kab/kota: Probolinggo

  • Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo berlangsung tegang ketika Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap Raperda Penyertaan Modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. Sikap penolakan itu disampaikan setelah seluruh fraksi mendengarkan hasil pembahasan Pansus dan evaluasi Gubernur Jawa Timur.

    PKB menilai raperda tersebut belum memenuhi standar kelayakan regulasi dan terlalu cepat dipaksa untuk disahkan. Mereka menganggap ada potensi persoalan besar terhadap keuangan daerah jika perda tetap dilanjutkan.

    Juru Bicara Fraksi PKB, Eko Purwanto, menegaskan bahwa raperda ini masih penuh ketidakjelasan dan belum memaparkan arah pengelolaan modal secara transparan. “Fraksi PKB tidak bisa menerima raperda yang disusun secara tergesa-gesa tanpa kesiapan perusahaan dan instrumen pengawasan,” tegasnya.

    Fraksi PKB juga menyoroti bahwa penyertaan modal harus berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai tujuan tersebut masih jauh dari tercapai karena konsep bisnis perseroda belum dipaparkan secara konkret.

    Rekomendasi Pansus yang sudah dibahas melalui kajian panjang dinilai diabaikan saat penyusunan raperda final. Hal ini membuat PKB mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas.

    Dalam kesempatan yang sama, Eko Purwanto kembali menyoroti ketidakjelasan investor dan potensi beban APBD. “Jika investor tidak jelas kontribusinya, maka modal akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah dan itu sangat berisiko bagi fiskal kota,” ungkapnya.

    Fraksi PKB juga memperingatkan bahwa penempatan anggaran tanpa peruntukan yang jelas membuka celah penyalahgunaan. Mereka menekankan bahwa hingga kini belum ada RAB, belum ada tanda tangan direksi, bahkan legalitas direksi disebut belum terdaftar di Kemenkumham.

    Kekhawatiran PKB bertambah ketika mempertimbangkan kemungkinan anggaran justru mengendap di BPKAD tanpa kepastian proyek berjalan. Mereka mempertanyakan siapa yang berhak atas bunga anggaran jika kondisi tersebut terjadi.

    Selain itu, PKB menilai mustahil menetapkan penyertaan modal ketika direksi dan komisaris perseroda belum terbentuk. Ketidakjelasan penerima modal disebut sebagai alasan mengapa raperda dianggap tidak realistis untuk dilanjutkan.

    Atas seluruh temuan dan pertimbangan itu, Fraksi PKB menutup pandangan akhirnya dengan penolakan tegas. Mereka menyatakan raperda tersebut tidak layak ditetapkan sebagai perda hingga memenuhi seluruh aspek regulasi dan kesiapan manajerial. (ada/kun)

  • Bocah Permpuan di Kota Probolinggo Diduga Dirudapaksa, Ayah Korban Tempuh Jalur Hukum

    Bocah Permpuan di Kota Probolinggo Diduga Dirudapaksa, Ayah Korban Tempuh Jalur Hukum

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali menggemparkan Kota Probolinggo. Ayah korban, S, akhirnya membawa laporan resmi ke Polres Probolinggo Kota setelah putrinya yang masih berusia belia, berinisial S, menjadi korban kejahatan seksual. Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Probolinggo Kota pada Kamis (27/11/2025) malam sekitar pukul 20.30 WIB.

    Berdasarkan keterangan keluarga, peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu dini hari, 16 November 2025, sekitar pukul 02.00–03.00 WIB. Korban diduga dibawa oleh terduga pelaku berinisial RBT (24) bersama beberapa rekannya ke sebuah rumah kosong di Jalan Ikan Tongkol, Kelurahan Mayangan. Di lokasi itu, korban diduga mengalami persetubuhan paksa yang menyebabkan rasa sakit hebat pada bagian vitalnya.

    Suwandi mengaku terpukul atas kejadian tersebut, terlebih karena korban masih berstatus anak di bawah umur dan tengah menjalani masa pendidikan. “Kami sangat berharap keadilan ditegakkan. Anak saya mengalami trauma dan kesakitan. Kami ingin pelaku dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.

    Kuasa hukum korban, Agus Sugianto, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini tanpa kompromi. Menurutnya, dugaan persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan paling serius dan harus segera ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas.

    “Ini kejahatan berat. Kami meminta penyidik bergerak cepat, memeriksa saksi-saksi yang terlibat, melakukan visum lanjutan, dan mengamankan para terduga pelaku. Korban adalah anak di bawah umur yang hak-haknya jelas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang,” tegasnya.

    Agus menambahkan, lembaganya akan memastikan proses hukum berjalan hingga korban dan keluarganya memperoleh kepastian keadilan. Ia juga meminta masyarakat berhenti menyebarkan informasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. “Kami ingin semua pihak bijak. Ini menyangkut masa depan seorang anak,” katanya.

    Keluarga korban mendesak agar penyidik menerapkan pasal yang tepat, yakni Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ancaman pidana berat terhadap pelaku persetubuhan atau pencabulan anak. Ancaman pidana dalam pasal tersebut bisa mencapai 15 tahun penjara.

