Xcloud.id

kab/kota: Probolinggo

  • Truk Tangki Pengangkut Tetes Terguling di Probolinggo, Sopir Tewas

    Truk Tangki Pengangkut Tetes Terguling di Probolinggo, Sopir Tewas

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal menimpa sebuah truk tangki di Jalan Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jumat (24/10/2025). Insiden ini menewaskan seorang sopir, Maksum (41), warga Dusun Kalicangka, Desa Mentor, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

    Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, truk tangki yang dikemudikan korban melaju dari arah timur menuju barat. Saat melintas di lokasi kejadian, kondisi jalan yang sempit membuat dinding penahan tanah di sisi jalan ambrol.

    Akibatnya, truk kehilangan keseimbangan dan terguling ke arah kiri. “Diduga karena jalan terlalu sempit dan kondisi bahu jalan tidak kuat menahan beban kendaraan, sehingga truk terguling,” ujar Kanit Laka Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Taufik.

    Benturan keras membuat sopir meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.

    Sementara itu, petugas Satlantas bersama warga sekitar melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terguling. Polisi juga melakukan olah TKP guna memastikan penyebab pasti kecelakaan.

    Pihak kepolisian mengimbau kepada para pengendara, khususnya kendaraan besar, agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur sempit atau rawan longsor. (ada/ian)

  • Mutasi, Kapolres Ponorogo Tekankan Kinerja Cepat dan Efektif

    Mutasi, Kapolres Ponorogo Tekankan Kinerja Cepat dan Efektif

    Ponorogo (beritajatim.com) – Polres Ponorogo kembali melakukan penyegaran organisasi. Dua jabatan strategis di lingkungan kepolisian setempat resmi berganti. Posisi Kasat Lantas dan Kapolsek Jetis diserahterimakan dalam upacara di halaman Mapolres Ponorogo, yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Andin Wisnu Sudibyo.

    Pergantian ini bukan sekadar rutinitas. Kapolres menegaskan, rotasi pejabat menjadi bagian dari langkah pembinaan karier. Selain itu, juga sebagai upaya menjaga kinerja Polri agar semakin adaptif terhadap dinamika masyarakat Ponorogo.

    Jabatan Kasat Lantas Polres Ponorogo kini resmi diemban AKP Dewo Wishnu Setya Kusuma, menggantikan AKP Bayu Pratama Sudirno. Sebelumnya, Dewo menjabat Paur Subbagselek Bagdalpers Karo SDM Polda Jatim, sementara Bayu kini mendapat amanah baru sebagai Kanit I Silaka Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, setelah bertugas 14 bulan di Ponorogo.

    Sementara itu, tongkat komando Kapolsek Jetis berpindah dari AKP Marjono kepada Iptu Suprapto, yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Jambon. Adapun AKP Marjono kini dipercaya memimpin Satlantas Polres Probolinggo Kota.

    Dalam arahannya, AKBP Andin Wisnu Sudibyo menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pejabat baru. Terutama soal penanganan balap liar yang kerap marak pada malam libur.

    “Yang masih menjadi PR adalah balap liar di hari libur, malam minggu dan malam sabtu. Maka kita akan berdayakan lagi Komunitas Pecinta Drag Bike Ponorogo (KPDP) biar anak-anak yang balap liar tadi ada wadahnya untuk berlatih melalui KPDP,” kata Kapolres.

    Kapolres menyebut, pendekatan pembinaan melalui komunitas, diharapkan mampu menyalurkan energi anak muda ke arah positif. Tentu tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban lalu lintas.

