Xcloud.id

kab/kota: Probolinggo

  • Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Morfologi wilayah di sekitar pusat gempa bumi Sumenep bervariasi mulai dari dataran aluvial di daerah pantai hingga perbukitan bergelombang di wilayah tengah Pulau Sapudi dan Pulau Madura.

    Kondisi morfologi di sekitar sumber gempa memperlihatkan kondisi umur batuan di sekitar sumber gempa bumi. Keberadaan batuan muda serta sedimen permukaan yang telah mengalami pelapukan berpotensi memperkuat guncangan gempa bumi, sehingga intensitas guncangan di permukaan dapat lebih besar dibandingkan di daerah dengan batuan kompak.

    “Kekerasan batuan di wilayah Sumenep dipengaruhi oleh umur dan litologi, batuan yang lebih muda atau telah mengalami pelapukan memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan batuan tua dan kompak,” sebut Wafid.

    Berdasarkan kondisi geologi dan geoteknik, wilayah sekitar pusat gempa bumi di Sumenep dapat diklasifikasikan ke dalam kelas tanah D (tanah sedang) dan E (tanah lunak) berdasarkan nilai Vs30, sehingga variasi tingkat amplifikasi guncangan gempa bumi sangat bergantung pada kondisi setempat.

    Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), guncangan gempa bumi ini dirasakan dengan intensitas MMI (Modified Mercalli Intensity) V-VI MMI di Pulau Sapudi, IV MMI di Sumenep, III-IV MMI di Pamekasan, Situbondo, Sampang, dan Surabaya, III MMI di Tuban dan Gianyar, II-III MMI di Tabanan, Probolinggo, Denpasar, Buleleng, Lumajang, Kuta, Banyuwangi, Bangkalan, Jember, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta II MMI di Lombok Tengah, Lombok Utara, Blitar, Bondowoso, dan Malang.

    “Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, daerah yang berada dekat dengan sumber gempa bumi terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi rendah hingga menengah,” ujar Wafid.

     

  • Korupsi Dana Hibah Jatim: Uang Buat Rakyat jadi Bancakan eks Ketua DPRD

    Korupsi Dana Hibah Jatim: Uang Buat Rakyat jadi Bancakan eks Ketua DPRD

    Kasus korupsi yang membelit Kusnadi merupakan pengembangan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.

    Dari 21 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah, empat orang di antaranya penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

    Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

    KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

     

    Berikut daftar 21 tersangka:

    A. Empat tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim

     

    1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)

     

    2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)

     

    3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)

     

    4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

     

    B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim

     

    1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)

     

    2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)

     

    3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)

     

    4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)

     

    5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)

     

    6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)

     

    7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)

     

    8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)

     

    9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)

     

    10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)

     

    11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)

     

    12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)

     

    13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)

     

    14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)

     

    15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)

     

    16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)

     

    17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).

  • Kementan jalin sinergi dengan Pemkab Probolinggo optimalkan pertanian

    Kementan jalin sinergi dengan Pemkab Probolinggo optimalkan pertanian

    Alhamdulillah, ini yang kami tunggu. Kami ingin melihat apa saja yang bisa kita kelola bersama, mulai dari tebu, kopi hingga komoditas lain seperti padi, jagung dan tembakau,

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur untuk mengoptimalkan lahan pertanian guna mendukung swasembada pangan.

    “Kami tengah menjalin sinergi dengan Pemkab Probolinggo guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” kata Tenaga Ahli Menteri Pertanian Mohammad Aly Shobat saat mengunjungi rumah pribadi Bupati Probolinggo Mohammad Haris di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Jumat.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian unggulan, sehingga pihaknya akan bekerja sama untuk memperbanyak bibit, baik bibit padi, tebu, kopi, cabai maupun tanaman hortikultura lainnya.

    “Insya Allah, upaya itu akan membawa keberkahan bagi tanah Kabupaten Probolinggo sekaligus menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk Indonesia,” tuturnya.

    Ia mengatakan, pertemuan lanjutan dalam bentuk rapat koordinasi akan segera digelar dalam waktu dekat dan kemungkinan minggu depan akan ada rapat lanjutan di Kantor Bupati Probolinggo, yang kemungkinan akan langsung dipimpin oleh Bupati Probolinggo untuk pembahasan yang lebih serius dan mengerucut.

