Xcloud.id

kab/kota: Probolinggo

  • Sebanyak 384 Jemaah Haji Kloter 68 Diberangkatkan Bupati Tuban

    Sebanyak 384 Jemaah Haji Kloter 68 Diberangkatkan Bupati Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky resmi memberangkatkan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 68 asal Kabupaten Tuban sebanyak 384 orang, Rabu (21/05/2025)

    Adapun dari jumlah tersebut yakni sebagian total dari 1.256 jemaah haji yang diberangkatkan dari Pendapa Kridha Manunggal Tuban menuju embarkasi Surabaya.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan, bahwa para jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

    “Jemaah calon haji harus berbangga dan bersyukur. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk beribadah dengan khusyuk,” imbuhnya.

    Ia juga menegaskan, pentingnya menjaga kesehatan fisik selama pelaksanaan ibadah haji. “Kami mengimbau untuk tidak memaksakan diri agar tidak terpisah dari rombongan,” terang dia.

    Selain itu, Mas Lindra berpesan bahwa penting bagi seluruh jemaah untuk saling menjaga dan memperhatikan satu sama lain selama berada di Tanah Suci, termasuk atribut dan dokumen pribadi juga harus selalu dibawa setiap saat guna mempermudah proses identifikasi dan administrasi di lapangan.

    “Kami berharap para jemaah mematuhi arahan dari petugas haji serta rutin memperbarui informasi seputar pelaksanaan ibadah, mulai dari jadwal masuk Raudhah, kondisi cuaca, hingga informasi transportasi, jika merasa kurang sehat, jemaah diminta segera melapor kepada petugas agar dapat segera ditangani,” ungkap Mas Lindra.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Tuban Umi Kulsum menambahkan, bahwa jemaah calon haji Kabupaten Tuban tahun 2025 berjumlah 1.256 orang terdiri dari 1.242 jemaah calon haji, 10 petugas haji daerah, dan 4 pembimbing KBIHU dan jemaah terbagi dalam beberapa kloter Kloter 66 sebanyak 10 orang tergabung dengan jemaah asal wilayah kerja Bojonegoro dan Tuban.

    “Kemudian, kloter 68 sebanyak 384 orang, kloter 69 sebanyak 375 orang, kloter 70 sebanyak 376 orang dan kloter 86 sebanyak 107 orang yang bergabung dengan jemaah asal Probolinggo dan Surabaya. Serta, terdapat enam orang jemaah calon haji susulan yang masih menunggu penempatan kloter.

    “Hari ini jemaah calon haji kloter 69 dan 70 akan diberangkatkan dari Pendapa Kridha Manunggal Tuban pada sore hari. Sedangkan kloter 86 dijadwalkan berangkat pada 26 Mei 2025,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Geliat Koperasi Merah Putih di Kota Probolinggo, Antara Harapan dan Tantangan

    Geliat Koperasi Merah Putih di Kota Probolinggo, Antara Harapan dan Tantangan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Koperasi selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung ekonomi rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koperasi kembali mendapatkan angin segar melalui program pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia, yang ditargetkan rampung pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

    Di Kota Probolinggo, geliat koperasi masih terasa meski tidak semua berjalan mulus. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) setempat, terdapat 234 koperasi yang terdaftar secara resmi, namun hanya 126 yang masih aktif. Sebanyak 108 lainnya telah berhenti beroperasi.

    Mayoritas koperasi aktif bergerak di bidang simpan pinjam, khususnya koperasi konsumen. Beberapa lainnya berkecimpung di sektor produksi dan ritel. Dari 39 koperasi yang telah dievaluasi, 21 dinyatakan sehat dan 18 lainnya cukup sehat.

    “Kami menilai koperasi dari berbagai aspek seperti tata kelola, kelembagaan, manajemen, serta penerapan manajemen risiko,” jelas Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Fitriawati Jufri.

