kab/kota: Probolinggo

  • Destinasi Makin Hidup, Ranu Sentong Ramaikan Penganugerahan Kampung Wisata 2025 di Kota Probolinggo

    Destinasi Makin Hidup, Ranu Sentong Ramaikan Penganugerahan Kampung Wisata 2025 di Kota Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Ranu Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, menjadi pusat perhatian publik setelah dipadati ratusan warga pada Minggu (30/11/2025).

    Kawasan wisata air tersebut menjadi lokasi penyelenggaraan Penganugerahan Lomba Kampung Wisata Tahun 2025, kegiatan Fun Fishing, serta Launching aplikasi Jelita (Jelajah Wisata Kota Probolinggo) yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo.

    Kemeriahan acara yang berlangsung sejak pagi hari itu sekaligus menegaskan pesatnya perkembangan Ranu Sentong sebagai destinasi wisata unggulan berbasis komunitas.

    Dalam sambutannya, Kepala Dispopar Kota Probolinggo, M. Abas, menjelaskan bahwa Lomba Kampung Wisata merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan potensi wisata lokal.

    Menurutnya, kompetisi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemilihan juara, tetapi juga mendorong setiap kelurahan untuk menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam memaksimalkan potensi wilayah masing-masing.

    “Kami mendorong kreativitas, inovasi, dan kolaborasi antar kelurahan untuk menggali potensi wisata alam, budaya, kuliner hingga religi. Tahun ini ada 22 Pokdarwis yang mengikuti proses kurasi hingga terpilih 10 nominasi terbaik,” ujarnya.

    Dari 22 Pokdarwis yang berpartisipasi, tiga terbaik diumumkan dalam puncak acara. Pokdarwis Pilang Istimewa ditetapkan sebagai Juara 1, disusul Pokdarwis Sukma Sukabumi sebagai Runner Up, dan Pokdarwis Ranu Sentong sebagai tuan rumah yang berhasil meraih Juara 3.

    Momen penting lainnya adalah peluncuran aplikasi Jelita, sebuah platform digital berbasis website yang dirancang sebagai katalog informasi wisata Kota Probolinggo. Aplikasi tersebut diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, sebagai bagian dari transformasi digital sektor pariwisata.

    “Aplikasi ini memudahkan wisatawan mendapatkan informasi yang akurat dan menarik melalui pemindaian barcode,” jelas Abas.

    Dalam arahannya, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminudin menegaskan bahwa keberhasilan sebuah destinasi wisata ditentukan oleh tiga unsur utama: daya tarik visual, kualitas pelayanan, dan ketersediaan produk oleh-oleh.

    “Harus ada yang dilihat, ada pelayanan, dan ada souvenirnya. Jika tiga unsur ini berjalan, insyaallah tempat wisata akan hidup dan ekonomi warga ikut tumbuh,” katanya.

    Wali kota juga memberikan apresiasi terhadap kerja sama masyarakat dan Pokdarwis dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing.

    Antusiasme warga juga tampak dari komentar para pengunjung. Slamet (47), warga Jrebeng Wetan, mengaku bangga atas perubahan kawasan Ranu Sentong dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dulu Ranu Sentong sepi. Sekarang banyak kegiatan, bahkan ada fun fishing. Harapannya makin banyak pengunjung datang, UMKM kami pun ikut laku,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Satumi, pedagang minuman di kawasan wisata tersebut, menilai bahwa setiap kegiatan yang digelar selalu memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. “Kalau ada acara begini, dagangan cepat habis. Semoga sarana wisata airnya terus ditambah,” ungkapnya.

    Kegiatan ditutup dengan penyerahan sarana pendukung wisata air berupa dua unit kano, dua unit sepeda air, dan dua unit perahu dayung. Selain itu, dilakukan pula penebaran bibit ikan gurami dan lele sebagai bagian dari Fun Fishing maupun upaya menjaga ekosistem perairan.

    Dengan terselenggaranya sejumlah agenda besar tersebut, Ranu Sentong kembali menegaskan posisinya sebagai ruang publik yang dinamis dan strategis bagi pengembangan wisata Kota Probolinggo. Pemerintah daerah menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata berbasis lokal, kreatif, dan berkelanjutan. [ada/suf]

  • APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo akhirnya disahkan, namun bukan tanpa guncangan. Rapat paripurna Sabtu (29/11/2025) itu berubah menjadi panggung kritik tajam dari seluruh fraksi DPRD, yang membongkar berbagai pos anggaran yang dinilai janggal, terburu-buru, hingga berpotensi memboroskan uang rakyat.

