berjalan optimal.

    Aminuddin berharap berbagai upaya penataan fiskal dapat memperbaiki kondisi penerimaan daerah tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas layanan publik.

    “Kami akan terus memperkuat strategi agar pendapatan daerah bisa kembali meningkat,” tegas Aminuddin. Ia mengajak masyarakat turut mendukung dengan menaati kewajiban pajak dan retribusi. (ada/ian)

  • Sosialisasi Cukai, Pemerintah Kota Probolinggo Perkuat Peran Lurah Tangkal Rokok Ilegal

    Sosialisasi Cukai, Pemerintah Kota Probolinggo Perkuat Peran Lurah Tangkal Rokok Ilegal

    Probolinggo (beritajatim.com) – Upaya menekan peredaran rokok ilegal terus digencarkan Pemerintah Kota Probolinggo. Pada Selasa (18/11/2025) pagi, Satpol PP bersama Bea Cukai Probolinggo menggelar Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai di Gedung Paseban Sena, Jalan Suroyo. Kegiatan ini menghadirkan seluruh lurah se-Kota Probolinggo sebagai peserta.

    Kasatpol PP Kota Probolinggo, Fathur Rozi, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pembinaan tahun ini difokuskan lebih dulu kepada aparat pemerintah, seperti lurah, linmas, dan redkar. Hal ini agar mereka memahami potensi peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing dan mampu memberikan informasi awal kepada petugas.

    “Kita berikan sosialisasi kepada perangkat pemerintah kota agar mereka bisa mendeteksi toko-toko yang berpotensi menjadi tempat peredaran rokok ilegal. Mereka nanti yang menjadi ujung tombak memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko dan sanksi yang bisa timbul,” ujarnya.

    Menurut Rozi, pelanggaran terhadap ketentuan cukai bukan hanya merugikan negara, namun juga membahayakan pelaku usahanya sendiri. Ia menegaskan bahwa sanksi dari Bea Cukai cukup berat.

    “Sanksinya bisa tiga kali lipat dari jumlah barang. Bahkan satu slop saja bisa dihitung dendanya. Untuk usaha kecil, angka 50 juta itu sangat besar,” jelasnya.

    Meski demikian, di Kota Probolinggo sendiri belum ditemukan produsen rokok ilegal. “Hanya ada satu produsen legal, tapi itu tembakau iris merek Viktorio, bukan rokok. Untuk produsen rokok ilegal biasanya beroperasi secara tersembunyi, bentuknya rumah kecil dan tertutup,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo, Rudie Bayu Widjatnoko, menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal di Kota Probolinggo cenderung meningkat sepanjang 2025 dibanding tahun sebelumnya.

    “Memang ada peningkatan, namun data pastinya masih kami susun dan belum dapat kami sampaikan hari ini,” katanya.

    Rudie menjelaskan bahwa Kota Probolinggo sering menjadi daerah transit rokok ilegal yang diproduksi dari Madura. Jalur distribusi umumnya menggunakan jalur darat.

    “Tingginya permintaan di Kota Probolinggo membuat peredarannya semakin menjamur. Dari Madura, rokok ilegal ini disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

    Melalui sosialisasi ini, Satpol PP dan Bea Cukai berharap keterlibatan aktif perangkat pemerintah kelurahan dapat menekan peredaran rokok ilegal di Kota Probolinggo. Aparat di tingkat bawah diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan, deteksi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. (adv/ada)

  • Mantap! HM Sampoerna Raih Sustainable Impact Business Award

    Mantap! HM Sampoerna Raih Sustainable Impact Business Award

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media ekonomi terbesar dan terintegrasi, CNBC Indonesia, menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Sustainable Companies’ sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan keberlanjutan, yang mampu mengambil peran di tengah pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

    Untuk kategori Sustainable Impact Business Award, Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Sustainable Companies’ diberikan kepada PT HM Sampoerna Tbk (HMSP). Penghargaan ini diserahkan secara langsung kepada Kepala Urusan Hubungan Regional dan Keberlanjutan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), Arief Triastika.