    Sejak tahun 2020, sebanyak 49 koperasi dinyatakan bangkrut, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Distribusi koperasi tersebar di lima kecamatan, dengan jumlah terbesar di Kanigaran (83 unit), disusul Mayangan (68 unit), Kademangan (37 unit), Kedupok (24 unit), dan Wonoasih (22 unit). Untuk tahun buku 2023, baru 68 koperasi yang tercatat telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

    Terkait rencana pembentukan KMP, Fitriawati menyambut baik program nasional ini, namun menegaskan pentingnya selektivitas dalam pendiriannya. Ia menyatakan tidak semua koperasi lama bisa serta-merta diubah menjadi KMP karena mungkin masih memiliki persoalan internal.

    “Kami tidak ingin hanya merelokasi koperasi lama. Akan kami tinjau langsung ke lapangan untuk melihat potensi-potensi baru,” ujarnya.

    Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah pusat oleh-oleh Ketapang. Di lokasi ini, Fitriawati melihat peluang pembentukan KMP untuk menghimpun pedagang lokal agar lebih terorganisir dan kuat secara ekonomi.

    Di sisi legislatif, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, memberikan dukungan namun juga mengingatkan adanya potensi politisasi program. Ia menolak jika KMP diarahkan ke kelompok tertentu demi kepentingan non-ekonomis.

    “Program ini besar dan menjanjikan, tapi jangan sampai dikendalikan oleh kelompok berkepentingan. Apalagi ada kabar bahwa pengurus KMP diarahkan ke pihak-pihak tertentu. Ini bisa jadi ladang politik, bukan pemberdayaan,” katanya.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng. Ia menegaskan bahwa koperasi harus lahir dari inisiatif masyarakat, bukan sekadar produk program top-down.

    “Koperasi harus dibentuk dari semangat masyarakat, bukan karena tekanan program. Kalau tidak, anggotanya tidak akan merasa memiliki,” jelasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin menyatakan bahwa proses pembentukan KMP sudah berjalan melalui tahapan musyawarah kelurahan (muskel). Hingga 22 Mei 2025, sudah tujuh dari 29 kelurahan yang menggelar muskel, yaitu Pohsangit Kidul, Kedupok, Jrebeng Kidul, Sumber Taman, Kanigaran, Sukoharjo, dan Ketapang.

    Keberhasilan program Koperasi Merah Putih di Probolinggo akan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, kompetensi pengurus, serta transparansi dan komitmen pemerintah dalam implementasinya. [ada/beq]

  • Seleksi Calon Sekda Bondowoso Masuk Tahap Asesmen, 8 Kandidat Ikuti Tes

    Seleksi Calon Sekda Bondowoso Masuk Tahap Asesmen, 8 Kandidat Ikuti Tes

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso tahun 2025 memasuki tahapan asesmen, Selasa (20/5/2025).

    Delapan kandidat yang lolos seleksi administrasi secara resmi mengikuti rangkaian tes yang digelar di Aula lantai dua Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur.

    Mereka adalah Fathur Rozi, Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo; Hendri Widotono, Kepala DPKP Bondowoso; Sigit Purnomo, Kalaksa BPBD Bondowoso dan Mohammad Imron, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso.

    Kemudian Agung Trihandono, Kepala Dispendukcapil Bondowoso; Hari Cahyono, Asisten Administrasi Umum Setda Bondowowo; Sholikin, Sekretaris DPRD Bondowoso; dan Taufan Restuanto, Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Setda Bondowowo.

    Kepala BKPSDM Bondowoso, Mahfud, menyatakan bahwa tahapan ini bertujuan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu yang akan menduduki jabatan Sekda.

    “Tahapan ini sangat krusial karena dapat mengukur potensi calon sekda dari sisi kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Selasa (20/5/2025).

    Rangkaian asesmen dilakukan secara ketat dan profesional oleh lembaga asesor independen yang telah tersertifikasi.

    Tes meliputi Computer Assist Test (CAT), wawancara, diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), serta metode lainnya sesuai standar penilaian resmi.

