Xcloud.id

kab/kota: Probolinggo

  • Parkir Non Tunai di Probolinggo, Solusi Cerdas Atasi Jukir Nakal

    Parkir Non Tunai di Probolinggo, Solusi Cerdas Atasi Jukir Nakal

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo mulai menerapkan sistem parkir non tunai sebagai langkah nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan dan modern. Tak hanya soal efisiensi, kebijakan ini juga menjadi tameng dari praktik jukir nakal yang kerap dikeluhkan masyarakat.

    Peluncuran sistem parkir digital ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Aminuddin di Alun-Alun Kota Probolinggo. Di tempat yang sama, masyarakat mendapatkan edukasi dari Dinas Perhubungan terkait tata cara penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS ini.

    “Cukup scan barcode, bayar parkir bisa langsung lewat ponsel. Tidak perlu uang tunai, tidak perlu repot cari kembalian. Yang terpenting, kita bisa menutup celah kecurangan,” ujar Aminuddin.

    Langkah ini menyasar masalah lama yang kerap terjadi di lapangan: kebocoran retribusi dan setoran parkir yang tak masuk kas daerah. Dengan sistem non tunai, uang parkir langsung disetor ke kas daerah tanpa campur tangan petugas lapangan.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Agus Efendy, menjelaskan bahwa masyarakat yang telah membayar parkir berlangganan tahunan yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan tidak perlu lagi membayar retribusi saat parkir di tepi jalan.

    “Kami ingin masyarakat tahu bahwa kendaraan plat Probolinggo yang sudah berlangganan, parkirnya gratis di tepi jalan. Jadi tidak usah membayar lagi, baik motor maupun mobil,” jelas Agus.

    Namun, sistem berbeda berlaku pada acara-acara tertentu yang bersifat insidentil. Misalnya, saat ada kegiatan di Alun-Alun seperti Pasar Minggu, pertandingan di stadion, atau event di GOR. Dalam kondisi tersebut, semua kendaraan baik dari dalam maupun luar kota tetap dikenakan tarif parkir.

    “Yang penting, semua pembayaran dilakukan secara non tunai. Jadi petugas parkir tidak menerima uang fisik. Ini mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik,” tambahnya.

    Selain memberikan kenyamanan, sistem ini sekaligus memperjelas peran jukir yang kini lebih fokus pada pelayanan dan pengaturan kendaraan. Tak ada lagi celah untuk ‘bermain’ dengan uang retribusi.

    Dengan hadirnya parkir non tunai, Probolinggo menunjukkan komitmennya untuk maju menuju kota yang lebih transparan, modern, dan bebas dari praktik-praktik nakal yang merugikan masyarakat. [ada/aje]

  • BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis prakiraan daerah berpotensi banjir kategori tinggi untuk Juni 2025.

    Berdasarkan hasil monitoring dinamika atmosfer dan curah hujan, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim hujan. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di sejumlah daerah.

    BMKG mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sekitar 65% wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan, sedangkan hanya 19% wilayah yang telah memasuki musim kemarau.

    Berikut klasifikasi wilayah terdampak curah hujan tinggi menurut tingkat kewaspadaan, berlaku mulai 11-20 Juni 2025:

    Klasifikasi Awas

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan.

    Klasifikasi Siaga

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat.

    Klasifikasi Waspada

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan

    Berikut adalah pemetaan daerah di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan potensi banjir Dasarian II Juni 2025 menurut data BMKG:

    Aceh

    Potensi banjir rendah

    Aceh Tamiang: Tamiang Hulu, Tenggulun

    Aceh Tenggara: Babussalam, Badar, Bambel, Bukit Tusam, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Ketambe, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sumur

    Sumatera Utara

    Potensi banjir rendah

    Langkat: Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Sei Lepan

    Riau

    Potensi banjir rendah

    Bengkalis: Bantan, Bathin Solapan

    Indragiri Hilir: Kateman

    Indragiri Hulu: Lirik

    Kepulauan Riau

    Potensi banjir rendah

    Karimun: Meral, Meral Barat

    Kota Batam: Galang

    Lingga: Lingga Timur

    Sumatera Barat

    Potensi banjir rendah

    Kota Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar

    Jambi

    Potensi banjir: Tidak ada data

    Bengkulu

    Potensi banjir rendah

    Bengkulu Selatan: Ulu Manna

    Sumatera Selatan

    Potensi banjir rendah

    Ogan Komering Ilir: Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan

    Bangka Belitung

    Potensi banjir rendah

    Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur

    Lampung

    Potensi banjir rendah

    Lampung Timur: Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Pasir Sakti, Sekampung Udik