    “Penghargaan ini bukan hanya sebuah kehormatan tapi juga pengingat bahwa keberlanjutan adalah fondasi utama dalam setiap langkah kami. Bagi Sampoerna, keberlanjutan bukan sekedar program melainkan cara kami menjalankan bisnis kami berkomitmen untuk menciptakan dampak positif yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Arief dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Sustainable Companies’, Selasa (18/11/2025).

    Sejalan dengan falsafah tiga tangan yang telah menjadi pedoman perusahaan, lanjut dia, selama lebih dari satu abad di bawah payung program keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dijalankan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Alhasil, Sampoerna dapat menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Sebagai informasi, PT HM Sampoerna Tbk didirikan pada tahun 1913, Sampoerna afiliasi dari Philip Morris International Inc. adalah perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari usaha manufaktur dan perdagangan rokok serta produk tembakau bebas asap dan produk mengandung nikotin.

    Sampoerna mengoperasikan tujuh fasilitas produksi yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Karawang, Blitar dan Tegal, termasuk fasilitas manufaktur untuk produk tembakau inovatif bebas asap dengan fokus ekspor ke Asia Pasifik dan pasar domestik. Sampoerna juga bermitra dengan 43 Mitra Produksi di seluruh Jawa, yang mempekerjakan secara langsung dan tidak langsung lebih dari 90.000 karyawan, sebagian besar dalam produksi sigaret kretek tangan. Sampoerna mendistribusikan produknya melalui 109 kantor penjualan dan kantor distribusi wilayah di seluruh Indonesia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video Perundungan Siswa SD di Gading Viral, Polisi Probolinggo Mulai Selidiki

    Video Perundungan Siswa SD di Gading Viral, Polisi Probolinggo Mulai Selidiki

  • Warga Ledhokombo Laporkan Sengketa Dana Talangan Rp227 Juta, Kades Bantah Punya Kewajiban

    Warga Ledhokombo Laporkan Sengketa Dana Talangan Rp227 Juta, Kades Bantah Punya Kewajiban

    Probolinggo (beritajatim.com) -Ketegangan antara warga Desa Ledhokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo meningkat setelah perselisihan soal dana pembangunan jalan berujung pada laporan hukum.

    Seorang warga bernama Susnan resmi melaporkan kasus tersebut karena dana talangan sebesar Rp227 juta yang ia keluarkan untuk mendukung pembangunan jalan tak kunjung diganti, meski ia mengaku telah berupaya menempuh penyelesaian secara kekeluargaan.

    Susnan menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat membantu ketika kepala desa meminta dukungan dana agar proyek pembangunan bisa berjalan. Namun, ia menilai tidak ada itikad baik untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

    “Dalam perjanjian jelas tertulis ada kewajiban penggantian dana,” tegas Susnan, yang berharap proses hukum menjadi jalan terakhir untuk mendapatkan haknya.

    Di sisi lain, Kepala Desa Ledhokombo, Masaendi, membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak memiliki kewajiban mengganti dana talangan itu. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan proyek kabupaten, sehingga bukan menjadi urusan pemerintah desa.

    “Dana itu bukan urusan saya, saya hanya memfasilitasi warga,” kata Masaendi.

    Ia bahkan mempersilakan jika masalah tersebut dibawa ke ranah hukum untuk mendapat kejelasan. Masaendi menambahkan bahwa dirinya tidak pernah mendorong warga memberikan pinjaman kepada desa. Ia menyebut bahwa dalam proses pembangunan ini, perannya hanya sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak terkait di tingkat kabupaten.

    Di tengah memanasnya situasi, sejumlah warga menyatakan kekhawatiran jika konflik ini terus berlarut. Mereka menilai ketidakjelasan status pembangunan dan pertanggungjawaban dana memicu ketegangan sosial di masyarakat. Salah satu warga, Karyono, meminta pemerintah kabupaten turun tangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

    “Kami berharap Bupati bisa memberikan perhatian agar ada keadilan,” ujarnya. [ada/beq]

  • Porsche Pecah Ban di Tol Pasuruan-Probolinggo, Penumpang Selamat, Mobil Rusak Parah Regional 16 November 2025

    Porsche Pecah Ban di Tol Pasuruan-Probolinggo, Penumpang Selamat, Mobil Rusak Parah Regional 16 November 2025