    Mahfud memastikan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, adil, dan transparan. “Kami menjamin hasil akhir nanti telah melalui prosedur yang sah dan akuntabel,” tegasnya.

    Hasil asesmen ini nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi Panitia Seleksi dalam menentukan tiga besar calon Sekda yang akan direkomendasikan kepada Bupati Bondowoso. (awi/but)

  • Delapan Kandidat Ikuti Tahapan Asesmen Seleksi Sekda Bondowoso 2025

    Delapan Kandidat Ikuti Tahapan Asesmen Seleksi Sekda Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso tahun 2025 memasuki tahapan asesmen pada Selasa (20/5/2025). Delapan kandidat yang sebelumnya lolos seleksi administrasi secara resmi mengikuti rangkaian tes di Aula lantai dua Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur.

    Kedelapan peserta tersebut yakni Fathur Rozi (Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo), Hendri Widotono (Kepala DPKP Bondowoso), Sigit Purnomo (Kalaksa BPBD Bondowoso), Mohammad Imron (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso), Agung Trihandono (Kepala Dispendukcapil Bondowoso), Hari Cahyono (Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso), Sholikin (Sekretaris DPRD Bondowoso), serta Taufan Restuanto (Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Setda Bondowoso).

    Kepala BKPSDM Bondowoso, Mahfud, menyampaikan bahwa tahapan asesmen ini sangat krusial dalam menjaring calon Sekda yang mumpuni. “Tahapan ini sangat krusial karena dapat mengukur potensi calon sekda dari sisi kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah,” ujarnya.

    Asesmen dilakukan secara ketat dan profesional oleh lembaga asesor independen yang telah tersertifikasi. Tes meliputi Computer Assist Test (CAT), wawancara, diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), serta metode lainnya sesuai standar penilaian resmi.

    Mahfud menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, adil, dan transparan. “Kami menjamin hasil akhir nanti telah melalui prosedur yang sah dan akuntabel,” tegasnya.

    Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Panitia Seleksi dalam menyusun tiga besar nama calon Sekda yang akan diajukan kepada Bupati Bondowoso untuk dipilih salah satu. [awi/beq]

  • Dewan Kota Probolinggo Geram Panel Panjat Tebing Dibongkar Tanpa Koordinasi, FPTI dan Pemkot Saling Lempar Alasan

    Dewan Kota Probolinggo Geram Panel Panjat Tebing Dibongkar Tanpa Koordinasi, FPTI dan Pemkot Saling Lempar Alasan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area panjat tebing di GOR A. Yani pada Senin (19/5/2025) siang. Sidak ini dilakukan menyusul pembongkaran fasilitas oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) setempat.

    Dalam sidak tersebut, anggota dewan menilai pembongkaran panel panjat tebing dilakukan tanpa koordinasi yang jelas. Mereka meminta agar fasilitas tersebut dikembalikan ke tempat semula.

    “Panel harus segera dipasang kembali karena menyangkut latihan atlet menjelang Porprov,” tegas Ketua Komisi I DPRD, Isah Junaidah. Ia menyebut pembongkaran dipicu miskomunikasi antara FPTI dan Pemkot.

    Ketua FPTI Kota Probolinggo, Iwan Rosidi, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan atas dasar informasi dari Dispopar terkait rencana relokasi fasilitas. Beberapa kerangka besi bahkan telah dipindahkan ke lahan pribadinya di Kecamatan Kademangan.

    “Kami khawatir jika peralatan tidak diamankan bisa rusak atau hilang, jadi kami bongkar sebagian,” kata Iwan Rosidi. Ia mengaku informasi relokasi juga datang dari pihak Dinas PUPR-PKP yang sempat melakukan pengukuran.

    Anggota Komisi I DPRD, Zainul Fatoni, menilai bahwa pembongkaran fasilitas olahraga tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum melakukan tindakan seperti itu.

    “Harus jelas manfaat, dampak, status lahan, dan anggarannya. Jangan sampai main bongkar begitu saja,” tegas Zainul. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya belum menerima kajian resmi dari Pemkot soal relokasi.