    Tulang Bawang: Dente Teladas

    Banten

    Potensi banjir menengah & rendah

    Lebak, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang, Tangerang

    DKI Jakarta

    Potensi banjir rendah

    Jakarta Selatan: Jagakarsa

    Jawa Barat

    Potensi banjir menengah & rendah

    Wilayah luas di Kabupaten/Kota: Bogor, Sukabumi, Bandung, Garut, Cianjur, Pangandaran, Bekasi, Depok, Tasikmalaya

    Jawa Tengah

    Potensi banjir rendah

    Cilacap, Pemalang, Purbalingga

    Jawa Timur

    Potensi banjir menengah & rendah

    Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek

    Bali

    Potensi banjir rendah

    Bangli, Gianyar, Karangasem, Tabanan

    Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

    Potensi banjir rendah

    Beberapa kecamatan di Belu, Kupang, Malaka, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat

    Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki kecamatan dengan potensi banjir

    Sulawesi Utara

    Potensi banjir menengah, rendah

    Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud Kep, Siau Tagulandang, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Kepulauan Sangihe.

    Gorontalo

    Potensi banjir menengah, rendah

    Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Pohuwato

    Sulawesi Tengah

    Potensi banjir menengah, rendah

    Banggau, Morowali Utara, Buol, Donghala, Poso, Toli Toli

    Sulawesi Barat

    Potensi banjir menengah, rendah

    Mamuju, Polewali Mandar, Majene

    Sulawesi Selatan

    Potensi banjir tinggi, menengah, rendah

    Bone, Sinjai, Bantaeng, Gowa Kepulauan Selayar, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Waji

    Sulawesi Tenggara

    Potensi banjir mengengah, rendah

    Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton, Kolaka, Bombana, Muna

    Maluku & Maluku Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Kota Ambon, Seram Bagian Barat/Timur, Maluku Tengah, Buru, Halmahera, Ternate, Tidore

    Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan

    Potensi banjir menengah & rendah

    Deiyai, Jayapura, Mimika, Nabire, Keerom, Kota Jayapura, Kota Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Mappi, dan lainnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua Komisi XI beberkan soal manfaat MBG saat temui konstituen

    Ketua Komisi XI beberkan soal manfaat MBG saat temui konstituen

    “Presiden Prabowo memutuskan sejak awal kampanye ingin program Makan Bergizi Gratis hadir di tengah masyarakat. Ada yang namanya dapur umum yang ke depan pengelolanya masyakarat, nanti siapa yang memasok beras, sayur, daging, telur, sehingga keberada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membeberkan soal manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat menemui konstituen di daerah pemilihannya di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur, Senin (16/6).

    Dia menegaskan bahwa Program MBG merupakan bentuk kehadiran negara demi membentuk generasi mendatang melalui perbaikan gizi, serta menjadi terobosan Presiden Prabowo dalam menggerakkan perekonomian warga.

    “Presiden Prabowo memutuskan sejak awal kampanye ingin program Makan Bergizi Gratis hadir di tengah masyarakat. Ada yang namanya dapur umum yang ke depan pengelolanya masyakarat, nanti siapa yang memasok beras, sayur, daging, telur, sehingga keberadaan program ini juga akan memutar ekosistem ekonomi di tingkat bawah,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas menyinggung bahwa masih banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan sebagai isu yang cukup serius di Tanah Air.

    “Anak usia sekolah yang akan menjadi generasi ke depan ini dikhawatirkan mengalami situasi malnutrisi,” ucapnya.

    Di Probolinggo, dia juga menjelaskan soal pentingnya kedaulatan pangan dan energi. Adapun dia menilai posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diduduki oleh Bahlil Lahadalia merupakan posisi sangat vital untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.