    Sementara Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengatakan, tekadnya untuk menghidupkan kembali kejayaan pertanian Kabupaten Probolinggo, terutama dalam hal swasembada gula karena memiliki catatan sejarah sebagai salah satu wilayah penghasil gula terbaik di Indonesia, yang kini ingin dikembalikan kejayaannya melalui sinergi lintas lembaga.

    “Alhamdulillah, ini yang kami tunggu. Kami ingin melihat apa saja yang bisa kita kelola bersama, mulai dari tebu, kopi hingga komoditas lain seperti padi, jagung dan tembakau,” tuturnya.

    Ia menilai sektor pertanian dan perkebunan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Probolinggo, terutama jika mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat.

    “Koordinasi aktif dengan Kementerian Pertanian diharapkan dapat mempercepat program strategis, termasuk modernisasi pertanian dan pemberdayaan petani lokal,” katanya.

    Haris mengatakan Kabupaten Probolinggo dulu pernah menjadi daerah swasembada gula, sehingga pihaknya ingin mengembalikan masa keemasan itu, meski nantinya butuh proses panjang dan kolaborasi banyak pihak.

    “Langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah fokus pada pembibitan unggul, edukasi bagi petani dan alih teknologi,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap inovasi dan teknologi pertanian modern agar sektor itu lebih produktif dan efisien, sehingga petani harus siap menghadapi perubahan dan teknologi harus didorong masuk ke lini pertanian supaya hasilnya maksimal.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Perawat RSBS Jember Belum Bisa Kerja, Jalani Pemulihan Pasca-kecelakaan di Jalur Bromo Surabaya 3 Oktober 2025

    6 Perawat RSBS Jember Belum Bisa Kerja, Jalani Pemulihan Pasca-kecelakaan di Jalur Bromo Surabaya 3 Oktober 2025

    6 Perawat RSBS Jember Belum Bisa Kerja, Jalani Pemulihan Pasca-kecelakaan di Jalur Bromo
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Enam perawat dari Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum bisa kembali bekerja setelah terlibat dalam kecelakaan maut di jalur Bromo pada 14 September 2025.
    Dari total 29 pegawai yang berangkat ke Bromo, 25 di antaranya selamat, sementara 4 pegawai lainnya dinyatakan meninggal dunia.
    CEO RSBS, dr Faida, mengungkapkan bahwa enam perawat yang belum bisa aktif bekerja saat ini sedang dalam masa pemulihan pasca-operasi.
    “Dari 29 pegawai yang pergi ke Bromo, dikurangi 4 pegawai yang meninggal, ada 25 perawat yang selamat. Saat ini ada 6 perawat yang masih belum aktif bekerja,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
    Faida juga menjelaskan kondisi kesehatan masing-masing perawat yang menjadi korban.
    Riyanti Elminingtyas, perawat IGD yang sempat dirawat di ICU, kini sudah bisa berjalan dan memegang benda ringan, meskipun belum mampu mengangkat tangan kanannya.
    “ADL dibantu sebagian oleh keluarga dan harus kontrol lagi,” tambahnya.
    Riyanti masih merasakan nyeri dada setelah operasi penyambungan tulang rusuk dan tulang lengan bawah.
    Seputih Gita, perawat ruang medik, juga mengalami kondisi serupa.
    Ia tidak diperbolehkan menapak selama dua bulan setelah operasi penyambungan tulang pangkal paha kanan.
    “Sudah mampu beraktivitas menggunakan kruk, namun kaki kanan tidak boleh menapak 2 bulan,” ujar Faida.
    Tri Kokoh Putra, perawat ruang medik saraf, telah menjalani operasi otak akibat perdarahan.
    Meskipun terkadang masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, ia mulai menunjukkan perkembangan dengan mampu berjalan jarak dekat dan mengenali orang.
    Eva Lia Sari, perawat ICU dan ketua panitia rombongan ke Bromo, masih menggunakan gips pada tangan kanannya setelah menjalani operasi penyambungan tulang pergelangan tangan dan tulang selangka.
    Sementara itu, Ikrima Laili, perawat IGD, belum kuat menggunakan tangannya untuk memegang benda karena mengalami patah tulang terbuka.
    Ia telah menjalani operasi penyambungan tulang lengan atas, tetapi bekas operasinya masih merembas.
    Lebih lanjut, Faida menyebutkan bahwa Tri Apri Widodo, perawat anastesi, rencananya akan kembali bekerja mulai Sabtu (4/10/2025) dan akan ditempatkan sebagai admin kamar operasi serta perawat ruang pemulihan.
    “Operasi yang dijalaninya adalah penyambungan tulang lengan bawah kanan 3 segmen. Saat ini sudah mampu memegang, namun belum mampu mengangkat barang, ADL menggunakan tangan kiri,” papar Faida.
    Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, mengakibatkan total 9 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Dana Hibah Warga Jatim Jadi Bancakan Eks Ketua DPRD Kusnadi dan Korlap – Page 3