    Menurut keluarga, penerapan pasal yang tegas sangat penting agar kasus ini dapat terungkap secara menyeluruh dan tidak ada pelaku yang lolos dari jerat hukum.

    Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh Polres Probolinggo Kota. Polisi disebut telah mengumpulkan sejumlah bukti awal dan sedang mempersiapkan pemanggilan saksi-saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

    Pihak kepolisian juga diharapkan segera melakukan gelar perkara untuk memperjelas konstruksi hukum kasus ini serta menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya.

    Masyarakat diminta untuk memberikan dukungan moral kepada korban dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan, terutama bagi anak-anak yang rentan menjadi sasaran kejahatan seksual.

    Kasus ini kini menjadi perhatian luas berbagai pihak, termasuk pemerhati anak dan lembaga bantuan hukum yang menyoroti peningkatan laporan kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir. [ada/beq]

  • KPID Jatim Temukan 99 Pelanggaran Siaran Anak dalam 3 Bulan, Trans 7 hingga TV Swasta Kena Sanksi

    KPID Jatim Temukan 99 Pelanggaran Siaran Anak dalam 3 Bulan, Trans 7 hingga TV Swasta Kena Sanksi

    Probolinggo (beritajatim.com) – KPID Jawa Timur mencatat 99 pelanggaran siaran yang berkaitan dengan perlindungan anak sepanjang tiga bulan terakhir. Temuan ini memperlihatkan masih banyaknya konten televisi yang belum ramah anak, mulai dari iklan, tayangan hiburan, hingga pemberitaan yang menampilkan identitas anak secara terbuka.

    Komisioner KPID Jatim, Aan Hariyono, mengatakan bahwa anak hari ini semakin sering dijadikan objek konten, sementara masyarakat mengonsumsi produk digital tanpa filter. Kondisi ini menyebabkan anak rentan terpapar informasi yang tidak sesuai usia.

    “Masyarakat tidak punya banyak pilihan. Konten yang muncul ya itu-itu saja. Karena itu, produk jurnalistik ramah anak dari media arus utama sangat kita tunggu,” ujarnya pada Kamis (27/11/2025) siang, di Gedung Rumah Batik, Kota Probolinggo, saat memaparkan materi kepada jurnalis.

    KPID Jatim merinci 99 kasus pelanggaran dalam tiga bulan terakhir sebagai berikut: 36 kasus: konten/iklan yang mengeksploitasi anak, 27 kasus: tayangan tanpa klasifikasi usia (SU, 13+, 17+), 22 kasus: penayangan wajah/identitas anak yang menjadi korban atau pelaku, 14 kasus: bahasa, adegan, atau ikonografi yang tidak layak bagi anak.

    Jumlah ini turun 38,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, yang mencatat 162 pelanggaran. KPID menyebut penurunan tersebut sebagai tanda positif bahwa kepatuhan media terhadap kode etik meningkat.

    Aan menjelaskan, KPID menerapkan tiga tahap sanksi: surat peringatan, pemanggilan, hingga penutupan program bagi lembaga penyiaran yang tidak melakukan perbaikan.

    Ia mencontohkan kasus 292 aduan publik terhadap dua program Trans 7 yang dinilai tidak layak tayang. “Kasus itu langsung kami koordinasikan dengan KPI Pusat, dan pada hari yang sama programnya ditutup,” tegasnya.

    Selain itu, KPID juga memproses aduan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengenai tayangan kalimat tauhid yang ditampilkan dalam bentuk joget di salah satu TV swasta nasional. Aduan tersebut langsung diteruskan ke KPI Pusat.

    Total aduan publik terhadap lembaga penyiaran di Jawa Timur sepanjang 2025 mencapai 427 aduan, meningkat 22 persen dibanding 2024.

    KPID Jatim membuka layanan aduan 24 jam melalui WhatsApp, pesan teks, voice note, website resmi, dan kunjungan langsung ke kantor di Surabaya.

    Meski tidak mengawasi platform digital atau layanan streaming, KPID tetap menerima semua laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

    Aan menekankan pentingnya literasi digital keluarga di tengah derasnya arus teknologi. Orang tua diminta tidak kehilangan kontrol atas aktivitas digital anak.

    “Orang tua harus tahu game pertama yang diunduh anak, media sosial apa yang dipakai, bahkan email yang digunakan. Pencegahan dimulai dari rumah,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa masyarakat kini memasuki era Society 5.0, di mana teknologi seharusnya dikendalikan manusia, bukan sebaliknya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Dr. Lucia Aries Yuliyanti, mengapresiasi peran media yang semakin patuh terhadap kode etik jurnalistik terkait perlindungan anak.

    Ia menyebut regulasi daerah seperti Perda Kota Layak Anak, Perda No. 3, Perda No. 10/2018 tentang PPPA dan KLA, hingga Perwali pencegahan perkawinan anak, telah menjadi pedoman penting dalam pemberitaan yang berperspektif perlindungan anak.

    “Jika ada satu dua pemberitaan yang kurang tepat, kami ajak diskusi. Media sangat responsif dan cepat melakukan perbaikan,” ujarnya.