    “Pak Bahlil yang diberi amanat oleh Presiden Prabowo sebagai menteri ESDM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan energi dan mengelola sumber daya alam Indonesia,” katanya.

    Sementara itu di Ngemplakrejo, dia mendorong para nelayan menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program andalan Presiden Prabowo.

    “Koperasi Merah Putih merupakan ide luar biasa dari Presiden Prabowo. Tujuannya untuk membantu ekonomi masyarakat tingkat bawah, operasionalnya datang dari inisiatif masyarakat,” ujarnya.

    Selain anggaran pembentukan Koperasi Merah Putih yang disediakan oleh pemerintah, dia pun meyakini koperasi tersebut akan mampu mengangkat perekonomian nelayan.

    Koperasi, kata dia, bisa menjadi offtaker atau pembeli hasil tangkapan nelayan sehingga nelayan tidak bergantung kepada tengkulak.

    “Keberadaan koperasi ini akan memangkas rantai distribusi yang panjang, sehingga hasil tangkapan nelayan dapat sampai ke konsumen dengan harga yang lebih terjangkau, sementara nelayan tetap mendapatkan keuntungan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp3 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp3 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    Pemeriksaan juga dilakukan terhadap enam orang dari pihak swasta. Masing-masing dari mereka didalami perihal pembelian aset dan pengalokasian dana hibah dan fee yang diminta tersangka.

    Dari 21 orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, empat di antaranya penerima dan 17 lainnya pemberi. Lalu ada juga pihak penyelenggara negara hingga staff.

    Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan penyidik masih melakukan pencarian bukti seperti menggeledah sejumlah lokasi. Upaya paksa ini dilaksanakan sejak 8 Juli lalu dan menyasar sejumlah tempat.

    Rinciannya ada beberapa rumah di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, serta di Pulau Madura seperti Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep yang sudah didatangi penyidik.

     

  • Mediasi Alot, Pedagang Oleh-oleh Masjid Agung Probolinggo Tolak Tawaran DKUP

    Mediasi Alot, Pedagang Oleh-oleh Masjid Agung Probolinggo Tolak Tawaran DKUP

    Probolinggo (beritajatim.com) – Upaya mediasi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan para pedagang oleh-oleh Haji dan Umroh di kawasan Masjid Agung kembali menemui jalan buntu. Dalam pertemuan yang digelar Senin pagi (16/6/2025), Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DKUP) menawarkan empat lokasi relokasi bagi para pedagang yang terdampak proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo, namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah.

    Kepala DKUP Fitriawati Jufri memaparkan empat lokasi alternatif yang disiapkan, yakni Pasar Mangunharjo, Pasar Kronong, Pasar Wonoasih, dan ruko di depan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Ia menegaskan, relokasi harus dilakukan karena proyek revitalisasi sudah masuk dalam perencanaan sejak tahun 2023.

    “DED-nya sudah ada sejak 2023, dan ini bagian dari program revitalisasi yang kami terima dari Pemkot. Maka kami ajak para pedagang untuk ikut relokasi,” ujar Fitri dalam forum mediasi.

    Namun perwakilan pedagang mempertanyakan mengapa mereka tidak dilibatkan sejak awal perencanaan. Rivo Alfadani, salah satu pedagang, merasa kecewa karena sosialisasi baru dilakukan saat proyek sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan.

    “Mengapa kami baru tahu sekarang, padahal rencana sudah ada sejak 2023? Kenapa kami tidak dilibatkan dalam prosesnya?” ucap Rivo.

    Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Gigih Ardityawan, menegaskan bahwa revitalisasi alun-alun sangat diperlukan, mengingat kondisi trotoar yang rusak dan keberadaan pohon yang mengganggu struktur jalan.

    “Trotoar perlu diperbaiki demi keselamatan pejalan kaki. Selain itu, ada juga pohon yang akan ditebang karena mengganggu struktur trotoar,” terangnya.

    Meski demikian, para pedagang tetap menolak opsi relokasi ke pasar. Ketua Paguyuban Oleh-Oleh Haji dan Umroh, Bambang, mengatakan tempat yang ditawarkan tidak relevan untuk jenis usaha mereka.

