Xcloud.id

kab/kota: Poso

  • Regulasi Indikasi Geografis Jaga Reputasi Produk Perikanan – Page 3

    Regulasi Indikasi Geografis Jaga Reputasi Produk Perikanan – Page 3

    Karenanya, dia menilai potensi ini menjadi pondasi penting sekaligus membuka ruang lebih luas bagi pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan yang memperoleh perlindungan IndiGeo.

    Terlebih hingga Juli 2025, sebanyak 11 produk hasil kelautan dan perikanan telah memperoleh IndiGeo, antara lain Sidat Marmorata Poso, Bandeng Asap Sidoarjo, Ikan Uceng Temanggung, Mutiara Lombok, serta beragam garam khas Nusantara seperti Kusamba, Amed, Tejakula, Pemongkong, Gumbrih, dan Garam Gunung Krayan.

    “Kami telah mengidentifikasi 38 produk olahan dan 18 komoditas perikanan lainnya yang berpotensi besar untuk didaftarkan IndiGeo,” urai Tornanda.

    Produk tersebut di antaranya adalah Rusip Bangka, Salai Patin Kampar Riau, Cakalang Fufu Minahasa, Terasi Bangka, Sate Bandeng Serang-Cilegon, Bandeng Presto Juwana, Garam Grobogan, Blongsong Ikan Lais Sintang, Garam Cerobok Lombok Barat, Juku Tapa’ Bulukumba, Bale Kanasa dan Pallu Cela Bulukumba.

    Tornanda menegaskan Indikasi Geografis bukan sekadar label, tetapi instrumen strategis. Melalui IndiGeo, Tornanda memastikan reputasi dan kualitas produk lokal dapat dilindungi secara hukum, sekaligus membuka akses ke pasar global.

    “Produk dengan pengakuan IndiGeo juga memiliki nilai jual lebih tinggi, memperkuat identitas daerah, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” tuturnya.

     

  • Mantan Amir Jamaah Islamiyah Ungkap Perubahan Sikapnya

    Mantan Amir Jamaah Islamiyah Ungkap Perubahan Sikapnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Cahaya bulan dan bintang di langit malam Pantai Kuta, Bali, 12 Oktober 2002 bersinar terang. Tentu tidak tak seterang lampu dari sejumlah klub malam di sepanjang pantai Kuta. Tapi dari cahaya yang menghiasi langit, ratusan turis bersepakat malam itu semesta mendukung mereka untuk bersenang-senang.

    Cuaca cerah. Suara musik dari berbagai klub malam di pantai Kuta saling bertaut. Para turis dari lokal maupun mancanegara berjoget sembari menenggak minuman beralkohol yang sudah dibeli. Hingga saling bercengkrama. Tidak ada yang mengira, malam itu berakhir buruk.

    Tepat pukul 23.05 WITA, ledakan besar terjadi dari Paddy’s Pub dan Sari Club (SC). Dua klub malam favorit turis yang berada di Jalan Legian itu hancur lebur. Potongan tubuh pelaku bom bunuh diri berserakan. Api melahap bangunan. Dilaporkan, 200 orang tewas dalam ledakan dua klub malam itu.

    Sekitar 10 menit kemudian, sebuah bom dengan daya ledak besar juga aktif di wilayah Renon, Denpasar. Bom meledak Tepat di sekitar Kantor Konsulat AS. Cahaya bintang dan bulan yang menghiasi langit Pulau Bali malam itu pun tertutup kepulan asap hitam pekat. Suara musik berganti menjadi suara teriak dan tangis. Bali berduka malam itu. Peristiwa itu lantas dikenal dengan Bom Bali 1. Dalam peristiwa itu, 208 nyawa manusia melayang.

    Peristiwa Bom Bali 1 merupakan salah satu aksi besar yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

    Jamaah Islamiyah merupakan buah dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Berkembangnya NII melahirkan kelompok militer Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang saat itu mampu menjadi ancaman keamanan NKRI yang masih seumuran jagung.

    Dari berbagai keterangan yang dihimpun dari eks anggota JI. Saat itu mereka memiliki mimpi untuk merubah sistem dan ideologi Indonesia. Mengubah Pancasila dengan konstitusi Islam yang Kaffah. Organisasi yang berdiri pada 1993 akibat perpecahan di kelompok Darul Islam Indonesia ini percaya bahwa dengan jihad yang mereka lakukan, ke depan Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara akan menganut sistem islam yang murni.