    Menurutnya, porsi pencegahan harus diperbanyak agar kasus berkaitan dengan anak dapat terus ditekan. “Tujuan kita bukan menjadi pemadam kebakaran, tapi mencegah agar kasus tidak terjadi,” tegasnya. (ada/kun)

  • Stok Bensin Kembali Tersedia di 63 SPBU BP, Cek Daftar Lokasinya!

    Stok Bensin Kembali Tersedia di 63 SPBU BP, Cek Daftar Lokasinya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin BP 92 (RON 92) telah kembali tersedia di 63 SPBU BP yang tersebar di Jakarta hingga Surabaya.

    Stok BBM SPBU BP kembali terisi usai badan usaha swasta tersebut membeli pasokan base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) kembali menyerap 100.000 barel pasokan base fuel atau BBM murni dari Pertamina. Secara total, BP-AKR telah membeli 200.000 barel base fuel dari perusahaan pelat merah itu sejak akhir Oktober 2025.

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menuturkan, dengan tambahan itu, pasokan bensin besutan BP-AKR yakni BP 92 mulai didistribusikan secara bertahap ke jaringan SPBU BP.

    Menurutnya, pengadaan pasokan ini menjadi bukti komitmen dan konsistensi BP-AKR dalam menjaga keberlanjutan suplai bagi lebih dari 70 jaringan SPBU BP yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    “Secara bertahap, jaringan SPBU BP kini telah dapat kembali memberikan layanan pembelian bahan bakar berkualitas BP 92. Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan dan akan terus memastikan dalam menjaga standar kualitas dan keandalan layanan di seluruh jaringan SPBU BP,” ujar Vanda melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Dia menjelaskan, pengadaan kembali bahan bakar BP 92 melalui mekanisme kerja sama business to business (B2B) dengan PT Pertamina Patra Niaga dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

    Kesepakatan juga diambil setelah seluruh aspek tata kelola—kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta pertimbangan komersial—terpenuhi.

    Menurut Vanda, langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya BP-AKR untuk memperkuat ketahanan pasokan nasional.

    Dia menegaskan, base fuel RON 92 yang digunakan telah memenuhi spesifikasi dan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan BP internasional.

    Adapun, proses uji mutu dijalankan sesuai prosedur sehingga konsumen mendapatkan kualitas dan performa BP 92 yang konsisten.

    Berikut daftar SPBU BP yang mulai menjual kembali BP 92 per 27 November 2025:

    Bandung

    Dago
    Buah Batu

    Bekasi

    Grand Galaxy
    Grand Wisata
    KHI Boulevard
    Mustika Vida

    Bogor

    Ahmad Yani
    Alternatif Sentul
    Cibubur Transyogi
    Gunung Putri
    Pajajaran

    Depok

    Citralake Parung
    Margonda Raya
    Raffles Hills

    Jakarta

    Citra Palem
    Daan Mogot
    Jalan Panjang
    Joglo Raya
    Jakarta Garden City
    Kalideres
    Karang Tengah
    Kelapa Gading
    Lenteng Agung
    Lingkar Luar Barat
    Margasatwa Barat
    Meruya Ilir
    Minangkabau
    Pangeran Antasari
    Perdatam Pancoran
    Pluit Indah
    Sunter Selatan
    Tanjung Barat
    TB Simatupang
    Teuku Nyak Arief
    Tomang Raya

    Karawang

    Karawang Barat

    Malang

    Batu Malang
    Panglima Sudirman
    Perusahaan Raya
    Soekarno Hatta

    Probolinggo

    Rest Area KM 819A
    Rest Area KM 833B

    Surabaya

    Citraland Surabaya
    Embong Malang
    Gubeng Raya
    HR Muhammad
    Kertajaya Indah
    Margorejo Indah
    Merr Rungkut
    Nginden Raya
    Pemuda Surabaya

    Tangerang

    Asterra West BSD
    Bintaro Emerald
    BSD Delatinos
    Ciater Raya
    GR Silktown
    GS Paramount
    Legok Summarecon
    Metland Cybercity
    MH Thamrin
    Pondok Cabe
    PIK 2
    Puspitek Raya

  • Beasiswa Perguruan Tinggi Jadi Polemik, Legislator Kritik Pemkot Probolinggo: “Wacananya Masih Mentah!”

    Beasiswa Perguruan Tinggi Jadi Polemik, Legislator Kritik Pemkot Probolinggo: “Wacananya Masih Mentah!”

    Probolinggo (beritajatim.com) – Wacana pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi 500 siswa Kota Probolinggo memantik diskusi panjang dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo pada Rabu (26/11/2025). Usulan yang digulirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) itu dinilai masih mentah, baik dari sisi perencanaan, skema pembiayaan, hingga dasar penganggarannya.

    Pembahasan wacana ini muncul saat Banggar membedah Rancangan APBD 2026, khususnya pagu anggaran Disdikbud. Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa Pemkot berencana memberikan beasiswa kuliah kepada 500 siswa dari keluarga miskin, kategori desil 1 hingga 5. Namun, usulan itu langsung mengundang serangkaian pertanyaan dari anggota legislatif.

    “Untuk sementara, atas saran Pj Sekda, kami merekomendasikan kampus Universitas Terbuka (UT) sebagai pilihan untuk program ini,” ujar Siti Romlah.