    Tak hanya lalu lintas, tantangan serupa juga menanti di sektor ketahanan pangan. Kapolres meminta Kapolsek Jetis yang baru untuk langsung bergerak cepat dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama di bidang swasembada jagung dan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

    “Selamat datang, selamat bertugas. Silakan dipelajari apa yang menjadi tugas pokoknya di Satlantas maupun di Polsek. Tidak ada lagi waktu yang lama dalam penyesuaian, silakan sesuaikan dengan dinamika yang ada, jadi harus langsung running,” tegas Kapolres.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi antarunit, agar pelayanan publik tetap berjalan efektif meski ada perubahan kepemimpinan. Menurut AKBP Andin, mutasi dan rotasi merupakan bagian wajar dari sistem pembinaan karier di tubuh Polri. Pergantian jabatan, kata dia, justru menjadi momentum untuk menghadirkan gagasan baru dan memperkuat sinergi lintas fungsi di Polres Ponorogo. (end/but)

  • Kejayaan Mangga Probolinggo Memudar, Petani dan Pedagang Kini Hanya Bisa Bernostalgia Surabaya 23 Oktober 2025

    Kejayaan Mangga Probolinggo Memudar, Petani dan Pedagang Kini Hanya Bisa Bernostalgia Surabaya 23 Oktober 2025

    Kejayaan Mangga Probolinggo Memudar, Petani dan Pedagang Kini Hanya Bisa Bernostalgia
    Tim Redaksi
    PROBOLINGGO, KOMPAS.com
    – Mangga yang dulu menjadi kebanggaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kini tinggal kenangan.
    Seorang mantan pedagang mangga, Andi Suryanto Wibowo menyebut bahwa keberadaan mangga asli Probolinggo kini semakin langka dan hanya tinggal sebagai ikon di kota tersebut.
    “Dulu, mangga dari Probolinggo dikenal memiliki rasa manis dan tekstur tepung khas, seperti varietas manalagi dan arum manis,” kata Andi kepada
    Kompas.com
    , Kamis (23/10/2025).
    Andi mengenang, pada era 1980-an, mangga khas Kabupaten Prooblinggo ini bahkan diekspor ke Jepang, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
     
    Saat itu, mangga menjadi simbol kejayaan Kabupaten Probolinggo dan menjadi komoditas yang sangat dibanggakan.
    “Namun, kini kondisi berbeda. Banyak warga yang sudah jarang menanam pohon mangga. Bahkan, keberadaan pohon mangga di wilayah ini semakin menyusut,” kata Andi.
    Pedagang dari luar kota pun mulai menjual mangga yang diklaim berasal dari Probolinggo, padahal data dan kualitasnya berbeda.
    “Sekarang tinggal ikon dan nama saja. Stok mangga asli Probolinggo sudah sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada,” ujar Andi.
    Selain faktor penurunan jumlah pohon, tanah dan iklim di Kabupaten Probolinggo memang berbeda dengan daerah sekitar seperti Pasuruan.
    Mangga yang ditanam di tanah Probolinggo terasa lebih manis dan memiliki tekstur tepung, sementara di daerah lain rasanya sudah berbeda, menandakan bahwa tanah di Probolinggo memang memiliki keunikan tersendiri.
    Dulu, pohon mangga menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Probolinggo, bahkan di desa-desa kecil.
     
    Banyak warga yang aktif menanam dan memanen mangga, termasuk keluarga Andi yang setiap musim mengantar mangga hasil kebun mereka ke pasar.
    Ia juga menjual mangga ke luar kota bersama sang ayah.
    Sayangnya, kini kondisi tersebut mulai pudar. Pedagang mangga asli dari Probolinggo pun semakin jarang.
     
    Banyak pedagang dari luar kota yang datang dan menjual mangga, tetapi kualitasnya tidak sekuat dan seautentik mangga dari Probolinggo.
    Andi pun berharap, pemerintah dan masyarakat kembali membangkitkan kejayaan mangga Probolinggo.
     
    Ia mengusulkan agar program “satu rumah satu pohon mangga” digalakkan. Bahkan, Bumdes (badan usaha milik desa) diharapkan bisa turut andil dalam mengembalikan kejayaan mangga ini.
    “Dulu, di Desa Klaseman, Gending, ada UD 66 yang mengekspor mangga. Bahkan, pengusaha Jepang pernah datang langsung ke Probolinggo untuk melihat kualitas mangga kita. Sekarang, pedagang dari luar pun lebih banyak daripada petani asli,” kata dia. 
    Andi yang kini sudah berganti profesi berharap agar mangga Probolinggo kembali berjaya dan dikenal luas.
    Sebab, mangga bukan hanya sekadar buah, tetapi juga bagian dari identitas dan kejayaan Kabupaten Probolinggo di masa lalu. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Jakarta (britajatim.com) – Dalam memperingati Hari Santri Nasional 2025, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, menekankan pentingnya penguatan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat peradaban yang mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat.