    “Kami tidak menolak revitalisasi, silakan kalau memang harus dibongkar. Tapi masa kami jualan oleh-oleh Haji dan Umroh di pasar? Itu tidak relevan,” katanya.

    Ia juga menyayangkan lahan alternatif yang mereka minta di sisi utara Masjid Agung tidak bisa digunakan karena statusnya sudah dihibahkan ke takmir masjid. “Kesannya muter-muter saja,” tambah Bambang.

    Fitri menegaskan bahwa kios yang ditempati pedagang saat ini merupakan aset milik Pemkot yang sebelumnya dikelola ormas, namun belakangan dikelola perorangan melalui skema pinjam pakai.

    “Itu aset milik Pemkot. Sekarang kami tetap beritikad baik dengan menawarkan lokasi relokasi agar pedagang bisa tetap berjualan,” jelasnya.

    DKUP memberi tenggat waktu hingga akhir Juli 2025 untuk pengosongan lokasi. “Kami targetkan paling lambat akhir Juli sudah harus dikosongkan,” tegas Fitri.

    Gigih menambahkan, revitalisasi alun-alun saat ini masih dalam tahap pelimpahan dokumen ke bagian Barang dan Jasa (Barjas). “Masih dikaji dan belum mulai pelaksanaan fisik,” katanya. [ada/beq]

  • Strategi Baru Anti-Pelecehan Seksual di Kereta: CCTV hingga Sanksi Blacklist

    Strategi Baru Anti-Pelecehan Seksual di Kereta: CCTV hingga Sanksi Blacklist

    Liputan6.com, Jember – Upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di ruang publik terus digalakkan berbagai pihak. Terbaru, PT Kereta Api Indonesia (KAI) meluncurkan fitur terbaru ‘Female Seatmap’ untuk memberi rasa aman dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di kereta. 

    Melalui fitur ini, calon penumpang perempuan mendapat ‘kekhususan’ yakni boleh memilih kursi di dalam kereta yang berdekatan dengan sesama perempuan. Hal ini diharapkan bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual selama perjalanan di dalam kereta api. “Jadi penumpang wanita dapat memilih tempat duduk yang bersebelahan dengan sesama wanita. Ini bisa diakses di website KAI, agar dalam perjalan lebih aman dan nyaman,” tutur Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, PT KAI juga telah menyiapkan kamera CCTV di setiap stasiun dan juga di dalam kereta api. Hal ini sebagai strategi pencegahan sekaligus alat bukti jika terjadi pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di dalam kereta api. “Kami juga mendorong masyarakat yang tahu atau mengalami pelecehan seksual, agar melapor. Kami siap memberi pendampingan hukum dalam penanganan pelecean seksual kepada aparat penegak hukum. Kita juga sudah siagakan Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api) di setiap stasiun maupun rangkaian kereta api,” sambungnya. 

    Setiap orang yang kedapatan melakukan pelecehan seksual, akan dilarang naik kereta api atau masuk ke stasiun. “Dan penumpang yang ketahuan (melakukan pelecegan seksual) akan kami black list,” sambungnya tanpa menjelaskan lama masa black list tersebut. 

    Sejauh ini, selama tahun 2025, belum pernah lagi terjadi laporan terjadinya pelecehan seksual di seluruh unit kerja atau kereta api yang ada di Daop 9 Jember yang meliputi Probolinggo hingga Banyuwangi. “Kalau di tahun 2024, ada satu kasus dan sudah kita dampingi melapor ke aparat penegak hukum, dan pelakunya kita black list,” pungkas Cahyo. 

    Sementara itu, Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto yang turut hadir dalam kegiatan di Stasiun Jember mengapresiasi upaya PT KAI dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di ruang publik. “Kita akan berupaya untuk memperluas area pencegahan pelecehan seksual di ruang publik. Nanti kita akan libatkan juga aparat seperti polisi dan TNI. Keamanan dan kenyamanan serta pencegahan kekerasan seksual adalah tugas kita bersama,” kata Djoko.