    Pernyataan itu langsung ditanggapi kritis oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib. Menurutnya, pilihan kampus tidak bisa digiring hanya kepada satu institusi. Ia menilai, jika program beasiswa benar-benar dijalankan, maka Pemkot harus memberi pilihan yang adil dan mempertimbangkan kampus-kampus lain, terutama yang ada di Kota Probolinggo.

    “Iya kalau semua mau masuk UT. Tolok ukurnya apa? Kenapa tidak melibatkan kampus lain di Kota Probolinggo? Lalu, komponen pembiayaannya apa? Biaya hidup, uang kuliah, atau hanya UKT per semester?” sergahnya.

    Belum sempat pertanyaan itu dijawab, anggota Banggar lainnya, Sibro Malisi, ikut menyuarakan pandangan lebih tajam. Ia meminta Pemkot berhati-hati dalam membuat program yang berpotensi mengganggu fiskal daerah. Terlebih lagi, beasiswa perguruan tinggi bukan kewajiban yang melekat pada pemerintah kabupaten/kota.

    “Ini bukan kewenangan wajib pemerintah daerah. Kalau mau memberi beasiswa, boleh saja, tidak haram. Tapi harus realistis dengan kondisi fiskal. Jangan sampai terkesan memaksakan,” tegas Sibro.

    Arah pembahasan kemudian melebar ketika Mujib mempertanyakan apakah wacana beasiswa ini sudah dicantumkan dalam rancangan APBD atau sekadar wacana lisan. Ia mengingat, dalam dokumen KUA-PPAS sebelumnya, program tersebut tidak pernah muncul.

    “Saya kira ini sudah dicantumkan. Kalau ternyata belum, berarti harus menggeser anggaran lain. Yang digeser apa? Dari mana? Kalau seperti ini, menurut saya tidak perlu. Kita bahkan belum tahu pos mana yang mau dikorbankan,” ucap Mujib.

    Siti Romlah mengakui bahwa program beasiswa itu memang belum masuk R-APBD 2026 karena masih dalam tahap wacana. Ia menyebut kemungkinan anggaran akan digeser dari program pelatihan Artificial Intelligence (AI) yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

    “Terkait anggaran, kemungkinan akan dilakukan pergeseran dari kegiatan pelatihan AI. Mohon saran Banggar nantinya seperti apa,” katanya.

    Ketua DPRD Kota Probolinggo, Sinta Dwi Laksmi, menutup pembahasan dengan menegaskan bahwa seluruh catatan kritis dari anggota Banggar akan ditampung. Rekomendasi resmi akan diberikan setelah pembahasan keseluruhan RAPBD rampung.

    Dengan serangkaian catatan tajam dari legislatif, nasib wacana beasiswa kuliah untuk 500 siswa tersebut kini berada pada keputusan politik dan penajaman skema yang harus dibuktikan oleh Pemkot. Program ini bisa menjadi langkah strategis untuk pemerataan pendidikan, namun juga berpotensi menjadi beban fiskal baru jika tidak disiapkan secara matang. (ada/kun)

  • Rebutan Wilayah Jualan, Penjual Tahu Bulat di Kota Probolinggo Diserang Delapan Orang

    Rebutan Wilayah Jualan, Penjual Tahu Bulat di Kota Probolinggo Diserang Delapan Orang

    Probolinggo (beritajatim.com) – Persaingan wilayah berdagang di Kota Probolinggo kembali memicu kekerasan. Seorang penjual tahu bulat keliling bernama Adit menjadi korban percobaan pengeroyokan oleh delapan orang di Jalan Semeru, Kecamatan Kademangan, Selasa (25/11/2025) malam. Insiden tersebut diduga kuat dipicu oleh sengketa lahan dagang.

    Menurut keterangan keluarga korban, Agus Sugianto, peristiwa bermula saat Adit tengah berteduh dari hujan di kawasan Taman Semeru, Kelurahan Triwung Kidul, setelah berjualan di wilayah Kelurahan Ketapang. Di lokasi itu, Adit didatangi seorang pria berinisial RD yang langsung melarangnya berjualan di wilayah tersebut.

    “Awalnya Adit berteduh karena hujan. Tiba-tiba RD datang dan menyuruhnya pindah ke daerah Tongas,” ujar Agus.

    Setelah terjadi perdebatan singkat, RD meninggalkan lokasi. Namun tidak lama kemudian, ia kembali bersama kelompoknya. Delapan orang tersebut langsung mengepung Adit dan mencoba menyerangnya. Mereka juga membawa besi dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban.

    “Komplotan ini datang dan mencoba menyerang. Mereka membawa besi dan sajam. Adit diancam dan dikepung,” tambah Agus.

    Merasa terancam, Adit menghubungi keluarganya. Situasi sempat memanas hingga seorang warga perempuan yang berada di dekat lokasi berupaya melerai dan menghentikan aksi para pelaku. Keluarga korban kemudian menghubungi polisi.

    Petugas Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi segera mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam percobaan pengeroyokan tersebut. Polisi juga menyita barang bukti berupa besi serta senjata tajam yang diduga digunakan saat mengancam korban.

    Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Probolinggo Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Adit yang menjadi korban tidak mengalami luka fisik serius, namun masih berada dalam kondisi trauma.

    Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih memeriksa kedelapan pelaku. Polisi juga mendalami dugaan adanya pengaturan wilayah dagang yang memicu konflik di lapangan. Kasus ini menjadi perhatian warga setempat mengingat maraknya perselisihan antar pedagang terkait wilayah jualan dalam beberapa bulan terakhir. (ada/ian)

  • Dampak Erupsi Semeru, Proyek Hanggar TPA Bestari Kota Probolinggo Tidak Tuntas Sesuai Jadwal

    Dampak Erupsi Semeru, Proyek Hanggar TPA Bestari Kota Probolinggo Tidak Tuntas Sesuai Jadwal

    Probolinggo (beritajatim.com) – Erupsi Gunung Semeru kembali memberi dampak berantai terhadap sejumlah kegiatan pembangunan di wilayah sekitar, termasuk di Kota Probolinggo. Salah satunya proyek pembangunan hanggar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bestari, Jalan Anggrek, yang kini mengalami keterlambatan signifikan karena terhentinya pasokan pasir dari wilayah Lumajang.

    Kepala Bidang Penanganan dan Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, Gigih Ardityawan, mengungkapkan bahwa proyek tersebut awalnya ditargetkan selesai pada 26 November 2025. Namun, sejumlah kendala teknis dan nonteknis membuat jadwal penyelesaian tidak dapat dipenuhi.

    “Harusnya tanggal 26 November sudah selesai. Tapi ada change contract order (CCO), sehingga perlu justifikasi teknis dari pengawas untuk kompensasi waktu. Di sisi lain, erupsi Semeru membuat pasokan pasir beton dari tambang dihentikan sementara,” ujar Gigih.

    Menurutnya, penghentian pasokan material itu berdampak langsung pada pekerjaan struktur yang membutuhkan pasir beton dalam jumlah besar. Berdasarkan informasi dari pemasok, pengiriman pasir berhenti hingga 6 Desember, menambah panjang daftar hambatan dalam penyelesaian proyek.

    Tak hanya itu, Gigih menjelaskan bahwa beberapa kondisi teknis di lapangan juga menyebabkan perlunya perubahan pekerjaan yang sebelumnya tidak tercantum dalam perencanaan awal. Salah satunya pada bagian atap hanggar eksisting.

    “Setelah diturunkan, banyak komponen atap yang tidak bisa digunakan kembali. Maka perlu dilakukan penggantian. Selain itu, metode pembautan juga diubah dari dua menjadi empat baut agar struktur atap lebih kokoh dan aman,” paparnya.

    Perubahan konstruksi tersebut mengharuskan dilakukannya CCO, yang otomatis berdampak pada waktu penyelesaian. Saat ini, pengawas proyek sedang melakukan evaluasi lanjutan sekaligus penyusunan justifikasi tambahan terkait masa perpanjangan pengerjaan.

    Dari rencana awal yang memproyeksikan progres mencapai 88 persen, pekerjaan di lapangan kini baru berada di kisaran 80 persen lebih. Gigih memastikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan rekanan untuk percepatan, terutama setelah pasokan material kembali normal.

    “Kami tetap berupaya menyelesaikan proyek ini secepatnya. Pengawas juga sedang melakukan evaluasi dan justifikasi ulang. Mohon dukungan agar pekerjaan dapat segera tuntas,” ujarnya.

    Gigih menegaskan bahwa proyek hanggar di TPA Bestari penting untuk mendukung proses pengelolaan sampah yang lebih efektif. Karena itu, DLH berharap seluruh kendala dapat segera teratasi sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan.

    “Harus tetap yakin. Ini semua demi peningkatan layanan pengolahan sampah di Kota Probolinggo,” pungkasnya. [ada/aje]

  • Rawan Konflik Sosial, DPRD Minta Proyek Jalan Cokro Kota Probolinggo Tidak Dikebut Tanpa Kajian

    Rawan Konflik Sosial, DPRD Minta Proyek Jalan Cokro Kota Probolinggo Tidak Dikebut Tanpa Kajian

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo untuk melakukan preservasi Jalan Hos Cokroaminoto pada tahun 2026 mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo.

    Dalam rapat pembahasan R-APBD 2026 bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP), Senin (24/11/2025), sejumlah anggota dewan menilai bahwa proyek tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum memasuki tahap pengerjaan fisik.

    Proyek preservasi yang diusulkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 8,5 miliar itu mencakup penyusunan detail engineering design (DED), kegiatan pengawasan, serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

    Namun, Komisi III menyatakan kekhawatirannya terkait potensi persoalan sosial, terutama keberadaan banyak bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di atas trotoar di sepanjang ruas Jalan Hos Cokroaminoto.

    Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, menjelaskan bahwa rencana preservasi tersebut sudah masuk dalam program prioritas karena kawasan tersebut kerap mengalami genangan air saat musim hujan. Selain itu, Jalan Hos Cokroaminoto merupakan salah satu jalur padat penduduk dan jalur penghubung vital di pusat kota.

    “Dimulai dari sisi barat dulu. Di sana kawasan padat penduduk, sehingga menjadi prioritas kepala daerah untuk segera dibenahi,” terangnya.