    Mereka lantas berpandangan sistem pemerintahan di Indonesia harus diganti. Ideologi Pancasila harus berubah. UUD tahun 1945 tidak relevan digunakan sebagai landasan sistem pemerintah dan hukum yang dianut. Tujuannya jelas, Negara Islam yang Kaffah seperti zaman nabi dan sahabat.

    Bom Bali 1 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang dilakukan anggota JI di Indonesia. Mereka juga bertanggung jawab atas Bom Gereja di 13 kota saat Malam natal tahun 2000, Bom JW Marriot Jakarta Agustus 2003, Bom Bali 2 pada Oktober 2005, hingga mutilasi 3 siswi di Poso.

    Rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang terafiliasi dengan Al Qaeda ini sempat membuat masyarakat ketakutan. Memunculkan islamophobia dan menggoyang kerukunan umat beragama di Indonesia. Atas segala yang sudah dilakukan, negara lalu memerangi JI. Negara mengumumkan perang dan menyatakan JI merupakan organisasi terlarang pada 21 April 2008. Penangkapan anggota JI masif dilakukan oleh pihak Densus 88 Anti Teror bersama aparat negara lainnya.

    Walaupun telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, anggota JI tetap beroperasi secara senyap. Para anggota tetap berani melakukan aktivitas untuk mewujudkan mimpi organisasi walaupun terus diburu oleh aparatur negara.

    Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) lalu ‘melemah’ pasca sejumlah tokoh petinggi ditangkap. Lalu juga adanya konflik internal terkait dengan pro/kontra jihad pasca Bom Bali. Selain itu, negara juga menetapkan UU No 15 tahun 2003 tentang Terorisme pada tahun 2018 untuk memperluas penanganan terhadap kelompok ekstrimis.

    Namun, cara yang paling efektif supaya organisasi Jamaah Islamiyah bubar dan memberhentikan aktivitasnya bukan dengan cara beradu tembakan. Juga bukan dengan cara kekerasan dan represif. Namun dengan komunikasi dan memberikan ruang kepada pimpinan dan para ahli Jamaah Islamiyah untuk berdiskusi.

    Selama menjalani masa penahanan, anggota dan pimpinan JI ‘difasilitasi’ negara untuk mengkaji dan berdiskusi terkait dengan kebenaran paham yang mereka anut. Para ahli ilmu di Jamaah Islamiyah juga diberikan keleluasaan untuk bertukar pendapat dengan ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan kementerian Agama.

    Dari serangkaian proses yang dijalani, ahli ilmu dan pimpinan JI menyadari bahwa paham yang mereka anut selama ini keliru. Paham yang keliru itu dilahirkan dari kesalahan tafsir.

    “Walaupun permasalahan yang ditimbulkan bukan karena seluruh anggota JI. Namun, 80 persen masalah yang ditimbulkan karena mudahnya kami saat itu mengkafirkan orang, lalu paham terorisme, juga radikal. Sehingga perlu ada evaluasi secara internal,” kata mantan Amir (pimpinan tertinggi) Jamaah Islamiyah, Ustadz Para Wijayanto kepada Beritajatim.

    Sebagai mantan Amir Jamaah Islamiyah selama 11 tahun, Ustadz Para Wijayanto menjelaskan dari hasil evaluasi dan kajian yang ia lakukan bersama para ahli alim ulama lainnya tentang cara beragama. Menurut kajian para alim ulama bersama eks JI, Agama harus mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemungkaran. Agama juga harus melindungi akal, jiwa, keturunan, dan harta.

    “Dan kemudian juga ada nilai-nilai universal Islam seperti rahmat, keadilan, persamaan, kebebasan, dan lain-lain. Nah ketika aktivitas organisasi itu bertentangan dengan tiga hal tadi, dengan tujuan syariat, dengan maqasid syariat, dan dengan nilai-nilai universal Islam, maka seharusnya kegiatan itu memang dihentikan. Nah itulah makanya kita menjadikan organisasi ini dibubarkan,” jelasnya.

    Pimpinan JI lantas sepakat untuk kembali ke pangkuan NKRI dengan membawa misi transformasi Ideologi untuk membangun kesadaran baru menuju Wasathiyah (di tengah). Wasathiyah berarti konsep beragama moderat dan menolak sikap ekstrem. Kini para pimpinan eks JI kembali menjadi tulang punggung eksodus anggotanya ke NKRI.