    “Pesantren adalah laboratorium kehidupan. Di sana tumbuh nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Santri perlu diberi ruang untuk berinovasi, menjadi wirausahawan, sekaligus pemimpin masa depan yang membawa maslahat bagi bangsa,” ujar Anisah Syakur pada Rabu (22/10/2025).

    Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo, itu menilai pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas santri dalam menghadapi era digital, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi bangsa tanpa melupakan akar nilai keislaman dan kebangsaan yang telah ditanamkan sejak lama.

    “Santri harus cerdas secara spiritual dan intelektual. Tantangan zaman menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak pada adab dan moralitas. Itulah jihad santri di era modern,” ungkapnya lebih lanjut.

    Bagi Anisah, Hari Santri bukan sekadar perayaan seremonial semata, melainkan juga menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang telah diwariskan oleh para ulama dan pejuang pesantren.

    Menurutnya, Hari Santri merupakan momen reflektif yang dapat menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia tentang peran besar santri dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini.

    “Hari Santri mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini juga lahir dari perjuangan tulus kaum santri yang berjuang tanpa pamrih. Mereka adalah garda moral yang menjaga keutuhan negeri dengan keikhlasan dan cinta tanah air. Momen hari ini harus momentum menyalakan semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang diwariskan para ulama dan pejuang pesantren,” tegasnya.

    Anisah Syakur berharap pemerintah dapat terus memperhatikan dan mendukung pesantren sebagai pusat pengembangan karakter bangsa, sehingga generasi santri ke depan dapat terus berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. [hen/suf]

  • 1.900 Eks Buruh Leces Gugat Menkeu Purbaya Rp1, Simbol Luka dari Probolinggo

    1.900 Eks Buruh Leces Gugat Menkeu Purbaya Rp1, Simbol Luka dari Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Setelah lebih dari satu dekade menunggu kejelasan nasib, ribuan mantan buruh PT Kertas Leces (Persero) akhirnya melangkah ke meja hijau. Mereka resmi menggugat Menteri Keuangan RI dengan tuntutan simbolik senilai Rp1 per orang.

    Gugatan ini bukan soal nominal, melainkan bentuk protes atas janji yang tak kunjung ditepati. Selama 13 tahun, para buruh menanti hak mereka dibayarkan setelah perusahaan milik negara itu dinyatakan pailit.

    Perwakilan buruh, Asmawi, mengungkapkan bahwa langkah hukum ini menjadi satu-satunya cara untuk menuntut keadilan. “Kami sudah terlalu lama menunggu. Banyak rekan kami meninggal sebelum haknya diberikan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

    Gugatan tersebut telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 716/Pdt.G/2025/PN.JKT.PST. Dalam petitumnya, para penggugat menulis kalimat yang menggugah: “Satu Rupiah untuk Membuka Mata Negara.”

    Sejak PT Kertas Leces diputus pailit pada 2018, aset senilai ratusan miliar seharusnya digunakan untuk membayar hak buruh. Namun hingga kini, proses lelang aset belum berjalan karena tertahan di Kementerian Keuangan.

    “Sertifikat tanah dan bangunan senilai Rp700 miliar sudah lama ditetapkan sebagai aset lelang. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” jelas Eko Novriansyah Putra, kuasa hukum para buruh.

    Eko menegaskan, gugatan ini bukan soal uang, melainkan bentuk kekecewaan terhadap negara yang dianggap abai terhadap warganya sendiri. “Satu rupiah ini adalah simbol air mata, bukan nilai ekonomi. Negara harus bertanggung jawab,” tegasnya.