    Rini menyebut, penanganan yang dilakukan nantinya akan menyerupai pola penataan yang telah diterapkan di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, yang meliputi pembangunan sistem drainase baru, peningkatan kualitas trotoar, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penataan fasilitas pendukung jalan lainnya.

    “Modelnya nanti mengacu pada DED. Kita ingin kawasan itu lebih tertata, aman, dan bebas banjir,” tambahnya.

    Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robet Riyanto, menyoroti minimnya informasi mengenai proses sosialisasi kepada warga sekitar. Menurutnya, potensi konflik sosial cukup besar karena banyak bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum.

    “Kami perlu tahu apakah sudah ada sosialisasi kepada masyarakat. Efek sosialnya bisa cukup besar jika tidak ditangani sejak awal,” ujarnya.

    Politisi PPP tersebut menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh pelaksanaan preservasi, namun meminta agar kajian teknis dan sosial diselesaikan terlebih dahulu.

    “Bagus sebenarnya rencana ini. Tapi apakah kajiannya sudah selesai? Kalau Pak Wali berhasil menyelesaikan persoalan bangunan-bangunan itu, saya acungi jempol. Sebab ini bukan hal sepele, butuh komunikasi langsung dengan masyarakat,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Rini membenarkan bahwa persoalan sosial merupakan bagian dari tantangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan itu. Ia memastikan bahwa Pemkot akan menyelesaikan seluruh persoalan bangunan yang berdiri di atas trotoar sebelum proyek dimulai.

    “Memang ada beberapa bangunan permanen dan semi permanen berdiri di atas trotoar. Itu akan kita selesaikan terlebih dahulu. Saya lebih suka semua clean and clear sebelum pengerjaan dimulai. Untuk teknis pembongkaran dan lainnya, kita menunggu hasil kajian,” jelasnya.

    Anggota Komisi III lainnya, Eko Purwanto, juga mengingatkan agar Pemkot Probolinggo tidak terburu-buru dalam menjalankan proyek tersebut. Ia menilai kajian DED tidak seharusnya dilakukan bersamaan dengan tahun pengerjaan.

    “Kami tadi menyoroti proses kajiannya. Kalau dilakukan bersamaan dengan tahun induk pengerjaan, khawatirnya banyak hal yang tumpang tindih. Kami minta agar diselesaikan dulu persoalan-persoalan bangunan itu, baru pengerjaan fisiknya dilakukan. Kalaupun harus bergeser ke penganggaran berikutnya, tidak apa-apa, yang penting tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat,” jelasnya.

    Rini menyatakan bahwa Pemkot akan menampung seluruh masukan dari Komisi III dan siap menyesuaikan jika dibutuhkan. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada teknis pembangunan, tetapi juga pada keberhasilan komunikasi dan pendekatan dengan warga terdampak.

    “Kami pastikan kajian akan diselesaikan sebelum pengerjaan dimulai. Masukan Komisi III akan kami tampung dan pertimbangkan dalam penyusunan langkah selanjutnya,” ujarnya.

    Dengan penataan yang menyeluruh dan penyelesaian persoalan sosial sejak awal, diharapkan preservasi Jalan Hos Cokroaminoto tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga menciptakan ruang publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kota Probolinggo. (ada/ian)

  • Warga Menyono Probolinggo Bangun Jalan Secara Swadaya

    Warga Menyono Probolinggo Bangun Jalan Secara Swadaya

    Probolinggo (beritajatim.com) – Warga Desa Menyono, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo kembali menunjukkan semangat gotong royong yang kuat melalui perbaikan jalan desa secara swadaya tanpa bantuan dari pihak luar. Upaya ini dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat yang selama ini bergerak untuk kepentingan umum.

    Menurut penuturan salah satu warga yang akrab disapa Lana, seluruh proses perbaikan jalan dilakukan murni dari dana hasil iuran masyarakat. Tidak ada bantuan dari pihak luar, termasuk dari perangkat desa.

    “Dari masyarakat mas, tidak ada bantuan dari pihak luar, termasuk perangkat desa,” ungkapnya, pada Minggu (23/11/2025).

    Lana menjelaskan, kerusakan jalan tersebut sudah lama terjadi. Sejak dulu, setiap kali jalan rusak, warga mengadakan iuran untuk memperbaikinya.

    “Sudah tiga kali tambal sulam, mas. Kalau nanti rusak lagi ya iuran lagi. Soalnya kasihan kalau ada kerabat dari luar yang mau main ke rumah, banyak yang jatuh karena tidak terbiasa dengan jalan seperti itu,” tuturnya.

    Ia menambahkan, kondisi jalan yang rusak menjadi semakin terasa saat momen hari raya Idulfitri. Arus kunjungan keluarga meningkat, dan banyak tamu yang tidak terbiasa melewati jalan tersebut.

    “Kadang saya bantu nyetir sepeda motor mereka. Soalnya yang dari luar itu takut kalau nyetir sendiri,” kata Lana.

    Perbaikan jalan yang dilakukan secara mandiri ini sudah lama menjadi tradisi warga Desa Menyono. Semangat kebersamaan dan kekompakan membuat pekerjaan umum seperti ini dapat terlaksana tanpa menunggu bantuan resmi.