    “Sebenarnya kami sudah mengkaji sebelum ditangkap. Namun, saluran komunikasi ke negara saat itu tidak ada. Jadi pendekatan Densus 88 ke kami bisa dibilang berhasil. Sehingga kami memilih Densus 88 untuk menjadi jembatan kami. Kami memberikan kepercayaan penuh kepada Densus 88,” pungkas Ustadz Para Wijayanto. (ang/but)

  • Kolom Agama KTP Kembali Digugat ke MK, Usai Dianggap Mengancam Nyawa Nasional 4 September 2025

    Kolom Agama KTP Kembali Digugat ke MK, Usai Dianggap Mengancam Nyawa Nasional 4 September 2025

    Kolom Agama KTP Kembali Digugat ke MK, Usai Dianggap Mengancam Nyawa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polemik identitas keagamaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Kali ini, pemohon datang dari dua orang penyintas konflik SARA yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 2000 silam, yakni Taufik Umar dan Timbul G. Simarmata.
    Mereka berdua mendalilkan peristiwa yang pernah mereka alami untuk meminta MK menghapus kolom agama dalam KTP.
    Kuasa hukum para pemohon, Teguh Sugiharto mengatakan, dalil utama gugatan uji materi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini adalah peristiwa
    sweeping
    KTP yang pernah terjadi saat kerusuhan di Poso.
    Konflik agama di Poso yang saat itu terjadi antara pemeluk agama Islam dan Kristen menyebabkan ancaman nyawa serius, terutama saat aksi sweeping berlangsung.
    “Oleh karena itu, saudara pemohon untuk mengajukan peninjauan, yaitu agar pasal yang dimaksud (Pasal 61 dan 64 UU Administrasi Kependudukan) dinyatakan sebagai pertentangan secara bersyarat, yaitu sepanjang kolom agama dianggap tidak ada,” kata Teguh dalam sidang perkara 155/PUU-XXIII/2025 yang digelar Rabu (3/9/2025).
    Dalam dalilnya, pemohon menyebut pernah beberapa kali menemukan aksi sweeping yang terjadi saat melakukan perjalanan dari Poso ke Kota Palu.
    Sweeping yang dilakukan spesifik meminta bukti KTP orang-orang yang melintas.
    Beruntung saat itu pemohon Taufik hanya mendapat sweeping dari kelompok agama yang sama dengan yang ia peluk, sehingga lolos dari ancaman kekerasan.
    Selain dari pengalaman pribadi, para pemohon juga mendalilkan posita mereka dengan buku yang ditulis mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    dalam dokumen permohonan, yang dimaksud buku tulisan Tito Karnavian tersebut berjudul
    Indonesia Top Secret: Membongkar Konflik Poso Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku Kekerasan di Sulawesi Tengah
    yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada 2008.
    Dalam halaman 59, disebutkan ada aksi sweeping kepada dua orang beragama Kristen yang terkena sweeping KTP, kemudian mereka dibunuh karena adanya keterangan kolom agama di identitas mereka.
    Pada halaman 61 juga disebutkan secara detail, pada 19 Mei 2000, massa Kristen yang ada di Taripa melakukan sweeping terhadap mobil yang melintas di kawasan itu.
    Peristiwanya sama yakni pembunuhan dan kekerasan, meskipun tidak ada jumlah korban tewas yang disebutkan dalam buku tersebut.
    Pada halaman 140 tertulis “Menjelang Maghrib, sebuah mobil dihentikan dan setelah diperiksa KTP dan diinterview penumpangnya ternyata Pendeta Tentena bernama Oranye Tadjoja dan keponakannya Yohanes Tadjoja. Keduanya bermaksud ke desa Tangkura untuk melakukan Misa. Kedua korban langsung diseret keluar mobil dan dikeroyok hingga meninggal dunia.”
    Pemohon menyebut, fakta yang sangat penting diungkap dalam buku yang ditulis tersebut menyatakan secara eksplisit kolom agama di KTP menjadi pemicu langsung pembunuhan saat konflik di Poso.
    “Oleh karena negara tidak bisa dipastikan menjamin keselamatan dalam situasi serupa yang mungkin terjadi lagi, oleh karena itu kami memohon agar tidak mengurangi risiko hilangnya hidup, tercabutnya hak hidup, dan juga penghinaan hanya karena dengan mudah mengidentifikasi agama kita,” kata kuasa hukum pemohon.
    Perkara serupa, yakni terkait kolom agama di identitas kependudukan pernah diputus MK dua kali.
    Pada 2017 lalu, MK pernah memutuskan penghayat kepercayaan boleh dicantumkan dalam kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga.
    Dalam putusan 97/PUU-XIV/2016, MK berpendapat perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan konstitusional.
    Tetapi lebih pada tertib administrasi dan mengakomodasi jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan beragam.
    “Pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai ‘penghayat kepercayaan’ tanpa merinci kepercayaan yang dianut di KK ataupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain,” kata Hakim MK Saldi Isra, Selasa (7/11/2017).
    Dalam gugatan lainnya, MK secara tegas menolak penghapusan kolom agama dalam pencatatan kependudukan dalam putusan 146/PUU-XXII/2024.
    Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut pembatasan kebebasan bagi warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara harus menyatakan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan oleh Konstitusi.
    “Pembatasan yang demikian merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Jumat (3/1/2025).
    Arief mengatakan, setiap warga negara hanya diwajibkan menyebut agama dan kepercayaannya untuk kemudian dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan tanpa adanya kewajiban hukum lain yang dibebankan oleh negara dalam kaitannya dengan agama atau kepercayaan yang dipilih, selain kewajiban untuk menghormati pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggap Bencana Gempa Poso, BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak

    Tanggap Bencana Gempa Poso, BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak

    FAJAR.CO.ID, POSO — BRI terus berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan tanggap becana gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah, setelah wilayah tersebut dilanda gempa berkekuatan magnitudo 5,8 pada Minggu (17/08).

    Berdasarkan data  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (20/08) tercatat korban jiwa akibat gempa bertambah menjadi dua orang. Selain itu 9 orang mengalami luka berat dan 32 lainnya luka ringan.

    BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak bencana khususnya di Desa Masani, Kec. Poso Pesisir. Bantuan diberikan berupa beras, air mineral, makanan bayi, gula, dan lain-lain.

    “Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja BRI melalui Unit Kerja BRI terdekat di wilayah terdampak. Kami memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka”, ungkap Coprorate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi.

    BRI juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana gempa sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.

    Hendy menegaskan bahwa BRI melalui program BRI Peduli selalu turut berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

    “Kami pastikan BRI senantiasa proaktif dan bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan ketulusan BRI kepada masyarakat agar dapat segera pulih”, pungkas Hendy.

  • Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung korban gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah. Usai melihat kondisi lapangan di Desa Tangkura, Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya dengan membesuk para pasien di RSUD Poso, Jumat (22/8).

    Setibanya di RSUD Poso, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Poso Kota Utara, Gibran disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur RSUD, dr. Jemy Oktovian Wololy. Bersama jajaran rumah sakit, Gibran langsung menuju Ruang Mawar, tempat sejumlah korban gempa dirawat intensif.

    Wapres Gibran menyapa satu per satu pasien dan keluarga. Ia juga menyampaikan doa serta dukungan moril agar mereka segera pulih.

    Namun, ada kejadian unik tertangkap kamera saat kunjungan itu. Warga yang penasaran nekat membuka gorden jendela ruangan pasien yang tengah di jenguk Gibran. 

    Warga itu juga mencoba mengambil dokumentasi Gibran. Sontak Putra Sulung Joko Widodo itu langsung menegur dan memperingati tindakan warga itu. 

    “Bu tutup dulu ya, kasihan bapaknya,” ujar Gibran dikutip dari Instagram pribadinya. 

    Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menjelaskan, kehadirannya guna memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik.

    “Yang paling penting adalah memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik dan cepat pulih. Pemerintah hadir dan terus memantau situasi,” ucap Gibran.

    Menurut data RSUD Poso, total terdapat 16 korban gempa yang telah ditangani. Rinciannya, 11 orang masih menjalani perawatan di ruang bedah, satu pasien dirujuk ke Palu untuk penanganan lanjutan, dua pasien meninggal dunia, dan dua lainnya yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang.

    Plt. Direktur RSUD Poso, dr. Jemy Oktovian Wololy, menilai kunjungan Wapres sangat berarti bagi pasien maupun tenaga medis.