  • 3 Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Nasional

    3 Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Nasional

    Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk mendampingi kementerian meningkatkan penerimaan negara. 
    Eks Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herry Muryanto ditunjuk sebagai kepala Satgassus. Sementara eks penyidik senior KPK
    Novel Baswedan
    diangkat menjadi wakil kepala Satgassus. 
    Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Senin (16/5/2025), penunjukan dua mantan pegawai KPK ini karena dianggap sudah ahli dalam tata kelola pemerintahan dan berpengalaman menangani kasus korupsi. 
    Sebelumnya, keduanya juga tergabung dalam Satgassung Pencegahan Korupsi.
    “Selama 6 bulan ini Satgassus telah berkordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM termasuk yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan di mana Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada tanggal 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali 11-13 Juni 2025,” ujar anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis. 
    Salah satu sektor yang masih potensial untuk meningkatkan pendapatan negara adalah sektor perikanan.
    Oleh karena itu, Satgassus Optimalisasi Penerimaan negara ini membantu upaya sinergi dan mendampingi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah. 
    “Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” ujar Yudi.
    Selain itu, Satgassus juga berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mengunjungi 2 pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Provinsi Bali.
    Masalah di sana, banyak kapal penangkap ikan di bawah dan atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil lain, tetapi tidak punya izin penangkapan ikan. Akhirnya ikan hasil tangkapan tidak dapat dipungut PNBP. 
    Satgassus pun merekomendasikan agar pemerintah mempercepat proses penyelesaian izin kapal penangkapan ikan. Selain itu, KKP juga diminta melakukan sosialisasi terhadap pemilik-pemilik kapal agar segera memproses izin penangkapan ikan. 
    Terakhir, pemerintah daerah dimimta segera mengalihkan perizinan ke pusat untuk kapal-kapal di bawah 30 GT tetapi menangkap ikan di atas 12 mil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PCNU Pamekasan Wafat, Gubernur Jatim: Sosok Ulama Muda Inspiratif

    Ketua PCNU Pamekasan Wafat, Gubernur Jatim: Sosok Ulama Muda Inspiratif

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menilai Almarhum KH Taufik Hasyim sebagai sosok muda inspiratif dengan beragam pengalaman yang luar biasa.

    Hal tersebut disampaikan Khofifah ketika melayat ke kediaman almarhum Ketua PCNU Pamekasan, di Pondok Pesantren Sumber Anom, Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Minggu (15/6/2025) kemarin.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan duka cita mendalam dan mengenang almarhum KH Taufik Hasyim sebagai seorang tokoh, ulama muda, dan cendekiawan yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat.

    “Sangat jarang sekali ada seorang pemangku pesantren pada usia muda, dan memangku di sebuah lembaga perguruan tinggi yang juga sedang memimpin organisasi keagamaan di Pamekasan,” kata Khofifah Indar Parawansa.

    Hanya saja takdir berkata lain, sebab Rektor Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Penyepen Pamekasan, beserta istri tercinta, Ny Hj Amiroh Mawaddah Sofi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di KM 835.600/A Tol Pasuruan-Probolinggo, Sabtu (14/6/2025).

    Ungkapan duka cita Gubernur Jatim, atas wafatnya Ketua PCNU Pamekasan, KH Taufik Hasyim melalui akun medsos pribadinya. [Gambar: IG Khofifah Indar Parawansa]“Tentu kami Pemprov Jatim, merasa kehilangan sosok ulama muda bergelar doktor yang memiliki semangat juang luar biasa. Kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam, semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, almarhum dan almarhumah bersama rombongan mengendarai mobil Toyota Innova Zenix bernopol N 1086 EL yang dikemudikan Moh Sholehoddin mengalami laka lalin setelah menabrak mobil barang bernopol DK 8348 CT.

    Akibat peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2:00 WIB tersebut, rombongan kendaraan Kiai Taufik mengalami ringsek pada bagian depan, sementara mobil barang yang ditabrak mengalami ringsek pada body bak belakang.

    Akibat peristiwa tersebut, KH Taufik Hasyim (43) beserta istri tercinta (29) meninggal dunia. Empat orang lainnya masing-masing Moh Sholehoddin (26) mengalami luka berat, Moh Syakir (7) mengalami luka ringan, Mohammad Ali (4) dan Siti Sulaiha (21) dalam kondisi sehat. [pin/aje]

  • Hampir 7.000 Koperasi Merah Putih Telah Terdaftar di Jatim, 13 Daerah Capai 100%

    Hampir 7.000 Koperasi Merah Putih Telah Terdaftar di Jatim, 13 Daerah Capai 100%

    Surabaya (beritajatim.com) – Progres percepatan pembentukan dan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat sebanyak 6.984 koperasi telah resmi terdaftar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Timur.