    Saat Dana Hibah Warga Jatim Jadi Bancakan Eks Ketua DPRD Kusnadi dan Korlap – Page 3

    Kasus korupsi yang membelit Kusnadi merupakan pengembangan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.

    Dari 21 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah, empat orang di antaranya penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

    Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

    KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

    Berikut daftar 21 tersangka:

     

    A. Empat tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim

    1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)

    2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)

    3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)

    4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

     

    B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim

    1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)

    2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)

    3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)

    4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)

    5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)

    6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)

    7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)

    8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)

    9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)

    10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)

    11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)

    12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)

    13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)

    14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)

    15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)

    16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)

    17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).

     

     

     

  • KPK Beberkan Peran 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

    KPK Beberkan Peran 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur tahun 2019-2022.

    Para tersangka terdiri atas pemberi dan penerima dana. Penyaluran dana hibah diperoleh dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

    “Dari 21 orang, empat tersangka merupakan pihak penerima, yakni KUS selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, AS selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, AI selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, dan BGS selaku staf AS,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Sahat Tua P. Simanjuntak, pada Desember 2022.

    Pada Kamis (2/10/2025), KPK menangkap dan menahan 4 tersangka pemberi suap yang merupakan koordinator lapangan (Korlap). Adapun seharusnya satu tersangka ditahan bernama A. Royan (AR), tapi berhalangan karena sakit. Penyaluran dana diberikan kepada eks Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi (KUS).

    Asep menyampaikan terjadi pengkondisian penyaluran dana Pokmas di beberapa daerah melalui Korlap dari total dana yang diterima KUS untuk hibah Pokmas Rp398,7 miliar

    “Pada rentang 2019 – 2022, saudara KUS telah menerima komitmen fee secara transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya ataupun tunai yang berasal dari beberapa Korlap mencapai total Rp32,2 miliar,” kata Asep dalam Konferensi Pers, Kamis (2/10/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, 21 tersangka tersebut terdiri atas:

    Tersangka penerima suap
    1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)
    2.Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)
    3.Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)
    4.Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

    Tersangka pemberi suap
    1.Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)
    2.Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)
    3.Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)
    4.Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)
    5.Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)
    6.Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)
    7.Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus
    8.Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)
    9.Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)
    10.Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)
    11.Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)
    12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)
    13.Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)
    14.Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)
    15.Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)
    16.Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)
    17.Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP)

  • Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

    Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

    Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan 21 tersangka terkait kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022 pada Kamis (2/10/2025).
    KPK langsung menahan empat orang dari total 21 tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk 20 hari ke depan.
    Keempat tersangka adalah Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Asep mengatakan, 21 tersangka dalam perkara dana hibah Pemprov Jatim ini terdiri dari dua klaster, yaitu pihak penerima suap dan pihak pemberi suap.
    Pihak penerima suap yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim); Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim, sekarang Anggota DPR RI); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD).
    Lalu, sebanyak 17 tersangka lainnya berada di klaster pemberi suap.
    Mereka di antaranya, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch Mahrus (Swasta Probolinggo); A Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swasta Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung).
    KPK mengatakan, keempat tersangka yang ditahan KPK adalah koordinator lapangan (korlap) yang memegang dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas).
    Hasanuddin memegang dana hibah Pokmas untuk enam daerah di Jatim, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pacitan.
    Jodi Pradana Putra memegang dana hibah Pokmas untuk Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.
    Sedangkan Sukar, A Royan, dan Wawan Kristiawan bertugas memegang dana Pokmas untuk Kabupaten Tulungagung.
    “Masing-masing Koordinator Lapangan (Korlap) membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaannya sendiri, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sendiri, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sendiri,” ujar Asep.
    KPK mengatakan, keempat tersangka mengetahui bahwa dana hibah diberikan rutin setiap tahun, sehingga mereka sengaja memberikan ijon terlebih dahulu kepada Anggota DPRD agar dana hibah dicairkan ke daerah mereka.
    “Untuk mendapatkan proyek tersebut, mendapatkan ya atau proposalnya tersebut disetujui. Nah, para korlap ini pada akhirnya memberikan sejumlah uang. Jadi, istilahnya diijon dulu nih, kepada anggota dewan, maka terjadilah penyuapan,” tutur dia.
    KPK menemukan terjadinya kesepakatan pembagian
    fee
    antara eks Ketua DPRD Kusnadi dengan para Korlap.
    Rinciannya, sebanyak 15-20 persen atau Rp 79,7 miliar diberikan untuk Kusnadi; korlap mendapat 5-10 persen; pengurus pokmas mendapat 2,5 persen; dan admin pembuatan proposal dan LPJ mendapat sekitar 2,5 persen.
    “Sehingga dana pokir yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 persen sampai 70 persen dari anggaran awal,” kata dia.
    KPK mengatakan, dana hibah yang telah disetujui dicairkan melalui rekening di Bank Jatim atas nama Kelompok Masyarakat atau Lembaga yang mengajukan proposal.
    Dari pencairan tersebut, seluruh dananya diambil oleh para Korlap.
    Para Korlap kemudian membagi jatah kepada pengurus Pokmas serta admin pembuatan dan LPJ.
    “Sedangkan untuk Kusnadi (sudah) diberikan di awal atau sebagai ijon,” tutur dia.
    KPK menduga, selama periode 2019-2022, Kusnadi menerima
    fee
    dari beberapa Korlap melalui rekening istrinya dan staf pribadi, dan dalam bentuk tunai sebanyak Rp 32,2 miliar.
    Rinciannya, dari Jodi Pradana Putra sebesar Rp 18,6 miliar, dari Hasanuddin Rp 11,4 miliar, dari Sukar, Wawan, dan A Royan sebesar Rp 2,1 miliar.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Alasan Lambat Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    KPK Ungkap Alasan Lambat Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    KPK mengumumkan penetapan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (2/10/2025) malam.

    Penyelidikan perkara tersebut dilakukan menyusul penangkapan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak tangan pada Desember 2022.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Jatim, Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar, dan staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

    Di samping itu, KPK menetapkan 17 orang sebagai tersangka pemberi suap, antara lain anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud, Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima, Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi, serta tiga Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib dari pihak swasta di Sampang.

    Moch. Mahrus dari pihak swasta di Probolinggo yang menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029, A. Royan dan Wawan Kristiawan dari pihak swasta di Tulungagung, mantan kepala desa dari Tulungagung Sukar, serta Ra Wahid Ruslan dan Mashudi dari pihak swasta di Bangkalan juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

    Tersangka pemberi suap lainnya meliputi M. Fathullah dan Achmad Yahya dari pihak swasta di Pasuruan, Ahmad Jailani dari pihak swasta di Sumenep, Jodi Pradana Putra dari pihak swasta di Blitar, serta Hasanuddin dari pihak swasta di Gresik yang menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029.

     

  • KPK Resmi Umumkan 21 Tersangka, Ada Kusnadi, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar

    KPK Resmi Umumkan 21 Tersangka, Ada Kusnadi, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan secara resmi 21 tersangka dugaan korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2019-2022.

    Mereka terdiri dari empat orang penerima suap dan sisanya merupakan pemberi suap. Tersangka penerima suap yakni, Kusnadi (KUS) selaku Ketua DPRD Jatim; Anwar Sadad (AS) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim; Achmad Iskandar (AI) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim; dan Bagus Wahyudiono (BGS);selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta.