    “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wapres. Ini menjadi suntikan semangat bagi para pasien, keluarga, sekaligus tenaga medis yang telah bekerja tanpa henti sejak hari pertama bencana terjadi,” ungkap dr. Jemy.

    Ia menegaskan, seluruh pasien ditangani sesuai standar medis. Bila diperlukan, pasien juga akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

    Kunjungan ini menegaskan bahwa pemulihan pascagempa tidak hanya soal memperbaiki infrastruktur, tetapi juga pemulihan fisik dan psikologis warga yang terdampak bencana.

  • Analisis Badan Geologi soal Rentetan Gempa Akibat Sesar Lembang – Page 3

    Analisis Badan Geologi soal Rentetan Gempa Akibat Sesar Lembang – Page 3

    Berdasarkan kondisi tektonik regional dan geologinya, maka wilayah Poso dan sekitarnya tergolong penelitian struktur geologi di Cekungan Bandung dan sekitarnya sudah banyak dilakukan para ahli.

    Wafid menyebutkan pola kelurusan sesar umumnya berarah barat laut – tenggara, timur laut – barat daya dan sedikit yang berarah utara – selatan.

    Mengutip hasil penelitian Martodjojo pada 2003, sesar-sesar berarah timur laut – barat daya mengikuti pola sesar arah Meratus, sesar berarah barat laut – tenggara mengikuti pola sesar arah Sumatera, sementara yang berarah utara – selatan dikontrol oleh sesar pada batuan dasar yang tersusun oleh pluton granit dan batuan malihan.

    Selain itu terdapat juga struktur di sebelah utara Cekungan Bandung berarah relatif barat timur yang dikenal dengan Sesar Lembang.

    “Sesar Lembang bersambungan dengan Sesar Cimandiri di sisi bagian barat dan Sesar Baribis di sisi timur,” ungkap Wafid.

    Sesar Lembang adalah salah satu landmark geologis yang paling menarik di dataran tinggi Bandung dan ekspresi geomorfologi yang jelas dari aktivitas neotektonik di Cekungan Bandung.

    Sesar Lembang secara morfologi diekspresikan berupa gawir sesar (fault scarp) dengan dinding gawir menghadap ke arah utara. Sesar Lembang ini berdasarkan kronologis waktu dibedakan yaitu Sesar Lembang Timur berumur 125.000 tahun yang lalu dan Sesar Lembang Barat berumur 50.000-35.000 tahun yang lalu (Dam dkk., 1996).

    Setelah letusan besar Gunung Tangkuban Perahu menutupi sebagian Sesar Lembang Timur pada 50.000-35.000 tahun yang lalu, Sesar Lembang Barat mulai aktif bergerak pada kurun umur 35.000-20.000 tahun yang lalu (Dam dkk., 1996).

    Kinematika dan tipe Sesar Lembang masih menjadi perdebatan menurut Hidayat dkk., 2008; Tjia, 1968; van Bemmelen, 1949. Sementara hasil studi Daryono tahun 2016, berdasarkan analisis Digital Elevation Model (DEM) resolusi tinggi dan didukung kajian geofisika dan paleoseismologi menyatakan bahwa Sesar Lembang mempunyai mekanisme geser mengiri (left-lateral / sinistral) dan terbagi menjadi enam seksi.

    “Hasil analisis pergeseran sungai dan stratigrafinya menunjukkan bahwa sesar lembang bergerak dengan kecepatan 3-5.5 mm/tahun (panjang keseluruhan 29 km). Sesar ini mampu menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan magnitudo M6,5 – M7. Hasil uji paritan menunjukkan bukti kejadian gempa bumi pada abad 15 (tahun 1450-1460),” terang Wafid.

  • Bantu Pemulihan Gempa Poso, BRI Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Terdampak – Page 3

    Bantu Pemulihan Gempa Poso, BRI Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Terdampak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Melalui program tanggap darurat, BRI Peduli menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi yang mengguncang Poso, Sulawesi Tengah, pada Minggu (17/08) dengan kekuatan magnitudo 5,8.

    Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (20/08), jumlah korban jiwa akibat gempa bertambah menjadi dua orang. Selain itu, terdapat sembilan orang yang mengalami luka berat dan 32 orang lainnya mengalami luka ringan.