    Ia juga menyebut bahwa sikap Kementerian Keuangan yang menahan aset tersebut dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum oleh penguasa**. Semua proses hukum kepailitan dan penetapan hak buruh sebenarnya telah tuntas sejak enam tahun lalu.

    “Kami tidak menuntut belas kasihan, hanya keadilan. Semoga Menteri Purbaya bisa menutup luka panjang para buruh ini,” tambah Eko dengan nada tegas.

    Bagi ribuan eks buruh Leces yang kini hidup tersebar di berbagai daerah, satu rupiah adalah simbol perlawanan bermartabat. “Kalau angka kecil ini bisa menggugah hati pemerintah, maka perjuangan kami tidak akan sia-sia,” tutur Asmawi penuh haru. (Ada/ted)

  • Gus Imdad Ajak Santri Nurul Jadid Lanjutkan Perjuangan Ulama Lewat Ilmu dan Pengabdian

    Gus Imdad Ajak Santri Nurul Jadid Lanjutkan Perjuangan Ulama Lewat Ilmu dan Pengabdian

    Probolinggo (beritajatim.com) – Semangat perjuangan para ulama dan pejuang Islam terus digaungkan di kalangan santri. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Pesantren 1 Pondok Pesantren Nurul Jadid, Gus Moh. Imdad Robbani, saat menjadi inspektur upacara di halaman pesantren, Rabu (22/10/2025).

    Dalam amanatnya, Gus Imdad mengingatkan bahwa perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan senjata. Menurutnya, para santri harus berjuang dengan ilmu, disiplin belajar, dan pengabdian kepada masyarakat.

    “Kalau tidak sungguh-sungguh menuntut ilmu, suatu saat kita akan menyesal. Dulu para pejuang mengangkat senjata, sekarang perjuangan kita melalui ilmu dan amal,” ujarnya di hadapan ribuan santri.

    Ia menekankan bahwa momentum peringatan perjuangan 80 tahun lalu menjadi pengingat penting bagi generasi muda pesantren. Santri, kata dia, harus meneladani keberanian dan keikhlasan para pendahulu yang berjuang demi agama dan bangsa.

    “Santri masa kini harus siap melanjutkan perjuangan Rasul dan para ulama. Apa pun profesinya nanti, sejatinya itu adalah bagian dari dakwah dan pengabdian,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Gus Imdad menuturkan bahwa bentuk perjuangan modern harus diwujudkan dalam peningkatan pendidikan dan penguatan lembaga keagamaan. Ia berharap para santri mampu membawa nilai-nilai Islam ke tengah masyarakat dengan cara yang damai dan berilmu.

    “Kita tidak lagi berperang di medan laga, tapi berjuang dengan kecerdasan dan keilmuan. Itulah jihad di era digital ini,” tegasnya penuh semangat.

    Menurutnya, ilmu dan akhlak menjadi dua pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dakwah Islam. Tanpa keduanya, perjuangan santri akan kehilangan arah dan makna di tengah perubahan zaman.

    “Ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia akan menjadi bekal utama kalian di masyarakat. Jangan berhenti belajar, karena ilmu adalah senjata kita hari ini,” pesannya.

    Melalui upacara tersebut, Gus Imdad berharap para santri Nurul Jadid semakin memahami makna perjuangan sesungguhnya. Bahwa menjadi santri bukan hanya belajar agama, tetapi juga menghidupkan semangat keilmuan dan pengabdian kepada umat serta bangsa. [ada/aje]

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sidak DPRD Kota Probolinggo Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Raya Soekarno Hatta

    Sidak DPRD Kota Probolinggo Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Raya Soekarno Hatta

    Probolinggo (beritajatim.com) – Proyek Preservasi Jalan Raya Soekarno Hatta Kota Probolinggo kembali menuai sorotan tajam. Komisi III DPRD Kota Probolinggo menemukan banyak kejanggalan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (21/10/2025).

    Dalam peninjauan tersebut, para anggota dewan melihat langsung kondisi proyek yang dinilai jauh dari kata ideal. Sejumlah kerusakan ditemukan di sepanjang jalan, termasuk taman yang rusak dan puluhan pohon besar yang ditebang tanpa kejelasan administrasi.