    Satu per satu fraksi angkat suara, menyampaikan peringatan keras kepada Pemkot agar tidak sembarangan mengelola anggaran publik. Suasana paripurna berlangsung panas meski tertib, menunjukkan tingginya kecurigaan legislatif terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

    Fraksi Golkar menyerang pola lama Pemkot yang disebut hanya mengejar tinggi serapan tanpa mengukur dampak program. Golkar menegaskan APBD harus menghasilkan output dan outcome nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

    Golkar juga memperingatkan agar proyek infrastruktur tidak sekadar membangun fisik, tetapi memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sistem pengawasan internal diminta diperketat untuk menutup peluang penyimpangan.

    Fraksi PKB menyampaikan kritik paling keras: penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Rp 6,9 miliar dinilai dipaksakan, bahkan direkomendasikan tanpa kejelasan direksi dan komisaris.

    Tak berhenti di situ, PKB menyoroti anggaran KORMI Rp 500 juta yang dianggap tidak berdasar, proposal lemah, kegiatan minim manfaat, tapi tetap “ngotot” diajukan.

    PKB juga menembakkan kritik ke pos anggaran rumah tangga kepala daerah yang menembus lebih dari Rp 3 miliar dan wakil kepala daerah lebih dari Rp 1,4 miliar. Fraksi menyebut pos tersebut rawan pemborosan dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

    Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka ataupun alat akomodasi kepentingan politik, tetapi penentu arah pembangunan daerah.

    Fraksi ini menuntut APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat: mulai dari akses infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan dan stunting.

    Fraksi Gembira (Gerindra–PPP) menyoal keras penurunan ekstrem alokasi BOSDA bagi sekolah swasta. Mereka memperingatkan kebijakan itu bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta, menimbulkan keresahan, bahkan gejolak di masyarakat.

    Fraksi juga meminta bantuan pesantren dan tunjangan guru keagamaan tidak dicoret, mengingat kontribusinya yang besar dalam pendidikan moral dan sosial masyarakat.

    Fraksi NasDem menyampaikan tuntutan tegas: Pemkot harus menghentikan belanja-belanja tak efektif dan tidak memiliki urgensi publik.

    NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, inovasi pendapatan legal, dan penggunaan data wajib pajak yang valid. Kenaikan target PAD harus berbasis kajian, bukan sekadar menaikkan angka untuk terlihat agresif.

    Fraksi PKS mempersoalkan masih adanya paket pekerjaan yang masuk APBD tanpa DED dan FS. Fraksi menegaskan bahwa praktik seperti ini rawan menghasilkan proyek setengah matang dan manfaat yang tidak terasa bagi masyarakat.

    PKS juga menyoroti anggaran PKK Rp 3,9 miliar yang dianggap harus dikawal ketat agar tidak menjadi ajang seremonial. Untuk program bantuan fakir miskin, PKS meminta agar tidak hanya peralatan yang diberikan, tetapi modal dan pendampingan usaha hingga benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, merespons kritik fraksi dengan menyatakan seluruh catatan akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan. “Akan kita tindak lanjuti setiap catatan DPRD,” ujarnya.

    R-APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali kota menyebut masukan fraksi penting untuk mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah sebelum penetapan final. [ada/suf]

  • Kapal Cepat Trans Jatim Resmi Berlayar dari Probolinggo: Gili Ketapang Cuma 30 Menit

    Kapal Cepat Trans Jatim Resmi Berlayar dari Probolinggo: Gili Ketapang Cuma 30 Menit

    Probolinggo (beritajatim.com) – Masyarakat yang merencanakan liburan dari Probolinggo menuju Pulau Gili Ketapang maupun sejumlah pulau di Madura kini memiliki alternatif transportasi baru. Kapal cepat Trans Jatim “Express Bahari” resmi beroperasi dan bisa diakses melalui Pelabuhan DABN Probolinggo.

    Layanan kapal cepat ini merupakan program transportasi laut yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai perluasan konektivitas dari Trans Jatim darat. Rute yang disediakan menghubungkan Probolinggo dengan berbagai destinasi wisata di Madura, seperti Branta, Kalianget, Gili Ketapang, Gili Mandangin, hingga Gili Iyang.