    “Nggeh, jalan desa iku kan wes ketok gapuro’e (Iya, jalan desa itu kan sudah terlihat dari gapuranya),” tambah Lana, menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak memang sudah lama menjadi perhatian warga.

    Dengan adanya KSM dan antusiasme warga, perbaikan jalan secara swadaya ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat maupun tamu yang melintas di wilayah tersebut. (ada/but)

  • Dari Pacalan ke Surabaya: Cerita Hasil Tani Pelosok Magetan Memasok Dapur MBG Kota Pahlawan

    Dari Pacalan ke Surabaya: Cerita Hasil Tani Pelosok Magetan Memasok Dapur MBG Kota Pahlawan

    Magetan (beritajatim.com) – Udara di lereng Pacalan, Plaosan, Magetan, terasa sejuk di pagi itu. Bersih, jernih, dan menyegarkan. Kabut tipis menghiasi pepohonan. Cahaya matahari mulai muncul. Perlahan mengusir gelap.

    Sebagian orang mungkin masih sibuk dengan urusan domestik mereka. Tetapi, para petani sudah tak lagi di rumah. Sibuk dengan aktivitas harian mereka di ladang sayuran: Menyiangi, memotong, mengumpulkan, dan menimbang panen yang siap berangkat. Kebetulan, momen panen sayuran sedang berlangsung.

    Ya, lereng Pacalan memang terkenal akan komoditas pertanian berupa sayuran. Beragam jenis sayuran tumbuh subur di lereng Gunung Lawu itu. Bahkan, sayuran dari tempat ini sampai dipesan daerah lain di luar Magetan.

    “Sekarang permintaan sayur lebih sering datang dari luar Magetan,” ujar Jurianto, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbun Lestari, membuka percakapan dengan senyum bangga.

    Menariknya, pesanan sayur dari Pacalan yang cukup besar berasal dari Ngawi dan Surabaya. Benar. Surabaya. Kota yang jaraknya ratusan kilometer dari Magetan.

    “Ngawi dan Surabaya itu langganan. Seminggu bisa dua kali kirim. Kalau ramai, nilai transaksinya bisa sampai Rp10 juta sekali jalan,” terang dia.

    Kondisi ini mulai dirasakan para petani Pacalan sejak adanya. Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program andalan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Begitu MBG dimulai, sayur dari Pacalan rutin dikirim ke Surabaya dan Ngawi.

    Sayur-sayur tersebut dikirim dengan tujuan langsung yaitu sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tidak ke pasar induk lebih dulu. Jadi, langsung memenuhi permintaan SPPG dalam menyediakan 3.000 porsi lima hari dalam sepekan.

    Bagi Jurianto, pesanan dari dua daerah tersebut, terutama Surabaya, menjadi penenang di tengah rutinitas bisnis pertanian nasibnya tak mudah ditebak. Permintaan yang stabil seperti itu terasa seperti angin segar. Harga naik-turun, cuaca berubah ekstrem, hingga biaya pupuk dan obat tanaman yang terus meroket seolah terbayar ketika truk yang membawa hasil panen melaju ke tujuan.

    Sementara untuk Magetan, Jurianto mengaku ada yang aneh. Justru di “rumah” sendiri, tak ada satupun permintaan sayuran muncul. “Untuk Magetan sendiri justru belum ada yang jalan. Padahal petaninya di sini siap,” kata dia tegas.

    Berharap Pada yang Dekat

    Program MBG) sebenarnya membuka harapan besar bagi para petani. Dengan penerima manfaat yang luas — siswa sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan — kebutuhan bahan pangan sehat diyakini meningkat.

    Sedangkan Magetan dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura di Jawa Timur. Terutama sayur mayur dataran tinggi. Secara logis, MBG menjadi ruang besar bagi produk lokal: kubis Pacalan, wortel Sarangan, kentang dan sawi dari Desa Dadi. Namun dalam praktiknya, serapan lokal belum benar-benar dirasakan — setidaknya oleh Pacalan.

    Agus Suharto, Kepala Desa Pacalan, bangga dengan program MBG karena selaras dengan upaya desa meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi menghadapi kenyataan sedikitnya permintaan sayuran dari Magetan, Agus juga merasa heran.

    Dalam pandangan Agus, MBG seharusnya berpihak dulu pada petani daerah asalnya. Seharusnya, semua kebutuhan dapur SPPG di Magetan dipenuhi dari petani setempat. Barulah ketika kebutuhan dapur tidak bisa lagi mengandalkan pasokan dari Magetan, bisa mengandalkan stok dari daerah lain.

    “Telur lokal ya beli di peternak lokal, daging lokal dari peternak lokal juga. Sayur ya dari Pacalan, Poncol, Sidomukti, se-Kabupaten Magetan dulu,” kata Agus.

    Nyatanya, banyak SPPG di Magetan justru memenuhi kebutuhannya dengan mengambil pasokan dari daerah lain. Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magetan mencatat dari total 23 SPPG seluruh Magetan, 3 di antaranya berlokasi di Kecamatan Plaosan. Namun sayangnya, 3 SPPG itu tidak menyerap hasil tani dari Pacalan.