    Porsche Pecah Ban di Tol Pasuruan-Probolinggo, Penumpang Selamat, Mobil Rusak Parah
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Mobil mewah merek Porsche mengalami kecelakaan tunggal di Ruas Tol Probolinggo-Pasuruan, tepatnya di wilayah Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, pada Minggu (16/11/2025).
    Kecelakaan ini disebabkan oleh pecahnya ban belakang kiri saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi.
    Panit PJR
    Tol Pasuruan-Probolinggo
    , Ipda Firman, menjelaskan bahwa mobil dengan nomor polisi L 911 DV yang dikemudikan oleh DSM (47), warga Tambaksari, Surabaya, melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan.
    Saat berada di lokasi kejadian, tepatnya di KM 810.200/B, ban belakang kiri mobil tiba-tiba pecah.
    “Akibat
    pecah ban
    tersebut, kendaraan langsung oleng ke kiri dan menabrak guardrail pembatas jalan hingga berhenti dalam posisi menghadap ke utara,” terangnya.
    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
    Namun, kerusakan pada mobil Porsche tergolong parah, dengan bagian depan mobil ringsek, bumper pecah, dan kaca depan hancur.
    Sementara itu, pengemudi DSM hanya mengalami luka ringan pada bagian paha dan segera dibawa ke RS Grati untuk mendapatkan penanganan medis.
    “Kendaraan sudah kami amankan (evakuasi) ke Gerbang Tol Tongas dan untuk penanganan perkaranya kami limpahkan ke Unit Laka Polres Pasuruan Kota,” jelas Ipda Firman.
    Terpisah, Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Amrullah Setiawan, menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi Porsche tersebut.
    “Iya, ini masih dalam pemeriksaan guna memastikan kondisi sebelum dan setelah kecelakaan,” katanya singkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelatihan Pengolahan Pelepah Pisang di Bogor: Cara Unik Kemensos Tambah Penghasilan Warga

    Pelatihan Pengolahan Pelepah Pisang di Bogor: Cara Unik Kemensos Tambah Penghasilan Warga

    Bogor (beritajatim.com) — Kementerian Sosial (Kemensos) memberdayakan 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor melalui pelatihan pengolahan pelepah pisang. Program yang berlangsung sejak 13–15 November 2025 ini bekerja sama dengan Hangesti Handicraft sebagai mitra pengolahan dan pembelian produk.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung kegiatan yang digelar di Kantor Kecamatan Tanjungsari, Jumat (14/11/2025). Di hadapan peserta yang mayoritas ibu-ibu, ia membuka kunjungan dengan sebuah pantun.

    “Lewat pasar banyak yang jualan. Dari sayur segar sampai makanan ringan. Tali pelepah pisang bukan sekedar pajangan. Tapi cara sederhana untuk meningkatkan penghasilan,” ujar Gus Ipul.

    Menteri Sosial itu menegaskan pentingnya pelatihan ini untuk menambah keterampilan dan pendapatan masyarakat.

    “Dan diharapkan program ini nanti untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bapak ibu sekalian,” ucapnya.

    Tanjungsari dipilih karena wilayah tersebut memiliki jumlah pohon pisang melimpah. Selama ini, daun pisang dimanfaatkan, sedangkan pelepahnya dibuang.

    “Di sini ada bahan baku pisang atau pelepah pisang yang berlimpah. Mari kita manfaatkan. Ibu-ibu belajar yang baik, sehingga nanti bisa dapat penghasilan tambahan yang cukup besar,” ajak Gus Ipul.

    Pelepah pisang yang dijemur kemudian dipintal menjadi tali dengan beberapa ukuran. Tali ukuran besar bernilai Rp6.000 per kilogram, sementara ukuran kecil yang proses pemintalannya lebih rumit bisa mencapai Rp22 ribu per kilogram. Hangesti Handicraft akan membeli hasil pintalan tersebut dan mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti keranjang seharga Rp60 ribu per buah.

    Gus Ipul juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan penghasilan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan.

    “Maka itu dicarikan upaya-upaya pemberdayaan seperti ini. Dengan cara bagaimana? Bermitra kepada perusahaan-perusahaan swasta yang mau membeli produk-produk daripada penerima manfaat,” jelasnya.