    Semntara 17 tersangka sebagai pihak pemberi, yakni :

    1) Mahud (MHD) selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024;

    2) lFauzan Adima (FA) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2019 – 2024;

    3) Jon Junaidi (JJ) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Periode 2019 – 2024;

    4) Ahmad Heriyadi (AH), Ahmad Affandy (AA), dan Abdul Motollib (AM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang;

    5) Moch. Mahrus (MM) selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo, yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029;

    6) A. Royan (AR) dan Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Tulungagung;

    7) Sukar (SUK) selaku mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung;

    8) Ra. Wahid Ruslan (RWR) dan Mashudi (MS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan;

    9) M. Fathullah (MF) dan Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan;

    10)Ahmad Jailani (AJ);selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumenep;

    11) Hasanuddin (HAS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 – 2029;

    12)Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar.

    Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada Desember 2022, terhadap STS (Sahat Tua P. Simanjuntak, red) selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024.

    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” kata Asep, Kamis (2/10/2025).

    Dia menambahkan, dalam perkara ini terungkap bahwa, selain penyusunan aspirasi tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, anggaran yang disiapkan untuk program pokok pikiran (Pokir) juga justru “dikutip” oleh oknum-oknum tertentu.

    “Alhasil, kualitas program yang dilaksanakan menjadi tidak optimal. Demikian halnya, jika program tersebut berbentuk pembangunan proyek fisik, maka kualitas dan spesifikasinya tidak sesuai dengan standar,” ujar Asep. [hen/but]

  • Si Cantik Mandalika di Mata Valentino Rossi

    Si Cantik Mandalika di Mata Valentino Rossi

    Jakarta –

    Mantan pebalap MotoGP Valentino Rossi punya penilaian tersendiri soal Sirkuit Mandalika. Begini kata Rossi soal Sirkuit Mandalika.

    Valentino Rossi datang ke Jakarta. Rossi jelas bukan untuk membalap di kelas MotoGP. Kedatangan Rossi ke Jakarta itu berkaitan dengan peluncuran livery khusus Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang bakal digunakan balapan di Sirkuit Mandalika.

    Ini merupakan kali pertama Rossi datang ke Indonesia setelah MotoGP digelar di Sirkuit Mandalika. Saat Indonesia pertama kali menggelar MotoGP pada tahun 2022, Rossi baru saja pensiun.

    Meski belum pernah balapan di sana, Rossi rupanya punya pandangan tersendiri soal Sirkuit Mandalika. Apa katanya?

    “Sirkuitnya yang bagus semua pebalap menyukai Sirkuit Mandalika. Layout sirkuitnya sangat baik dengan pemandangan cantik di dekat laut jadi saya pikir ini akan menjadi grand prix yang sangat baik di mana semua orang akan senang untuk menyaksikannya,” kata Rossi dalam video yang ditayangkan akun Instagram inJourney.

    Sebagai sirkuit yang difokuskan untuk balap motor seperti WSBK dan MotoGP, Sirkuit Mandalika tentunya memiliki desain sirkuit yang lebih kompleks, serta memakan waktu pembangunan yang lebih lama. Sirkuit Mandalika juga dilengkapi service road yang mengelilingi bagian dalam dan luar trek utama.

    Dikutip dari situs resmi MotoGP, Sirkuit Mandalika memiliki total panjang 4,3 km, dengan 17 tikungan (6 ke kiri-11 ke kanan). Lebar dari Sirkuit Mandalika yakni 15 meter dan lintasan lurus terpanjangnya adalah 723 meter. secara konsep, Sirkuit Mandalika memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya, jika sedang tidak digunakan untuk balapan, service road bagian luar bisa diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, di akhir pekan trek utama juga bisa digunakan untuk bersepeda atau jogging oleh masyarakat umum.

    Sebagai informasi tambahan track lane Sirkuit Mandalika diklaim memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya pebalap tidak mudah tergelincir saat kondisi hujan. Hal ini akan mengurangi risiko pebalap terjatuh saat melintas di trek basah.

    Total ada tiga lapis aspal di track lane Sirkuit Mandalika. Lapisan aspal bawah menggunakan batu dari Lombok Utara dan Lombok Timur. Selain itu batu Tau agregat kasar juga didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah, untuk memperkuat struktur lintasan utama.

    Material Additives Cellulose Fiber dari Jerman juga didatangkan untuk bisa merekatkan batu dan aspal, serta Limestone Filler yang berasal dari Ponorogo dan Probolinggo, Jawa Timur.

    (dry/din)