    Komisi I mendesak agar panel panjat tebing segera dikembalikan ke posisinya demi menjaga persiapan atlet. Namun FPTI menyatakan belum memungkinkan untuk melakukan pemasangan ulang dalam waktu dekat.

    “Kami fokus dulu ke persiapan Porprov. Setelah itu baru bisa pikirkan pemasangan ulang,” ujar Iwan. Ia meminta dukungan agar atlet tetap bisa latihan dengan fasilitas seadanya.

    Sementara itu, Kepala Dispopar Kota Probolinggo, Rachmadeta Antariksa, membenarkan adanya wacana pembangunan akses jalan baru di sekitar GOR. Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal dan belum menyentuh area panjat tebing.

    “Yang akan ditata dalam waktu dekat ini hanya area lapak sisi selatan. Arena panjat tebing dan lapangan basket belum masuk rencana perubahan,” pungkas Rachmadeta. Ia meminta FPTI fokus pada Porprov dan tidak terganggu oleh wacana tersebut. (ada/ian)

  • Satpolairud Probolinggo Amankan 3 Kapal Bolga Langgar Wilayah Tangkap Ikan

    Satpolairud Probolinggo Amankan 3 Kapal Bolga Langgar Wilayah Tangkap Ikan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Satpolairud Polres Probolinggo, Polda Jatim, mengambil tindakan tegas terhadap tiga kapal bolga yang melanggar batas wilayah penangkapan ikan. Penindakan ini dilakukan saat petugas melakukan patroli di perairan Probolinggo.

    Ketiga kapal yang diamankan adalah KMN Boldoser, KMN Mandala, dan KMN Sumber Taman 1. Ketiganya diduga kuat menangkap ikan di wilayah yang bukan menjadi area izinnya.

    “Tiga kapal tersebut kami amankan saat patroli karena melanggar batas wilayah tangkap,” ujar Kasat Polairud Polres Probolinggo, AKP I Wayan Mulyana, Senin (19/5/2025). Ia menegaskan bahwa pelanggaran batas ini merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan nelayan lokal.

    Para nahkoda yang diamankan adalah BR (43) warga Dringu, A (40) warga Kademangan, dan F (36) warga Sumberasih. Ketiganya kini tengah menjalani pemeriksaan di kantor Satpolairud Polres Probolinggo.

    Menurut Wayan, keberadaan kapal bolga yang masuk wilayah tangkap nelayan kecil sering menjadi sumber keluhan. Hal ini karena hasil tangkapan nelayan tradisional menjadi menurun akibat persaingan alat tangkap yang tidak seimbang.

    “Kami banyak menerima laporan dari nelayan kecil terkait gangguan kapal bolga yang merusak potensi ikan di wilayah mereka,” tambahnya. Wayan menyatakan bahwa patroli di laut menjadi langkah utama pencegahan.

    Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga ekosistem laut dan hak nelayan lokal. Pelanggaran batas wilayah laut akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

    “Patroli rutin ini akan terus dilakukan agar wilayah perairan tetap kondusif dan adil bagi semua nelayan,” ungkapnya. Wayan juga menegaskan pentingnya kerja sama antara petugas dan masyarakat pesisir.

    Untuk memaksimalkan pengawasan, Satpolairud juga menggandeng kelompok nelayan dan warga pesisir. Mereka diharapkan bisa melaporkan jika ada kapal asing yang kembali melanggar.

    “Kolaborasi dengan masyarakat pesisir penting untuk deteksi dini pelanggaran di laut,” tutup Wayan. Pihaknya berkomitmen menjaga keamanan laut dari segala bentuk pelanggaran perikanan. (ada/but)

  • Viral! Keluhan Pasien Sesak Napas RSUD dr Moh Saleh Probolinggo Tak Dapat Layanan Optimal

    Viral! Keluhan Pasien Sesak Napas RSUD dr Moh Saleh Probolinggo Tak Dapat Layanan Optimal

    Probolinggo (beritajatim.com) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook memicu perhatian publik terkait dugaan lambannya pelayanan RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo. Keluhan tersebut disampaikan akun @Putra Pinokio Prolink pada Sabtu (18/5/2025), yang menyebut pasien rujukan sesak napas tak mendapat kepastian layanan.