    Sebagai wujud nyata kepedulian, BRI menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli. Bantuan tersebut difokuskan bagi warga terdampak di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, berupa beras, air mineral, makanan bayi, gula, dan kebutuhan pokok lainnya.

    “Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja BRI melalui Unit Kerja BRI terdekat di wilayah terdampak. Kami memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka”, ungkap Coprorate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi.

    BRI juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana gempa sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.

    Hendy menegaskan bahwa BRI melalui program BRI Peduli selalu turut berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

    “Kami pastikan BRI senantiasa proaktif dan bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan ketulusan BRI kepada masyarakat agar dapat segera pulih”, pungkas Hendy.

  • Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (22/8) menjadi sorotan, mulai dari DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji hingga Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada Jumat ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Kaesang ziarah ke makam Presiden Ketiga RI B.J. Habibie

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar ziarah dan tabur bunga ke makam Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    “Hari ini kami ke makam Presiden Ketiga, kami di sini untuk menghormati beliau,” kata Kaesang di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    Dalam kesempatan itu Kaesang juga mengutip pernyataan Habibie soal makna hidup untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikapnya yang menghormati proses yang sudah berjalan, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan KPK yang melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kegiatan belajar-mengajar terhadap siswa korban gempa di Poso, Sulawesi Tengah, tetap berjalan meski di tenda pengungsian darurat yang difasilitasi oleh BNPB.

    Hal itu disampaikan Gibran usai meninjau posko pengungsian korban gempa di Lapangan Sepak Bola Desa Tangkura, serta SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    “Saya sudah mendarat di Poso untuk melihat tadi ada sekolah darurat dan juga sekolah yang memang rusak pada waktu kejadian di hari minggu lalu. Yang jelas saya titip tadi ke Pak Kepala Sekolah agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers di SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    Wapres Gibran memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal dengan dibangunnya empat tenda sekolah darurat oleh BNPB di posko pengungsian.

    Di lokasi yang sama, ratusan warga telah mengungsi di tenda karena rumah mereka rusak berat usai diterjang gempa.

    Wapres pun mengapresiasi jajaran pemerintah daerah bersama BNPB telah merespons cepat penanganan korban gempa dengan menyediakan dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik di posko pengungsian.

    Wapres Gibran juga meminta penanganan trauma healing kepada anak-anak, serta memprioritaskan penyaluran bantuan kepada ibu hamil, difabel dan lansia.

    Yang utama, Wapres memastikan fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, hingga rumah warga yang rusak dan roboh karena gempa akan diperbaiki atau dibangun ulang.

    “Tadi sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang rumahnya rusak dan roboh. Nanti untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, semuanya akan dibantu. Fasilitas-fasilitas seperti sekolah, mungkin ada puskesmas, tempat-tempat lain, fasilitas lain nanti akan kami perbaiki atau dibangun ulang,” kata Wapres.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah melaporkan sekitar 254 rumah warga mengalami kerusakan akibat dampak gempa magnitudo 5,8 mengguncang wilayah itu.

    BPBD juga melaporkan sekitar 10 unit bangunan sekolah/fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, satu diantaranya rusak berat dan sisanya rusak ringan.

    Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga hari ke lima setelah gempa besar atau Kamis (21/8) pagi, tercatat 137 kali gema susulan di Poso dengan magnitudo 3 ke atas sebanyak 126 kali guncangan, 10 kali guncangan di bawah magnitudo 3 dan satu kali guncangan magnitudo 4.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait isu nasional yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

    Menjawab pertanyaan wartawan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan peninjauan antisipasi bencana di Poso, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa dirinya selaku pembantu Presiden tetap mendukung penuh komitmen Kepala Negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” pungkas Gibran.

    KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kejadian tersebut membuat geger masyarakat, termasuk pihak Istana Kepresidenan. 

    OTT terhadap Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan pertama kali terjadi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kejelasan konstruksi perkara, status hukum, hingga pihak yang diduga terlibat dalam OTT Immanuel Ebenezer akan disampaikan hari ini, Jumat (22/8/2025).

    “Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaallah besok siang,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam. Dia diduga melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di beberapa perusahaan.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan. 

    Dalam perkara ini, petugas hukum KPK telah mengamankan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Selain itu penyidik juga mengamankan 14 orang yang terdiri dari instansi negeri dan swasta. Salah satunya tentu saja Immanuel Ebenezer.