    Para Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengikuti pelatihan pengolahan pelepah pisang.

    “Pokoknya saya datang ke sini ingin bersama-sama gandeng tangan dengan bapak ibu sekalian. Mari sama-sama semangat. Pemerintahnya semangat, penerima manfaatnya semangat untuk melanjutkan, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, penerima manfaat harus bisa lebih berdaya,” tambahnya.

    Seorang peserta bernama Epi juga sempat berbincang dengan Mensos. Ia mengaku teknik pemintalan memiliki tantangan tersendiri.

    “Gampangnya kalau muternya mah gampang. Ngerapihinnya yang susah,” kata Epi.

    Saat ditanya berapa lama ia butuh untuk mahir, Epi menjawab singkat, “Insya Allah, sekarang juga mungkin bisa.”

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menyebut peserta pelatihan berasal dari tujuh desa di Tanjungsari dan semuanya merupakan KPM penerima bansos. Selain pelatihan, Kemensos membagikan 200 unit alat pemintal.

    “Dimana di alat pemintal ini sudah diberikan contoh-contoh terkait dengan jenis tali itu sendiri. Semakin tali itu memang ukurannya semakin kecil, berarti itu akan semakin tinggi nilainya bapak dan ibu sekalian,” ujar Mira.

    Ia menambahkan, pelatihan serupa telah dilakukan di Lumajang dan Probolinggo, dan akan dilanjutkan di Pemalang serta Grobogan. [tok/ian]

  • Mantan Satpam Jadi Bandit Curanmor, Warga Ikut Bantu Polisi Ringkus Pelaku di Surabaya

    Mantan Satpam Jadi Bandit Curanmor, Warga Ikut Bantu Polisi Ringkus Pelaku di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wabi Wicaksono (32), warga Probolinggo yang indekos di Desa Hulaan, Gresik, diamankan anggota Unit Reskrim Polsek Lakarsantri, Kamis (6/11/2025) saat melintas di Jalan Lidah Wetan. Mantan satpam bank di Sidoarjo itu ditangkap karena menjadi pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya dan Gresik.

    Kapolsek Lakarsantri, Kompol Sandi Putra, mengatakan bahwa pelaku diamankan setelah pihaknya melakukan penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor di salah satu restoran di Lakarsantri pada akhir Oktober 2025. Berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi, polisi menyimpulkan bahwa pelaku yang beraksi adalah Wabi Wicaksono.

    “Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan, anggota kami menangkap pelaku saat mengendarai sepeda motor di Jalan Lidah Wetan,” kata Sandi.

    Saat diamankan, Wabi sempat mengelak dan melawan petugas. Aksi penangkapan oleh anggota Polsek Lakarsantri itu sempat membuat heboh pengguna jalan di lokasi. Sejumlah warga turut membantu polisi mengamankan pelaku. “Setelah kami amankan, pelaku langsung kami bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut,” imbuh Sandi.

    Dalam pemeriksaan, Wabi mengaku telah mencuri sepeda motor sebanyak empat kali: dua kali di wilayah hukum Polsek Lakarsantri, sekali di Wonokromo, dan dua kali di Gresik. Ia selalu beraksi seorang diri dengan berjalan kaki.

    Sebagai bandit curanmor amatir, ia hanya menyasar motor yang tidak dikunci setir atau kendaraan yang kunci kontaknya tertinggal. “Pengakuannya sudah empat kali mencuri. Namun tentu masih kami dalami untuk memastikan di mana saja pelaku beraksi,” tegas Sandi.

    Polisi kini juga memburu penadah yang menerima motor hasil curian dari Wabi. Kepada penyidik, Wabi mengaku menjual motor curiannya kepada seorang penadah di Madura.

    “Motornya dijual ke penadah dengan harga Rp3 juta sampai Rp4,5 juta dengan cara bertemu langsung di sekitar Jembatan Suramadu. Saat ini masih kami lakukan pengembangan untuk menangkap penadah tersebut,” pungkas Sandi.

    Berdasarkan catatan kepolisian, Wabi ternyata pernah dipenjara dalam kasus penggelapan saat ia masih bekerja sebagai satpam bank. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Wabi dijerat Pasal 363 KUHP dan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. (ang/kun)