    “Jumlah tersebut setara 82,2 persen dari total 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jatim, Haris Sukamto, Senin (16/6/2025).

    Berdasarkan data resmi dari Kanwil Kemenkum HAM Jatim, terdapat 13 kabupaten/kota yang telah menuntaskan pendaftaran SABH untuk seluruh KD/KMP-nya. Daerah tersebut meliputi Ponorogo, Nganjuk, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, dan yang terbaru Kota Blitar.

    Sementara itu, sejumlah daerah lain mencatatkan progres tinggi dan hampir mencapai 100 persen. Beberapa di antaranya adalah Jombang dengan capaian 99,7 persen, Jember 99,6 persen, Surabaya 99,3 persen, Bangkalan 98,6 persen, dan Gresik 98,3 persen. Wilayah-wilayah ini hanya menyisakan 1 hingga 6 berkas untuk diselesaikan.

    Namun demikian, Haris juga menyoroti beberapa daerah yang menunjukkan progres lambat dan membutuhkan intervensi segera. Wilayah tersebut di antaranya adalah Bojonegoro (10,9 persen), Kota Pasuruan (20,6 persen), Kota Batu (37,5 persen), dan Kabupaten Pasuruan (41,4 persen).

    “Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penganggaran, revisi berkas notaris, hingga keraguan pengurus,” terang Haris.

    “Perlu langkah percepatan dan pendampingan lebih intensif, terutama pada kabupaten/kota yang stagnan,” imbuhnya.

    Tren pertambahan pendaftaran koperasi melalui SABH harian menunjukkan angka rata-rata lebih dari 280 koperasi per hari. Dengan laju ini, Kemenkum HAM Jatim optimistis target 100 persen dapat tercapai pada pekan ketiga Juni 2025.

    Untuk mendukung target tersebut, sejumlah strategi percepatan tengah dilakukan. Di antaranya penandatanganan akta secara massal di hadapan notaris, audit kelengkapan dokumen secara kolektif, serta intervensi langsung ke daerah prioritas seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo.

    “Kami tentu mengapresiasi seluruh mitra kerja kami yang terlibat, mulai dari Pemprov dan Pemkab, Notaris dan Ditjen AHU dengan keandalan sistem yang dimiliki,” tutup Haris.

    Program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum. Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi berbadan hukum terbanyak secara nasional. [uci/beq]

  • Remaja Wonomerto Jadi Korban Begal di Jalan Barito Kota Probolinggo

    Remaja Wonomerto Jadi Korban Begal di Jalan Barito Kota Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Seorang remaja berinisial YR (18), warga Dusun Bintaosan, Desa Kedungsupit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, menjadi korban pembegalan saat melintas di Jalan Barito, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, pada Minggu malam (15/6/2025), sekitar pukul 19.00 WIB.

    Kapolsek Wonoasih, Kompol Zaini, menjelaskan bahwa sebelum kejadian, korban berangkat dari rumahnya menuju rumah temannya yang berinisial DA untuk menjemput.

    Setelah DA siap, keduanya kemudian berboncengan menggunakan motor Honda berwarna hitam dengan nomor polisi N-5962-SL, menuju rumah saudara DA di wilayah Sumberasih.

    Namun, saat melintasi Jalan Barito, keduanya dihampiri oleh tiga pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna putih. Ketiga orang tersebut langsung mengancam menggunakan senjata tajam jenis celurit dan memaksa korban berhenti.

    Karena takut, YR menghentikan motornya. Salah satu pelaku sempat menarik tangan DA. Dalam situasi panik, YR terjatuh ke sungai di pinggir jalan sementara DA berhasil melarikan diri. Pelaku kemudian membawa kabur motor milik korban.

    “Korban mengalami kerugian sekitar Rp14 juta. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku,” jelas Kompol Zaini.

    Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasih. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap identitas para pelaku. (ada/ted)