    Pada Jumat (28/11/2025) petang saat ditinjau kapal cepat yang tengah bersandar di Pelabuhan DABN. Kapal berkelir putih tersebut tampak megah, dengan desain modern yang mengedepankan kenyamanan penumpang.

    Di dalam kapal, tersedia lima kelas penumpang, yakni kelas ekonomi A hingga D, masing-masing dilengkapi dengan fasilitas dasar termasuk toilet. Selain itu, terdapat satu kelas VIP yang menawarkan fasilitas lebih lengkap, mulai dari karaoke hingga kursi yang dapat direbahkan untuk tidur. Secara keseluruhan, kapal cepat ini mampu menampung hingga 360 penumpang.

    Untuk tahap pengenalan, harga tiket masih dibanderol Rp 5.000. Setelah masa promo berakhir, tarif normal berkisar Rp 50.000 hingga Rp 75.000, dan dapat dibeli langsung di loket Pelabuhan DABN.

    Kapten Kapal Trans Jatim, Abdul Azis, mengatakan bahwa layanan ini mulai beroperasi sejak Senin (24/11/2025). Meski masih dalam masa pengenalan, jumlah penumpang sudah cukup memadai. “Ini kan hitungannya masih pengenalan. Kemarin ada paling 50–70 penumpang yang naik,” ujarnya.

    Azis menambahkan, kapal dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan DABN setiap pukul 08.00 WIB, sementara jadwal lengkap tersedia saat pembelian tiket. Ia berharap kehadiran layanan ini bisa menjadi pilihan utama warga yang ingin berlibur dengan cepat dan nyaman. “Ke Gili Ketapang hanya 30 menit, ke Madura hanya satu jam. Jadi bisa hemat waktu,” tuturnya.

    Sementara itu, Junaidi, perwakilan UPT PPR Banyuwangi Wilayah Kerja Gili Ketapang, menjelaskan bahwa kapal cepat ini merupakan pengembangan dari keberhasilan Trans Jatim darat yang telah digagas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    “Nah ini merupakan trans untuk jalur lautnya. Dengan adanya kapal cepat yang terkoneksi dengan beberapa pulau ini, waktu tempuh bisa jauh lebih efisien dibanding menggunakan jalur darat,” jelasnya.

    Dengan hadirnya kapal cepat Trans Jatim “Express Bahari”, masyarakat Probolinggo kini memiliki pilihan transportasi laut yang lebih cepat, nyaman, dan efisien untuk menikmati berbagai destinasi wisata di pesisir Jawa Timur dan Madura. [ada/suf]

  • ACFFEST 2025, Cara Relevan dan Kreatif Kampanye Antikorupsi

    ACFFEST 2025, Cara Relevan dan Kreatif Kampanye Antikorupsi

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyelesaikan rangkaian Apresiasi Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025. Puncak acara ACFFEST 2025 digelar di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).

    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut capaian membanggakan dari program ACFFEST 2025. Menurutnya, program yang telah berjalan selama 11 tahun merupakan festival film unik di kancah global.

    “Saat ini, ACFFEST menjadi film antikorupsi yang pertama dan satu-satunya di dunia, serta satu dari tiga festival film yang membicarakan isu transparansi dan korupsi,” kata Wawan.

    Dia berharap, ACFFEST 2025 bisa mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik korupsi melalui pendekatan yang lebih relevan dan kreatif.

    “Pariwara antikorupsi diharapkan mendorong lahirnya kampanye-kampanye yang kreatif dan berdampak di masyarakat untuk mengampanyekan antikorupsi secara lebih masif,” ujar Wawan.

    Sepanjang tahun 2025, film-film ACFFEST telah ditonton lebih dari 57 ribu orang dan tayang di 6 platform OTT, 2 kanal YouTube, serta hiburan di pesawat dan kereta api.

    Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia. (kun)

    Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025

    Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya:

    Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):

    Media Konvensional Terbaik:

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    Pemerintah Kabupaten Demak

    Media Digital Terbaik:

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    Pemerintah Kabupaten Wonosobo
    Pemerintah Kota Yogyakarta

    • Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo

    • On Ground Activation Terbaik:

    Pemerintah Kabupaten Wonosobo
    Pemerintah Kabupaten Klaten
    Pemerintah Kabupaten Kudus

    Kategori ACFFEST (Film Pendek):

    • Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.
    • Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.
    • Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.