    Anggota Komisi III DPRD, Robet Riyanto, mengaku heran dengan temuan penjualan 85 pohon besar di jalur proyek dengan harga hanya sekitar Rp5 juta. Menurutnya, angka tersebut sangat tidak masuk akal dan berpotensi melanggar aturan pengelolaan aset publik.

    “Katanya pohon sebanyak itu cuma dihargai Rp5 juta, jelas sangat murah. Kalau memang ada izin wali kota, seharusnya ada koordinasi dengan dinas terkait agar tidak menyalahi aturan,” ujarnya tegas di lokasi sidak.

    Robet menambahkan, pihaknya akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta penjelasan resmi. Ia menegaskan pentingnya transparansi dana hasil penjualan pohon agar tidak terjadi penyalahgunaan.

    “Kalau uang hasil penjualan masuk ke kas daerah, tunjukkan buktinya. Tapi kalau tidak, ini bisa masuk kategori penyalahgunaan aset milik pemerintah,” imbuhnya.

    Selain persoalan pohon, Komisi III juga menemukan indikasi rendahnya kualitas pekerjaan proyek. Beberapa bagian jalan beton tampak retak, padahal proses pembangunan belum selesai seluruhnya.

    Anggota Komisi III lainnya, Saiful Iman, menilai kerusakan tersebut mengindikasikan buruknya kualitas material dan lemahnya pengawasan teknis. “Baru setengah jadi sudah retak-retak, ini jelas tidak sesuai spesifikasi. Kami minta kalau memang gagal, harus diperbaiki total,” tegasnya.

    Menanggapi kritik tersebut, pelaksana lapangan dari PT Tri Jaya Cipta Makmur, Ahmad Muzakir, menjelaskan bahwa proyek masih dalam tahap pengerjaan. “Secara visual mungkin belum maksimal, tapi nanti diuji di laboratorium. Kami hanya pelaksana teknis, sedangkan soal pohon itu kebijakan pemerintah kota,” ujarnya.

    Namun, jawaban tersebut dianggap tidak memuaskan oleh anggota DPRD. Mereka menilai pihak kontraktor terlalu banyak beralasan. Sidak pun ditutup dengan komitmen DPRD untuk memanggil dinas terkait serta memastikan proyek berjalan sesuai aturan agar publik tidak dirugikan.

    “Kami tidak ingin proyek ini jadi ajang bancakan. Kalau ditemukan penyimpangan, harus ada tindakan tegas supaya uang rakyat tidak terbuang percuma,” pungkas Robet Riyanto dengan nada tegas. [ada/kun]

  • Menkeu Purbaya Digugat Eks Karyawan Kertas Leces Bayar Rp1.900 di PN Jakpus

    Menkeu Purbaya Digugat Eks Karyawan Kertas Leces Bayar Rp1.900 di PN Jakpus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 1.900 eks karyawan PT Kertas Leces (Persero) menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    Dalam gugatan yang teregister dengan nomor perkara 716Pdt.G/2025/PN.JKT.PST itu, Purbaya digugat hanya sebesar Rp1.900. 

    Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (21/10/2025), gugatan ini dilayangkan Paguyuban Karyawan Aliansi Karyawan Bersatu PT Kertas Leces, mewakili ribuan pekerja yang telah 13 tahun menunggu pembayaran gaji dan pesangon, pascaperusahaan milik negara tersebut dinyatakan pailit. 

    Eko Novriansyah Putra, kuasa hukum para penggugat mengatakan, nilai gugatan yang hanya Rp1 per orang, atau Rp1.900 secara keseluruhan, dimaksudkan bukan untuk nominal, melainkan simbol pertanggungjawaban moral negara terhadap nasib ribuan buruh BUMN pertama yang pailit secara hukum tetap di Indonesia. 

    Eko menjelaskan, PT. Kertas Leces (Persero) yang sempat menjadi perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara, resmi pailit berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya No. 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby jo. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, 25 September 2018. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 pada 28 Maret 2019.