    Dalam postingan itu, warga menyampaikan bahwa suaminya telah dirawat di puskesmas dan mendapat rujukan ke RSUD dr. Moh Saleh. Meski data medis seperti EKG sudah dikirimkan via WhatsApp, respons rumah sakit disebut lambat.

    “Mulai jam 7 sampai jam 10 tidak ada kabar. Ini bukan sakit biasa, suami saya tidak bisa bernapas sejak kemarin,” tulis pengunggah yang mengaku bernama Anit.

    Karena menilai penanganan terlalu lama, keluarga akhirnya membawa pasien ke RS Ar Rozy. Mereka menyebut RS Wonolangan juga tidak bisa menerima karena penuh.

    Direktur RSUD dr. Moh Saleh, dr. Intan Sudarmadi, membenarkan bahwa pihaknya menerima rujukan tersebut dari puskesmas. Ia mengakui adanya keterlambatan respons karena kejadian berlangsung di hari Minggu.

    “Benar kami menerima rujukan itu, tapi karena hari libur, dokter baru bisa merespons sekitar dua jam setelah rujukan masuk,” ujar dr. Intan.

    Ia menambahkan bahwa dokter jaga tidak bisa langsung menangani kasus tanpa koordinasi dengan dokter spesialis. Hal ini karena prosedur penanganan pasien harus sesuai standar medis yang berlaku.

    Berdasarkan hasil analisis internal, kondisi pasien saat itu tidak termasuk dalam kategori gawat darurat. Saat dokter hendak memulai penanganan, pasien telah dipindahkan ke RS Ar Rozy.

    “Saat kami siap untuk tindak lanjut, pasien ternyata sudah dibawa ke rumah sakit lain oleh keluarganya,” jelas dr. Intan.

    Meskipun begitu, pihak rumah sakit tetap menerima kritik tersebut sebagai masukan berharga.

    “Kami berterima kasih atas masukan dari masyarakat. Ini menjadi evaluasi penting agar pelayanan kami semakin cepat dan tepat,” pungkasnya. [ada/aje]

  • Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jatim, Nyono mengatakan, Gubernur Jatim akan meluncurkan Bus TransJatim Koridor VI di Terminal Mojosari pada 27 Mei 2025. Ini untuk melayani rute Sidoarjo-Mojokerto.

    Kemudian, pada 12 Oktober 2025 bertepatan dengan HUT Provinsi Jawa Timur juga akan dilaunching TransJatim Koridor VII menghubungkan Sidoarjo-Gresik-Surabaya. “Insya Allah diluncurkan pas ulang tahun provinsi pada 12 Oktober 2025,” tutur Nyono kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Nyono melanjutkan, Dishub Jatim juga akan meluncurkan TransJatim Koridor I untuk Malang Raya. Rencananya, Malang Raya ini akan diberikan tiga koridor. “Malang Raya itu ada tiga koridor nanti. Kami diperintahkan Bu Gubernur untuk tahun ini ada satu koridor TransJatim di Malang Raya,” katanya.

    Selain itu, Pemprov Jatim juga segera meluncurkan Trans Laut Jatim pada Agustus-September 2025. Ini akan melayani rute Probolinggo sampai Pulau Gili Iyang Sumenep-Madura, melalui Pulau Mandangin, Pulau Kambing, Gili Ketapang, Gili Labak, Gili Genting dan berakhir di Gili Iyang.

    “Ini untuk mendongkrak pariwisata di Pulau Oksigen Gili Iyang, kemudian bisa snorkeling di Gili Labak dan menikmati sunrise di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Nantinya menggunakan kapal cepat. Mudah-mudahan bisa bangkit perekonomian dan pariwisata Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Delapan Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Bondowoso 2025

    Delapan Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak delapan pejabat dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso tahun 2025.