  • Minibus Terjun ke Jurang di Jalur Bromo, Dua WNA China Selamat

    Minibus Terjun ke Jurang di Jalur Bromo, Dua WNA China Selamat

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah minibus Wuling bernomor polisi N 1278 IL menggemparkan warga Jalur Bromo, tepatnya di Jalan PUD masuk Desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (29/11/2025). Mobil yang dikemudikan Hari Mulyono (49), warga Desa Tlogosari, Kabupaten Malang, itu terjun ke jurang sedalam kurang lebih 7 meter setelah sebelumnya menabrak pembatas jalan dan pohon mangga.

    Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB ketika kendaraan melaju dari arah selatan menuju utara. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan pengemudi kurang menguasai medan menurun dan berkelok, sehingga tidak mampu mengendalikan laju mobil. Minibus kemudian hilang kendali, keluar jalur, dan terjun bebas ke dasar jurang di sisi timur jalan.

    Insiden tersebut sempat direkam warga dalam video amatir yang kini beredar luas. Dalam rekaman itu terlihat minibus melaju tanpa tanda-tanda pengereman. Kendaraan menghantam pohon mangga cukup keras sebelum akhirnya terjun ke jurang.

    Di dalam mobil terdapat dua warga negara asing asal China, masing-masing seorang laki-laki dan perempuan. Keduanya tercatat sebagai penumpang yang saat kejadian duduk di bangku tengah. Beruntung, keduanya hanya mengalami luka ringan, sementara pengemudi selamat tanpa luka serius.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Ipda Aditya Wikrama, menegaskan bahwa hasil olah tempat kejadian perkara mengarah kuat pada dugaan rem blong.

    “Mobil keluar dari garis putih, nggak ngerem sama sekali. Jejak ban lurus tanpa ada slip. Kendaraan nabrak pohon mangga, lalu langsung terjun ke sisi kanan jalan. Penumpangnya dua plus sopir. Mereka dari China. Saat kami tawarkan ke puskesmas, mereka menolak. Hanya luka ringan, suaminya saja yang keluar darah,” ujarnya.

    Usai dilakukan pemeriksaan dan perawatan singkat di RSUD Tongas, kedua WNA tersebut memilih melanjutkan perjalanan menuju Bandara Juanda Surabaya untuk mengejar jadwal penerbangan mereka. Petugas sempat menyarankan pemeriksaan lanjutan, namun keduanya menolak dan menyatakan kondisi mereka baik.

    Sementara itu, proses evakuasi kendaraan hingga sore hari belum dapat dilakukan. Lokasi jurang yang curam, akses terbatas, serta medan tanah yang licin membuat tim gabungan kesulitan menurunkan alat berat. Polisi kini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penarikan kendaraan.

    Kecelakaan ini kembali menyoroti kondisi Jalur Bromo, yang dikenal rawan kecelakaan terutama pada musim liburan dan akhir pekan. Banyak pengemudi dari luar daerah yang tidak memahami karakter jalur menurun, tikungan sempit, serta kondisi rem yang harus benar-benar prima saat melintas.

    Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengendara, terutama wisatawan asing maupun luar daerah, agar melakukan pengecekan menyeluruh pada kendaraan sebelum memasuki jalur pegunungan.

    “Kecelakaan ini memang tidak memakan korban jiwa, tapi bisa jauh lebih fatal. Jalur Bromo tidak bisa disepelekan. Pastikan rem layak, kecepatan terkontrol, dan pengemudi memahami medan,” tegas Ipda Aditya.

    Hingga saat ini, Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan pendalaman dan menunggu proses evakuasi kendaraan sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih detail. (ada/kun)

  • Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut tengah merumuskan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bakal diikuti oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Saat ini kalangan buruh juga masih menantikan pengumuman UMK Jawa Timur 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih memfinalisasi peraturan pemerintah (PP) bari tentang pengupahan, yang memuat formula hingga rentang kenaikan upah minimum tahun depan.

    “Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan bulan Januari. Sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

    Ketika ditanya perihal ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026, Yassierli enggan memberikan bocoran. Dia hanya berujar bahwa kenaikan UMP tahun depan tidak ditetapkan satu angka sebagaimana UMP 2025 yang naik 6,5%.