    “Pascaputusan, hakim pengawas dan tim kurator menetapkan 14 sertifikat tanah seluas kurang lebih 74 hektar di Probolinggo sebagai boedel pailit dengan nilai estimasi  sekitar Rp700 miliar. Namun, hingga kini Kementerian Keuangan belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada kurator, padahal telah ada penetapan Hakim Pengawas dan surat resmi S-934/KN.5/2019. Keterlambatan ini menyebabkan hak pekerja senilai Rp145,9 miliar tidak dapat dibayarkan,” jelasnya.

    Menurut Eko, tindakan pejabat publik yang menunda pelaksanaan putusan hukum termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, serta bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 huruf (b) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

    Selain itu penundaan pelaksanaan putusan hukum juga dinilai berseberangan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa hak atas upah pekerja harus didahulukan dari tagihan negara 

    “Negara tidak boleh diam ketika pekerjanya sendiri dizalimi oleh birokrasi. Gugatan Rp1 ini adalah simbol bahwa keadilan sosial masih bisa diperjuangkan melalui jalur hukum, dan butuh niat baik dari Menteri Keuangan,” pungkasnya. 

  • Ansor Kota Probolinggo Kunjungi Haical, Santri Kecil Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

    Ansor Kota Probolinggo Kunjungi Haical, Santri Kecil Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

    Probolinggo (beritajatim.com) – Di rumah sederhana di sudut Kota Probolinggo, suasana haru menyelimuti kedatangan rombongan GP Ansor. Mereka datang bukan sekadar membawa bingkisan, melainkan kehangatan, empati, dan doa untuk seorang bocah yang baru saja menatap hidup dari balik reruntuhan tragedi.

    Namanya Syehlendra Haical Raka Aditya, 13 tahun, santri asal Probolinggo yang menjadi korban selamat dalam musibah runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Luka di tubuhnya mulai pulih, tapi luka batin dan trauma masih jelas tergambar di wajah mungilnya.

    Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, bersama Ketua PCNU Kota Probolinggo, datang menjenguk Haical dan keluarganya. Bagi mereka, kunjungan itu bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan bentuk kasih dan kepedulian terhadap sesama warga Nahdlatul Ulama.

    “Kami datang untuk memberikan suport moril dan menguatkan keluarga agar tetap sabar. Keluarga Haical ini bagian dari keluarga besar NU. Ayahnya dulu aktif di PMII, jadi secara emosional kami merasa ini keluarga kami juga,” ujar Salamul Huda dengan mata yang berkaca-kaca.

    Dalam kunjungan itu, suasana sempat mencair ketika seorang anggota Ansor yang berprofesi sebagai tukang cukur diminta memangkas rambut Haical. Permintaan itu datang langsung dari sang ibu — potongan rambut kecil sebagai simbol awal kehidupan baru bagi sang anak.

    “Kami minta sahabat Ansor yang punya usaha pangkas rambut untuk memangkas rambut Haical, sesuai permintaan ibunya. Tidak banyak yang bisa kami berikan, tapi kami ingin Haical merasa diperhatikan. Karena ia adalah anak kita semua, dan kita harus ikut menjaga tumbuh kembangnya,” tambah Salamul dengan nada lembut.

    Tawa kecil Haical kembali terdengar sore itu. Meski tubuhnya masih lemah, sorot matanya mulai menampakkan semangat baru. Dari kepedulian kecil itu, GP Ansor ingin menegaskan satu hal: bahwa Haical bukan hanya tanggung jawab keluarganya, tapi milik seluruh umat yang berempati.

    “Haical selamat bukan tanpa alasan. Barangkali Tuhan ingin mengingatkan kita untuk lebih peduli pada kehidupan, pada sesama,” tutur salah satu sahabat Ansor yang ikut mendampingi.

    Dari balik luka dan trauma, semangat hidup baru itu perlahan tumbuh. Haical — bocah kecil dari Probolinggo — kini menjadi simbol keteguhan, harapan, dan kasih yang menyatukan banyak hati. (ada/ted)