    Pengumuman ini disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka yang diketuai Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA pada Senin, 19 Mei 2025.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan jumlah pelamar yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pansel berjumlah delapan orang.

    “Semua peserta ini telah melalui verifikasi dokumen secara ketat sesuai regulasi seleksi terbuka JPT,” ujar Mahfud pada BeritaJatim.com, Senin (19/5/2025).

    Ia menjelaskan, para peserta yang lolos seleksi administrasi ini akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi assessment pada Selasa, 20 Mei 2025 di Kantor BKN Provinsi Jawa Timur, Surabaya, mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai.

    “Assessment ini akan mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural para kandidat,” imbuhnya.

    Mahfud menambahkan, proses seleksi terbuka ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga terpilih Sekda definitif yang mampu mendorong percepatan pembangunan Bondowoso.

    Delapan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi antara lain:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. – Kepala Dispendukcapil Bondowoso
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I – Kepala DPMD Probolinggo
    Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. – Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso
    Hendri Widotono, S.Pt., M.P. – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso
    dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. – Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bondowoso
    Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. – Sekretaris DPRD Bondowoso
    Drs. Sigit Purnomo, M.M. – Kepala BPBD Bondowoso
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Setda Bondowoso

    [awi/beq]

  • Bupati Pasuruan Undang Investor Korea Selatan, Tawarkan Lahan Strategis dan Tenaga Kerja Siap Pakai

    Bupati Pasuruan Undang Investor Korea Selatan, Tawarkan Lahan Strategis dan Tenaga Kerja Siap Pakai

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menghadiri forum kerja sama bertajuk “Peningkatan Keamanan dan Investasi Korea Selatan di Jawa Timur” di Hotel Shangri-La Surabaya. Acara ini menjadi momentum penting dalam membuka peluang investasi antara Korea Selatan dan wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan.

    Bupati menegaskan bahwa Pasuruan sangat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi, baik di bidang industri, pariwisata, hingga pertanian modern. “Kami siapkan segala kemudahan perizinan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tambahnya.

    Salah satu keunggulan Pasuruan adalah ketersediaan tenaga kerja lokal yang banyak, terampil, dan kompetitif. “Kami memiliki SDM yang siap dilatih dan bersaing secara global,” jelas Bupati Rusdi di hadapan delegasi.

    Ia juga menyampaikan bahwa lahan untuk investasi telah disiapkan, terutama di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. “Wilayah Kecamatan Nguling sangat strategis dan cocok untuk pengembangan industri maupun logistik,” ungkapnya.

    Letak geografis Pasuruan yang dekat dengan Pelabuhan Probolinggo dan jalur tol nasional menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing. “Aksesibilitas adalah kekuatan kami dalam mendukung distribusi dan ekspor,” tambah Mas Rusdi.

    Bupati Rusdi juga menekankan pentingnya keamanan dan stabilitas daerah sebagai faktor penunjang investasi. “Kami menjamin lingkungan investasi yang aman, kondusif, dan bersahabat bagi pelaku usaha,” tegasnya.

    Tak hanya infrastruktur fisik, Pemkab Pasuruan juga terus mendorong kemudahan layanan digital dan sistem OSS (Online Single Submission). “Proses perizinan kami terintegrasi dan transparan demi kenyamanan investor,” katanya.

    Forum tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Korea Selatan, termasuk perwakilan dari KADIN, BKPM, dan para pelaku usaha. Antusiasme terhadap potensi Pasuruan dinilai tinggi oleh peserta forum.

    Bupati Pasuruan berharap kerja sama ini akan menghasilkan investasi konkret dari Korea Selatan ke wilayahnya. “Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi mitra strategis seperti Korea Selatan untuk tumbuh bersama di Pasuruan,” pungkasnya. (ada/ian)