    Sementara pada kesempatan sebelumnya, para pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Adapun, besaran UMK Provinsi Jawa Timur tahun ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025.

    Pada daftar UMK Jawa Timur 2025, Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dengan Rp4.961.753,00. Sementara daerah terendah adalah Kabupaten Situbondo dengan Rp2.335.209,00.

    Berikut asumsi UMK Jawa Timur apabila posisinya dinaikkan minimal 6,5%.

    Kota Surabaya Rp5.284.267,00
    Kabupaten Gresik Rp5.190.951,65
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.187.094,22
    Kabupaten Pasuruan Rp5.183.237,85
    Kabupaten Mojokerto Rp5.171.667,696
    Kabupaten Malang Rp3.784.510,457
    Kota Malang Rp3.735.692,05
    Kota Batu Rp3.578.896,29
    Kota Pasuruan Rp3.576.864,21
    Kabupaten Jombang Rp3.340.909,26
    Kabupaten Tuban Rp3.248.676,00
    Kota MojokertoRp3.227.983,00
    Kabupaten Lamongan Rp3.207.929,66
    Kabupaten Probolinggo Rp3.183.608,46
    Kota Probolinggo Rp3.063.639,71
    Kabupaten Jember Rp3.023.153,73
    Kabupaten Banyuwangi Rp2.992.798,04
    Kota Kediri Rp2.739.564,46
    Kabupaten Bojonegoro Rp2.689.265,58
    Kabupaten Kediri Rp2.654.843,72
    Kota Blitar Rp2.642.744,25
    Kabupaten Tulungagung Rp2.631.402,00
    Kabupaten Lumajang Rp2.587.698,66
    Kota Madiun Rp2.579.551,82
    Kabupaten Blitar Rp2.570.902,31
    Kabupaten Magetan Rp2.563.175,74
    Kabupaten Sumenep Rp2.562.996,82
    Kabupaten Nganjuk Rp2.561.617,08
    Kabupaten Ponorogo Rp2.559.172,34
    Kabupaten Madiun Rp2.556.361,87
    Kabupaten Ngawi Rp2.553.813,32
    Kabupaten Bangkalan Rp2.553.410,75
    Kabupaten Trenggalek Rp2.533.415,96
    Kabupaten Pamekasan Rp2.531.105,91
    Kabupaten Pacitan Rp2.517.985,66
    Kabupaten Bondowoso Rp2.499.957,34
    Kabupaten Sampang Rp2.487.507,96
    Kabupaten Situbondo Rp2.487.026,59

  • Nyaris Makan Korban Jiwa, Papan Proyek Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo Ambruk

    Nyaris Makan Korban Jiwa, Papan Proyek Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo Ambruk

    Probolinggo (beritajatim.com) – Insiden membahayakan kembali terjadi di lokasi revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo. Sebuah papan proyek berukuran besar roboh dan menimpa seorang pengendara sepeda pada Sabtu (29/11/2025). Kejadian ini sontak mengundang perhatian publik karena lokasi proyek berada di ruang aktivitas warga yang sangat padat.

    Peristiwa terjadi saat seorang wanita paruh baya mengayuh sepedanya melintas di sisi area proyek. Secara tiba-tiba, papan proyek yang berdiri di atas penyangga kawat ambruk dan langsung menimpa tubuh korban. Dugaan sementara, kawat atau pengikat papan tersebut putus hingga menyebabkan konstruksi tidak mampu berdiri stabil.

    “Tiba-tiba saja jatuh. Kayaknya pengikatnya putus. Pas itu ada ibu-ibu lewat naik sepeda, jadi langsung tertimpa,” kata Sugeng, salah satu warga yang berada di lokasi kejadian. Warga yang melihat insiden tersebut langsung bergegas memberikan pertolongan.

    Korban mengalami luka ringan namun tampak syok akibat kejadian tersebut. Setelah ditolong warga, ia segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi ini menambah kekhawatiran masyarakat soal keamanan proyek yang berada tepat di pusat kota.

    Sejumlah warga menilai, insiden ini bisa saja menelan korban jiwa apabila terjadi pada jam yang lebih ramai. Mereka mendesak pihak pelaksana proyek lebih memperhatikan standar keselamatan, mulai dari pemasangan peringatan, pengamanan area kerja, hingga pemeriksaan rutin terhadap material yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

    Kritik juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Poniman, menegaskan bahwa kelalaian dalam pengamanan proyek tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, kontraktor harus bertanggung jawab memastikan setiap elemen proyek yang berada dekat area publik bebas dari risiko kecelakaan.