    “Ya selama ada tawaran dan harga masuk akal, petani kami akan kami arahkan dengan baik. Namun, arahan ini jadi sia-sia kalau tidak ada yang beli,” katanya.

    300 Petani dan Mimpi Besar Membalik Nasib

    KTH Rimbun Lestari menaungi sekitar 300 petani. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah keluarga kecil yang menggantungkan hidup pada panen tiap 30–60 hari, tergantung komoditas.

    “Sejak kerja sama dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ngawi dan Surabaya, pendapatan petani bisa naik sekitar 50 sampai 60 persen,” ucap Jurianto.

    Peningkatan penghasilan itu membuat ekonomi desa berputar agak kencang. Petani bisa beli pupuk tanpa berutang, peralatan panen mulai diperbarui, anak-anak petani bisa sekolah tanpa tunggakan, dan UMKM pendukung pertanian ikut hidup.

    Namun peningkatan itu rapuh. Ketika harga lokal mulai naik, pasokan dari luar langsung membanjir. Alhasil, harga kembali jatuh.

    “Baru naik sedikit kubis Pacalan, langsung masuk kubis Wonosobo, Probolinggo, Bandung,” keluh Agus. “Petani ya ndlosor (melandao) lagi harganya.”

    Inilah alasan mengapa KTH mengatur strategi tanam berbasis permintaan pasar. Hari ini buncis dicari, besok semua menanam buncis. Minggu depan sawi putih naik, petani langsung beralih. Tapi tanpa proteksi harga, strategi ini seperti berjudi dengan waktu dan cuaca.

    Sistem “Kontan” Menjaga Kepercayaan

    Ada prinsip yang dipegang Jurianto dan kelompoknya: petani tidak boleh menunggu uang hasil panen. Sebelum sayur dikirim, uang harus sudah dipegang petani.

    “Kalau nimbang langsung dibayar. Itu yang dibutuhkan petani,” tekan Jurianto.

    Pernah ada tawaran dari pihak luar yang ingin sistem pembayaran mundur. Namun, sistem itu justru menambah beban petani.

    “Ada dapur dari Madiun. Sistem kontrak harga, bayarnya seminggu sekali. Kami tolak. Kalau petani harus menunggu, mereka bisa tidak makan,” terang Jurianto.

    Cara sederhana namun kritis: menghapus kecemasan petani, menjaga ritme produksi, serta meningkatkan kepercayaan dan kontinuitas suplai. Dalam jangka panjang, sistem semacam ini mampu memperkuat ekonomi berbasis produksi, bukan tengkulak.

    Krisis Harga yang Lama Tak Teratasi

    Harga sayuran masih fluktuatif setiap saat. Kondisi ini terjadi akibat tidak ada batas bawah seperti yang diberlakukan pada padi dan jagung.

    “Petani itu kalau pupuk naik nggak pernah demo. Padahal yang mereka perlu cuma satu: harga panen jangan dibanting,” kata Agus.

    Sebagai pemimpin desa, ia mencoba memberi solusi nyata: membina pasar khusus bagi petani Pacalan, mengatur arus pasokan agar tengkulak luar tidak mendominasi, dan membentuk jejaring penjualan yang lebih mandiri

    MBG: Kunci Ekonomi Hijau Magetan

    Jika dikelola secara visioner, program MBG mampu menjadi game changer bagi pertanian Magetan. Sebab dengan MBG, petani mendapat jaminan pasar tetap ada, juga produksi lokal bisa diserap secara langsung. Selain itu, MBG juga mendorong petani meningkatkan kualitas. Serta menghidupkan UMKM logistik dan dapur olahan

    Bayangkan jika seluruh sekolah dan kelompok penerima manfaat di Magetan berkomitmen membeli minimal 50–70 persen dari petani lokal. Dampak yang timbul antara lain: miliaran rupiah berputar di Magetan, memperkuat etahanan pangan lokal, petani berani investasi alat dan lahan, serta kaum muda kembali mau bertani. Inilah sejatinya ekonomi hijau yang menyejahterakan akar rumput.

    Dari Lereng Gunung ke Meja Makan

    Bagi Jurianto, menjadi petani bukan hanya soal panen dan uang. Ia ingin generasi muda melihat bahwa pertanian punya masa depan.

    “Kita ingin anak-anak petani bangga pada kerja orang tuanya.”

    Mereka percaya, makan bergizi untuk siswa melalui MBG dihasilkan dari pangan lokal yang segar dan sehat, dibudidayakan oleh tangan-tangan petani yang merawat bumi, adalah rantai keberlanjutan yang harus dijaga bersama.

    Agus menutup perbincangan dengan harapan,“Tolong bantu suarakan bahwa MBG juga harus menyejahterakan petani kecil. Kalau petani hidup sejahtera, Magetan juga ikut maju.”

    Di balik seiris wortel dalam ompreng MBG yang tiba di sekolah, tersimpan cerita panjang perjuangan petani Pacalan menjaga ekonomi tetap berdenyut. Setiap truk yang meluncur dari desa menjadi bukti bahwa Magetan memiliki kekuatan pangan yang bisa menopang Generasi Emas Indonesia — tinggal memastikan pintu-pintu pasarnya tidak terkunci dari dalam. [fiq/beq]