    “Kontraktor harus benar-benar memastikan bahwa seluruh properti proyek, terutama yang berada di atas jalur lalu lintas, aman dan tidak membahayakan. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Keselamatan warga adalah prioritas,” tegas Heri.

    Ia juga mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen keselamatan proyek-proyek yang sedang berjalan, khususnya yang berada di pusat keramaian seperti alun-alun.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek, pengawas lapangan, serta instansi terkait masih melakukan pengecekan dan meninjau ulang konstruksi papan serta struktur lain yang berpotensi membahayakan. Pemerintah kota diharapkan dapat memberikan keterangan resmi serta langkah konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.

    Insiden ini menjadi pengingat bahwa keselamatan publik harus menjadi aspek utama dalam setiap proyek pembangunan, terlebih di kawasan yang setiap hari dipadati aktivitas masyarakat. (ada/kun)

  • Kawanan Hiu Tutul dari Australia Kembali Hiasi Perairan Pantai Bentar Probolinggo Jatim
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        29 November 2025

    Kawanan Hiu Tutul dari Australia Kembali Hiasi Perairan Pantai Bentar Probolinggo Jatim Surabaya 29 November 2025

    Kawanan Hiu Tutul dari Australia Kembali Hiasi Perairan Pantai Bentar Probolinggo Jatim
    Tim Redaksi
    PROBOLINGGO, KOMPAS.com
    — Menjelang akhir tahun 2025, perairan sekitar Pantai Bentar Kabupaten Prooblinggo, Jawa Timur, kembali kedatangan kawanan hiu tutul yang biasanya muncul pada awal musim penghujan, tepatnya di bulan November.
    Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing yang ingin menyaksikan langsung kehadiran satwa laut langka ini.
    Menurut Tunjung Mulyono, pengelola wisata perairan
    Pantai Bentar
    , kemunculan kawanan
    hiu tutul
    ini merupakan siklus tahunan yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir Desember, bertepatan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru.
    “Ini adalah fenomena yang sudah menjadi tradisi setiap tahun. Awalnya, hiu tutul datang saat air pasang, biasanya sekitar pukul 12.00 WIB sampai sore hari,” ujar Tunjung, Sabtu (29/11/2025).
    Hiu tutul yang bermigrasi dari perairan utara benua Australia ini datang ke sekitar Pantai Bentar untuk berburu plankton yang melimpah di wilayah tersebut.
    “Biasanya, mereka muncul saat air sedang pasang dan terlihat bermain di sekitar perairan,” tambah Tunjung.
    Pengelola wisata menyediakan perahu khusus untuk wisatawan yang ingin menyaksikan langsung kawanan hiu ini.
    Tarifnya sebesar Rp 50.000 per orang.
    Wisatawan yang mengikuti tur ini dapat menyaksikan hiu tutul tengah mencari makan dan bermain di sekitar perairan Pantai Bentar secara langsung.
    Meskipun saat ini kemunculan hiu tutul masih termasuk awal musim, dan jumlahnya belum sebanyak puncak musim nanti, antusiasme pengunjung tetap tinggi.
    Menurut data dari pengelola, kedatangan wisatawan saat ini meningkat hingga tiga kali lipat dibanding hari normal.
    Tunjung Mulyono berharap peningkatan kunjungan ini akan terus berlangsung hingga puncak musim, dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
    “Fenomena ini tentu akan semakin menarik minat wisatawan, dan kami berharap bisa memberikan pengalaman yang aman dan berkesan bagi semua pengunjung,” tutupnya.
    Salah satu wisatawan, Rina, mengaku terkesan dengan pengalaman melihat hiu tutul secara langsung.
    “Ini pengalaman yang luar biasa. Saya tidak menyangka bisa melihat hiu sebesar ini dari dekat,” ujarnya sambil tersenyum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jatim, Pemkab Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Ngawi Raih KPK Award 2025

    Pemprov Jatim, Pemkab Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Ngawi Raih KPK Award 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan periah anugerah Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Kabupaten Ngawi Jawa Timur masing-masing meraih satu penghargaan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan dalam Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah) sebagai Media Konvensional Terbaik bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak.

    Sementara Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperoleh penghargaan Kategori Khusus. Adapun Film Pendek “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati meraih Jury Mention Kategori Pelajar.

    Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, pihaknya memiliki konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

    Melalui ajang seperti ACFFEST dan Pariwara Antikorupsi, KPK menjalankan fungsi pendidikan yang menyasar mentalitas masyarakat sejak dini. “Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan upaya penindakan,” ujar Ibnu di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).

    Dia menyebut, pendidikan antikorupsi bertujuan mengubah sikap mental agar seseorang tidak ingin melakukan korupsi meski ada kesempatan.

    “Membuat film itu tunjukkan suatu kejujuran, itu antikorupsi. Inilah wujud nyata bahwa pemberantasan korupsi adalah gerakan bangsa,” tegasnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir menerima penghargaan mengatakan, pihaknya memang gencar melakukan sosialisasi anti korupsi melalui media luar ruang di tempat strategis seperti Jalan Waru dan Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    “Hasil evaluasinya positif. Selain itu sosialisasi juga di web (pemerintah provinsi) dan forum saya juga kerap memyampaikan pesan bagaimana kita mengemban amanah, jujur, dan antikorupsi,” kata Khofifah.

    Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia.

    Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025

    Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengkampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya: (hen/ted)

    Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):

    • Media Konvensional Terbaik:

    1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

    2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    3. Pemerintah Kabupaten Demak

    • Media Digital Terbaik:

    1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo

    3. Pemerintah Kota Yogyakarta

    • Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo

    • On Ground Activation Terbaik:

    1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo

    2. Pemerintah Kabupaten Klaten

    3. Pemerintah Kabupaten Kudus

    Kategori ACFFEST (Film Pendek):

    • Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.

    • Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.

    • Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.

  • Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo berlangsung tegang ketika Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap Raperda Penyertaan Modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. Sikap penolakan itu disampaikan setelah seluruh fraksi mendengarkan hasil pembahasan Pansus dan evaluasi Gubernur Jawa Timur.

    PKB menilai raperda tersebut belum memenuhi standar kelayakan regulasi dan terlalu cepat dipaksa untuk disahkan. Mereka menganggap ada potensi persoalan besar terhadap keuangan daerah jika perda tetap dilanjutkan.

    Juru Bicara Fraksi PKB, Eko Purwanto, menegaskan bahwa raperda ini masih penuh ketidakjelasan dan belum memaparkan arah pengelolaan modal secara transparan. “Fraksi PKB tidak bisa menerima raperda yang disusun secara tergesa-gesa tanpa kesiapan perusahaan dan instrumen pengawasan,” tegasnya.

    Fraksi PKB juga menyoroti bahwa penyertaan modal harus berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai tujuan tersebut masih jauh dari tercapai karena konsep bisnis perseroda belum dipaparkan secara konkret.

    Rekomendasi Pansus yang sudah dibahas melalui kajian panjang dinilai diabaikan saat penyusunan raperda final. Hal ini membuat PKB mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas.

    Dalam kesempatan yang sama, Eko Purwanto kembali menyoroti ketidakjelasan investor dan potensi beban APBD. “Jika investor tidak jelas kontribusinya, maka modal akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah dan itu sangat berisiko bagi fiskal kota,” ungkapnya.

    Fraksi PKB juga memperingatkan bahwa penempatan anggaran tanpa peruntukan yang jelas membuka celah penyalahgunaan. Mereka menekankan bahwa hingga kini belum ada RAB, belum ada tanda tangan direksi, bahkan legalitas direksi disebut belum terdaftar di Kemenkumham.

    Kekhawatiran PKB bertambah ketika mempertimbangkan kemungkinan anggaran justru mengendap di BPKAD tanpa kepastian proyek berjalan. Mereka mempertanyakan siapa yang berhak atas bunga anggaran jika kondisi tersebut terjadi.

    Selain itu, PKB menilai mustahil menetapkan penyertaan modal ketika direksi dan komisaris perseroda belum terbentuk. Ketidakjelasan penerima modal disebut sebagai alasan mengapa raperda dianggap tidak realistis untuk dilanjutkan.

    Atas seluruh temuan dan pertimbangan itu, Fraksi PKB menutup pandangan akhirnya dengan penolakan tegas. Mereka menyatakan raperda tersebut tidak layak ditetapkan sebagai perda hingga memenuhi seluruh aspek regulasi dan kesiapan manajerial. (ada/kun)